:1 Disebar1uaskan oleh .Bagian Huku .

:1 Kota Lub ~ SetdaDicetak Oleh • uklmggauPERCT.MAWA R (0733-323202)

. Desaln & lJIy Out::1 Ranc:ang Ran k S(0733) 324408c;a tudlo Desai10813674901140 n

LEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

Nomor 11 Tahun 2003Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR 46 TAHUN 2003

a. bahwa dengan terbentuknya PemerintahKota Lubuklinggau sebagai Daerah Otonomberdasarkan Undang-undang nomor 7tahun 2001 tentang Pembentukan KotaLubuklinggau, maka dalam rangkapeningkatan pendapatan asH daerah danpengaturan, pembinaan tempat usahadfpandang perlu untuk mengatur tentangpemberian izin dan retribusi izin tempatusaha dalam wilayah kota Lubuklinggau;

·'.".' .<'. . • '-: ....••.•., "-. -,.- ,$ z:;tS$b. bahwa pengaturan tent? •...)pembe.rian izin

nomor 60, Tambahan Lembaran Negaradan retribusi izin temp",_ asaha dlmaksudnomor 3839 );huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kota Lubukl1nggau. 5. Undang-undang nomor 7 tahun 2001Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Pembentukan Kota LUbuklinggauMengingat 1.

(Lembaran Negara RI tahun 2001 nomortentang Hukum Acara Pldana ( Lembaran87, Tambahan Lembaran Negara nomorNegara Republik Indonesia tahun 19814114);nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

nomor 3209 ); 6. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun1983 tentang pelaksanaan HUkum Acara2. Undang-undang nomor 18 tahun .199~P'idana ( Lembaran Negara Republik In-tentang Pajak Daerah dan RetnbuSldonesia tahun 1983 nomor 36, TambahanDaerah ( Lembaran Negara Republik In-Lembaran Negara nomor 3258 );donesia tahun 1997 nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara nomor 3685 ) 7. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahunsebagaimana telah diubah dengan2001 ten tang Retribusi Daerah ( LembaranUndang-undang nomor 34 tahun 20GONegara Republik Indonesia tahun 2001ten tang Perubahan atas Undang - undangnomor 119, Tambahan Lembaran Negaranomor 18 tahun 1997 tentang Pajaknomor 4139 );Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2000 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomornomor 246, Tambahan Lembaran Negara174 tahun 1997 tentang Pedoman Tatanomor 4048 );Cara Pungutan Retribusi Daerah:

3. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomortentang Pengelolaan Lingkungan Hid~p175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata( Lembaran Negara Republik IndoneslaCara Pemeriksaaan dt bidang Retribusitahun 1997 nomor 68, TambahanDaerah;Lembaran Negara nomor 3699 );

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan4.Otonomi Daerah nomor 21 tahun 2001

Lten tang Pemerintahan Daerah ( Lembaran

tentang Teknik Penyusunan dan MateriNegara Republik Indonesia tahun 1999 I Muatan Produk - produk Hukum Daerah ;

I2

11. Keputusan Menteri D?L"'~ Negeri danOtonomi Daerah nomo, 1..2 tahun 2001tentang Bentuk Produk - produk HukumDaerah.

2. Pemer' h Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yangselanjutnya disebut Walikota;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 7Tahun 2003 tentang Pedoman OperasionalPenyidik Pegawai Negeri Sipil Daerahdalam Penegakan Peraturan Daerah.

4. DinasPendapatan Daerah adalah DinasPendapatan DaerahKota Lubuklinggau;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku;

7. Retribusi Daerahyang selanjutnya disebut Retribusi adalahpungutan Kota sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orangpribadi atau Badan Usaha;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER;.\H KOTALUBUKUNGGAU

8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan at~tIyang merupakan kesatuan baik melakukanusyang tidak melakukan usaha yang melip,Terbatas, PerseroanKomanditer, PerseroaUsahaMilik Negara atau Daerahdengan~bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koper ...Persekutuan, Perkumpulan, Yayasao,Organisasi Sosial Politik atau Organis ... .dengan Lembaga bentuk usaha Tetap danberitukusahalainnya;

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZINTEMPAT USAHA

BABIKETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau;

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu PemerintahDaerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi ataubadan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan,

~' ('.-..".~ ;.

pengaturan, pengendalian dan pengawas;:I\ atas kegiatan,pernanfaatan ruang, penggunaan SUI. ~r daya alarn,barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu g~narnelindungi kepentingan urnurn dan rnenjaga kelestananlingkungan;

10. Ternpat usaha adalah ternpat atau ruangan untukrnelakukan kegiatan atau usaha baik yang terbuka ataupunyang tertutup untuk rnelakukan suatu kegiata.npenyirnpanan, pernberian jasa, rnelakuk~n transaksl,penjualan/pernbelian langsung, rnenghasllkan sesuatudengan tujuan rnendapatkan keuntungan;

11. lzin Ternpat Usahaadalah izin yang diberikan oleh Walikotakepada orang pribadi atau Badan usaha yangrnernanfaatkan ruangan sebagairnana dirnaksud dalamangka 10;

12. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatantertentu Pernerintah Daerah dalarn pernberian izin ternpatkepada orang pribadi atau Badan yang dirnaksud untukpernbinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasanatas kegiatan pernanfaatan ruang, penggunaan su~.~erdaya alarn, barang, sarana, prasarana atau fasllllastertentu gun a melindungi kepentingan urnurn danrnenjaga· kelestarian lingkungan;

13. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan Usahayang rnenurut Peraturan Perundang-undangan Ret~bus~diwajibkan untuk melakukan pernbayaran retnbuslterhadap usahanya dengan rnenggunakan ternpat usaha

.dan menyirnpan atau rnenirnbun barang-barangpersediaan dagangannya pada ternpat usaha yangdiizinkan kepadanya;

14. Surat p( aftaran Objek Retribusi Daerah yangselanjutnya dapat disingkat SPOROadalah surat yangdipergunakan oleh wajib Retribusi untuk rnelaporkan dataobjek, Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasarperhitungan dan pernbayaran Retribusi yang terhutangmenurut Peraturan Perundang - undangan RetribusiDaerah;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnyad;singkat SKRDadalah surat keputusan yang rnenentukanbesarnya jurnlah Retribusi y~ng terhutang ;

16. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untukselanjutnya disingkat SKRDKBadalah Surat Keputusanyangmenentukan besarnya jurnlah retribusl yang terhutang,jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pernbayaranpokok retribusi, bc:sarnyasanksi administrasi dan jumlahyang masih harus dibayar;

17. Surat Ketetap~11Retribusi Daerah Kurang Sayar Tambahanuntuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah SuratKeputusan yang menentukan tambahan atas jumlahretribusi yang telah ditet1pkan;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untul<selanjutnya disingkat SKRDLBadalah Surat Keputusan yangmenentukan jurnlah kelebihan pembayaran retribusikarena jumlah kredit retribusi leb~h besar dati retribusiyang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnyadisingakat STRDadalah surat unutuk melakuKan tagihanretribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dal1atau denda ;

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengelola data da )tau keterangOlnlainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajibanretribusi daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undanganRetribusi Daerah;

21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerahadalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PenyidikPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidikuntuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tindak pidana di bidangRetribusi Daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.

BAS IIIZIN TEMPAT USAHA

(1) Setiap usaha diwilayah daerah diwajibkan memiliki izindengan nama Izin Tempat Usaha dari Walikota.

(2) Izin tempat usahasebagaimana dimaksud ayat (1) berlakuuntuk masa selama 3 ( tiga ) tahun dan wajib diperpanjangsetelah berakhir masa berlakunya Izin Tempat Usahayangbersangkutan selama usaha tersebut masih berjalan.

(3) Orang pribadi atau bad an usaha yang menyatakanusahanya tutup atau tidak melakukan aktifitasnya harusmengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotayang diketahui oleh Lurah setempat.

(4) Tata cara c1"'1 bentuk formulir permohonan izin tempatusaha seb~,;) imana dimaksud ayat (1) dan formulirpernyataan menutup tempat usahasebagaimana dimaksudayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IIIRETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

Bagian PertamaNama, Objek dan Subjek Retribusi

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnyadisebut retribusi dipungut retribusi sebagai pembayaran ataspemberian Izin Tempat Usaha yang diberikan oteh Walikota.

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usahaterhadap semua tempat kegiatan usaha yang digunakanu!1tuktujuan komersial, usaha koperasi dan usaha lainnya.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pemberian izintempat usaha yang lo~asinya ditunjuk oleh PemerintahPllsat dan / atau Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yangmemperoleh Izin Tempat Usaha dari Walikota.

Bagian KeduaGolongan Retribusi

sejf="oisnya.2. Me. ,gah: Praktek Dokter, Bidan, Pengobatan

Tradisional, Praktek Bidang Pengacara, Notaris,SaLon Kecantikan, Asuransi, Apntik, Sablan,Kantor/ Akuntan/Konsultan Pajak, Fotografer,Fotocopy, Wartel, Koperasi, Laboratorium, Kursuspendidikan, Sanggarseni, Sanggarsenam, Orkes,Orgen tunggal, Sewa tarup, Kursi, Pelaminan,Hlburan rakyat, Toko obat, Rumah penginapan,Wisma, Motel, Losmen, Servis radio/tape re-corder, Video, Usaha peternakan, Percetakan,Agen usaha angkutan, Tempat pencucian mobil,Dagang sepeda/beca dan usaha jasa sejenisnya.

3. Kedl: Tukang pangkas rambut., Tukang jahit danlain sejenisnya, Tukang gigi, Pengolahan mie,Tauco, Kecap dan kerupuk serta lain-lain yangsejenisnya.

Retribusi Izin Tempat Usaha ini digolongkan sebagai RetribusiPerizinan tertentu.

Bagian KetigaCara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

(1) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan perkalianantara indek kawasan usaha dengan tarif Retribusi danindeks golongan tempat usaha, yaitu :

a. Kawasan Industri Indel<= 1b. Kawasan Perdagangan Indek = 2c. Kawasan Pariwisata Indek = 3d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indek = 4

a. Tempat Usaha Jasa :1. Besar: Rumah Sakit, Ktinik Bersalin, Balai

Pengobatan, Perusahaan RealEstate, Perusahaanalat-alat berat, Isolator, Instalator, Ekspedisi,Bilyard, Diskotik, Karaoke, Agen perkapalan,Show room, Kendaraan, Bioskop, Hotel, BalaiPertemuan Milik Swasta, Palwa video, Kolamrenang, Bank milik swasta atau usaha-usaha

b. Tempat Usaha Dagang :1. Besar: PI, Firma, Dealer Kendaraan, Peragenan,

(V, Usaha Dagang, Swalayan, Mall, Distributorserta lain-lain yang sejenisnya.

2. Menengah: Restoran, Rumah makan, Katering,Kafe, Toko kelontongan, Toko emas, Toko bahanbangunan, Toko manisan, Dagang karet,Elekronik, Optik, Rental komputer, Pengisianulang air mineral, Dagang onderdil kendaran":,Toko variasi mobil, Toko pakaian jadi, Butik, dansejenisnya, Meubel, Dagang hasil bumi, Barangbekas, DagangoU dan Depot kayu serta lain yangsejenisnya.

3. Kedl: Warung nasi/kopi, Warung bakso, Depotbunga, Mie pangsit dan yang sejenisnya.

(2) Golongan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1)dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan usaha dan jasa yang terdiridari :

Bagian KeempatPrinsip dan sasaran dalam penett~~) struktur

dan besarnya tarif

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur danbesarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untukmenutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biayapengeeekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biayapemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangkapengawasan dan pengendalian.

Bagian KelimaBesarnya tarif retribusi dan biaya administrasi

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalahsebagai berikut :

a. Usaha Besarb. Usaha Menengahe. Usaha Keeil

Rp. 75.000,-Rp. 40.000,-Rp. 25.000,-

Bagian KeenamCara Penghitungan Retribusi

sebagaimanadimarKsudpasal9 ayat (2) dengantingkat penggunaanjasa sebagaimam )naksud pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian KetujuhWilayah Pemungutan

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempatizin usaha tersebut diberikan.

Bagian KedelapanMasa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

(1) Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRDataudokumen lain yang dipersamakan.

(2) Retribusi dan izin tempat usaha berlaku untuk masaselama 3 ( tiga) tahun dan wajib melakukan pendaftaranulang berikut pembayaran retribusi setelah berakhir masaberlakunya izin tempat usaha.

Bagian KesembilanSurat Pendaftaran

(2) SPORDsebagaimana dimaksudayat (1) harus diisi denganjelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajibretribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisiandanronyampaian SPOROsebagaimana dimaksud ayat (1) ditetal- .AI, oleh Walikota.

Bagian KesepuluhPenetapan Retribusi

(1) Berdasarkan SPOROsebagaimana dimaksud pasal 13ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKROatau dokumenlain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1)d'itetapkan oleh Walikota.

Bagian KesebelasTata Cara Pemungutan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Bagian Kedua BelasSanksi Administrasi

(1) Tempat Usaha yang tidak mempunyai izin sebagaimanadimaksud Pasal2 avat (1) atau tidak memperpanjang izintempat usahanya sebagaimana d:maksud Pasal 12 ayat

(2) maka WaHl<ota akan melakukan penutupan tempatusaha dan m labut izin tempat usahanya.

(2) Oalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat padawaktunya atau kurang membayar dikenakan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen )setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurangdibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga BetasTata Cara Pembayar~n

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasisekaligus dimuka.

(2) Penyetor atau pemohon langsung membayar retribusi keKas Oaerah melalui Oinas Pendapatan Oaerah, setelahmembawa surat pengantar dan Walikota atau pejabat.

(3) Tanda Bukti Setoran Retribusi yang telah dibayardiserahkan kepada Walikota sebagai bahan persyaratanpenerbitan izin.

Bagian Ke Empat BelasTata Cara penagihan

(1) Pengeluaran surat teguran/penngatan/surat lain sejenissebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusidikeluarkan setelah 7 ( tUjuh ) han sejak jatuh tempopembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari ~,..··llah tanggal suratteguran / peringatan / surat lain ;,ejenisnya, wajibretribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkanoleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima BelasPengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusisebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan denganmemperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata eara pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB IVKETENTUAN PIDANA

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan Keuangan Daerah, dianeam denganp~danakurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau dendapaling banyak 4 ( empat ) kati jumlah retribusi yangterhutang.

(2) Tindak pidan' -ebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasalini adalah pbuoggaran.

BAS VPENYIDIKAN

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Hukum Aeara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. Menerima, meneari dan mengumpulkan sertameneliti keterangan atau laporan berkenaan dengantindak pidana di bidang Retribusi Daerah agarketerangan atau laporan tersebut menjadi leb~hlengkap dan jelas;

b. Meneliti, meneari, dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau Badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah

d. Memeriksa buku-buku, catatan-o·""'\tan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dtl,~an tindak pidanadibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadapbahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpldana dibidang Retribusi Daerah;

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjukdari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup buktiatau peristiwa tersebut bukan merupakanTindak Pidana;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pic1anadibidang Retribusi Daerah..•menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik s,. agaimana dimaksud pada ayat (1)memberita •..Jkan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasH penyidikannya kepada PenuntutUmum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Izin TempatUsaha yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerahini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunyaIzin Tempat Usaha yang bersangkutan.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mUlai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, yemerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.pada tanggal 30 Desember 2003

Diundangkan di LubuklinggauPada tanggal 31 Desember 2003

H. UBAIDILLAH IDRUS, SHPEMBINA TK. INIP.440012311

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTAHUN 2003 NOMOR 11 SERI C