KOTA SUKABUMIjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__3_Tahun_2012... · organik, memperbaiki sifat ... Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

TAHUN 2012 NOMOR 3

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2012

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG : ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012 DI KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 3 2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG :

ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

TAHUN 2012 DI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 ayat

(5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan.SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan

dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi

tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun

2012 di Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 551);

2. Undang-Undang.......

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,


Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang

Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,


Nomor 4079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002

tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142,


Nomor 4254); 8. Peraturan……..

- 3 -

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai

Barang Dalam Pengawasan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun

2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi

Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6

Tahun 2008 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor

87/Permentan.SR.130/12/2011 tentang

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun

Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG

ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

TAHUN 2012 DI KOTA SUKABUMI.

BAB…….

- 4 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan di

Kota Sukabumi.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi atau kepala

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi

pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi.

6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi

keperluan tanaman secara langsung atau tidak

langsung.

7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses

rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi

dan merupakan hasil industri atau pabrik

pembuat pupuk. 8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar

atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang

berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat

atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan

organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.

9. Pupuk…….

- 5 -

9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan

dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di

penyalur resmi di Lini IV, yang terdiri dari jenis

Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA,

NPK, dan Pupuk Organik Granul.

10. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk

bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai

produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat

HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di

kios penyalur pupuk di tingkat Kecamatan atau Kelurahan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani

yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya

ikan dan/atau udang.

13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia

yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.

14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman

perkebunan dengan luasan tertentu.

15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha

peternakan.

16. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan

Warga Negara Indonesia yang mengusahakan

lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin

usaha.

17. Produsen…….

- 6 -

17. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk

Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang

memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk

Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di

dalam negeri.

18. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai

ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

19. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai

ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan

tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

20. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang

mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk

bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha

tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama

pada satu hamparan atau kawasan yang

dikukuhkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang

ditunjuk.

21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang

selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang

disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal

usaha tani yang diusahakan petani, pekebun,

peternak dan pembudidaya ikan dan udang, dan/atau anggota kelompoktani dengan

rekomendasi pemupukan berimbang spesifik

lokasi.

22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang

selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah

koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah yang dibentuk oleh

Kepala Daerah.

23. Pengadaan…….

- 7 -

23. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan

pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau

impor.

24. Penyaluran Pupuk adalah proses pendistribusian

Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh produsen sampai dengan Petani dan/atau Kelompok Tani

sebagai konsumen akhir.

25. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Daerah yang ditunjukkan

atau ditetapkan oleh Produsen.

26. Lini IV adalah lokasi gudang/kios pengecer resmi

di wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang

ditujukan atau ditetapkan oleh Distributor.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani,

Pekebun, dan Peternak yang mengusahakan

lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga Petani, kecuali Pembudidaya

Ikan atau Udang paling luas 1 (satu) hektar.

(2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,

dan perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut

menurut Kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran

bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

(2) Alokasi…….

- 8 -

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memperhatikan usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak,

dan Pembudidaya Ikan atau Udang yang

dituangkan dalam RDKK yang disetujui petugas

teknis atau penyuluh pada Dinas serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada

tahun berjalan.

(3) Dinas wajib melakukan pembinaan kepada

kelompok tani untuk penyusunan RDKK sesuai

luas areal usaha tani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan Pupuk

Bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 4

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk

Bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dipenuhi

melalui realokasi antar wilayah, dan waktu.

(2) Realokasi Pupuk Bersubsidi antar wilayah

Kecamatan dalam Daerah ditetapkan lebih

lanjut oleh Kepala Daerah.

(3) Untuk memenuhi kebutuhan Petani, realokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum

penetapan dari Kepala Daerah berdasarkan

rekomendasi dari Dinas.

(4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah

Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak

mencukupi, Produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah yang

bersangkutan dari sisa alokasi bulan

sebelumnya dan/atau bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu)

tahun.

Bab…….

- 9 -

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan

oleh Produsen.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk

Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Pertanian di Penyalur di Lini IV ke Petani atau

Kelompok Tani diatur sebagai berikut :

a. penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat

Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai

dengan wilayah tanggung jawabnya.

b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud

pada huruf a memperhatikan kebutuhan

Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing

wilayah.

c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud

pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat,

waktu, dan mutu.

(3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan

dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai

alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(4) Optimalisasi…….

- 10 -

(4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di

tingkat Petani atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan

berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di

Penyalur di Lini IV ke Petani dilakukan oleh

petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

Pasal 7

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang

dan/atau terhapus, bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah” Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

distributor, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat

dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan

Pembudidaya Ikan dan/atau Udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah

ditetapkan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen

dapat berkoordinasi dengan Dinas untuk

penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual

Pupuk Bersubsidi sesuai HET. (2) HET…….

- 11 -

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;

b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;

c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;

d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;

e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan

dan/atau Udang di Penyalur di Lini IV secara

tunai dalam kemasan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;

b. Pupuk SP-36 = 50 kg

c. Pupuk ZA = 50 kg

d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;

e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan

pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Pasal 11

(1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan,

dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

(2) KPPP……..

- 12 -

(2) KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

a. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);

b. Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);

c. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman

(POPT).

Pasal 12

(1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan

dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada

Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah menyampaikan laporan hasil

pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi

kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala

Daerah.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar.......

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 5 Maret 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi

Pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA SUKABUMI,

EEN RUKMINI NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012 DI KOTA

SUKABUMI

DAFTAR ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI


A. KEBUTUHAN PUPUK PER KECAMATAN

Satuan : Ton

NO KECAMATAN

JENIS PUPUK

UREA SP-36 ZA N P K

PHONSKA KUJANG ORGANIK

1 WARUDOYONG 210.30 178.70 42.10 199.80 35.70 21.30

2 GUNUNGPUYUH 50.50 42.90 10.00 48.00 8.60 5.00

3 CIKOLE 40.10 34.20 8.00 38.10 6.80 4.00

4 CITAMIANG 48.30 41.00 9.60 45.80 8.20 4.80

5 BAROS 169.90 144.40 34.00 161.40 28.90 17.00

6 LEMBURSITU 190.70 162.10 38.20 181.20 32.50 19.00

7 CIBEUREUM 290.20 246.70 58.10 275.70 49.30 28.90

JUMLAH 1,000.00 850.00 200.00 950.00 170.0 100.00

B. PUPUK ......

- 2 -

B. PUPUK UREA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2012

NO KECAMATAN BULAN (DALAM SATUAN TON)

JUMLAH JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES

1 WARUDOYONG 21.80 25.80 17.60 13.90 17.60 23.50 17.60 12.10 17.80 15.60 10.90 16.10 210.30

2 GUNUNGPUYUH 5.20 6.20 4.20 3.50 4.20 5.60 4.20 3.00 4.20 3.70 2.50 4.00 50.50

3 CIKOLE 4.20 4.90 3.50 2.60 3.50 4.50 3.20 2.20 3.50 3.00 2.00 3.00 40.10

4 CITAMIANG 5.00 5.90 4.20 3.20 4.00 5.00 4.20 3.00 4.20 3.70 2.20 3.70 48.30

5 BAROS 17.60 20.80 14.40 10.90 14.30 19.10 14.10 9.90 14.60 12.70 8.70 12.80 169.90

6 LEMBURSITU 19.80 23.30 15.80 12.40 16.10 21.30 15.90 11.20 16.30 14.10 9.90 14.60 190.70

7 CIBEUREUM 30.20 35.70 24.30 19.10 24.50 32.40 24.00 16.80 24.80 21.50 14.90 22.00 290.20

JUMLAH 103.80 122.60 84.00 65.60 84.20 111.40 83.20 58.20 85.40 74.30 51.10 76.20 1,000.00

C. PUPUK …….

- 3 -

C. PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 WARUDOYONG 18.50 21.90 14.90 11.80 14.90 20.00 14.90 10.30 15.20 13.30 9.30 13.70 178.70

2 GUNUNGPUYUH 4.40 5.30 3.60 2.90 3.60 4.80 3.60 2.50 3.60 3.10 2.10 3.40 42.90

3 CIKOLE 3.60 4.20 3.00 2.40 2.90 3.80 2.70 1.90 2.90 2.60 1.70 2.50 34.20

4 CITAMIANG 4.20 5.10 3.60 2.70 3.40 4.20 3.60 2.50 3.60 3.10 1.90 3.10 41.00

5 BAROS 14.90 17.70 12.20 9.30 12.20 16.20 12.00 8.40 12.40 10.70 7.40 11.00 144.40

6 LEMBURSITU 16.80 19.80 13.50 10.50 13.70 18.10 13.50 9.50 13.90 12.00 8.40 12.40 162.10

7 CIBEUREUM 25.70 30.30 20.60 16.20 20.90 27.60 20.40 14.40 21.00 18.30 12.60 18.70 246.70

JUMLAH 88.20 104.20 71.40 55.80 71.60 94.70 70.70 49.50 72.60 63.10 43.40 64.80 850.00

D. PUPUK …….

- 4 -

D. PUPUK ZA BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012



1 WARUDOYONG 4.40 5.20 3.50 2.80 3.50 4.70 3.50 2.40 3.60 3.10 2.20 3.20 42.10

2 GUNUNGPUYUH 1.00 1.20 0.80 0.70 0.80 1.10 0.80 0.60 0.80 0.80 0.50 0.90 10.00

3 CIKOLE 0.90 1.00 0.70 0.50 0.70 0.90 0.60 0.40 0.70 0.60 0.40 0.60 8.00

4 CITAMIANG 1.00 1.20 0.80 0.60 0.80 1.00 0.90 0.60 0.80 0.80 0.40 0.70 9.60

5 BAROS 3.50 4.20 2.90 2.20 2.90 3.80 2.80 2.00 2.90 2.50 1.70 2.60 34.00

6 LEMBURSITU 4.00 4.60 3.20 2.50 3.20 4.30 3.20 2.20 3.30 2.80 2.00 2.90 38.20

7 CIBEUREUM 6.00 7.10 4.90 3.80 4.90 6.50 4.80 3.40 5.00 4.30 3.00 4.40 58.10

JUMLAH 20.80 24.50 16.80 13.10 16.80 22.30 16.60 11.60 17.10 14.90 10.20 15.30 200.00

E. PUPUK …….

- 5 -

E. PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO KECAMATAN

BULAN (DALAM SATUAN TON)

JUMLAH

JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES

1 WARUDOYONG 20.70 24.50 16.70 13.20 16.70 22.40 16.70 11.50 16.90 14.80 10.40 15.30 199.80

2 GUNUNGPUYUH 4.90 5.90 4.00 3.30 4.00 5.40 4.00 2.80 4.00 3.50 2.40 3.80 48.00

3 CIKOLE 4.00 4.70 3.30 2.60 3.30 4.20 3.10 2.10 3.30 2.80 1.90 2.80 38.10

4 CITAMIANG 4.70 5.60 4.00 3.20 3.70 4.70 4.00 2.80 4.00 3.50 2.10 3.50 45.80

5 BAROS 16.80 19.80 13.60 10.40 13.60 18.10 13.40 9.40 13.90 12.00 8.20 12.20 161.40

6 LEMBURSITU 18.80 22.10 15.10 11.80 15.30 20.20 15.10 10.60 15.50 13.40 9.40 13.90 181.20

7 CIBEUREUM 28.70 33.90 23.10 18.10 23.30 30.80 22.80 16.00 23.50 20.50 14.10 20.90 275.70

JUMLAH 98.60 116.50 79.80 62.60 79.90 105.80 79.10 55.20 81.10 70.50 48.50 72.40 950.00

F. PUPUK ……

- 6 -

F. PUPUK NPK KUJANG BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO KECAMATAN


JUMLAH


1 WARUDOYONG 3.70 4.40 3.00 2.40 3.00 4.00 3.00 2.10 3.00 2.60 1.80 2.70 35.70

2 GUNUNGPUYUH 0.90 1.10 0.70 0.60 0.70 1.00 0.70 0.50 0.70 0.60 0.40 0.70 8.60

3 CIKOLE 0.70 0.80 0.60 0.50 0.60 0.80 0.50 0.40 0.60 0.50 0.30 0.50 6.80

4 CITAMIANG 0.80 1.00 0.70 0.50 0.70 0.80 0.70 0.50 0.70 0.60 0.50 0.70 8.20

5 BAROS 3.00 3.50 2.40 1.80 2.50 3.20 2.40 1.70 2.50 2.20 1.50 2.20 28.90

6 LEMBURSITU 3.40 4.00 2.70 2.10 2.70 3.60 2.70 1.90 2.80 2.40 1.70 2.50 32.50

7 CIBEUREUM 5.10 6.00 4.20 3.30 4.20 5.50 4.10 2.80 4.20 3.70 2.50 3.70 49.30

JUMLAH 17.60 20.80 14.30 11.20 14.40 18.90 14.10 9.90 14.50 12.60 8.70 13.00 170.00

G. PUPUK ……

- 7 -

G. PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO KECAMATAN


JUMLAH JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOP DES

1 WARUDOYONG 2.20 2.60 1.80 1.40 1.80 2.40 1.80 1.20 1.80 1.60 1.10 1.60 21.30

2 GUNUNGPUYUH 0.50 0.60 0.40 0.30 0.40 0.60 0.40 0.30 0.40 0.40 0.30 0.40 5.00

3 CIKOLE 0.40 0.50 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.20 0.40 0.30 0.20 0.30 4.00

4 CITAMIANG 0.50 0.60 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.30 0.40 0.40 0.20 0.40 4.80

5 BAROS 1.80 2.10 1.40 1.10 1.40 1.90 1.40 1.00 1.40 1.30 0.90 1.30 17.00

6 LEMBURSITU 2.00 2.30 1.60 1.20 1.60 2.10 1.60 1.10 1.60 1.40 1.00 1.50 19.00

7 CIBEUREUM 3.00 3.60 2.40 1.90 2.40 3.20 2.40 1.70 2.50 2.10 1.50 2.20 28.90

JUMLAH 10.40 12.30 8.40 6.50 8.30 11.10 8.30 5.80 8.50 7.50 5.20 7.70 100.00

Sukabumi, 5 Maret 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG : ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012 DI KOTA SUKABUMI

DAFTAR ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI


A. KEBUTUHAN PUPUK PER KECAMATAN

Satuan : Ton

NO KECAMATAN

JENIS PUPUK

UREA SP-36 ZA N P K

PHONSKA KUJANG ORGANIK

1 WARUDOYONG 210.30 178.70 42.10 199.80 35.70 21.30

2 GUNUNGPUYUH 50.50 42.90 10.00 48.00 8.60 5.00

3 CIKOLE 40.10 34.20 8.00 38.10 6.80 4.00

4 CITAMIANG 48.30 41.00 9.60 45.80 8.20 4.80

5 BAROS 169.90 144.40 34.00 161.40 28.90 17.00

6 LEMBURSITU 190.70 162.10 38.20 181.20 32.50 19.00

7 CIBEUREUM 290.20 246.70 58.10 275.70 49.30 28.90

JUMLAH 1,000.00 850.00 200.00 950.00 170.0 100.00

B. PUPUK ........

- 2 -

B. PUPUK UREA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2012



1 WARUDOYONG 21.80 25.80 17.60 13.90 17.60 23.50 17.60 12.10 17.80 15.60 10.90 16.10 210.30

2 GUNUNGPUYUH 5.20 6.20 4.20 3.50 4.20 5.60 4.20 3.00 4.20 3.70 2.50 4.00 50.50

3 CIKOLE 4.20 4.90 3.50 2.60 3.50 4.50 3.20 2.20 3.50 3.00 2.00 3.00 40.10

4 CITAMIANG 5.00 5.90 4.20 3.20 4.00 5.00 4.20 3.00 4.20 3.70 2.20 3.70 48.30

5 BAROS 17.60 20.80 14.40 10.90 14.30 19.10 14.10 9.90 14.60 12.70 8.70 12.80 169.90

6 LEMBURSITU 19.80 23.30 15.80 12.40 16.10 21.30 15.90 11.20 16.30 14.10 9.90 14.60 190.70

7 CIBEUREUM 30.20 35.70 24.30 19.10 24.50 32.40 24.00 16.80 24.80 21.50 14.90 22.00 290.20

JUMLAH 103.80 122.60 84.00 65.60 84.20 111.40 83.20 58.20 85.40 74.30 51.10 76.20 1,000.00

C. PUPUK …….

- 3 -

C. PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 WARUDOYONG 18.50 21.90 14.90 11.80 14.90 20.00 14.90 10.30 15.20 13.30 9.30 13.70 178.70

2 GUNUNGPUYUH 4.40 5.30 3.60 2.90 3.60 4.80 3.60 2.50 3.60 3.10 2.10 3.40 42.90

3 CIKOLE 3.60 4.20 3.00 2.40 2.90 3.80 2.70 1.90 2.90 2.60 1.70 2.50 34.20

4 CITAMIANG 4.20 5.10 3.60 2.70 3.40 4.20 3.60 2.50 3.60 3.10 1.90 3.10 41.00

5 BAROS 14.90 17.70 12.20 9.30 12.20 16.20 12.00 8.40 12.40 10.70 7.40 11.00 144.40

6 LEMBURSITU 16.80 19.80 13.50 10.50 13.70 18.10 13.50 9.50 13.90 12.00 8.40 12.40 162.10

7 CIBEUREUM 25.70 30.30 20.60 16.20 20.90 27.60 20.40 14.40 21.00 18.30 12.60 18.70 246.70

JUMLAH 88.20 104.20 71.40 55.80 71.60 94.70 70.70 49.50 72.60 63.10 43.40 64.80 850.00

D. PUPUK …….

- 4 -

D. PUPUK ZA BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012



1 WARUDOYONG 4.40 5.20 3.50 2.80 3.50 4.70 3.50 2.40 3.60 3.10 2.20 3.20 42.10

2 GUNUNGPUYUH 1.00 1.20 0.80 0.70 0.80 1.10 0.80 0.60 0.80 0.80 0.50 0.90 10.00

3 CIKOLE 0.90 1.00 0.70 0.50 0.70 0.90 0.60 0.40 0.70 0.60 0.40 0.60 8.00

4 CITAMIANG 1.00 1.20 0.80 0.60 0.80 1.00 0.90 0.60 0.80 0.80 0.40 0.70 9.60

5 BAROS 3.50 4.20 2.90 2.20 2.90 3.80 2.80 2.00 2.90 2.50 1.70 2.60 34.00

6 LEMBURSITU 4.00 4.60 3.20 2.50 3.20 4.30 3.20 2.20 3.30 2.80 2.00 2.90 38.20

7 CIBEUREUM 6.00 7.10 4.90 3.80 4.90 6.50 4.80 3.40 5.00 4.30 3.00 4.40 58.10

JUMLAH 20.80 24.50 16.80 13.10 16.80 22.30 16.60 11.60 17.10 14.90 10.20 15.30 200.00

E. PUPUK …….

- 5 -

E. PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO KECAMATAN


JUMLAH


1 WARUDOYONG 20.70 24.50 16.70 13.20 16.70 22.40 16.70 11.50 16.90 14.80 10.40 15.30 199.80

2 GUNUNGPUYUH 4.90 5.90 4.00 3.30 4.00 5.40 4.00 2.80 4.00 3.50 2.40 3.80 48.00

3 CIKOLE 4.00 4.70 3.30 2.60 3.30 4.20 3.10 2.10 3.30 2.80 1.90 2.80 38.10

4 CITAMIANG 4.70 5.60 4.00 3.20 3.70 4.70 4.00 2.80 4.00 3.50 2.10 3.50 45.80

5 BAROS 16.80 19.80 13.60 10.40 13.60 18.10 13.40 9.40 13.90 12.00 8.20 12.20 161.40

6 LEMBURSITU 18.80 22.10 15.10 11.80 15.30 20.20 15.10 10.60 15.50 13.40 9.40 13.90 181.20

7 CIBEUREUM 28.70 33.90 23.10 18.10 23.30 30.80 22.80 16.00 23.50 20.50 14.10 20.90 275.70

JUMLAH 98.60 116.50 79.80 62.60 79.90 105.80 79.10 55.20 81.10 70.50 48.50 72.40 950.00

F. PUPUK ……

- 6 -

F. PUPUK NPK KUJANG BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO KECAMATAN


JUMLAH


1 WARUDOYONG 3.70 4.40 3.00 2.40 3.00 4.00 3.00 2.10 3.00 2.60 1.80 2.70 35.70

2 GUNUNGPUYUH 0.90 1.10 0.70 0.60 0.70 1.00 0.70 0.50 0.70 0.60 0.40 0.70 8.60

3 CIKOLE 0.70 0.80 0.60 0.50 0.60 0.80 0.50 0.40 0.60 0.50 0.30 0.50 6.80

4 CITAMIANG 0.80 1.00 0.70 0.50 0.70 0.80 0.70 0.50 0.70 0.60 0.50 0.70 8.20

5 BAROS 3.00 3.50 2.40 1.80 2.50 3.20 2.40 1.70 2.50 2.20 1.50 2.20 28.90

6 LEMBURSITU 3.40 4.00 2.70 2.10 2.70 3.60 2.70 1.90 2.80 2.40 1.70 2.50 32.50

7 CIBEUREUM 5.10 6.00 4.20 3.30 4.20 5.50 4.10 2.80 4.20 3.70 2.50 3.70 49.30

JUMLAH 17.60 20.80 14.30 11.20 14.40 18.90 14.10 9.90 14.50 12.60 8.70 13.00 170.00

G. PUPUK ……

- 7 -

G. PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI PER KECAMATAN DAN PER BULAN TAHUN 2012

NO KECAMATAN


JUMLAH JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOP DES

1 WARUDOYONG 2.20 2.60 1.80 1.40 1.80 2.40 1.80 1.20 1.80 1.60 1.10 1.60 21.30

2 GUNUNGPUYUH 0.50 0.60 0.40 0.30 0.40 0.60 0.40 0.30 0.40 0.40 0.30 0.40 5.00

3 CIKOLE 0.40 0.50 0.40 0.30 0.30 0.40 0.30 0.20 0.40 0.30 0.20 0.30 4.00

4 CITAMIANG 0.50 0.60 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.30 0.40 0.40 0.20 0.40 4.80

5 BAROS 1.80 2.10 1.40 1.10 1.40 1.90 1.40 1.00 1.40 1.30 0.90 1.30 17.00

6 LEMBURSITU 2.00 2.30 1.60 1.20 1.60 2.10 1.60 1.10 1.60 1.40 1.00 1.50 19.00

7 CIBEUREUM 3.00 3.60 2.40 1.90 2.40 3.20 2.40 1.70 2.50 2.10 1.50 2.20 28.90

JUMLAH 10.40 12.30 8.40 6.50 8.30 11.10 8.30 5.80 8.50 7.50 5.20 7.70 100.00

Sukabumi, 5 Maret 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.


Documents

KOTA SUKABUMIjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__3_Tahun_2012... · organik, memperbaiki sifat ... Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan