RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II 1

DANA JAMKESMAS

Pemprov Jatim Nunggak Rp 70-an Miliar

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar Pemprov Jawa Timur segera melunasi tunggakan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang mencapai sekitar Rp70-an miliar kepada sejumlah rumah sakit di Jawa Timur. “Bay-angkan kalau rumah sakit ditahan dananya sampai miliaran rupiah, mereka memberi-kan pelayanannya bagaimana,” kata anggota VI BPK, Rizal Djalil di Jakarta,Selasa, (19/3).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, rincian tunggakan klaim program Jamkes-mas menunjukkan, yang tertinggi dilakukan pemda Provinsi Jawa Timur sebesar Rp48 miliar lebih kepada RSUD dr Saiful Anwar. Lalu kepada RSUD dr Soetomo sebanyak Rp22 miliar lebih dan Pemkab Malang ke-pada RSUD Kanjuruhan sebanyak Rp19 mil-iar lebih. Kemudian diikuti Pemprov DKI Jakarta kepada RSUP Harapan Kita sebanyak Rp23 miliar lebih. Sementara pemda Provin-si Jawa Barat kepada RSUD Karawang seban-yak Rp13 miliar lebih.

Secara global, kata Rizal, BPK menemu-kan Rp263 miliar dana Jamkesmas yang be-

lum dipertang-g u n g j a w a b k a n Kementerian Kese-hatan (Kemkes) dan masih tersimpan di BRI hingga saat ini. “Ada total Rp263 dana Jamkesmas yang belum diper-tanggungjawabkan ada di BRI seka-rang,” tuturnya.

BPK memberi-kan waktu selama dua bulan ke depan,

terhitung sejak hari ini kepada Kemkes, untuk memberikan penjelasan dan pertanggung-jawaban terhadap dana yang tidak terpakai tersebut. “Kita masih tunggu Irjen Kemkes un-tuk menjelaskan seperti apa posisinya, kenapa uang belum habis dipakai atau belum dikem-balikan ke keuangan negara. Kita berikan wak-tulah kepada mereka,” terangnya.

Di samping dana Jamkesmas, BPK juga menemukan pemerintah daerah (pemda) masih menunggak sekitar Rp348 miliar kepada Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Tunggakan ini terjadi di 120 kabupaten/kota sebagai sampling pemeriksaan. Karena itu, BPK merekomendasikan agar pemda segera membayar tunggakan tersebut, agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih baik kepada masyarakat. “Hampir merata di Jawa dan Sumatera, teta-pi paling besar di DKI Jakarta. Bayangkan kalau rumah sakit ditahan dananya sampai miliaran rupiah ,mereka memberikan pelay-anannya bagaimana,” imbuhnya.

Rizal mengatakan, total sisa dana Jamkes-mas tahun 2012 sebesar Rp629 miliar, di mana Rp366 miliar di antaranya sudah disetor atau dikembalikan kepada sistem keuangan negara. Sementara itu sisanya sebanyak Rp263 miliar tersebut masih tersimpan di BRI. Karena itu-lah BPK meminta kepada Irjen Kemkes untuk melacak sisa dana tersebut. (cea/beth)

Fiksi

Koran Madura

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

Oleh : Fahrur Rozi Penggiat literasi di KCN

Cak Munali

Saat membaca berita tentang pe-nyerangan 75 tentara ke Markas Polres OKU, Sumatera Selatan, 7

Maret 2013, saya membayangkan itu adalah adegan fiksi. Sayangnya, adegan tersebut gagal membuat saya kagum karena fiksi yang sesungguhnya tampa-knya lebih menarik. Di film The Expand-able, misalnya, aksi Jason Statham dan Sylvester Stallon lebih bisa membuat adrenalin saya terpacu.

Akhir-akhir ini saya memang ker-ap membayangkan sejumlah kejadian memilukan di negeri ini sebagai sebuah fiksi. Sebagai fiksi, tentu saja ia hanya rekaan pikiran, tak pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan. Persis don-geng-dongeng pengantar tidur. Namun, lagi-lagi, dongeng kancil yang mencuri timun masih tampak lebih menarik ketimbang peristiwa-peristiwa terse-but.

Bagi saya, menghadirkannya seba-gai fiksi merupakan salah satu upaya menenteramkan hati dari gempuran berita-berita negatif yang diproduksi media setiap hari. Sebagaimana kita tahu, negeri ini dikelola dengan keribu-tan yang sungguh luar biasa. Oleh para penguasa, kita dibuat pusing terhadap berbagai masalah yang tumpang-tindih.

Bosan dengan skenario politik yang mudah ditebak, akhirnya saya hanya berharap kepada dunia fiksi. Dunia tersebut menawarkan relaksasi. Ia ka-dang juga diam-diam membuat saya tersenyum, membayangkan betapa bo-dohnya saya saat mempercayai omon-gan politisi yang mengaku agamis, pa-dahal maling.

Di waktu yang lain, Luis S e p u l v e d a , novelis dan jurnalis kelahi-ran Cile tahun 1949, mem-bawa ingatan saya kepada salah satu ade-gan dalam nov-elnya yang ber-judul “Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta” (Marjin Kiri, 2005). Dalam novel terse-but digambarkan seorang walikota yang tambun dan malas berpikir. Penduduk El-Idilio menjuluki lelaki tersebut dengan la Babosa, Siput Lendir. Tubuh gempalnya terus memproduksi keringat dan mem-buat lelaki itu tak lepas dari pekerjaan memeras sapu tangannya.

Suatu ketika, walikota tersebut men-uduh sejumlah orang Indian Shuar, pen-duduk lokal, menghunjamkan parang ke tubuh seorang bule yang datang ke daerah itu, hingga membuatnya tewas dan membusuk. Orang Shuar menolak, namun walikota ngotot dan menghan-tamkan popor senapannya. Antonio Jose Bolivar Proano, seorang pendatang dari San Luis, mencoba menentang wa-likota. “Maaf. Anda omong kosong. Tak ada luka parang,” katanya. “Aku tahu apa yang kulihat,” sergah walikota. “Tidakkah Anda lihat daging terkoyak mengelupas? Tidakkah Anda lihat luka tetak ini dalam di bagian rahang dan makin ke bawah makin dangkal? Tidakkah Anda lihat ada empat sabetan, bukan satu?” lanjut Bo-livar. “Apa maksudmu?” tanya walikota. “Tidak ada yang namanya parang empat mata. Ini bekas cakar. Cakar macan kum-bang. Hewan yang sudah dewasa benar yang membunuhnya. Enduslah ini,” kata Bolivar.

Soal kemalasasan sang walikota ini, ada banyak contoh pejabat dan politisi di negeri kita. Seorang teman pernah ber-tanya, kenapa pejabat dan politisi yang dulu pernah kuliah di luar negeri dan bahkan mendapat penghargaan malah pernyataannya remuk begitu? Terhadap pertanyaan itu, saya kembali menghad-

irkan fiksi. “Mungkin syarat menjadi pejabat atau politisi negeri

ini harus siap menjadi bo-doh,” =

g PAMANGGHI

Akhir-akhir ini saya

memang kerap membayangkan

sejumlah kejadian

memilukan di negeri ini

sebagai sebuah fiksi

JAKARTA- Dua politi-kus Partai Kebangki-tan Bangsa (PKB) yang selama ini dikenal vocal, Lily Chodidjah Wahid dan Effendy Choirie (Gus Choi) resmi diberhentikan sebagai anggota DPR.

Surat pemberhentian tersebut berdasarkan Kepu-tusan Presiden No 21/P tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013. “Rencananya, hari ini, Rabu (20/3), pukul 11.00 WIB Kepres sudah turun. Itu Kepres ter-tanggal 14 Maret, diterima tanggal 18 Maret,” ujar Kepala Biro Kepegawaian DPR RI, Sin-tong saat dihubungi wartawan, Selasa (19/3).

Selain Lily Wahid dan Gus Choi (PKB), satu anggota Fraksi Gerindra Harun Al Ra-syid juga akan di PAW. Namun, sampai saat ini belum dike-tahui siapa pengganti ketiga orang tersebut. “Iya ada Kepres penghentian untuk yang akan digantikan, dan Kepres pen-

gangkatan untuk yang akan menggantikan,” tukas dia.

Lebih jauh kata Sintong, dalam Kepres tersebut menya-takan kedua anggota DPR itu diberhentikan dari jabatan-nya sebagai anggota dewan, dan digantikan dengan kader PKB lainnya yang sesuai de-ngan dapil keduanya. “Iya ada Kepres penghentian untuk yang akan digantikan, dan Kepres pengangkatan untuk yang akan menggantikan,” tu-tur dia.

Sebagaimana diketa-hui, Lily Wahid dan Effendy Choirie, alias Gus Choi adalah dua politisi PKB yang sering berseberangan dengan sikap FPKB DPR maupun pemer-intah. Perilaku keduanya di-anggap menjadi duri dalam daging. Akhirnya, mereka diu-sulkan dipecat. Adapun dua orang penggantinya, yakni Jazilul Fawaid mengganti Lily Wahid dan Andi Muawiyah Ramli mengganti Gus Choi.

Ditempat terpisah, Gus Coi justru merasa bangga dipecat bukan karena korupsi, tetapi membela rakyat dengan cara

yang benar. Selama berkip-rah di DPR, sikap politik Gus Choi memang sangat keras dan bukan saja berseberangan dengan FPKB DPR tapi juga pemerintah.

Selain itu Gus Choi dan Lily Wahid menyatakan siap menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait diterbitkannya Keppres Nomor 21/P/ tahun 2013 tang-gal 14 Maret 2013 itu. “Kuasa hukum saya akan gugat Mar-zuki Alie dan Presiden RI kare-na keputusan pencopotan ini bersifat politis,” ujarnya.

Sementara itu kata Lily Wahid, saat ini gugatannya terkait pemecatan pada 2011 silam juga masih dalam proses di Mahkamah Agung (MA). Se-hingga pemecatan kali ini tidak sesuai dengan prosedur karena perkaranya belum selesai.

Tak MengertiGus Choi mengaku tak

mengerti atas dasar apa di-rinya dipecat, karena belum ada keterangan resmi dari PKB. “Saya dengar begitu saya akan diganti. Tapi saya enggak

dapat surat dari fraksi. Itu sih kerjaanya fraksi aja main kuc-ing-kucingan keluarin saya, dan ibu Lily Wahid,” ujar dia.

Menurut anggota Komisi I DPR RI ini pemecatan dirinya bersifat politis, tanpa ada lan-dasan yang kuat. “Kalau pun saya digusur yah tidak apa-apa, sama seperti Gus Dur yang digusur mereka. Tapi yang penting sesuai dengan kaidah hukum bukan main asal copot seperti ini,” sambung dia

Selain itu, sampai saat ini pihaknya juga belum menden-gar akan dilaksanakan Per-gantian Antar Waktu (PAW). Belum ada informasi resmi rencana PAW itu. “Lah saya surat aja enggak dapet, saya eggak tahu besok ada PAW. Yah enggak dateng lah,” jelas dia.

Pemecatan terhadap Gus Choi dikabarkan tak lepas dari sikap yang sering bersebran-gan dengan fraksi. Dukungan Gus Choi terhadap hak angket mafia pajak dan kasus dana talangan Bank Century ber-buntut panjang dan menjadi penyebab PKB memecatnya. (gam/cea)

Gus Choi dan Lily Wahid Diberhentikan Dari DPR

Maniak“Pak, ini ada info kecelakaan,”

kata Matrawi, menelpon radio yang biasa menerima informasi dari pen-dengar.

“Kecelakaan apa? Bisa dijelas-kan?” balas penyiar radio.

“Sepeda motor nabrak batas ja-lan. Nama pengendara Matrawi, ala-mat dan no ktp..”

“Sebentar, kok bisa lengkap sekali bapak tahu data yang kecelakaan.”

“Anu pak, yang kecelakaan saya sendiri.”

Penyiar: ohhh. . . Pantas saja.

20 MARET 2013 RABU

MURAL ANTI KORUPSI. Warga tengah menelepon di samping mural anti korupsi di bawah Jembatan Layang kawasan jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (19/3). Mural menjadi salah satu media bagi para seniman untuk mengkritik korupsi yang semakin marak di negeri ini.

TUNTUT PESANGON. Pensiunan karyawan BRI dari tahun 2003 ini menggelar aksi di depan Kantor Wilayah BRI Surabaya. Mereka menuntut uang pesangon yang hingga kini belum mereka terima. Mereka menuding manajemen BRI berusaha mengaburkan perihal pesangon yang sebenarnya sudah diatur undang-undang.

i komang aries dharmawan/koranmadura

TUNTUT PESANGON

Ratusan Pensiunan BRI Turun Jalan

SURABAYA - Ratusan pensiunan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pensiunan BRI Perjuangan Pesangan (FKP3), dari berbagai daerah di Jawa Timur (Jatim), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah BRI, di komplek gedung Tower Plasa BRI, jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Mereka menuntut uang pesangon yang sampai

saat ini belum mereka terima. Padahal, pe-sangon yang diberikan perusahaan kepada karyawan sudah diatur dalam Undang-un-dang (UU) Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Selasa (19/3).

Kordinator FKP3, M. Syarif Arfedy dalam orasinya dengan lantang meneriak-kan seruan kepada pihak BRI untuk segera menyelesaikan pembayaran pesangon. “Aksi

yang kami lakukan ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap manajemen BRI. Karena sesuai dengan undang-undang, masa pensiun normal, karyawan berhak menerima pesangon. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan,” teriak dia.

Dirinya juga menuding pihak BRI berusaha untuk menyamarkan makna dari UU, dengan mengeluarkan Surat Kepu-rusan (SK) Direksi BRI, dengan kop surat No : 883-DIR/KPS/10/2012. ‘’Dalam surat itu, BRI merekayasa pengertian pesangon, seakan-akan pihak BRI tidak wajib mem-berikan,’’ ungkap dia.

Arfedy berharap, jika pihak BRI segera menindak lanjuti aspirasi FKP3. Jika tidak, pihaknya mengancam akan menerjunkan massa yang lebih banyak. ‘’Kami adalah pensiunan dari tahun 2003, massa kami lebih dari 6.000 orang,’’ jelasnya.

Selain berorasi, pengunjuk rasa yang memasuki usia purna itu juga membaca-kan puisi dalam menyampaikan aspirasin-ya. Mereka juga membawa keranda untuk menggambarkan matinya hati nurani manajemen BRI yang tidak mau membayar pesangon mantan karyawannya.

Usai menggelar aksi di depan Kantor Wilayah BRI, di komplek gedung Tower Plasa BRI, para demonstran yang sudah lanjut usia ini, melanjutkan aksinya di depan Gedung Negara Grahadi, di Jalan Gubernur Suryo dengan berjalan kaki. Mereka juga menggelar orasi serupa, tepat di bawah Patung Gubernur Suryo di area Taman Apsari. (wan/beth)

ant/mohammad ayudha

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 TAHUN II2 SUMENEP

SEGEL ASET KORUPTOR. Seorang warga melihat kondisi salah satu rumah milik mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo di Jalan Cikajang No.18, Jakarta Selatan. Rumah tersebut disita petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengadaan simulator ujian SIM.

dhoni setiawan/ant

Koruptor Harus Dimiskinkan

Demikian disampaikan Ketua Umum Forum Peduli Memberantas Korupsi yang juga mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samat Rianto dalam Saresehan Berbagi Pengalaman Memberantas Korupsi, di Kabupaten Sume-nep, Selasa (19/3).

“Untuk melawan tin-dakan korupsi itu harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh masyarakat, birokrasi sendiri, seperti Pemkab, Kehakiman dan Peradilan. Dengan tindakan bersama memerangi korupsi itu akan menghasilkan yang maksimal,” kata pria kelahi-

ran Kediri tersebut dihada-pan jajaran Pemkab Sume-nep.

Selain dengan cara mem-perketat pengawasan, keja-hatan luar biasa tersebut bisa diberantas jika sanksi yang diberikan kepada koruptor membuat efek jera, seperti hukuman pemiskinan. “Kon-sep pemiskinan dengan cara memberikan denda yang setinggi-tingginya kepada koruptor merupakan langkah taktis untuk dapat memberi-kan efek jera bagi para ko-ruptor,” terangnya.

Ia mencontohkan pem-berantasan korupsi yang

dilakukan beberapa negara dengan hukuman pemiski-nan. "Seperti hukuman yang diberlakukan di Singapura, dendanya ditinggikan (selain hukuman badan, red.) se-hingga koruptor dibuat mel-arat dan tidak bisa macam-macam lagi," jelasnya.

Alumni Akabri tersebut memaparkan, selama huku-man kepada koruptor belum bisa memelaratkan, maka su-lit untuk memberatas korup-si. “Untuk itulah, hukuman yang diterapkan untuk nara-pidana korupsi harus benar-benar dapat memberikan efek jera, salah satu caranya adalah konsep pemiskinan bagi narapidana,” ucapnya.

Sekalipun tindak pidana korupsi belum sepenuhnya bisa diberantas, dengan penggunaan undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ten-tang Pencucian Uang (money laundring) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Ko-rupsi, adalah langkah baik untuk semakin memperketat terjadinya korupsi. “Undang-

undang tersebut menuntut KPK untuk berbasis bukti yang kuat dan akurat, ter-masuk menyita barang-ba-rang milik koruptor, seperti rumah, apartemen maupun fasilitas-fasilitas yang lain,” paparnya.

Sementara Bupati Sume-nep A. Busyro Karim men-gatakan, sarasehan bersama mantan Wakil Ketua KPK yang memiliki banyak pen-galaman dalam melakukan pemberantasakan korupsi merupakan ikhtiar Pem-kab untuk menindak lanjuti reformasi birokrasi yang se-dang dilakukan, khususnya dalam mencegah korupsi.

“Kami sudah melakukan pakta integritas, maka un-tuk itu, kami harus menin-dak lanjuti dengan keil-muan yang mumpuni bagi kita semua, agar pakta in-tegritas yang kita hasilkan bisa kita laksanakan dengan ilmu dan aturan yang ada,” katanya.

Hasil dari sarasehan tersebut, Pemkab tidak akan

ragu lagi dalam mencegah tindak korupsi dengan mem-perketat pengawasan kepada sumber-sumber yang rawan terjadi korupsi. “Terobosan itu diantaranya pengadaan barang, pembangunan jalan, karena terobosan semacam itu menjadi sumber korupsi. Untuk itu, kami tetap mel-akukan terobosan pelayanan, tapi tidak melanggar aturan yang berlaku,” tuturnya.

Dia berharap, dengan tambahan keilmuan yang di-berikan oleh mantan pimpi-nan KPK itu akan menam-bah kedewasaan birokrasi di Kabupaten Sumenep se-hingga pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat lebih dimaksi-malkan.

“Yang jelas, dengan adanya pencerahan dari Pak Bibit, kami akan lebih memaksimalkan lagi upaya dalam pembangunan dan perbaikan baik diinternak birokrasi maupun kepada masyarakat,” janjinya. (sym/rif/mk).

SUMENEP - Praktik korupsi yang makin subur di negeri ini mengancam masa depan bangsa. Upaya pencegahan menikmati uang negara tersebut sangat mendesak. Untuk mencegak tidak pidana korupsi tidak cukup hanya dipasrahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi harus di-lakukan secara bersama antara birokrasi seperti Pemkab, DPRD, Kehakiman dan Peradilan, dan masyarakat.

KRIMINALITAS

KORUPSI

PENDIDIKAN

Duda Diduga Tewas Karena Dibacok

SUMENEP, – Nito (45), duda beranak satu asal Dusun Bujuk Landaur Desa Padike Kecama-tan Talango Pulau Poteran Sumenep di temukan tewas di kamar tidurnya dengan luka ba-cok, Selasa, (19/3).

Korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa oleh anaknya sendiri, Rahman (8), sekitar pukul 2.00. WIB. Saat itu, Rahman merasakan se-limutnya basah dan saat mem-bukakan matanya selimut yang dikenakan sudah basah penuh darah.

“Saya terbangun karena se-limut yang saya pakai basah, saya tidak tahu kalau ayah di-aniaya orang,” cerita Rahman yang malam itu tidur satu ran-jang dengan bapaknya, Rabu (19/3).

Secara sepontan, ia lang-sung teriak saat melihah darah meliputi anggota tubuh bapa-knya dan warga yang menden-gar teriakan tersebut langsung mendatangi rumah Rahman.

Seorang warga yang melihat langsung janazah dalam kead-aan berlumuran darah, Syafi’ei (28), mengungkapkan, saat mendengar teriakan langsung mendatangi rumah korban dan melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. “Keti-ka saya sudah sampai di rumah korban, Nito sudah tidak bern-yawa lagi,” ungkapnya.

Nito mengalami luka di bagian

dahi sebelah kanan, bahu bagian kanan, rusuk kanan, ulu hati serta paha bagian kiri. Luka yang paling parah terdapat di ulu hati sehingga lambungnya keluar. Sekalipun korban meninggal mengenaskan, keluarga tidak memperkenankan untuk diotopsi.

Syafi’i berharap pelaku pembunuhan segera ditang-kap. “Kami mengharapkan agar pelakunya cepat terungkap sehingga masyrakat tidak se-lalu dihantui ketakutan setiap harinya,” harapnya.

Kapolsek Talango AKP Sam-suri menuturkan, pembunuhan semacam ini memang sering terjadi di Kepulauan Talango. “Dalam satu bulan ini sudah terjadi empat kali pembunuhan misterius,” ungkapnya.

Dari berbagai pembunuhan yang sering terjadi, belum ada pelaku yang diketahuinya. Ka-bar yang beredar, pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh pembunuh bayaran. “Namun selama ini, kami masih belum dapat mendeteksi pelaku pem-bunuhan yang sering kali mere-sahkan warga sekitar,” ucapnya.

Ia berjanji akan melakukan penyisiran terhadap pembunu-han tersebut. Disamping itu juga ia akan melakukan penjag-aan disetiap kawasan yang di-anggap rawan kejahatan. “Kami akan memperketat penjagaan dikawasan rawan kejahatan,” pungkasnya (edy/mk)

Penelusuran Korupsi Raskin Terus BerlanjutSUMENEP – Kejaksaan

Negeri (Kejari) Sumenep sam-pai saat ini belum menyele-saikan dugaan penyimpangan beras untuk keluarga miskin (raskin) daerah kepulauan tahun 2008. Direktur LSM Sumenep Independen (SI) M. Ramzy mendesak Kejari te-gas terkait kasus dugaan pe-nyimpangan raskin itu. ”Ini masalah nasib seseorang. Jan-gan biarkan menggantung,” ungkapnya.

Kasi Pidana Khusus (pid-sus) Kejari Sumenep Wahy-udi menjelaskan, kasus itu memang sudah lama ditan-gani oleh Kejari. Hanya saja, pihaknya belum bisa menun-taskan kasus yang ditangani sejak awal 2009 lalu. ”Kasus

itu masih berkutat di peny-idikan dengan satu tersang-ka,” katanya.

Wahyudi mengungkap-kan, saat ini pihaknya ke-bingungan terkait kelaya-kan masuk ke penuntutan. Apalagi, alat bukti yang di-kantonginya belum cukup. ”Kami masih terus mendala-mi dan mengkaji kasus lama ini. Sebab, gonta ganti kajari belum bisa menuntaskan kasus ini,” ujarnya, Selasa (19/3).

Ramzy mengatakan apabila alat bukti yang di-kantongi minim, Kejari hendaknya berani menge-luarkan surat pemberita-huan penghentian penyidi-kan (SP3). ”Kalau memang

buktinya cukup silahkan dilanjutkan. Apalagi, kasus raskin ini sudah ada ter-sangkanya. Kasihan la,” tu-turnya.

Dalam waktu dekat, Ke-jari akan melakukan gelar perkara (ekpose) terkait kasus tersebut. Ekpose itu akan dilakukan pihaknya untuk menentukan kasus tersebut layak disidangkan atau tidak. ”Ekpose itu akan digelar di Kejati. Supaya kasus dugaan penyimpangan raskin itu cepat tuntas,” ung-kap Wahyudi.

Dia mengungkapkan, akhir Maret kemungkinan sudah ada kepastian terkait kasus itu. ”Tidak hanya pada kasus raskin, kasus

lain dan sudah lama ditan-gani kejari akan diekpose juga supaya kasusnya tidak mengantung. Nasib sese-orang supaya lebih jelas,” terangnya.

Kasus raskin ini mencuat sekitar awal 2009 lalu. Peny-idikan Kasus dugaan peny-impangan raskin kepulauan meliputi pengadaan dan pendistribusian raskin. Se-dangkan untuk pengadaan, Kejari sudah menetapkan tersangka mr A (inisial) (Pejabat subdivre Bulog XII Madura). Sedangkan untuk pendistribusian belum ada tersangkanya sampai detik ini. Kasus ini diduga merugi-kan negara sebesar Rp 8 mil-iar. (yat/mk)

Perguruan Tinggi Sumenep Jalin Kerjasama dengan KoreaSUMENEP — Sekolah

Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP PGRI) Sumenep bekerjasama dengan Hankuk University of Foreign Studies untuk mendongkrak pembelajaran pendidikan karakter. Selain itu, juga untuk mengadopsi layanan maupun pengelolaan sumber daya yang dikelola nniversitas

tersebut. Termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian, maupun hubungan kerja internasional yang telah di-lakukan.

Ketua STKIP PGRI, Dr. Musaheri merasa perlu melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi luar negeri guna memajukan pendidi-kan yang ada di Kabupaten

Sumenep. Dipilihnya Hankuk University of Foreign Stud-ies sebagai mitra belajar karena universitas tersebut terbaik ke-20 di Asia dan telah melahirkan tokoh-tokoh besar dunia. “Pada tanggal 12 Maret 2012 yang lalu sudah dikunjungi Presiden Amerika Barack Obama sebab kampus tersebut membuka 48 bidang

studi luar negeri,” ujarnya.Musaheri menjelaskan,

kampusnya akan mengadopsi langkah-langkah strategis maupun mekanisme pemb-elajaran yang telah dilaku-kan di Universitas Hankuk. Pihaknya juga akan menggen-jot layanan berbasis TI untuk mempermudah kegiatan ma-hasiswanya. “Dengan mem-

perioritas layanan seperti itu akan membantu keterbatasan akal dan mempermudah keputusan yang dianggap rumit,” jelasnya, Selasa (19/3) di ruang kerjanya.

Untuk langkah-langkah kemitraan dengan Universitas Hankuk akan dilakukan secara bertahap seraya membenahi tata kelola maupun sumber

daya manusia yang dimilikin-ya saat ini. Walaupun tidak bisa langsung menyamai, menurutnya, paling tidak kemitraan itu nantinya dapat memberikan inspirasi secara bertahap terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Sume-nep, terutama di kampusnya.

Doktor yang baru diwisuda ini berharap kepada pihak

pemerintah, agar usaha yang telah dilakukannya tidak sia-sia. Proses kegiatan belajar mengajar dan pendidikan akan berjalan dengan baik, apabila menurutnya didukung penuh oleh pemerintah dan masyarakat. “Di Korea Sela-tan, anggaran pendidikan-nya 40 persen,”pungkasnya. (athink/mk)

Kalau memang buktinya

cukup silahkan dilanjutkan.

Apalagi, kasus raskin ini sudah

ada tersangkanya. Kasihan la

M. Ramzy

Direktur LSM SI

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 TAHUN II 3SUMENEP

Disdik Sosialisasi UN 2013

SUMENEP – Dinas Pendidi-kan (Disdik) Sumenep menggelar sosialisasi ujian nasional (UN) di Gedung P & K, Selasa (19/3). Sosialisasi yang diikuti sebanyak 250 peserta perwakilan dari se-kolah dan madrasah penyeleng-gara UN tingkat SMP, MTs, SMA, MA dan SMK.

Acara sosialiasasi dibuka secara resmi oleh Kepala Dis-dik Ach. Masuni. Hadir pula pada kesempatan itu Kepala Kankemenag Idham Chalid.

Kepala Disdik Sumenep Ach. Masuni menjelaskan, acara so-sialisasi itu memang sangat pent-ing supaya penyelenggara meng-etahui tata cara pelaksanaan UN. ”Misalnya, perubahan jumlah pa-ket soal. Tahun lalu, paket soal itu hanya 5 paket, namun sekarang berubah menjadi 20 soal. Ini kan harus diketahui,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Kope-rasi dan UKM (Diskop dan UKM) ini menjelaskan, ban-yaknya paket soal itu dengan harapan peluang untuk men-contek sangat kecil. Sebab, masing-masing siswa dipas-tikan akan mendapatkan soal yang berbeda. ”Nah, makanya kami sosialisasikan dulu sebe-

lum pelaksanaan tiba,” tuturn-ya.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya meminta sekolah untuk all out melakukan pem-binaan kepada siswanya. Se-hingga, angka kelulusan di Sumenep bisa maksimal, bah-kan diharapkan bisa lolos 100 persen. ”Apalagi, pengawasan saat ini memang super ekstra, siswa tentu saja akan mandiri. Makanya, sekolah jangan en-teng melakukan pembinaan, harus maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pen-didikan Menengah (Dikmen) Ata’urrahman menambahkan, sistem yang berubah itu tidak hanya pada paket soal saja. Melainkan, peAran perguruan tinggi dalam memberikan pen-gawasan cukup kuat. ”Saat ini perguruan tinggi mengambil, menyimpan dan mendistribusi-kan naskah. Termasuk pen-gawasan. Sedangkan kami (Disdik, Red) hanya mendamp-ingi saja. Kalau dulu perguruan tinggi yang mendampingi kami,” ucapnya usai acara sosialisasi.

Mantan Kasek SMPN 2 Sumenep mengungkapkan, semua yang baru dalam pelak-

sanaan UN diberitahukan ke-pada pihak penyelenggara. Supaya pada saat pelaksanaan tidak kebingungan. ”Dengan pengusaaan semua sistem itu setidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan unas bisa diantisi-pasi,” ungkapnya.

Ataurrahman mengung-kapkan, pihaknya mengingin-kan pelaksanaan UN sesuai dengan standar operasional (SOP) dan badan standar na-sional pendidikan (BSNP). Se-hingga, pelaksanaan bisa tera-rah dengan output (hasil) yang memuaskan. ”Itu impian dari Disdik,” cetusnya.

Menurut Ataurrahman, pelaksanaan UN itu tidak hanya akan dilakukan saat ini. Pihakn-ya masih akan melakukan dua kali lagi. ”Termasuk, kami akan melakukan sosialisasi kepada pihak keamanaan. Utamanya dalam proses pengamanan soal,” ucapnya santai.

Pada Senin (18/3) lalu, Dis-dik juga menggelar acara so-sialisasi untuk tingkat SD dan MI. Materi yang disampaikan juga sekitar perubahan sistem pelaksanaan unas 2013 ini. (adv/yat)

Diskominfo Sambut Baik Sarasehan Anti Korupsi

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar saresehan

berbagi pengalaman member-antas korupsi bersama mantan Pimpinan Komisi Pemberan-tasan Korupsi yang juga Ketua Umum Forum Peduli Mem-berantas Korupsi Bibit Samat Rianto di Gedung Ariawiaraja, Selasa (19/3). Kegiatan terse-but diikuti jajaran pejabat Pemkab.

Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim menyatakan, kedatangan mantan pimpin-nan KPK untuk memperdalam keilmuan tentang bagaimana mencegah tindakan korupsi sehingga Sumenep bersih dari korupsi.

“Secara umum kami sudah lama melakukan reformasi bi-rokrasi, utamanya mencegah korupsi dengan cara melaku-

kan pakta integritas. Agar refor-masi birokrasi itu akan berjalan sesuai harapan, kami anggap sangat perlu untuk menambah keilmuan kita, makanya kami datangkan Pak Bibit Samat Rianto untuk membicarakan bagaimana sumber korupsi dan bagaimana solusinya member-antasnya,” papar Bupati usai acara saresehan.

Upaya Pemkab untuk men-ciptakan pemerintahan yang baik dan bersih disambut baik Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Bam-bang Trisnohadi menuturkan, kegiatan tersebut adalah tero-bosan baru dalam menciptakan pemeritahan yang bersih dari korupsi. “Pemerintah Kabu-paten Sumenep punya ikhtiar menuju pemerintahan tanpa korupsi dengan mendatangkan mantan KPK,” katanya seusai

mengikuti sarasehan tersebut.Dengan kegiatan tersebut,

kata Bambang, Pemkab ke depan dituntut selalu proaktif ketika ada permasalahan ko-rupsi. ”Pemkab tidak ragu-ragu dalam menindak yang salah, ka-rena hal itu merupakan langkah awal dalam melakukan tindakan preventif terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korup-si,” terangnya.

Ia berharap, dari kegiatan tersebut Sumenep benar-benar bersih dari korupsi dan mem-berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. ”Kekua-saan bukanlah tujuan pribadi, tetapi untuk kepentingan ber-sama. Tentu yang paling pent-ing untuk menjadi pelayan bagi masyarakat, termasuk menjadi tempat keluh kesah rakyat ke-tika punya masalah,” ujarnya. (adv/sym)

Advertorial

Perlu Aturan Alih Fungsi Lahan Produktif

Anggota Komisi B DPRD Ahmad Jauhari mengungkapkan, tidak adanya payung hukum peraturan daerah (Perda) yang mengatur alih fungsi lahan produktif tersebut akan menyebabkan lahan-lahan yang ada mudah pindah tangan kepada para pemilik modal dan investor asing.

Menurutnya, perda mengenai masalah alih

fungsi lahan itu sejat-inya harus ada karena masyarakat Sumenep ke depan akan semakin kom-pleks. “Masalah lahan dan tanah tidak bisa lagi dipasrahkan kepada cara-cara klasikal seperti hu-kum hak ulayat pada um-umnya,” jelasnya, Selasa (19/3).

Instansi yang ber-wenang, menurut politisi PPP, harus berupaya mel-

akukan advokasi publik dan penyadaran kepada masyarakat. Karena kalau terus dibiarkan, lahan-lahan yang mestinya dil-indungi diinvestasikan oleh pemiliknya. ‘Pemer-intah sudah mulai serius memikirkan sejumlah la-han pertanian. Karena akan mustahil dilakukan semacam proteksi jika tidak ada payung hukumnya,” je-lasnya.

Kabid Penyuluhan Di-nas Pertanian Kurratul Aini menerangkan, selama ini sudah melakukan peny-uluhan melalui kelompok, maupun pertemuan non-formal yang melibatkan para petani agar lahan-lahan produktif milik para

petani tidak gampang di-investasikan. “Kami sudah seringkali katakan kepada pemilik lahan agar jangan mudah menjual lahannya kepada pihak kontraktor atau pemilik modal lain-nya,” katanya diruang ker-janya.

Pihaknya mengaku tidak bisa serta merta me-nerapkan peraturan seperti lahan pertanian berkelan-jutan karena dibatasi oleh faktor kepemilikan lahan tersebut.

Semakin menyu-sutnya lahan produktif, menurutnya, karena pola pikir masyarakat sema-kin pragmatis. “Kesadaran masyarakat akan pentingn-ya lahan-lahan produktif,

menurut Kurratul Aini, masih kurang. Hal itu dis-ebabkan, karena cara ber-pikir masyarakat yang mu-lai pragmatis,” ujarnya.

Salah seorang pemilik la-han produktif di desa Gung-gung, Kecamatan Patean, Khotib Miftah (58) menga-takan, keluarganya pernah menjual dua lahannya kepa-da seorang kontraktor, mas-ing-masing seluas 80x100 miliar untuk membayar bi-aya pendidikan tiga anaknya yang sedang sekolah diper-guruan tinggi.

“Padi itu kan musiman, SPP tiga anak saya kebetu-lan berbarengan, ya dua lahan itu mau tidak mau harus dijual,” ceritanya. (athink/mk)

SUMENEP — Belum adanya peraturan daerah yang mengatur alih fungsi lahan produktif di Sumenep berdampak akan kurangnya pasokan beras dan krisis pangan. Pada tahun 2012, la-han produktif yang telah beralih fungsi men-capai 25.185 hektar.

PENAMBAHAN LAHAN PERTANIAN. Foto udara lahan pertanian di kawasan Karawang, Jawa Barat. Kementerian Pertanian mengupayakan penambahan lahan pertanian dari areal terlantar yang berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Strategi itu untuk menekan jumlah alih fungsi lahan pertanian yang kian merajalela.

m agung rajasa/ant

PUTING BELIUNG

Kami Tak Menyangka Rumah Akan Roboh

SUMENEP - “Awalnya kami tidak menyangka kalau rumah kami akan roboh, karena hujan itu sudah biasa terjadi setiap hari. Mungkin karena disertai angin kencang sehingga mem-buat rumah kami ambruk,” kata Miswar.

Miswar (50) warga Dusun Barat Gunung Desa Matanair Kecamatan Rubaru adalah warga yang rumahnya roboh karena diterpa hujan deras disertai put-ing beliung selama sekitar satu jam, Selasa (19/3) sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat kejadian musibah terse-but, Miswar bersama isterinya, Su-nami (38) sedang berada disawah. “Ketika saya sampai di rumah, rumah saya telah hancur lebur semuanya,” ceritanya.

Rumah tersebut merupa-kan satu-satunya yang menjadi tempat tinggal Miswar bersama keluarga. Saat ini ia menump-ang sambil menunggu perbaikan rumahnya selesai. “Ini satu-satunya rumah kami. Kami tidak mempunyai rumah lagi. Kami

dibantu tetangga untuk memban-gun sisa-sisa bangunan itu untuk ditempati dan semoga tidak hujan terlalu deras lagi karena kalau terjadi hujan deras lagi pasti kami kehujanan,” keluhnya.

Untuk memperbaiki ru-mahnya, ia mengambil sisa-sisa bangunan yang masih bisa digu-nakan lagi.

“Untuk membangunnya (rumah) lagi kan membutuhkan uang yang banyak. Kami hanya sebagai petani,” ungkapnya sembari meneteskan air mata.

Istri Miswar mengungkap-kan, kerugian yang dialaminya berkisar Rp. 10 juta. “Alham-dulillah dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, tapi kerugian diperkirakan mencapai 10 juta rupiah,” jelasnya.

Pihaknya saat ini sangat membutuhkan bantuan. “Jika memang ada bantuan dari pemerintah kami sangat meng-harapkannya, karena kami sudah tidak mempunyai rumah untuk dibuat berteduh,” harapnya. (rif/edy/mk)

junaedy/koran madura

AMBRUK. Rumah milik Miswar (50) warga Dusun Barat Gunung Desa Matanair Kecamatan Rubaru roboh akibat hujan deras yang disertai dengan puting beliung, Selasa (19/3). Kini hanya tinggal puing-puing rerobohan yang tersisa.

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II4 PAMEKASAN

Dinkes Tarik Bidan Desa Batukalangan ke Puskesmas PanagguanPAMEKASAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Pame-kasan, memutuskan menarik Dwi Suwestiwari, Bidan Desa Batukalangan, Kecamatan Proppo ke Puskesmas Panaguan, Proppo akibat terjadinya penolakan oleh sebagian masyarakat setempat.a diberikan pembinaan sementara waktu diBidan Dwi, ditugaskan ke Puskesmas tersebut untuk mendapatkan pembinaan dan membantu pelayanan masyarakat sambil menunggu penugasan selan-jutnya.

”Untuk sementara waktu, Bidan Batukalangan kami tarik ke Puskesmas Panaguan, untuk diberikan pembinaan dan membantu proses pe-layanan di puskesmas,” kata Kepala Dinkes Pamekasan, Is-mail Bey, kemarin (19/3).

Ismail mengatakan, meski sudah ditarik ke Puskesmas, Bidan Dwi Suwestiwari masih memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan di Desa Batukalangan dibantu oleh Bidan Desa Gro’om, prop-po, pamekasan.”

Disinggung soal kemung-kinan memindah Bidan Dwi, Ismail mengaku belum ada rencana tersebut. Sebab, Dwi Swestiwari bertugas di Batu-kalangan sudah lebih dari 15 tahun dan tidak pernah ada catatan buruk berupa pelanggaran aturan profesi (kode etik) kebidanan, baik dari hasil penilaian dari in-ternal Dinkes, maupun dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pamekasan.

Apalagi, dikawatirkan penggantinya akan juga dito-

lak warga dengan alasan yang sama. Saat ini Dinkes masih melakukan evaluasi dan kajian sebelum menentukan putu-san.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun, mengaku belum menerima laporan perkem-bangan hasil penyelidikan mendalam (investigasi) yang dilakukan oleh tim investigasi bentukan Komisi D.

Namun, dari hasil evalu-asi sementara yang dilaku-kan, komisinya belum men-emukan kejanggalan maupun pelanggaran yang dilakukan Bidan Dwi selama bertugas. Makmun menduga, peno-lakan itu disebabkan faktor salah paham.

“Kemungkinan sebagian warga yang menolak itu belum mendapatkan informasi yang utuh tentang batasan layanan yang gratis dalam program Jaminan Persalinan dan lay-anan apa yang harus memba-

yar sehingga muncul tudingan adanya pungutan liar oleh bidan,” katanya.

Sejumlah warga Desa Batukalangan menolak Bidan Desa setempat, Dwi Swesti-wari karena dianggap melaku-kan pungutan kepada pasien yang meminta layanan per-salinan kepadanya.

Mereka juga menyampai-kan penolakannya ke Komisi D DPRD setempat serta me-minta Pemerintah Daerah Pamekasan memberi sangsi kepada bidan senior itu dan memindahnya dar Batukalan-gan.

Pekan lalu, sejumlah warga Batukalangan sudah berencana menutup paksa Polindes setempat, namun rencana itu diurungkan atas pertimbangan sejumlah to-koh di desa itu yang mem-inta agar menempuh cara di-alog agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat. (afa/muj)

Pemerintah Tidak Anggarkan Tunjangan Lauk Pauk PNS

PAMEKASAN- Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pame-kasan dipastikan tidak bisa menikmati tunjangan lauk pauk di tahun ini. Hal itu karena tidak adanya angga-ran yang dialokasikan untuk biaya lauk pauk bagi pega-wai negeri sipil di lingkun-gan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Kepala Dinas Pendapa-tan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pame-kasan, Taufikurrahman, ke-marin (19/3), menjelaskan di wilayah itu tidak pernah ada tunjangan lauk pauk akibat belum mampunya keuangan daerah untuk memenuhi ke-butuhan itu.

Di Madura, berdasar-kan informasi yang dike-tahuinya, hanya Kabupaten Sampang yang memberikan tunjangan lauk pauk terse-but, sementara tiga kabu-paten lainnya, akhir-akhir ini tidak lagi menyediakan angaran untuk itu.

“Kabupaten Sumenep pernah menganggarkan lauk

pauk, tapi sekarang informas-inya sudah dialihkan menjadi tunjangan kesejahteraan,” je-las Taufik.

Uang lauk pauk itu sendi-ri, mengacu pada APBN bi-dang Kementrian atau De-partemen. Sementara untuk di daerah, alokasi anggaran APBD tidak diatur khusus tentang keharusan megang-garkan lauk pauk seperti dia-tur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 ta-hun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae-rah.

“Selama derah tidak bisa memberikan anggaran, maka tunjangan lauk pauk, maka sifatnya tidak wajib. Tunjan-gan lauk pauk bisa diberikan jika keuangan daerah su-dah lebih untuk membiayai pembangunan,” terang Tau-fik.

Di Kabupaten Pamekasan, berdasarkan data tahun 2010 jumlah PNS mencapai 9200 orang. Jika rata-rata tiap PNS diberi tunjangan lauk pauk Rp. 10 ribu perhari, maka anggaran yang dibutuhkan

untuk alokasi tersebut men-capai Rp. 5 milyar.

“Uang sebesar itu jika dibuat untuk pembangunan infrastruktur jalan bisa dibagi ke beberapa desa,” katanya.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris me-nilai, PNS tidak pantas untuk mendapatkan tunjangan lauk pauk. Sebab, pendapatan pegawai negeri jika diband-ingkan dengan pendapatan perkapita masyarakat non pegawai negeri sudah jauh lebih tinggi.

Yang aneh kata polistisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, PNS juga masih menda-patkan anggaran gaji ke 13. Padahal jika dicari aturannya, gaji ke 13 tidak ada sandaran hukumnya sehingga sudah selayaknya tidak dianggar-kan lagi.

“Kalau masih ada yang minta tunjangan lauk pauk itu sama saja menyakiti raky-at. APBD yang ada selama ini, hampir separuh dihabis-kan untuk belanja langsung berupa gaji PNS,” katanya. (fik/muj)

TUNJANGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KURANG EFEKTIF

CALO PASPOR

PBB Nilai Keputusan KPU Proporsional

DPRD Nilai Kinerja Badan Kepegawaian Lemah

Komisi A Janji Panggil Kepala Imigrasi

SELEKSI CALON ANGGOTA KPU. Sejumlah peserta mengikuti seleksi tertulis calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Seleksi tersebut adalah salah satu tahapan mendahului tes kesehatan, narkoba dan psikologi sebelum dinyatakan sebagai anggota KPU.

PA M E K A S A N - D e w a n Pengurus Cabang Partai Bu-lan Bintang (DPC PBB) Ka-bupaten Pamekasan meny-ambut baik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan partai tersebut sebagai peserta pemilu legis-latif 2014.

Keputusan penyeleng-gara pemilu tingkat nasional yang diambil setelah men-erima putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta itu, dinilai menguntungkan kader-kader muslim karena wadah partai yang berazaz islam bertam-bah.

Sekretaris DPC PBB Pamekasan, Suli Faris, men-gatakan sejak awal dirinya yakin PBB akan lolos sebagai peserta pemilu, paska putu-san PT-TUN beberapa waktu lalu. Keyakinan ini didasar-kan pada perkara yang dia-jukan, berupa perkara khusus sehingga tidak bisa diajukan ke pengadilan umum.

Bahkan sebelum KPU mengambil keputusan, par-tainya sudah membuka pen-daftaran calon anggota leg-

islatif (caleg), dengan jumlah pelamar yang cukup banyak dan saat ini sudah mulai me-lengkapi berkas pencalonan ke kantor DPC.

“Sejak awal kami sudah optimis putusan PT-TUN itu tidak akan berubah, ka-rena perkara ini merupakan perkara khusus yang tidak memungkinkan pihak yang kalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” katanya.

Dijelaskan, keputusan KPU yang meloloskan partai berlambang bulan dan bin-tang simbol lailatul qadar itu sebagai peserta pemilu yang akan datang dengan nomor urut 14, diyakini akan mem-perkuat soliditas para kader PBB di beberapa daerah, ter-masuk di Pamekasan. Sebab, keputusan ini sekaligus men-jawab keraguan beberapa pihak terhadap keikutsertaan PBB pada Pileg mendatang.

Di Pamekasan, kader-kader PBB dinyatakannya masih cukup kuat dan kom-pak. Itu dibuktikan dengan tidak adanya kader yang pin-dah ke partai lain. Justru, kata dia beberapa kadernya akan

maju sebagai Caleg DPR-RIDengan demikian,

pihaknya optimis bisa me-nerima caleg sebanyak 45 orang atau seratus persen kursi DPRD Pamekasan, de-ngan pemenuhan kouta 30 persen perempuan. Ia juga optimis akan memperoleh dukungan maksimal, bah-kan melebihi peroleh kursi periode sebelumnya yang berjumlah 5 kursi di DPRD Pamekasan.

Sebelumnya, KPU men-coret PBB sebagai peserta pemilu 2014 karena dinilai tidak memenuhi persyaratan dukungan di lima propinsi serta tidak memenhi per-syaratan pemenuhan dukun-gan 30 persen keterwakilan perempuan di empat provin-si.

Namun setelah dilaku-kan gugatan secara hukum, PT-TUN akhirnya meloloskan PBB sebagai peserta pemilu dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan (SK) KPU, nomor 142 tahun 2013 tentang penetapan PBB sebagai peserta Pemilu 2014. (uzi/muj)

PAMEKASAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat kurang serius melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) di wilayah itu pada masa peneri-maan 2009 lalu.

Penilaian tersebut didasar-kan pada Surat Hasil Audit (LHA) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dit-erima lembaga legislatif itu . Dalam surat yang diterima pada Senin (18/3), berisi ten-tang lemahnya kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pame-kasan dalam menganalisa kebutuhan pegawai negeri di Pamekasan.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili men-jelaskan bahwa penentuan

formasi CPNS kurang efektif karena belum didukung ana-lisa kebutuhan pegawai yagn disebabkan lemahnya pen-gelolaan data kepegawaian.

Dalam Surat Hasil Audit juga terdapat adanya prosedur dan jadwal usulan pegawai negeri sipil yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan proses perencanaannya juga dinilai tidak tepat.

“Dari surat BPK disimpul-kan bahwa BKD dalam mel-akukan rekrutmen CPNS pada 2009 lalu sama sekali tidak berdasarkan prosedur yang ada, sangat kacau,” kata Halili, di ruang kerjanya, kemarin (19/3).

Ditambahkan Politisi Par-tai Persatuan Pembangunan ini, salah satu contoh lemahn-ya pengelolaan data kepega-

waian di antaranya adalah ke-butuhan dari berbagai formasi yang simpang siur.

Pada 2009 lalu antara ke-butuhan tenaga pendidik, tenaga tekhnis dan tenaga kesehatan tidak sesuai de-ngan ketentuan. Pada saat itu, yang terjadi adalah kebutuhan tenaga pendidik ada yang di-kurangi jatahnya kemudian ditambahkan ke formasi lain seperti tenaga tekhnis dan tenaga kesehatan. Hal itu, menurutnya merupakan se-buah pelanggaran terhadap prosedur semestinya.

Dengan adanya hasil au-dit BPK itu, BKD Pamekasan diminta untuk segera mem-beri penjelasan sejak tanggal surat dibuat sampai 60 hari ke depan. Jika permintaan itu tidak ditindaklanjuti oleh

lembaga tersebut, DPRD kawatir akan berdampak ke-pada pemberian jatah CPNS pada tahun-tahun berikutnya.

“Kalau kondisinya sep-erti ini maka semuanya harus sama-sama memperbaikinya. Dari dewan sendiri tidak akan hanya tinggal diam, tapi juga akan memberikan masukan,” kata Halili.

Halili menjelaskan, tahun ini, BKD Pamekasan mela-lui APBD mendapat kucuran dana untuk pengolahan data dan formasi PNS tahun 2013 sebesar Rp. 50 juta ditambah biaya penerimaan CPNS yang dianggarkan sebesar Rp. 550 juta.

“Dengan anggaran yang besar ini, maka sudah sepan-tasnya BKD bekerja lebih baik lagi,” katanya. (fik/muj)

PBB PESERTA PEMILU. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (tengah), Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati (kanan), Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pengumuman tentang Peserta Pemilu 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

PAMEKASAN- Komisi A De-wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, berencana memanggil pimpinan Kantor Imigrasi Klas III A Pamekasan, untuk dimintai penjelasan ten-tang dugaan praktek percaloan dalam pembuatan paspor di kantor tersebut.

Pemanggilan itu itu diper-lukan untuk membantu mel-akukan evaluasi dan meminta penjelasan tentang dugaan itu untuk selanjutnya diupayakan

ada langkah penanganan yang diperlukan.

Ketua Komisi A, Suli Faris, mengatakan kuat dugaan di kantor yang juga mengurusi keadministrasian perjalanan ke luar negeri itu terjadi prak-tek percaloan paspor. Bahkan pihaknya juga menerima kelu-han masalah itu dari beberapa warga yang mengaku harus membayar mahal untuk men-dapatkan paspor dalam waktu cepat.

Suli menjelaskan, dalam pertemuan dengan pimpi-nan Kantor Imigrasi tersebut, pembicaraan akan difokuskan pada besaran biaya pembuatan paspor dan batas waktu pem-buatannya.

Selain itu, akan dilaku-kan evaluasi terhadap kondisi yang sebenarnya dan dirasa-kan oleh masyarakat selama ini serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani masalah kelambanan serta

mahalnya biaya pembuatan paspor.

Suli menjelaskan, tidak se-mua bantuan untuk membuat paspor itu disamakan dengan praktek percaloan. Termasuk tambahan biaya yang mem-butuhkan paspor secar cepat. “Bisa jadi ada ketentuan dan pembiyaan khusus bagi pemo-hon paspor kilat. Karenanya masalah itu perlu ada penje-lasan sehingga tidak ada tudu-han yang negatif,” kata suli.

Dari hasil pertemuan itu, akan dibuat kesimpulan dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebab, se-lama ini informasi yang diteri-ma masih belum utuh sehingga wajar jika ada tudingan negatif, meski kemungkinan dugaan itu tidak terbukti.

Praktek percaloan pem-buatan paspor diduga terjadi di Kantor Imigrasi Pamekasan. Dugaan itu didasarkan pada perbedaan tarif bagi pemohon

paspor cepat dengan pemohon yang harus melalui waktu nor-mal selama seminggu.

Bagi yang menginginkan proses cepat dikenai biaya Rp. 1,3 juta dengan waktu penyele-saian dua hari, Rp. 600 ribu un-tuk waktu penyelesaian empat hari dan Rp. 300 ribu untuk pe-nyelesaian satu minggu. Pada-hal, biaya sebenarnya hanyalah Rp. 225 ribu.

Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan Slamet Mudjiono

membantah adanya praktek percaloan di lembaga yang dip-impinnya. Ia bahkan menagn-cam akan memberi sanksi ke-pada siapapun yang diketahui menjalankan praktek percaloan itu, sekalipun yang melaku-kannya adalah anak buahnya sendiri.

“Sanksi untuk para calo jika tebukti sudah pasti ada, apalagi yang terlibat adalah staf kantor, pasti sanksinya lebih berat,” ka-tanya. (afa/muj)

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II 5PAMEKASAN

PERTANIAN

KORUPSI

DINAS KESEHATAN

REKRUTMEN CPNS

Dewan Minta Disperta Kaji Peluang Tanaman Bawang Putih

Seharusnya Kejari Kembangkan Korupsi Sapi

DPRD Berencana Panggil Dinkes

Pemkab Belum Terima Edaran Moratorium

Pasar Desa Tidak Mampu Tampung Pedagang Baru

PASAR PENUH. Pasar desa yang baru dibangun di Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sudah tidak mampu menampung para pedagang. Pasar yang baru beroperasi seminggu lalu itu, sudah penuhi pedagang sementara pedagang baru yang mendaftar untuk berjualan di tempat itu terus bertambah.

Kepala Desa Tambung, Ali Takdir, kemarin (19/3), kepada Koran Madura menjelaskan, saat ini lahan pasar yang bisa ditempati hanya 20 los un-tuk pertokoan, itupun masih dalam proses penyelesaian pekerjaan. Sehingga sebagian

pedagang terpaksa menem-pati bagian depan pasar de-ngan menggunakan sarana seadanya. Sebagian besar yang menempati los itu merupakan pedagang palawija.

“Kondisinya memang masih belum tertata. Kami

akan segera melakukan pena-taan setelah proses pemban-gunannya sudah tuntas,” kata Ali Takdir.

Sejumlah pedagang, terutama pedagang kon-veksi dan peralatan rumah tangga, masih mengeluhkan sepinya pembeli. Sebab, ke-beradaan pasar itu belum diketahui secara luas oleh masyarakat setempat dan sekitarnya.

Pembangunan Pasar Tambung, seperti dijelaskan Ali Takdir, bertujuan untuk memudahkan masyarakat di desa itu dan sekitarnya un-

tuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab selama ini warga itu untuk berbelanja harus ke luar desa.

Di samping itu, pasar tersebut diharapkan da-pat memperbaiki ekonomi masyarakat desa itu dan desa lain di sekitarnya.

Pembangunan pasar desa tersebut berasal dari bebera-pa sumber dana. Di antara-nya bantuan dari Pemerin-tah Kabupaten Pamekasan, alokasi dana Program Nsion-al Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dana Kas Desa.

“Sebagian masih bersifat

pinjaman kaerna dana yang ada tidak mencukupi untuk membangun pasar ini,” terang Ali saat ditemui di komplek pasar.

Penempatan los di pasar itu, menggunakan sestem sewa dengan harga berfariasi. Untuk los pertokoan dengan luas 3x3 meter disewakan de-ngan harga Rp. 15 juta perta-hun dengan cara pembayaran dicicil.

“Tempat ini hanya hak pakai saja dengan perpan-jangan kontrak sewa setiap empat tahun sekali,” jelas Ali. (fik/muj)

PAMEKASAN—Pasar desa yang baru dibangun di Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sudah tidak mampu menampung para pedagang. Pasar yang baru beroperasi seminggu lalu itu, sudah penuhi pedagang sementara pedagang baru yang mendaftar untuk berjualan di tempat itu terus bertambah.

TAK TERKENDALI. Pengecer menunggui dagangan bawang putih yang harganya terus meroket tak terkendali di pasar tradisional Masomba, Palu, Sulawesi Tengah.

PA M E K A S A N - D P R D Pamekasan meminta Di-nas Pertanian (Disperta) setempat untuk melaku-kan pengkajian kemung-kinan bawang putih untuk dijadikan tanaman alter-natif di daerah tersebut.

Permintaan ini dis-ampaikan Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi, menyusul lonja-kan harga bawang putih yang terjadi di beberapa daerah termasuk di Pame-kasan dalam beberapa minggu terakhir.

Menurut Hosnan, sur-vey yang perlu dilakukan dinas terkait, meliputi kecocokan struktur tanah dengan jenis tanaman tersebut. Jika hasil sur-vey mendukung untuk ditanam di wilayah terse-but, tugas Disperta selan-jutnya yaitu menganilisa teknik budaya yang dibu-tuhkan dalam penanaman bawah putih.

Jika tanaman bawang putih itu bisa dikembang-kan dengan teknik budaya yang mudah dan sederha-na, maka dinas terkait bisa merekomendasikan tana-man bawang putih sebagai tanaman alternatif.

Hosnan Ahmad yakin, tanaman tersebut akan menguntungkan petani jika layak dikembangkan di Pamekasan. Sebab, ke-butuhan bawang putih di tingkat lokal maupun na-

sional masih bergantung pada bawang putih import. Hal ini terjadi karena pe-nyediaan bawang putih di tingkat lokal belum bisa memenuhi kebutuhan kon-sumsi secara nasional.

“Saya pikir kalau me-mang bisa dikembangkan akan sangat menguntung-kan bagi petani, karena

ketersediaan bawang putih lokal diperkirakan hanya memenuhi sepuluh persen kebutuhan nasinal,” ka-tanya.

Menanggapi hal itu, Kabid Hortikultura Dis-perta Pamekasan, Lukman mengatakan, pengemban-gan bawang putih bisa saja dilakukan di Pamekasan.

Namun pihaknya masih fokus pada pengemban-gan bawang putih varietas manjung yang sudah di-akui nasional.

Pihaknya masih memi-liki tanggungjawab untuk mengembangkan bawang merah lokal itu ke be-berapa kecamatan lain di Pamekasan yang belum mengembangkan.

Dijelaskan, jika tana-man bawang putih dikem-bangkan di Pamekasan, pihaknya akan dihadapkan dengan beberapa kendala, seperti ketersediaan vari-etas lokal bawang putih, serta ketersediaan ang-garan dari pemerintah se-tempat untuk uji coba dan pengembangan.

Selain itu, Dinas Perta-nian juga perlu menggen-carkan sosialisasi, karena selama ini masih sebatas pengembangan bawang merah varietas manjung yang dikampanyekan kepada petani dan be-lum menjangkau semua wilayah di daerah terse-but.

“Kalau mau dikem-bangkan sebenarnya bisa. Cuma kami seka-rang masih focus pada pengembangan bawang merah yang sudah me-miliki varietas sendiri sedangkan bawang putih ini, kami belum memiliki varietasnya,” katanya. (uzi/muj)

Saya pikir kalau memang bisa dikembangkan akan sangat

menguntungkan bagi petani, karena

ketersediaan bawang putih lokal diperkirakan hanya memenuhi sepuluh persen kebutuhan

nasinal,

PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menerima Surat Edaran Men-teri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) tentang be-rakhirnya moratorium atau penghentian sementara pen-erimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sehingga, ren-cana rekrutmen (penerimaan) calon pegawai negeri itu, tahun ini masih belum jelas kepastiannya.

Kepala Badan Kepegawa-ian Daerah (BKD) Pamekasan, Lukman Hedi Mahdiya, men-gatakan dirinya baru menden-gar informasi tersebut dari media massa, namun belum ada surat resmi tentang bisa dimulainya proses rekrutmen CPNS.

Ia menjelaskan, sebelum adanya pemberitahuan secara resmi tersebut, pihaknya be-lum berani melakukan lang-kah apapun berkaitan dengan penerimaan itu.

Untuk itu diharapkan

masyarakat untuk menunggu dan tidak mempercayai sepe-nuhnya informasi yang sudah beredar sebelum adanya pen-gumuman yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurutnya, saat ini ke-butuhan CPNS di Pamekasan diperkirakan mencapai seribu orang. Tingginya angka ke-butuhan tersebut, akibat ban-yaknya pegawai negeri yang sudah pensiun atau purna tu-gas dan meninggal dunia sejak dua tahun terahir.

Setiap tahun, sebanyak 250 orang pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabu-paten Pamekasan purna tugas. Sebagian dari mereka meru-pakan tenaga pengajar di Se-kolah Dasar.

Akibatnya, sejumlah se-kolah di wilayah itu yang mengalami kekurangan guru berstatus pegawai negeri. Dibutuhkan sebanyak 6.700 orang guru mulai tingkat SD hingga SMA. (afa/muj)

PAMEKASAN- Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) mende-sak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan segera melaku-kan pengembangan peny-idikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pen-gadaan bantuan sapi senilai Rp. 1 miliar di Dinas Peter-nakan (Disnak) setempat.

FKMP menilai ada be-berapa pihak yang terlibat, namun belum mendapat penanganan dari lembaga hukum tersebut. Diantara-nya, status Pengguna Ang-garan (PA) sekaligus mantan Kepala Dinas Peternakan, Kadarwati, yang statusnya dalam dugaan tipikor ini be-lum jelas.

Selain itu, Muhdlar Ab-dullah, wakil ketua DPRD Pamekasan, yang namanya disebut mengarahkan ke-bijakan pemenang tender proyek sekaligus menerima aliran dana pengadaan 160 ekor sapi yang dimenang-kan CV. Enam Bintang juga masih dinyatakan berstatus sebagai saksi.

Koordinator FKMP, Sa-hur Abadi, meminta Kejari Pamekasan agar tidak tebang tebang pilih dalam upaya penegakan hukum, apalagi main mata dengan saksi-saksi atau calon tersangka yang diduga menikmati al-iran dana yang dikorupsi.

Sahur menyatakan ke-heranannya dengan Kejari Pamekasan yang menyata-kan sudah memeriksa Muh-dlar Abdulah sebagai saksi. Padahal yang bersangkutan mangkir pada pemanggilan pertama saat FKMP berun-jukrasa ke Kejari dengan ala-san sakit pada Jumat, (8/30 lalu.

Ia mencurigai ada yang ditutupi dalam penanga-nan perkara tersebut ka-rena pada Kamis (14/3) lalu, Kejari Pamekasan belum memberikan kepastian un-tuk melayangkan panggilan kedua, namun pada Senin (18/3) menyatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Muhdlar Abdullah sebelum menahan tiga ter-sangka yang sudah ditetap-kan.

“Saya curiga ada per-mainan antara penyidik dan saksi dalam penanganan perkara ini. Makanya kami

akan terus mengawal untuk menindaklanjuti ke Kejati dan Kejagung, berdasar buk-ti-bukti yang kami miliki,” katanya.

Sahur menegas-kan, penahanan tiga ter-sangka, berinsial HT, WS dan ZR yang dilakukan Kejari, tidak akan menghentikan FKMP untuk terus menga-wal dugaan korupsi itu. Ia juga mengajak masyarakat agar tidak terkecoh dengan penahanan tersebut sebelum Kejari menangani perkara ini secara tuntas.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya memastikan sudah memerik-sa Muhdlar Abdulah sebagai saksi tanpa menyebut waktu dan hasil pemeriksaan ter-hadap yang bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap Muhdlar dilakukan setelah salah satu pimpinan DPRD itu memenuhi janjinya yang ditulis dalam surat saat ber-halangan pada pemeriksaan pertama. Dalam surat itu disebutkan bahwa Muhdlar Abdulah akan memberi pen-jelasan kepada penyidik pada suatu waktu, tanpa harus di-lakukan pemanggilan ulang.

Sedangkan dalam ket-erlibatan Kadarwati, Kejari Pamekasan belum mengan-tongi fakta hukum yang kuat, karena program pengadaan sapi yang diduga merugikan negara tersebut diatur oleh salah satu tersangka dalam kasus itu.

Berkaitan dengan pena-hanan tiga tersangka, Sami-aji megakui ketiganya tidak mempersulit dalam memberi keterangan kepada penyidik. Namun karena kawatir mel-arikan diri atau mempen-garuhi saksi lain guga meng-hilangkan barang bukti, para penyidik bersepakat untuk ditahan. Dari penahanan ini, penyidik juga berharap ada keterangan lain yang men-guatkan keterlibatan pihak-pihak lain dalam dugaan tipikor ini.

Samiaji menegaskan, berkas penuntutan ketiga tersangka sudah rampung dan diupayakan untuk dil-impahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya sebelum masa penahanan pertama berahir, pada Minggu (7/4) mendatang. (uzi/muj)

PAMEKASAN - Komisi D DPRD Kabupaten Pame-kasan, Jawa Timur, ber-encana memanggil Dinas Kesehatan sebab masih ada bidan yang memungut biaya persalinan warga.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Djuhaini, Selasa (19/3) mengatakan, Komisi D perlu memanggil Dinkes Pame-kasan secara langsung untuk meminta pertanggungjawa-ban terkait praktik pungutan uang persalinan oleh bidan.

“Kami perlu meminta pertanggungjawaban Dinkes terkait pungutan biaya ber-salin ini, karena sebenarnya semua bentuk biaya persali-nan gratis,” kata Djuhaini.

Jika, masih ada bidan yang menarik biaya per-salinan, maka menurut Dju-haini, yang jelas bidan itu akan menerima dua kali ba-yaran, yakni dari keluarga orang yang melahirkan serta dari pemerintah.

“Sebab biaya bersalin ini kan tidak gratis, tetapi dibayar pemerintah melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal),” kata Djuhaini.

Bidan desa yang dike-tahui memungut uang dalam membantu proses persalinan warga itu berinisial ED saat membantu persalinan warga bernama Juariyah pada 18 Februari 2013.

Bidan ED memungut

uang saat membantu proses persalinan Juairiyah, warga Desa Nyalabu Daja, Kecama-tan Kota Pamekasan sebesar Rp1.466.000.

Menurut suami Juairiyah, Jauhari, selain selain mem-bayar, juga diminta untuk menandatangani surat pern-yataan bahwa yang bersang-kutan membayar sejumlah uang itu atas kesadarannya sendiri, tanpa paksaan.

Dalam lampiran surat pernyataan itu juga disebut-kan bahwa biaya persali-tan itu meliputi antara lain dua kali suntik sebanyak Rp316.000, biaya pemerik-saan kesehatan dan jarum suntik.

Jauhari yang keseharian-nya tukang becak ini men-gaku, dirinya terpaksa meng-gadaikan becak miliknya untuk biaya persalinan yang diminta bidan itu.

Sebelumnya Kepala Di-nas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Ismail Bey men-yatakan, telah menerjunkan tim guna mengusut prak-tik pungutan biaya bersalin yang dilakukan oknum bidan tersebut.

Ismail juga menjelaskan, tindakan yang dilakukan bidan itu salah, karena per-salinan yang dilakukan di bidan bebas biaya, baik bidan yang berstatus PNS maupun bidan swasta. (ant/mk)

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II6 SAMPANG

Di Musim Hujan Permintaan Ikan Meningkat

Kawasan Kota Rawan Pencurian

Mobil Bok Tabrak Dua Mobil

Aktivis Sosial Ingin Ringankan Pasien

PKL Dilarang Jualan di Jalan Protokol

Kades Ingin Migrasi ke Anggota Dewan

HASIL MELAUT

KEAMANAN

LAKALANTAS

PEDULI KESEHATAN

JELANG ADIPURA

HASIL: Nelayan asal pulau Mandangin tengah mengankut ikan hasil tangkapannya dinaikkan ke atas becak untuk dibawa ke tempat penimbangan di pelabuhan Tanglok Sampang.

RUSAK BERAT: Mobil Bok dengan nomor polisi N 8331 GA rusak berat akubat tabrakan beruntun dengan mobil Xenia bernopol B 1058 VFD serta mobil CRV nopol M 1288 GB yang terjadi di Desa Pangongsean depan SDN 1 Pangongsean Kecamatan Sampang.

BANTU: Perwakilan Forkamasa saat menyerahkan bantuan hasil penggalangan dana kepada salah satu pasien di RSUD Sampang.

WARNING: Satpol PP saat mengingatkan salah satu PKL untuk tidak berjualan di sepanjang Jalan Protokol Kota Sampang.

mahardika surya abrianto/koran madura

junaidi/koran madura

iyam z/koran madura

junaidi/koran madura

SAMPANG - Menjelang pendaftaran calon legislatif (caleg) yang dibuka oleh KPU Sampang, nampa-knya banyak warga yang tertarik mendaftarkan diri sebagai bacaleg ke partai politik (parpol), diantara mereka ada beberapa yang menjabat kepala desa. Mereka mengincar profesi caleg karena jabatan sebagai wakil rakyat dapat menunjang prestise dan juga mendapat gaji serta tunjangan yang tinggi.

Informasi yang berhasil di-himpun menunjukkan bahwa pendaftaran itu tidak hanya dilakukan oleh warga biasa atau kader parpol, melainkan juga ada beberapa kepala desa (kades) yang berminat menjadi bacaleg. Kendati demikian jika kades ingin menjadi caleg ru-panya masih terbentur dengan anturan main yang mengatur seorang kades atau pegawai ne-

gri sipil (PNS) yang ingin men-jadi caleg harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam undang-undang jika masih berstatus PNS atau menjabat Kades tidak boleh mencalonkan diri se-bagai caleg. Hal itu dilaku-kan supaya tidak ada rangkap jabatan. Dalam menjalankan tugas bisa maksimal.

"Informasi yang kami ter-

ima memang banyak warga yang ingin mendaftarkan diri jadi caleg. Tak hanya itu, ada juga yang masih menjabat kepala desa," ucap Komisioner KPUD Sampang Hernandi Ku-sumahadi, Selasa (19/3).

Lanjut Hernandi, terkait adanya pejabat atau PNS yang ingin tetap mendaftarkan diri sebagai caleg dengan harus menanggalkan jabatan sebel-umnya. Memang sudah diatur dengan UU pencalonan caleg. Hal itu dibuat supaya tidak mengganggu terhadap tugas-tugasnya dalam melayani masyarakat. Dan tidak terjadi tumpang tindih jabatan.

"Untuk saat ini kami ber-harap para bacaleg supaya mematuhi aturan main yang ada," ujarnya. (iam/msa/rah)

SAMPANG - Tabrakan beruntun antara mobil bok de-ngan nomor polisi N 8331 GA dan mobil Xenia bernopol B 1058 VFD dan mobil CRV nopol M 1288 GB terjadi di desa Pan-gongsean depan SDN 1 Pan-gongsean Kecamatan Sampang pada pukul 09.00 wib.

Kecelakaan ini terjadi ke-tika mobil bok melaju dari arah timur sedangkan dari arah ber-lawanan melaju sepeda motor supra X nopol L 6370 PV yang menyalip dua mobil namun tiba-tiba terjatuh di depan mo-bil bok sehingga sopir langsung membanting setir ke kanan untuk menghindari tabrakan. Akan tetapi justeru mobil bok menyerempet mobil Xenia ke-mudian menabrak mobil CRV. Dalam insiden kecelakaan beruruntun tersebut tidak sam-pai menelan korban jiwa.

Warga desa Pangongsean yang menyaksikan peristiwa tersebut seketika berteriak hist-eris seraya serentak mengkeru-muni tempat kejadian perkara.

Diantaranya langsung bergerak membantu para korban ke-celakaan untuk menyisihkan ke pinggir jalan. Diantaranya juga ada yang berinisiatif memberi-kan air minum pada korban.

Akibat kecelakaan itu sem-pat terjadi kemacetan di TKP karena banyak pengendara ber-baur dengan warga yang ber-henti untuk mencari informasi peristiwa yang terjadi.

Supir mobil boks, Narto (38) mengatakan dirinya dari arah timur dan memang melihat dari arah barat memang bersusulan sepeda motor kemudian ada di-antaranya yang menyalip mobil di depannya. Mungkin karena panik ketika melihat mobil bok yang dikendarai Narto, pen-gendara sepeda motor seke-tika mengerim dan terjatuh di depan mobil boks.

“Beruntung saya meng-hindari dari sepeda, saya lang-sung banting setir ke kanan dan nabrak mobil xenia dan CRV. Terus mobil saya terguling dan sekarang sudah dibalikkan lagi

oleh warga,” ucapnya bercerita.Salah satu korban tabrakan

tersebut, Harto yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai di Dinas Perhubungan, mengatakan ke-tika dirinya dengan mobil CRV yang dikendarainya bergerak dari arah barat tiba-tiba mobil bok yang berkecepatan tinggi mena-brak sepeda motor dan langsung mengarah ke kanan terus nabrak mobil xenia dan mobil yang dik-endarainya.

Sementara unit Laka Lantas Iptu Y. Prastio ketika dikonfir-masi mengatakan mobil bok yang dari timur melaju dengan kecepatan tinggi dan di depan-nya ada sepeda motor. Karena tidak sempat ngerem supir membanting setir ke kanan dan membentur mobil xenia dan CRV.

Kasus tersebut dalam pros-es penyelidikan karena masih simpang siur dan tidak ada kor-ban jiwa dalam tabrakan terse-but. Hanya sopir bok luka kaki dan pengendara sepeda motor luka di bibir. (jun/msa/rah)

SAMPANG - Puluhan pe-muda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Maha-siswa Sampang (Forkamansa) menggelar aksi solidaritas penggalangan dana di depan Monumen Trunojoyo kota Sampang. Aksi yang dilakukan puluhan pemuda ini untuk membantu seorang janda lan-jut usia bernama Juna (74), war-ga dusun Songsong Desa Aeng Sareh Kecamatan Kota yang su-dah dua bulan terbaring karena menderita penyakit hepatitis dan tidak mampu berobat lan-taran keterbatasan ekonomi.

Salah satu anggota Forka-masa, Afrizal mengatakan aksi penggalangan dana ini untuk membantu biaya pengobatan ibu Juna.

Menurutnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang kurang me-muaskan, sebab meskipun pasien telah menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pasien harus tetap membeli obat di luar rumah sakit.

“Kami menilai pihak RSUD Sampang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap pasien Jamkesmas, karena pasien diperintahkan membeli obat di luar rumah sakit. Oleh karena itu, peng-galangan dana ini untuk mem-batu janda miskin ini agar bisa membeli obat di luar,” tuturnya di hadapan sejumlah awak me-dia, Selasa (19/3).

Pantauan di lapangan, usai melakukan aksi penggalan-gan dana itu, perwakilan dari Forkamasa langsung bergeser ke RSUD setempat guna mel-akukan audensi dengan pihak

rumah sakit terkait pasien jam-kesmas yang diwajibkan mem-beli obat di luar.

Sementara itu, di hadapan perwakilan Forkamasa, Humas RSUD dr.Yuliono menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan keluarga pasien, namun menurut pengakuan keluarga pasien, mereka merasa kurang nyaman dengan pelayanan Jamkesmas. Setelah dijelaskan tentang prosedur pelayanan Jamkesmas, pihak keluarga bisa menerima.

“Setelah kami jelaskan prosedur pengguna jamkesmas, pihak keluarga pasien menya-dari dan bisa menerima,” kata dr.Yuliono.

Sementara itu dalam audensi tersebut, ketika ditanya keluhan pasien yang menggu-nakan Jamkesamas dan harus membeli obat di luar rumah sakit, Yuliono mengaku belum tahu persoalan tersebut, tapi yang jelas selama obat yang dibutuhkan pasien tersedia di Apotek rumah sakit, maka akan difasilitasi tanpa biaya apapun.

“Saya masih akan melihat dulu persoalan yang terjadi. Dan kami mengimbau kepada pasien yang merasa kurang nyaman dengan pelayanan rumah sakit untuk melapor-kan kepada tempat pengaduan masyarakat,” tandasnya.

Usai melakukan audensi dengan pihak rumah sakit, puluhan pemuda yang men-gatasnamakan Forkamasa ini meninggalkan ruangan audensi dan langsung menemui pasien untuk menyerahkan hasil dari penggalangan dana yang ter-kumpul sebesar Rp 282.200. (iam/msa/rah)

SAMPANG – Satuan Poli-si Pamong Praja Kabupaten Sampang mewarning se-jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berjualan di trotoal sepanjang Jalan Pro-tokol. Apabila terdapat PKL yang nekat berjualan di ja-lan tersebut pada hari Rabu tanggal 20-22 Maret 2013, maka Satpol PP akan bertin-dak tegas dengan mengu-sir paksa para PKL mengkal tersebut.

Tindakan sewenang-wenang Satpol PP itu mere-sahkan sejumlah PKL yang biasa mengadu nasib di areal tersebut. Menurut sejumlah PKL, mereka berjualan men-cari nafkah, apabila tidak di-izinkan berjualan di tempat tersebut, maka dapat meng-ganggu terhadap perolehan rezeki sehingga dikhawatir-kan dirinya tidak bisa mem-biayai keluarga, isteri dan anak-anaknya di rumah.

Salah satu pedagang kaki lima yang berada di Jalan Wahid Hasyim Supatmi Rah-ayu (53) mengatakan bahwa kedatangan Sat Pol PP ke tempat dagangannya untuk mengingatkan dirinya secara keras supaya tidak berjua-lan di pinggir jalan. Dirinya disuruh pindah ke tempat lain karena pada hari terse-but Sampang ada ada acara Adipura Sampang.

“Kalo cuma dua hari tidak masalah. Saya akan pindah. Saya takut dimarahi kalau nanti tidak pindah. Mau bagaimana lagi kalau ini sudah aturan. Saya masih bisa usahakan ke tempat lain

asal tidak lama-lama. Kalau lama nanti anak saya mau makan apa?” keluhnya.

Kasi OPS Satpol PP Moh Sadik tidak mau menanggapi keluhan para pedagang kaki lima yang merasa dirugikan dengan tindakannya terse-but. Bahkan Sadik berkelit dengan menyilahkan warta-wan yang mengkonfirmas-inya agar mendatangi kan-tornya.

“Silahkan konfirmasi ke kantor saya dan temui Ka-sat saya di sana. Saya hanya menjalankan perintah saja,” kelitnya.

Sementara Kepala Satpol PP Kusno Abdullah ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa peringatan itu sejat-inya sebuah sosialisasi.

Menurutnya, pihaknya melakukan pendekatan ke PKL tidak hanya menjelang penilaian adipura saja. Bah-kan sebelumnya sudah ser-ing melakukan hal serupa terhadap pedagang kaki lima. Hanya saja para peda-gang kaki lima yang maksa. Secara aturan memang tidak boleh para PKL itu berjualan di atas trotoar,” ucapnya.

Dia menuding masyarakat Sampang (PKL) tidak menghiraukan penje-lasan mereka. “Setelah kami peringatkan berkali-kali kepada para pedagang kaki lima, mereka tidak pernah menghiraukannya, nanti kami akan memberikan tin-dakan ketika masih ada yang berjualan,” ucapnya dengan nada agak mengancam. (jun/msa/rah)

SAMPANG - Pendistribu-sian ikan layang (benggol) dan ikan tongkol di musim penghujan makin tinggi. Per-mintaan ikan tersebut banyak berdatangan dari daerah Ma-diun, Jember, dan Surabaya. Dalam setiap harinya pen-giriman ikan mencapai sam-pai 800 rantang atau sekitar kurang lebih 20 basket.

Moh Rohim (30), ipar dari H. Subairi, warga Keluarahan Banyuanyar, yang berprofesi sebagai pengepul ikan men-

gatakan mulai dari sekarang permintaan dari daerah luar terutama dari Madiun, Jember, dan Surabaya makin tinggi.

“Kami sering kekurangan stok. Kami mencari dari daer-ah luar yang juga dari Madura, seperti di Sumenep. Apalagi nanti kalau sudah memasuki bulan September sampai Juni pasti tambah banyak. Kec-uali sudah memasuki musim kemarau, baru jarang karena pencarian ikan di pelabuhan Tanglok juga jarang keluar,”

ucapnyaLebih lanjut dia menga-

takan bahwa barang dagan-gannya bisa laku semua. Tapi juga banyak ikan yang ru-sak dan sering dibuang atau dibuat makan ikan lele.

“Sebelum kami mendistri-busikan ikan tersebut, masih diproses dulu dari barang mentah digugus kurang lebih 10 menit baru bisa dikirim. Dan kami sudah menyiapkan para pekerja minimal 10 sampai 15 orang yang bisa mengerjakan

dengan cara cepat karena kalau lama ini bisa rusak,” ujarnya.

Sementara pekerja yang sering menyalin ikan ke ran-tang Ismah (43), warga Desa Jubenger, dia mengatakan su-dah lima hari dirinya bekerja.

“Saya sebagai pekerja dadakan. Kalau permintaannya banyak, maka saya dipanggil untuk kerja dan upahnya juga lumayan banyak. Kalau per-mintaan sedikit biasanya yang kerja cukup di sekitar sini saja,” ucapnya. (jun/msa/rah)

SAMPANG – Kawasan Kota Sampang belakangan ini raw-an pencurian. Beberapa kali pencurian terjadi di kawasan tersebut. Diantaranya terjadi pada sebuah warung yang berada di dekat gedung DPRD Sampang. Warung yang dike-lilinggi oleh perkantoran dan berdekatan dengan Mapolres Sampang ini tak hanya sekali disatroni si tangan panjang.

Menurut pengakuan Salim (51), warga Perumahan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota, warung miliknya itu memang kerap dijadikan sasaran mal-ing.

Meski setiap hari tempat

itu dijadikan tongkrongan wartawan dan anggota DPRD Sampang, namun masih saja tetap diobok-obok maling.

“Kalau yang hilang me-mang tidak seberapa. Tapi kekhawatiran kami yang banyak maling di kawasan kota ini jelas membuat resah warga,” ujarnya, Selasa (19/3).

Masih kata Salim, dalam sebulan terakhir warung miliknya telah dibobol maling sebanyak dua kali.

“Saya memang sengaja tidak lapor. Sebab warung saya kan sudah dekat dengan kantor polisi,” tandasnya.

Sementara di tampat yang sama, salah satu warga ber-

nama Saklabeh (42), tukang becak yang mangkal di sekitar warung tersebut mengata-kan dirinya melihat dinding papan sebelah kiri warung tersebut yang berlubang. “Saya tahu sendiri, Pak. Tadi pagi, papan sebelah kiri jebol. Kemungkinan maling ini menggunakan linggis,” tukasnya.

Akibat kejadian pencu-rian tersebut, Salim men-galami kerugian ratusan ribu rupiah, karena maling yang membobol warungnya hanya membawa kabur sejumlah makanan, minuman botol, dan sejumplah rokok. (iam/msa/rah)

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II 7BANGKALAN

Distribusi Raskin Belum Proporsional

BPDB Siapkan Rp 6 Miliar untuk Penanggulangan Banjir

Air Merendam Kota BangkalanHarga Gabah Padi Rp 4000 Perkilogram

Residivis Kembali Masuk Jeruji Besi

504 Lelaki Jalani Medis Operatif Pria

GAKIN

ANTISIPASI BENCANA ALAM

HUJAN DERASHASIL PERTANIAN

HUKUM

“Sudah 504 pria berusia rata-rata 40 hingga 50 ta-hun. Mereka memutuskan ikut MOP,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Perem-puan dan KB Bangkalan Lily Setiawati Mukti, Selasa (19/3).

Menurut Lily, keputusan para pria mengikuti MOP tak lepas dari besarnya jumlah kegagalan kaum ibu dalam mengikuti KB. Kaum ibu yang gagal dalam program KB ter-

jadi komplikasi karena tidak cocok. Oleh karena itu, MOP mulai menjadi solusi bagi para pria.

Ia menambahkan, keputu-san ikut MOP harus menda-patkan persetujuan dari istri calon akseptor MOP.

“Harus ada inform concern dari istri calon akseptor,” im-buhnya.

Seperti yang terjadi pada calon akseptor MOP, Moh

Hafid (40), warga Desa Blega Kecamatan Blega. Dia men-gungkapkan, keputusan me-milih MOP disebabkan faktor ekonomi keluarga.

“Anak saya sudah empat orang. Sementara usia saya sudah 40-an. Saya kuatir tidak mampu mensejahterakan anak. Terutama menyangkut pendidikan. Oleh karena itu, lebih baik jika dilakukan pro-gram perencanaan keluarga,” ungkapnya.

Menurutnya, MOP pada dirinya dilakukan karena pro-gram KB yang diikuti oleh istrinya masih dinilai tidak efektif. Sedangkan dirinya berkomitmen untuk tidak me-miliki momongan lagi.

Sementara itu, dr Uuk Riuh K mengemukakan, MOP

merupakan pemotongan salu-ran sperma sehingga hanya air mani saja yang dikeluar-kan saat melakukan hubun-gan suami istri. Dengan MOP produksi hormon testoteron pria tetap berjalan seperti biasa.

“MOP dilakukan dengan membuat satu atau dua saya-tan kecil pada kulit scrotum (kantung buah zakar). Kemu-dian saluran keluarnya diikat sehingga ketika keluar sudah tidak mengandung sperma lagi.

Sementara, tingkat keber-hasilan penyambungan kem-bali atau disebut rikanalisasi sangat rendah. Di bawah lima persen. Karena saluran sper-matozoid sudah dipotong,” pungkasnya. (ori/rah)

BANGKALAN - DPRD Bangkalan berharap pemba-gian raskin untuk tahun ini disalurkan secara propor-sional, karena terdapat dae-rah yang memiliki 0 persen masyarakat miskin. Sehingga membuat pemerintah harus melakukan verifikasi kembali sebelum didistribusikan.

Berdasarkan su-rat Gubernur nomor 518/24531/021/2012 ditetap-kan bahwa per tahun 2013 ini kuota raskin untuk Bang-kalan sebayak 85.068 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Jumlah pagu tersebut mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya yang men-capai 100.102 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM.).

Ketua Komisi B DPRD setempat Ach. Rofik, MBA membenarkan adanya dae-rah yang memiliki angka 0 persen masyarakat miskin. Dengan demikian daerah tersebut tidak berhak men-dapatkan raskin. Namun, hal itu perlu didata kembali ka-rena dipastikan setiap daerah terdapat masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal itu membutuhkan pemer-ataan agar masyarakat dapat memperoleh bantuan bahan pangan pokok tersebut.

“Jika penyaluran raskin tidak merata ditakutkan ter-jadi kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan konflik karena ada satu daerah yang tidak berhak mendapatkan. Sedangkan daerah lain men-dapatkan bantuan raskin,” ungkapnya, kemarin (19/3).

Menurut Rofik pemba-gian beras untuk keluarga miskin dua tahun ini men-galami penyusutan. Jumlah keluarga yang menerima pun berkurang. Berkaitan dengan penyaluran raskin tahun ini harus tetap proporsioanal agar tidak terjadi gejolak di tataran masyarakat. Sebab, kondisi yang seperti ini san-gat rentan terjadinya konflik, apabila tidak merata dalam membagikan jatah raskin pada setiap masyarakat yang berhak mendapatkannya.

“Jika tidak dibagikan se-cara proporsioanal dampa-knya sangat besar sekali yaitu adanya ketimpangan, maka harus ditata ulang dalam pembagian itu,” imbuhnya.

Lebih jauh politis PKB ini mengatakan, bagaimana pun kondisinya jangan sampai ada kesenjangan di tengah-tengah masyarakat untuk pembagian raskin. Karena, raskin meru-pakan instrumen penting yang digulirkan pemerintah demi menjaga ketahanan pangan. Untuk itu pemerataan sangat-

lah penting. Karena kondisi seperti ini tidak pernah ter-jadi pada tahun sebelumnya.Jika terjadi komplin dari masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama untuk mem-berikan pemahaman tentang kondisi yang sebenarnya. Ka-rena selama ini bukan tidak ada upaya dari pemerintah un-tuk segera mendistribusikan. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat pendistribu-sian tidak kunjung dilaksana-kan.

“Harapannya, pendistri-busian segera dilakasanakan karena pihak Bulog sudah siap, tinggal menunggu surat perin-tah alokasi saja,” tandasnya.

Sementara itu, diband-ingkan Kabupaten lainnya, Bangkalan merupakan dae-rah yang terendah penerima raskin (beras miskin) di anta-ra empat kabupaten yang ada di Madura, Sampang, Pame-kasan, dan Sumenep.

Untuk Bangkalan sendiri sebanyak 85.068 rumah tang-ga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Jumlah tersebut paling rendah dibanding-kan dengan Pamekasan yang mencapai 86.397 RTS-PM. Sedangkan Kabupaten Sam-pang sebanyak 108.647 RTS-PM. Sumenep menjadi daerah penerima tertinggi dengan jumlah 116.378 RTS-PM. (dn/rah)

BANGKALAN - Banjir tahunan yang menimpa Ke-camatan Blega dan sekitarn-ya membuat Badan Penang-gulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menyiapkan dana sebesar Rp 6 miliar un-tuk menanggulangi bencana banjir.

Kepala BPBD Bangkalan Wahid Hidayat mengatakan pihaknya akan menyiapkan dana sebanyak 6 miliar un-tuk menanggulangi ben-cana. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan fisik mulai dari rehabilitasi, rekonstruksi, dan perbaikan-perbaikan yang dapat men-gurangi luapan air kejalan raya dan rumah warga.

“Tahun 2013 ini kita sudah ajukan dana pen-anggulanngan banjir se-banyak 6 miliar, peng-gunaannnya meliputi pengerukan sungai, pembua-

tan tebing, sedimintasi serta rekontruksinya,” terang Hi-dayat saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/3).

Hidayat menjelaskan pada awalnya BPBD memi-liki rencana untuk menga-jukan dana sebanyak 1,7 mil-iar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena waktu yang tidak memungkinkan serta kondisi dalam keadaan daru-rat, tentunya menjadi hal yang tidak memungkinkan. Sehingga anggaran dipaten-kan menjadi Rp 6 miliar.

“Waktu tidak nututin dan keadaan dalam darurat. Ban-yak hal lain juga yang harus ditanggulangi baik dari fisik maupun untuk korban,” im-buhnya

Dia memastikan pihaknya telah memberikan bantuan 300 paket sembako kepada korban banjir dengan rincian

beras, satu kilogram gula, minyak 2 liter, kecap 1 botol, serta sarden, dan mie seban-yak 5 bungkus.

“Santunan untuk kor-ban banjir itu mencakup dari sekitar 800 KK dengan 8 du-sun yang menjadi langganan banjir,” tandasnya.

Menurut Dayat mengenai kerusakan yang terjadi akibat banjir kemarin yaitu men-impa bagian saluran air, SDN, Polsek, dan mesjid. “Salah satu fokusnya diantaranya kerusakan-kerusakan terse-but,” paparnya.

Ditanya mengenai adanya kemungkinan bantuan untuk tanggap darurat tidak segera dicairkan ia sendiri mengaku masih bingung.

“Bingung juga sih, bantu-an yang bisa disampaikan ke-pada korban banjir untuk se-mentara yang kemarin saja,” pungkasnya. (dn/rah)

BANGKALAN - Hujan deras yang mengguyur Kota Bangkalan, Selasa (19/3) siang, membuat sejumlah ruas jalan di wilayah Bang-kalan, diantaranya di Jalan Soekarno Harta digenangi air, dengan ketinggian yang ber-variasi. Terutama genangan air di jalan Soekarno Hatta mencapai 30 cm. Genan-gan air setinggi betis orang dewasa tersebut membuat beberapa pengendara harus menuntun kendaraannya ka-rena mogok akibat mesin di-masuki air.

Pantauan Koran Madura, ada sepuluh kendaraan yang mengalami macet akibat genangan air tersebut. Salah satunya Moh Maulana harus menuntun sepeda motornya karena mengalami kerusa-kan pada busi kendaraannya setelah berusaha menerobos genangan air.

”Businya terkena air Mas. Jadi harus dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu. Jika tidak bisa terpaksa harus dibelikan busi yang baru,” terangnya sambil membong-kar busi kendaraannya.

Banjir juga menggenangi Jalan Mayjen Sungkono. Mes-

ki genangannya tidak sepa-rah di jalan Soekarno Hatta. Akibat banjir membuat pen-gendara terpaksa memper-lambat laju kendaraannya. “Seharusnya, selama musim panas kemarin, pemerin-tah bergegas memperbaiki drainase. Di jalan ini memang menjadi langganan genangan air, kalau hujan deras,” kata Subki, pengendara sepeda

motor yang melintas di ka-wasan Jalan Soekarno Hatta.

Selain itu, buruknya kondisi Jalan KH Moh Kho-lil juga menjadi masalah tersendiri bagi pemilik ken-daraan terutama sepeda mo-tor. Mereka harus ekstra hati-hati karena terdapat lubang yang tertutup air yang belum diperbaiki. Warga pun mema-sang plang pemberitahuan

agar pengendara berhati-hati melajukan kendaraannya.

Tak hanya menggenangi beberapa ruas jalan, air hu-jan juga membuat sebagian sekolah di Bangkalan ter-genang air. Di antaranya MTs Negeri Bangkalan, Jalan men-uju SMPN 5 Bangkalan, dan SMAN 2 Bangkalan, masing-masing terendam air hujan. (ori/rah)

BANGKALAN – Jelang penen raya bulan depan men-datang, harga gabah di tingkat petani Kabupaten Bangkalan saat ini berada pada level Rp 4.000 perkilogram. Harga terse-but berangsur turun menjelang panen raya daripada sebelumn-ya yang sebesar antara Rp 4.300 - Rp 4.500/kg.

Menurut petani Desa Kra-mat, Kecamatan Kota, Siti Zain-ab (40), turunnya harga gabah ditingkat petani karena saat ini sudah mendekati panen raya yang akan dilakukan pada April mendatang. “Menjelang panen raya, harga gabah sudah mulai terguncang,” katanya saat dite-mui di rumahnya, Selasa (19/3).

Dia juga memperkirakan, harga gabah akan terus turun seiring dengan persediaan di tingkat petani yang melimpah. Akibatnya, petani tidak bisa mengais keuntungan lebih atas panen yang dihasilkan.

”Jika jumlah panen petani padi di Bangkalan cukup ban-yak, otomatis akan berpen-garuh terhadap harga jual gabah nantinya,” imbuhnya.

Petani lainnya, Rokib (52) mengaku khawatir turunnya

harga gabah bisa merugikan petani. Apalagi biaya sarana produksi padi sekarang ini cukup tinggi.

“Untuk lahan seluas satu hektar saja membutuhkan biaya sebesar Rp 2-Rp 3 juta. Kalau harga gabahnya terus turun, kami bakal rugi,” tuturnya.

Meski harga gabah kering giling di tingkat petani mulai turun, namun harga beras kual-itas medium di pasaran masih tertahan Rp 8 ribu/kg. Bahkan, turunnya harga gabah tak lan-tas membuat mitra bulog lang-sung menyerap gabah petani.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pe-ternakan (Dispertanak) Bang-kalan Puguh Santoso mela-lui Kasie Tanaman Pangan Heri Susianto mengatakan, harga gabah kering panen berkisar Rp 3.400 per kilo gram. Harga tersebut hampir merata di se-luruh kecamatan yang ada di Bangkalan. ”Untuk harga gabah kering biasa, setelah dijemur beberapa kali di terik matahari memang harganya berkisar Rp 4.000/kg,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk peningkatan produksi padi di

Bangkalan mencapai 4,5 – 6 ton padi per hektar. Menu-rutnya, ada 29.213.000 hektar lahan padi yang tersebar di se-luruh kabupaten Bangkalan. Sedangkan capaiannya sekitar 175.578.000 ton padi yang akan dipanen di Bangkalan. ”Kisa-rannya sampai 1,5 -2 ton per hektar,” jelasnya.

Lanjut Heri, sejak bulan ke-marin, sudah mulai ada panen padi. Sedangkan untuk panen rayanya terjadi pada bulan April mendatang. Sebab, petani padi ada yang memanen dua kali dalam setahun.

”Untuk lahan irigasi bisa sampai dua–tiga kali panen. Mengenai hasil produksinya tiap kecamatan hampir mera-ta,” ungkapnya.

Dibanding tahun lalu, peningkatan hasil produk-si padi mencapai 5 persen. Menurutnya, kecenderungan masyarakat Bangkalan akan menjual hasil padinya, jika su-dah mencapai ketercukupan untuk dikonsumsi keluarganya sendiri selama satu musim. ”Baru setelah itu petani akan menjual hasil padinya,” pung-kasnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Pengadi-lan Negeri Bangkalan kem-bali menggelar sidang perkara penyalahgunaan narkoba, Selasa (19/3) siang. Kali ini terdakwa adalah seorang re-sidivis yang pernah menjalani kasus serupa beberapa tahun lalu. Dalam sidang, Hakim memvonis terdakwa Supar-man bin Muslimin selama 4 tahun penjara.

Suparman bin Muslimin (28), warga asal Parseh Ke-

camatan Socah ini harus kem-bali meringkuk dibalik jeruji besi setelah sebelumnya pernah dipenjara atas kasus yang sama. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Koran Madura, ter-dakwa sebelumnya tersandung kasus narkoba di Surabaya be-berapa tahun yang lalu.

“Dulu anak ini pernah kena kasus yang sama di Sura-baya,” jelas JPU Agus Arif, yang turut hadir dalam persi-dangan.

Berdasarkan keterangan hakim dalam persidangan, ter-dakwa ditangkap 30 Desember 2012 lalu di rumahnya. Saat itu, waktu terdakwa tengah tiduran di dalam rumahnya di kawasan Parseh Socah. Polisi menangkap yang bersangku-tan berikut ditemukan pula barang bukti sabu-sabu seber-at 0,25 gram.

Selain itu, diketahui pula bahwa barang bukti dibeli ter-dakwa dari seseorang bernama

Rasyid dengan harga 100 ribu rupiah.

Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun ku-rungan. Namun demikian, Ketua Majelis Hakim, Fajarini yang memimpin persidangan tersebut memvonis terdak-wa dengan 4 tahun penjara ditambah denda sebesar 800 ribu subsider 2 bulan penjara.(dn/rah)

RUMAH SAKIT APUNG. Rumah sakit apung Dotorshare melintas disamping pulau di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Rumah sakit apung swasta pertama di Indonesia tersebut dilengkapi ruang periksa, kamar bedah, kamar rontgen, laboratorium dan ruang rawat pasien yang rencananya akan berlayar dan melakukan pelayanan medis kewilayah-wilayah terpencil di pelosok Indonesia.

GENANGI: Akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bangkalan terutama jalan yang menuju MTs Negeri Bangkalan, SMPN 5 Bangkalan, dan SMAN 2 Bangkalan digenangi air, Selasa (19/3) siang kemarin.

ant/zabur karuru

ori/koran madura

BANGKALAN – Sebanyak 504 pria di Bangkalan memilih Medis Operatif Pria (MOP). Hal itu di-lakukan untuk mengatur tingkat kelahiran anak. MOP merupakan langkah program kelurga beren-cana (KB) yang diterapkan pada kaum pria. Karena jumlah kegagalan kaum ibu yang menjadi aseptor tergolong besar.

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II8 LINTAS MADURA

Mereka sudah membawa surat rekomendasi dari in-stansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan

tetapi, mereka yang tukang becak itu meski membawa su-rat hanyalah suruhan dari para nelayan asal pulau Mandan-

gin Kecamatan Kota Sampang yang setiap harinya membeli solar.

”Saya mau beli, bukan minta. Kalau gak dikasih tutup saja SPBUnya,” teriak salah satu warga yang akan membe-linya, Indra, Selasa (19/03).

Tak hanya itu, belasan warga yang kesal terhadap SPBU tersebut sebelumnya sempat melapor ke DPRD Sampang di Komisi B. Namun lantaran tidak sabar, mereka akhirnya kembali mendata-ngi SPBU untuk mendapatkan kepastian.

Sementara itu pengawas SPBU Junaidi mengatakan un-tuk pembelian bahan bakar so-lar perorangan tidak diperbo-lehkan, kecuali hanya dibatasi 4 jerigen saja setiap hari. “Saya hanya menjalankan prosedur pembelian sesuai aturan. Me-mang saya menjalankan tugas, Pak. Setiap orang hanya em-pat jerigen. Apalagi jatah dari pertamina hanya 8 ribu liter per SPBU," ucapnya.

Ia menambahkan, terka-dang para pembeli solar menggunakan becak dengan membawa jerigen dalam jum-

lah yang tak sesuai aturan. Bahkan, terlalu sering dengan kembali berkali-kali. Namun, jika pembeli solar akan mema-tuhi aturan, pihak SPBU akan melayaninya.

Sementara itu, wakil ketua Komisi B Fathorrohman men-gatakan akan menindaklanjuti laporan warga akan adanya pelarangan pembelian solar. Akan tetapi, pihaknya masih perlu mencari tahu kebe-narannya. ”Kita akan tindak lanjuti dulu, setelah ada ra-pat dengan anggota komisi B," tandasnya. (ryn/msa/rah)

SAMPANG – Sejumlah pengungsi korban konflik SARA Sampang merasa jenuh berada di tempat penam-pungan di GOR Tenis Indoor Wijaya Kusuma Sampang, ka-rena sudah menempati tem-pat pengungsian itu sejak 26 Agustus 2012. Apalagi selama itu hingga sekarang masih be-lum juga menemukan kepas-tian nasibnya dari pemerintah.

Untuk mengusir rasa jenuh, lelaki dewasa biasanya kongkow di sekitar lingkungan GOR. Sedangkan bagi anak-anak sulit melakukan itu.

Meski banyak relawan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan maha-siswa datang menghibur, tetap saja mereka merengek minta pulang ke rumah mereka mas-ing-masing.

Iklil Almilal, salah satu koordinator pengungsi yang juga kakak kandung Tajul Muluk alias Ali Murtadho dan Rois Alhukama mengisahkan bagaimana putra bungsunya, Zainal Abidin (5) terus mera-juk minta kembali pulang ke kampung halamannya.

“Pak, kapan pulang,” kata Iklil menirukan anaknya. Menghadapi rengekan anak kesayangannya itu, Iklil hanya

bisa membujuk anaknya bah-wa mereka harus tabah dan sabar menghadapi cobaan.

Menurut Hertasning Ich-las, Koordinator Tim Advokasi Sampang dari Yayasan Lem-baga Bantuan Hukum Univer-salia (YLBHU), sangat wajar anak-anak menanyakan kapan mereka kembali ke rumahn-ya, sebab sudah terlalu lama mereka mengungsi di penam-pungan GOR Tenis Indoor.

“Jangankan anak-anak, orang dewasa di sana sudah mulai ada saling ketidakper-cayaan. Jika mereka terlalu lama di pengungsian dikha-watirkan akan semakin berba-haya bagi mereka,” ujar Herta saat dihubungi melalui tel-epon selulernya, Selasa (19/3).

Herta menegaskan, kes-ehatan jiwa pengungsi tidak kalah penting ketimbang kes-ehatan fisik mereka. Dia meli-hat para pengungsi sudah le-lah secara fisik dan pikiran.

“Bila tetap dibiarkan berlarut-larut, bisa jadi men-imbulkan depresi berkepan-jangan dan saling curiga antar pengungsi. Kalau sudah be-gitu, ketegangan di antara mereka gampang meletus,” tandasnya.

Anggota Dewan Pertim-

bangan Presiden Bidang Hukum dan Hak Asasi Ma-nusia Albert Hasibuan juga mengakui kemungkinan itu. Dia menyesalkan pemerin-tah daerah selalu memakai pendekatan perbedaan keyakinan buat menuntaskan masalah ini.

“Penyelesaiannya harus

dengan pendekatan hak asasi manusia, karena mereka juga warga negara Indonesia,” ujar Albert.

Dia mengusulkan pen-gungsi bisa dikembalikan ke kampung halaman mereka, bukan dipindah ke tempat lain. Warga kampung juga harus diberikan sosialisasi

tentang sikap toleransi agar bisa menerima perbedaan.

Ketika Albert menengok pengungsi pada akhir Januari lalu, dia mengakui masalah tersebut menjadi sorotan lem-baga asing. Namun dia tidak bisa memastikan kapan para penganut Syiah itu bisa dipu-langkan. (msa/rah)

POLITIK

ORMAWA

KORBAN KONFLIK SARA

SERANGGA

KPU Berencana Undang Pimpinan PBB

KAHMI Madura Berharap Ada Solusi di Kongres HMI

Warga Bertanya Mengapa Dilarang Beli Solar

Pengungsi Mengaku Jenuh di Penampungan

Tomcat Kembali Mewabah di Wilayah Pamekasan

TIDAK PUAS: Para Abang Becak yang telah membawa surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku mengekspresikan ketidakpuasannya ketika pihak SPBU di jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar tidak membolehkan pembelian bahan bakar solar.

ryan hariyanto/koran madura

SUMENEP - Komisi Pe-milihan Umum Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, bakal mengundang pimpi-nan Partai Bulan Bintang dalam sosialisasi tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten pada Kamis (21/3).

Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi men-jelaskan hingga Selasa (19/3) sore, pihaknya belum menerima secara resmi salinan keputusan KPU RI yang menetap-kan PBB sebagai peserta Pemilu 2014.

"Namun, secara infor-mal kami sudah diberitahu oleh KPU Jawa Timur ten-tang masuknya PBB seba-gai peserta Pemilu 2014. Oleh karena itu, kami akan mengundang pimpinan PBB Sumenep dalam so-sialisasi tata cara pencalo-nan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten pada Kamis," ujarnya.

PBB yang semula diny-atakan tidak lolos verifika-si faktual, dipastikan men-jadi peserta Pemilu 2014 setelah upaya bandingnya dimenangkan di Pengadi-lan Tinggi Tata Usaha Ne-gara (PTTUN) beberapa waktu lalu.

Pada Senin (17/3), KPU menindaklanjuti putusan tersebut dengan menerbit-kan Keputusan Nomor 142 Tahun 2013 tentang Pene-tapan PBB sebagai peserta Pemilu 2014.

KPU juga menetap-kan PBB menjadi peserta Pemilu dengan nomor urut 14 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 143 Tahun 2013.

"Dengan demikian, akan ada 11 pimpinan par-tai politik (parpol) yang akan kami undang dalam sosialisasi tata cara pen-calonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten," kata Thoha.

Ia juga mengemuka-kan, sosialisasi tersebut merupakan tahapan awal menjelang masa pendaf-taran calon anggota DPRD kabupaten ke KPU Sume-nep.

"Sesuai jadwal dari KPU RI, masa pendaftaran pencalonan anggota DPRD kota/kabupaten ke KPU setempat pada 9-22 April mendatang. Pada masa itu, pimpinan parpol harus menyerahkan berkas bakal calon anggota DPRD yang akan diusungnya pada Pemilu 2014," ujarnya. (ant/mk)

PAMEKASAN - Korp Alumni HMI (Kahmi) Ma-dura, Jawa Timur, meng-harapkan Kongres ke-28 Himpunan Mahasiswa Is-lam (HMI) di Jakarta bisa menghasilkan rekomendasi yang bersifat solusi ter-hadap persoalan umat dan bangsa.

“Kami berharap reko-mendasi yang dihasilkan Kongres HMI kali ini bisa memberikan sumbangan solutif dalam menyeleas-aikan persoalan umat dan bangsa ini. Apalagi Kon-gres kali ini digelar di saat situasi politik nasional se-dang memanas,” kata juru bicara Kahmi Madura, Azis Maulana, Selasa (19/3) malam.

Azis mengatakan, reko-mendasi yang solutif sangat dibutuhkan, sebagai bentuk realisasi dari tujuan HMI, yakni terwujudnya insan akademis yang bernafaskan Islam, serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan mak-mur yang diridhoi Allah SWT.

Untuk mencapai tujuan itu, kata dia, maka diperlu-kan pola pikir yang matang berdasarkan ketentuan dan garis-garis besar haluan organisasi. Selanjutnya si-kap objektif dengan tetap menjaga independensi or-ganisasi.

“Kalau objektivitas dan sikap independen dikede-pankan, maka saya yakin rekomendasi yang akan dihasilkan nantinya bisa bersifat solutif,” kata Azis Maulana.

Mantan Ketua HMI Cabang Pamekasan ini menjelaskan Kongres ke-28 HMI saat ini memang sedang bersamaan dengan adanya persoalan “politi-sasi hukum” yang dihadapi mantan ketua umum organ-isasi itu.

Akan tetapi, kata Azis Maulana, kurang tepat apa-bila masalah yang menimpa mantan ketua umum HMI itu lalu menjadi landasan kebijakan organisasi, apal-agi menyatakan dukungan.

Hal yang juga perlu

diperhatikan bahwa para aktivis dan mantan ketua umum HMI tidak hanya di partai politik tertentu, teta-pi menyebar ke semua par-tai, seperti Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), PPP dan sejumlah partai politik lainnya.

Dalam bidang pening-katan intelektual kader, Kahmi Madura berharap agar organisasi ini bisa meningkatkan tradisi intelektual dalam pola perkaderan, sebab selain organisasi perjuangan, HMI juga merupakan or-ganisasi kader.

“Akhir-akhir ini tradisi intelektual di HMI cend-erung mulai memudar dan para aktivis HMI lebih banyak yang bersifat prag-matis. Kami berharap pada Kongres kali ini ruh untuk mengembalikan tradisi in-telektual HMI kembali ter-bangun,” kata Azis Maula-na.

Kongres ke-28 HMI di-gelar di Asrama Haji Pon-dok Gede, Jakarta Timur sejak tanggal 15 Maret 2013 dan akan berlangsung hing-ga 20 Maret 2013.

Kongres organisasi ma-hasiswa tertua yang didi-rikan Lafran Pane pada 5 Februari 1947 ini diikuti utusan dari 280 cabang dari seluruh Indonesia, termas-uk perwakilan cabang khu-sus Malaysia.

Berbeda dengan organ-isasi mahasiswa lainnya, HMI merupakan organ-isasi mahasiswa yang in-dependen, bukan berlatar belakang kelompok atau aliran organisasi ke-Islam-an tertentu. Demikian juga dengan afiliasi politik or-ganisasi mahasiswa ini.

Sejumlah mantan ak-tivis HMI bahkan tersebar di sejumlah ormas Islam dan partai politik, seperti Ferry Mursyidan Baldan dan Akbar Tanjung di Partai Golkar, Yusril Ihza Mahendra di Partai Bulan Bintang, serta Anas Ur-baningrum dan Marzuki Alie di Partai Demokrat. (ant/mk)

PAMEKASAN - Serangga tomcat menyerang sebagian warga di Desa Waru, Pame-kasan, Madura, Jawa Timur, dalam sepekan terakhir ini.

Salah satunya seperti yang dialami Hamdi Djibril, warga Desa Waru, Kecamatan Waru, Pamekasan. Pria ini terserang serangga tomcat di bagian wajahnya hingga me-

lepuh.“Saat itu kan saya sedang

cangkruan dengan teman-teman. Tiba-tiba ada binatang yang hinggap di wajah saya dan langsung saya tepis. Tern-yata tomcat dan seketika itu juga terasa panas,” kata Hamdi Dibril, Selasa (19/3).

Hamdi sendiri merupakan satu dari puluhan warga Desa

Waru, Kecamatan Waru, Pame-kasan yang terserang serangka tomcat. Sebagaimana dirinya, warga yang terserang tomcat itu menderita seperti luka ba-kar.

“Rasanya panas seperti terbakar mas. Makanya wajah saya ini melepuh,” kata sem-bari menunjuk pada wajahnya yang terserang serang tomcat

itu.Jenis serangga ini biasan-

ya menjelang hingga musim panen padi setesai. Serangka tomcat merupakan sejenis predator serangga pema-kan hama padi. Sehingga jika musim panen selesai, jenis serangga ini banyak meny-erang warga.

Selain di Kecamatan Waru,

warga Kota Pamekasan dan warga Kecamatan Pademawu juga banyak yang terserang serangga tomcat.

Bahkan di Pamekasan, jenis serangga ini mulai masuk kota, seperti di area monumen Arek Lancor di perkantoran pemerintahan di Pamekasan, seperti pemkab dan kantor DPRD Pamekasan. (ant/mk)

SAMPANG – Sikap tegas petugas SPBU yang mela-rang pelanggannya membeli bahan bakar solar membuat belasan warga tidak puas. Sikap tidak puas para pembeli yang gagal mendapatkan solar itu diwujudkan dengan membanting puluhan jer-igen yang dibawanya jauh-jauh dari rumah. Peri-stiwa ini terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Sampang.

JENUH: Seorang Ibu sedang menyuapi nasi terhadap anaknya merasa jenuh berada di tempat penampungan.mahardika surya abrianto/koran madura

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II 9MALANG

PRO DUTA MENANG. Pesepakbola Pro Duta FC Gozali Siregar (kiri) berebut bola dengan pesepakbola Arema Malang FC Tomi Zailani (kanan) pada pertandingan kompetisi Liga Prima Indonesia (LPI) 2013/2014 di Stadion Baharuddin Siregar Lubuk Pakam, Kab Deli Serdang, Sumut. Pro Duta berhasil mengalahkan Arema Malang dengan skor 2-0.

Persema Tuntut Kejelasan LPIS Terkait Kompetisi LPI

Asisten manajer Persema Dito Arief di Malang, jatim, Selasa mengaku, manaje-men juga minta penjelasan dari LPIS terkait kuota empat klub dari LPI yang nantinya bergabung dengan kompetisi tertinggi di Tanah Air musim depan.

“Jika empat klub yang akan ikut kompetisi musim depan itu sudah ada kepastian dan Persema tidak termasuk di dalamnya, maka secara oto-matis Persema akan berhenti dari kompetisi LPI musim ini, sebab tidak ada artinya lagi karena tidak akan bisa masuk kompetisi musim depan, mes-ki berprestasi cukup bagus,” tegas Dito.

Akan berbeda kondisinya jika empat klub yang nantinya bisa ikut kompetisi tertinggi di Tanah Air itu kalau diambil

dari empat klub terbaik pada akhir klasemen kompetisi LPI. Sehingga, manajemen masih memiliki harapan untuk mengejar posisi empat terbaik tersebut.

Untuk mempertanya-kan keseriusan LPIS dalam menggelar kelanjutan kom-petisi musim ini yang masih baru berjalan itu, kata Dito, perwakilan manajemen Perse-ma sudah ke Jakarta.

Jika PT LPIS sendiri sudah tidak serius mengelola kom-petisi LPI musim ini, tegasnya, tentu akan berdampak ter-hadap keseriusan klub peserta LPI. “Oleh karena itu kami in-gin kejelasan dari PT LPIS se-laku penyelenggara kompetisi LPI,” tandasnya.

Penyatuan kompetisi di Tanah Air yang dihasilkan dari kongres luar biasa (KLB) PSSI

di Jakarta, Minggu lalu me-mutuskan akan diikuti oleh 22 klub dari LPI dan Liga Super Indonesia (LSI). 18 klub dari kompetisi LSI dan empat klub dari LPI.

Dari tiga klub yang ada di Malang, yakni Arema Indone-sia yang berlaga di ajang LSI, Persema dan Arema Indonesia LPI. KLB PSSI memutuskan Arema Indonesia dari LSI yang bakal bersaing dalam kom-petisi tertinggi di Tanah Air musim depan.

Akibat dari keputusan KLB PSSI yang tidak men-cantumkan Persema sebagai salah satu klub yang masuk dalam kompetisi tertinggi musim depan, maka para pe-main tim berjuluk “Bledek Biru” itu diliburkan dari latihan karena manajemen akan berkonsentrasi mengu-rus kelanjutan kompetisi LPI musim ini dengan mendata-ngi PT LPIS.

Dua musim kompetisi se-belumnya, Persema berlaga di ajang kompetisi tertinggi yang diselenggarakan oleh PSSI

Nurdin Halid. Namun, menjel-ang laga kelima Persema yang menghadapi Arema Indonesia, Persema justru hengkang dari kompetisi itu dan memilih berlabuh di kompetisi LPI yang digagas oleh Ketua PSSI yang baru Johar Arifin Husien.

Selain Persema, ada dua klub lagi yang menyeberang ke LPI, yakni Persibo Bojon-egoro dan Semen Padang.

Setelah digelar Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang pada 30-31 Ma-ret 2010 dan restrukturisasi kepengurusan di tubuh PSSI, akhirnya PSSI membentuk kompetisi LPI dengan dana klub yang ditanggung oleh konsorsium PT LPIS, sehing-ga tidak lagi mengandalkan dana dari APBD.

Karena adanya kompetisi LPI tersebut, sejumlah klub di Tanah Air terbelah menjadi dua, seperti Persija Jakarta, Arema Indonesia, Persebaya Surabaya, dan PSMS Medan.

Klub-klub yang terbelah menjadi dua itu, ada yang

tetap melanjutkan kompetisi yang sudah berjalan di bawah naungan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) dengan nama LSI yang diket-uai oleh La Nyala dan LPI di bawah naungan konsorsium.

Sementara klub-klub lama banyak yang tetap bertahan di kompetisi LSI, bahkan klub-klub besar, seperti Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, Persib Bandung, Persija Jakarta yang diperkuat pemain lama, Per-sisam Samarinda, Persela La-mongan, Persiwa Wamena serta Persidafon Dafonsoro.

Sedangkan kompetisi LPI lebih banyak dihuni oleh klub-klub baru, disamping klub yang keluar dari LSI serta klub yang terbelah menjadi dua, seperti Persebaya 1927, PSMS Medan, Persija Jakarta dan Arema Indonesia.

Klub-klub baru tersebut langsung berkompetisi di LPI yang juga dianggap sebagai kompetisi tertinggi di Indo-nesia yang sah karena diakui oleh PSSI, AFC maupun FIFA.(ant/rah)

MALANG - Manajemen Persema menuntut kejela-san dari PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) selaku operator kompetisi Liga Primer Indonesia, terkait kelanjutan kompetisi LPI yang saat ini jeda pertandingan.

Pemkot Malang Gratiskan Biaya KB Vasektomi

KPU Kota Malang Minim Sosialisasi Pilkada

Pemkab Malang Bidik Adipura Kencana Untuk Kepanjen

DBD Renggut Nyawa Delapan Warga

KELUARGA BERENCANA

WALI KOTA

PENGHARGAAN DEMAM BERDARAH

MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, menggratiskan biaya pema-sangan alat kontrasepsi yang menggunakan metode ope-rasi pria atau vasektomi.

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pember-dayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Budi Herwanto, Selasa, mengatakan, peng-gratisan biaya keluarga ber-encana (KB) metode operasi pria (MOP) itu tidak lain un-tuk menarik minat kaum pria agar mau ber-KB.

“Kaum pria bisa meng-gantikan peran istri untuk ber-KB, bahkan metode vasektomi ini caranya juga mudah dan cepat, sehingga pria yang ingin ber-KB tidak perlu khawatir. Apalagi, pro-gram ini tidak dipungut bi-aya,” tegas Budi Herwanto.

Untuk bisa meman-faatkan program KB MOP secara gratis tersebut, ka-tanya, calon akseptor cukup berkoordiansi dengan petu-gas KB di kelurahan masing-masing dan calon akseptor tinggal menunggu pelaksan-aan operasinya.

Ia mengatakan, un-tuk meningkatkan animo kaum pria dalam ber-KB, pihaknya secara kontinyu dan intensif melakukan so-sialisasi dengan melibatkan berbagai pihak, salah satu-nya adalah PKK. “Sosialisasi terus kami lakukan agar ke depan ber-KB bisa menjadi gaya hidup kaum pria,” tan-dasnya.

Secara umum, kata Budi, untuk menambah jumlah akseptor guna menekan an-gka kelahiran dan pertam-

bahan penduduk, pihaknya juga telah mengenalkan ber-bagai program, di antaranya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta meng-galakkan klinik KB pemerin-tah maupun swasta.

Selain itu, upaya yang dilakukan BKBPM adalah menyediakan mobil unit pe-layanan (Muyan) yang siap melayani KB masyarakat di wilayah kelurahan. Artinya, petugas jemput bola agar warga lebih mudah menda-patkan layanan secara mak-simal.

Menurut Budi, dengan adanya Muyan tersebut warga yang ingin ber-KB jenis apapun, seperti implat (susuk), IUD (spiral), suntik, metode operasi pria (MOP) maupun metode operasi wanita (steril) tidak perlu lagi susah-susah datang ke rumah sakit atau klinik.

Mereka, lanjutnya, bisa memasang KB jenis apapun di mobil KB Muyan yang juga dilengkapi dengan obgin bed untuk operasi. Apalagi, mo-bil KB Muyan itu juga berke-liling ke 57 kelurahan yang ada di kota itu secara bergilir, sehingga tidak ada wilayah yang terlewatkan.

Jumlah akseptor KB baru di Kota Malang tahun lalu, untuk jenis susuk mencapai 1.013 orang, pil sebanyak 1.246 orang, kondom 292 orang, metode operasi pria atau vasektomi 42 orang. Sedangkan IUD (spiral) mencapai 3.994 orang, me-tode operasi wanita atau tubektomi 1.004 orang ser-ta suntik sebanyak 8.376 orang. (ant/rah)

MALANG - Komisi Pe-milihan Umum (KPU) Kota Malang, Jawa Timur, dinilai sejumlah ketua DPC parpol pengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota masih minim dalam sosial-isasi pemilihan kepala dae-rah (Pilkada), 23 Mei nanti.

Ketua Plh DPC PDIP Kota Malang Eddy Rumpoko di Malang, Selasa, men-gaku pihaknya khawatir jika masyarakat termasuk pen-dukung pasangan Sri Rah-ayu-Priyatmoko Oeotomo (SR-MK) yang diusung PDIP tidak tahu cara mengguna-kan hak suaranya.

“Sangat disayangkan kalau sampai banyak warga yang tidak tahu akibat min-imnya sosialisasi. Minimnya sosialisasi ini akan berimbas pada tingginya suara tidak sah,” ujar Eddy yang juga Wali Kota Batu tersebut.

Padahal, lanjutnya, angga-ran untuk pelaksanaan Pilka-da Kota Malang yang dikucur-kan dari APBD cukup besar. Anggaran untuk pilkada yang digelar 23 Mei itu sebesar Rp22 miliar, dengan rincian Rp18 miliar dikucurkan pada tahap pertama dan Rp5 mil-iar lainnya akan dicairkan jika ada putaran kedua.

Eddy berharap, KPU mel-akukan sosialisasi secara mak-simal guna mengantisipasi tingginya suara tidak sah. So-sialisasi itu meliputi bagaima-na cara mencoblos, persiapan sebelum menggunakan hak suara, dan jadwal pelaksanaan pilkada.

Selama dirinya dan tim sukses SR-MK turun ke warga, banyak warga yang tidak tahu bagaimana cara dan kapan pelaksanaan pencoblosan. “Se-lama ini mereka hanya tahu figur calon wali kota dan wakil wali kota, tapi mereka tidak tahu kapan pelaksanaan pen-coblosannya,” tegasnya.

Kondisi itu, tegasnya, dis-ebabkan oleh minimnya so-sialisasi dari KPU, padahal, KPU harus berupaya menekan angka golongan putih (golput) dan meningkatkan partisi-pasi masyarakat dalam pesta

demokrasi lima tahunan terse-but.

Senada dengan Eddy Rumpoko, Ketua DPC PAN Kota Malang Lookh Mahfudz juga mengeluhkan minimnya sosialisasi penyelenggaraan pilkada dari KPU.

Menurut dia, minimnya sosialisasi tersebut tidak hanya berdampak pada min-imnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, namun juga membuka peluang adanya gugatan hukum dari masing-masing calon.

“Minimnya sosialisasi yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, itu sama saja dengan mencederai proses demokrasi serta hak-hak rakyat,” tandas Lookh yang juga anggota DPRD Kota Malang itu.

Menanggapi hal itu Ketua KPU Kota Malang Hendry ST mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait proses, tahapan dan pelaksan-aan pilkada, baik yang dike-mas dalam deklarasi pemilu damai maupun pawai.

“Memang, untuk cara-cara pencoblosan, kami masih menunggu penetapan pasangan calon pada 1 April mendatang, sebab bentuk surat suara akan banyak dipengaruhi oleh jumlah pa-sangan calon,” kata Hendry, menambahkan.

Saat ini, ada enam pasan-gan calon yang berkas-berkas pendaftarannya masih dalam proses verifikasi, termasuk harta kekayaan yang dimiliki calon serta hasil tes kesehatan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di RSSA Malang.

Keenam pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU itu adalah pasangan Dwi Cahyono-Muhammad Nurud-din (perseorangan), Ahmad Mujais-Yunar Mulya (perse-orangan), Heri Puji Utami-Sofyan Edy Jarwoko (Partai Golkar-PAN).

Selain itu juga ada pasan-gan Agus Dono-Arif HS (Par-tai Demokrat-PKS), Moch Anton-Sutiaji (PKB-Gerin-dra) serta pasangan Sri Ra-hayu-Priyaktmoko Oetomo (PDIP). (ant/rah)

MALANG - Pemerintah Ka-bupaten Malang, Jawa Timur, membidik Piala Adipura Ken-cana bagi Kepanjen untuk kat-egori kota kecil karena sudah lima kali berturut-turut men-yabet penghargaan Adipura.

“Setelah lima kali bertu-rut-turut meraih penghargaan Adipura untuk kategori kota kecil, sekarang sudah wak-tunya dan kami yakin akan mampu mendapatkan Adipura Kencana,” kata Bupati Malang Rendra Kresna di Malang, Se-lasa.

Untuk mewujudkan Ad-ipura Kencana tersebut, lan-jut Rendra, pihaknya secara berkelanjutan menginten-sifkan program Jumat Bersih, khususnya di wilayah Kepan-jen, sehingga di wilayah itu akan tercipta kebersihan, keindahan, dan kenyamanan.

Menurut Rendra, tiga item tersebut, yakni kebersihan, keindahan dan kenyamanan, akan mampu melahirkan lingkungan yang benar-benar memenuhi kriteria Adipura Kencana, apalagi saat ini juga telah didukung dengan akses masyarakat yang cukup me-madai.

Selain mengintensifkan program Jumat Bersih, ka-

tanya, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga harus bertanggung jawab ter-hadap upaya Pemkab Malang utnuk meraih Adipura Ken-cana tersebut.

Ia mencontohkan, Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk mengawasi marka jalan, zona aman sekolah, traf-fic light serta memastikan jika trotoar yang ada benar-benar digunakan untuk para pejalan kaki karena itu menjadi salah satu penilain dan mendapat-kan poin.

Menyinggung penilaian Adipura yang dilakukan oleh tim penilai, Rendra mengata-kan, kemungkinan besar April

mendatang. Oleh karena itu, semua aspek yang akan dinilai terus dibenahi.

Rendra mengaku, ada be-berapa kota yang menjadi pe-saing berat Kota Kepanjen un-tuk meraih Adipura Kencana, di antaranya adalah Tuban yang sudah melakukan persia-pan sejak lama.

“Dengan bekal lima kali berturut-turut menyabet penghargaan Adipura ini, kami yakin bisa. Namun, bagi kami ada yang lebih penting lagi, yakni kebersihan bukan hanya untuk meraih piala, tapi sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat,” ujarnya.

Kecamatan Kepanjen dis-iapkan untuk menjadi ibu kota bagi Kabupaten Malang, bah-kan dua bulan mendatang ru-mah dinas bupati dan kantor Pemkab Malang sudah pindah ke Kepanjen, yang sebelumnya berada di Jalan KH Agus Salim Kota Malang.

Saat ini, sejumlah SKPD, gedung DPRD, kantor Wakil Bupati, dan kantor Muspida juga sudah berada di Kepan-jen, seperti kantor Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan, Pen-gadilan Agama serta Polres. Sedangkan Kodim masih be-rada di Kota Malang. (ant/rah)

Setelah lima kali berturut-turut meraih penghargaan Adipura untuk kategori kota

kecil, sekarang sudah waktunya dan kami yakin akan mampu

mendapatkan Adipura Kencana

MALANG - Serangan pen-yakit demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, selama Januari hingga Maret 2013 telah me-renggut nyawa delapan warga setempat.

Menurut Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Bina-tang Dinas Kesehatan Kabu-paten Malang Lulus Condro Trikoratno di Malang, Selasa, mengatakan selama Januari hingga Maret 2013, warga yang terserang DBD di Kabu-paten Malang sudah menca-pai 394 jiwa.

“Bahkan, untuk bulan Ma-ret saja mencapai 127 jiwa. Dan selama tiga bulan terakhir ini sudah delapan nyawa melayang karena DBD,” katanya.

Wilayah endemis DBD di Kabupaten Malang, di anta-ranya Kecamatan Lawang, Wagir, Singosari, Pakis, Turen, Kepanjen, dan Bululawang.

Delapan warga yang men-inggal akibat DBD tersebut, adalah warga Kecamatan Turen, Tajinan, Sumberpu-cung, dan Kepanjen.

Warga yang meninggal tersebut, umumnya terlambat dibawa ke rumah sakit sehing-

ga terlambat mendapatkan pertolongan.

Lulus mengatakan agar DBD tidak menyebar luas, pihaknya telah melakukan pemberantasan jentik ny-amuk Aedes Aegypti dengan pengasapan (fogging) di se-jumlah wilayah yang wargan-ya ditemukan terserang DBD.

Menurut dia, jika kondisi cuaca masih terus seperti saat ini yang kadang hujan kadang tidak, serangan nyamuk DBD harus diwaspadai.

Oleh karena itu, katanya, masyarakat harus ekstra was-pada dengan cara mengecek kondisi lingkungan sekelil-ingnya.

“Akan lebih bagus lagi, ada atau tidak nyamuk di tempat-tempat penampungan air harus tetap dikuras dan diberi serbuk abate sebagai antisipasi,” kata Lulus.

Meningkatnya jumlah penderita DBD tersebut tidak menutup kemungkinan se-bagai siklus lima tahunan, sebab pada 2012 jumlah penderita DBD di Kabupaten Malang mencapai 173 jiwa dan lima tahun lalu atau 2008 mencapai 1.000 jiwa lebih. (ant/rah)

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II10 LINTAS JATIM

Kepada kedua pejabat tersebut, para pedagang ‘curhat’ tentang rasa kasihan mereka terhadap para kon-sumen yang harus mengelu-arkan uang lebih untuk mem-beli komoditi tersebut.

Merespon keluhan terse-but, Mendag mengatakan pemerintah masih terus men-gupayakan langkah-langkah strategis dalam proses stabi-lisasi harga bawang, khususn-ya bawang putih yang naik signifikan beberapa minggu terakhir. Ia menjelaskan, ke-naikan harga bawang putih terjadi karena menurun-nya pasokan akibat beberapa kontainer yang membawa bawang putih impor tertahan di sejumlah pelabuhan. Ter-tahannya kontainer bawang ini disebabkan masalah dalam pengurusan dokumen izin im-por. Sementara kenaikan harga bawang merah sendiri lebih disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung.

“Untuk mengatasi ket-erlambatan pendistribusian bawang putih ke pasar, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (ke-mentan) untuk mempercepat penerbitan Rekomendasi Im-por Holtikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) sebagai persyaratan izin im-por produk holtikultura. Se-bagai upaya stabilitasi harga, kami akan terus menginten-sifkan pemantauan harga pangan pokok dengan mel-

akukan kunjungan kerja baik ke pasar induk maupun pasar tradisional, khususnya untuk melakukan pengecekan ter-hadap perkembangan harga bawang putih dan merah,” kata dia seraya menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam men-gantisipasi kenaikan harga.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo yang turut mendampingi men-gatakan, sidak pasar ini dilaku-kan untuk mempercepat pros-es stabilisasi harga bawang di pasaran. Terbukti, klaimnya,

harga bawang putih di sejum-lah daerah mulai menurun.

“Untuk bawang putih jenis sincau yang pada minggu lalu berada di kisaran harga Rp. 65.000 turun menjadi Rp. 35.000 hingga Rp. 45.000. Se-dangkan untuk jenis cuting turun Rp. 10.000 hingga men-jadi Rp. 55.000 per kg. Namun, harga bawang merah masih bertahan dikisaran Rp. 45.000 per kg,” papar Pakde Karwo.

Dalam pertemuannya dengan para pedagang, tak lupa Soekarwo berpesan agar mereka tidak perlu khawatir mengenai kenaikan harga komoditas bawang putih dan bawang merah. Hal ini lan-taran pemerintah telah me-miliki langkah kongkrit guna menstabilkan harga. Selain itu, pedagang juga diminta agar tidak mengambil keun-tungan dari kondisi tersebut.

“Insyallah harga akan segera turun dan kembali nor-

mal dalam waktu dekat, para pedagang diharapkan agar jangan memanfaatkan kead-aan dengan mengambil keun-tungan banyak. Kasihan kon-sumen,” ujar dia yang segera diamini para pedagang.Tinjau Pelabuhan

Usai melakukan sidak pasar, Mendag dan Guber-nur Jatim langsung menuju Pelabuhan Tanjung Perak guna melakukan inspeksi di Pelabuhan terbesar di In-donesia bagian timur ini. Kunjungan tersebut, diawali dengan konsolidasi kepada pihak pelabuhan mengenai percepatan perijinan.

Menurut Gita Wirjawan, pihaknya berkeinginan men-erapkan pelayanan perijinan satu atap di pelabuhan. Ini agar distribusi barang khu-susnya hortikultura yang ber-sandar di pelabuhan bisa lebih cepat. Karena pengurusan ad-ministrasinya tidak lama, bisa

selesai di satu tempat dengan waktu yang lebih cepat.

“Dengan begitu keterlam-batan distribusi barang, teru-tama hortikultura tidak akan mengalami keterlambatan seperti kejadian bawang putih ini hanya karena proses administrasi,” ujar Gita.

Gubernur Jatim, Soekar-wo turut pula menanggapi masalah sistem pelayanan satu atap pelabuhan ini. De-ngan sistem pelayanan satu atap pelabuhan ini, tambah dia, akan mempermudah administrasi bagi importir dalam mendistribusikan ba-rang. Soekarwo berharap agar persoalan administrasi tidak dijadikan masalah ka-rena hal ini menyangkut persoalan banyak orang. Apa-bila pemerintah pusat sudah memberikan keputusan un-tuk memberikan pelayanan satu atap, katanya, berarti harus segera dilaksanakan.

”Dengan terjadinya ke-naikan harga bawang putih karena permasalahan admin-istrasi, yang dirugikan ada-lah masyarakat miskin. Bagi orang kaya tidak terasa, akan tetapi bagi orang miskin in-flasi tersebut sangat terasa,” tegas pria yang akrab disapa Pakde itu.

Masyarakat Jatim banyak yang mempertanyakan kondisi barang yang saat ini mudah diperoleh mengapa justru ter-jadi kenaikan harga. “Perlu kerjasama dari berbagai pihak baik bea cukai, importir, ke-polisian dan masyarakat agar terjadi kondisi yang stabil. Oleh sebab itu, hal yang mu-dah jangan dipersulit, karena menyangkut kebutuhan orang banyak. Sistem pelayanan satu atap jadi solusi utama dan harus dikoordinasikan dengan benar,” jelas ia. (neu/han)

Gubernur Jatim dan Mendag Klaim Harga Bawang TurunMendag Akan Pantau Harga Pangan PokokSURABAYA – Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia Gita Wirjawan dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Selasa (19/3) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Wonokromo Surabaya sebagai respon atas melambungnya harga bawang, khususnya bawang putih, di sejum-lah daerah, di Jawa Timur.

SURABAYA – Drama politik terkait pemecatan Wisnu Ward-hana (WW) dari Partai Demokrat dan rencana reposisi dirinya dari Ketua Dewan Perwakilan Raky-at Daerah (DPRD) Kota Sura-

baya, semakin menuju titik klimaks. Karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Par-tai Demokrat (PD), telah resmi mengeluarkan Su-rat Keputusan (SK) peme-

catan dirinya dan salah satu koleganya, Agus Santoso,

yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD

Surabaya. Itu artinya, karir poli-tik kedua kader PD Kota Sura-baya ini segera berakhir alias tamat.

DPP PD mengeluarkan tiga SK. SK yang Pertama berisi

tentang pemberhentian WW dari keang-

gotaan PD, dengan kop surat No-mor 52/SK/D P P . P D /

III/2013. SK yang kedua berisi tentang pemberhentian Agus Santoso dari keanggotaan Partai Demokrat, dengan kop surat No-mor 53/SK/DPP.PD/III/2013. Dan SK yang terakhir atau yang ketiga berisi tentang Pergantian Unsur Pimpinan Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dari Wishnu Wardhana ke Moch. Mahmud, dengan kop surat Nomor 55/SK/DPP.PD/III/2013.

Ketiga SK DPP PD ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Max Sopacua dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Edhie Baskoro Yudhoyono.

Menanggapi SK tersebut, WW kembali menebar ancaman. Salah satunya dengan mengan-cam ketua Dewan Pimpinan Dae-rah (DPD) PD Jawa Timur (Jatim) Soekarwo. Dirinya mengancam akan menyeret gubernur Jatim tersebut ke jalur hukum, jika Soekarwo menyetujui reposisi di-rinya dan melantik Ketua DPRD Surabaya yang baru.

“Saya akan penjarakan Pa-

kde Karwo (panggilan Soekar-wo), kalau nanti dia menyetujui pemecatan saya. Ke mana pun akan saya buru. Saya yakin bisa menang lawan Pakde, karena pemecatan saya dari Ketua DPRD Surabaya melanggar undang-un-dang dan Peraturan Pemerintah (PP),” tegas dia. Selasa (19/3).

Dirinya juga menambahkan, SK DPP PD tersebut tidak akan berlaku jika masuk di ranah lem-baga parlemen. “Setiap huruf dalam SK itu tidak sah di dalam lembaga dewan, apalagi hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekjen (Sekretaris Jenderal) PD saja,” papar dia.

Menurutnya, untuk urusan internal parpol, terkait dengan pemecatan dirinya, bukan suatu persoalan, tetapi ketika keluar dari internal parpol dan atau masuk ke ranah lembaga dewan, pemecatan itu akan berhadapan dengan UU dan PP.

“Makanya, kalau sampai SK itu dikirim ke sini akan saya masukkan kotak, bahkan kalau diperlukan akan saya bakar,” ujar dia.

Terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dise-

butkan di salah satu SK DPP PD, WW mengancam akan menggu-gat Ketua DPD Jatim Soekarwo. Diriya akan menggugat Guber-nur Jatim, jika sampai mereko-mendasikan PAW tanpa mele-wati pimpinan dewan.

“Pemberhentian Ketua De-wan harus lewat Pimpinan De-wan, jadi tidak bisa langsung oleh Gubernur. Jika Pakde Kar-wo nekat, akan saya gugat dan kejar terus hingga masuk pen-jara. Itu target saya,” ancam dia.

Ketika disinggung terkait dengan ditunjuknya Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Moch. Machmud sebagai penggantin-ya. WW menjawab sambil terta-wa. “Selama ini Mahcmud diam saja karena masih bisa berpikir. Tapi kalau dia sudah tak bisa berpikir akan out (keluar) dari sini. Biar dia jadi Ketua DPRD Partai Demokrat,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Moch. Mach-mud, yang ditunjuk DPP PD seba-gai pengganti WW untuk duduk di kursi Ketua DPRD Surabaya, mengaku siap menjalankan per-intah dan instruksi DPP PD, asal-kan sesuai denga prosedur dan

mekanisme yang berlaku. Bahkan dirinya menghimbau kepada WW untuk bias lapang dada meneri-ma kenyataan ini.

“Isi surat itu kan sudah je-las. Saya anggap pak WW orang pintar dan mengerti. Kita tunggu mekanisme yang sudah disiapkan partai,” ungkap dia.

Dirinya juga menghimbau kepada kader PD yang duduk se-bagai legislator di DPRD Sura-baya, untuk siap melaksanakan intsruksi partai. “Ini perintah Partai, harus dilaksanakan,” te-gas dia. Seraya menambahkan jika pihaknya sudah siap de-ngan apapun yang akan terjadi. “Dan yang pasti DPC dan DPD sudah menyiapkan langkah jika nantinya ada perlawanan dari WW”, ujar dia.

Sayangnya dirinya enggan berkomentar ketika disinggung reaksi dingin dari F-DP, yang terkesan diam menyikapi SK DPP PD. “kalau soal itu, tanyakan langsung ke Ketua Fraksi (Irwan-to Limantoro),” pungkas dia.

Meskipun DPP PD sudah mengeluarkan SK resmi. WW masih langgeng duduk di kursi Ketua DPRD Surabaya. (wan/ara)

Karir Politik Wisnu Wardhana Terhenti

SURABAYA - Pemerintah pusat berjanji akan memban-tu pemkot Surabaya dalam upaya menutup 3 lokalisasi yakni Klakah Rejo, Seme-mi dan Tambak Asri dalam waktu dekat. Saat melaku-kan sosialisasi pengentasan Wanita Tuna Susila (WTS) di Surabaya, Selasa (19/3), Di-rektorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemen-terian Sosial (Kemensos) RI melalui Direkturnya, Sony Manalu menyatakan kesia-pannya membantu pemda di Jawa Timur yang memiliki keinginan yang sama dengan memberikan bantuan bimb-ingan sosial, keterampilan, modal usaha hingga pemu-langan para WTS.

“Kemensos telah meny-iapkan anggaran untuk bim-sos dan keterampilan sebesar Rp 1 juta per orang. Semen-tara untuk bantuan modal usaha sekitar Rp 3 hingga 5 juta per orang,” papar Sonny.

Diungkapkan Sonny, pro-gram pengentasan WTS di Kota Surabaya menjadi tu-juan utama dalam prioritas penanganan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Reha-bilitasi Sosial Tuna Sosial Ke-menterian Sosial (Kemensos) RI akan melakukan penga-wasan ketat terhadap pelak-sanaan dan penyaluran ang-garan bantuan.

“Jika di Surabaya ada 100 WTS, maka kami harus me-nerima 100 berita acara. Ke-

betulan di tiga lokalisasi yang rencananya akan ditutup ini,

diketahui jumlah WTS se-banyak 771 orang,” katanya seraya menerangkan bahwa bantuan ini tergantung ke-mampuan anggaran yang disediakan pemda setempat.

“Artinya jika Pemprov atau Pemkot/Pemkab se-tempat menyediakan dana program untuk minimalisir WTS, Kemensos RI dan me-mantau perkembangannya. Kami juga akan menunjuk lembaga kemasyarakatan ter-tentu untuk membantu men-gawal penyaluran dana ini,” tambah Sonny. Jadi pihaknya akan mengupayakan ban-tuan tersebut benar-benar tersalurkan dan tidak ada pemangkasan dari oknum-oknum tertentu.

Sony menegaskan jika ditemukan WTS tidak terima bantuan sesuai anggaran yang ditentukan. Dianjurkan agar penerima bantuan untuk segera melayangkan gugatan dan mengadukan persoalan itu ke pusat.

Selain itu, pihaknya akan menerjunkan orang untuk melakukan investigasi lang-sung. Jika benar dana itu dipangkas oknum tertentu, pihaknya tak segan mereko-mendasikan oknum peman-gkas untuk diberikan sanksi hukum. “Kalaupun ada dari jajaran staf direktorat reha-bilitasi melakukan peman-gkasan anggaran maka saya siap mundur dari jabatan,” tegas dia. (neu/han)

Kemensos Mendukung Penutupan Seluruh LokalisasiLOKALISASI

Kemensos telah menyiapkan anggaran

untuk bimsos dan keterampilan sebesar Rp 1 juta per orang.

Sementara untuk bantuan modal usaha sekitar Rp 3 hingga 5

juta per orang

Sonny ManaluDirjen Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos

SURABAYA - Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sura-baya Utara Jalan Gemblongan No. 64 Surabaya, dibobol seorang pencuri. Sontak kejadian tersebut membuat seluruh pegawai kantor geger. Pasalnya, dari kejadian tersebut, sejumlah aset milik karyawan raib dari laci tempat kerjanya.

Seorang juru parkir, yang tidak berkenan diketahui naman-ya, menyatakan kejadian terjadi sekitar pukul 04.00 dini hari. Namun, ia tidak berkenan menerka-nerka berapa pelaku pencu-rian tersebut. Hanya saja, ia membenarkan adanya kehilangan di tempat tersebut. “Memang kemalingan, mas. Namun, saya tidak tahu jumlah total dan barang apa saja yang kemalingan. Coba, tanya satpam saja,” ujarnya kepada Koran Madura, kema-rin Selasa (19/3).

Kendati demikian, ketika wartawan mencoba untuk masuk melihat tempat kejadian perkara, bagian security (satpam, red) kantor PLN Gemblongan menyatakan tidak adanya kemalin-gan. Padahal, fakta yang ada sejumlah aparat kepolisian dari Satreskrim Polsek Bubutan beserta Tim K9 dan identifikasi Polrestabes sedang melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP).

“Tidak ada kejadian apapun, mas. Silahkan di luar saja,” kelit seorang satpam.

Ditemui di TKP seusai penyelidikan, Kapolsek Bubutan Komisaris (Pol) Suryo Hapsoro menjelaskan, kejadian pem-bobolan terjadi sekitar pukul 05.30, dan pihak Polsek menerima laporan sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian dilakukan koordi-nasi dengan tim identifikasi dan dilakukan proses penyelidikan.

“Kejadian sekitar pukul 05.30 wib, situasi di lantai 1 dan lantai 2 yang disatroni pelaku. Brankas tidak apa-apa hanya membongkar laci-laci karyawan,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, kasus pencurian tersebut dike-tahui pertama kali oleh petugas cleaning service sekitar pukul 05.30 wib. Sewaktu membuka pintu ruangan jaringan di Lantai 1, kata dia, dilakukan pemeriksaan, didapati barang-barang hilang, berupa sebuah laptop, uang senilai Rp. 25.000.000,-. Se-dangkan lantai 2 ditemukan barang-barang yang diduga milik pelaku, yakni sebuah laptop, sebuah tas warna hitam, topi dan sebuah HP.

“Pelaku yang seorang karena tidak dapat menurunkan Lap-top, ia (pelaku, red) hanya menggondol uang puluhan juta milik karyawan,” terang Suryo.

Mengenai kejadian itu, lanjut Suryo, diketahui beberapa barang di meja bergeser dan ditemukan barang yang berada di sebelah kamar mandi dan masih didatakan total kehilangannya. Sedangkan mengenai pelaku, kata dia, dipastikan dilakukan satu orang. Sebab, barang berupa Laptop yang berada di lantai satu tidak bisa dibawa kabur, sehingga ditaruh di lantai dua.

“Dilakukan oleh satu orang, sebab mau keluar lewat jendela untuk menurunkan laptop tidak bisa dan membiarkannya di lantai 2,” ungkapnya.

Ditemui di tempat terpisah, seorang karyawan yang menjadi korban, Denis menyatakan, dirinya kehilangan uang sejumlah Rp. 25 juta. Uang tersebut, kata dia, disimpan d isebuah laci yang saat hilang kondisi engsel dan skrupnya rusak.

“Iya saya kehilangan uang Rp. 25 juta, saya taruh di laci kerja. Dan uang tersebut sebetulnya digunakan untuk renovasi rumah saya,” terang Denis ketika ditemui di Mapolsek Bubutan.

Denis menambahkan, rupanya, bukan hanya dirinya yang kehilangan. Namun, dua orang karyawan lain pun kehilangan uang senilai Rp. 2,5 juta dan beberapa uang Ringgit.

“Saya kehilangan di lantai 1 kehilangan 25 juta, bu Endang 2,5 juta dan seorang pegawai lagi berupa uang puluhan Ringgit yang totalnya rupiahnya saya tidak tahu,” jelasnya.

Dari kejadian tersebut, pihak Unit Reskrim Polsek Bubu-tan beserta dengan unit Resmob Polrestabes Surabaya telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan tengah dilakukan pengejaran. (mag/han/dar)

PENCURIAN. Keadaan kantor PLN Surabaya Utara yang dibobol maling, wartawan dilarang mengambil gambar TKP.

PENCURIAN

Pencuri Bobol Kantor Cabang PLN

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II 11

SIDOARJO - Lantaran nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api (KA), M Saddam Husain (19) dan M Dwi Priambodo (17) kedua warga Desa Ental Sewu Kecamatan Buduran Sidoarjo, tewas dengan kondisi men-genaskan. Kedua pelajar ini tewas seketika usai dita-brak Kereta api Sri Tanjung jurusan Banyuwangi-Jogja yang melintas di bawah jem-batan layang Desa Jenggolo kecamatan Buduran, Sidoarjo, Selasa (19/3) siang.

Menurut saksi mata, peris-tiwa ini bermula sekitar pukul 13.00 WIB, saat kereta api Sri tanjung yang melintas dari arah Porong menuju Surabaya melintas di desa Jenggolo, Buduran. Entah mengapa, kedua pemuda yang meng-endarai sepeda motor Suzuki Satria warna putih nopol W 5717 VG dari arah utara itu tak menghiraukan sirine peringatan tanda kereta api yang datang dari arah selatan. Mereka pun nekat menerobos palang pintu KA yang telah tertutup.

Kontan, tubuh keduanya tersambar kereta yang melin-tas. Pengguna jalan dan warga sekitar pun berteriak histeris. Usai tertabrak kereta, tubuh Saddam tergeletak sudah tidak bernyawa di pinggir rel

dekat palang pintu kereta api. Sedangkan tubuh M. Dwi terseret hingga 15 meter dari lokasi kejadian dan sepeda motor korban tersangkut di pagar perlintasan kereta api. Kedua pemuda itu mening-gal dunia di lokasi kejadian dengan luka parah dan patah tulang.

Jenasah kedua pemuda yang diketahui masih bersta-tus pelajar ini kemudian di bawa ke RSD Sidoarjo untuk diotopsi. Dari identitas kor-ban diketahui bahwa kedu-anya warga Desa Ental Sewu Buduran, Sidoarjo.

Saat dikonfirmasi menge-nai kronologi peristiwa ini, Kapolsek Buduran, Kompol Hendi Kurniawan membe-narkan, kedua pemuda yang mengendarai motor itu me-nerobos palang pintu kereta. “Kondisi palang pintu sudah tertutup namun keduanya menyerobot,” katanya.

Dari identitas korban, lanjut Hendi, satu identi-tas korban masih berstatus pelajar SMK 1 Antartika Buduran. “M.Dwi yang iden-titasnya diketahui masih pelajar, sedangkan satunya masih belum diketahui. Namun, saat kejadian kedu-anya menggunakan pakaian biasa,” pungkasnya. (yun/dar)

Ditabrak Kereta karena Nekat Menerobos Palang Perlintasan

KECELAKAAN

SURABAYA – Sebuah ru-mah dijalan Kalibokor IV/30 mengalami konsleting aliran arus listrik. Akibatnya, ru-mah kontrakan yang didiami seorang anggota PNS Di-nas Pemuda Dan Olahraga (Dispora,red) Jatim tersebut ludes dilahap “Si Jago Merah”. Rumah yang berukuran 10 x 20 meter persegi tersebut ter-bagi menjadi dua bagian, yak-ni pemilik rumah kontrakan, Budiarso dan, Zainudin (PNS Dispora,red) pengontrak.

Menurut seorang saksi mata, Arip warga sekitar men-yatakan, kejadian tersebut ter-jadi sekitar pukul 12.00 WIB. Disaat, penghuni rumah sedang tidak berada dirumah dan kead-aan rumah dalam posisi terkun-ci. Sumber api, kata dia, berasal dari rumah kontrakan, mem-buat rumah kontrakan terbakar habis sampai atapnya runtuh. Sedangkan rumah milik tuan rumah yang terbakar hanya 50 persen yakni bagian atap.

“Tiba- tiba Api terlihat membesar, dan warga pun mendobrak rumah untuk me-madamkan sumber api. Na-mun, karena api cepat mem-besar kami pun keluar, dan menghubungi PMK,” katanya, Selasa (19/3) kemarin.

Dijelaskannya, sampai saat ini, ia hanya menduga jika ke-bakaran akibat konsleting arus listrik. Kemungkinan, ada salah satu peralatan yang mengguna-kan listrik kabelnya lupa untuk dicabut. Namun, Ia tidak berk-enan untuk menerka-nerka.

“Ini kemungkinannya, ada kabel yang tidak dicabut. Tapi, saya juga tidak tahu pasti. Cuman asal api dari belakang rumah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Di-nas Kebakaran Kota Surabaya,

Chandra Urat Mangun, men-gatakan, pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 12.15 WIB menit. Saat petugas sam-pai dilapangan, kata dia, kondi-si api sudah bekobar tinggi dan api selesai dipadamkan sekitar 30 menit kemudian atau sekitar pukul 12.45 Wib.

“Kita mendatangkan 4 unit mobil pemadam, dan baru sekitar 30 menit api mampu dikuasai,” terangnya.

Namun, dalam melaksana-kan pemadaman api, lanjut Chandra, tidak mudah. Sebab, ketika 4 unit mobil pemadam yang diluncurkan ke lokasi untuk memadamkan sempat tertahan besi portal kampung. Sehingga, membutuhkan wak-tu untuk membuka portal.

Meneganai hal tersebut, Chandra menghimbau, warga perkampungan agar memban-gun portal minimal dengan ket-inggian 3,5 meter. “Kalaupun ada yang pegang kunci harus standby sehingga saat terjadi kebakaran kita bisa masuk de-ngan mudah,” jelasnya.

Dari kejadian kebakaran rumah tersebut, pemilik rumah pun mengalami syok hingga jatuh pingsan. Diketahui, pemi-lik rumah tersebut yakni Ratna Budiarso yang harus ditandu menuju ke ambulance akibat jatuh pingsan melihat rumah yang didiaminya ludes terbakar. Melihat keadaan korban se-makin lemah, petugas Linmas Pemkot Surabaya pun terpaksa mengevakuasi Ratna menuju Rumah sakit terdekat.

Meskipun, dalam kejadiian kebakaran tidak menelan kor-ban jiwa. Akan tetapi, dipas-tikan kerugian material yang diderita oleh korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. (mag/ara).

KEBAKARAN

Rumah Ludes Terbakar Akibat Korsleting Listrik

SISA KEBAKARAN. Petugas PMK Surabaya melakukan pembasahan sisa-sisa kebakaran rumah dijalan Kalibokor IV/30, Surabaya, Selasa (19/3) kemarin.

LAMONGAN. Sejumlah buruh tani memanen padi di areal persawahan yang terendam air di Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Lamongan, Jawa Timur, Selasa (19/3). Akibat intensitas curah hujan tinggi sepekan terakhir menyebabkan lima hektar lahan pertanian terendam air dan membuat sejumlah pemilik sawah di desa setempat memilih memanen dini tanaman padi mereka agar kerugian tidak terlalu besar.

Organda Jatim Akan Mogok

Aksi tersebut berawal dari diberlakukannya Peraturan Menter (Permen) No 1 tahun 2013 tentang pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus angkutan barang ber-plat kuning.

Para anggota Organda khusus pelabuhan tersebut akan menuntut 3 hal. Yakni, semua angkutan barang ber-plat kuning yang beroperasi di Pelabuhan boleh menggu-nakan BBM bersubsidi untuk semua jenis angkutan barang. Permen ESDM No 1 Tahun 2013 harus direvisi. Serta yang terakhir adalah keterse-diaan bahan bakar Solar Non Subsidi disemua wilayah Jawa Timur.

Dan jika Permen dari Ke-mentrian ESDM tersebut tetap dilaksanakan maka biaya angkutan barang di Pelabuhan Tanjung Perak akan meningkat, karena saat ini harga Solar yang nota-bene-nya BBM Bersubsidi dengan harga Dex selisihnya sekitar 130 persen. Akibatnya suplay barang ke konsumen pun terhambat. Karena itu, pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi permen tersebut.

“Bayangkan saat ini harga solar Rp 4.500 per liter se-dangkan Dex Rp 11.600 per liter. Kami ingin pemerintah merevisi kebijakan ini untuk jangka waktu panjang. Teta-pi aksi kami ini, diharapkan

mampu membuat pemerintah menunda realisasi kebijakan ini minimal 2 tahun ke depan, sehingga kami bisa lebih siap,” ujar Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak, Kody Fredy Lamahayu, Surabaya, Selasa (19/3).

Sedikitnya 300 personil gabungan dari Polres Pelabu-han Tanjung Perak, dan Pol-da Jawa Timur (Jatim) siap mengamankan aksi mogok Organda Jatim. Kendati de-mikian, Polres Pelabuhan memiliki peran sangat vi-tal didalam pengamanan. Pasalnya, demo mogok dapat mempengaruhi kelancaran Ekonomi.

“Kami akan mengawal apabila ada angkutan diluar Organda Jatim, yang hendak beraktivitas, dikarenakan Per-an Polres Pelabuhan Tanjung Perak sangat vital, bagi Jawa Timur saja, Indonesia Timur, bahkan Nasional,” kata Ka-polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Anom Wibowo, kemarin Selasa (19/3) di

Mapolres Tanjung Perak.Anom menejelaskan,

pihaknya dalam hal ini men-jamin apabila ada transporta-si diluar Organda Jatim, mana kala mereka hendak beroper-asi seperti biasa, akan dikawal untuk kelancarannya. Hal itu, kata dia, sebagai upaya yang

dilakukan, semata-mata men-jembatani dari keputusan Gu-bernur Jatim.

“Kemarin bawang seka-rang angkutan. dengan adan-ya masalah seperti ini yang dirugikan sekali lagi adalah masyarakat.,” terang Anom. (mag/ara)

SURABAYA - Organisasi Pengusaha Angkuta Darat (Organda) Jawa Timur yang beroperasi di Tanjung Perak mengancam akan melakukan mogok berop-erasi mulai Rabu (20/3) pagi ini. Sedikitnya akan ada 7.400 armada angkutan, mulai dari truk hingga angkutan kontainer yang akan berhenti beroperasi.

PASAR TURI BARU

Pemkot Berencana Lelang Ulang Tender

SURABAYA – Molornya Pembangunan Pasar Turi Baru, membuat Pemkot Sura-baya kesal dan berencana me-lelang ulang Pembangunan Pasar Turi Baru. Saat ini Pemkot Surabaya mewajib-kan investor Pasar Turi Baru menuntaskan pembangunan untuk lantai I-IV selesai Agu-tus 2013. Bila investornya tidak sanggup menyelesaikan pembangunannya Pemkot Surabaya akan melelang ul-ang pembangunannya.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sachiroel Alim An-war. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Walikota Surabaya terkait dengan mo-lornya Pembangunan Pasar Turi Baru.

“Kami mengadakan rapat dengan Walikota soal molorn-ya pembangunan Pasar Turi Baru. Keputusan untuk me-nyikapi pembangunan Pasar Turi seperti itu. Jadi, kalau in-vestornya wanprestasi Pemkot akan melelang ulang,” ungkap dia. Selasa (19/3).

Dirinya menilai, lang-kah yang diambil Pemkot sudah bijak. Karena keputu-san tersebut membantu para pedagang yang nasibnya su-dah tidak karuan akibat ter-bakarnya Pasar Turi. Intinya agar investor tetap komitmen membangun kembali pasar

legendaris tersebut.Menurutnya, Walikota

Surabaya hanya menagih komitmen investor sesuai de-ngan MoU antara Pemkot de-ngan investor yang ditanda-tangani pada Februari 2010 silam. Dalam MoU tersebut, investor menyatakan sanggup menyelesaikan pembangunan Pasar Turi secara total delapan lantai pada Februari 2014. Se-dangkan, khusus lantai I-IV, yang rencananya akan dipe-runtukan pedagang lama, harus selesai Agustus 2013.

Pihaknya menghimbau, agar investor menepati waktu. Jika target pembangunan em-pat lantai paling bawah bisa selesai puasa, maka target itu-lah yang harus dipenuhi.

“Saya minta target itu dipe-nuhi dulu oleh investor. Sebab, pedagang sudah dalam kondisi mengenaskan. Ada yang jatuh sakit, ada yang bangkrut dan ada pula yang sudah mati. Jadi kami minta pembangunannya harus tuntas sebelum Lebaran tahun ini biar pedagang bisa berjualan lagi,” kata dia.

Saat ini ada tiga inves-tor yang terlibat dalam pembangunan Pasar Turi Baru: PT. Gala Bumi Perkasa, PT. Central Asia Investment dan PT. Lusida Megah. Ketiga badan perusaahan tersebut dibawah konsorsium PT. Gala Megah Invesment. (wan/dar)

Banjir Jabon Kiriman PasuruanSIDOARJO - Setiap

musim hujan tiba, desa-desa yang berada di wilayah timur Kecamatan Jabon, Sidoarjo, selalu terendam banjir. Pa-dahal, di wilayah ini terdapat sungai yang seharusnya da-pat menyerap air hujan agar cepat surut. Namun nyatan-ya, seperti di Desa Balongta-ni, Kupang, Semambung dan Desa Kedungpandan, selalu terendam banjir.

Desa-desa di Kecama-tan Jabon yang sering jadi langganan banjir pada saat musim penghujan itu ban-yak dikeluhkan oleh warga sekitar. Seperti Warno, warga Semambung, yang mengaku desanya menjadi langganan banjir. Selain Semambung, juga desa Balongtani, Ku-pang, dan Kedungpandan juga selalu tergenang air saat hujan tiba.

“Disini kalau hujan selalu banjir terutama rumah yang dekat sungai,” aku Warno.

Saat dikonfirmasi men-genai hal ini, Kepala Bidang Operasional dan Pemeli-haraan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupat-en Sidoarjo, Agus Hidayat, mengakui jika daerah di timur Kecamatan Jabon itu memang menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba.

Namun, menurutnya, hal itu disebabkan karena daer-ahnya merupakan dataran rendah dan menjadi daerah

kiriman air hujan dari daerah Pandaan, Pasuruan. Pasalnya, Kecamatan Jabon merupakan daerah perbatasan antara Ka-bupaten Sidoarjo dengan Ka-bupaten Pasuruan.

“Banjir di wilayah timur Kecamatan Jabon itu tidak hanya disebabkan oleh air hujan, namun dikarenakan air kiriman dari wilayah Pas-uruan,” ujar Agus Hidayat.

Masih menurut Agus, permasalahan banjir di wilayah Kecamatan Jabon itu bisa diatasi apabila sun-gai ‘Bangil Tak’ yang berada di sisi selatan dihidupkan kembali. Masalahnya, sungai ‘Bangil Tak’ berada di per-batasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Pasuruan. Sehingga, untuk menghidupkan kembali sun-gai tersebut merupakan ke-

wenangan Provinsi dan harus mendapat persetujuan dari kedua pemerintah daerah.

“Banjir di wilayah Jabon bisa diatasi apabila sungai ‘Bangil Tak, itu dihidupkan kembali. Namun sayang itu bukan wilayah kami, melain-kan kewenangan Balai Besar DPU Pengairan Propinsi Ja-tim,’’ lanjutnya.

Pada 2010 pernah ada rencana dari Balai Besar DPU Pengairan Propinsi Jawa Timur (Jatim) untuk meng-hidupkan kembali sungai tersebut. Sayangnya, tidak ada respon dari Kabupaten Pasuruan. Padahal, saat itu sudah dianggarkan sebesar Rp 64 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-gara (APBN) untuk meng-hidupkan kembali sungai tersebut. (yun/dar)

BENCANA

LINTAS JATIM

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II12 NASIONAL

“Penggeledahan terkait penyelidikan apakah diduga di sana ada jejak-jejak ter-sangka RZ. Misalnya, di sana ada pertemuan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta,Selasa,(19/3).

Sedikitnya sepuluh petu-gas KPK mendatangi ruang kerja Setya Novanto di Ge-dung DPR RI. Para penyidik KPK itu, tiba sekitar pukul

10.00 WIB, mereka pun lang-sung menggeledah ruang Setya Novanto. Padahal, di saat bersamaan Setya Novan-to mesti menghadiri sidang paripurna DPR RI.

Ruangan Kahar berada di ruang nomor 2016, dan Setya berada di 1201. Ruangan ked-uanya berada dalam lorong terpisah. Penyidik yang men-genakan rompi cokelat bertu-

liskan KPK tampak lalu lalang di antara kedua ruangan itu. Sempat tampak ada dua pe-nyidik membawa tiga kardus warna cokelat dari ruangan Kahar Muzakir.

Namun tiga kardus itu tidak langsung dibawa turun dari lantai 12, melainkan dibawa masuk ke ruangan Setya No-vanto. Sementara itu, dari ru-angan Setya yang juga merupa-kan Ketua Fraksi Golkar, belum ada kardus yang dibawa.

Lebih jauh kata Johan, penggeledahan dilakukan terkait kasus revisi Peratu-ran Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. “Penyidik menggeledah beberapa tem-

pat, di ruangan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan anggota Fraksi Kahar Mudzakkir,” tambahnya.

Selain itu, kata Johan, pe-nyidik juga menggeledah se-buah perusahaan. “PT Findo Muda di Gandaria Tengah, Jakarta Selatan,” jelas Johan.

Tidak hanya itu, sambung Johan, penggeledahan juga di-lakukan terhadap rumah Rusli Zainal di Kembangan, Jakarta Barat. “Semuanya terkait Perda PON dengan tersangka RZ. Na-mun, saya tidak tahu mater-inya apa” ungkapnya.

Ditempat terpisah, Ket-ua DPP Partai Golkar Yor-rys Raweyai menyerahkan proses hukum terhadap Ketua Fraksi PG Setya Novanto dan anggota FPG Kahar Muzakir

yang namanya disebut-sebut dalam kasus Pekan Olah-raga Nasional Riau. “Kita semua tahu sudah dari tadi (soal penggeledahan ruangan Setya dan Kahar). Bahkan bu-kan cuma dua ruangan, tapi empat,” katanya.

Menurut anggota Komisi I DPR F-Partai Golkar ini, sepa-kat musuh utama Indonesia adalah korupsi. Siapa pun yang melakukan tindak pi-dana itu harus diproses. “Gol-kar tidak akan menghalang-halangi, justru paling depan (dalam memberantas korup-si),” tambahnya.

Kasus-kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader Gol-kar, kata Yorrys, suka atau tidak pasti berpengaruh pada elektabilitas partai. “Kita se-

harusnya siap menerima kon-sekuensi. Tapi ke dalam mem-bangun soliditas,” tandasnya.

Namun berbeda dengan Yorris, anggota Komisi III F-PG, Nudirman Munir justru mem-protes penggeledahan yang di-lakukan lembaga antirasuah ini. “Menurut saya di mana-mana di dunia, parlemen adalah ru-mah rakyat, terlindung dari hal-hal yang melecehkan. Itu sah-sah saja. Tapi nama baik parlemen harus tetep dijaga baik. Kalau kondisi berlanjut terus, sama aja dilecehkan,” un-gkapnya kesal.

Menurut Nudirman, penggeledahan KPK harus jelas tujuannya. Kali ini KPK menggeledah ruang Ketua FPG DPR tersebut terkait kasus PON Riau. “Kalau bukti awal kuat, sah-sah saja. Tolong di-hargai, ini kan mempermalu-kan legislatif,” pungkasnya.

Buru-buruKetua Fraksi Partai Gol-

kar (F-PG) Setya Novanto terburu-buru keluar dari ru-ang kerjanya, lalu menuruni tangga darurat dari lantai 12 ke lantai 11. Selanjutnya, dari lantai 11 dia menggunakan lift langsung menuju basement ke tempat parkir. Setya Novanto mengaku bahwa penggeleda-han hanya memeriksa surat-surat terkait dua hal saja yakni struktur di fraksi dan para tenaga ahli. “Hanya dua surat saja yang mereka geledah,” katanya di lift, Selasa (19/3).

Politisi senior Golkar itu turun dikawal empat orang. Kata Setya Novanto, tak ada hal yang aneh dalam penggeledahan tersebut. “Se-mua baik saja,” tegasnya.

Yang membuat penggele-dahan itu berlangsung lama adalah karena harus men-unggu surat-surat dari Sekjen DPR. “Ini kan terkait dengan pengangkatan tenaga ahli. Jadi surat pengangkatan kan adanya di Sekjen, itu yang lama,” tuturnya.

Sementara terkait doku-men tentang adanya perte-muan membahas dana PON di Riau, Setya Novanto mem-bantahnya. “Nggak ada itu,” tegasnya. (gam/cea/abe)

KPK Mulai Sentuh GolkarRuang Ketua Fraksi dan Bendahara Golkar DigeledahJAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan kerja dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal Fraksi Partai Golkar di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3). Ruangan yang digeledah adalah milik Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga Ben-dahara Umum Partai Golkar serta anggota Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir.

KPK GELEDAH FRAKSI GOLKAR. Seorang penyidik KPK (kiri) berjalan memasuki ruangan yang menjadi ruang kerja sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3). KPK menggeledah ruangan kerja Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto dan ruangan kerja anggota fraksi Golkar Kahar Muzakir untuk melakukan proses pengembangan penyidikan kasus suap PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau, Rusli Zainal.

ant/widodo s. jusuf

JAKARTA-Komisi Pember-antasan Korupsi (KPK terus mendalami kasus dugaan ko-rupsi proyek simulator SIM senilai Rp198 miliar yang mel-ibatkan Benny K Harman. Na-mun Politisi Partai Demokrat ini tetap saja berkelit dengan kasus tersebut. “Saya su-dah jelaskan mekanismenya dan apakah dibahas menge-nai Simulator, saya tegaskan disana bahwa dalam rapat tidak pernah,” kata mantan Ketua Komisi III DPR F-Partai Demokrat, Benny K Harman di Jakarta,Selasa,(19/3).

Benny yang diperiksa sekitar 5 jam oleh KPK, ber-status sebagai saksi guna melengkapi berkas tersangka Irjen Pol Djoko Susilo. Usai pemeriksaan, Benny mengaku penyidik kerap mencecarnya mengenai mekanisme pem-bahasan anggaran di Komisi III DPR dengan mitra kerjanya termasuk Polri. “Yang di bahas itu PNBP. Bagaimana peng-gunaannya itu tergantung sepenuhnya pad mitra kerja,” tambahnya.

Diakui Benny, terkait men-genai kabar petemuan yang dilakukan anggota Komisi III DPR dengan tersangka Djoko Susilo terkait proyek Simula-tor SIM. “Saya tegaskan, saya tidak pernah hadir dalam per-temuan itu,” tegasnya

Dia juga mengaku tidak pernah melakukan pertemuan terkait proyek simulator de-ngan pihak Polri, seperti berte-mu dengan Panitia Lelang dan yang lainnya. Karena itu, pada kesempatan sama dirinya men-gaku tidak tahu menahu adanya pertemuan terkait proyek terse-but, terlebih mengenai aliran dana sekitar empat miliar yang dikabarkan mengalir ke oknum komisi III DPR.

KPK sendiri tengah me-nelurusi dugaan keterliatan sejumlah anggota Komisi III DPR terkait proyek Rp 196,8 miliar tersebut. Kabar yang

berkembang adanya aliran dana hingga puluhan mil-iar guna memuluskan proyek tersebut.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin yang ditemui wartawan soal kasus simula-tor SIM tersebut, sedikit berdi-plomasi soal kasus tersebut. “Ntar lah lihat perkembangan ya. Lihat perkembangan ya, perkembangan saja,” ujarnya di sela-sela Rapat Paripurna DPR,(19/3).

Sementara itu, Pengacara Teddy, Dwi Ria Latifa me-nuturkan kliennya datang ke tempat itu bertemu sejum-lah politisi hanya diperintah. “Faktanya seperti itu, tunggu saja di pengadilan,” ujarnya

Dwi Ria hanya menjawab diplomatis, kliennya hanya mengikuti perintah atasannya Irjen Djoko untuk hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan dilakukan dengan sejumlah politisi mulai dari restoran Kings Crab, Nippon Kan, restoran di Plaza Senayan, hingga di Dharmawangsa.

Pertemuan dilakukan akhir 2010. Dalam beberapa pertemuan itu, Teddy datang ditemani Irjen Djoko, ada juga yang datang seorang diri. Apa-kah ada penyerahan uang saat itu? “Semuanya tunggu saja di pengadilan,” jelasnya.

Bahkan Dwi Ria tak mem-bantah bila ada percakapan tel-epon yang dilakukan kliennya dengan beberapa politisi itu. Teddy adalah ketua pengadaan barang proyek simulator.

Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokat, Nazaruddin sudah mengakui adanya pertemuan itu. Nanyian Nazar juga yang menyebut sejumlah nama. Sedang Anas menepis ikut dalam pertemuan. Sementara Aziz dan Bambang Soesatyo, juga Herman Hery memban-tah adanya penyerahan uang. (gam/cea)

KASUS SIMULATOR SIM

Lima Jam Diperiksa Benny Terus “Berkelit”

JAKARTA- Konstalasi politik men-jelang pemilihan umum (pemilu) 2014 sedikit berubah menyusul masuknya Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai pe-serta Pemilu 2014. Lolosnya partai ben-tukan Yusril Ihza Mahendra ini mem-bawa sedikit menganggu persiapan partai-partai lain yang sudah terlebih dahulu memastikan diri lolos menjadi peserta pemilu. “Dengan bertambahnya peserta pemilu, tingkat kesulitan yang akan dihadapi oleh parpol-parpol par-lemen menjadi bertambah,” ujar pe-nelitisenior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Jakarta, Selasa (19/3).

Seperti diketahui, PBB ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014 dengan mendapatkan nomor urut 14 setelah 10 nomor urut diberikan kepada Parpol Se-nayan, di antaranya Partai NasDem (1), Partai Kebangkitan Bangsa (2), Partai Keadilan Sejahtera (3), Partai Demokra-si Indonesia Perjuangan (4), Partai Golkar (5), Partai Gerindra (5), Partai Demokrat (7), Partai Amanat Nasional (8), Partai Persatuan Pembangunan (9) dan Partai Hanura (10). Sementara tiga nomor urut selanjutnya diberikan ke-pada partai lokal Provinsi Aceh.

Menurut dia, kompetisi politik pada pemilu 2014 akan semakin ketat. Pasalnya, PBB ini bukan partai yang baru sama ikut pemilu. PBB kata dia sudah pernah berpengalaman menjadi peserta pemilu dan memperoleh kursi legislative. Ditambah faktor Yusril Ihza Mahendra yang tidak asing bagi pub-

lic. “Semuanya bisa dikatakan sebagai faktor yang sudah pasti membuat peta politik 2014 akan berubah.. Jadi, PBB ini beda dengan Partai Nasdem,” urai dia.

Dia menilai, KPU sudah nampak tidak lagi konsisten dengan keputusan-keputusannya. Untuk kesekian kalinya mereka melakukan perubahan keputu-san karena kekeliruan dan ketakaku-ratan KPU yang dilihat oleh lembaga hukum atau etis (PT TUN dan DKPP). “Yang justru mengherankan dalam hal bergabungnya PBB ini adalah sikap KPU yang juga akan sangat menentukan bagi hasil pemilu 2014 mendatang,” je-las dia.

Sikap KPU yang menerima PBB tanpa usaha kasasi mengundang tanya. Apal-agi alasan KPU hanya karena mepetnya waktu. “Saya melihat bahwa alasan KPU sangan tidak substantive,” jelas dia. “Jadi faktor KPU dengan track record yang la-bil seperti saat ini jauh lebih berpotensi membuat pemilu 2014 akan penuh ke-jutan ketimbang masuknya PBB sebagai peserta pemilu,” tutur dia.

Tidak Kewalahan

Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra PBB menya-takan tidak kewalahan untuk memper-siapkan Daftar Calon Legislatif Semen-tara (DCS).Bahkan, diakui PBB bahwa persiapan DCS sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum KPU meloloskan PBB. “Saya rasa tidak masalah. Kita optimis. Kita jalan saja terus. Lagian KPU juga sudah memperpanjang masa pendaf-

taran DCS kan, sampai 25 April (2013) mendatang”, kata Yusril, di Jakarta, Se-lasa (19/3).

Setelah diloloskan menjadi partai politik peserta Pemilu pada 2014, Yusril mengungkapkan bahwa dirinya mem-buka lebar terkait penerimaan calon legislatif yang akan diusung oleh PBB. Bahkan, Yusrril mempersilahkan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai calon legis-latif di PBB. Namun, ada beberapa per-syaratan yang akan diajukan sebelum secara resmi menjadi calon legislatif yang diusung PBB. “Kami memberikan kesempatan kepada siapa saja yang hendak menjadi caleg. Untuk sekarang kami masih membuka, karena kami masih memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk datang ke PBB. Namun, tentu akan kami seleksi juga”, ujar Yusril

Meski sudah diloloskan untuk men-jadi peserta Pemilu pada 2014 men-datang dan tengah menyusun DCS, namun Yusril tidak mau secara rinci menargetkan prestasi PBB pada Pemilu 2014 ini. Dirinya hanya berharap agar PBB bisa menuai prestasi dengan gemi-lang dan memang memberikan manfaat dan gunanya bagi masyarakat Indo-nesia secara keseluruhan pada waktu-waktu mendatang. “Kalau untuk itu yang penting sukses saja-lah kitanya. Mudah-mudahan seperti itu dan bisa kita wujudkan. Saya rasa hal yang sep-erti itu tidak usah di umumkan seperti apa”, kata Yusril. (gam/abd)

POLITIK

Lolosnya PBB akan Ubah Peta Politik 2014

KETUA MAJELIS SYURO PBB Yusril Ihza Mahendra PBB menyatakan persiapan DCS sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum KPU meloloskan PBBant/prasetyo utomo

BBM BERSUBSIDI

DPR Tolak Kenaikan

JAKARTA-Dewan Perwaki-

lan Rakyat (DPR) akan meno-lak rencana pemerintah me-naikkan harga BBM subsidi. Pasalnya, masih banyak cara dan opsi yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus me-naikkan harga BBM. Bahkan, tanpa harus berdampak pada pembengkakan anggaran BBM subsidi.

”Dari lifting minyak kita 850 ribu barel perhari, harga patokan yang ada di APBN 100 dollar AS perbarel. Kalau hitung-hitungan saya, masih bisa bertahan dengan asumsi atau patokan itu tanpa APBN jebol. Tetapi, ya itu pemer-intah sendiri harus obyektif dong dalam menentukan be-saran biaya produksi minyak sendiri,” jelas anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI-Perjuan-gan Arif Budimanta di Jakarta, Selasa (19/3).

Sebelumnya Staf Khusus Presiden untuk Penanggu-langan Kemiskinan HS Dil-lon kepada wartawan, Kamis (14/3) menyebutkan, seluruh penasihat Presiden SBY telah meminta presiden mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang disarankan pada April 2013 ini.

Sehingga, kata politisi PDI-Perjuangan ini, opsi ke-naikan harga BBM itu harus menjadi opsi terakhir untuk mengatasi persoalan pem-bengkakan APBN. “Ini kan pemerintah yang dilakukan selama ini selalu nakut-nakuti rakyat, untuk masalah BBM ini. Seolah-olah kalau harga BBM tidak dinaikkan, maka kemudian APBN jebol. Ini buktinya tidak ada masalah. Tahun lalu kita juga ada tam-bahan untuk subsidi BBM, malah APBN-nya sisa hampir Rp 50 triliun yang tidak kepa-kai,” tutur Arif.

Tudingan pemerintah bah-wa pembengkakan penggu-naan BBM subsidi bisa mem-buat jebol APBN, menurut Arif belum tentu benar. Ka-rena, jangan-jangan jebolnya kuota BBM subsidi itu bukan lantaran pertumbuhan ekono-mi yang normal, tapi lebih pada kasus pengawasan dari pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi yang lemah, tidak tepat sasaran, dan terjadi ke-bocoran. “Sehingga kalau itu yang terjadi, kelalaian atas pembengkakan BBM subsidi ada di pemerintah sendiri,” ujar dia. (gam/beth)

SUAP REVISI PERDA

KPK Geledah Rumah Rusli

JAKARTA- Setelah meng-geledah ruangan kerja dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal Fraksi Par-tai Golkar yaitu ruangan kerja Setya Novanto serta Kahar Muzakir, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggele-dahan sebuah rumah milik Rusli Zainal di Jalan Pulo Pan-jang, Kembangan Utara, Jakar-ta Barat.

Penggeledahan terse-but dilakukan terkait dengan kasus dugaan suap Revisi Per-aturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penam-bahan Biaya Arena Menembak PON Riau.

Penyidik sebelumnya mendatangi rumah Rusli ber-cat kuning di Jalan Pulo Pan-jang lV-13/40, Kembangan Utara sekitar pukul 15.30. Na-mun penyidik tidak bisa mas-uk ke rumah tersebut karena tidak ada orang yang berada di dalam rumah.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersang-ka kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penam-bahan Biaya Arena Menem-bak PON Riau. KPK menetap-kan Rusli sebagai tersangka pada 8 Februari 2013. (gam/cea/beth)

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II 13EKONOMI

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diperoleh di Ja-karta, Selasa (19/3), seperti diberitakan Antara, menye-butkan perkiraan konsumsi tersebut sudah memperhi-tungkan program penghema-tan yang dilakukan mampu menekan pemakaian BBM bersubsidi 2013 hingga 1,26 juta kiloliter.

Disebutkan, konsumsi BBM bersubsidi tanpa peng-hematan akan mencapai 49,65 juta kiloliter atau defisit 3,64 juta kiloliter dibandingkan kuota APBN. Perkiraan kon-sumsi 49,65 juta kiloliter ter-diri dari premium 31,46 juta kiloliter, solar 16,99 juta kilo-liter, dan minyak tanah sebe-sar 1,2 juta kiloliter.

Kuota tersebut dengan asumsi premium mengala-mi kenaikan 11,01 persen dibandingkan realisasi 2012 sebesar 28,34 juta kiloliter. Lalu, solar diproyeksikan naik

8,04 persen dari realisasi 2012 sebanyak 15,73 juta kiloliter, dan minyak tanah tetap 1,2 juta kiloliter.

Secara keseluruhan, perkiraan konsumsi BBM sub-sidi 2013 sebesar 49,65 juta kiloliter, lebih tinggi 9,68 persen dibandingkan realisasi 2012 yakni 45,27 juta kiloliter.

Perkiraan persentase ke-naikan konsumsi premium dan solar dengan memakai asumsi realisasi 2012 diband-ingkan 2011.

Data tersebut juga menye-butkan perkiraan penghema-tan BBM subsidi 1,26 juta kilo-liter berasal dari kendaraan dinas sebesar 239.259 kilolit-er, kehutanan 95.759 kiloliter, dan transportasi laut 921.001 kiloliter.

Rincian penghematan ken-daraan dinas itu adalah Suma-tra sebesar 285.424 liter per hari untuk 70.314 unit kend-araan roda empat dan 127.333 roda dua, Kalimantan 224.847

liter per hari untuk 16.184 roda empat dan 241.102 roda dua, dan Sulawesi 145.233 lit-er per hari untuk 23.786 roda empat dan 107.380 roda dua.

Sementara kendaraan kehu-tanan di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran penghematan berjumlah 43.508 unit dan trans-portasi laut 344.823 unit.

Di tempat terpisah, Pelak-sana Tugas Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang PS Brodjonegoro mengaku, pemerintah telah menyiapkan tiga opsi kebijakan bahan ba-kar minyak (BBM) subsidi yang rencananya akan diu-mumkan pada awal April 2013.

Menurut Bambang, tiga kebijakan yang akan diumum-kan terkait dengan penghe-matan subsidi BBM tersebut mengarah pada sisi harga BBM bersubsidi, bukan harga, dan kombinasi dari keduanya.

“Pokoknya akan ada kebija-kan. Dan kebijakan itu jangan dihadapkan harga atau bukan harga. Tiga opsi itu, mana yang dipilih akan kita lihat nanti. Tidak usah dibahas, pokoknya kombinasi gitu,” kata Bambang di Kantor Menkeu Jakarta, Se-lasa (19/3). (bud)

Subsidi BBM 2013 Bisa Lampaui TargetJurus Penghematan Konsumsi BBM Diperkirakan tidak Terlalu Ampuh

JAKARTA - Pemerintah memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2013 mencapai 48,39 juta kiloliter atau 2,38 juta kiloliter di atas target APBN sebesar 46,01 juta kiloliter.

LAMPAUI TARGET. Subsidi BBM yang harus dikucurkan pemerintah diperkirakan akan melampaui target pada tahun 2013 ini. sebab konsumsi BBM pada 2013 ini ditaksir mencapai 48,39 juta kiloliter atau 2,38 juta kiloliter di atas target APBN sebesar 46,01 juta kiloliter.

ant/eric ireng

JAKARTA-Jabatan Guber-nur Bank Indonesia (BI) tidak harus dipegang oleh ekonom. Bahkan peletak dasar-dasar bank sentral di Indonesia jus-tru berlatar belakangsarjana hukum.

“Jadi, itu tidak menjadi monopoli ekonom. Kenyat-aannya, yang memberikan dasar-dasar bank sentral malah Sjafrudin Prawirane-gara. Jadi bagi kami, gelar bukan jaminan, yang penting integritas,” jelas Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis di Gedung DPR Jakarta, Selasa (19/3).

Karena itu kata dia, jabatan Gubernur BI itu bukan monopoli ekonom. Gubernur BI empat kali dipimpin oleh sarjana hukum. “Jadi tidak harus harus proffesor, doktor ekonomi,” kata dia.

Emir merincikan, keem-pat mantan Gubernur BI yang

berlatar belakang sarjana hukum tersebut di antara-nya, Sjafruddin Prawirane-gara(1953-1958), Soetikno Slamet (1959-1960), Soemar-no(1960-1963) dan Jusuf Muda Dalam (1963-1966). “Ingat, Dewan Gubernur BI itu kan kolektif kolegial. Jadi, bukan kebijakan diambil oleh satu orang sendiri,” kata Emir usai public hearing dengan tiga pa-kar ekonomi, yakni Tony Pra-setiantono, Sri Adiningsih dan Ahmad Erani Yustika untuk mendapatkan masukan terkait pencalonan Agus Marto.

Anggota Komisi XI DPR, Dolfie OF Palit mengatakan, dari tiga pakar ekonomi yang diundang Komisi XI DPR, hanya satu ekonom yang tidak menyetujui Agus Martowar-dojo sebagai Gubernur BI. “Dari tiga yang hadir, hanya Ahmad Erani Yustika yang

tidak setuju dengan Agus Mar-to,” ucap dia.

Masukan KPKLebih lanjut, Emir mengaku

akan tetap meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) terkait pencalonan Agus Martowardojo sebagai Gu-bernur BIperiode 2013-2018. “Kami akan meminta masukan tertulis saja kepada pihak KPK mengenai pencalonan Agus Marto sebagai Gubernur BI. Kami tetap akan tanya kepada KPK. Jadi, tetap harus ada mas-ukan dari KPK,” kata Emir.

Sebelumnya, KPK menolak untuk hadir dalam Rapat Den-gar Pendapat dengan Komisi XI DPR yang diagenda kema-rin (18/3) dalam membahas pencalonan Agus Marto. Pe-nolakan yang disampaikan se-cara resmi melalui surat yang dilayangkan ke DPR tersebut

tidak terlepas dari keengga-nan KPK untuk mencampuri proses pemilihan Gubernur BI.

Lebih lanjut Emir men-egaskan, Komisi XI DPR tidak akan memanggil ulang KPK untuk dimintai masukannya, karena fit and proper test su-dah harus digelar pada 25 Maret 2013. “Waktunya sudah pendek dan pada pekan depan sudah adanya uji kelayakan dan kepatutan pencalonan Gubernur BI,” jelas dia

Dia menambahkan, sedi-anya Komisi XI DPR meng-inginkan untuk mendapatkan sejumlah masukan dari ber-bagai lembaga, asosiasi dan pengamat ekonomi terkait figur dan rekam jejak Agus Marto. “Kami juga akan mem-inta pendapat dari para pakar ekonomi untuk membicarakan profil dan track record Agus Marto,” ucap Emir.(gam/bud)

ANALISA EKONOMI

Gubernur BI Tidak Selalu dari Ekonom

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan kurs referensi pasar spot valuta as-ing dalam negeri yang diben-tuk oleh 30 bank devisa seba-gai kontibutor. Fixing spot ini diharapkan bisa menjadi ref-erensi alternatif bagi pelaku pasar.

“Referensi 30 bank dilaku-kan pada April 2013. Yang saat ini adalah referensi nilai tukar yang terjadi di pasar. Kita su-dah bertemu dengan perban-kan,” kata Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo di Gedung DPR Jakarta, Selasa (19/3).

Sejauh ini kata dia, bank sentral tengah memper-siapkan infrastruktur teknolo-gi informasi (IT) guna men-dukung kegiatan fixing spot (penentuan referensi nilai tu-kar rupiah) untuk pasar spot dan forward di Indonesiar. “Bulan ini tidak bisa (diber-lakukan), kira-kira bulan depan. Karena, kami masih supporting datanya. Bulan depan referensi nilai tukar pada jam-jam tertentu,” ujar dia.

Berdasarkan masukan yang diterima BI dari bank-bank devisa tersebut, tambah dia nantinya akan dibuat rata-rata tertimbang pada fixing spot itu. Selanjutnya, akan di-cari jumlah transaksi yang su-dah ada dan terbesar. Adanya referensi ini diharapkan bisa mendorong likuiditas dan efisiensi pasar valas, sehingga memperdalam pasar keuan-gan domestik.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini tidak ada referensi

nilai tukar rupiah di pasar spot domestik, sehingga me-nyebabkan quotation sulit dibentuk. Akibatnya, para pelaku pasar valas kesulitan mencari instrumen forward di dalam negeri, mengingat inst-rumen yang dibutuhkan orang tidak hanya spot.

Sebelumnya, Direktur Ek-sekutif Pengelolaan Moneter BI, Hendar menjelaskan, me-kanisme kurs referensi yang baru ini akan melengkapi kurs referensi yang sudah ada. Dia menambahkan, berdasarkan benchmarking dengan bebera-pa negara, waktu fixing spot diperkirakan akan ditetap-kan antara pukul 10.00–12.00 WIB.

Sahkan PerrySementara itu, Rapat

Paripurna DPR Selasa (19/3) akhirnya secara resmi men-etapkan Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter. Perry yang sebelumnya men-jabat Asisten Gubernur BI ini menggantikan posisi Deputi Gubernur Budi Mulya yang telah memasuki masa pen-siun.

“Sesuai dengan keten-tuan Pasal 272 Tata Tertib DPR, dengan memperhati-kan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah dan mufakat memilih saudara Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur BI yang baru untuk menggantikan deputi guber-nur bidang pengelolaan mon-eter yang memasuki masa

pensiun,” kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis di Jakarta, Selasa (19/3).

Emir mengatakan, Pres-iden telah mengusulkan calon deputi Gubernur BI untuk menggantikan Deputi Guber-nur BI yang memasuki masa pensiun pada 29 November 2012, yakni Budi Mulya. Calon yang diajukan Presiden ada-lah Deputi Gubernur Bidang Pengelolaan Moneter BI yaitu Asisten Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Direktur Ekse-kutif Pengelolaan Moneter BI, Hendar.

“Pada 14 Meret 2013 sejak pagi hingga sore, Rapat Den-gar Pendapat Umum dalam rangka pelaksanaan uji kelay-akan dan kepatutan terhadap kedua calon Deputi Gubernur BI. Pada malam harinya mel-akukan proses pengambilan keputusan. Dan Perry Warjiyo yang terpilih,” jelas dia.

Paska terpilih, Emir Moeis menyampaikan, Perry dibeba-ni beberapa catatan dan reko-mendasi. Bahkan, DPR mem-berikan sembilan pekerjaan rumah kepada Perry. Kesembi-lan pekerjaan rumah itu ada-lah: Pertama, kebijakan makro prudensial yang dijalankan BI harus berpihak pada kepent-ingan petani, nelayan, UMKM, sektor riil dan kepentingan ekonomi nasional.

Kedua, kebijakan makro pruensial yang dijalankan BI harus mampu mewujudkan kebijakan yang propertumbu-han, prokemiskinan, prolapa-ngan kerja, prolingkungan dan menciptakan financial inclu-

sion.Ketiga, kebijakan lalu lin-

tas devisa yang dijalankan BI harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan ke-pada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, speku-latif dan fluktuatif. Kempat, dalam pengelolaan arus mod-al asing BI harus memiliki ru-musan yang mengutamakan kepentingan ekonomi nasion-al.

Kelima, meningkatkan dan memperkuat peranan BI dalam pengelolaan dan pen-gendalian inflasi baik di pu-sat maupun di daerah serta mengupayakan inflasi berk-isar di angka 5 persen saja. Keenam, memperkuat koor-dinasi antara BI dan pemer-intah terkait pengelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.

Ketujuh, menetapkan in-dikator kinerja utama untuk masing-masing anggota De-wan Gubernur BI guna me-nilai kerja Dewan Gubernur. Kedelapan, kebijakan moneter dan makro prudensial yang dijalankan BI berpihak pada pertumbuhan dan perkem-bangan perbankan syariah.

Kesembilan, mengopti-malkan upaya menarik de-visa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan dalam negeri melalui optimalisaisi kebi-jakan devisa ekspor maupun instrumen kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap ekonomi. (gam/bud/abe)

DPR SAHKAN PERRY WARJIYO

BI Tetapkan Fixing Spot Bentukan 30 Bank Devisa

JAKARTA-Kebutuhan perumahan bagi rakyat miskin dipandang sangat mendesak melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Ta-pera). Namun pemerintah membutuhkan dana sedikitnya Rp7 triliun untuk mere-alisasikan pembangunan perumahan bagi kaum miskin ini. “Untuk merealisasikan RUU Tapera ini perlu terobosan dana sekitar Rp 7 triliun dari APBN Rp 1600 triliun. Itu penting karena menurut Badan Pusat Statistik (BPS) rumah yang layak huni hanya sekitar 41 juta unit di Indonesia,” kata Ketua Pansus RUU Tapera DPR, Yosep Umar Hadi dalam diskusi ‘RUU Tabungan Perumahan Rakyat’ bersama Sesmenpera Agus Sumargiarto di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (19/3).

Menurut Yosep, RUU Tapera ini merupa-kan inisiatif DPR yang bertujuan mendekatkan rakyat terhadap bank. Dan sekaligus menabung untuk membayar rumah layak huni dengan mudah, murah dan menguntungkan “Rumah ini bisa dimiliki oleh karyawan swasta dan juga pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah dan sebagainya, karena mereka banyak yang belum mempunyai rumah,” tambahnya.

Lebih jauh kata mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, Rakyat bisa menyisihkan sekitar 3%-5% penghasilannya dari UMR. Karena itu peluang ini sangat besar. “Itu bisa dicicil antara 15-40 tahun. Jadi, sekitar Rp 250 ribu/bulan, jauh lebih murah dibanding mem-bayar kontrakan Rp 500 ribu/bulan. Untuk itu semua aosiasi perumahan mendukung RUU ini,” paparnya

Yang jelas, lanjut Yosep lagi, rumah Ta-

pera ini bukan untuk investasi. Sebab, kalau rumah rakyat dijadikan investasi oleh orang kaya, maka rakyat tak akan pernah bisa me-miliki rumah. “RUU ini sekaligus untuk mencegah terjadinya liberalisasi perumahan seperti yang merajelela sekarang ini,” tambah Yosep.

Diakui Yosep, rumah Tapera ini akan men-dapatkan subsidi dari pemerintah, dana hibah negara, dan juga APBN. “Tanah memang mahal, tapi dengan bantuan pemerintah, APBN, dan pekerja sendiri, maka harganya menjadi murah dan bisa menjadi hak milik, yang keuangannya akan dikelola oleh Badan Tapera dengan bank pemerintah. Inilah yang dimaksud gotong royong ini,” ujarnya.

Sementara, Sesmenpera Agus Sumargia-rto mengatakan pelaksanaan RUU Tapera ini nantinya akan bersinggungan dengan Keme-nakertrans, Kemenkeu, Kemenkum dan HAM, BUMN dan Kemenpera. Maka dengan RUU ini diharapkan seluruh rakyat berpenghasilan standar UMR bisa memiliki rumah yang layak sesuai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Agus mengakui lahan untuk perumahan terus berkurang. Bahkan sulit dan sebaliknya penduduk terus bertambah. Karena itu untuk merealisasikan RUU Tapera ini sebagai alter-natif bisa berupa rumah susun, dan ini bisa dibangun di tengah kota atau daerah di mana pekerja dekat dengan tempat kerjanya. “Jadi, tak mesti di pinggiran Jabodetabek. Khusus bagi yang tak mampu atau berpenghasilan di bawah UMR, bisa dengan menyewa,” pungkasnya. (cea)

REALISASI TAPERA

Butuh Kucuran Dana Rp 7 Triliun

Seorang pekerja menjemur sirip ikan Hiu di sentra pengolahan ikan laut, Paoman, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (19/3). Kurangnya pasokan sirip ikan Hiu dari nelayan membuat ekspor sirip Hiu menurun tajam, sedangkan harga jual mengalami kenaikan dari Rp. 200 ribu per kg menjadi Rp. 350 ribu per kg.

ant/dedhez anggara

EKSPOR SIRIP HIU

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II14 TAPAL KUDA

PROBOLINGGO - Penye-baran dan pemerataan guru di Kabupaten Probolinggo hingga kini masih menjadi masalah. Kebanyakan, para pendidik terpusat di sekolah-sekolah di perkotaan dan sekitarnya.

Dengan kondisi ini, banyak dampak yang dirasakan oleh sekolah pinggiran atau berada di pelosok pedesaan.

“Banyak sekolah yang ter-jadi penumpukan guru, tetapi banyak juga sekolah yang masih mengeluh kekurangan guru, sehingga ini menjadikan pemerataan guru masih dirasa kurang efektif,” ujar Hendro, Ketua Dewan Pendidikan Ka-bupaten Probolinggo, kepada Koran Madura, Selasa (19/3).

Hendro menegaskan dis-tribusi guru di Kabupaten Probolinggo masih belum ideal. Kebanyakan guru belum ter-panggil hatinya untuk mengab-dikan diri, termasuk di daerah terpencil. Apalagi Banyak guru yang statusnya hanya mengab-di, bukan PNS penyebarannya juga belum merata. Bahkan satu sekolah guru PNS minim.

“Idealnya penyebaran guru harus menjadi program prioritas pada Dinas Pendidi-kan Kabupaten Probolinggo. Yang memprihatinkan lagi, banyak guru yang statusnya hanya pengabdi dengan honor pas-pasan. Padahal, jam ker-

janya mirip dengan guru PNS,” kritiknya.

Ia mendesak Dinas Pendidi-kan Kabupaten Probolinggo, pemerataan guru bisa segera dirampungkan tahun ini. Peran seorang guru membawa pen-garuh yang besar sekali. Pem-benahan guru tidak hanya

dilakukan dalam sektor pem-benahan pendidikan guru se-mata, tetapi harus diikuti de-ngan pembenahan manajemen guru di lapangan. Sehingga ketimpangan guru di lapangan nyatanya masih menjadi ironis.

“Ini perlu ada komitmen bersama untuk melakukan pemerataan tenaga pendidik.

Kita sudah sepakat bersama DPRD, pemerataan guru akan dijadikan prioritas sewaktu menggagas Perda Pendidi-kan Kabupaten Probolinggo. Walaupun sampai saat ini Perda Pendidikan belum juga ditindaklanjuti oleh ekskutif,” tegas Hendro.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Asy’ari men-gungkapkan pihaknya sudah melakukan pembenahan sis-tem penempatan guru ini. Apalagi tidak ada alasan bagi guru untuk tidak siap ditem-patkan di wilayah manapun karena terikat janji ketika dia baru menjadi CPNS.

Diakui oleh Asy’ari pe-numpukan guru di Ibukota Ka-bupaten itu menjadi sorotan masyarakat. Demi kepentin-gan bersama, pihaknya sudah mengambil langkah prioritas rencana dan implementasi pemetaan, pemerataan guru di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.“Kami optimis. Insya Allah sesuai dengan harapan untuk kema-slahatan bersama, khususnya dalam menjawab keniscayaan atas keraguan dan kecembu-ruan terhadap pemerataan guru guru yang kerap menjadi sorotan bisa dipertanggung-jawabkan,” pungkas Asy’ari. (hud/dar)

Dewan Pendidikan Merasa Perlu Pemerataan Guru

PROBOLINGGO – Ke-beradaan Desa Siaga san-gatlah penting. Melalui Desa siaga masyarakat bisa turut berperan aktif atau peduli dalam mewujudkan keseha-tan bagi masyarakat. Untuk itulah agar pembantu petu-gas (bagas) yang aktif di 330 Desa Siaga di tiap Desa/kelu-rahan Kabupaten Proboling-go harus kembali bangkit.

“Saat ini Desa Siaga di Kabupaten Probolinggo be-lum begitu nampak ke per-mukaan atau dengan kata lain sedang mati suri. Sedan-gkan keberadaan Desa siaga sangatlah penting,” ujar Dra.Ec. Sri Baktiana, Ketua Fasil-itator Pembangunan Kabu-paten Probolinggo, Selasa (19/3).

Sri Baktiana mengata-kan, ditiap desa/kelurahan ada 5 bagas yang membantu petugas kesehatan dalam mewujudkan Desa siaga. Mereka menjadi koordinator pada lima pokja Desa siaga, diantaranya pokja sanitasi, gawat darurat, survailance, penyakit menular dan pokja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Ia berharap para bagas dimasing-masing desa/kelu-rahan bisa kembali aktif mel-akukan tugas dan fungsinya. Apakah warga di desa/kelu-

rahan setempat sudah peduli dengan perilaku hidup bersih dan sehat. “Jika hasil survey menyatakan belum, men-jadi tugas para bagas untuk mencari solusi agar mampu meminimalisir bersama tokoh masyarakat setempat,” imbuh Sri Baktiana.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Endang, men-gatakan Pemkab Probolinggo bertekad untuk mendina-misasi keberadaan Desa Siaga di seluruh wilayah Kabupaten

Probolinggo agar dapat berja-lan dengan dinamis.

Secara nyata, kata dia, keberadaan Desa Siaga masi-hlah ada, tetapi di dalam kenyataannya, program-program yang melekat di dalamnya, masih berjalan sebagaimana mestinya. Jika dikatakan bahwa Desa Sia-ga yang ada di Kabupaten Probolinggo mati suri.

Menurutnya, masing-masing desa/kelurahan sendiri, sebenarnya terdapat 5 orang bagas yang mem-bantu para tenaga medis di dalam mewujudkan Desa Siaga. Mereka, menjadi koor-dinator pada lima kelompok kerja (pokja) Desa siaga. Ke-lima pokja dengan bagas di dalamnya ini menjadi ujung tombak di dalam kerangka pencegahan dan pengobatan yang memerlukan peran ser-ta Desa Siaga.

“Jika memang hasil sur-vei menyatakan masyarakat di sekitarnya belum memi-liki kepedulian terhadap desa siaga, maka menjadi tugas para bagas-lah untuk mencari solusi agar masalah ini dapat dituntaskan. Tentu saja harus melibatkan peran serta perwakilan masyarakat yang ada di kelurahan mas-ing-masing,” pungkasnya. (hud)

Desa Siaga Hanya Sekedar Simbol

“Kondisi ini patut untuk diapresiasi meskipun laju pertumbuhannya masih di bawah Provinsi Jawa Timur,” ungkap Peni Kusdarmini, dari Bappeda Propinsi Jawa Timur, dalam Forum Musren-bang Kabupaten Probolinggo 2013, di ruang pertemuan Tengger Setda Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/3).

Peni Kusdarmini menga-takan, struktur ekonominya terjadi pergeseran di sektor tersier dalam struktur ekono-mi Kabupaten Probolinggo, dan sektor pengangkutan menggeser sektor kontribusi jasa-jasa. Sektor pertanian

kontribusinya dominan se-lama 2007 – 2011, meskipun jumlahnya menunjukkan tren penurunan. Begitu juga industri pengolahan men-galami penurunan kontri-busi. Sedangkan sektor per-dagangan menunjukkan tren peningkatan.

“Secara agregat terjadi peningkatan PDRB di Ka-bupaten Probolinggo sebe-sar Rp. 1,51 trilyun selama 2007-2011. Sektor perdagan-gan menyumbang Rp.523,23 miliar, disusul sektor pengangkutan,”tandasnya.

Disisi lain, dampak per-tumbuhan ekonomi pro-

pinsi, lanjut dia, menguat-kan out put PDRB Kabupaten Probolinggo dengan kontribu-si sebesar Rp. 1,62 trilyun.”Ini mengindikasikan bahwa pro-gram dan kebijakan tersebut, baik ditingkat propinsi mau-pun pusat sangat membantu sektor tersebut,”imbuh Peni Kusdarmini.

Sementara itu, Kepa-la Bappeda Kabupaten Probolinggo, Dewi Qorina, mengatakan akan memper-hitungkan potensi daerah dengan membangun sinergi-tas dukungan dari Pemerin-tah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat. Bahkan, bisa berasal dari program CSR dunia usaha dan partisi-pasi aktif masyarakat.

”Ditargetkan pada ta-hun 2014 angka kemiskinan dapat diturunkan sekurang-kurangnya sebesar 2% dari 22,97 menjadi 19%. Sehingga Indeks pembangunan manu-

sia (IPM) menjadi meningkat mendekati angka 65. Dan per-tumbuhan ekonomi mening-kat diatas 6,5% serta tingkat pengangguran 3,20 menjadi 2,20,” tandasnya.

Untuk mewujudkan capa-ian kinerja tahun 2014 mau-pun lima tahun ke depan, sesuai Visi Misi Bupati ter-pilih, Dewi Qorina, mengaku akan melaksanakan beberapa program percepatan, yakni Program Hati Sehat, Rumah Sehat, Pintar Berhati Mulia, Hati Mesra, dan Hati Pro Rakyat, serta beberapa pro-gram unggulan lainnya.

”Program-program terse-but dilaksanakan secara ter-padu dan sinergitas oleh be-berapa SKPD terkait dengan sasaran yang jelas, utamanya masyarakat yang berpeng-hasilan rendah,” pungkas Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo. (hud)

PDRB Probolinggo Meningkat TajamPertanian dan Pengangkutan MendominasiPROBOLINGGO - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 2008-2012 mem-punyai pola pertumbuhan yang sama dengan Jawa Timur. Mengalami perlambatan pada kurun waktu 2008-2009, dan mengalami percepatan pada tahun 2009-2012.

JEMBER Dua petugas memperlihatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) warga Banjarnegara nyasar ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jember, Jawa Timur, Selasa (19/3). Sebanyak 12 lembar E-KTP siap edar milik warga Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah nyasar ke Jember karena ada kekeliruan alamat pengiriman.

E-KTP NYASAR

PROBOLINGGO – Petir yang menyambar perai-ran Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin (18/3 sekitar pukul 22.30 wib menghantam tiga nelayan yang sedang mencari ikan. Salah seorang dikabarkan meninggal dunia, sedang dua lainnya kendati luka-luka, dinyatakan selamat.

Lantaran lokasi kejadian dengan rumah duka, jauh, tiga nelayan yang masih satu keluarga itu tiba di rumah duka, di Dusun Bandaran, Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/3) pagi. Korban meninggal Guteng Prabowo (22) kemu-dian sekitar pukul 08. 30 wib dikebumikan di pemakaman umum desa setempat.

Sedang orang tua kor-ban, Usman (60) dan paman korban, Enji (50) dilarikan ke rumah sakit PG Wonol-angan. Suasana pemaka-man putra kedua Usman ini

diselimuti duka mendalam. Keluarga dan para pelayat tak tahan menahan isak tangis, Mereka tidak men-yangka, Guteng meninggal begitu cepatnya.

Menurut Maniti, bibi korbanyang juga istri Enji menjelaskan, ketiganya berangkat mencari ikan tiga hari lalu, tepatnya Sabtu malam. Saat petir menyam-barnya, ketiganya roboh ter-lentang, hanya saja mereka tidak ada yang sampai ter-lempar ke laut. “Semuanya tergeletak di dalam perahu,” jelas Maniti.

Disebutkan, dalam kejadian tersebut Usman dan Enji, Suaminya selamat karena petir menyambar Guteng. Saat itu Usman berada di tengah perahu, sedang Endi di bagian be-lakang bertugas memegang kendali (Pancer) perahu. Ka-rena Kata Maniti, suaminya tidak begitu parah, karena

posisinya agak jauh dengan korban.

Usai kejadian Usman dan Enji, meminta tolong kepada nelayan lain yang kala itu sedang melaut. Lantaran kondisi petang dan malam itu, jarang nelayan yang melaut, mereka tidak segera mendapat pertolongan. Baru setelah agak lema ada nelay-ang yang menolong korban. Perahu yang dinaiki korban kemudian ditarik oleh ne-layan yang menolongnya.

Maniti mengetahui suami, kakak dan ponakan-nya disambar petir, dari seorang pemilik tambak. Ia kemudian bersama kelu-arganya langsung menuju pesisir, tempat suaminya menampatkan perahunya usai mencari ikan. “Pekerja tambak yang memberitahu-kan kami,” pungkas Maniti, Selasa (19/3) saat menunggu suaminya di rumah sakit. (gus/dar)

Seorang Nelayan Ditampar PetirKECELAKAAN

PROGRAM DESA

Saat ini Desa Siaga di Kabupaten Probolinggo belum

begitu nampak ke permukaan

atau dengan kata lain sedang mati suri. Sedangkan

keberadaan Desa siaga sangatlah

penting

Sri Baktiana

PENDIDIKAN

JEMBER - Kejaksaan Neg-eri Jember, Jawa Timur, me-limpahkan berkas anak yang melaporkan ibu kandungnya dalam kasus dugaan pen-curian kayu ke Pengadilan Negeri setempat.

“Berkas sudah dilimpah-kan ke PN Jember agar kasus itu cepat selesai,” kata Kepa-la Seksi Pidana Umum Kejari Jember Mujiarto, Selasa.

Kasus itu bermula dari penebangan empat batang pohon jenis bayur yang di-lakukan kakak kandung pe-lapor Manisa (42) yang ber-nama Ismail (51) bersama anaknya Syafi’i (24) di Ling-kungan Gempal Kelurahan

Wirolegi, Kecamatan Sum-bersari.

Namun, ibu pelapor yang bernama Artija (70) justru terseret dalam kasus hukum itu sebagai tersang-ka karena diduga dialah yang menyuruh Ismail dan Syafi’i menebang kayu di lahan milik Manisa.

Kasus anak yang mel-aporkan ibu kandungnya tersebut sudah bergulir se-jak Mei 2012, bahkan pihak jaksa sudah mengemba-likan berkas itu sampai tiga kali ke penyidik di Polsek Sumbersari.

“Jaksa meminta kasus itu didamaikan atau disele-

saikan secara musyawarah. Saya heran dengan kasus ini karena selama menjadi jaksa belum pernah menangani kasus anak yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi,” paparnya.

Sementara itu, Kani-treskrim Polsek Sumbersari Inspektur Dua (Ipda) Suy-itno Rahman mengatakan awalnya pelapor Manisa hanya mengadukan kakak kandung dan keponakannya yang menebang kayu jenis bayur di lahan miliknya.

“Penetapan ibu kandung Manisa sebagai tersangka merupakan hasil pengem-bangan yang dilakukan

oleh pihak penyidik polisi karena berdasarkan ket-erangan Ismail dan Syafi’i menyebutkan bahwa ibu-nya Atijah yang menyuruh mereka,” katanya.

Secara terpisah, Manisa mengatakan dirinya tidak mengadukan ibunya dalam kasus penebangan pohon bayur dan bambu di lahan rumahnya.

“Saya hanya melapor-kan kakak saya Ismail dan anaknya Syafi’i ke polisi. Saya kaget ketika ibu saya juga dijadikan tersangka dalam kasus ini,” ujarnya. (ant/msw/dar)

PENGADILAN

Kejari Seriusi Anak yang Laporkan Ibunya

KPU Minta LHKPN Cabup ke KPKLUMAJANG - Komisi Pe-

milihan Umum Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akan meminta laporan harta ke-kayaan penyelenggara ne-gara (LHKPN) lima pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten setempat ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami sudah berkoor-dinasi dengan KPK terkait dengan LHKPN dan dalam

waktu dekat KPU akan men-datangi KPK untuk menan-yakan laporan LHKPN itu secara langsung,” kata Komi-sioner KPU Lumajang, Yuyun Baharita, Selasa.

Menurut dia, lima pa-sangan bakal calon bupati (cabup) dan calon wakil bu-pati (cawabup) sudah me-nyerahkan register tanda terima LHKPN dari KPK dalam perbaikan berkas

pendaftaran ke KPU Luma-jang beberapa waktu lalu.

“Mereka hanya mela-mpirkan bukti bahwa lima pasangan cabup-cawabup sudah menyerahkan daf-tar kekayaan ke KPK, namun hasil rekapitulasinya masih diproses di KPK,” tuturnya.

Ia menjelaskan pihaknya belum mengetahui cabup-cawabup mana yang memi-liki kekayaan tertinggi atau

terendah karena hasil reka-pitulasi LHKPN di KPK be-lum diterima KPU Lumajang.

“Saya optimistis bahwa proses rekapitulasi LHKPN lima pasangan bakal cabup-cawabup Lumajang bisa se-lesai sebelum penetapan pasangan cabup-cawabup yang dinyatakan lolos se-bagai peserta pilkada pada 23 Maret 2013,” paparnya. (ant/msw/dar)

LHKPN

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II 15

Tingginya biaya pemilihan umum (Pemilu) yang dike-luarkan partai politik (Parpol)

saat pemilihan kembali mengemuka dalam pemberitaan media. Ia diten-garai sebagai penyebab utama ter-jadinya praktik korupsi di kalangan elit pemerintah. Biaya tersebut mis-alnya digunakan untuk kampanye atau upaya menjaga konstituen agar tetap memilihnya, termasuk money pilitic. Praktek busuk ini masih saja menjadi peristiwa biasa dalam proses pemilihan. Baik dengan ba-hasa uang transport, sedekah, uang jajan, atau juga dikemas dalam ben-tuk sembako dan kaos yang dibagi-kan secara gratis. Tetapi prinsipnya, pemberian tersebut dimaksudkan sebagai sogok agar rakyat memilih dirinya. Praktek money politic de-ngan beragam bentuk inilah yang membuat Parpol banyak mengelu-arkan uang saat Pemilu. Karena jika hanya biaya kampanye tak seberapa banyak. Upaya menjaga konstituen itulah yang membuat biaya Pemilu mahal.

Pada Pemilu 2014 esok diperkirakan lebih mahal daripada Pemilu 2009, karena sistem Pemilu semakin terbuka, serta pragmatisme masyarakat semakin meningkat. Be-lum lagi kesejahteraan masyarakat miskin masih sangat minim sekali. Di pedalaman sana masih banyak sekali masyarakat yang tidak bisa membiayai hidupnya. Mereka ka-dang-kadang menahan lapar hingga berhari-hari karena tidak memiliki biaya untuk membeli beras. Problem kemiskinan ini juga yang semakin menumbuhsuburkan money politic yang berakibat pada tingginya biaya Pemilu. Biaya Pemilu yang tinggi semakin menyuburkan praktek ko-rupsi di kalangan elit pemerintah. Sedangkan korupsi melanggengkan

kemiskinan di negeri ini. Akibat ko-rupsi, kesejahteraan rakyat semakin tidak jelas. Uang negara banyak dieksploitasi untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Di sinilah kemudian biaya Pemi-lu yang tinggi menjadi sebuah ling-karan setan yang melanggengkan persoalan kesejahteraan yang sejak pra kemerdekaan menjadi masalah utama rakyat Indonesia. Bahkan dibentuknya negara ini tidak lain sebagai upaya menciptakan kes-ejahteraan hidup rakyat lahir dan batin. Dalam UUD 1945 maksud negara ini dibentuk sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil dan makmur. Tetapi pada kenyataannya, biaya pemili-han yang tinggi menjadi lingkaran setan yang melanggengkan probem kesejahteraan rakyat.

Dengan biaya Pemilu yang tinggi, termasuk dengan money politic, praktek korupsi semakin gencar dilakukan oleh elit pemer-intah. Mereka mengeruk uang ne-gara untuk mengembalikan biaya yang mahal itu. Karena gaji yang didapat dari jabatannya tidak cukup untuk mengembalikan biaya Pemilu yang dikeluarkannya. Bahkan tidak sedikit mereka yang hutang dulu, dan dikembalikan saat dirinya ter-pilih. Untuk mengembalikan uang dalam waktu cepat tidak mungkin bisa dikakukan, kecuali dengan cara mengorupsi uang negara. Belum lagi mereka harus mengumpulkan banyak uang agar saat Pemilu beri-kutnya dirinya tetap terpilih lagi. Sehingga akibat dari tingginya bi-aya Pemilu, dunia pemerintahan di negara kita seperti lingkaran setan yang secara sengaja menciptakan kemiskinan demi melanggengkan kekuasaannya.

Ilustrasinya bisa kita baca dari

maraknya praktek korupsi saat ini. Hampir semua korupsi yang di-lakukan elit pemerintah sebagai akibat dari tingginya biaya Pemilu. Mereka ingin mengembalikan uang yang dikeluarkannya baik untuk ke-kayaan pribadi, bayar hutang, atau biaya Pemilu berikutnya. Tetapi yang pasti akibat korupsi kese-jahteraan rakyat menjadi tidak ter-urus, bahkan terabaikan tidak jelas. Sehingga dengan maraknya praktek korupsi semakin melanggengkan kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi kemiskinan sebenarnya sengaja diciptakan oleh elit pemerintah.

Kesengajaan ini bagi penulis merupakan upaya elit pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan-ya. Karena ketika kemiksinan tidak ada dan rakyat sudah sejahtera, ketergantungan mereka terhadap money politic dengan beragam ba-hasa yang digunakan agar seolah-olah money politic suci, misalnya dengan bahasa uang transport, sedekah, uang jajan, atau juga dike-mas dalam bentuk sembako dan kaos yang dibagikan secara gratis, tidak lagi menggiurkan rakyat. Ka-rena dirinya sudah sejahtera. Bila kehidupan rakyat sejahtera mereka tidak akan lagi pragmatis seperti sekarang ini. Pragmatisme yang menjamur di dalam masyarakat kita tidak lain karena mereka belum se-jahtera, sehingga menganggap uang segala-galanya, tanpa uang meraka mendapat kegalauan luar biasa.

Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan rakyat karena mereka mau menerima suap money politic. Sebab mereka memang benar-be-nar butuh uang agar bisa bertahan hidup. Meskipun pada kenyataan-nya uang suap yang tak seberapa itu malah membunuh masa depannya. Kemiskinan semakin langgeng, dan

rakyat tidak sadar akan hal ini ka-rena minimnya pendidikan politik yang mereka miliki. Bagi mereka kesejahteraan sesaat lebih men-janjikan, ketimbang sibuk menden-garkan janji elit politik saat Pemilu. Tetapi ketika terpilih nanti mereka lupa terhadap semua janji-janjin-ya saat kampanye. Rakyat hanya dibuat bermimpi memiliki negara yang mampu melindungi diri dan membawa kesejahteraan hidupnya. Namun kenyataanya rakyat kita seperti tak bernegara, lantaran elit pemerintah sibuk mengurusi kes-ejahteraan dirinya, bukan rakyat yang menjadi amanah konstitusi dan tanggung jawab seorang pem-impin.

Maka upaya memutus lingkaran setan money politic, yang mel-anggengkan kekuasan koruptif dan menjamurnya kemiskinan, tetap berada pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pen-didikan rakyat harus menjadi pri-oritas utama. Kita tak usah banyak bergantung pada pendidikan yang diselenggarakan negara. Karena tidak sedikit dari sistem pendidi-kan nasional malah menyesatkan, bukan mencerdaskan. Kita harus mulai menggerakkan upaya pen-ingkan kualitas SDM rakyat Indone-sia dengan beragam cara yang bisa kita lakukan. Yang pasti rakyat kita harus benar-benar paham makna bernegara dan pendidikan politik, agar mereka tidak terjebak pada keuntungan sesaat yang diberikan money politic. Karena semakin rakyat terdidik dengan baik, kes-ejahetraan rakyat akan meningkat. Meningkatnya kesejahteraan raky-at akan mampu merubah tatanan pemerintahan yang karut marut ini menjadi semakin beradab dan bermartabat. =

Suasana perpolitikan nasional semakin dinamis dan penuh warna. Pasalnya, semakin ban-

yak saja artis yang hendak hijrah dan mengadu nasib di dunia poli-tik. Mereka yang berasal dari dunia musik, film, sinetron, dan komedi berbondong-bondong menjejal panggung politik. Nama-nama yang tak asing di panggung hiburan ke-mudian bertengger di kursi-kursi jabatan publik.

Sebut saja misalnya, Tetty Kadi, Jamal Mirdad, Rieke Diah Pitaloka, Rachel Maryam Sayidina, Nurul Ari-fin, Venna Melinda, Adjie Massaid, Okky Asokawati, Primus Yustisio, Dedi Gumelar, Eko Hendro Purno-mo, dan Nurul Qomar yang duduk di belakang meja DPR. Zumi Zola menduduki kursi bupati, serta Dede Yusuf menjadi (wakil) gubernur.

Masyarakat merasa kehilan-gan ketika para idola mereka tidak muncul-muncul di televisi atau me-dia lain dengan peran yang seperti dulu. Masyarakat fans, misalnya, merasa sangat rindu pada kehe-batan seni peran Rano Karno dulu ketika menjadi Si Doel Anak Sekola-han. Kini, dia selalu tampil sebagai kepala daerah.

Dunia pentas dan musik “men-itikkan air mata” ketika Guruh Sukarnoputra dan Tantowi Yahya mengikrarkan diri menjadi ang-gota dewan. Pada bulan-bulan akan datang, dunia entertain-ment Indonesia mungkin juga bakal kehilangan Garin Nugroho, Julia Perez, Desy Ratnasari, Saiful Jamil, dan Deddy Mizwar lantaran mereka digadang-gadang menjadi kepala daerah di beberapa kabu-paten kota atau provinsi. Selain itu, ada Rhoma Irama, Sang Leg-endaris Dangdut Indonesia, yang hendak maju sebagai calon pres-iden pada Pemilu 2014.

Dramaturgi PolitikFenomena ini dapat dijadikan

indikator kondisi-kondisi tertentu. Pertama, semakin lemahnya par-

tai politik. Dalam rezim pemilihan pemimpin secara langsung, popu-laritas figur lebih lebih membantu dalam upaya akumulasi suara dari-pada mesin partai politik.

Popularitas artis atau selebritas dapat dijadikan modalitas yang sig-nifikan. Tentu saja hal ini menjadi nilai plus bagi parpol yang mengu-sungnya. Parpol dapat hemat tena-ga karena tidak perlu lagi berupaya keras untuk memopulerkan jagon-ya. Upaya populerisasi calon pem-impin ini memerlukan cost yang tidak kecil.

Bukan hanya itu, parpol yang elektabilitasnya menurun karena dirundung duka akibat skandal kader-kadernya sangat mungkin menjadikan para artis sebagai “ba-han bakar” mesin politik partai un-tuk menggairahkan kembali parpol. Modal popularitas artis atau seleb-ritas tentu saja dapat meningkatkan tingkat elektabilitas parpol kalau dimenej dengan baik.

Dari sini dapat dilihat, hubun-gan artis-parpol bersifat simbiosis mutualisme. Si artis memperoleh kendaraan politik untuk kepent-ingan pencalonannya. Sedangkan parpol akan mendapatkan “da-rah segar” dengan masuknya artis dalam lingkarannya.

Tidak heran kemudian kalau rekrutmen artis dalam parpol men-jadi kecenderungan umum. Namun kalau dicermati lebih jauh, hal ini menunjukkan kemenderan parpol dalam menghadapi rezim pemilihan pemimpin secara langsung. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan be-rakibat buruk pada keberlangsun-gan gerak langkah parpol. Sebab, mekanisme dan sistem kaderisasi di internal parpol akan tergerus, yang bisa jadi mengundang rasa tidak puas kader sejati parpol.

Kedua, fenomena artis eksodus ke ranah politik praktis ini dapat menunjukkan rasa inferioritas ar-tis. Dilihat dari banyak sisi, tidak mungkin seseorang mengingin-kan kedudukan yang rendah. Atau

berprofesi di bidang pekerjaan yang tingkatannya lebih rendah dari sebelumnya. Dalam frame ini, fenomena hijrahnya artis dalam dunia politik menunjukkan adanya anggapan di kalangan beberapa ar-tis bahwa ranah seni lebih rendah dibanding dunia politik.

Anggapan semacam ini ru-panya semakin menyeruak sejak masa Reformasi. Sehingga, beral-ihnya artis ke ranah politik praktis dipandang sebagai kenaikan kelas. Kemudian mereka pun ramai-ramai menuju senayan atau kantor de-wan yang terhormat dan kursi-kursi jabatan di pemerintahan.

Oleh karena itu, disadari atau tidak, para artis yang seharusnya mengagungkan kreativitas dalam dunia kesenian dan hiburan, justru memosisikannya ke tempat yang lebih rendah dari politik. Padahal keduanya memiliki posisi yang se-jajar asalkan sama-sama dijalankan dengan sungguh-sungguh dan pe-nuh integritas.

Ketiga, para artis terjun ke du-nia politik praktis didorong rasa gemas terhadap dunia politik. Mereka merasa tidak cukup hanya dengan berkarya di bidang seni untuk membuat tatanan negeri ini menjadi baik. Kritik yang mereka luncurkan melalui karya seni sudah tidak mempan lagi untuk membuat sistem politik dan pemerintahan se-makin baik.

Banyak film bernuansa parodi yang bertema kritik terhadap perso-alan perpolitikan dan pemerintahan di negeri ini. Seperti, film Alangkah Lucunya Negeri Ini, KPK, Kentut, Aku dan Sang Presiden, dan lain se-bagainya. Namun, karya-karya itu tidak sedikit pun berefek pada ke-hidupan politik dan pemerintahan yang lebih baik. Kondisi ini diakui sendiri kalangan artis, misalnya Deddy Mizwar dalam beberapa wawancaranya.

Niat baik dan rasa gemas para artis harus dinilai positif. Tapi hal itu tidak boleh dijadikan sa-

tu-satunya landasan mereka ter-jun dalam politik praktis. Mereka harus rasional. Artinya, sebelum mereka memutuskan terjun ke du-nia politik praktis, mereka harus melihat kapasitas kemampuan dan potensi mereka dalam hal kepem-impinan, manajemen, dan integ-ritas. Politik dan entertainment adalah dua dunia yang berbeda. Keduanya mensyaratkan keahlian yang berbeda.

The last but not least, ini yang kita takutkan, mungkin saja fenom-ena hijrahnya artis ke dunia politik praktis disebabkan anggapan mere-ka bahwa dunia politik nasional saat ini tidak lebih dari panggung sandiwara dan audisi seni akting. Anggapan ini mendekati kebenaran. Sebab, banyak politisi saat ini yang hanya mengandalkan kemampuan berakting dan sangat lihai me-nampilkan dramaturgi politik.

Ketika menghadapi para kon-stituennya, misalnya, para politisi sangat pintar bersandiwara dan be-rakting bahwa mereka sangat peduli dan perhatian terhadap kehidupan konstituennya. Padahal sebenarnya rakyat hanya dijadikan sapi perah. Ketika dihadapkan dengan masalah hukum, tidak jarang kebanyakan mereka berakting sakit, lupa, atau memerankan diri sebagai orang po-los dan tidak tahu apa-apa.

Kasus Bank Century, pertarun-gan cicak-buaya, proyek Ham-balang, pengurangan hukuman ter-hadap terpidana masalah narkoba, makelar kasus, pemerasan terhadap BUMN, dan lain-lain, tampak seba-gai dramaturgi hukum dan politik yang dimainkan oleh politisi, pen-egak hukum, dan birokrat.

Seni peran mereka kemudian tidak kalah dari bintang film atau sinetron. Dunia politik praktis ke-mudian hanya dipenuhi oleh orang-orang yang hanya pandai berakting, bersilat lidah, dan bersandiwara. Kalau hanya seperti itu, para artis tentu akan lebih hebat dari mereka. Wallahu a’lam. =

salam songkem

A Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fadlurrahman, Novemri Habib Hamisi De-sign Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

Oleh: Masduri| Pustakawan Pesantren Mahasiswa (PesMa) IAIN Sunan Ampel Surabaya

Oleh: Fathor Rahman Jm| Peneliti Lembaga Kajian Kebijakan Publik, tinggal di Jember

Lingkaran Setan Money Politics

Ketika Politisi Berakting, Artis Berpolitik

KPK Takut Ibas?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagai berhadapan de-ngan penguasa rimba yang sangat ganas. KPK sebagai pen-egak hukum yang selama ini dipuja, justeru mulai diragu-

kan oleh berbagai elemen rakyat Indonesia yang peduli mengawal kasus korupsi di tanah air.

Rakyat mulai memberikan penilaian terhadap KPK berdasar-kan kinerja KPK. Saat ini, KPK dinilai mulai tidak serius menin-daklanjuti dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam kasus Hambalang.

Sikap KPK tersebut langsung dikait-kaitkan dengan posisi ayahanda Ibas. KPK tidak berani memanggil Ibas hanya karena dia anak seorang Presiden RI aktif, Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati KPK memiliki argumentasi sendiri, bahwa KPK memang tidak memerlukan kesaksian Ibas, makanya tidak memanggil Ibas.

Ibas dikabarkan ikut menikmati dana 200 ribu dollar AS dari proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Se-kolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus dugaan keterlibatan Ibas itu terungkap ber-dasarkan nyanyian tersangka yang sebelumnya telah berurusan dengan KPK.

Sebagaimana diketahui, kasus Hambalang itu sudah meny-eret sejumlah elit partai berlambang mercy, diantaranya Mantan Bendahara PD M. Nazaruddin, Anggelina Sondakh, Andi Malla-rangeng, dan baru-baru ini Anas Urbaningrum. Kemudian juga muncul disebut-sebut nama Ibas, kendati untuk yang terakhir ini masih perlu dibuktikan keterlibatannya dalam kasus korupsi Hambalang.

Memang, sejatinya Ibas banyak diuntungkan dengan posisi SBY. Setidak-tidaknya diakui atau tidak, peran SBY sebagai orang nomor satu di negara ini sangat signifikan untuk mengintervensi penegakan hukum atas kasus korupsi yang diduga melibatkan puteranya, Ibas.

Sebenarnya Ibas tidak perlu merasa takut dipanggil oleh KPK. Karena apabila memang tidak ditemukan bukti keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut, Ibas akan bisa menghirup udara bebas. Sebaliknya, bila Ibas ternyata terbukti, maka dia pun seyo-gyanya mendapat perlakuan yang layak di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Demikian KPK tidak seharusnya gentar. KPK perlu menun-jukkan di hadapan rakyat sikap berani memanggil Ibas untuk di-mintai kesaksiannya. Karena KPK memang berwenang menindak setiap prilaku korupsi di wilayah Indonesia, termasuk menindak putera seorang presiden bila memang terbukti.

Dalam hal ini, keberanian KPK menindaklanjuti dugaan keter-libatan Ibas sangat teruji. Argumentasi apa pun yang dinyatakan KPK di hadapan rakyat tidak lebih sekedar ilustrasi KPK untuk menutupi kegalauannya. Karena sangat riskan bila KPK mengu-rus Ibas, yang putera presiden aktif. Kiranya KPK belum cukup nyali menghadapi tantangan ini.

Sesungguhnya rakyat sedang menunggu ending dari adanya praduga keterlibatan Ibas dalam kasus korupsi. KPK nantinya me-mutuskan Ibas terbukti ataukah bebas dari apa yang dituduhkan.

Ibas harus membuktikan dirinya sebagai sosok yang bersih, tidak pernah terlibat masalah korupsi di hadapan KPK. Karena rakyat kadung mencuriga Ibas sedang mendapat perlindungan KPK. =

Dana Pesangon

Dana pesangon identik dengan perbaikan nasib. Karenanya para pekerja sangat wajar bila mengharap pesangon. Akan tetapi, perkara pesangon bisa menjadi bumerang yang san-

gat merugikan pihak tertentu. Sebab itu, pesangon diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Kendatipun pemerintah sudah membakukan perkara pesan-gon dalam sebuah perundang-undangan, tetap saja pesangon di tanah air menjadi persoalan yang tak teratasi.

Pesangon sejatinya hak yang harus diterima oleh pekerja yang telah purna tugas. Namun hak tersebut kadang-kadang tidak di-berikan oleh perusahaan. Sehingga cenderung menciptakan rasa solidaritas sesama pekerja untuk memperjuangkan haknya terse-but.

Pesangon memang potensial menimbulkan ketidakpuasan. Di Surabaya, ratusan pensiunan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari berbagai daerah di Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pensiun BRI Perjuangan Pesangon (FKP3) mengek-spresikan ketidakpuasannya. Mereka menuntut pada Kantor Wilayah BRI di Surabaya agar segera mencairkan pesangon yang hingga sekarang belum diterima.

Adanya UU tentang ketenagakerjaan rupanya diabaikan oleh pihak BRI. Sebagai buktinya, pihak BRI terus mengulur-ulur pem-berian dana pesangon. Akan tetapi, pihak manajemen PT Bank Rakyat Indonesia membantahnya. SK Direksi BRI No: 883-DIR/KPS/10/2012 tidak bertentangan dengan UU Nomor Tahun 2013 sehingga BRI merasa tidak bersalah bila tidak memberikan pe-sangon kepada para pensiunan BRI yang berjumlah ribuan itu.

Lain lagi permasalahan pesangon kepala desa di Trenggalek, Jawa Timur. Pemkab Trenggalek sudah menyiapkan Rp 1,39 mil-iar untuk pesangon 139 kepala desa yang akan berakhir pada ta-hun 2013. Masing-masing kepala desa yang telah pensiun akan mendapatkan jatah pesangon sebesar Rp 10 juta. Sehingga de-ngan adanya persiapan dana pesangon, tidak akan menimbulkan gejolak penuntutan dana pesangon oleh para kades yang purna tugas.

Semestinya, BRI juga melakukan persiapan dana pesangon se-bagaimana pemerintahan kabupaten Trenggalek. Dengan adanya persiapan yang matang sejak awal, maka persoalan pesangon tidak akan menjadi bumerang.

Hanya saja, perlu dipahami, BRI merupakan suatu jenis usaha jasa keuangan, tentu mengedepankan dimensi keuntungan, dan pengembangan keuangan. Sedangkan pesangon justeru berkeba-likan dengan hal tersebut. Sehingga dengan paradigma ini sangat dimaklumi bila pesangon dianggap sangat memberatkan bagi pe-rusahaan. =

OPINI

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 TAHUN II16

Tiger Woods Punya Pacar Baru

Woods diceraikan is-trinya yang adalah man-tan model asal Swedia, Elin Nordegren, pada ta-hun 2010 lalu menyusul ter-

ungkapnya skandal seks yang melibatkan belasan wanita. Kejadian tersebut juga mem-buat pegolf Amerika Serikat itu ditinggal banyak sponsor dan disebutkan membuatnya

menderita kerugian sangat besar.

Namun Woods kini mu-lai bangkit dari periode suram tersebut. Selain sudah mengikuti kembali beragam kompetisi dan meraih be-berapa gelar, Woods juga kem-bali merajut kisah cintanya. Dia sudah punya pacar baru yakni Lindsey Vonn.

Sama seperti Woods, Lind-sey Vonn adalah seorang at-let. Perempuan 28 tahun itu menggeluti olahraga ski dan

merupakan peraih medali emas Olimpiade musim dingin 2010 serta menjadi kampiun di Kejuaraan Dunia 2009.

Gosip Woods dan Vonn menjalin hubungan spesial sudah tersiar sejak beberapa pekan lalu. Mereka berdua baru meresmikannya setelah memposting foto bersama di halaman Facebook. Demikian diberitakan BBC.

"Hal-hal menyenangkan terjadi dan itu adalah karena saya bertemu dengan Lindsey

Vonn. Lindsey dan saya su-dah berteman untuk beberapa waktu, tapi dalam beberapa bulan terakhir kami menjadi sangat dekat dan sekarang kami berkencan," tulis Woods di Facebook-nya.

Vonn ke-mudian mem-benarkan sta-tus kedekatan tersebut, juga melalui Facebook-nya. "Sep-ertinya itu bukan rahasia yang

b i s a t e r -simpan

baik tapi benar, saya

berkencan dengan Tiger Woods. Hubun-

gan kami bermula dari pertemanan dan melangkah lebih jauh dalam beberapa pekan terakhir dan itu mem-buat saya sangat bahagia," sa-hut Vonn. (aji)

LOS ANGELES - Mantan pegolf nomor satu dunia, Tiger Woods kini memiliki pacar baru. Kariernya sempat terancam tamat setelah skandal seksnya terungkap. Untunglah, kariernya berhasil disele-matkan. Setelah "badai berlalu" Tiger Woods kini juga mulai memupuk lagi kehidupan cintanya ber-sama seroang perempuan lain.

Eden Hazard Potensi Menjadi Zola Baru

ENGLISH PREMIERE LEAGUE

SERIE A ITALIA

TRANSFER PEMAIN

JELANG PIALA DUNIA 2014

LON-DON - Ge-landang sen-ior Chelsea Frank Lampard mendorong rekan s e t i m n y a E d e n H a z a r d u n t u k mengi-kuti jejak l e g e n d a k l u b itu asal Italia, Gianfranco Zola dan menjadi pahlawan di Stam-ford Bridge. Dorongan Lampard itu muncul terutama karena penampmilan menawan pemain internasional Belgia ini mem-buat klubnya kembali ke pering-kat ketiga klasemen sementara Liga Utama Inggris. Meskipun, gol ke-200 Lampard yang dice-tak ke gawang West Ham United pada Minggu (17/3) waktu se-tempat menjadi berita utama di

media-media Inggris.Lampard sendiri men-

dukung Hazard untuk mengikuti jejak Gianfranco Zola yang menjadi legenda "The Blues" hingga saat ini. "Beberapa pekan terakhir, Hazard menjadi seorang pemain yang luar biasa. Penampilannya yang pi-awai mengingatkan saya

pada Zola. Saya tidak pernah melihat seorang pemain sep-

erti dia sebelumnya, de-ngan kemampuan men-golah bola yang sangat

menawan," kata Lampard.Dia melanjutkan, "Saya su-

dah sampaikan ke dia bahwa dia memiliki segala-galanya. Po-tensinya sangat besar. Usianya pun masih sangat muda, 22 ta-hun dan kemampuan mengola bolanya sungguh luar biasa. Ke-tika memiliki pemain-pemain seperti ini dan bila berada pada level seperti Hazard dan Juan Mata di sepanjang musim, maka akan sangat menyenangkan

bermain bersama mereka. Saya sungguh menikmati bermain bersama pemain-pemain ini."

"Mereka adalah masa depan klub ini dan sangat menjanjikan. Ada begitu banyak hal positif di klub ini. Tetapi mereka belum terlalu memperlihatkan hal-hal yang membedakan. Tetapi saat melihat mereka bermain pada usia yang masih begitu muda, maka kita harus tetap fit untuk bisa masuk dalam sistem mereka. Dan, hasilnya sangat luar biasa baik untuk klub maupun untuk pendukung. Mereka bisa mem-buat hal-hal spesial bisa terjadi," jelas Lampard lebih lanjut.

Lampard sendiri baru men-ciptakan rekor bersama Chelsea akhir pekan lalu. Dia mencetak gol ke-200nya selama berserag-am "The Blues" pada usia ke-34. Meski demikian, pihak klub be-lum juga menyodorkan kontrak baru untuk Lampard. (espn/aji)

Kaka Berharap Tampil di Piala Dunia 2014

MADRID - Gelandang Real Madrid Ricardo Kaka berharap bisa masuk skuat Tim Nasional (Timnas) Bra-sil pada Piala Dunia 2014 mendatang. Harapan man-tan bintang AC Milan ini membuncah setelah dipang-gil pelatih Luiz Felipe Sco-lari masuk dalam skuatnya untuk laga persahabatan melawan Italia pada Kamis (21/3) pekan ini.

Kaka yang kini beru-sia 30 tahun adalah salah satu pemain yang ikut merasakan juara Piala Du-nia 2002 bersama Scolari. Dia ingin merasakan ge-byar Piala Dunia di tanah kelahirannya sendiri dan berharap bisa mengangkat trofi Piala Dunia di depan publik sendiri.

"Sangat senang bisa bertemunya kembali di Timnas dan bekerja samanya lagi dengannya. Hanya saja saya tidak tahu berapa lama kerja sama ini akan berlangsung, tetapi saya berharap bisa sampai Piala Dunia 2014," kata Kaka yang tidak menjadi

pilihan utama pelatih Jose Mourinho di Madrid.

Sejak pindah dari Mi-lan, Kaka berjuang menda-pat tempat utama di pasu-kan Mourinho. Dia jarang dimainkan sejak awal. Lebih banyak dia dimain-kan sebagai pengganti. Ini yang membuatnya tidak menjadi pilihan utama juga bagi seleccao.

"Saya kira, saya su-dah lebih baik sekarang. Di klub, saya sudah lebih sering dimainkan. Para pendukung sudah mulai memperlihatkan apresiasi mereka terhadap saya dan ini adalah motivasi tam-bahan bagi saya. Sekarang saya berharap meman-faatkan peluang ini ber-sama Brasil," ujarnya.

Kaka sudah tampil se-banyak 83 kali bersama Tim Nasional Brasil. Ini yang membuatnya menjadi pemain yang paling ber-pengalaman dalam skuat Scolari. Meski paling tua, Kaka tetap bangga. "Saya pemain veteran baru. Saya harus mengakui, saya tidak

tahu sudah berapa ban-yak saya membela Brasil. Tetapi saya senang menja-di bagian dari tim ini. Saya dipilih dari begitu banyak pemain berbakat Brasil dan ini adalah fase baru dalam karier internasional saya," tutupnya.

Tempat TottiSementara itu, Pelatih

Timnas Italia, Cesare Prandelli menegaskan bahwa dia tidak akan menutup kemungkinan dipanggilnya Francesco Totti ke skuatnya pada Piala Dunia 2014 menda-tang di Brasil, bila kapten AS Roma itu tetap berada penampilannya seperti saat ini.

Akhir pekan lalu, Totti mencetak satu dari dua gol kemenangan timnya atas AC Parma. Tambahan satu gol itu menobatkan-nya sebagai pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah liga Seri A d e -

ngan 226 gol. "Berbicara tentang Francesco Totti dan Carlo Mazzone (man-tan pelatihnya) adalah sesuatu yang benar. Bila satu bulan sebelum Piala Dunia dia (Totti) melaku-kan seperti yang dikerja-kan saat ini dan sercara fisik dan mental bagus, kami memberi satu tem-pat untuknya," kata Pran-delli yang pernah menjadi pelatih Fiorentina.

Totti sudah mengun-durkan diri dari karier internasionalnya setelah menjuarai Piala Dunia 2006 di Jerman. Meski de-mikian, Prandelli tetap memberi harapan bagi pe-main 36 tahun itu untuk kembali mengenakan se-ragam biru putih.

"Sama dengan Anto-nio Di Natale sebelum Piala Eropa, meskipun Anda tidak percaya pada saya. Begitu juga de-ngan Antonio Cassano. Melawan Tottenham, dia

sangat sensasional," tu-tup Prandelli. (sky

sports/aji)

Allegri Bantah Akan Latih AS Roma Musim Depan

MILAN - Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri menekankan bahwa dia

sungguh bahagia berada di San Siro. Pernyataan ini sekaligus membantah rumor yang beredar bahwa mantan pelatih Cagliari itu akan meninggalkan "I Ros-soneri" pada musim panas men-datang dan melatih klub Ibukota Italia, AS Roma.

Allegri menukangi Milan se-jak 2010 menggantikan Carlo Ancelotti yang hengkang ke Chelsea. Pada musim pertaman-ya bersama klub dari kota mode Italia itu, Allegri langsung mer-ebut gelar juara Liga Seri A Italia atau scudetto. Pada musim kedu-anya dia menjadi runner up di bawah Juventus.

Setelah sempat digosipkan bakal dipecat oleh Presiden Klub yang juga mantan Per-dana Menteri Italia Silvio Ber-lusconi pada awal musim ka-rena penampilan buruk Milan, kini Allegri dirumorkan bakal mengambil alih kursi pelatih Zdenek Zeman di AS Roma pada akhir musim ini.

Menanggapi khabar seperti itu, Allegri membantah semua rumor tersebut. Dia hanya fokus dengan AC Milan yang sedang berjuang mengamankan posisin-ya untuk tembus ke Liga Cham-pions musim depan. Saat ini, Milan berada di peringkat tiga klasemen sementara Liga Seri A Italia yang merupakan posisi ter-akhir Liga Champions dari Italia.

Milan hany selisih dua poin dari Napoli yang bertengger di per-ingkat kedua.

"Kontrak saya dengan Milan berakhir pada 2014. Presiden sudah memberi signal positif kepada saya. Begitu juga klub. Kadang saya berpikir, apa yang ditulis itu sedikit membosankan. Tetapi kita akan lihat saja. Saya sungguh bahagia tinggal di Mi-lan, tetapi untuk tetap tinggal di sini perlu kesepakatan kedua be-lah pihak. Dari pihak saya, saya mendapat kepercayaan besar dari pihak klub," kata Allegri.

Dia menambahkan, "Menda-pat satu tempat di tiga klub tera-tas musim ini menjadi sangat penting bagi kami." (Sky Sports/aji)

Abdennour Ingin Nyeberang ke BarcelonaTOULOUSE - Bek klub Prancis

Toulouse, Aymen Abdennour men-gaku bahwa dirinya menjadi target pembelian tim raksasa Spanyol, Bar-celona, pada musim panas mendata-ng. Klub dari Catalonia itu diundang untuk menyaksikan laga Barcelona versus AC Milan pada leg kedua ba-bak 16 besar Liga Champions di Camp Nou pekan lalu.

Barcelona dilaporkan akan mem-beli satu bek baru pada musim panas mendatang dan Abdennour mengaku menjadi salah satu target "El Barca". Pemain ini sempat disebut-sebut bakal dibeli Arsenal dan Manches-ter City. Tetapi pemain internasional Tunisia yang bisa berposisi sebagai bek tengah dan bek kiri itu sangat senang bila bisa bergabung dengan Barcelona.

"Saya tahu bahwa Barcelona mengincar saya dan sedikitnya em-pat bek lainnya. Kalau ada tawaran dari mereka pada akhir musim ini, saya tidak mungkin akan bilang tidak. Meski demikian, Presiden Tou-

louse yang akan mengambil keputu-san," kata Abdennour kepada Radio Montecarlo.

Pemain 23 tahun ini diundang Barcelona untuk menyaksikan laga mereka melawan AC Milan pekan lalu, tetapi pihak klub yang dibe-lanya saat ini tidak mengijinkan dia pergi. "Saya hampir saja pergi, tetapi pelatih dan presiden meminta saya untuk tetap tinggal dan mengikuti sesi latihan klub keesokan harinya," imbuhnya.

Menurut laporan media-media Prancis, persoalan ekonomi yang di-hadapi Toulouse memaksa mereka untuk melepaskan sejumlah pemain, termasuk Abdennour, guna menda-pat dana segar. Abdennour didata-ngkan Toulouse dari Werder Bremen pada 2011. "Toulouse sangat dekat dengan Barca. Pemandu bakat dari Camp Nou sering datang ke Toulouse dan mereka mengenal Abdennour sangat baik. Abdennour memang seharusnya bergabung dengan klup papan atas Eropa entah itu Barce-

lona atau tidak, "kata agen Abden-nour Abdelkader Jilani kepada Radio Shems FM belum lama ini.

Sementara itu gelandang Getafe Medhi Lacen menyambut baik pe-luang untuk bermain di Liga Utama Inggris bersama Swansea City. Hanya saja, hingga saat ini belum ada ta-waran resmi yang datang dari klub yang baru saja menjuarai Piala Liga Inggris atau Capital One Cup itu ke-padanya.

Sejumlah spekulasi belakan-gan ini menyebutkan bahwa pelatih Swansea asal Denmark, Michael La-udrup berencana untuk mendatang-kan pemain dari kompetisi La Liga pada akhir musim ini. Dan, mantan pemain Barcelona ini ingin menda-pat tanda tangan Lacen akhir musim nanti.

Lacen sendiri adalah pengagum Laudrup. Hanya saja, pemain ini harus menunggu hingga akhir musim untuk membicarakan masa depan-nya di Getafe. "KOntrak saya baru berakhir pada 2015 mendatang. Ka-

rena itu kita tunggu saja hingga akh-ir musim ini untuk melihat apa yang akan terjadi," kata pemain berusia 28 tahun tersebut.

Dia melanjutkan, "Saya mengenal Laudrup. Dia seorang pemain yang hebat, seorang gelandang kelas atas dunia. Dia seorang pemain ideal un-tuk nomor punggung 10 dan dia juga seorang pelatih hebat. Saya tidak tahu apakah Swansea berminat pada saya, tetapi saya akan mempertim-bangkan secara serius bila ada ta-waran dari Inggris yang masuk ke saya. Saya senang Liga Utama Inggris dan akan sangat bahagia bisa ber-main di sana suatu hari kelak."

Lacen didatang-kan Getafe dari Rac-ing Santander pada 2011 dan pemain Aljazair ini ingin bermain di luar Spanyol setelah tinggal selama

delapan ta-hun di ne-geri matador itu. (espn/sky sports/aji)

BERHARAP. Ricardo Kaka sangat berharap dia bisa tampil di Piala Dunia 2014 seiring dengan penampilannya yang tidak konsisten di dua musim terakhir ini. Bersama Timnas Brasil, Kaka sudah tampil sebanyak 83 kali dan juga ikut membawa Brasil menjadi juara dunia pada Piala Dunia 2002 silam.