30
KONTROVERSI UJIAN NASIONAL 2010 Diposting oleh Nurwanto Sujarwo Jam 19:53 . 27 November 2009 Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan unas (ujian nasional) memunculkan pertanyaan apakah unas tahun depan (2010) tetap dilaksanakan atau dibatalkan. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, sebaiknya sekolah tetap menyiapkan murid-muridnya untuk menghadapi Unas 2010. ''Selama keputusan akhir belum ada, persiapan unas berlangsung apa adanya. Sekolah tetap mempersiapkan siswanya. Perkara nanti, kurang sehari pelaksanaan unas, kemudian harus dihentikan karena keputusannya demikian, ya akan kita patuhi,'' katanya. Kepada wartawan kemarin, Nuh kembali menegaskan sikap pemerintah yang tetap menghormati keputusan MA. ''Tapi, sampai sekarang saja saya belum melihat dan membaca bunyi putusan itu,'' ujarnya ketika jumpa pers di Depdiknas kemarin sore (26/11). Seperti diberitakan, MA memutuskan menolak kasasi perkara unas yang diajukan pemerintah melalui info perkara bernomor register 2596 K/PDT/2008. Perkara gugatan warga negara atau citizen law suit yang diajukan Kristiono tersebut diputus pada 14 September lalu. Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan subsider para penggugat dan menyatakan bahwa tergugat presiden RI, wakil presiden RI, Mendiknas, dan ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap para warga yang menjadi korban unas. Khususnya, hak atas pendidikan dan hak- hak anak. Putusan itu juga meminta tergugat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan unas lebih lanjut. Para tergugat juga diperintahkan meninjau kembali sistem pendidikan nasional. Selain itu, majelis hakim menghukum para tergugat membayar biaya perkara Rp 374.000. Putusan kasasi itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah.

Kontroversi UN 2010

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kontroversi UN 2010

KONTROVERSI UJIAN NASIONAL 2010 Diposting oleh Nurwanto Sujarwo Jam 19:53 . 27 November 2009

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan unas (ujian nasional) memunculkan pertanyaan apakah unas tahun depan (2010) tetap dilaksanakan atau dibatalkan. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, sebaiknya sekolah tetap menyiapkan murid-muridnya untuk menghadapi Unas 2010.

''Selama keputusan akhir belum ada, persiapan unas berlangsung apa adanya. Sekolah tetap mempersiapkan siswanya. Perkara nanti, kurang sehari pelaksanaan unas, kemudian harus dihentikan karena keputusannya demikian, ya akan kita patuhi,'' katanya.

Kepada wartawan kemarin, Nuh kembali menegaskan sikap pemerintah yang tetap menghormati keputusan MA. ''Tapi, sampai sekarang saja saya belum melihat dan membaca bunyi putusan itu,'' ujarnya ketika jumpa pers di Depdiknas kemarin sore (26/11).

Seperti diberitakan, MA memutuskan menolak kasasi perkara unas yang diajukan pemerintah melalui info perkara bernomor register 2596 K/PDT/2008. Perkara gugatan warga negara atau citizen law suit yang diajukan Kristiono tersebut diputus pada 14 September lalu.

Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan subsider para penggugat dan menyatakan bahwa tergugat presiden RI, wakil presiden RI, Mendiknas, dan ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap para warga yang menjadi korban unas. Khususnya, hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

Putusan itu juga meminta tergugat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan unas lebih lanjut. Para tergugat juga diperintahkan meninjau kembali sistem pendidikan nasional. Selain itu, majelis hakim menghukum para tergugat membayar biaya perkara Rp 374.000.

Putusan kasasi itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah.

"Kami sepenuhnya patuh terhadap keputusan lembaga negara dan siap menjalankannya. Demikian juga jika ada jalur hukum lain setelah kasasi ditolak. Sebab, menurut para ahli hukum, masih ada langkah untuk mengajukan PK (peninjauan kembali),'' tandas Nuh. Karena itu, saat ini Depdiknas berancang-ancang mengajukan PK dan menunggu hasil akhir keputusan tersebut.

Nuh menjelaskan, pemerintah mencoba memahami putusaan kasasi yang dikeluarkan MA terkait keputusan pengadilan tinggi (PT) pada 3 Mei 2007 lalu itu. Ada enam poin keputusan itu. Namun, kata Nuh, tak satu pun dari poin tersebut yang menyebut larangan digelarnya unas. "Kalau melihat keputusan itu (di tingkat PT), tidak ada satu kata pun yang menyatakan tentang dilarangnya pemerintah melaksanakan unas,'' jelas Nuh.

Yang ada, kata Nuh, pemerintah diminta meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, dan akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan unas. ''Juga meminta tergugat mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta

Page 2: Kontroversi UN 2010

didik akibat unas,'' ujarnya.

Terkait perintah itu, Nuh menjelaskan, Depdiknas telah melakukan berbagai peningkatan kualitas guru. ''Dalam waktu tiga tahun ini ya pasti ada peningkatan. Seperti, sertifikasi dan pemberian kesejahteraan guru,'' tuturnya.

Demikian pula perbaikan sarana dan prasarana sekolah. ''Kalau berbicara tentang kualitas, tidak pernah selesai. Kalau guru sudah S-1 semua, akan ada tuntutan harus S-2. Jadi, nggak pernah selesai. Karena itu, peningkatan kualitas guru terus dilakukan,'' ungkapnya.

Terkait pemulihan psikologi peserta didik, kata Nuh, pihaknya telah mengeluarkan Permendiknas No 75/2009 tentang ujian nasional yang mengatur adanya ujian ulang. ''Artinya, ini memberikan kesempatan pada siswa yang tidak lulus untuk ikut ujian lagi dan mendapat ijazah formal. Kalau dulu, hanya bisa ikut ujian kesetaraan,'' jelasnya.

Nuh menambahkan, menyusul keputusan tersebut Depdiknas bakal melakukan perubahan terkait pelaksanaan unas 2010. ''Perubahan itu bukan karena adanya keputusan MA. Tapi, bagian dari upaya perbaikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat,'' ujar mantan rektor ITS itu. Hal itu terutama menyangkut perbaikan pelaksanaan ujian tersebut.

Nuh menegaskan, unas bukan satu-satunya penentu kelulusan. "Tetap yang menentukan kelulusan adalah sekolah atau guru. Artinya, jika ada peserta didik yang memperoleh nilai 10, tapi menurut gurunya peserta didik itu tidak lulus, dia tidak lulus," katanya. Hasil unas, kata Nuh, digunakan antara lain untuk pemetaan mutu satuan pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, indikator pemberian bantuan kepada sekolah, dan penentu kelulusan peserta didik.

(sumber: Harian Pagi Jawa Pos)

Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menegaskan Ujian Nasional (UN) harus tetap dilaksanakan Maret mendatang. Walau bukan satu-satunya syarat kelulusan UN dinilai sebagai solusi terbaik untuk mengukur standar mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

Hal itu diungkapkan Mendiknas saat mengadiri silaturahmi di pondok Pesantren Sabilil Mutaqin (PSM), Takeran, Magetan, Jawa Timur, Minggu (10/1). Menurut Nuh dengan standar nilai UN di sekolah setingkat SMA, pemerintah diharapkan bisa mengukur tingkat keberhailan dan mutu pendidikan di Indonesia.

Menanggapi kritik sejumlah kalangan terhadap kontroversi UN di Indonesia, M Nuh mengatakan selain sebagai tolak ukur mutu dan salah satu syarat kelulusan, UN juga dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pendidikan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Mendiknas menyangkal keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyilang siswa antarsekolah dalam UN 2010. “Tidak akan ada mutasi atau oper siswa dalam mekanisme pelaksanaan UN 2010, yang ada hanya silang guru atau pengawas seperti pelasanaan UN sebelumnya,” ujar M Nuh.

Page 3: Kontroversi UN 2010

PERTANYAAN SEPUTAR UJIAN NASIONAL 2009/2010

Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2009/2010, berikut ini kami posting tanya-jawab seputar UN yang dikeluarkan oleh BSNP.

1. Apa dasar hukum pelaksanaan UN?

a. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.

b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Pasal 63 ayat (1). Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; danc. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

- Pasal 66 ayat (1).Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

- Pasal 66 ayat (2). Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

- Pasal 66 ayat (3). Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

- Pasal 68. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

- Pasal 69 ayat (1): Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

- Pasal 69 ayat (2): Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.

- Pasal 69 ayat (3): Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.

c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Smp/Mts), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010.

2. Apa tujuan penyelenggaraan UN?

Page 4: Kontroversi UN 2010

UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Bagaimana pelaksanaan UN berikutnya dengan ditolaknya kasasi pemerintah oleh MA?

Putusan MA tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. Diantara isi putusan tersebut pemerintah diminta untuk meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan akses pendidikan kepada masyarakat. Putusan MA itu tidak secara eksplisit menyatakan melarang penyelenggaraan UN. Artinya, tidak ada putusan yang menyatakan UN dihapuskan. Jadi UN tahun pelajaran 2009/2010 tetap dilaksanakan.

4. Benarkah hasil UN dijadikan satu-satunya cara untuk menentukan kelulusan?

Anggapan UN dijadikan satu-satunya untuk menentukan kelulusan adalah keliru. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (i) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan (ii) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya (iii) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, (iv) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

5. Siapa saja yang berhak mengikuti UN?

(1) Setiap peserta didik berhak mengikuti UN SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK.(2) Peserta didik yang berhak mengikuti ujian nasional SMPLB dan SMALB adalah peserta didik yang mempunyai kelainan tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras.(3) Untuk mengikuti UN, peserta didik harus memenuhi persyaratan:a. telah berada pada tahun terakhir di SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK.b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir; danc. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk siswa Kulliyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA/MA atau SMK.

6. Jika peserta UN gagal apakah dimungkinkan untuk mengulang?

Pada pelaksanaan UN tahun pelajaran 2009/2010 dilaksanakan dua kali yaitu UN Utama dan UN Ulangan. Selain itu bagi peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN Utama, maka dapat mengikuti UN Susulan yang dilaksanakan seminggu setelah UN Utama.

Dibukanya kesempatan untuk melakukan UN Ulangan berkait dengan upaya (i) memberi kesempatan peserta didik yang telah mengikuti pendidikan formal untuk tetap memperoleh tanda kelulusan di jalur formal (bukan penyetaraan); (ii) membantu menghindari terjadinya tekanan psikologis terhadap peserta didik akibat gagal dalam pelaksanaan UN Utama. Dengan tetap memberi kesempatan untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri.

7. Jika diizinkan untuk ikut UN Ulangan, apakah semua mata pelajaran UN yang diujikan atau hanya sebagian saja?

Page 5: Kontroversi UN 2010

UN Ulangan diikuti oleh peserta didik yang dinyatakan tidak lulus UN. Peserta didik yang akan mengikuti UN ulangan adalah yang memiliki nilai mata pelajaran kurang dari 5,5 pada semua atau sebagian mata pelajaran. Nilai yang dipakai adalah yang tertinggi.

8. Kapan jadwal pelaksanaan UN tahun 2010?

UN Utama SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai dengan 26 Maret 2010 dan UN Susulan dilaksanakan mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 5 April 2010. UN Ulangan dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Mei 2010.

UN Utama SMP/MTs, dan SMPLB dilaksanakan mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 1 April 2010 dan UN Susulan dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan 8 April 2010. UN Ulangan dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2010.

9. Dibanding pada pelaksanaan UN tahun sebelumnya, mengapa UN tahun ini dimajukan?

Ada dua alasan mengapa UN tahun pelajaran 2009/2010 dimajukan. Pertama, pada tahun ini UN dilaksanakan dua kali, yaitu UN Utama dan UN Ulangan. Kedua, untuk memberi kesempatan kepada peserta UN Ulangan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi pada tahun yang sama.

10. Apa saja mata pelajaran yang diujikan dalam UN di tiap-tiap jenjang?

a. Untuk SMA/MA Program IPA mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisikan, Kimia, dan Biologi.

b. Untuk SMA/MA Program IPS mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi.

c. Untuk SMA/MA Program Bahasa mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sastra Indonesia, Sejarah Budaya/Antropologi, dan Bahasa Asing sesuai dengan pilihan.

d. Untuk MA Program Keagamaan mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Tafsir, Hadis, dan Fikih.

e. Untuk SMK mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Kompetensi Keahlian (Teori Kejuruan).

f. Untuk SMALB mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

g. Untuk SMP/MTs dan SMPLB mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

11. Apa fungsi BSNP dalam pelaksanaan UN?

Sebagai penyelenggara UN, BSNP memiliki tugas dan tanggungjawab, diantaranya adalah melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN, menetapkan kisi-kisi soal berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL), menyusun dan merakit soal, menjamin mutu soal, menyiapkan master naskah soal, melakukan penskoran hasil UN, mendistribusikan hasil UN ke provinsi, mengkoordinasikan kegiatan pemantauan UN, menganalisis data hasil UN, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan UN kepada Menteri Pendidikan Nasional.

12. Mengapa BSNP yang menyelenggarakan UN? Bagaimana dengan sekolah/madrasah (satuan pendidikan)?

Page 6: Kontroversi UN 2010

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005; Pasal 76 ayat (3) BSNP berwenang untuk :a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;b. menyelenggarakan ujian nasional;c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat (1). Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; danc. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Dalam kenteks ini, penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diselenggarakan oleh BSNP. Sedangkan satuan pendidikan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan ujian sekolah untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN.

13. Dalam penyelenggaraan UN dengan pihak mana BSNP bekerjasama?

BSNP bekerjasama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Sekolah/Madrasah.

14. Apa peran dan fungsi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan UN?

Diantara peran perguruan tinggi adalah sebagai koordinator tim pemantau independen (TPI) untuk UN SMP/MTs dan SMPLB, sebagai koordinator pengawas pada satuan pendidikan untuk UN SMA/MA, dan melakukan pemindaian LJUN SMA/MA.

15. Negara mana saja yang melakukan UN?

Hampir semua negara di ASEAN menyelenggarakan ujian.

16. Apa sanksi bagi peserta UN yang melakukan kecurangan?

Peserta UN yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh pengawas ruang UN. Apabila peserta UN telah diberi peringatan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang ujian mencatat dan mengusulkan peserta UN tersebut untuk dinyatakan gagal ujian dan dibuatkan berita acara.Pengawas yang melanggar POS UN diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perudangan.

17. Berapa nilai rata-rata minimal peserta didik di tiap jenjang untuk dinyatakan lulus dalam mengikuti UN?

Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut:a. memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya;b. khusus untuk SMK nilai ujian praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN.

18. Kapan pengumuman hasil UN?

Pengumuman kelulusan UN Utama SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan tanggal 26 April 2010. Sedangkan pengumuman kelulusan UN Ulangan SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan tanggal 10 Juni 2010.

Page 7: Kontroversi UN 2010

Pengumuman kelulusan UN Utama SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan tanggal 3 Mei 2010. Sedangkan pengumuman kelulusan UN Ulangan SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan tanggal 26 Juni 2010.

19. Siapa yang menanggung biaya pelaksanaan UN termasuk jika peserta didik harus mengulang?

Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

20. Bagaimana dengan wacana hasil UN di tingkat SMA/MA/SMK dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk masuk perguruan tinggi?

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 68 hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Namun saat ini pihak perguruan tinggi belum menjadikan hasil UN sebagai dasar seleksi masuk perguruan tinggi karena memerlukan proses untuk meningkatkan kredibilitas hasil UN.

Semoga ke depan nanti hasil UN dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan masuk perguruan tinggi. ***

Sumber: BSNP.

Inilah Aneka Berita Seputar Pro-Kontra Kebijakan Ujian NasionalDari tahun ke tahun penyelenggaraan Ujian Nasional selalu diwarnai dengan pro-kontra. Di satu pihak

ada yang meyakini bahwa Ujian Nasional sebagai syarat kelulusan siswa masih tetap diperlukan. Tetapi di lain pihak, tidak sedikit pula yang menyatakan menolak Ujian Nasional sebagai syarat kelulusan siswa. Masing-masing pihak tentunya memliki argumentasi tersendiri.

Berikut ini disajikan aneka berita seputar Pro-Kontra Kebijakan Ujian Nasional yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, yang tentunya baru sebagian kecil saja dari sejumlah berita yang saat ini sedang hangat diberitakan dalam berbagai mass media.

BERITA PRO UJIAN NASIONAL

1. Penerbitan Permendiknas Ujian Nasional 2010

Mendiknas menerbitkan peraturan No.74 dan 75 tentang Panduan UN Tahun Pelajaran 2009-2010 SD dan SMP/SMA/SMK, ditandatangani oleh Mendiknas Bambang Sudibyo per tanggal 13 Oktober 2009. Salah satu isinya menyebutkan bahwa Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan. (baca selengkapnya Depdiknas )

2. Kalah di MK Soal UN, Pemerintah Segera Ajukan PK

Menyusul keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi ujian nasional yang diajukan oleh pemerintah, Pemerintah akan kembali melakukan upaya hukum yang terakhir yakni pengajuan peninjauan kembali.

Page 8: Kontroversi UN 2010

“Terus terang saya belum membaca keputusan MA. Yang jelas kita menghormati apa pun keputusan lembaga hukum. Siapa pun juga harus menghormati upaya-upaya hukum yang masih dilakukan. Untuk selanjutnya, tentu pemerintah akan menggunakan hak yang dimiliki,” kata Menteri Pendidikan Nasional RI Mohammad Nuh seusai upacara bendera Peringatan Hari Guru, Rabu (25/11) di halaman Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta. (baca selengkapnya Kompas.com)

3. 2010, UN Bukan Penentu Kelulusan

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengatakan, pada tahun 2010 Departemen Pendidikan Nasional (depdiknas) akan melakukan perubahan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Tetapi pihaknya menyangkal jika perubahan tersebut dikaitkan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi dari pemerintah berkait keputusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta tentang pelaksanaan UN. (baca selengkapnya Republika Online)

4. Ujian Nasional Jalan Terus

Salah satu anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Prof Mungin Eddy Wibowo, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tak memengaruhi penyelenggaraan UN pada 2010. “Kami akan tetap menyelenggarakan UN pada 2010 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan hal itu juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,” kata Mungin. (baca selengkapnya Kompas.com)

5. Hasil UN Meningkat, Pemerintah Puas

Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), mengaku merasa puas dengan hasil Ujian Nasional (UN) 2008/2009 yang secara nasional persentasenya mengalami kenaikan.(baca selengkapnya: Diknas.go.id)

BERITA KONTRA UJIAN NASIONAL

1. Press Realease dari Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional, dalam perkara Nomor : 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono, dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding.(baca selengkapnya Mahkamah Agung )

2. Pasca Putusan MA, Pemerintah Perlu Tinjau UN

“… Dari segi hukum perlu diapresiasi, karena setidaknya putusan MA itu perlu dikritisi oleh pemerintah untuk benar-benar meninjau kembali UN, yang selama ini terjadi pemerintah tidak pernah melakukan itu,” ujar Dr Anita Lie, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika WIdya Mandala Surabaya.

“….Sementara itu, menurut Sekretaris Institute for Education Reform Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen, ada hal lebih penting dari putusan MA tersebut, yaitu soal pemborosan. Abduh mengatakan, pemborosan terjadi akibat dikeluarkannya kebijakan UN ulang bagi siswa yang tidak lulus. “Dengan model

Page 9: Kontroversi UN 2010

yang seperti ini, UN sampai saat ini tidak memperlihatkan satu hal pun yang menyangkut soal peningkatan mutu anak didik,” ujarnya. Abduh menegaskan, kalau tidak dikritisi oleh masyarakat, kondisi yang terjadi akan terus begini. “UN itu tentu bisa diadakan, tetapi kalau sudah dilakukan perubahan pada kerangka pendidikan nasional yang bermutu secara menyeluruh, namun kenyataannya secara makro hal itu tidak ada sama sekali, tidak ada kompromi,” tambahnya. (Baca selanjutnya Kompas.com)

3. Putusan Kasasi UN Dirayakan dengan Tumpeng

Peringatan Hari Guru di Bandung dirayakan dengan tumpengan oleh guru, siswa, dan masyarakat pemerhati pendidikan. Syukuran ini juga dilakukan terkait ditolaknya permohonan kasasi pemerintah mengenai ujian nasional oleh Mahkamah Agung. (Baca se;engkapnya Kompas.Com )

4. Pemerintah Dinilai Langgar Hukum Jika Tetap Gelar Ujian Nasional

Pemerintah dinilai melanggar hukum jika tetap menyelenggarakan Ujian Nasional tahun depan. Sebab, putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan pemerintah dianggap sudah final. (baca selengkapnya Tempointeraktif )

5. Guru Menuntut Ujian Nasional Dibatalkan

Para guru yang tergabung dalam Forum Interaksi Guru Banyumas (Figurmas), Jumat (27/11), menuntut agar Ujian Nasional dibatalkan, menyusul keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi perkara UN yang diajukan pemerintah. (baca selengkapnya Kompas.Com )

6. Wakil Ketua MPR Setuju Penghapusan Ujian Nasional

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah menerima putusan MA yang membatalkan ujian nasional. Ketimpangan fasilitas pendidikan menjadikan pendidikan di Indonesia tidak pantas lagi distandarisasi secara nasional. (baca se;lanjutnya : Detik News )

7. Mahasiswa Demo Minta Ujian Nasional Dihapus

Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) Polewali Mandar, Sulawesi Barat, melakukan aksi unjuk rasa di kantor dinas pendidikan setempat. Dalam orasinya para mahasiswa mendesak pemerintah dan dinas pendidikan untuk bertanggung jawab dengan bobroknya pelaksanaan ujian nasional tahun ini. (baca se;lanjutnya : Liputan6.com)

8. Tolak UN, BEM Universitas Palangkaraya Demo

Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya berdemo di halaman Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka menolak ujian nasional sebagai standar kelulusan. (baca se;lanjutnya: Kompas.com)

Page 10: Kontroversi UN 2010

BERITA “KORBAN” UJIAN NASIONAL

1. Peserta UN Dicampur, Guru Bingung

… Kebijakan mencampur peserta UN itu membingungkan pihak sekolah, guru, dan siswa. Apalagi hingga saat ini kepastian soal perubahan-perubahan teknis dalam pelaksanaan UN belum juga disampaikan secara resmi ke sekolah.Sejumlah pimpinan sekolah dari berbagai daerah, Rabu (25/11), mengatakan, rencana mencampur peserta UN menambah beban psikologis pelajar. (baca selengkapnya: Kompas. com)

2. Kisah Pahit Para Korban Ujian Nasional

Ujian nasional digugat. Ujian sebagai standarisasi kelulusan itu dianggap mengabaikan prestasi yang dibina anak didik selama bertahun-tahun. Banyak siswa berprestasi tidak lulus hanya lantaran gagal dalam ujian nasional. Seperti yang dialami Siti Hapsah pada 2006. Mimpinya kuliah di Institut Pertanian Bogor sirna gara-gara ujian ujian nasional. Ia dinyatakan tak lulus ujian nasional lantaran nilainya kurang 0,26. (baca selengkapnya VivaNews)

3. Pelajar Alami Gangguan Jiwa Hadapi UN {Video)

Seorang siswi kelas 3 SMP Negeri 4 Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami gangguan jiwa setelah terlalu banyak belajar menghadapi ujian nasional. (baca selengkapnya VivaNews)

4. Bunuh Diri Karena Tak Lulus UN Gara-gara tak lulus ujian nasional (UN) SMA, seorang pemuda nekat bunuh diri. Diduga karena tak kuat menahan beban psikis, Tri Sulistiono (21) memilih mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke dalam sumur. (baca selengkapnya Suara Merdeka)

5. Mengurung diri setelah gagal UN, Edy akhirnya bunuh diri

Edi Hartono (19), aib karena gagal UN masih terus terasa menyesakkan. Setelah mengurung diri di rumah neneknya, mantan siswa SMA di Besuki itu akhirnya bunuh diri. (baca selengkapnya: Kompas. com)

6. Gagal UN, Siswi SMP Mencoba Bunuh Diri

Hasil ujian nasional sekolah menengah pertama nyaris membawa korban jiwa di Banyuwangi, Jawa Timur, belum lama ini. Ida Safitri, siswi SMPK Santo Yusuf, mencoba bunuh diri dengan menenggak puluhan pil tanpa merek karena gagal lulus. Beruntung nyawa korban dapat diselamatkan setelah pihak keluarga segera membawanya ke rumah sakit. (baca selengkapnya: Liputan6.com)

7. Siswa SMK Coba Bunuh Diri, Diduga Karena Tak Bisa Ikut UN

Ujian Nasional (UN) adalah segalanya bagi seorang siswa. Diduga karena stres tidak bisa ikut UN, Hendrik Irawan (19) nekat minum racun serangga. Beruntung nyawanya bisa diselamatkan. (baca selengkapnya : DetikNews.com)

==========================================

Patuhi Keputusan MA

Page 11: Kontroversi UN 2010

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, pemerintah diminta mematuhi keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk tidak lagi menyelenggarakan ujian nasional pada tahun ajaran 2010 dan tahun-tahun berikutnya, sampai pemerintah memenuhi kewajibannya menyediakan standard pendidikan secara memadai.

Dalam siaran pers KPAI yang diterima di Jakarta, Kamis, komisi negara independen itu menyatakan, keputusan MA yang mengabulkan gugatan kelompok masyarakat itu merupakan perintah yang sangat kuat dan menunjukkan pelaksanaan ujian nasional kehilangan pijakan hukum.

Oleh karena itu, kata lembaga yang diberi mandat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak itu menyatakan, pelaksanaan ujian nasional jangan dipaksakan untuk dipertahankan.

Sebelumnya, MA menyatakan menolak kasasi pemerintah dalam perkara gugatan pelaksanaan ujian nasional, dengan perintah untuk meniadakan ujian nasional bagi sekolah-sekolah di Indonesia.

Selain tidak berhubungan dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kualitas pendidikan, dalam konteks perspektif perlindungan anak, ujian nasional, menurut KPAI, banyak mengganggu tumbuh kembang anak dan melahirkan praktek kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Menurut KPAI, pembangkangan terhadap putusan MA oleh pemrintah akan menjadi contoh yang jelek di hadapan siswa, remaja, dan anak-anak Indonesia.

KPAI mengusulkan, yang harus dilakukan sekarang adalah konsolidasi manajemen pendidikan nasional untuk membangun sistem pendidikan nasional yang memadai, baik dari aspek filosofis, konstitusi, sosiologi, akademis, dan psikologis agar proses pendidikan mampu melahirkan manusia Indonesia yang berkualitas.

KPAI menilai evaluasi pendidikan dapat diserahkan kepada kepala sekolah karena evaluasi pendidikan merupakan kewenangan otonomi akademik para guru di sekolah, bukan manajemen pendidikan.

Kepada MA, KPAI menyampaikan apresiasi yang tinggi karena hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi telah menjadi pertimbangan pengambilan keputusan

Walaupun pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2010 masih beberapa bulan lagi tetapi memahami kita suksesnya harus segera dilakukan. Standar Kelulusan UN untuk semua tingkatannya tampaknya akan naik. Disamping itu adanya wacana tentang Integrasi UN – SNMPTN yang semakin menemukan titik terang.

Kiat Sukses untuk Guru PembimbingSetiap tahun pelaksanaan UN memang selalu menjadi pembicaraan hangat bahkan kontroversi karena masih terdapat tindak kecurangan atau penyelewengan dalam pelaksaanaan UN, misalnya jual-beli soal atau jawaban yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Polemik makin berkepanjangan ketika banyak siswa yang tidak lulus UN, apalagi siswa-siswa yang tidak lulus tersebut adalah siswa-siswa yang berprestasi di sekolahnya.

Nilai UN yang dijadikan sebagai kunci apakah siswa lulus atau tidak setelah menempuh pendidikan selama tiga tahun memang menjadi hal yang dilematis bagi sekolah dan dinas yang terkait. Di satu sisi, ini

Page 12: Kontroversi UN 2010

merupakan sebuah program dalam meningkatkan kualitas kompetensi lulusan. Namun, di sisi lain, bila input siswa yang dimiliki kemampuannya minim, ditambah fasilitas yang kurang memadai dan kondisi-kondisi lainnya yang kurang menunjang untuk peningkatan kualitas siswanya, maka kekhawatiran akan hasil UN yang mengakibatkan banyaknya siswa tidak lulus adalah sangat beralasan.

Banyaknya siswa yang tidak lulus akan memengaruhi kredibilitas sekolah di mata masyarakat yang akan berdampak pada menurunnya minat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Alhasil sekolah pun harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil UN. Di antara sekian strategi yang bisa dilakukan adalah, pertama, meningkatkan motivasi siswa. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seeorang. Bila seseorang memiliki motivasi tinggi maka seberat apa pun tantangan yang ada di hadapannya akan mampu ia atasi. Karena itu, menumbuhkan motivasi yang tinggi di siswa adalah langkah awal yang harus dilakukan.

Tentu saja tidak mudah untuk menumbuhkan motivasi atau gairah belajar yang tinggi di siswa ini. Diperlukan pendekatan khusus, mungkin bisa dimulai dengan pengklasifikasian siswa dari siswa yang memiliki high motivation sampai yang low motivation, lalu dibuat progress report-nya.

Lakukan proses penanganan per siswa, terutama yang memiliki motivasi belajar kurang sampai kemudian motivasi belajarnya itu muncul. Pendekatan psikologis secara personal di luar jam pelajaran dengan suasana yang rileks dan nyaman perlu dilakukan sehingga ada kedekatan dan keterbukaan antara siswa dan guru.

Strategi kedua, mengubah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran dalam menghadapi UN tentu saja harus berbeda dengan sistem pembelajaran sehari-hari. Selain pemberian materi juga diadakan pembahasan soal-soal, bahkan setiap akhir minggu atau akhir bulan sebaiknya dilakukan try out untuk mengukur sampai di mana kompetensi yang telah dikuasai siswa.

Pembelajaran akan lebih mudah kalau menggunakan sistem kerja tim untuk guru dan sistem kelompok belajar untuk siswa. Kelompok siswa ditentukan oleh nilai hasil try out. Siswa yang mendapat nilai di atas standar disatu-kelompokkan dan yang kurang dibuat kelompok yang lain. Dampak negatifnya siswa yang dalam kelompok kurang akan merasa tersisih, tapi ini bisa disiasati dengan memberikan dukungan dan motivasi bahwa mereka mampu dan mereka pun dituntut untuk masuk ke kelompok yang mendapat nilai bagus. Pembuatan kelompok ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan terhadap materi pelajaran yang tidak di kuasai siswa.

Ketiga, meminta dukungan dari orang tua siswa. Sekolah harus terus berkoordinasi dengan orang tua mengenai program-program dalam mempersiapkan UN. Diharapkan partisipasi orang tua secara aktif dalam membantu anak-anaknya terutama dalam pemberian motivasi dan pengawasan belajar di rumah.

Keempat, berdoa. Doa merupakan perwujudan permohonan seseorang kepada Allah agar diberi kemudahan. Efek dari doa juga melahirkan ketenangan dan ketawakalan. Ini penting karena dalam persiapan dan pelaksaan UN kondisi ketenangan berpengaruh dalam proses pengisian soal. Karena itu, dorong siswa agar lebih memperbanyak doa.

Mudah-mudahan dengan langkah-langkah di atas pelaksanaan UN memberikan pelajaran yang berharga bagi siswa, tidak hanya mendapat nilai yang sesuai dengan standar kelulusan, tapi juga merasakan bagaimana sikap harus bekerja keras untuk memperoleh sesuatu dan juga meningkatkan sikap takwa.

Page 13: Kontroversi UN 2010

Terlepas dari itu, menurut penulis sebaiknya kelulusan seorang siswa tidak hanya ditentukan oleh nilai UN yang hanya diwakili oleh beberapa mata pelajaran. Alangkah lebih baiknya kalau kelulusan ditentukan melalui beberapa indikator, di antaranya hasil nilai UN, nilai rata-rata akhir semua mata pelajaran, prestasi ekstrakurikuler, dan sikap siswa baik secara mental maupun perilaku. Semoga pendidikan kita bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional akhirnya menetapkan untuk tetap mengadakan Ujian Nasional (UN). Meskipun menuai kontra dari berbagai pihak. Pemerintah tak bergeming dan konsisten melaksanakan UN. Muhammad Nuh selaku Mendiknas menyatakan tentang syarat-syarat kelulusan UN 2010. Jika salah satu tidak terpenuhi maka dinyatakan tak lulus”. Syarat kelulusan itu yakni 1. siswa harus mengikuti seluruh program yang diselenggarakan sekolah tersebut 2. Memiliki budi pekerti dan ahlak yang baik 3. Lulus ujian lokal yang diselenggarakan masing-masing sekolah 4. Serta lulus ujian nasional 

Nilai MinimalSementara nilai rata-rata standar kelulusan pada ujian nasional (UN) 2010 minimal harus 5,50. Nilai minimal untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan 4,00 paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.Jadwal penyelenggaraan UN 2010 dibagi menjadi tiga model yaitu UN utama, UN susulan dan UN ulangan. UN utama untuk tingkat SMP dimulai pada 29 Maret – 1 April 2010, sedangkan UN susulan dimulai pada 5 – 8 April 2010.Sementara UN ulangan dilaksanakan pada 17-20 Mei 2010. Jadwal untuk tingkat SMA atau Madrasah Aliyah dan SMA Luar Biasa yaitu UN utama dimulai pada 22-24 Maret 2010, sedangkan UN susulan pada 29-31 Maret 2010, kemudian UN ulangan digelar pada 10-12 Mei.Sedangkan jadwal UN utama untuk SMK pada 22-25 Maret 2010, UN susulan pada 29 Maret-1 April 2010. Sama seperti SMA, SMK juga memiliki jadwal UN ulangan yang dimulai pada 10-14 Mei 2010.Ujian akhir nasional adalah bentuk ujian yang akan menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak.Acuan kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kiat – kiatKeberhasilan UN sangat tergantung pada kerja keras para siswa-siswi. Berikut ini kiat-kiat efektif yang bisa dilakukan ketika menghadapi ujian nasional.1.Persiapan diri, persiapan dimulai dari dalam diri kita sendiri, yang meliputi persiapan fisik dan persiapan mental. Persiapan fisik berkaitan dengan persiapan jasmani dan persiapan kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan sebelum ujian.Tidak bisa dibayangkan bagaimana sulitnya seseorang mengikuti ujian bila dalam keadaan sakit. Agar diri kita tetap sehat secara fisik menjelang pelaksanaan ujian, kita harus rajin berolahraga. Usahakan istirahat secara teratur dan tidur jangan terlalu malam.2. Persiapan mental, persiapan yang berkaitan dengan sikap mental, psikis, dan emosi. Upayakan agar situasi pribadi terutama sikap emosional tetap stabil.Pertentangan yang dialami dalam diri, situasi kekecewaan (frustrasi, suasana kesedihan dan sebagainya) akan berdampak buruk terhadap hasil belajar kita.3.Persiapan teknis, persiapan yang berkaitan dengan penyediaan perlengkapan yang akan digunakan dalam ujian nanti yaitu a. pastikan tidak lupa membawa kartu peserta ujian, b. pastikan tidak lupa membawa perlengkapan ujian, seperti pena, pensil 2B asli, peraut pensil, mistar, penghapus, atau papan alas (laksanakan petunjuk ujian dengan benar). Sebaiknya persiapan ini dilakukan satu hari sebelum ujian.

Page 14: Kontroversi UN 2010

4.Persiapan materi uji, persiapan materi uji ini akan menentukan kelulusan kita. Persiapan materi uji hendaknya dilakukan sejak dini, menghadapi ujian dapat diibaratkan sebagai perjalanan menuju sukses.Sebagaimana perjalanan sukses, sudah sepatutnya kita membuat perencanaan. Dari sekian banyak bahan pelajaran yang harus dipelajari dipilah-pilah antara bahan UN dari pusat dengan bahan ujian dari sekolah.Antara bahan kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga, pelajaran hitungan dan hafalan, sehingga dapat dipelajari dengan teratur dan sistematis. Model belajar semacam itu dapat meringankan dan lebih mengefektifkan cara kerja otak.Salah satu hukum otak yaitu dapat bekerja maksimal dengan cara teratur dan sistematis. Tetapi perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa menurut hasil penelitian beberapa ahli, bahwa belajar borongan itu tidak baik dan hasilnya hanya membawa kesia-siaan.Jadi, disarankan satu hari sebelum ujian kita tidak diperkenankan lagi memporsir diri untuk belajar dan istirahat yang cukup.5. Berdoalah adalah bentuk kerendahan hati di hadapan-Nya, kita sampaikan doa agar diberi kelulusan, kesehatan dan kemudahan dalam menghadapi ujian nanti. Tuhan Maha Tahu dan pasti akan mendengarkan dan mengabulkan segala permintaan doa-doa hamba-hambanya.6. Hadapilah dengan tenang dan proporsional, bahwa ujian sebagai sesuatu yang harus dihadapi, dilalui. Sikap tenang akan memungkinkan kita menyusun rencana menentukan strategi dan menjalaninya dengan senang.7. Bersikaplah proaktif, adalah suatu sikap yang beranggapan bahwa kita sendirilah yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam hidup ini, termasuk dalam menghadapi UN.Yakinlah bahwa kerja keras dan usaha keras yang dilakukan akan membuahkan hasil. Dalam menyikapi standar minimal 5,50 justru yang terbaik adalah kita sendiri membuat patokan standar nilai minimal.Misalnya, menargetkan 7,01 atau 8,01 sehingga yang muncul adalah tantangan bukan beban.8. Perbanyaklah baca dan latihan soal, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh lembaga bimbingan belajar adalah para siswa banyak berlatih memecahkan soal-soal dengan cepat. Kita dihadapkan pada soal-soal yang harus dijawab dan dipecahkan dengan tepat. Dengan sering kita berlatih maka kita terbiasa dan terlatih, sehingga tidak cemas atau grogi dalam menghadapi soal (ujian).9. Belajar kelompok, belajar kelompok merupakan salah satu cara yang dapat dipakai para siswa untuk berbagi dengan teman yang lain dalam memecahkan soal dan saling menguatkan motivasi belajar dan prestasi. Para siswa daripada banyak bermain dan membuang-buang waktu dengan percuma, manfaatkanlah dengan cara belajar berkelompok dengan teman di sekolah atau di sekitar tempat tinggal kita.Perbanyak latihan menjawab soal dengan teman. Caranya: Ajaklah teman untuk membentuk kelompok kecil sebagai kelompok belajar. Pesertanya tidak lebih dari 3 orang. Jika pesertanya terlalu banyak (lebih dari 3 orang), dikhawatirkan proses belajar menjadi tidak fokus pada materi yang akan dipelajari.10. Efektifkan belajar di sekolah, masih terdapat siswa yang datang ke sekolah dan hadir di kelas hanya sekadar hadir, tidak mengoptimalisasikan semua potensi dirinya untuk meraih hasil terbaik. Padahal jika dimaksimalkan, niscaya hasilnya akan lebih bagus walaupun tidak ditambah dengan les-les yang lain di luar jam sekolah.Pada umumnya, para siswa kurang menggunakan kemampuan nalarnya dalam belajar, baru sebatas menghafal. Siswa juga masih kurang untuk bertanya, berdialog bahkan berdebat dengan gurunya.Padahal kemampuan bertanya salah satu upaya untuk memperkuat pemahamaman atau pengertian dan keterampilan belajar, ingat, “Malu bertanya, sesat di jalan”.11. Motivasi diri, motivasilah diri kita sedini mungkin untuk belajar, karena dengan adanya motivasi dapat meningkatkan keinginan untuk selalu dan terus belajar. Salah satu cara memotivasi diri adalah dengan membuat penegasan seperti “Jika dia bisa, kenapa saya tidak bisa?”.12. Mohon doa restu dari orang tua, yakinlah bahwa jika kita lulus maka orang tua kita akan senang dan bangga. Jadikanlah perjuangan menghadapi UN 2010 sebagai ajang untuk mempersembahkan yang terbaik

Page 15: Kontroversi UN 2010

kepada kedua orang tua kita tercinta. Mohon doa restu pada orang tua agar kita diberi kemudahan dan kelancaran. Karena orang tua kita akan dengan senang hati mendoakan putra-putrinya agar berhasil berjuang menghadapi UN 2010.Oleh : Sri Mona Riza, S.Pd Penulis, Guru SMPN 13 Medan.

Gugatan dilayangkan masyarakat yang dirugikan akibat UN. Mereka menggugat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atas dilaksanakannya kebijakan UN yang menjadi salah satu syarat kelulusan siswa.

Selasa, 21 April 2009

Kompas.com melansir informasi di tengah berlangsungnya Ujian Nasional (UN) hari pertama para pemerhati pendidikan dan berbagai kalangan masyarakat melancarkan kritik terhadap kebijakan dilaksanakannya UN.

Selain dinyatakan boros, UN juga dinilai telah melanggar hak-hak anak perkembangan anak. Penyataan tersebut mengemuka pada diskusi yang digelar Senin (20/4) oleh Education Forum, di Jakarta.

Menurut Suparman, Koordinator Presidium forum itu terkait dengan nasib gugatan mereka atas kebijakan UN pada Mei 2007 yang masih dalam proses peradilan.

Diskusi menghadirkan pembicara Rocky Gerung (pengamat politik UI), Elin Driana (alumni ITB), serta Susi Fitri (Universitas Negeri Jakarta).

Menurut Rocky Gerung, UN adalah kebijakan yang menghina intelegensi anak didik. UN adalah birokrasi kecerdasan. Mereka yang lulus UN seolah perusahaan yang berpredikat ISO.

Senin, 22 Juni 2009

Kompas com menyapaikan pernyataan BSNP, kendati banyak pihak mendesak dan menuntut ujian nasional (UN) dihapuskan terkait banyaknya permasalahan di dalamnya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tetap akan menggelar UN. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua BSNP Mungin Eddy Wibowo dalam jumpa pers yang didampingi oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Burhanudin Tola, dan anggota BSNP, Djemari Mardapi. Mungin mengatakan, pelaksanaan UN sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Dideskripsikan pula bahwa pada 1984, ujian pernah diselenggarakan, baik oleh daerah maupun sekolah, namun tidak berhasil meningkatkan pendidikan. Selanjutnya ditatapkan PP No 10 Tahun 2005 Pasal 63 (1) yang mengamanatkan agar dilakukan penilaian kompetensi secara nasional melalui ujian nasional.

Siaran pers ini juga memuat pernyataaan bahwa “Ujian nasional tetap akan kami laksanakan karena sudah dilakukan secara transparan, obyektif, dan kredibel. Salah kalau ada yang mengatakan UN menghalangi kelulusan siswa,” ujar Mungin.

Kamis, 2 Juli 2009

Page 16: Kontroversi UN 2010

Kompas Com memuat pernyataan Rektor Universiatas Indonesia Gumilar Rusliwa Soemantri yang menyatakan bahwa penghapusan UN bukanlah hal yang tepat. UN masih diperlukan sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu pendidikan. “UN menjadi parameter keberhasilan suatu sekolah, menjadi indikator sudah sampai sejauh mana kualitas pendidikan tercapai,” .

Selanjutnya Rektor UI menyatakan bahwa hal yang paling penting adalah peyelenggaraannya tidak ada kebocoran. Menurutnya, UN harus kredibel dan dapat memotret daerah dan sekolah mana yang lulus 100 persen ataupun yang tidak lulus 100 persen. “Dari situ Depdiknas dan Pemda harus bahu-membahu memperbaiki, melihat infrastrukrturnya, gurunya, sistemnya, atau hidden kurikulumnya”.

Rabu, 16 September 2009

Kompas com menyatakan bahwa langkah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk kembali menggelar ujian nasional (UN) ulang ditanggapi positif berbagai kalangan. UN ulang dianggap lebih baik ketimbang ujian persamaan.

Pengamat pendidikan Prof Arief Rachman mengatakan, adanya kesempatan untuk mengulang UN merupakan langkah yang baik. “Mengulang UN itu lebih baik daripada siswa yang tidak lulus harus mengikuti ujian paket A (setara SD), paket B (setara SMP), atau paket C (setara SMA) yang nonformal itu. Jalurnya sudah benar,” katanya saat dihubungi Warta Kota, akhir pekan.

Selasa , 13 Oktober 2009

Pada tanggal ini pemerintah menetapkan keputusan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dipercepat menjadi minggu ke-3 Maret 2009. Informasi pelaksanaan UN SMP-SMA 2010 didasarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional No 74 dan 75 tahun 2009 tentang UASBN SD/MI serta Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMK Tahun Pelajaran 2009/2010. Peraturan ini ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Prof. Bambang Sudibyo pada 13 Oktober 2009.

Jadwal tahun 2010 ini lebih cepat dari UN yang biasanya berlangsung pertengahan April. Hal ini disebabkan UN 2010 akan dilaksanakan 2 kali yakni terdiri dari UN utama dan UN ulangan. Siswa yang tidak lulus pada UN utama, bisa mengulang pada UN tahap kedua . UN ulangan dilaksanakan setelah pengumuman UN utama atau tepatnya 8 minggu setelah pelaksanaan UN utama.

Kamis, 26 November 2009

Detik.com memuat pernyataan Mendiknas bahwa Depdiknas akan melaksanakan ujian nasional pada bulan Maret 2010 sambil menunggu salinan putusan MA,”

Pernyataan di atas sekaligus menepis keraguan penyelenggara pendidikan di tanah air tentang jadi tidaknya UN.

Kompas mencatat pernyataan Mendiknas Mohammad Nuh yang menyatakan bahwa pelaksanaan UN 2010 akan berubah, UN bukan satu-satunya penentu kelulusan (Kamis 26/11). Lebih lanjut Mendiknas menyatakan bahwa “Tetap yang menentukan kelulusan adalah sekolah atau guru. Artinya, jika ada peserta didik yang memperoleh nilai 10, tapi menurut gurunya peserta didik itu tidak lulus, maka dia tidak lulus,” .

Page 17: Kontroversi UN 2010

Mendiknas juga menjelaskan, anggapan UN dijadikan satu-satunya untuk menentukan kelulusan adalah keliru. Hasil UN digunakan antara lain untuk pemetaan mutu satuan dan atau program pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan atau satuan pendidikan, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Perubahan yang paling signifikan dari pelaksanaan UN tahun sebelumnya dengan UN 2010, adalah adanya kesempatan bagi para peserta didik untuk mengulang, selain juga UN susulan, bagi mereka yang pada saat pelaksanaan tidak bisa ikut karena suatu sebab, seperti sakit.

Kamis, 26 November 2009

Kompas.com - menyatakan bahwa Mendiknas Mohammad Nuh akan patuh terhadap keputusan lembaga negara dan siap menjalankannya. Jika memang ada jalur hukum lain setelah kasasi ditolak, menurut para ahli hukum, masih ada upaya lain dalam bentuk PK (peninjauan kembali).

Menurut penjelasan Mendiknas bunyi putusan tersebut ada di website MK yang menjelaskan kasasi pemerintah berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyelenggaraan UN. Ada enam poin, dan tiga di antaranya yang mungkin dimaknai dengan; pemerintah tidak boleh melaksanakan UN. “Kalau melihat keputusan itu, tidak ada satu kata pun yang menyatakan tentang dilarangnya pemerintah melakukan UN,” .

Terkait dengan perintah tersebut, Depdiknas telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia.

Kamis, 26 November 2009

Kompas; dengan dimenangkannya gugatan masyarakat lewat citizen law suit soal penyelenggaraan UN oleh MA sebaiknya tidak dijadikan wacana menang atau kalah. Semua kalangan harus duduk bersama untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional.

“Kita berharap pemerintah menghormati proses hukum tersebut dan secepatnya menjalankan putusan itu setelah adanya salinan dari Mahkamah Agung,” ujar Koordinator Education Forum Suparman di Jakarta, Kamis (26/11).

Suparman mengatakan, jika memang pemerintah (Depdiknas dan BSNP) tetap menyelenggarakan UN yang jatuh pada Maret 2009 sesuai rencananya, hal itu bisa dilanjutkan. “Yang penting UN itu tidak dijadikan sebagai syarat penilaian dan penentu kelulusan. Sudah saatnya, khusus penilaian dan kelulusan siswa diserahkan kepada satuan pendidikan, yaitu sekolah dan guru,”.

Sabtu, 28 November 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta -mengutif pernyataan Badan Standar Nasional Pendidikan bahwa penyelenggaraan Ujian Nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak melanggar hukum karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. “Justru melanggar hukum kalau tidak dilaksanakan,” kata Ketua Badan Mungin Eddy Wibowo.Menyangkut perbaikan kualitas guru, sarana prasarana, dan akses informasi tidak dapat dilakukan secara

Page 18: Kontroversi UN 2010

serempak dan sekaligus. Perbaikan itu dilakukan terus menerus setiap tahun dan selalu disempurnakan. Untuk itu, Ujian Nasional tetap akan diselenggarakan.

Selasa, Desember 2009

JAKARTA, KOMPAS.com mengutif pernyataan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh bahwa UN tetap dilaksanakan. Para guru diminta untuk melaksanakan persiapan-persiapan siswa. “UN tetap harus jalan dan dilaksanakan,” kata Nuh saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Guru Nasional 2009 dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-64 di Jakarta, Selasa (1/12).

Dengan memperhatikan serangkaian informasi itu, maka sekolah tampaknya tidak memiliki pilihan lain selain mempersiapkan kompetensi siswa agar lulus UN.

Oleh Faris Muhiburrahman, S.Pd.I pada tanggal 3 December 2009, 18:58

Assalamualaiakum Wr. Wb.

saya seorang kepala sekolah di islamic home schooling sekolah Al Qur’an daninformatika di bekasi. selama ini saya menginduk kepada PKBM setempat untuk kegiatanujian akhir anak didik saya. namun saya masih kurang stuju dengan sistem yang ada...apa kelebaihan sd / smp Impres ? bagaimanakah sisem dan model sd/smp impres?.thankswassalamualaikum wr wb

Oleh admin pada tanggal 3 December 2009, 19:01

Pak Faris yth, Semoga aspirasi Bapak sampai kepada para penentu kebijakan karena pelaksanaan UN memerlukan landasan peraturan. Jika aturannya belum ada, lalu kita mengharapkannya, tentu tak bisa terpenuhi.

Oleh Hernan pada tanggal 28 December 2009, 10:41

Assalamu’alaikum Wr.WbAdanya UN memang sangat bagus untuk mengukur kualitas pendidikan di negeri ini. Semua warga negara dimotivasi untuk peduli terhadap pendidikan. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya nilai yang di dapat seringkali tidak murni. reputasi sekolah dipertaruhkan. Pemerintah seolah memaksakan dengan nilai standar tertentu, tanpa melihat proses di lapangan. Sekalipun ada tim pengawas independen tapi itu hanya sekedar formalitas aja untuk memenuhi ketentuan pp. Kalau kondisinya masih seperti ini, kualitas yang didapat adalah semu. sy yakin walaupun ditetapkan nilai standar 8,0 pasti dapat dicapai.Wassalam.

Pemerintah Harus Segera Mengeksekusi Putusan MA

Pemerintah harus segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terkait kebijakan Ujian Nasional dengan tidak menggelar UN di 2010. Eksekusi ini harus dilakukan meski pemerintah akan menggunakan upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK)."Senin (hari ini) salinan putusan penolakan kasasi UN oleh MA akan diserahkan kepada semua pihak terlibat. Artinya, eksekusi harus segera dilakukan karena untuk putusan MA eksekusi tetap dilakukan meski ada PK," kata Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip), Yanti

Page 19: Kontroversi UN 2010

Sriyulianti, dalam Diskusi Kerlip "Segera Eksekusi Putusan MA tentang UN demi Kepentingan Terbaik Anak", Sabtu (12/12) di Lembaga Kursus EEP, Jln. Ir. H. Djuanda Bandung.

Menurut Yanti, pemerintah seharusnya tidak lagi berkelit dan berdalih tidak ada klausul larangan UN dalam putusan. Sebab, dalam putusan sudah sangat jelas dikatakan UN bisa digelar jika ketiga syarat yakni perbaikan kualitas guru, sarana dan prasarana, serta akses informasi telah dipenuhi pemerintah."Kita setuju mutu pendidikan perlu dikendalikan, tetapi jangan korbankan anak," ujarnya.

Menurut Yanti, diperlukan gerakan kultural agar pemerintah mau melakukan eksekusi dengan menunda kebijakan UN. "Posko-posko pengaduan pun akan kembali dibuka untuk menampung laporan dan keberatan dari masyarakat terkait UN. Di sini hak anak sudah terserabut, mereka stres dan depresi menghadapi UN, orang tua harus bayar uang lebih kepada bimbingan belajar, guru sudah tidak dipercaya lagi, dan tiga tahun belajar ternyata tidak menjamin lulus. Ini yang banyak terjadi, bagaimana mungkin kebijakan seperti ini terus dilakukan. Makanya, segera setelah salinan putusan MA kami terima, tim hukum kami akan mengirimkan surat pengajuan eksekusi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SP FKK) PT DI, M. Sidharta mengatakan, kebijakan UN secara moral telah merusak siswa. Sebab, sejak dini mereka diajarkan korupsi dengan membeli soal, kunci jawaban, dan tidak jujur.Melihat sikap Mendiknas yang bersikukuh menggelar UN, kata Sidharta, masyarakat harus bergerak. Sebab, menurut dia, eksekusi putusan MA hanya bisa dilakukan melalui gerakan masyarakat atau people power.Berikut Tips sederhana menghadapi Ujian Nasional 2010.

1. Rajin Membaca

Sistem pendidikan apapun pasti tidak mungkin berjalan ketika kita malas membaca, termasuk untuk para pelajar. Rajin membaca disini sebnarnya dilakukan jangan hanya ketika kita mendekati datang Ulangan apalagi saat mendekati UN saja, tapi seharusnya dilakukan sejak awal misalnya setiap kita pulang sekolah kita baca setiap mata pelajaran yang tadi pagi guru ajarkan kepada kita sehingga memori dan daya ingat kita masih baik. Dan yang kedua yaitu bacalah materi pelajaran ketika pagi hari sebelum berangkat sekolah. Tapi syaratnya bangun tidurnya harus lebih pagi. Sehabis Sholat subuh misalnya, itu waktu yang baik untuk belajar,. Sehingga nanti ketika berangkat di sekolah, daya ingat kita juga masih tajam karena sebelumnya kita sudah membaca dan mempelajarinya. Begitu dan seterusnya dilakukan setiap hari. Dan ketika mendekati UN maka jatah membaca kita juga harus ditambah untuk mencapai hasil lebih sempurna.

2. Mengikuti Bimbingan Belajar

Saran yang kedua ini sebenarnya mungkin bisa dilakukan oleh pelajar yang memiliki orang tua yang berpendapatan menengah keatas, Namuin nanti akan saya jelaskan juga untuk pelajar yang merasa tidak mampu bayar mengikuti Bimbingan Belajar. Tapi untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk mengikuti bimbingan belajar ini sangat dianjurkan untuk mengikuti Bimbingan belajar di luar jam pelajaran sekolah. Ini sangat membantu sekali karena saat ini lembaga pendidikan yang seperti ini sudah sangat banyak di sekitar kita dengan memiliki kwalitas ang baik pula.

Untuk mereka yang merasa tidak mampu untuk mengikuti bimbingan belajar bisa memanfaatkan layanan internet gratis di perpustakaan sekolah yang menyediakan internet gratis atau di perpustakaan daerah atau juga di lokasi-lokasi yang lain yang memiliki fasilitas internet gratis di daerah tempat anda tinggal (Seharusnya disetiap sekolah sudah menyediakan ini). Dengan Internet tersebut, adik-adik bisa mencari

Page 20: Kontroversi UN 2010

materi-materi tambahan yang berkaitan dengan UN untuk selanjutnya adik-adik pelajari semuanya. Bahkan sebenarnya saat ini juga sudah banyak Bimbingan belajar yang dilakukan secara Online secara gratis dan itu semuanya bisa adik-adik manfaatkan.

3. Membentuk Kelompok Belajar

Buat adik-adik disarankan juga untuk membuat kelompok belajar yang diharapkan adik-adik bisa sedikit melakukan diskusi kecil yang membicarakan terkait dengan materi-materi yang sudah diajarkan oleh guru tentunya dengan kemampuan adik-adik sendiri dan juga teman-teman tersebut, Dan nanti ketika adik-adik mengalami kesulitan bisa ditanyakan kepada Bpk/Ibu Guru di sekolah dan juga Guru Bimbingan belajar adik-adik.

3. Latihan Soal-soal UN tahun-tahun sebelumnya

Setelah adik-adik rajin membaca, mengikuti bimbingan belajar, kemudian membuat kelompok belajar bersama teman-teman, yang harus dan disarankan kepada adik-adik adalah menguji kemampuan adik yang sudah di “ASAH” tadi yaitu dengan cara berlatih soal-soal UN tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan nanti adik-adik bisa menguji sejauh mana keberhasilan adik-adik selama belajar. Soal-soal UN yang terbaru biasanya juga mengambil pada soal-soal UN sebelumnya. kalaupun berbeda,, biasanya memiliki konsep yang sama dengan sedikit perbaikan dan penyesuaian. Dalam proses ini adik-adik nantinya jika adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik juga bisa menanyakan lebih jauh kepada guru di sekolah atau di tempat adik-adik mengikuti bimbingan belajar. Dari latihan soal-soal tersebut nanti adik-adik bisa melihat hasil dari usaha adik selama belajar. Ketika hasilnya buruk maka adik-adik harus mencari cara bagaimana supaya bisa belajar lebih baik dan lebih efektif lagi, begitu dan seterusnya.

Mungkin masih banyak lagi tips untuk menghadapi UN, tapi dari saya cukup itu saja dan untuk selanjutnya adik-adik yang akan mengikuti UN bisa mencari inspirasi baru dengan membaca Tips UN yang lain sehingga pada saatnya UN tiba nanti adik-adik sudah siap dan bisa menghasilkan nilai yang memuaskan dan membanggakan sehingga bisa lulus dengan baik.

Mendiknas:Masih ada jalur PK, Ujian Nasional tahun 2010 tetap jalan

Jurnalnet.com (Jakarta): Ujian Nasional tahun 2010 tetap jalan. Pasalnya tak ada perintah ditunda maupun dihentikan pelaksanaan UN dalam putusan Mahkamah Agung (MA). "Kami melihat tidak ada perintah menunda atau menghentikan UN dalam keputusan MA itu. Namun pemerintah akan memperbaiki sistem ujian tersebut yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat," kata Mendiknas Muhammad Nuh kepada wartawan, Jumat, (26/11/2009).

Jika benar-benar putusan itu telah dikirimkan kepada pihaknya, maka Dendiknas akan patuh pada putusan MA itu dan siap akan menjalankan.

"Namun persoalan itu mesti dijernihkan dahulu. Jika kasasi UN itu ditolak, maka masih ada jalur lain untuk kami melakukan peninjauan kembali (PK) tentang putusan MA tentang UN ini," ujar Mendiknas.

Nuh yang didampingi para eselon satu mengatakan, selain sistem pelaksanaan UN 2010 berubah, juga menyatakan bahwa UN bukan satu-satunya untuk menentukan kelulusan siswa.

Page 21: Kontroversi UN 2010

"Kami menganggap yang menentukan kelulusan siswa itu dari beberapa faktor diantaranya dari sekolah atau guru, moral, etika dan sebagainya. Jika UN dianggap satu-satunya yang menentukan kelulusan adalah keliru," tegasnya.

Karena jika UN digunakan sebagai prasyarat kelulusan maka mesti ada standardisasi dari semua faktor yaitu fasilitas sekolah yang memadai, kompetensi guru yang baik dan kondisi yang seragam lainnya.

Menurut Mendinas ke depan UN akan digunakanuntuk pemetaan mutu satuan pendidikan, seleksi masuk kejenjang pendidikan berikutnya hingga perguruan tinggi, penentuan kelulusan peserta didik, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Terkait dengan komentar Mendiknas ini, sebelumnya Mahkamah Agung melarang ujian nasional yang digelar Departemen Pendidikan Nasional. Alasannya, para tergugat, yakni presiden, wakil presiden, menteri pendidikan nasional, dan ketua badan standar nasional pendidikan telah lalai memenuhi kebutuhan hak manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan peningkatan kualitas guru.

MA mengabulkan gugatan Tim Advokasi Korban UN (Tekun) dan Eduvation Forum agar ujian nasional (UN) ditiadakan. Putusan tersebut menegaskan bahwa UN memang banyak masalah.

Mahkamah Agung melarang ujian nasional yang digelar Departemen Pendidikan Nasional. Alasannya, para tergugat, yakni presiden, wakil presiden, menteri pendidikan nasional, dan ketua badan standar nasional pendidikan telah lalai memenuhi kebutuhan hak manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan peningkatan kualitas guru.

Dalam situs mahkamahagung.go.id, keputusan menolak kasasi perkara tersebut tertuang dalam nomor 2596 K/Pdt/2008 yang diputus 14 September 2009. Gugatan ini mencuat lewat gugatan Kristiono yang meminta pemerintah meninjau ulang sistim ujian nasional.

Keputusan Mahkamah Agung disambut masyarakat, termasuk korban ujian nasional. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pemerintah dalam perkara Ujian Nasional (UN) semakin mempertegas penilaian bahwa UN memang bermasalah dan harus dievaluasi total.

Pada dasarnya UN memang diperlukan oleh sebuah negara karena merupakan tolok ukur bagi keluaran proses pendidikan nasional.

Namun demikian, diperlukan prasyarat dasar sebelum UN dilaksanakan yakni pemenuhan terhadap standar proses pendidikan, seperti sarana prasarana pendidikan yang memadai, distribusi dan kualitas guru, kurikulum, dan lainnya.

"Putusan MA pada intinya melarang pelaksanaan UN oleh pemerintah merupakan bentuk penegasan legal bahwa UN kita banyak masalah dan karenanya harus dilakukan evaluasi total terhadap UN itu," kata Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa M Hanif Dhakiri dalam rilisnya, Rabu (25/11/2009) malam.

Menurut Hanif, MA juga telah menyatakan bahwa pemerintah selama ini telah gagal menyediakan pendidikan yang layak. "Pemerintah telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak," tegasnya.

Page 22: Kontroversi UN 2010

Hanif menjelaskan, penerapan UN selama ini “digebyah uyah” alias dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi dari infrastruktur dasar pendidikan. Akibatnya, terjadi diskriminasi antar sekolah satu dengan lainnya.

"Anak-anak yang bersekolah di teras masjid dengan yang di gedung diperlakukan sama. Demikian juga dengan mereka yang bersekolah di kota dengan yang di desa atau di daerah tertinggal," cetusnya.

"Ini jelas tidak adil dan justru memberi insentif bagi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan UN, seperti kasus guru yang membocorkan soal UN ke siswanya aagr mereka lulus," imbuh anggota Komisi X ini.

Sesuai dengan pertimbangan MA, lanjut Hanif, UN diperlukan apabila seluruh penyelenggaraan pendidikan telah dilakukan secara merata, berkualitas dan terjangkau. UN bisa dilakukan apabila prasyarat dasar seperti sarana prasarana pendidikan memadai, distribusi dan kualitas guru terpenuhi, dan kurikulum pendidikan akuntabel.

"Jika selama ini UN diterima oleh lembaga penyelenggara pendidikan, tampaknya lebih karena terpaksa, bukan karena urgensinya dalam proses pendidikan," pungkasnya.