KATAkkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/PUSLATLUH KP... · A. Penyusunan Instrumen 10 1. Metode ... sebagai faktor penentu keberhasilan ... Penyuluhan Perikanan (BPPP),

I

P a n d u a n E v a l u a s i P a s c a P e l a t i h a n B a g i M a s y a r a k a t K P

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Panduan Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP ini dapat diselesaikan.

Sebagai perwujudan akuntablitas sebagai salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan sebagai perwujudan komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Puslatluh KP) dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat KP, maka Puslatluh KP dan BPPP melaksanakan evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP sebagai salah satu rangkain dalam sistem penyelenggaraan pelatihan KP.

Evaluasi ini merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengukur dan menilai tingkat capaian kinerja berdasarkan Balance Scorecard Level-2 Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, dalam mendukung pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, yang dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), dimana dalam strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah pada Agenda/Nawa Cita ke-7, dengan Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan.

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan acuan yang sama mengenai pelaksanaan evaluasi dan standardisasi prosedur dan teknik evaluasi yang dilaksanakan oleh BPPP, maka Puslatluh KP memandang perlu adanya “Panduan Evaluasi Pasca Pelatihan Bagi Masyarakat KP” sebagai standar evaluasi untuk mengukur hasil yang diperoleh oleh peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya, serta untuk mengukur tingkat manfaat pelatihan dibandingkan dengan biaya pelatihan yang dikeluarkan, dari seluruh pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BPPP.

Semoga panduan ini dapat bermanfaat dalam upaya perbaikan program pengembangan SDM KP melalui pelatihan KP.

Jakarta, 20 Desember 2017Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan,

Drs. Mulyoto, MM.

II


DAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN

PENUTUP 14

10

5

1

MEKANISME EVALUASI PASCA PELATIHAN BAGI MASYARAKAT KP

METODOLOGI EVALUASI PASCA PELATIHAN MASYARAKAT KP

A. Latar Belakang 1B. Tujuan dan Sasaran 2C. Ruang Lingkup 2D. Dasar Hukum 2E. Istilah Umum 3

A. Penyusunan Instrumen 10 1. Metode Pengukuran 10

2. Instrumen Pengukuran 113. Faktor Non-Pelatihan dan 11

Penyuluhan Penunjang Kinerja

B. Analisis Evaluasi 121. Pengolahan Data 122. Target Nilai 12

C. Pelaporan Hasil Evaluasi 13

A. Metodologi Evaluasi 5B. Prinsip Dasar Evaluasi 7C. Tugas dan Tanggung Jawab 8D. Pelaksanaan Evaluasi 9

III


DAFTAR LAMPIRANLampiran 1. Prosedur Pelaksanaan Pengumpulan Data Primer Evaluasi Pasca

Pelatihan bagi Masyarakat KP 15

Formulir Data Awal Lulusan Pelatihan Sebelum Mendapatkan Pelatihan KP 16

Formulir Evaluasi Pasca Pelatihan KP 18

Tabulasi Data Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan 21

Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP 22

Lampiran 2.

Lampiran 3.

Lampiran 4.

Lampiran 5.

IV


1


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, yang dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), dimana dalam strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah pada Agenda/Nawa Cita ke-7, dengan Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan, yang ditempuh melalui:

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi;

2. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi;dan

3. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat kelautan dan perikanan (masyarakat KP) dalam hal ini adalah untuk mendukung ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan dan penguatan faktor input berupa SDM (pelaku utama/usaha) sebagai faktor penentu keberhasilan peningkatan produksi perikanan.

Pelatihan bagi masyarakat KP yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), yakni BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon, adalah sebagai kegiatan strategis dalam mendukung dalam penjabaran misi “Keberlanjutan”, dengan sasaran strategis yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah peningkatan produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019, dan produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.

Sebagai perwujudan akuntablitas sebagai salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan sebagai perwujudan komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan BPPP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat KP, maka Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP memandang perlu adanya standar evaluasi untuk mengukur hasil yang diperoleh oleh peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya, serta untuk mengukur tingkat manfaat pelatihan dibandingkan dengan biaya pelatihan yang dikeluarkan.

2


B. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Panduan Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman dan acuan yang sama mengenai pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP di lingkungan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan BPPP; dan

2. Menstandardisasi prosedur dan teknik evaluasi pasca pelatihan dan penyuluhan KP di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan.

Sedangkan sasaran dari Penyusunan Panduan Evaluasi Pasca Pelatihan Masyarakat KP ini adalah untuk tersedianya Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan Masyarakat KP yang terstandar di lingkungan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan BPPP, sebagai umpan balik dalam perbaikan dan peningkatan efektifitas dan efisiensi program pelatihan bagi masyarakat KP.

C. Ruang Lingkup

Panduan Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP ini mencakup pelaksanaan evalu-asi hasil (Level 4) untuk mengukur hasil pelatihan yang diperoleh oleh peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan dalam meningkatkan produktifitas dan efisiensi usahanya, dan evaluasi pengembalian investasi/biaya pelatihan (Level 5) untuk mengukur tingkat manfaat pelatihan dibandingkan dengan biaya pelatihan yang dikeluarkan, untuk semua jenis pelatihan bagi masyara-kat KP yang dilaksanakan oleh BPPP dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN KKP.

D. Dasar Hukum

Pedoman evaluasi pelatihan dilaksanakan merujuk dan memperhatikan peraturan perun-dang-undangan di bawah ini:

1. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3


7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tahun 2016 dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Diklat Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERM-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah.

E. Istilah Umum

Berikut istilah-istilah umum yang terdapat dalam Panduan Evaluasi ini:

1 Evaluasi Pasca Pelatihan Usaha pengumpulan data dan informasi mengenai hasil-hasil kegiatan pelatihan bagi masyarakat KP, kemudian menggunakan data dan informasi dalam pengukuran dan penilaian hasil kegiatan pelatihan bagi masyarakat KP, untuk menyusun langkah perbaikan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi program pelatihan bagi masyarakat KP.

2 Lembaga Pelaksana Pelatihan

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan BPPP yang menyelenggarakan program pelatihan di bidang KP bagi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

3 Program pelatihan Serangkaian kegiatan pembelajaran yang dikelola atau diselenggarakan oleh BPPP yang dikoordinasikan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

4 Pelatih Instruktur/Widyaiswara BPPP atau pihak lain yang memiliki kompetensi tertentu, yang mempunyai kompetensi melakukan transfer kompetensi di bidang pelatihan teknis dan kewirausahaan KP.

5 Evaluator Penyuluh Perikanan dan/atau Pegawai BPPP yang memiliki kompetensi tertentu yang diperlukan untuk melakukan evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP.

6 Responden Masyarakat calon atau pelaku utama/usaha di bidang KP yang telah mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh BPPP.

7 Materi Pelatihan Bahan ajar yang disajikan atau diberikan kepada peserta pelatihan KP.

4


8 Silabus Desain, garis besar, atau rancangan pokok-pokok materi pembelajaran yang disusun untuk memenuhi tujuan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang telah dianalisa.

9 Kurikulum Perangkat yang berisikan rangkuman informasi kebutuhan pelatihan yang telah disetujui untuk dijalankan sebagai program pelatihan.

10 Evaluasi Hasil Proses mengukur dan menilai seberapa tingkat hasil sebuah program pelatihan KP untuk mencapai tujuannya, yaitu dalam meningkatkan produksi dan efisiensi usaha bidang KP.

11 Evaluasi Pengembalian Investasi/Biaya Pelatihan

Proses mengukur dan menilai seberapa tingkat tingkat manfaat pelatihan dibandingkan dengan biaya pelatihan yang dikeluarkan, untuk semua jenis pelatihan bagi masyarakat KP yang dilaksanakan oleh BPPP dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN KKP.

12 Instrumen Evaluasi Pelatihan

Suatu alat ukur yang memenuhi kaidah akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur evaluasi pasca pelatihan, atau alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel evaluasi pelatihan.

13 Faktor Non Pelatihan Penunjang Kinerja

Faktor lain (selain pelatihan KP) yang berpengaruh pada kinerja lulusan pelatihan dan KP di tempat kerja pasca pelatihan dalam peningkatan produksi dan efisiensi usaha, seperti: ketersediaan sarana dan prasarana produksi perikanan, jumlah tenaga kerja, akses permodalan, kebutuhan pasar, harga komoditas perikanan, harga komoditas selain perikanan.

5


BAB II

METODOLOGI EVALUASI PASCA PELATIHAN KP

A. Metodologi Evaluasi

1. Evaluasi ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

(a) Evaluasi hasil pelatihan KP. (b) Evaluasi pengembalian investasi/biaya pelatihan KP.

2. Evaluasi hasil pelatihan KP adalah proses mengukur dan menilai seberapa efektif sebuah program pelatihan bagi masyarakat KP dalam mencapai tujuannya. Hasil program pelatihan ini terdiri dari :

(a) Evaluasi per jenis pelatihan; dan (b) Evaluasi per program strategis pelatihan :

1. Evaluasi peningkatan produksi perikanan;2. Evaluasi program pelatihan pendampingan penggantian alat penangkapan ikan;3. Evaluasi program pelatihan di lokasi Sentra Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Terpadu (SKPT); dan4. Evaluasi program pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis

pondok pesantren dan keberpihakan pada daerah-daerah marginal yang belum mendapatkan sentuhan program dari Pemerintah.

3. Evaluasi per jenis pelatihan adalah evaluasi untuk mengukur dan menilaiapakah jenis pelatihan yang diberikan memberikan hasil terhadap peningkatan produksi perikanan dan efisiensi usaha perikanan dari lulusan pelatihan KP sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan.

4. Evaluasi program pelatihan pendampingan penggantian alat penangkapan ikan adalah evaluasi untuk mengukur, menilai, dan mengungkapkan peralihan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh lulusan pelatihan sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan, termasuk produksi perikanan dan efisiensi usaha dari lulusan pelatihan KP sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan, di lokasi program pendampingan penggantian alat penangkapan ikan.

5. Evaluasi program pelatihan di lokasi SKPT adalah evaluasi untuk mengukur dan menilaitingkat produktifitas usaha, yang digambarkan dari produksi perikanan dan efisiensi usaha dari lulusan pelatihan KP sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan di lokasi SKPT.

6. Evaluasi program pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis pondok pesantren dan keberpihakan pada daerah-daerah marginal yang belum mendapatkan sentuhan program dari Pemerintah adalah evaluasi untuk mengukur dan menilai

6


penumbuhan unit produksi/usaha perikanan di pondok pesantren dan produksi perikanan dari lulusan pelatihan KP sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan.

7. Evaluasi pengembalian investasi/biaya pelatihan KP adalah evaluasi untuk mengukur dan menilai tingkat manfaat pelatihan dibandingkan dengan biaya pelatihan yang dikeluarkan, untuk semua jenis pelatihan bagi masyarakat KP yang dilaksanakan oleh BPPP dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN KKP. Evaluasi efisiensi pelatihan dilakukan dengan cara menghitung Return on Training Investment (RoTI), yaitu membandingkan besarnya benefit yang dihasilkan oleh program pelatihan dengan biaya pelatihan yang telah dikeluarkan.

8. RoTI dihitung dengan rumus sebagai berikut :

RoTI=((Benefit x Isolation Effect)-Cost)/Cost x100%

Benefit adalah konversi hasil pelatihan ke dalam nilai rupiah dari dampak usaha perikanan/pekerjaan di bidang perikanan yang dipengaruhi oleh program pelatihan KP.

Isolation Effect adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin bahwa manfaat yang diperhitungkan dalam RoTI adalah murni manfaat yang diperoleh dari pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BPPP, dengan metode :

a. Control group, dengan cara membandingkan antara pelaku utama/usaha yang mendapat pelatihan dengan pelaku utama/usaha yang tidak mendapat pelatihan.

b. Participant/supervisor estimates, dengan cara membuat kuesioner yang mencantumkan hal-hal yang mempengaruhi kinerja. Kuesioner ini diberikan kepada pelaku utama/usaha yang telah mendapat pelatihan.

c. Trend analysis, dengan menggunakan analisis proyeksi/asumsi untuk mengetahui kecenderungan (trend) peningkatan kinerja antara sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) siklus produksi.

Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP ini hanya mencakup Evaluasi Hasil Pelatihan KP dan Evaluasi Pengembalian Investasi/Biaya Pelatihan KP, yaitu menilai, mengukur, dan mengungkapkan keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan program pelatihan KP dalam mendukung peningkatan produksi perikanan.

7


Contoh perhitungan RoTI terhadap masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan pengoperasian dan perawatan alat penangkapan ikan jenis gill net millenium yang dilaksanakan oleh BPPP, dengan isolation effect menggunakan trend alnalysis adalah sebagai berikut :

1. Hasil tangkapan sebelum dilatih = 225 kg/trip 2. Hasil tangkapan setelah dilatih = 300 kg/trip 3. Harga ikan rata-rata = Rp. 45.000/kg 4. Biaya pelatihan = Rp. 3.000.000/orang

RoTI=((45.000 x(300-225)-3.000.000)/3.000.000 x100%

RoTI=((45.000 x75)-3.000.000)/3.000.000 x100%

RoTI=(3.375.000-3.000.000)/3.000.000 x100%

RoTI=375.000/3.000.000 x100%

RoTI=12,5%

B. Prinsip Dasar Evaluasi

Evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP ini menerapkan prinsip-prinsip dasar evaluasi sebagai berikut :

1. Obyektif dan profesionalPelaksanaan evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP harus dilaksanakan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat untuk menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan (umpan balik) yang tepat terhadap perbaikan program penyelenggaraan pelatihan KP.

2. TransparanPelaksanaan evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas kepada pihak-pihak terkait sehingga mereka dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan evaluasi.

3. PartisipatifPelaksanaan kegiatan evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para Responden, Evaluator, lulusan pelatihan KP, Instruktur/Widyaiswara, Penyuluh Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BPPP.

4. AkuntabelPelaksanaan evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.

8


5. Tepat WaktuPelaksanaan evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

6. BerkesinambunganPelaksanaan evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan program pelatihan dan penyuluhan KP.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pasca pelatihan bagi masyarakat KP ini wajib dilandasi oleh kejujuran, motivasi dan kesungguhan yang kuat dari para Responden dan Evaluator.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

Evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP melibatkan fungsi-fungsi berikut:

1. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP :a. Menyusun dan menetapkan panduan dan instrumen evaluasi pasca pelatihan bagi

masyarakat KP.b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat KP yang

dilaksanakan oleh BPPP.c. Mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi, serta menyusun laporan akhir evaluasi

yang berasal dari BPPP.

2. BPPP :a. Mengkoordinaskan pelaksanaan kegiatan evaluasi pasca pelatihan bagi masyarakat

KP dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan berdasarkan lokasi lulusan pelatihan.

b. Menyediakan data awal lulusan pelatihan sebelum mendapatkan pelatihan, terdiri dari: nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, RW, dan RT), nomor telepon, pekerjaan/jenis usaha, volume produksi, nilai produksi, dan pendapatan sebelum dilatih. Data awal lulusan pelatihan sebelum mendapatkan pelatihan KP sebagaimana terdapat pada Lampiran 2 (Formulir EP. II).

c. Menyediakan kuesioner evaluasi pasca pelatihan, yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Evaluator (Penyuluh Perikanan) untuk melakukan survei lapangan. Kuesioner evaluasi pasca pelatihan sebagaimana terdapat pada Lampiran 3 (Formulir EP.II).

d. Melakukan tabulasi data primer dari kuesioner evaluasi pasca pelatihan.e. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pasca pelatihan kepada Pusat Pelatihan dan

Penyuluhan KP.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota :a. Membantu Koordinator Penyuluh Perikanan dan Evaluator dalam pengumpulan data.b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan evaluasi pasca pelatihan dan penyuluhan KP.c. Menyampaikan kuesioner hasil survei lapangan kepada BPPP.

9


4. Responden :a. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara obyektif.b. Menjadi obyek evaluasi pasca pelatihan dan penyuluhan KP.

5. Evaluator :a. Melakukan evaluasi pasca pelatihan KP dengan metode wawancara menggunakan

kuesioner evaluasi kepada Responden.b. Mengumpulkan kuesioner evaluasi pasca pelatihan.c. Menyampaikan kuesioner evaluasi pasca pelatihan KP kepada Koordinator Penyuluh

Perikanan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas KP Kab/Kota.

Keterlibatan fungsi-fungsi tersebut digambarkan dalam Prosedur Pelaksanaan Pengumpulan Data Primer Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP yang terdapat dalam Lampiran 1.

D. Pelaksanaan Evaluasi

1. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP menentukan jenis evaluasi yang perlu dilakukan evaluasi pada setiap jenis pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BPPP, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sumber daya yang tersedia.

2. Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan dan penyuluhan KP terdiri dari :

a. Penyiapan instrumen evaluasi;b. Penyiapan data dasar calon Responden;c. Pengumpulan data;d. Analisis data; dane. Pelaporan

3. Evaluasi pasca pelatihan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah lulusan pelatihan kembali ke tempat bekerja/usaha dan telah melewati sekurang-kurangnya 1 (satu) siklus produksi, baik produksi di bidang perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan, budidaya ikan, pergaraman, maupun jenis usaha lainnya yang relevan dengan jenis pelatihan yang telah diikuti.

10


BAB III

MEKANISME EVALUASI PASCA PELATIHAN BAGI MASYARAKAT KP

Evaluasi ini untuk mengukur efektifitas penyelenggaraan program pelatihan KP kepada lulusan pelatihan setelah kembali ke tempat bekerja atau tempat berusaha, berdasarkan tujuan dari program pelatihan dan penyuluhan KP adalah untuk peningkatan produksi perikanan.

Selain peningkatan produksi perikanan, evaluasi ini dapat dilengkapi dengan pengumpulan data mengenai peningkatan efisiensi usaha, peningkatan pendapatan, dan faktor penunjang kinerja lain yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi perikanan dari lulusan pelatihan di lapangan.

Peningkatan produksi, peningkatan efisiensi usaha, dan peningkatan pendapatan yang menjadi sasaran evaluasi ditentukan berdasarkan tujuan program pelatihan dan penyuluhan KP yang terdiri dari: evaluasi program pelatihan per jenis pelatihan, evaluasi program pelatihan pada program peningkatan produksi perikanan, program pelatihan pada program pelatihan pendampingan penggantian alat penangkapan ikan, program pelatihan pada program pelatihan pada program pelatihan di lokasi SKPT, program pelatihan pada program pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis pondok pesantren dan keberpihakan pada daerah-daerah marginal yang belum mendapatkan sentuhan program dari Pemerintah, dan evaluasi pengembalian investasi/biaya pelatihan.

A. Penyusunan Instrumen

1. Metode Pengukurana. Metode yang digunakan untuk mengukur efektifitas program pelatihan dan

penyuluhan KP terhadap peningkatan produksi adalah:

1. Mengumpulkan data produksi yang dihasilkan oleh responden berdasarkan kuesioner survei lapangan yang dikumpulkan oleh Evaluator.

2. Menghitung faktor isolasi pelatihan dan penyuluhan KP. Faktor isolasi pelatihan dihitung dengan metode trendline analysis, dengan membandingkan kecenderungan perubahan trend peningkatan produksi (output) dan efisiensi usaha atau kinerja sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan KP.

11


Trendline Analysis Pelatihan KP

Perbaikan Pasca Pelatihan

SebelumPelatihan

SetelahPelatihan

3. Menghitung efektifitas pelatihan dan penyuluhan terhadap peningkatan produksi perikanan (output) dari responden, dengan membandingkan perubahan trend peningkatan produksi (output) atau kinerja sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan dan penyuluhan KP.

2. Instrumen Pengukuran

a. Data awal lulusan pelatihan sebelum mendapatkan pelatihan, terdiri dari: nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah (Provinsi/Kabupaten/Kota,Kecamatan,Desa/ Kelurahan,RW, dan RT), nomor telepon, pekerjaan/jenis usaha, volume produksi, nilai produksi, dan pendapatan peserta pelatihan sebelum dilatih.

b. Data hasil evaluasi pasca pelatihan dan penyuluhan.Data hasil evaluasi pasca pelatihan dan penyuluhan yang dihimpun berdasarkan kuesioner hasil survei lapangan kepada Responden setelah mendapatkan pelatihan KP.

3. Faktor Non-Pelatihan dan Penyuluhan Penunjang Kinerja

Faktor non-pelatihan penunjang kinerja yang dapat dilaporkan pada evaluasi ini, mencakup :

a. Sarana dan prasarana produksi 1. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi.2. Kesesuaian antara sarana prasarana produksi yang ada

dengan jenis usaha.

b. Akses permodalan1. Kemampuan dan ketersediaan modal untuk proses produksi.2. Ketersediaan Penyuluh Perikanan dalam memfasilitasi masyarakat untuk

dapat mengakses permodalan.3. Ketersediaan lembaga keuangan (Bank dan/atau Non Bank).

c. Kebutuhan pasar1. Peluang pengembangan produksi dalam memenuhi kebutuhan pasar.2. Persaingan produk sejenis di pasar.

d. Harga Komoditas Perikanan1. Kecenderungan (trend) harga produk yang dihasilkan.2. Harga produk sejenis di pasar.3. Harga produk kompetitor di pasar.

B. Analisis Evaluasi

1. Pengolahan data

a. Perbaikan kinerja pelatihan dapat diukur dalam bentuk:1. Perbaikan output atau kinerja antara sebelum dan sesudah program

pelatihan; atau2. Persentase pencapaian output atau kinerja dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Contoh tabulasi dan rekapitulasi data peningkatan kinerja dapat dilihat pada Lampiran 4.

2. Target nilai

a. Target peningkatan produktifitas usaha yang dipengaruhi oleh program pelatihan dan penyuluhan ditetapkan sebesar 20%.

b. Jika tidak mencapai target, maka tindak lanjut perbaikan program pelatihan perlu disusun berdasarkan hasil analisis kegagalan pelatihan (Training Failure Analysis) dengan mempertimbangkan skala prioritas dan sumber daya yang tersedia.

12


b. Akses permodalan1. Kemampuan dan ketersediaan modal untuk proses produksi.2. Ketersediaan Penyuluh Perikanan dalam memfasilitasi masyarakat untuk

dapat mengakses permodalan.3. Ketersediaan lembaga keuangan (Bank dan/atau Non Bank).

c. Kebutuhan pasar1. Peluang pengembangan produksi dalam memenuhi kebutuhan pasar.2. Persaingan produk sejenis di pasar.

d. Harga Komoditas Perikanan1. Kecenderungan (trend) harga produk yang dihasilkan.2. Harga produk sejenis di pasar.3. Harga produk kompetitor di pasar.

B. Analisis Evaluasi

1. Pengolahan data

a. Perbaikan kinerja pelatihan dapat diukur dalam bentuk:1. Perbaikan output atau kinerja antara sebelum dan sesudah program

pelatihan; atau2. Persentase pencapaian output atau kinerja dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Contoh tabulasi dan rekapitulasi data peningkatan kinerja dapat dilihat pada Lampiran 4.

2. Target nilai

a. Target peningkatan produktifitas usaha yang dipengaruhi oleh program pelatihan dan penyuluhan ditetapkan sebesar 20%.

b. Jika tidak mencapai target, maka tindak lanjut perbaikan program pelatihan perlu disusun berdasarkan hasil analisis kegagalan pelatihan (Training Failure Analysis) dengan mempertimbangkan skala prioritas dan sumber daya yang tersedia.

13


C. Pelaporan Hasil Evaluasi

Keluaran dari evaluasi pasca pelatihan ini adalah laporan hasil pengukuran dan penilaian efektifitas peogram pelatihan dalam peningkatan produksi perikanan yang dipengaruhi oleh pelaksanaan pelatihan KP, yang didokumentasikan dalam Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan KP.

Laporan Evaluasi berisikan:

1. Latar Belakang 2. Tujuan Program Pelatihan 3. Metode Evaluasi 4. Hasil Evaluasi direpresentasikan oleh: a. Peningkatan produksi dari masing-masing individu setelah dilatih. b. Persentase pengaruh pelatihan terhadap peningkatan produksi. 5. Rekomendasi tindak lanjut perbaikan program pelatihan berdasarkan hasil evaluasi.

Format Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penyuluhan KP dapat dilihat pada Lampiran 5.

14


BAB IV

PENUTUP

Panduan Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP ini disusun sebagai acuan bagi para penyelenggara pelatihan termasuk evaluator program pelatihan KP agar dapat melakukan evaluasi yang sistematis, obyektif, mendekati ketepatan sasaran dan akuntabel, sehingga hasil evaluasi dapat memberikan masukan yang positif bagi peningkatan kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mendukung peningkatan produksi.

Panduan Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP ini berlaku setelah melalui ujicoba, persetujuan dan penetapan panduan oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Sebelum pedoman evaluasi ini berlaku, pelaksanaan evaluasi pelatihan mengacu pada Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan KP yang saat ini berlaku, dan dapat ditinjau ulang sesuai kebutuhan terkini.

P a n d u a n E v a l u a s i P a s c a P e l a t i h a n K P B a g i M a s y a r a k a t K P

Lampiran 1. Prosedur Pelaksanaan Pengumpulan Data Primer Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP

15

16


Lampiran 2. Formulir Data Awal Lulusan Pelatihan Sebelum Mendapatkan Pelatihan KP

17


18


Lampiran 3. Formulir Evaluasi Pasca Pelatihan KP

19


20


P a n d u a n E v a l u a s i P a s c a P e l a t i h a n K P B a g i M a s y a r a k a t K P

Lampiran 4.

FORMULIR EP. III

TABULASI DATA HASIL SURVEI LAPANGAN EVALUASI PASCA PELATIHAN KP

Tabulasi Data Hasil Evaluasi Pasca Pelatihan

21

22


Lampiran 5. Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Masyarakat KP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUANa. Latar Belakangb. Tujuanc. Sasaran

BAB II. GAMBARAN UMUMa. Dasar Pelaksanaanb. Responden Evaluasic. Lokus Evaluasid. Pembiayaane. Ruang Lingkup

BAB III. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATAa. Metode Pengumpulan Datab. Analisis Data

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASANa. Hasil Evaluasi Per. Jenis Pelatihanb. Hasil Evaluasi Per. Kabupaten/Kota

BAB V. KESIMPULAN DAN SARANa. Kesimpulanb. Saran

BAB VI. LAMPIRAN

23


Documents

KATAkkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/PUSLATLUH KP... · A. Penyusunan Instrumen 10 1. Metode ... sebagai faktor penentu keberhasilan ... Penyuluhan Perikanan (BPPP),