56 Warta BPKMEI 2011

TEMPO DOELOE

GEdunG tua dengan nuansa arsitektur Belanda tersebut pada mulanya merupakan salah satu bagian dari kantor

Karesidenan Kedu. Komplek Museum BPK berada dalam satu situs dengan Museum diponegoro terletak di sudut kota Megelang, tepatnya di Jalan dipo­negoro no.1.

Suasana yang tenang dan teduh, udara sejuk dengan latar belakang pegunungan, serta pepohonan yang rindang, membuat aroma kompleks museum BPK menjadi sangat meng­asyikkan. Tak salah jika museum ini sering menjadi tujuan lembaga peme­riksa keuangan negara tetangga bila berkunjung ke Indonesia.

Apalagi bagi yang ingin menge­tahui sejarah lahirnya infrastruktur lembaga tinggi negara pada awal berdirinya pemerintahan Republik In­donesia. Mereka bisa melihat berbagai koleksi penting serta mendapat gam­baran yang lengkap tentang liku­liku audit tata kelola seluruh keuangan, baik di daerah, pusat, maupun yang dikelola BuMn.

Kenapa harus kota Magelang yang dipilih sebagai tempat museum BPK? Menurut pemandu museum Listiani, pemilihan itu bertujuan memberikan data yang lebih otentik. Sekaligus juga mengabadikan sejarah perkembangan

Mengintip Museum BPK di Magelang

Sebagai sebuah monumen yang menyimpan sejarah

lembaga tinggi negara yang begitu strategis

dan penting di Tanah Air, bangunan museum BPK bisa

dikategorikan tidak terlalu besar. Luas tanah hanya

sekitar 662 meter persegi dan bangunannya hanya

262 meter persegi. Kunjungan ketua BPK Hadi Poernomo ke Museum BPK di Magelang.

BPK yang cikal bakalnya dimulai dari kota ini.

Seperti diketahui, pascaperjuangan kemerdekaan, para founding father negara ini menyadari perlunya mem­bentuk kelengkapan infrastruktur lem­baga tinggi negara yang profesional, efektif, efisien dan modern. Hal ini untuk menjalankan dan menciptakan pemerintahan yang benar­benar sem­purna. Oleh karena itu, berdasarkan Penetapan Pemerintah RI no. 11/Oem tanggal 28 desember 1946, pemeritah membentuk Badan Pemeriksa Keua­ngan sebagaimana yang telah dia­manatkan dalam uud’ 1945.

Pertama kali dibentuk, BPK hanya mempunyai pegawai sembilan orang dengan R. Soerasno sebagai Ketua, dju­naedi sebagai sekretaris dan Aboetari dan sejumlah tokoh lainnya sebagai anggota. di gedung yang sekarang menjadi Museum inilah untuk pertama kali pada 1 Januari 1947, BPK memu­lai aktivitas.

Meski dalam perkembangannya kantor BPK harus berpindah­pindah karena adanya agresi militer dari pi­

hak Belanda, akan tetapi dimanapun berada BPK selalu menjalankan tugas dan kewajibannya. Tentu saja hasilnya memang kurang maksimal. namun, yang jelas sejak saat itulah BPK sudah mulai mengabdi dan ikut mengisi ke­merdekaan yang telah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945.

Pembangunan museum diprakar­sai pimpinan BPK periode 1993­1998. Pada awalnya benda­benda bersejarah ini tersimpan di kantor BPK pusat di JL Gatot Soebroto Jakarta. Setelah di inventarisir jumlahnya cukup banyak, akhirnya para pimpinan BPK menun­juk Magelang sebagai kota yang tepat. Alasannya, kota ini mempunyai ikatan sejarah berdirinya BPK.

Pembangunan museum dimulai pada tanggal 4 desember 1997 dan diresmikan oleh J.B Sumarlin yang menjadi Ketua BPK saat itu.

Secara keseluruhan ruang museum yang berukuran sekitar 300 X 10 me­ter persegi itu terdiri dari empat ru­angan. Ruang pertama adalah ruang audio visual. dalam ruangan berkapa­

56 - 57 TEMPO DULU.indd 56 6/24/2011 4:22:54 PM

57Warta BPK MEI 2011

sitas sekitar 40 kursi tersebut para pengunjung bisa menyaksikan film dokumenter sejarah BPK, mulai dari didirikannya sampai pada kegiatan BPK lainnya.

“Belakangan ini pengunjung muse­um BPK cukup menggembirakan kare­na pada bulan­bulan tertentu cukup ramai. Apalagi pada saat liburan seko­lah. Kalau dipukul rata pada bulan li­buran pengunjungnya bisa mencapai ratusan orang,” ujar Listiani.

Menurut dia, sosialisasi museum BPK tak lepas dari peran dinas Pari­wisata Jawa ­ Tengah yang selama ini terus melakukan bimbin­gan terhadap pengelolan museum.

“Jadi museum BPK ini sudah masuk menjadi anggota Badan Musya­warah Museum se Jawa Tengah. dengan demikian setiap ada tour ke mu­seum­museum, mereka selalu berjunjung ke Mu­seum BPK. Apalagi muse­um ini berada dalam satu Kompleks dengan Mu­seum diponegoro yang cukup terkenal,” jelasnya.

di ruang kedua, pen­gunjung akan mene­mukan koleksi museum berupa lambang­lambang organisasi dari 1961 sampai sekarang dan buku­buku laporan hasil pemeriksaan. Yang paling menarik di antara buku itu adalah notulen asli Algemeene Reken-kamer tahun 1821 dan 1826, serta be­ragam koleksi museum lainnya. notu­len Algemeene Rekenkamer 1821 dan tahun 1826 yang masih ditulis tangan dengan bahasa Belanda. Ini merupa­kan cikal bakal atau sumber dari pera­turan BPK yang ada saat ini.

Sementara itu di sudut ruangan berderet pataka atau bendera­bendera daerah Tingkat I di Indonesia. di sudut lain berdiri dua buah patung pria dan wanita, dengan pakaian dinas petu­gas BPK lengkap dengan pangkatnya. Seperti diketahui, pada awalnya semua aparat BPK yang bertugas diharuskan

mengenakan seragam, coklat muda lengkap dengan pangkat dan topi, seper ti laiknya para Petugas dirjen Pa­jak atau Petugas dirjen Imigrasi.

Ruangan ketiga terasa sangat mas­sif. dalam ruangan ini terpampang foto­foto ketua BPK di masa lalu. Juga terdapat patung setengah badan R. Soerasno, ketua BPK pertama. Tata ruangan yang apik dan pencahayaan yang temaran, menjadi harmonisasi yang mampu mengantarkan memori ke masa silam.

Ruang ketiga itu ditata persis ruang kerja Ketua BPK R. Surasno lengkap

dengan meja kerja, kursi, lemari kecil, kursi tamu serta peralatan kantor yang masih asli. Pengunjung juga akan melihat bermacam benda etnografika yang dijadikan koleksi museum.

Selain meja dan kursi yang pernah dipakai oleh Ketua BPK dan staf/pega­wai, juga dijumpai mesin ketik kuno yang pernah dipakai untuk menyeleng­garakan tugas­tugas konstitusional BPK, pesawat telepon satu­satunya yang pernah dimiliki BPK sebagai alat komunikasi kedinasan, kamera foto untuk merekam peninjauan fisik di la­pangan yang mulai dipakai pada 1976, palu dan tatakan yang dipakai pada Si­dang Majelis TP/TGR pada 1978­1983.

Ruang keempat merupakan ru­angan yang paling besar. Ruangan ini dipenuhi dengan pajangan foto segala

kegiatan BPK yang terbagi dalam be­berapa kelompok. Kelompok pertama adalah koleksi foto BPK tempo dulu yang menggambarkan gedung BPK lama ataupun peristiwa yang melibat­kan BPK.

Kelompok kedua adalah foto aktivi­tas BPK. di sini pengunjung akan disu­guhi foto­foto yang menggambarkan keberadaan BPK pada setiap periode, baik itu Periode Revolusi Fisik (1945­1950), Periode demokrasi Liberal (1950­1959), Periode demokrasi Ter­pimpin (1959­1966), hingga Periode 1966­sekarang.

Menurut salah satu fotografer kawakan BPK, Riyanto, semua foto­foto tersebut merupakan koleksi BPK yang hingga kini arsipnya masih ter­simpan dengan baik. Sementara untuk dis­plai foto dan penem­patan panel museum dirancang oleh tenaga ahli dari ITB sehingga suasana di dalam mu­seum ini tidak terasa kaku dan melelahkan pengunjung.

Pada dinding lain, terdapat foto-foto profil

para pimpinan BPK dari awal hingga sekarang. Sebagian besar foto masih berwarna hitam putih sehingga mem­berikan kesan yang kuat bahwa pen­gunjung tengah berada dalam suatu museum, bukan ruang pameran.

di ruangan ini juga terpampang sebuah lukisan batik yang besar beru­kuran 275 cm X 690 cm yang berjudul Tri dharma Artasantosa. Lukisan yang dibuat oleh salah satu empu keraton yang juga dikenal sebagai pelukis, Kus­waji (almarhum) ini, menggambarkan misi dari tugas konstitusional BPK.

nah, bila Anda berlibur ke Magelang, jangan lewatkan berkun­jung ke museum ini. untuk melihat­lihat koleksi yang ada Anda sama sekali tidak dipungut bayaran alias gratis. Ayo, tunggu apa lagi. bd

Seragam BPK tempo doeloe

56 - 57 TEMPO DULU.indd 57 6/24/2011 4:22:55 PM

58 Warta BPKMEI 2011

REFORMASI BIROKRASI

58 Warta BPK

jabat struktural itu akan dialihtugas­kan pada jabatan fungsional pemer­iksa, mulai dari Ketua Tim Pemeriksa, Pengendali Teknis Pemeriksaan, sam­pai Pengendali Mutu Pemeriksaan.

Pelaksanaan kebijakan ini dilaku­kan secara bertahap. Dimulai pada level terbawah, yaitu eselon IV ke­mudian eselon III. Sehingga nantinya, pekerjaan struktural yang biasa dita­ngani oleh pejabat stuktural eselon IV akan diambil alih pejabat struktural eselon III. Pada akhirnya lengkap pekerjaan struktural lebih pada sisi manajerial sumberdaya yang akan dipegang oleh pejabat eselon I dan eselon II.

“Selama ini, yang melaksanakan fungsi pemeriksaan itu adalah dari anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, dan pengendali mutu. Peran ini sebenarnya dapat dilaksanakan secara mandiri tanpa fungsi struk­tural. Karena, ketika pegawai struk­tural (eselon III dan eselon IV) itu bekerja, fungsi dia sebenarnya se­bagai pengendali teknis, ketua tim, atau pengendali mutu. Jadi, tanpa intervensi jabatan struktural pun sebenarnya fungsi pemeriksaan ini dapat berjalan,” papar Plh Kabiro

SDM Erwin Miftah.Dengan penghapusan jabatan

struktural eselon III dan IV, akan ada perubahan dalam hal fasilitas yang sebelumnya diterima oleh jabatan eselon III dan IV seperti penyediaan rumah jabatan (untuk jabatan struk­tural) di perwakilan BPK. Namun, dari sisi remunerasi akan ada kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya.

“Namun, nanti ada semacam ke­tentuan peralihan. Misalnya, selama setahun sejak dibebaskannya para pegawai yang menjabat eselon III dan IV, mereka masih boleh menikma­tinya. Setelah itu, akan dicarikan solusi yang tidak merugikan mereka,” jelasnya.

Rencananya, kebijakan ini mulai dijalankan pada 2011 dengan di­awali sosialisasi. Setelah itu, pegawai yang memegang jabatan struktural eselon IV dialihtugaskan ke jabatan fungsional. Dengan demikian, jabatan struktural kepala seksi diurut teknis pemeriksaan akan dikosongkan.

Hal yang sama juga akan diterap­kan pada pegawai yang memegang jabatan struktural eselon III. Untuk jabatan eselon III, rencananya akan mulai dijalankan pada tahun 2012 nanti. Namun, semuanya akan ter­lebih dahulu dilihat proses restruk­turisasi terhadap jabatan eselon IV.

Sebelum itu, perlu dilakukan­revisi Surat Keputusan (SK) Sekjen No.39/2007. Pasalnya, dalam SK tersebut terdapat Jabatan Fungsional Auditor dengan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Selain itu, (terkait restrukturisasi ini) akan disusun petunjuk teknis yang saat ini sudah dalam tahap finishing.

Jika semuanya sudah dilakukan, secara struktur organisasi, dengan pemberlakuan kebijakan restruk­turisasi jabatan eselon IV dan eselon

PolA pikir dan budaya ker­ja birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan pro­fesional dalam kerangka

reformasi birokrasi mulai menjalar ke Auditorat Keuangan Negara (AKN) di Kantor Pusat dan Perwakilan BPK. Salah satunya restrukturisasi jabatan struktural di bisnis utama BPK itu. Hal ini sejalan dengan slogan refor­masi birokrasi “Hemat Struktur, Kaya Fungsi”.

landasan hukum yang paling tinggi terkait dengan kebijakan ini adalah UU No. 15/2006. Salah sa­tunya berbunyi, BPK memiliki we­wenang untuk membina jabatan fungsional pemeriksa. Wewenang ini dapat membuat BPK leluasa dalam menjalankan restrukturisasi ini se­hingga sejalan dengan peraturan, tan­tangan zaman, dan rencana strategis (renstra) terbaru.

Selain UU No. 15/ 2006, landasan yuridis lainnya adalah Peraturan BPK No. 4/2010 tentang Jabatan Fung­sional Pemeriksa, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) No.17/2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya. Kemudian Peraturan Ber­sama Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1/PB/X­XIII.2/12/2010 dan No.24/2010 tentang Petunjuk Pelak­sanaan Jabatan Fungsional Peme­riksa dan Angka Kreditnya.

Restrukturisasi ini berupa peni­adaan jabatan struktural eselon IV dan III yang berada dalam lingkun­gan kerja AKN Kantor Pusat dan di Perwakilan BPK. Nantinya, jabatan struktural yang ada di sana hanya pada level eselon I dan eselon II.

Saat ini, jabatan Kepala Seksi (Kasie) dan Kepala Subauditorat (Ka­subaud) masih terdapat dalam struk­tur organisasi BPK pada AKN dan BPK Perwakilan. Nantinya jabatan tersebut akan dikosongkan (tidak diisi oleh pejabat struktural yang ber­sangkutan) dan kemudian ditiadakan (dihapus di struktur orang BPK). Pe­

Pemeriksa Lebih Fokus Tanpa Beban Struktural

Erwin Miftah

58 - 59 reformasi birokrasi.indd 58 6/24/2011 4:23:33 PM

59Warta BPK MEI 2011 59Warta BPK

III, pejabat eselon I dan eselon II di AKN akan langsung membawahi apa yang dikenal sebagai Tim Pemeriksa Mandiri, yang terdiri dari Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu. Hal yang sama juga berlaku di Perwakilan BPK, di

mana dari tataran teknis pemerik­saan, Kepala Per­wakilan BPK lang­sung membawahi Tim Pemeriksa Mandiri.

Dengan re­strukturisasi ini, jabatan struk­tural lebih ramp­ing, dan fungsinya lebih diberday­akan. Diharapkan, peme riksa juga lebih fokus dan

berki nerja lebih baik. Karena dalam melakukan pekerjaan pokoknya, mereka tidak lagi mengurusi manaje­mensumberdaya, namun hanya fokus pada tugas pemeriksaan.

Dari JFA ke JFPDengan restrukturisasi jabatan

eselon III dan IV, ada peralihan kon­sep dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) ke Jabatan Fungsional Peme­riksa (JFP), seiring dengan peruba­han landasan yuridis yang berlaku.

landasan hukum JFA mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagu­naan Aparatur Negara No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, serta Keputu­san Bersama Kepala Badan Adminis­trasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keua ngan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10/1996, Nomor 49/SK/S/1996, dan Nomor KEP­386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fung­sional Auditor dan Angka Kreditnya.

Sementara landasan hukum JFP mengacu pada Peraturan BPK No 4 Tahun 2010, (Permenpan & RB) No.17/2010 dan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1/PB/X­XIII.2/12/2010 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Ada beberapa perbedaan dan perubahan yang mendasari perali­han dari JFA ke JFP. Beberapa poin pen tingnya terletak pada struktur jabatan dan kepangkatan, besaran renumerasi yang diberikan, jenjang karier, dan ukuran kompetensi yang diterapkan. AnD

58 - 59 reformasi birokrasi.indd 59 6/24/2011 4:23:33 PM

60 Warta BPKMEI 2011

Undang-undang Intelijen ini diperlukan sejalan de­ngan perubahan, perkem­bangan situasi dan kondisi

lingkungan strategis dimana diperlu­kan adanya deteksi diri terhadap ber­bagai bentuk dan sifat ancaman bai dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memi­liki spektrum yang sangat luas.

Intelejen Negara yang profesional sangatlah diperlukan utamanya un­tuk mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, yang tentu­nya dengan tidak mengabaikan nilai­nilai demokrasi dan HAM.

Trauma terhadap tindakan repre­sif pada masa lalu, serta adanya po­tensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menghantui, membuat sejumlah kalangan aktivis, akademisi, cendekiawan dan kelompok prode­mokrasi harus ekstra hati­hati.

Adanya kewenangan khusus yang diberikan kepada Intelijen Negara un­tuk melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana, tentu­nya akan menambah waktu pemba­hasan agar diperoleh suatu rumusan pasal yang tidak tergantung dengan HAM dan asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan analisa dari ber­bagai diskusi, baik yang diprakarsai pemerintah maupun lembaga non­pemerintah, terhadap perlu tidaknya UU Intelejen, selalu didapat kesim­pulan yang menyatakan bahwa un­tuk membentuk negara yang kokoh, kuat dan berwibawa diperlukan UU itu.

Sebaliknya, bila sudah mulai me­nyentuh pada substansi isi UU, bisa dipastikan keinginan untuk mewu­judkannya masih memerlukan proses yang panjang. Adanya perbedaan sudut pandang atau penafsiran ten­tang keberadaan, kewenangan, tugas, fungsi, kewajiban dan segala asesoris lainnya yang ada dalam RUU itu, telah menjadi rintangan tersendiri. Akibat­nya, realisasi dan implementasi UU yang sama­sama diyakini sangat di­perlukan ini menjadi terhambat.

Seperti apa yang dinyatakan oleh

RUU Intelijen, Kebutuhan atau Trauma RepresifSekalipun banyak tokoh masyarakat yang menyetujui adanya Undang Undang Intelijen, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah dibahas di Komisi I DPR itu terus menuai kritik dari berbagai kalangan.

Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W. Kusuma, bahwa naskah terakhir RUU Intelijen masih tidak sesuai harapan.

Dia bahkan membandingkan dengan naskah RUU Intelijen pada 2002. Menurut dia, RUU itu jauh lebih menjelaskan fungsi intelijen sehingga bisa dijalankan. Sementara, RUU In­telijen terakhir yang merupakan ini­siatif DPR malah membuat tidak bisa menjalankan operasional mereka.

“Di satu sisi, efektivitas harus ter­jamin, di sisi lain harus ada rambu­rambu agar prinsip rule of law itu ditegakkan, karena itu soal penga­wasan internal dan eksternal men­

jadi bagian yang sangat penting,” tegasnya.

Mulyana menambahkan setidak­nya ada tiga hal yang dibutuhkan dalam menciptakan UU Intelijen negara berwawasan ‘The Rule of Law’. Pertama, tidak berpotensi melanggar hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak sama di mata hukum, dan hak ke­merdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Kedua, perlu ditegaskan prinsip­prinsip pembatasan dan pengurangan hak yang tidak membahayakan esensi hak itu sendiri. “Semua klausul pem­batasan harus ditafsirkan secara te­

HUKUM

Mulyana W. Kusuma

istim

ewa

60 - 62 hukum.indd 60 6/24/2011 4:24:25 PM

61Warta BPK MEI 2011

gas dan ditujukan untuk mendukung hak­hak dan tidak boleh dilakukan secara sewenang­wenang,” tegasnya.

Ketiga, adanya pengawasan terha­dap pelaksanaan fungsi intelijen, baik secara internal, pengawasan eksekutif dan legislatif. “Pengawasan terutama diarahkan terhadap pemenuhan asas profesional, kerahasiaan, netral, ob­jektif, koordinatif, integratif,” katanya.

Namun, kenyataannya, isi RUU itu sebagian besar hanya mengatur me ngenai kewenangan personil atau para agen intelijen, dalam bertin­dak. Padahal saat ini, keberadaan se­buah UU seharusnya juga mengatur hal­hal yang menyangkut dampak, efek dan tidak lagi bersifat multitafsir.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institut Hendardi juga melihat adanya kejang­galan­kejanggalan dalam RUU itu. Kegagalan itu an­tara lain, RUU Intelijen yang tengah dibahas DPR tidak merumuskan akuntabilitas badan intelijen itu sendiri. Oleh karena itu, dalam RUU tersebut harus ada tambahan pasal­pasal yang mengatur pengawas eksternal. “Badan pengawas eksternal intelijen itu harus masuk dalam RUU Intelijen Negara,” tegasnya.

Pengawas eksternal itu, tambahnya, bisa dilakukan parlemen, pengadilan, dan badan pengawas eksternal. Di parlemen, sebaiknya dibentuk komisi khusus yang menangani masalah in­telijen dan keamanan nasional. Se­mentara pengadilan menjadi penting dilibatkan karena menyangkut per­lindungan HAM dan penegakan hu­kum.

Adapun, badan pengawas ekster­nal bisa juga dibentuk dan diberi ke­wenangan melakukan investigasi jika ada penyimpangan. Hasilnya dilapor­kan ke parlemen. Adanya pengawas eksternal ini, diharapkan badan in­telijen negara semakin akuntabel dan setiap tugas serta kerjanya bisa diper­

tanggungjawabkan ke publik. Pakar kriminologi Universitas

Indonesia Muhamad Mustafa lebih detail mengemukakan penolakan­nya. Menurut dia, penguatan intelijen negara tidak dapat dilakukan dengan materi yang tercantum di dalam RUU Intelijen saat ini. Selain masih ber­makna ganda, cetak biru fungsi inteli­jen negara masih bertabrakan dengan tugas kepolisian di dalam negeri.

“Perlu keterlibatan ahli bahasa di dalam memberikan makna,” ujarnya.

Mustafa mengatakan fungsi in­telijen harus ditekankan kepada an­caman­ancaman dari luar negeri. Dia mencontohkan intelijen Indonesia

sering kali kebobolan mengetahui na­sib­nasib pekerja di luar negeri yang dianiaya majikan mereka. Padahal, ciri intelijen yang baik adalah menge­tahui hal­hal tersebut.

Pada satu sisi, Mustafa menilai wewenang pemeriksaan intensif 7 x 24 jam cukup berada di tangan aparat kepolisian dan tidak perlu diberikan kepada intelijen. Bagi dia, urusan ke­amanan dalam negeri cukup berada di tangan Polri.

Sebaliknya, dia menyetujui fungsi penyadapan yang diperlukan bagi badan intelijen. Dia pun menentang

adanya izin pengadilan bagi praktik penyadapan oleh intelijen. Pasalnya, di dalam menjalankan fungsi utama memberi masukan informasi kepada pembuat kebijakan intelijen sering kali harus melanggar hukum.

Menyangkut rekrutmen, Mustafa mempertanyakan rekrutmen atau penerimaan agen intelijen di dalam RUU yang ditargetkan rampung Juli 2011 itu. Menurut dia, transparansi di dalam penerimaan sama saja memen­tahkan fungsi intelijen.

“Agen ini adalah orang­orang yang tidak bisa dibuka di depan publik. Bagaimana ia bisa bekerja kalau iden­titasnya diketahui?” imbuhnya.

Sekalipun di sana­sini masih ter­jadi kontroversi, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari tetap berangga­pan UU Intelijen mutlak perlu karena hal itu akan berperan dalam menen­tukan kebijakan negara ke depan.

Dia sepakat bila aturan soal inteli­jen tersebut harus relevan baik secara ideologis maupun praktis dalam men­ciptakan keamanan di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Menurut dia, kekosongan UU In­telijen ini sebenarnya terjadi pada saat pembahasan soal sistem ke­amanan nasional berhenti pada 2004,

Demo menolak RUU intelijen

istim

ewa

60 - 62 hukum.indd 61 6/24/2011 4:24:25 PM

62 Warta BPKMEI 2011

ketika DPR dan Pemerintah telah me­nyelesaikan pembahasan UU tentang kepolisian, pertahanan nasional, dan TNI. Itulah sebabnya dia sangat setu­ju bila perumusan dan pembahasan UU Intelijen dilanjutkan kembali.

“Kita memerlukan sebuah Badan Intelijen yang kuat, efektif tapi men­junjung tinggi hak azasi manusia. Itulah kenapa harus ditopang oleh sebuah landasan hukum yang kuat. Namun demikian aturan soal intelijen tersebut harus relevan, baik secara ideologis mapupun praktis dalam menciptakan keamanan di Indone­sia,” ucapnya.

Pakar hukum tata negara Yenti Garnasi memandang perundangan intelijen yang saat ini berlaku, yakni Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2009, masih rawan dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa ne­gara atau presiden. Menurut dia, hal ini sangat berbahaya karena perundangan ini belum diatur dalam UU khusus intelijen .

Namun, yang menjadi perta­nyaan, apakah UU Intelijen ini per­lu buat masyarakat? Lantas apa masyarakat juga harus tahu bahwa saat ini pemerintah sedang men­dorong untuk membuat aturan ini? Atas pertanyaan­pertanyaan itulah, Yenti menegaskan perlunya UU Intelijen ini mempertimbang­kan rasa keadilan rakyat.

“Jadi itu memang harus me­menuhi kepentingan rakyat dan sesuai apa yang dibutuhkan ma­syarakat.” tegas Yenti.

Selain itu, adanya UU ini nanti­nya harus benar­benar menjadi solusi bagi masalah­masalah dalam negeri maupun luar negeri.

“UU intelijen harus ada dan bisa menjaga keutuhan negara, baik di dalam atau luar. Intelijen bukan ber­gerak setelah ada sesuatu. Inilah be­danya dengan aparat penegak hukum. Artinya, peraturan yang menau ngipun harus berbeda,” ujar Yenti yang juga ahli dibidang pencucian uang itu .

Secara historis dia menjelaskan 2 tahun menjelang kemerdekaan In­

donesia, tepatnya 1943, lembaga in­telijen sudah ada. Ini berarti untuk merdeka membutuhkan intelijen. Bahkan, pada masa Gajah Mada (Ma­hapatih Kerajaan Majapahit) sudah dikenal adanya telik sandi, Artinya, saat itu masyarakat membutuhkan. Hanya saja keberadaan telik sandi itu tidak berada di bawah peraturan atau perundangan. Hal ini berbahaya seka­li dan bisa dimanfaatkan penguasa.

Di sisi lain, Yenti menambahkan pembentukan UU Intelijen ini seyog­yanya memang bukan atas dorongan yang semata­mata mengacu pada kondisi isu yang saat ini muncul atau untuk kepentingan politik 2014. Ke depan, UU Intelijen ini sebaiknya dapat mengatur kinerja intelijen, bisa

mengkoordinasi intelijen­intelijen di berbagai institusi.

Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang­Un­dangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wahiduddin Adam. Dia menegaskan adanya UU ini di Indone­sia justru akan lebih terjamin posisi pengaturan hak dan kewajiban inteli­jen Polri, TNI, kejaksaan, kementeri­an/lembaga, sehingga tak multitafsir.

Menurut Wahiduddin, selain se­bagai alat kontrol sosial, UU Inteli­jen juga memperjelas tugas pokok intelijen­intelijen di masing­masing

institusi pemerintah. Tak hanya itu, UU juga mengatur secara jelas sanksi bagi yang melanggarnya. “Ada sanksi terhadap aparat intel yang menyalah­gunakan kekuasaan, atau membocor­kan rahasia yang seharusnya dia jaga. “ katanya.

Sementara itu menanggapi kon­troversi RUU Intelijen, khususnya menyangkut penyadapan, Ketua Mah­kamah Konstitusi Mahfud MD men­gatakan memang ada instansi pen­egak hukum yang diberi kewenan­gan oleh konstitusi untuk melakukan penyadapan. Namun, penyadapan itu harus ditentukan melalui UU, bukan dengan peraturan pemerintah.

“Kita lihat nanti isi undang­undan­gnya, dari kewenangan penyadapan

itu eksesif atau tidak dan bisa melang­gar konstitusi atau tidak,” kata Mahfud .

Jika UU tersebut sudah disahkan, kata Mahfud, masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar bisa mengajukan gugatan ke MK.

“Tetapi prinsipnya negara itu bo­leh melakukan penyadapan asal dia­tur UU termasuk Undang­Undang In­telijen, termasuk juga bisa dilakukan oleh Undang­Undang Kominfo kalau Menkominfo mau memasukkan, ter­masuk juga oleh Undang­Undang KPK itu boleh saja,” katanya. BD

HUKUM

Demo menolak RUU intelijenist

imew

a

HUKUM

60 - 62 hukum.indd 62 6/24/2011 4:24:25 PM

63Warta BPK MEI 2011

Laporan perkembangan Key National Indicators (KnI) dan berbagai konsep terkait dengan hal itu, serta peran

lembaga pemeriksa dalam pemerik­saan KnI, menjadi pembahasan uta­ma pada pertemuan tersebut.

Hasil dari pertemuan ini meliputi dua hal. Pertama, persetujuan atas rencana kegiatan 2011­2012. Kedua, persetujuan atas tiga subproyek KnI, dan tuan rumah pertemuan berikut­nya di riga, Latvia, yang rencananya akan diselenggarakan pada april atau Mei 2012.

Dalam keikutsertaannya sebagai anggota KKnI WG, BpK mengirim­kan delegasi yang diwakili oleh ang­gota III BpK Hasan Bisri sebagai ket­ua delegasi, Kepala Ditama revbang Daeng M. nazier, dan Kabiro Humas dan Luar negeri Bahtiar arief. Se­cara keseluruhan, peserta perte­muan ini mencapai 37 peserta dari perwakilan SaI di 16 negara anggota kelompok kerja InToSaI ini, tiga pengamat dan satu tamu undangan dari Global Reporting Initiative.

Dalam sesi acara, delegasi BpK berkesempatan mempresentasikan hal yang terkait dengan topik yang diangkat. Materi presentasi delegasi BpK disampaikan Kepala Ditama revbang BpK Daeng M. nazier.

Dalam presentasinya, diuraikan mengenai metodologi seleksi dalam penggunaan KnI untuk kegiatan Su­preme audit Institution (SaI/BpK). Metodologi seleksi meliputi tiga kegiatan yaitu perolehan informasi mengenai KnI, penentuan criteria, dan penyeleksian dan penetapan KnI berdasarkan kriteria.

Catatan akhir meliputi pelajaran yang dapat diambil terkait mandat SaI dan peran dalam KnI, dan lang­kah ke depan berupa piloting dan implementasi metodologi seleksi serta perbaikan ke depan.

Sebagai latar belakang, Daeng menjelaskan mandat BpK untuk memeriksa keuangan negara, ren­cana pembangunan jangka mene­ngah nasional (rpJMn) yang me­

Peran Penting BPK Dalam Pertemuan INTOSAIPada 13-14 April 2011, bertempat di Helsinki, Finlandia, INTOSAI Working Group on Key National Indicators (Key National Indicator on Working Group/KNI WG) kembali menggelar pertemuannya yang keempat. Acara ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ketiga KNI WG di Astana, Kazakhstan pada tanggal 7-8 April 2010.

muat KnI, pemeriksaan kinerja oleh BpK terkait dengan rpJMn.

Kerangka peran SaI dalam KnI meliputi empat pertimbangan yakni dasar hukum, kebutuhan dan hara­pan pemangku kepentingan, praktik terbaik, dan kebijakan SaI. Keempat pertimbangan untuk menentukan peran SaI dikaitkan dengan proses pemeriksaan dari perencanaan sam­

pai dengan evaluasi pemeriksaan. Hasil yang didapatkan dalam per­

temuan keempat KnI WG ini, bagi BpK dapat melakukan pengemba­ngan pemeriksaan kinerja. Selain itu, BpK juga dapat mengembangkan metodologi seleksi serta knowledge base terkait KnI.

Di sisi lain, BpK bisa berperan aktif dalam pengembangan meto­

INTERNASIONAL

Para delegasi Pertemuan ke-4 INTOSAI Working Group On Key National Indicators

63 - 65 internasional.indd 63 6/24/2011 4:24:58 PM

64 Warta BPKMEI 2011

INTERNASIONAL

dologi seleksi pada kerangka peng­gunaan KnI untuk aktivitas SaI. Juga, pengembangan knowledge base indi­kator nasional di Indonesia.

BpK sendiri menyampaikan usu­lan tindak lanjut hasil pertemuan keempat KnI WG itu. peran BpK dalam KnI WG untuk mengembang­kan meto dologi seleksi dalam peng­gunaan KnI untuk aktivitas SaI. pengembangan metodologi tersebut merupakan salah satu dari tiga sub­proyek KnI WG untuk 2011.

peran yang dibutuhkan dalam pengembangan metodologi meliputi perumusan konsep seleksi dalam penggunaan KnI untuk aktivitas SaI. Hasil perumusan akan menjadi salah satu bagian dari white paper KnI yang akan disampaikan pada InToSaI ke­21 di Beijing China pada 2013. Selain itu, BpK juga melakukan inisiatif pengembangan knowledge base atau pusat informasi indikator nasional berbasis website.

Pembentukan KNI WGKnI WG merupakan salah satu

kelompok kerja InToSaI yang diben­tuk pada Kongres InToSaI ke­19 di Mexico pada 2007. Kelompok kerja ini merupakan salah satu penjabaran dari tujuan ke­3 rencana strategis In­ToSaI, yakni menyediakan informasi dan berbagi pengetahuan (knowl-edge sharing) di antara anggota In­ToSaI dan patner. Tujuannya, untuk melakukan evaluasi dan menye­diakan bantuan dalam memperoleh pengetahuan yang terkait dengan sistem audit.

Tujuan KnI WG sendiri untuk mendukung peran badan pemerik­sa di dalam menilai efisiensi dan keefektifan sumber daya negara. Di samping itu, untuk meningkatkan kredibilitas InToSaI di dalam arena internasional. Khususnya, di dalam perancangan dan pengendalian in­dikator utama nasional melalui ber­bagai cara.

Dalam jangka panjang, KnI WG mendorong suatu negara untuk me­ningkatkan efisiensi, keefektifan, transparansi, kepercayaan publik un­

tuk menanggulangi korupsi dan me­nilai pengelolaan sumber daya demi kepentingan negara dan masyarakat. Di samping menjadi indikator untuk mengantisipasi krisis global yang kerap terjadi dan berimbas pula di

Indonesia.KnI WG memiliki 23 anggota

dan empat pengamat. Ketua KnI WG adalah badan pemeriksa atau SaI rusia (Accounts Cambers of Russian Federation). BpK bergabung sebagai

KnI WG terdiri dari kelompok kerja (working group), pengamat (observer), dan patner.

Kelompok KerjaKetua : accounts Chamber of the russian Federationanggota : SaI armenia, austria, Bulgaria, China, Denmark, Finlandia, Hongaria, Indonesia, Italia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Meksiko, Selandia Baru, pakistan, polandia, Slovakia, afrika Selatan, Swiss, Ukraina, amerika Serikat.

Pengamat:Badan pemeriksa dari Belarus, Kanada, Kyrgyzstan, dan Moldova.

Patner:patner KnI WG terdiri dari lembaga dukungan administrasi dan organisasi internasional, sebagai berikut:

1) Lembaga Dukungan administrasi ­Lembaga administrasi Kepresidenan rusia ­Federal assemby of russioan Federation ­Biro Statistik rusia

2) organisasi Internasional ­organization for Economic Cooperation and Development (oECD) ­Bank Dunia ­persatuan Bangsa Bangsa (Un) ­Global Reporting Initiative

Struktur Organisasi KNI WG

Delegasi BPK Hasan Bisri, Daeng M Nazier dan Bahtiar Arif.

63 - 65 internasional.indd 64 6/24/2011 4:24:59 PM

65Warta BPK MEI 2011

anggota KnI WG pada 2008 dan mengikuti pertemuan kedua di Bei­jing tanggal 21­23 april 2009, perte­muan ketiga di astana, Kazakhstan 7­8 april 2010, dan pertemuan ke­empat di Helsinki, Finlandia, 13­14 april 2011.

KnI WG juga telah melakukan kerja sama dengan Organization of Economic Cooperation and Develop-ment (oECD) dan organisasi terkait lainnya. KnI WG dan oECD memiliki kesamaan perhatian dan kepenti­ngan dalam pengembangan KnI.

Hal ini diperkuat dengan kon­disi krisis ekonomi global saat ini yang sepertinya tidak terantisipasi oleh negara­negara, termasuk oleh SaI­nya. Keperluan dan kepentingan adanya suatu KnI bagi suatu negara terutama adanya krisis global saat ini, SaI melalui InToSaI WG me­ngambil inisiatif untuk mengem­bangkan pedoman terkait KnI.

Hasil penting dalam pertemuan pertama yakni terdapat misi KnI WG yaitu mendukung SaI dan InToSaI dalam mengembangkan dan meng­gunakan indikator kunci nasional di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial baik tingkat nasional maupun inter­nasional.

Juga penentuan sasaran KnI WG di antaranya peningkatan kewena­ngan InToSaI di arena internasional dalam perancangan dan penggunaan indikator kunci nasional dan supra­nasional. Selain itu, membangun website yang telah dibuat oleh BpK rusia http://www.ach.gov.ru/en/intosaikni.

pertemuan kedua berlangsung pada 21–23 april 2009 di Beijing, China. pertemuan dihadiri oleh 15 anggota, satu pengamat, dan satu organisasi internasional. Hasil pen­tingnya adalah penerimaan peng­gunaan KnI oleh SaI dalam menilai upaya pemerintah mengatasi krisis dan persetujuan ‘Glossary KnI’ yang dibuat oleh delegasi SaI amerika Serikat (US Gao) diubah menjadi Guide to Terms and Concepts.

pertemuan ketiga pada 7–8 april

2010 di astana, Kazakhstan. perte­muan dihadiri oleh 13 anggota dan satu pengamat. Hasil pertemuan ke­tiga meliputi persetujuan atas kon­sep white paper, knowledge base, dan penunjukkan tuan rumah pertemuan keempat di Helsinki, Finlandia.

Delegasi BpK, selain menghadiri pertemuan KnI WG ke­4, juga me­

nyempatkan bertemu dengan Duta Besar rI untuk Finlandia Harry pur­wanto. Dalam pertemuan informal itu dibicarakan banyak hal. Terma­suk informasi umum mengenai Fin­landia, juga terkait dengan dampak krisis keuangan global terhadap eko­nomi, keuangan, dan perbankan di negara tersebut. aNd

Delegasi BPK berdiskusi dengan delegasi Finland dan South Africa.

Ketua Delegasi BPK bersama Auditor General Finland Sekretaris KNI WG SAI Rusia dan Deputi Auditor General South Africa.

63 - 65 internasional.indd 65 6/24/2011 4:25:00 PM

Rapat Anggota IAI KASP V-2011

dan Dialog Pengelolaan

Keuangan Negara Tema: “Peningkatan Nilai Guna Informasi Keuangan Negara

Menuju Indonesia yang Maju dan Mandiri”

Informasi: Triana MienarsihIKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN SEKTOR PUBLIKGrha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta Pusat 10310Telp. (021) 319 04232 ext. 109/211, Fax. (021) 724 5078Web: www.iaiglobal.or.id — Email: iai.kasp@iaiglobal.or.idIAI-KASP

Rapat anggota merupakan pertemuan akbar seluruh ang-gota IAI KASP yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Kegiatan ini akan diikuti oleh akuntan yang beraktivitas di sektor publik, baik di instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD, dan lembaga non profit lainnya di seluruh Indonesia.

Rapat Anggota V IAI KASP akan dirangkai dengan dialog se luruh pengelola keuangan negara/daerah untuk merumuskan solusi terhadap semua permasalahan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dialog pengelolaan keuangan negara ini tidak hanya akan memberikan wawasan, pengetahuan praktis dan informasi terkini bagi para pengelola keuangan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi memberikan alternatif solusi untuk secara bersama-sama menata penge-lolaan keuangan negara menjadi lebih baik.

Keynote Speaker I Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI:Tema: Peran BPK dalam meningkatkan peran birokrasi untuk

me manfaatkan informasi keuangan negara menuju Indonesia yang maju dan mandiri.

Keynote Speaker II Menteri Dalam Negeri RI:Tema: Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Mening-

kat kan nilai guna informasi keuangan menuju Indonesia yang maju dan mandiri.

Dialog Pengelolaan Keuangan Negara:Dialog I : Seberapa Kompetenkah Anda Mengelola Keuangan

Negara?Dialog II : Pusingnya Pemda Menyusun Laporan Pertanggung-

jawab an

Dialog III : Sudahkan Anda Memanfaatkan Informasi Keuang-an dalam Laporan Keuangan Anda?

Dialog IV : Siapkan Anda Masuk Penjara Apabila Salah Menge-lola Keuangan Negara?

Pembicara antara lain: Anggota DPR RI dan DPRD Propinsi DKI Jakarta Gubernur Propinsi Jawa Barat Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Apa-ratur Negara, BAPPENAS

dll.

Rapat Anggota:Agenda:*1. Pertanggungjawaban Pengurus IAI KASP periode 2008 -

20112. Pemilihan Pengurus Baru

*) Bagi anggota yang pernah terdaftar sebagai anggota IAI KASP namun tidak aktif dapat melakukan registrasi ulang anggota

Waktu dan Tempat:Selasa-Rabu, 5-6 Juli 2011 Aula Gandhi Gedung BPKP PusatJl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120

BPK Agar Audit Investigasi Pembelian MA-60

DPD Usulkan Pengiriman TKI Hanya Laki-Laki

JAKARTA: Kalangan anggota DPR meminta BPK melaku-kan audit investigasi atas PT Merpati Nusantara Airlines terkait pembelian pesawat MA-60 dari China. Audit itu di-pandang perlu karena DPR belum memperoleh penjelasan rinci dari manajemen Merpati mengenai kronologis dan pen-anggung jawab pembelian selama berlangsungnya audiensi pada awal pekan lalu.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Aziz di Jakarta Sabtu (14/5). Menurut dia, pelaksanaan audit ini sudah menjadi keputusan Komisi XI.

“Kami sudah mengirimkan surat resmi kepada BPK untuk melangsungkan audit khusus pos subsidiary loan agreement [perjanjian penerusan pinjaman] MA-60. Kami menunggu respons BPK secepatnya,” kata Harry seperti dikutip Kompas,

16 Mei 2011. Dia menjelaskan Komisi XI belum puas meski telah

melaksanakan dua kali rapat dengar pendapat dengan manajemen Merpati, kementerian BUMN, dan kementerian keuangan. Selama rapat, Harry dan anggota Komisi XI lain-nya sudah meminta penjelasan secara detail soal kronologi dan mekanisme pembelian. Namun, pemerintah dan Merpat belum bisa memberikan jawaban secara rinci.

Di sisi lain, Komisi XI justru menemukan sejumlah ke-janggalan saat mendengarkan penjelasan dari manajemen Merpati, di antaranya keputusan membeli 15 pesawat di saat keuangan Merpati sedang bangkrut. Padahal, belum ada persetujuan dari DPR serta dugaan penggelembungan harga didasarkan pada laporan resmi lembaga sosial ataupun in-formasi resmi dari negara lain. DR

JAKARTA: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusul-kan agar tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri seluruhnya laki-laki sebagaimana yang dilakukan oleh India dan Banglades mengingat masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita.

Wakil Ketua Komite III DPD Ahmad Jajuli mengatakan usulan tersebut akan disampaikannya pada masa sidang ke-IV tahun ini. Selain masalah TKI, DPD juga akan membahas RUU tentang sistem Peradilan Pidana Anak, RUU tentang Perguruan Tinggi dan sejumlah RUU lainnya pada sidang tersebut.

Menurut dia, pelaksanaan UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri belum memberikan perlindungan yang maksimal terhadap tenaga

kerja, terutama tenaga kerja wanita Indonesia (TKW). Kondisi itu, ujarnya, disebabkan Undang-undang itu ti-

dak bisa memastikan bahwa TKW yang dikirim benar-benar memiliki spesifikasi tertentu selain tidak mendapatkan pembelaan hukum yang memadai dari pemerintah.

“Kita bisa meniru India dan Banglades yang tidak men-gizinkan tenaga kerja yang dikirim itu wanita. Seharusnya laki-laki sebagai tulang punggung ekonomi menjadi priori-tas,” ujarnya pada satu acara silaturahim Komite III DPD dengan wartawan seperti dikutip Bisnis.com, belum lama ini.

Menurut dia, kalaupun usulan seluruh TKI yang dikirim wanita, pihaknya akan mengupayakan pengurangan secara bertahap pengiriman TKW ke negara-negara lain. DR/lIF

JAKARTA: Hingga April 2011, total utang pemerintah mencapai Rp1.697,44 triliun, naik Rp2,81 triliun dari bulan sebelumnya Rp1.694,63 triliun.

Jumlah utang meningkat seiring dengan banyaknya utang-utang baru yang diperoleh pemerintah. “Iya banyak utang-utang baru,” kata Dirjen Pengelolaan Utang kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta seperti dikutip Seputar Indonesia , belum lama ini.

Namun, dia tidak merinci lebih detil utang-utang baru itu. Berdasarkan data Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, bila dibandingkan dengan jumlah utang pada Desember 2010 sebesar Rp1.676,85 triliun, jumlah utang pada April 2011 bertambah Rp20,59 triliun.

Jika dihitung dalam denominasi dolar AS, jumlah

utang pemerintah hingga April 2011 mencapai US$197,97 miliar. Nilai itu naik dibandingkan dengan Maret 2011 sebesar US$194,58 miliar. Sementara akhir tahun lalu, Ditjen Pengelolaan Utang mencatat utang pemerintah sebesar US$186,5 miliar.

Berdasarkan data itu, utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar US$69,49 miliar dan surat berharga US$128,49 miliar.

Pinjaman pemerintah di antaranya adalah pinjaman bilateral sebesar US$42,98 miliar, multilateral US$23,18 miliar, pinjaman komersial US$3,21 miliar, supplier US$60 juta, dan pinjaman dalam negeri US$60 juta. Untuk jumlah total surat utang yang belum dilunasi hingga April 2011 mencapai US$128,49 miliar, naik dari 2010 sebesar US$118,39 miliar. DR

Total Utang Pemerintah Naik Rp2,81 triliun

67Warta BPK MEI 2011

LINTAS PERISTIWA