KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN DAN …

46 Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013 Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan ...

KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURANNYADALAM TATA HUKUM INDONESIA

djulaeka & Rhido JusmadiFakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email : [email protected]; [email protected]

Abstract

Telematics convergence, as a phenomenon, has caused a changing in the system of law in Indonesia.In the first assumption, there are several Acts, such as Telecommunication Act, Broadcasting Act, andElectronic Information and Transaction Act, which are considered to be able to respond to the needof regulation to regulate the phenomenon of telematics convergence. However, the issue of a certainregulation which specifically regulates the telematics convergence appears in the society. Therefore, thearticle is aimed (1) to explain how actually the conception of telematics convergence in Indonesia is inorder to clarify the essential meaning of telematics convergence, and (2) to explain how the system oflaw in Indonesia responds to the process of telematics convergence. This study is legal research whichapplies the conceptual approach. The data is the products of law, primarily and secondarily, and non-lawproducts. The data is analyzed by using analytical descriptive approach.

Key Words: convergence, Telematics, regulation, Indonesian Legal System.

Abstrak

Konvergensi telematika sebagai sebuah fenomena telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalamsistem pengaturan hukum di Indonesia. Disamping itu, fenomena konvergensi telematika mengakibatkanparadigma pengaturan hukum yang ada harus mengikuti fenomena perubahan akibat perkembanganteknologi. Pada asumsi awal terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-UndangTelekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,yang dianggap dapat merespon kebutuhan regulasi dari adanya fenomena konvergensi telematika,namun dalam perjalanannya isu akan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturtentang konvergensi telematika mencuat di masyarakat. Melalui artikel ini hendak menjelaskanbagaimana sebenarnya konsepsi tentang konvergensi telematika yang saat ini terjadi di Indonesia, sertamenjelaskan bagaimana sistem pengaturan hukum di Indonesia merespon adanya proses konvergensitelematika tersebut. Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa sebenarnya makna dari adanya fenomenakonvergensi telematika dan sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang saat ini eksismerespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legalresearch) dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta bahan penelitianberupa bahan hukum (primer maupun sekunder) dan bahan nonhukum, serta analisisnya menggunakanpendekatan deskriptif analitis.

Kata Kunci: Konvergensi, Telematika, Pengaturan, Sistem Hukum Indonesia.

A. Pendahuluan

Lahirnya teknologi digital telah mengakibatkanterjadinya konvergensi (keterpaduan) dalamperkembangan tekonologi telekomunikasi,media dan informasi (telematika). Pada awalnyamasing-masing teknologi tersebut seakan berjalanterpisah (linier) antara satu dengan lainnya, namunkini semua teknologi tersebut semakin menyatu(konvergen). Wujud konvergensi telematikatersebut ditandai dengan lahirnya produk-produk

teknologi baru yang memadukan kemampuansistem informasi dan sistem komunikasi yangberbasiskan sistem komputer terangkai dalamsatu jaringan (network) sistem elektronik, baikdalam lingkup lokal, regional maupun global.Kehadiran sistem elektronik tersebut seakan-akantelah membuat suatu ruang baru dalam dunia ini(Edmon Makarim, 2010 : 35).

Sistem elektronik tersebut telah diimplemen-tasikan pada hampir semua sektor kehidupan

Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013 Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan ... 47

masyarakat yang pada akhirnya juga akanmengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yangtelah mendorong perkembangan sistem ekonomimasyarakat dari sistem ekonomi tradisional(traditional economy) yang berbasiskan industrimanufaktur ke arah sistem ekonomi digital (digitaleconomy) yang berbasiskan informasi, kreativitasintelektual dan ilmu pengetahuan (EdmonMakarim, 2010).

Se i r i ng dengan d inamik a ter sebu t ,masing-masing bidang teknologi yang terkaitdengan konvergensi telematika, yaitu teknologite lekomunikas i , med ia dan informat ikayang semula dikaji secara terpisah dalamperkembangannya kini juga semakin menyatu.Begitu juga dengan aspek hukumnya, di manapada awalnya hukum telekomunikasi, media daninformatika diatur dan ditegakan secara terpisah,dalam perkembangannya telah menuju padaupaya-upaya untuk menyatukannya dalam satusistem hukum. Jelas bahwa konvergensi yangterjadi pada hukum tentang telekomunikasi,media dan informatika sesungguhnya telahmelahirkan suatu paradigma hukum yang baruyang memberikan konsepsi, dampak, sertapengaturan kebijakan yang baru pula. (EdmonMakarim, 2010 : 40).

Paradigma baru tersebut akan berdampakpada perubahan sistem hukum yang mengaturnya.Untuk menentukan bagaimana perubahan sistemhukum tersebut tentu tidak mudah ditentukankarena begitu komplek dan rumitnya sistem yangterbentuk dalam konvergensi telematika tersebut.Kompleks dan rumitnya konvergensi telematikatersebut bukan saja disebabkan karena alasanteknis (dalam hal ini dari sisi teknologinya), namunjuga dapat terlihat dari ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengaturnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan hal-hal tersebutdi atas, terdapat beberapa permasalahan yangmuncul, yaitu:1. Bagaimanakah konsepsi tentang konvergensi

telematika serta apa saja dampak yangterjadi dalam proses konvergensi telematikatersebut?

2. Bagaimanakah arah kebijakan hukumIndonesia dalam menghadapi fenomenakonvergensi telematika tersebut?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitianini adalah metode penelitian yuridis normatif,dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendekatan PenelitianPendekatan dalam penel i t ian in i

ada lah : (a ) . Pendek a tan Pera tu ranPerundang-undangan (statute approach).P e n d e k a t a n i n i d i l a k u k a n d e n g a nmenelaah semua peraturan perundang-undangan dan regu lasi yang terkai tdengan bidang-bidang yang menjadi objekpenelitian. (b). Pendekatan Konseptual(conceptual approach). Pendekatan iniberanjak dar i teor i-teori, pandangan-pandangan, dan doktr in-doktr in yangberkembang baik di dalam ilmu hukummaupun ilmu-ilmu lain yang terkait denganobjek penelitian.

2. Bahan PenelitianBahan penelitian yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah: (a). BahanHukum. Bahan penelitian yang merupakanbahan hukum adalah terdiri dari bahanhukum primer, yaitu bahan hukum yangterdiri dari peraturan perundang-undanganyang diurut berdasarkan hierark i tataurutan peraturan perundangan; dan bahanhukum sekunder, yaitu bahan hukum yangterdiri dari: putusan pengadilan, buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian hukumdan jurnal hukum atau artikel hukum yangditerbitkan di dalam maupun luar negeri.(b). Bahan nonhukum. Bahan penelitianin i adalah bahan yang dipers iapkanuntuk menambah, memband ingk an ,dan memperk aya ana l i s i s te rhadappermasa lahan yang d iangkat da lampenelitian ini. Bahan penelitian nonhukumini terdiri dari buku-buku atau literatur,hasil-hasil penelitian non-hukum, artikel-artikel maupun jurnal ilmiah yang berasaldari luar ilmu hukum yang masih memilikirelevansi baik secara langsung maupuntidak langsung terhadap permasalahanyang diangkat dalam penelitian ini.

3. Analisis Bahan PenelitianAnalisis bahan penelitian yang digunakan

adalah dengan cara deskriptif analitis,yang artinya mendeskripsikan secarasistematis dan komprehensif bahan-bahanhukum serta bahan-bahan nonhukum yangdiperoleh selama penelitian untuk menjawabpermasalahan yang sudah ditentukan dalampenelitian ini.


C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsepsi konvergensi telematika dandampaknya

Istilah konvergensi berdasarkan OxfordAdvanced Learner ’s Dictionary dimaknaisebagai “ to move towards and meetat the same place” atau dengan istilahmengumpul, dan “to become similar orthe same” atau diartikan juga denganberpadu. Istilah konvergensi untuk sektor-sektor telekomunikasi, media dan tekno-logi informasi dapat juga dimaknai sebagaisuatu kemampuan dari beberapa jaringan(network platform) yang berbeda untukmenyampaikan berbagai jenis layananyang memiliki kesamaan secara esensialyang dalam hal ini bentuknya menyatukanperangkat (devices atau gadget) daripengguna/konsumen secara bersamaan(European Commission, 2007 : 154)

Konvergensi juga dipahami sebagaiproses dari suatu kondisi perubahan teknologi,di mana dua atau lebih produk atau layananteknologi yang sebelumnya diselenggarakanoleh beberapa entitas yang terpisah kemudiandiselenggarakan oleh satu entitas produk ataulayanan teknologi yang sama. (Angeline Lee,2001 : 97).

Di sisi lain, Organization for Economiccooperation and Development (OECD) jugamemberikan definisi tentang konvergensi,yaitu sebagai berikut: (OECD, 2004)

The processes by which communicationsnetworks and services, which were previouslyconsidered separate, are being transformedsuch that: different networks and servicescarry a similar range of voice, audio-visualand data transmission services, differentconsumer appliances receive a similar rangeof services and new services are beingcreated.

Proses-proses dimana komunikasijaringan dan layanan, yang sebelumnyadianggap terpisah, ditransformasi sehingga:jaringan dan layanan yang berbeda mampumembawa layanan suara, audio visual dantransmisi data yang serupa, peralatan-peralatan konsumen yang berbeda-bedadapat memperoleh rentang layanan yangserupa serta layanan baru yang sedang dibuat.

Se ja lan dengan k onsep OECD,International Telecommunication Union

(ITU) juga memberikan definisi tentangkonvergensi, yaitu: (ITU, 2006 : 152)

The ability of different networks to carrysimilar kinds of services (e.g., voice overInternet Protocol (IP) or over circuit switchednetworks, video over cable television orAsynchronous Digital Subscriber Line (ADSL)or, alternatively, the ability to provide a rangeof services over a single network, such as theso-called “triple play.

Kemampuan jaringan yang berbeda-bedauntuk membawa layanan yang serupa (seperti:voice Over Internet protocol (VoIP) atausuara melalui switched network, video melaluitelevisi kabel atau Asynchronous DigitalSubscriber Line (ADSL) atau, kemungkinanlain, kemampuan untuk memberikan berbagailayanan melalui jaringan tunggal seperti yangdisebut “triple play”.

Istilah Telematika pertama kali dikenal diIndonesia berawal dengan dibentuknya TimKoordinasi Telematika Indonesia berdasarkanKeppres Nomor 30 Tahun 1997 sampai denganKeppres Nomor 9 Tahun 2003, Pemerintahtelah beberapa kali merubah kebijakannya.Dalam perkembangannya istilah telematikamengalamai perkembangan makna yangmenyatakan bahwa telematika merupakankepanjangan dari telecommunication andinformatics sebagai wujud dari perpaduankonsep komputer dan komunikasi. Istilahtelematika juga dikenal sebagai the hybridtechnology yang lahir karena perkembanganteknologi digital yang selanjutnya telahmengakibatkan perkembangan teknologitelekomunikasi dan informatika menjadisemakin terpadu (konvergensi).

Belakangan mulai berkembang bahwapenggunaan sistem komputer dalam sistemkomunikasi tersebut ternyata berakibatpada hadirnya suatu media komunikasibaru dalam penyajian komunikasi kepadamasyarakat, yaitu berkembangnya mediacetak menjadi media elektronik. Sehinggalebih jauh lagi istilah telematika juga menjadijargon yang ditujukan untuk memperlihatkanperkembangan konvergensi antara teknologitelekomunikasi, media dan informatika yangsemula masing-masing terpisah (EdmonMakarim, 2005 : 86).

D a l a m p e m a h a m a n t e k n o l o g i ,konvergensi telematika merupakan prosesbersatunya teknologi-teknologi utama yang


dikualifikasikan secara umum sebagaiteknologi telekomunikasi atau komunikasi(communication) komputerisasi atau komputasi(computing); dan isi atau muatan (content).(Angeline Lee, 2001). Telekomunikasi ataukomunikasi (communicat ion) merujukpada keberadaan sistem komunikasi yangjuga merupakan perwujudan dari sistemketerhubungan dan sistem pengoperasianglobal antar sistem informasi/ jar ingankomputer maupun penyelenggaraan jasadan/atau jaringan telekomunikasi. (EdmonMakarim, 2005 79)

K o m p u t e r i s a s i a t a u k o m p u t a s i(computing) merujuk pada keberadaansistem pengolah informasi yang berbasiskansistem komputer merupakan jaringan sisteminformasi organisasional yang efisien, efektif,dan legal. Dalam hal ini, suatu sisteminformasi merupakan perwujudan penerapanperkembangan teknologi informasi kedalamsuatu bentuk organisasional/organisasiperusahaan. Isi atau muatan (content)merujuk pada keberadaan isi ataupunsubstansi dari data dan/atau informasi itusendiri yang merupakan input dan outputdari penyelenggaraan sistem informasi yangdisampaikan kepada publik, mencakup semuabentuk data/informasi baik yang tersimpandalam bentuk cetak maupun elektronik,maupun yang disimpan sebagai basis datamaupun yang dikomunikasikan sebagaibentuk pesan. (Edmon Makarim, 2005 : 86)

Keberadaan konvergensi telematikadalam perjalanannya telah melahirkan produk-produk teknologi baru serta membentukbasis-basis aktifitas baru dalam lingkup sosialdan ekonomi masyarakat. Hal ini terlihatdalam pernyataan berikut ini:

“ T h e a c c e l e r a t i n g c o n v e r g e n c ebetween telecommunicat ions, broad-casting multimedia and information andcommunication technologies is driving newproducts and services, as well as waysof conducting business and commerce.At the same time, commercial, social andprofesional opportunities are explodingas new markets open to competition andforeign investmen and participation. Thisdynamic process promises a fundamentalchange in all aspects of our lives, includingknowledge dissemination, social interaction,economic and business practices, political

engagement, media, education, health,leisure and entertainment. To benefit the worldcommunity, the successful and continuedgrowth of this new dynamic requires globaldiscussion.” (David O’Donnell & Lars BoHenriksen, 2002 : 254).

Produk-produk teknologi baru hasilkonvergensi tersebut memiliki kemampuanuntuk memadukan sistem informasi dansistem komunikasi berbasis sistem komputerterangkai dalam satu jaringan (network)sistem elektronik yang selama ini dikenaldengan istilah international networking(internet). Pesatnya perkembangan produk-produk teknologi baru tersebut pada akhirnyajuga menyulitkan pemisahan teknologiinformasi, baik antara telekomunikasi,media dan informatika merupakan dinamikakonvergensi. Proses konvergensi tersebutmenghasilkan sebuah revolusi “broadband”yang menciptakan berbagai aplikasi baruyang pada akhirnya mengaburkan pulabatasan-batasan jenis layanan (Ahmad M.Ramli, 2008 : 13)

Konvergensi antara telekomunikasi,media, dan informatika sebagaimana telahdijelaskan diatas telah mengarah kepadaproduk-produk dan jasa-jasa yang baru, baikdalam kegiatan perdagangan maupun bisnis.Bersamaan dengan itu kesempatan untukkegiatan komersial, sosial dan profesionalsemakin meluas sebagai pasar baru yangterbuka atas persaingan dan penanamanmodal asing serta partisipasinya. Proses yangdinamis dimaksud menjanjikan perubahanyang mendasar dari keseluruhan aspekdalam kehidupan, termasuk diseminasiilmu pengetahuan, interaksi sosial, praktik-praktik bisnis dan ekonomi, komitmen politis,media, pendidikan, kesehatan, hiburandan pariwisata. (The World Summit on theInformation Society (WSIS), dalam DanrivantoBudhjanto, 2010 : 46).

Proses terkonvergensinya bidang-bidangdalam telematika diindikasikan memunculkandampak, di antaranya adalah: (Angeline Lee,2001 : 52)1. Adanya perubahan teknologi dari yang

berbentuk teknologi analog ke bentukteknologi digital (digitalization).

2. Turunnya harga-harga yang melandaperangkat komputasi.


3. Terkuranginya biaya yang muncul daripenggunaan frekuensi atau bandwidth.

4. Kompetisi industri telekomunikasi.

Danrivanto Budhijanto menjelaskandampak di atas ke dalam beberapa dimensiyang mengakibatkan terjadinya konvergensitelematika, yaitu: (Danrivanto Budhijanto,2010 : 54)1. Perubahan teknologi yang dikenal dengan

teknologi digitalisasi (digitalization /digitalization) adalah suatu prosestransisi dari teknologi analog menjaditeknologi digital dan penyampaianinformasi dalam format analog menjadiformat biner (binary), ternyata telahmemungkinkan semua bentuk-bentukinformasi (suara, data, dan video)untuk disampaikan melintasi jenisjaringan yang berbeda. Digitalisasitelah dengan cepat mengubah kondisijaringan dimaksud di atas. Jaringantelekomunikasi dan penyiaran menjadimenyatu dalam layanannya. Jaringantelekomunikasi dan jaringan siaransaat in i mempunyai kemampuanuntuk membawa transmisi dua arahsecara sekaligus untuk suara, data,dan video. Teknologi kompresi digitaltelah juga meningkatkan kapasitasuntuk membawa informasi di dalamjaringan dan memungkinkan lebihbanyak informasi untuk dikirimkanmelalui bandwidth atau spektrum yangsama. Perubahan teknologi dimaksudtelah mendorong penciptaan baru,layanan interaktif, layanan multimediaseperti video on demand, teleshopping,telebanking, dan games (permainan)interaktif serta pengembangan pita lebar(broadband), sistem komunikasi daninformasi interaktif berkecepatan tinggi(information superhighways).

2. Interaktivitas (interactivity) adalahkarakteristik pembeda dari konver-gensi teknologi dalam suatu layananjaringan baik telekomunikasi maupunpenyiaran. Karakter pembeda yanglain dari konvergensi adalah perangkatterminal pengguna (handset ataugadget) yang berevolusi sangat luarbiasa dari waktu ke waktu seperti(TV, komputer, telepon genggam,smartphone, Personal Digital Assistants/

PDA) yang mampu menyampaikansekaligus layanan untuk suara, data danvideo bagi penggunanya.

3. Kewenangan pengaturan telekomunikasidan penyiaran di bawah rezim pengaturanyang terpisah menganut pemisahanregulator (regulatory authority) untukte le k om un ik a s i d an pe n y ia ra n .Konvergensi teknologi memberikantekanan agar dilakukan pengubahanpemahaman kewenangan regulator.Hal dimaksud didasarkan kepadaargumentasi untuk menghin darkanadanya kemungkinan pengaturan/regulasi yang tumpang-tindih, konflikantara kedua rezim regulasi, danperbedaan penafsiran atas pemenuhanhak dan kewajiban dalam perizinan, danregulasi kompetisinya. Seining denganlayanan yang terkonvergensi, makadefinisi tradisional dari telekomunikasidan penyiaran dalam menyiarkan darisatu titik untuk telekomunikasi danmenuju pola muitipoint untuk penyiaranmenjadikan transmisi untuk sinyal tidaklagi dapat berkesinambungan ketikaditerapkan untuk layanan baru interaktifyang dua jurusan seperti video ondemand.

Disamping itu, faktor peningkatanlingkup ekonomi yang merupakan dampakdari munculnya konvergensi telah puladi indent if ikasikan oleh OECD. OECDmengident i f ikasikan empat impl ikasik o n v e r g e n s i t e l e m a t i k a t e r h a d a pperekonomian: (Report of OECD Roundtable,1999 : 356)1. Konvergensi terhadap perubahan struktur

pasar yang menjadikan perusahaan yangsudah ada (incumbent/existing) mencariupaya untuk memasuki pasar baruyang terkonvergensi dan perusahaanpendatang baru (new entrants) mencaripula upaya untuk memasuki pasar yangsudah terkonvergensi melalui investasibaru atau penggabungan (merger,akuisisi dan konsolidasi);

2. Konvergensi bisa mendorong ke arahsuatu peningkatan tingkat kompetisi (levelof competition) secara keseluruhan, ketikasebelumnya hanya berbentuk halangankompetisi yang rendah kemudian beralihkondisinya ketika perusahaan pendatang


baru masuk ke dalam pasar dan menjadipeserta potensial di pasar yang telahterkonvergensi dimaksud;

3. Konvergensi memberikan tekanan untukperubahan atas rezim regulasi ataupengaturan yang telah ada; dan

4. Konvergensi secara tipikalnya telahmengarahkan kepada produk danlayanan baru yang disediakan.

2. ArahKebijakan Hukum (LegalPolicy)dalamMenghadapi Konvergensi Telematika

Istilah Telematika pertama kali dikenaldi Indonesia berawal dengan dibentuknyaTim Koordinasi Telematika Indonesiaberdasarkan Keppres Nomor 30 Tahun1997 sampai dengan Keppres Nomor 9Tahun 2003, Pemerintah telah beberapakali merubah kebijakannya. Selanjutnya,melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentangPengembangan dan PendayagunaanTelematika, pemerintah melakukan langkahawal untuk melakukan pengembangan danpendayagunaan Telematika di Indonesia.Adapun dasar dikeluarkannya Inpres Nomor6 Tahun 2001 tentang Pengembangan danPendayagunaan Telematika, sebagaimanatercantum dalam point pendahuluan tentangKerangka Kebijakan Pengembangan danPendayagunaan Telematika di Indonesia didalam lampiran Inpres Nomor 6 Tahun 2001tentang Pengembangan dan PendayagunaanTelematika, adalah:

P e s a t n y a k e m a j u a n t e k n o l o g itelekomunikasi, media, dan informatika ataudisingkat sebagai teknologi telematika sertameluasnya perkembangan infrastrukturinformasi global telah merubah pola dancara kegiatan bisnis dilaksanakan diindustri, perdagangan, dan pemerintah.Perkembangan ekonomi berbasis ilmupengetahuan dan masyarakat informasi telahmenjadi paradigma global yang dominan.Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalamrevolusi jaringan informasi akan menentukanmasa depan kesejahteraan bangsa. Berbagaikeadaan menunjukkan bahwa indonesiabelum mampu mendayagunakan potensiteknologi telematika secara baik, dan olehkarena itu indonesia terancam digital divideyang semakin tertinggal terhadap negara-negara maju. Kesenjangan prasarana dansarana telematika antara kota dan pedesaan,juga memperlebar jurang perbedaan sehingga

terjadi pula digital divide di dalam negara kitasendiri. Indonesia perlu melakukan terobosanagar dapat secara efektif mempercepatpendayagunaan teknologi telemat ikayang potensinya sangat besar itu, untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat danmempererat persatuan bangsa sebagailandasan yang kokoh bagi pembangunansecara berkelanjutan. Di dalam hal inipemerintah perlu secara proaktif dan dengankomitmen yang tinggi membangun kesadaranpolitik dan menumbuhkan komitmen nasional,membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif,serta meningkatkan kesiapan masyarakatuntuk mempercepat pengembangan danpendayagunaan teknologi telematika secarasistematik.

Indonesia perlu menyambut komitmendan inisiatif berbagai lembaga internasional,kelompok negara, atau negara-negara lainsecara sendiri-sendiri dalam meningkatkankerja sama yang lebih erat dalam penyediaansumber daya pembiayaan, dukungan teknis,dan sumber daya lain untuk membantuindonesia sebagai negara berkembangmengatasi digital divide.

Dengan kenyataan tersebut, pemerintahdengan ini menyatakan komitmen untukmelaksanakan kebijakan serta melakukanlangkah-langkah dalam bentuk program aksiyang dapat secara nyata mengatasi digitaldivide, dengan arah pengembangan sebagaiyang dimaksud dalam isi kerangka kebijakanini.”

D i d a l a m K e r a n g k a K e b i j a k a nPengembangan dan PendayagunaanTelematika sebagaimana terlampir dalamInpres Nomor 6 Tahun 2001 tentangPengembangan dan PendayagunaanTelematika, terdapat beberapa point arahpengembangan dan pendayagunaantelematika di Indonesia, yaitu:a. Telematika untuk mempersatukan

bangsa dan memberdayakan rakyat.b. Telematika dalam masyarakat dan untuk

masyarakatc. Infrastruktur informasi nasionald. Sektor swasta dan iklim usahae. Peningkatan kapasitas dan teknologif. Government on-lineg. Timkoordinasi telematika indonesia (TKTI)

Dengan menggulirkan Inpres Nomor 6Tahun 2001 tentang Pengembangan dan


Pendayagunaan Telematika, Pemerintahmelalui Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas) sebelumnya juga pernahmencanangkan pengembangan KerangkaTeknologi Informasi Nasional (National ITFramework) yang menekankan pembangunansistem informasi dalam lima pilar besar, yakniE-Democracy, E-Society, E-commerce,E-Education dan E-government. Setelah itu,Pemerintah melalui Kementerian Komunikasidan Informatika memberikan kewenanganuntuk melakukan koordinasi dalam bidangini, juga telah mencoba lebih mengkonkritkanhal tersebut dengan mengident if ikasikeberadaannya sebagai pengembanganSISFONAS (Sistem Informasi Nasional) yangakan terkait erat dengan pengembanganSISFONAS secara sektoral pada setiapkementrian dan kelembagaan negara lainnya.

Selanjutnya, pemerintah juga telahmengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3Tahun 2003 tentang Kebijakan dan StrategiNasional Pengembangan E-Governmentuntuk mewujudkan penyelenggaraansistem pemerintahan yang baik. Dalamrangka penerapan E-Government untukmenuju good governance maka konsepE-Government harus diterapkan di setiaplembaga pemerintah tingkat pusat dandaerah. Model penerapan E-Governmentdi setiap lembaga akan sangat tergantungkepada tugas, fungsi dan wewenang yangdiemban oleh setiap lembaga pemerintah.Hal ini akan menentukan struktur datadan model bisnis yang mendasari modellayanan dan arsitektur sistem informasiyang akan dikembangkan di setiap lembagapemerintah. Penerapan E-government disetiap lembaga pemerintah harus mengacukepada Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan E-government (INPRESNo. 3 Tahun 2003).

Model penerapan E-government di setiaplembagadisusundalambentukPanduanManajemenSistem Dokumen Elektronik serta Kerahasiaandan Keamanannya (framework for E-recordmanagement) yang digunakan sebagai:a. Pertimbangan dalam menyusun strategi

sistem elektronik tingkat organisasi.b. Kerangka kerja menuju manajemen

dokumen elektronik yang terintegrasidan yang memiliki nilai sebagai bukti;serta untuk merencanakan tahapimplementasinya.

c. Pendorong terbentuknya standarmetadata dan interoperabilitas lintasinstansi pemerintah, untuk mendukungkeseragaman dan kelancaran pertukar-an dokumen elektronik.

Presiden Republik Indonesia kemudiansecara langsung juga melibatkan diri sebagaiKetua Pengarah dari Dewan TeknologiInformasi dan Komunikasi Nasional (“DewanTIK Nasional”) berdasarkan Keppres Nomor20 Tahun 2006 tentang Dewan TeknologiInformasi dan Komunikasi Nasional (“KeppresDETIKNAS”), yang selanjutnya secara teknisoperasional dimotori oleh Menteri Komunikasidan Informatika selaku Ketua Hariannya.Berdasarkan Diktum Ketiga KeputusanPresiden RI Nomor 20 Tahun 2006 tentangDewan Teknologi Informasi dan KomunikasiNasional.ditetapkan bahwa Dewan TIKNasional mempunyai tugas:a. Merumuskan kebijakan umum dan arahan

strategis pembangunan nasional, melaluipendayagunaan teknologi informasi dankomunikasi;

b. Melakukan pengkajian dalam menetapkanl a n g k a h - l a n g k a h p e n y e l e s a i a npermasalahan strategis yang timbuldalam rangka pengembangan teknologiinformasi dan komunikasi;

c. Melakukan koordinasi nasional denganinstansi Pemerintah Pusat/Daerah,Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah, Dunia Usaha,Lembaga Profesional, dan komunitasteknologi informasi dan komunikasi,serta masyarakat pada umumnyadalam rangka pengembangan teknologiinformasi dan komunikasi;

d. M e m b e r i k a n p e r s e t u j u a n a t a spelaksanaan program teknologi informasidan komunikasi yang bersifat lintasdepartemen agar efektif dan efisien.

Gambaran mengenai arah kebijakanhukum telematika juga direfleksikan dansekaligus diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005-2025 yang dimuat padaArah, Tahapan, dan Prioritas PembangunanJangka Panjang Tahun 2005-2025 (RPJP).Adapun arah kebijakan yang terkait dengankomunikasi dan informasi dengan FokusMeningkatkan Kerja Sama Pemerintah dan


Swasta adalah sebagai berikut: (Buku II Bab5 RPJMN 2010-2015)a. Peningkatan peran/keterlibatan badan

usaha termasuk UKM (Usaha Kecil& Menengah) dan koperasi dalampenyelenggaraan komunikasi daninformatika. Dilakukan dengan strategisebagai berikut yang ditempuh adalah:1) Pembukaan peluang usaha bagi

badan usaha secara kompetitif,tidak diskriminatif, dan transparandalam penyediaan sarana danprasarana dan layanan komunikasidan informatika termasuk di wilayahnonkomersial;

2) Penyederhanaan perizinan, antaralain, melalui penerapan unifiedaccess licensing;

3) Pengembangan sk ema ker jasama antara pemerintah danswasta dalam penyelenggaraankomunikasi dan informatika selainskema perizinan (licensing) denganmemperhatikan pengelolaan risikoantara pemerintah dan badan usahaberdasarkan prinsip pengalokasianrisiko kepada pihak yang palingmampu mengendalikan risiko; serta

4) Pemberian insentif/stimulus bagipenyelenggara untuk pembangunandi wilayah nonkomersial.

b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan.Kebi jakan ini ditujukan untuk

menciptakan iklim investasi dan berusahayang kondusif sehingga memberikanruang bagi penyelenggara untukberkembang sekaligus memastikantercapainya sasaran pembangunannasional. Strategi yang diambil adalah:1) Penyusunan perangkat peraturan

yang je las , k ons is ten , t idakdiskriminatif, dan berpandanganke depan (forward looking) besertarencana transisi/pentahapan (apabilaterdapat perubahan peraturan) untukmenjamin perubahan yang halus;

2) Penciptaan kompetisi yang sehat dansetara (level playing field) dengantetap menjaga profitabilitas industridan memperhatikan penguasaan/kepemilikan terhadap sumber daya(diversity of ownership);

3) Reformasi penarifan layanan dariberbasis jarak dan waktu menjadivolume dan kualitas; serta

4) Pengawasan atas penyelenggaraankomunikasi dan informatika termasukpengawasan terhadap pemenuhankomitmen pembangunan yangmelekat pada izin penyelenggaraanoperator, pengawasan terhadapkualitas layanan, serta pengawasant e r h a d a p p e m a n f a a t a n d a npenggunaan sumber daya terbatas,seperti spektrum frekuensi radio.

Jika dipetakan, konstruksi pengaturanterkait isu konvergensi telematika saatini di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) layersutama perundang-undangan, yaitu:Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999tentang Telekomunikasi (Undang-UndangTelekomunikasi), Undang-Undang Nomor32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran), dan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

Undang-Undang ITE saat ini bisadikatakan menjadi regulasi payung dalamkaitannya dengan pengaturan tentang sistemelektronik. Terkait dengan isu-isu penyiaran(seperti konten penyiaran), khususnya terkaitdengan regulasi aktivitas/kegiatan operatoryang tidak diatur di Undang-Undang ITEdalam bentuk pengaturan kepemilikanusaha penyiaran serta pengaturan frekwensimasuk dalam ranah wilayah pengaturanUndang-Undang Penyiaran. Dalam kontekspenyelenggara sistem elektronik (PSE),aktivitas PSE yang tidak diatur oleh Undang-Undang Penyiaran maupun Undang-UndangTelekomunikasi mengikuti pengaturan PSEyang terdapat di dalam Undang-Undang ITE.Beberapa bentuk pengaturannya seperti:semua PSE harus memiliki data center diIndonesia serta terkait dengan konten tidakboleh menyebarkan berita bohong ataupenipuan. Pengaturan aktivitas PSE yangdiatur khusus sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Telekomunikasi menjadi lex specialist(peraturan perundang-undangan khusus).

Penje lasan mengenai konstruksipengaturan te lemat ika sebagaimanadijelaskan diatas akan digambarkan padabagan berikut ini:


Gambar 1: Konstruksi Pengaturan Isu Konvergensi Telematika Dalam Undang-UndangTelekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang ITE.

Dari gambaran di atas, nampak bahwalingkup pengaturan dari masing-masingperaturan perundang-undangan yang telahada secara prinsip sudah sesuai denganperuntukannya masing-masing. Dalamkenyataan, beberapa pasal ada yang kurangaplicable dan ada pula yang masih tumpang-tindih sehingga memerlukan upaya perbaikandan harmonisasi. Undang-Undang Penyiarandan Undang-Undang ITE yang merupakanperaturan perundang-undangan untukmasalah sosial, pada kenyataannya bisadengan mudah dipisahkan dengan Undang-Undang Telekomunikasi yang mengaturmasalah-masalah teknis. (Wawan Ridwan &Iwan Krisnadi, 2011 : 25)

Namun demikian, apabila Indonesiahendak memiliki sebuah Undang-Undangyang mengatur sektor teknologi informasidan komunikas i secara menye luruh(dalam konsepsi konvergensi Telematika),agar tidak ada rantai nilai yang akanter lewatkan, maka bisa saja aturan-aturan yang terkait dengan perkembangankonvergensi yang belum terakomodasida l am Un d an g -U nd a ng Pe n y i a ra n ,Undang-Undang Telekomunikasi maupunUndang-Undang ITE dapat dimasukkan kedalam satu peraturan perundang-undangan

yang mengusung atau mengakomodasikonvergensi telematika.

Jika diasumsikan Undang-UndangPenyiaran, Undang-Undang Telekomunikasimau pu n U nd an g-Un d ang I TE ak anmenjadi peraturan perundang-undanganu tama da lam pen yus unan Undang-Undang Konvergensi Telematika, makakerangka aturan perundang-undanganakan mencakup ketiga objek peraturanperundang-undangan di atas. Dengankemasan berpo la -p ik i r seper t i padagambar sebelumnya di atas, seandainyadiinginkan untuk dibuat undang-undangyang terpisah, maka ketiga macam objeksubstantif tersebut bisa dengan mudahdikelompokkan, yaitu:a. Untuk pengaturan terkait Undang-

U n d a n g Te l e k o m u n i k a s i m a k apengaturannya akan fokus pada upayasebagai payung kegiatan bisnis jasajaringan dan konten/aplikasi teknologidan komunikasi. Objek pengaturannyaterkonsentrasi pada dinamika industrijasa teknologi informasi dan komunikasiserta pemanfaatan teknologi informasidan komunikasi untuk publ ik dankepentingan nasional. Dalam konteks


ini Badan Regulasi TelekomunikasiIndonesia (BRTI) dapat menjalankantugas dan kewenangannya dalambentuk: pemberian lisensi infrastruktur/usaha; pena taan sumber da ya ;mendorong iklim usaha yang sehat;p e r l i n d u n g a n k o n s u m e n ; s e r t aperlindungan kepentingan nasional.

b. Untuk pengaturan terkait Undang-Undang ITE akan didorong adanya suatukonsensus tentang informasi elektronikmaupun tentang transaksi elektronik.Undang-undang ini merupakan tatananbaru sebaga i dampak kemajuanteknologi informasi dan komunikasiserta perlindungan terhadap kejahatand i dun ia ma ya . Lembaga yangmempunyai tugas dan kewenanganadalah Kementerian Informasi danKomunikasi (Kemeninfo) serta AsosiasiPenyelenggara Telekomunikasi (APTEL).Tugas dan kewenangannya meliputi:

pengembangan teknologi informasi dankomunikasi untuk good governance;penyempurnaan infrastruktur transaksielektronik nasional; keamanan transaksielek tronik; dan IcT awareness &literacy.

c. Untuk pengaturan terkait Undang-Undang Penyiaran akan mengaturpenegasan kewajiban moral konten, polapenyebaran, serta larangan kepemilikantunggal. Selanjutnya pengaturan tentangproporsi konten domestik, mencegahpenyebaran konten negatif, membangunkarakter bangsa, serta mencegah praktekmonopoli. Dalam hal ini lembaga yangmemiliki tugas dan kewenangan adalahKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) danKomisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID) dalam bentuk: lisensi penyebarankonten/program siaran serta pembinaandan pengawasan penyebaran kontendan broadcasting.

Gambar 2: Pengelompokan Tiga Objek Undang-Undangdi Sektor Konvergensi Telematika. (Wawan Ridwan & Iwan Krisnadi, 2011)


Dalam proyeksi pengaturan tentangkonvergensi telematika, bahwa pemanfaatantelematika nantinya akan dikuasai olehNegara dan pembinaannya dilakukan olehPemerintah. Pembinaan telematika diarahkanuntuk meningkatkan penyelenggaraantelematika yang meliputi penetapan kebijakan,pengaturan, pengawasan dan pengendaliansesuai dengan tujuan pembangunantelematika nasional. Menteri menjalankanfungsi penetapan kebijakan dan menetapkanarah peta jalan pembangunan telematikake depan. Menteri melimpahkan fungsipengaturan, pengawasan dan pengendalianuntuk menumbuh kembangkan industrikepada suatu Badan Regulasi. Dalammelaksanakan fungsi pembinaan danmenumbuhkembangkan industri teknologiinformasi dan komunikasi, Menteri danBadan Regulasi memperhatikan pemikirandan pandangan yang berkembang dalammasyarakat serta perkembangan global.Dalam rangka pelaksanaan pembinaante lema t ik a , Pemer in tah me l iba tk anperan serta masyarakat. Peran sertamasyarakat sebagaimana dimaksud berupapenyampaian pemikiran dan pandangan yangberkembang dalam masyarakat mengenaiarah pengembangan telematika dalamrangka penetapan kebijakan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan di bidangtelematika. (Wawan Ridwan & Iwan Krisnadi,2011 : 31)

Dalam rangka menerapkan pengaturanyang lebih sesuai dengan dinamikaperkembangan telematika, fungsi perumusanpengaturan dapat dilaksanakan pula secaraswaregulasi. Swaregulasi dilakukan olehlembaga yang keanggotaannya dapat terdiridari para pelaku industri maupun pakarsesuai bidang yang akan diaturnya. LembagaSwaregulasi Industri dapat mengajukanrumusan peraturan untuk ditetapkan olehBadan Regulasi. Ketentuan jenis-jenispengaturan yang dapat dirumuskan olehLembaga Swaregulasi Industri ditetapkandalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya,struktur perizinan yang ditetapkan di dalamregulasi telematika harus mencerminkanstruktur ekonomi atau struktur bisnispenyelenggaraan telematika dalam konteksmenuju konvergensi. Konvergensi layananyang menuntut konvergensi perangkatterminal dan konvergensi jaringan, meskidalam lingkungan yang multi-operator.(Wawan Ridwan & Iwan Krisnadi, 2011 : 35)

Dalam beberapa kali kesempatan,Kementerian Komunikasi dan Informasi yangdalam hal ini diwakili oleh Direktorat JenderalAplikasi Telematika telah merumuskanrancangan kebijakan untuk membentukrancangan peraturan perundang-undangantentang konvergensi telematika. Isu besaryang muncul adalah adanya keinginanuntuk melakukan revisi 3 (tiga) peraturanperundang-undangan yang ada, yaituUndang-Undang Nomor 36 Tahun 1999tentang Telekomunikasi, Undang-UndangNomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,sekaligus juga membentuk RancanganUndang-Undang tentang KonvergensiTelematika.

Ke du a i s u be sa r i t u k emu d ia nditindaklanjuti dengan mengagendakanpembahasannya kedalam Program LegislasiNasional (Prolegnas) yang akan diprioritaskanuntuk dibuat undang-undangnya. Keinginanuntuk merevisi ketiga undang-undang tersebutserta adanya dorongan untuk membuatundang-undang tentang konvergensitelematika merupakan upaya pemerintahdan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untukmerespon dinamika dan perkembangandimasyarakat terkait adanya fenomenakonvergensi telematika.

Terkait dengan adanya dorongan untukmembentuk Rancangan Undang-Undangtentang Konvergensi Telematika, terdapatbeberapa dasar pertimbangan yang akandijelaskan sebagai berikut: (Naskah AkademikDraf RUU Konfergensi Telematika, 2010 : )a. Se jak d iundangk annya Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 199 9tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentangPenyiaran, begitu banyak perubahanmendasar terkait dengan telematika.Telematika telah berperan penting dalampembangunan bangsa. Namun yangperlu dikedepankan disini adalah bahwatersebarluasnya pemanfaatan telematikaitu sendiri bukanlah tujuan akhir, sebabtelematika tetaplah sebagai alat agarmasyarakat Indonesia sejahtera.Beberapa penelitian mengungkapkanbahwa pertumbuhan ekonomi di suatunegara sedikit banyak dipengaruhioleh infrastruktur telematika. Denganpengembangan terkini web 2.0 yangberbasis jejaring sosial, yang nantinya


juga ak an ada pengembangan-pengembangan baru, tentu perantelematika dalam mensejahterakanmasyarakat juga akan meningkat.

b. Tekananataudoronganuntuk mewujudkanperubahan paradigma telematika darivital dan strategis dan menguasaihajat hidup orang banyak menjadikomoditas yang dapat diperdagangkansemakin besar melalui forum-forumregional dan internasional dalam bentuktekanan untuk pembukaan pasar (openmarket). Di sisi lain penguasaan olehnegara terhadap telematika tetapharus dipertahankan karena telematikaberkaitan erat dengan namun tidakterbatas pada pemanfaatan frekuensiradio, penomoran, slot orbit satelit yangmerupakan sumber daya alam terbatasdan tidak dapat diperbaharui.

c. Telematika merupakan salah satuinfrastruktur penting dalam kehidupanberbangsa dan bernegara dalam rangkamendukung peningkatan perekonomian,pendidikan, kesehatan, pertahanan dankeamanan nasional serta hubunganantarbangsa. Karenanya, telematikaperlu ditingkatkan ketersediaannyabaik dari segi aksesibilitas, densitas,mutu dan layanannya, sehingga dapatmenjangkau seluruh wilayah di tanahair dan dapat dinikmati oleh seluruhlapisan masyarakat. Mengingat bahwauntuk mewujudkan itu semua diperlukaninvestasi yang sangat besar, namun disisi lain kemampuan penyediaan danapemerintah pusat untuk pembangunanjaringan dan infrastruktur telekomunikasimasih sangat terbatas, peran serta swasta(termasuk Pemerintah Daerah) dalampembangunan dan penyelenggaraantelekomunikasi perlu ditingkatkan.

d. Pembangunan dan penyediaan jaringandan jasa telekomunikasi di daerahterpencil, perbatasan dan daerah-daerah yang secara ekonomis tidakmenguntungkan tetap harus mendapatperhatian dari Pemerintah dan perluditingkatkan.

e. Perkembangan telekomunikasi bergerakdan internet yang berbasis IP (Internetprotocol) yang demikian cepat, akibatkemajuan teknologi komputer danjaringannya yang luar biasa di tahun2000-an, mendorong terjadinya integrasijaringan yang disebut dengan “next

generation network” (NGN) yang memilikikemampuan menghubungkan semuajenis layanan dengan kecepatan tinggidan kapasitas besar menyebabkanperubahan besar tatanan industr itelekomunikasi, internet dan bahkanpenyiaran. Di belahan lain, digitalisasitransmisi penyiaran, mengakibatkansaluran yang semula hanya untukmenyalurkan konten data dan penyiaranyang terpisah, berubah menjadi dapatmenyalurkan suara, teks dan datamelalui jaringan tetap maupun bergerak.

f. Perkembangan teknologi yang demikiancepat tidak diikuti dengan peningkatankemampuan alih teknologi dan risetdari industri dalam negeri. Industritelekomunikasi dalam negeri sejakdekade 80-an dalam keadaan mandek(stagnan), sehingga ketergantunganterhadap pihak luar sangat besar.Indonesia hanya menjadi negara pemakaidan pembeli produk-produk luar negeri.

g. Perkembangan teknologi yang demikianpesat juga telah melahirkan konvergensijasa-jasa baru yang tidak hanya terbataspada lingkup telekomunikasi akan tetapitelah meluas kepada ke arah media(penyiaran) dan informatika yang diIndonesia disingkat dengan Telematika.Jasa siaran radio dan televisi tidak lagimenjadi domain penyelenggara ataulembaga penyiaran, akan tetapi telahdapat disediakan oleh pelanggan jasatelekomunikasi melalui jaringan yang adadan di akses menggunakan perangkat(terminal) telekomunikasi.

h. Perkembangan telematika menuntutadanya penyatuan peraturan dankebijakan antara lain dengan adanyaindikasi untuk mengharmonisasikanatau bahk an t idak memisahk anaturan/undang-undang mengena itelekomunikasi dan penyiaran. Doronganuntuk pembukaan pasar (open market)merubah tatanan penyelenggaraankegiatan di bidang telematika darimonopoli menjadi kompetisi. Perubahantersebut harus disikapi dengan bijak danperlu dukungan infrastruktur yang tepat.Peran regulator yang “independen”,bebas dari kepentingan pihak manapunkecuali negara dan masyarakat, kredibeldan berkewenangan agar mampuberperan sebagai regulator dan wasityang baik sangat diperlukan.


i. Penyelenggaraan kegiatan di bidangtelematika di era kompetisi harus adil,fair, dan “equal level playing field”(kesetaraan di pasar) serta transparan.Ketentuan mengenai kompetisi harusdipatuhi oleh seluruh penyelenggara.Penyimpangan terhadap aturan mainkompetisi harus dikenakan sanksi yangtegas dan membuat jera pelakunya.Sehingga perlu adanya sanksi mengenaipelanggaran yang lebih tegas dan dapatdiimplementasikan.

j. Pengembangan dan pemanfaatantelematika dalam implementasinya sulituntuk berjalan sendiri-sendiri, apakah itudi tingkat pemerintah pusat, pemerintahdaerah, sek tor swasta, indust r i ,perguruan tinggi, serta masyarakat.Karena itu, perlu dibangun ekosistemyang melibatkan semua pemangkukepentingan sehingga ada sinergi antarapemerintah pusat, pemerintah daerah,sektor swasta, industri, perguruan tinggi,serta masyarakat. Dengan ekosistemyang memadai, maka dimungkinkanseluruh komponen bangsa dapat bahu-membahu untuk mengembangkan danmemanfaatkan telematika secara lebihoptimal, dan Indonesia tidak lagi sekadarmenjadi pasar bagi produk-produk asingkarena ekosistem juga akan mampumenjawab tantangan pengembanganproduk dalam negeri secara lebih luas,siapnya sumber daya manusia sertalayanan dan aplikasi yang dikembangkanoleh putra-putri bangsa sendiri, yangmuaranya mampu menggerakan ekonomisecara keseluruhan dan memperkuatdaya saing bangsa.

k. Terjadi perubahan paradigma hubungank onsume n ya ng me m an fa a tk antelematika dengan penyedia layanan.Hubungan yang tadinya menjadinyakonsumen layaknya obyek, kini saatnyamenjadikan konsumen sebagai subyek.Untuk itu, para penyedia layanan yangterkait telematika dengan mulai saatini perlu mengedepankan pemberianlayanan yang berkualitas dan aman bagikonsumennya.

l. Negara Kesatuan Republik Indonesiamemiliki tujuan bernegara sebagaimanatertuang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (UUD 1945). Tujuan daribernegara sebagaimana dinyatakan

dalam Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 adalah “membentuk suatupemerintah negara Indonesia melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia dan untukmemajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial.”

m. U p a ya u n t u k m e n c a p a i t u j u a nbernegara dimaksud di atas memilikiketerkaitan yang utama dengan Pasal33 UUD 1945. Amanat konstitusi yangdimaksud dari Pasal 33 UUD 1945adalah perekonomian disusun sebagaiusaha bersama berdasarkan atas asaskekeluargaan; cabang-cabang produksiyang penting bagi negara dan menguasaihajat hidup orang banyak dikuasai olehnegara; dan bumi dan air dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnyadikuasi oleh negara dan dipergunakanuntuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat.

n. Negara dalam mengembangkan sumber-sumber kekayaan alam dapat melibatkanorang perorangan atau usaha swastauntuk dapat memanfaatkan seluas-luasnya, namun tetap dalam pengawasandan pengendalian pemerintah. Padaakhirnya potensi kekayaan alamdikembangan dengan cara yang dapatmemberikan imbalan yang layak bagiyang mengusahakan, sesuai denganpengorbanan dan risiko yang diambilnya,tetapi juga tetap adanya jaminan bahwahasil akhir adalah kemakmuran yangsebesar-besarnya bagi rakyat.

o. Pembangunan dan penyelenggaraankegiatan di bidang te lemat ika disamping memilik i arti penting danstrategis, juga sebagai salah satufaktor yang dapat menunjang danmendorong kegiatan perekonomian,memantapkan pertahanan keamanan,mencerdaskan kehidupan bangsa,memperlancar kegiatan pemerintahan,dengan terciptanya Pemerintahan yangefektif, efisien, bersih dan menerapkangood governance, serta meningkatkanhubungan antar bangsa, memperkuatpersatuan dan kesatuan bangsa dalamrangka perwujudan Wawasan Nusantaradan memantapkan ketahanan Nasional.


Penyelenggaraan kegiatan di bidangtelematika mempunyai kaitan yangsangat erat dengan ruang angkasadimana terdapat unsur spektrumfrekuensi radio dan orbit satelit yangmerupakan sumber daya terbatas.Penyelenggaraan kegiatan di bidangtelematika yang memanfaatan sumberdaya yang terbatas perlu diatur olehNegara.

p. Pengaruh perkembangan telematika diera konvergensi yang demikian pesattelah mengakibatkan perubahan yangmendasar dalam penyelenggaraan dancara pandang terhadap telematika yangsecara langsung telah memengaruhilahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukumbaru. Begitu juga dengan globalisasi yangtelah menempatkan Indonesia sebagaibagian dari masyarakat informasi duniasehingga mengharuskan dibentuknyapengaturan mengenai konvergensitelematika di tingkat nasional sehinggapembangunan telematika dapat dilakukansecara efektif, efisien, merata, danmenyebar ke seluruh lapisan masyarakatguna terciptanya kesejahteraan rakyat.

d. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik daripembahasan di atas adalah sebagai berikut:1. Konsepsi tentang konvergensi telematika

pada dasarnya hadir karena perkembanganteknologi digital yang selanjutnya telahmengakibatkan perkembangan teknologitelekomunikasi, media (penyiaran), danteknologi informasi (informatika) menjadisemakin terpadu (konvergensi). Konvergensisendiri dimaknai sebagai sebuah prosesdari suatu kondisi yang menghubungkandengan erat faktor perubahan teknologi dimana dua atau lebih produk atau layananyang sebelumnya diselenggarakan olehbeberapa entitas yang terpisah kemudiandiselenggarakan oleh suatu entitas yangsama. Dalam bidang teknologi, konvergensimerupakan teknologi-teknologi utama yangsaling berkonvergensi dikualifikasikan secaraumum sebagai teknologi telekomunikasi ataukomunikasi (communication) komputerisasiatau komputasi (computing); dan isi ataumuatan (content). Munculnya fenomenakonvergensi telematika didasari pada faktor-faktor adanya perubahan teknologi dariyang berbentuk teknologi analog ke bentuk

teknologi digital (digitalization). Dalamkonteks ini dimungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data, dan video)untuk disampaikan melintasi jenis jaringanyang berbeda. Disamping itu, Perubahanteknologi dimaksud telah mendorongpenciptaan baru, layanan interaktif, layananmultimedia seperti video on demand,teleshopping, telebanking, dan games(permainan) interaktif serta pengembanganpita lebar (broadband), sistem komunikasidan informasi interaktif berkecepatan tinggi(information superhighways).

2. Di Indonesia terdapat beberapa peraturanperundang-undangan yang mengatur tentangkonteks telematika, yaitu Undang-UndangTelekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran,dan Undang-Undang Informasi dan TransaksiElektronik, namun dalam perkembangannyamasih harus dilakukan beberapa upayauntuk penyempurnaan dari konten ketigaperaturan perundang-undangan tersebutkhususnya terkait dengan adanya fenomenakonvergensi. Arah kebijakan pengaturanyang di design dalam merespon konvergensitelematika diantaranya adalah dalam bentuksebuah aturan baru untuk mengakomodasikanperkembangan konvergensi telematika dalamsatu peraturan perundang-undangan yangkonfrehensif, atau untuk sementara dapatmelakukan amandemen/perubahan dari 3(tiga) undang-undang yang menjadi dasar(layers) utama dalam kerangka kebijakanpengaturan konvergensi telematika, yaituUndang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-UndangInformasi dan Transaksi Elektronik. Kedua opsiarah kebijakan tersebut saat ini sudah masukdalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)yang pembahasannya menjadi prioritasutama. Sehingga, kedepan masyarakat akanmenunggu apakah nantinya cukup merevisiperaturan perundang-undangan yang sudaheksis atau nanti aka nada undang-undangbaru yang mengakomodasi regulasi tentangkonvergensi telematika.

E. Saran

Saran yang akan disampaikan dalam artikel iniadalah, jika nantinya opsi pembentukan peraturanperundang-undangan tentang konvergensitelematika jadi dibentuk maka pemerintah harusmemperhatikan eksistensi peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, yaituUndang-Undang Telekomunikasi, Undang-


Undang Penyiaran, dan Undang-UndangInformasi dan Transaksi Elektronik. Pemeritahdan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harusmampu mensinkronkan atau mengharmonisasikankeberadaan peraturan perundang-undangan yang

sudah ada dengan yang baru, jika tidak makapotensi akan terjadinya tumpang tindih regulasiyang nantinya berujung pada potensi konflikregulasi akan menjadi permasalahan serius dalamhal penegakan hukum dibidang telematika.

daftar Pustaka

Budhijanto, Danrivanto. 2010. Hukum Telekomunikasi, penyiaran & Tekonoligi Informasi: regulasi &Konvergensi, Bandung: Refika Aditama.

Naskah Akademik Draf RUU Konfergensi Telematika, 2010

European Commission. 2007. green paper on the convergence of the Telecomunications, Media, andInformation Technology Sectors, and the Implications for regulation, Brussel.

Lee, Angeline. 2001. Convergence in Telecom, Broadcasting and it: a Comparative Analysis ofRegulatory Approach in Malaysia, Hongkong and Singapore, Singapore Journal of Internationaland Comparative Law.

Makarim. Edmon, et.al., 2005. pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

. 2010. Tanggung Jawab Hukum penyelenggara Sistem Elektronik, Jakarta: RajawaliPress & Lembaga Kajian Hukum Teknologi.

Ramli, Ahmad M., 2008. Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional,Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 4, Desember.

Report of OECD Roundtable. makalah yang diterbitkan tahun1999, tanpa judul.

Ridwan, Wawan & Iwan Krisnadi. Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-UndangKonvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, InComTech, Jurnal Telekomunikasi danKomputer, Vol. 2, No.2, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.

Documents

KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN DAN …