KORELASI ANTARA KONSTITUSI

&KETAHANAN NASIONAL

Barry Buzan; “People, State and Fear” (1983)

The Idea Of The StateIdeologi/Tujuan

Physical base of the state- Geografi

- Demografi

The institutional expression of the state

Konstitusi

Warga negara yg BaikPenyelenggaraan Pemerintahan

yg Berkualitas Konstitusi yg Baik/Cocok

Kondisi - Budaya - Nilai

Penyelenggaraan Pemerintahan

Pancasila

Menjiwai

Tan

Nas

Demografis

JmlhPddk

Penyebaran

Majemuk

Geografis

NgrKep

LtkStra Kaya

SDA

Konteks Indonesia

Negara Bangsa – Negara Kesatuan

Sistem Pemerintahan…??

DiprediksiAkan TerjadiMulti Partai

Presidensial…?? Parlementer…??

- Tdk ada Parpol > 50%

- Sulit Membentuk

Pemerintah- Pemerintahan labil

- Kabinet mudah jatuh

- Tdk ada Parpol > 50%

- Posisi Presiden di Par

lemen lemah & sulitgulirkan pemerintahan

- Mudah dijatuhkan

Pancasila

X XSistem Sendiri/MPR

(Sist Pemerintahan Berdasar Pancasila))

- Dasar Negara- Pandangan Hidup Bangsa- Pemersatu Bangsa

Politik Dagang Sapi

Mahal/gangguan pol→tdk efektif

Pedoman Pokok Dlm Membangun Konstitusi

Berdasar Pancasila(4 Pokok Pikiran/Penjelasan Pemb UUD 1945)

1. ”Negara” – begitoeboenjinja – melindoengi segenap bangsa Indonesia dan

seloeroehtoempah darah Indonesia dengan berdasar atas persatoean dengan

mewoedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia. Dalam ”pemboekaan’ini diterima aliran pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan

melipoeti segenap bangsa seloeroehnya. Djadi negara mengatasi segala pahamgolongan, mengatasi segala paham perseorangan, negara, menoeroet pengertian

”pemboekaan” itoe menghendaki persatoean, melipoeti segenap bangsa Indonesia

seloeroehnja. Inilah soeatoe dasar negara jang tidak boleh diloepakan.

2. Negara hendak mewoedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat.

3. Pokok jang ketiga jang terkandoeng dalam ”pemboekaan” ialah negara jang

berkedaoelatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permoesjawaratan perwakilan. Oleh

karena itoe sistim negara jang terbentoek dalam Oendang-Oendang Dasar haroesberdasar atas kedaoelatan rakjat dan berdasar atas permoesjawaratan perwakilan.

Memang aliran ini sesoeai dengansifat masjarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran jang keempat, jang terkandoeng dalam ”pemboekaan” ialah negara

berdasar atas Ketoehanan Jang Maha Esa menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan

beradab. Oleh karena itoe Oendang-Oendang Dasar haroes mengandoeng isi jang mewadjibkan Pemerintah dan lain-lain penjelenggara negara, oentoek memelihara

boedi pekerti kemanoesiaan jang loehoer dan memegang tegoeh tjita-tjita moral rakjat jang loehoer.

PersatuanBangsa

Keadilan

Sosial

Kerakyatan/DemokrasiPerwakilan

Budi Pekerti Luhur

BerdasarKetuhanan YME& Kemanusiaan…

Sistem Kenegaraan Yang Dijiwai Pancasila(Sistem Sendiri)

KABINETPersoalan :

1 Rekrutmen UD/UG

2 Masa jabatan Presiden

3 Tidak pernah diimplementasikan

- Lemb Tertinggi Ngr- P’megang k’daultn ryt- Hrs terwakili dgn bulat

PEMDA

DESA

PRESIDENBPKDPA DPRMA

MPR Angg DPR;UD;UG

Check & Balances

- Sidang BPUPKI/PPKI- Debat Ideologi berlanjut- Pancasila & SistemSendiri/Sist MPR

- !8 Agst UUD 1945

1955

- Konstituante gagal- Kembali ke UUD 1945

- Demokrasi Terpimpin

- MPRS

→ Nasionalis→ Kekuasaan

- UUD 1945 secara

murni dan konsekwen

→ Nasionalis- Kooptasi Ex → MPR berlanjut

→ Kekuasaan

Reformasi

1945 - 1949

Penerapan Konstitusi RI & Permasalahannya

. . . .G-30S/PKI

. .1950 1959.

- Pemilu- Konstituante- Debat Id berlanjut

UUDS- PKI Brontak- UUD RIS

..- Penggantian UUD- Peran NDI - Pancasila → Liberalisme

→ UUD 2002→ Liberalis → “Kebebasan Luas”

Sistem Sendiri belum pernah diimplementasikan

AkibatPenggantianUUD 1945 ??

Kekuasaan

. .1938-1940

Perdebatan Ideologi NGR- Nasionalis (Soekarno)- Islam (M. Natsir)- Sos/Liberal (Syahrir)

- Komunis (Muso)

Pertentangan Ideologi blm selesai

Nov 1945 → Maklumat X; Maklumat 13 & 14

→ Parlementer

→ Liberalis

1999 - 20021965 - 1998

Pertentangan Ideologi

Nafsu kekuasaan→ Ngr parpol→ korupsi

hambatan/ancaman perwujudan TanNas

Masalah Fundamental

“Power Tends To Corrupt

Absolute PowerCorrupts Absolutely”

(Lord Acton; 1834-1902)

Tentang Kekuasaan

UUD 2002 Perluas Orientasi Kekuasaan = Perluas Peluang Korupsi

Akibat Penggantian UUD 1945

UUD 1945 Perubahanan AkibatNo

1 Ideologi Pancasila - Roh “Kemerdekaan”→ Kebebasan

- Roh “Kebangsaan/Persatuan Indonesia”→ Hak/

kebebasan individual

2 Politik/ Perwakilan Langsung (ala Liberal) Roh “Persatuan Indonesia”→Hak/Kebebasan Individual

Demokrasi Ciri: voting–free fight Demi kebebasan/HAM, semua ideologi dan aliran

boleh hidup:

- Dihadapkan pd Indonesia yg majemuk multidimensi

dan tingkat kedewasaan berdemokrasi yg belum baik:

Bidang

→ Masuk Ideologi2 yg bertentangan dgn Pancasila

(Liberalisme,Khilafahisme,Marxisme,Radikalisme,dll)

→ Kebebasan luas nyaris tanpa batas

→ Nafsu “berburu kekuasaan” meningkat tajam

(bukan pengabdian)→ Negara Hukum → Negara Kekuasaan

Individualisme-Liberalisme

- Kapitalisme-Kolonialisme

UUD 1945 Perubahanan AkibatNo Bidang

- Menjadi Ngr Parpol- Pendulum kekuasaan pada Legislatif (DPR) → Pseudo

Presidensial, kenyataannya Parlementer

- Fungsi-fungsi Parpol tidak dijalankan

- Kepentingan perorangan/golongan mengatasi kepenti

ngan bangsa-negara

- Berkembang: Machiavellisme, pol uang, korupsi,

pol identitas → Kangker ganas demokrasi

- Oligarki tumbuh subur; termasuk di Parpol;

Pol Dinasti/Kapitalis → Orientasinya Kekuasaan

→ Demokrasi itu sendiri “mati”

- Dgn perkembangan Pol Identitas dan kemajuan TI:

Potensi Konflik → Konflik Nyata → Perpecahan

UUD 1945 Perubahanan AkibatNo Bidang

3 Ekonomi Psl 33 Ditambah Psl 4 Berkembang Sist Ekonomi Pasar (Laissez faire…) Ayat (1-3) Kata “efisiensi”= ciri kapitalisme - Pemerintah hanya Regulator/tdk campuri pasar

→ Hukum rimba di pasar, kapitalis menguasai pasar:

pedagang kecil, koperasi, pasar tradisional→ Mati

- Privatisasi termasuk BUMN→Kapitalis (asing-lokal)

kuasai ekonomi→ Kesenjangan ekonomi tambah lebar

→ Liberalisasi Ekonomi

Bretton Woods (1944) lahirnya

Neo kolonialismePenjajahan: Teritori→Ekonomi

Ditiru China

(Expansionisme Ekonomi)Pemecah-belahan Bangsa secara Ekonomi

Amandemen

UUD 1945

UUD 1945 Perubahanan AkibatNo

4 Sosial Kolektivisme Hak dan kebebasan individual Terjadi Kerusakan dan Perpecahan Sosial

- Gotong royong, kebersamaan, persaudaraan/kekeluargaan, toleransi → Luntur

- Materialisme, hedonisme, korupsi, nepotisme, fanatis

me sempit, radikalisme, kekerasan, terorisme.→ Tumbuh subur

- Akibat kemajuan TI, Masuk budaya yg bertentangan

dgn Moral Pancasila (pornografi, LGBT, kebebasan

ala Barat, peredaran narkoba, dll) → Pertajam dan percepat kerusakan sosal

- Konflik sosial yg dilatari politik, ekonomi, budaya, etnik

merebak cepat di banyak kelompok sosial

Bidang

- Perpecahan sosial, secara derivatif

bisa sampai pada “Perpecahan Bangsa”

Formula Tahap Pembangunan Demokrasi/Partisipasi Rakyat(Sisw ono Judo Husodo)

1

2

3

Dari Pemerintah; Oleh Pemerintah; Untuk Rakyat

Dari Pemerintah Bersama Rakyat; Oleh Pemerintah Bersama Rakyat; Untuk Rakyat

Dari Rakyat; Oleh Pemerintah Diawasi Rakyat; Untuk Rakyat

Proses Pemberdayaan Rakyat → IPM

Proses Lanjutan Pemberdayaan Rakyat → IPM → Partisipasi rakyat meningkat

Rakyat Dew asa & Berdaya (Kelas menengah dominan) → Partisipasi rakyat tinggi (Demokrasi Penuh)

Yang terjadi setelah Reformasi: Loncatan instan pada No-3 → Turbulensi Politik →

Kontra Produktif

Thdp Pembangunan

Tan Nas

ToleransiKebersamaan

Gotong-royong

Patriotisme

Nasionalisme

Fenomena Kekinian→Luntur…!!

Jogya 3 Maret 2020

Bila Sistem Demokrasi Pancasila Tidak Ditegakkan

Disintegrasi..!!!

“Invisible Hand” dlm Amandemen UUD 1945

UU

Referendum

Dihapus

Kehadiran

NDI di

Senayan

- Liberalis Lokal- Proxy (al. Cetro)

Penjelasan

Dihapus

6 Butir yg

tdk boleh

berubah

Dilanggar

IndikasiUUD 1945Diganti

UUD 2002

Neo Kolonialis

❖ Pancasila dan Sistem Sendiri merupakan ideologi dan

konstitusi yang cocok bagi kondisi Indonesia

❖ Konstitusi yg berlaku (UUD 2002) tdk selaras dengan Nilai

– Budaya Bangsa (Pancasila)

❖ Sulit/Mustahil peroleh TUNAS & TANNAS yang kuat,

sebaliknya dapat menggiring pada perpecahan bangsa

Kesimpulan & Rekomendasi

Kaji Ulang UUD 2002Rekomendasi

Kesimpulan

Peta Situasi Penghambat Kaji Ulang UUD 2002

- Pragmatisme

- Kepentingan Bisnis

- Kepentingan Asing

Upaya Kaji Ulang UUD

2002 Menghadapi

TERIMAKASIH