BAB IPENDAHULUAN

I. DASAR KUNJUNGAN

Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Negara Konfiderasi Swiss dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PIMP/IV/2008-2009 tanggal 22 April 2009 tentang Penugasan Delegasi Anggota Komisi I DPR RI untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Konfiderasi Swiss dari tanggal 27 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2009.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Dubes/ Kedutaan Besar RI di Bern dan Perwakilan Tetap/PTRI di Jenewa sebagai aparat Pemerintah/Departemen Luar Negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan program pemerintah.

2. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral antara Republik Indonesia dengan Negara Konfiderasi Swiss melalui pendekatan Parliament to Parliament.

III. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi Komisi I DPR RI sebagai berikut :1. Drs. Sidharto Danusubroto, SH Ketua Delegasi2. Drs. Guntur Sasono, Msi Wakil Ketua Delegasi3. DR. Yusron Ihza, LLM Wakil Ketua Delegasi4. Afifuddin Thaib, SH Anggota Delegasi5. DR. Andreas Pareira Anggota Delegasi6. DR. Effendi Choirie, Mag. MH Anggota Delegasi7. Drs. Djoko Susilo, MA Anggota Delegasi8. Constan Ponggawa Anggota Delegasi9. Suprihartini, SIP Sekretariat Komisi I10.Djismun Kasri Staf Ahli Komisi I11.Drs. Hamdani Djafar Departemen Luar Negeri12.Drs.Moh. Kamal Departemen Luar Negeri

1

IV. ACARA KUNJUNGAN

Selama berada di Swiss, Delegasi mengadakan pertemuan dengan

A. Instansi Pemerintah1) Duta Besar dan Staf KBRI Bern;2) Dubes/Watapri di Jenewa;

B. Masyarakat Indonesia di Bern

C. Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Swiss

D. Kepala Divisi Asia Pasifik – Direktorat Politik Kementerian Luar Negeri Swiss

E. Dalam perjalanan kembali ke Indonesia, Delegasi Komisi I DPR RI singgah di Republik Federasi Jerman dan mengadakan pertemuan dengan Duta Besar RI di Berlin.

BAB II

2

KETERANGAN NEGARA KONFIDERASI SWISS

I. KETERANGAN DASAR

1 Nama Resmi : Konfederasi Swiss2 B e n t u k

Pemerintahan: Republik Federal dengan sistem Demokrasi

Langsung.3 Ibukota Negara : Bern, jumlah penduduk 122.500 jiwa.4 Kepala Negara : Presiden Hans-Rudolf MERZ (sejak 1 Januari 2009

hingga 1 Januari 2010) *Presiden merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan

5 K e p a l a Pemerintahan

: Presiden Hans-Rudolf MERZ (sejak 1 Januari 2009 hingga 1 Januari 2010)

6 Wakil Presiden : Doris LEUTHARD (sejak 1 Januari 2009 hingga 1 Januari 2010)

7 Menteri Luar Negeri

: Mrs. Micheline Calmy-REY

8 Luas Wilayah : 41,290 km2, terletak di bagian tengah Benua Eropa.9 Perbatasan : Switzerland berbatasan langsung dengan

Austria, Jerman, Liechtenstein, Perancis, & Italia

10 Iklim : Mempunyai 4 (empat) musim, yaitu musim panas (Juni-Agustus), musim gugur (September-Nopember), musim dingin (DesemberFebruari), dan musim semi (Maret-Mei).

11 Pembagian wilayah : 26 Kanton (semacam negara bagian): Aargau, Ausser Rhoden, Basel Landschaft, Basel-Stadt, Berne, Fribourg, Geneve, Glarus Graubunden, Inner Rhoden, Jura, Luzern, Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, Sant Gallen, Vaud, Zug, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, dan Zurich.

12 Lagu Kebangsaan : Schweizerpsalm13 Agama : Katolik Roma (46,2%), Protestan (40%), Yahudi

(0,3%), Kristen Ortodoks (0,2%), dan lain-lain (13,4%).

14 Mata Uang : Swiss Franc (CHF)15 Jumlah Penduduk : 7,593,500 jiwa (2007) dimana 20% diantaranya

adatah WNA16 Bahasa : Jerman (official) 64%, Perancis (official) 19%, Italia

(official) 8%, Rhaeto-Roman (official) 1%, dan lain-lain 8%

17 Sistem Politik : Multipartai; Bikameral Parlemen.

3

18 Angkatan Bersenjata

: Terdiri dari Angkatan Udara, Pasukan Penjaga Perbatasan, Anti-Aircraft Command dan Fortification Guards

19 Sumber Daya Alam

: Tenaga air, kayu, dan garam

20 Indikator Ekonomi (2008)

: Total GDP - $ 309.9 milyarGDP per kapita $ 40,900Pertumbuhan GDP - 1.9%Tingkat Pengangguran - 3% ( Desember 2008)

II. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

1. Pemilihan Umum

Sesuai dengan Konstitusi Federal, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilu untuk memilih 246 anggota Bundesversammlung/Parlemen Federal dilakukan setiap 4 tahun sekali. Parlemen Federal hasil Pemilu Federal kemudian memilih anggota Dewan Federal/Kabinet (Bundesrat) dan anggota Lembaga Yudikatif (Bundesgericht).

1. Sistem Pemerintahan

Kekuasaan Eksekutif berada ditangan Bundesrat (Kabinet) yang nnempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan hukum, mengajukan Rancangan UU, melakukan hubungan luar negeri dan memobilisir tentara. Bundesrat beranggotakan 7 orang, yang masing-masing mengepalai Departemen Federal dan dipilih untuk setiap 4 tahun sekali oleh Bundesversammlung (Parlemen-Federal).

Berdasarkan sistem Kolegialitas (Konkordans) yang berlaku sejak tahun 1959, pergantian/pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Swiss dilakukan secara rutin setiap tahunnya secara bergantian dengan memilih salah seorang Menteri dari 7 (tujuh) anggota Bundesrat. Baik Presiden maupun Wapres masing-masing mulai memangku jabatannya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Tujuh menteri dipilih oleh Bundesversammlung untuk masa jabatan 4 tahun. Selanjutnya Majelis Federal memilih President de la Confederation dan Vice President du Conseil Federal diantara para Menteri untuk jangka waktu 1 tahun.

Swiss sukses dalam menjalankan sistim desentralisasi. Sejauh ini, hampir semua Pemerintah Daerah di Swiss telah berhasil

4

mengelola pembangunan daerahnya masing-masing secara mandiri dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama tinggi. Dalam hal ini, koordinasi antar daerah dan antara Pemda dan Pemerintah Pusat terjalin sangat baik, efektif dan efisien.

III. KEBIJAKAN SWISS MENGENAI HAM

Pemajuan HAM merupakan tujuan politik luar negeri Swiss. Dalam kaitan ini, Swiss senantiasa bekerjasama dengan negara-negara lain, masyarakat sipil, dan para ahli untuk memperbaiki situasi HAM di seluruh dunia. Perlindungan terhadap HAM merupakan dasar dan tradisi Swiss yang diyakini akan dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas internasional.

Swiss memfokuskan perhatian dan keterlibatannya di bidang pemajuan dan perlindungan HAM meliputi isu-isu perlindungan dan pemajuan hak-hak dasar manusia yaitu penghapusan torture dan hukuman mati, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan dengan pengintegrasian isu HAM dalam setiap kegiatan politik luar negeri.Mekanisme yang ditempuh pada tingkat bilateral adalah dengan melakukan pendekatan ke masing-masing negara melalui jalur diplomatik dan dialog HAM dengan tujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Sementara itu, pada tingkat internasional, Swiss berkoordinasi dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan yang sama di berbagai organisasi multilateral dan regional.

IV. EKONOMI

Dalam bidang ekonomi dan keuangan/perbankan, Swiss memainkan peran yang cukup menonjol di fora internasional. Sebagai salah satu anggota WTO, Swiss memiliki sistim perekonomian pasar yang modern dan liberal, dimana pasar negara ini relatif terbuka dan tidak mengenakan kuota kecuali untuk beberapa komoditi pertanian tertentu yang mereka anggap memang perlu untuk proteksi bagi para petaninya. Pasar Swiss memberlakukan persyaratan standar baku mutu yang tinggi serta peraturan terkait dengan kesehatan yang ketat, hal mans membuat suatu produk sebelum dipasarkan kepada konsumen Swiss harus benar-benar siap dan rapi sesuai dengan kriteria yang diminati.

Dengan pendapatan perkapita mencapai CHF 44.100 (eqv.± US$ 35.300), Swiss merupakan salah satu negara dengan pendapatan

5

perkapita yang tertinggi di dunia. Perekonomian Swiss selama ini bersandar kepada sektor industri yang berorientasi ekspor. Sektor industri metal dan farmasi merupakan penghasil devisa utama, diikuti oleh sektor pariwisata. Secara tradisional hubungan ekonomi perdagangan Swiss banyak dilakukan dengan negara-negara Eropa sekelilingnya dalam hal ini terutama dengan Jerman dan

Perancis, serta negara EU lainnya yang pada dasarnya merupakan mitra dagang mereka terbesar dengan menyerap lebih dari 50% atas total nilai perdagangannya yang mencapai jumlah sekitar US$ 283,6 milyar.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh WEF (World Economic Forum) terhadap 125 negara di dunia yang telah dituangkan dalam laporan tahunan Global Competitiveness, Swiss pada tahun 2006 dinyatakan sebagai negara yang menempati ranking tertinggi sebagai negara yang paling kompetitif dalam segi pelaksanaan perekonomiannya. Hal ini dapat dikatakan merefleksikan kombinasi dari kemampuan inovasi kelas dunia diimbangi dengan budaya bisnis yang penuh pengalaman. Swiss dalam hal ini memiliki infrastruktur yang berkembang dengan baik serta terkait dengan adanya penelitian ilmu pengetahuan yang mempunyai hubungan erat dan selaras dengan kalangan industri.

V. ISU-ISU AGAMA DAN BUDAYA

Swiss merupakan negara multirasial dan multi agama. Masyarakat Swiss sangat menghormati perbedaan dan memil iki t ingkat toleransi t inggi terhadap keanekaragaman suku, ras serta agama. Masyarakat Swiss pada umumnya juga mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap keanekaragaman seni dan budaya. Di negara ini, jumlah penduduk muslim telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir yakni dari 57 ribu pada tahun 1980-an menjadi sekitar 311 ribu pada tahun 2000.Sepanjang periode tahun 2006, isu tentang pentingnya menumbuh-kembangkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, ras dan agama terlihat makin mengemuka. Masalah pertentangan agama dan budaya terus mewarnai liputan media Swiss, balk cetak maupun elektronik, diawali dari isu pemuatan kartun Nabi Muhammad dan munculnya rangkaian gerakan protes yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Pemerintah dan masyarakat Swiss selalu menempatkan isu-isu rawan tersebut dalam kontkes penghormatan terhadap HAM. Dalam banyak

6

kesempatan, Pemerintah Swiss menghimbau rakyatnya tetap menanamkan rasa solidaritas, saling pengertian dan saling menghormati karena Swiss adalah negara yang menjunjung tinggi HAM. Kebebasan mengemukakan pendapat, menentukan kepercayaan yang dianut dan menjalankan ritual agama, merupakan hal-hal yang dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi.Sepanjang periode 2006, Pemerintah Swiss ditingkat Kanton maupun Federal, banyak melakukan pendekatan, balk melalui kegiatan dialog dan diskusi antar tokoh agama, serta pendekatan kebudayaan, guna menekan kemungkinan terjadinya gangguan sosial di masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman dan rasa saling menghormati terhadap perbedaan budaya.

VI. HUBUNGAN LUAR NEGERI KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI

Dalam melaksanakan kebijaksanaan luar negerinya, Swiss berpegang kepada prinsip netralitas. Sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas yang dianut, Swiss hingga dewasa ini berusaha untuk tidak menjadi anggota suatu organisasi regional atau internasional yang mempunyai karakter politik-militer. Namun demikian, Swiss aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti UNESCO, WHO, FAO, ILO, UNICEF dan Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).

Politik Luar Negeri Swiss pada abad ke-21 tetap berdasarkan politik netralitas Swiss dengan 5 (lima) sasaran pokok yang merupakan tujuan politik luar negeri Swiss, yaitu: (1) Memelihara dan meningkatkan perdamaian dan keamanan; (2) Pengembangan HAM, demokrasi dan negara hukum; (3) Peningkatan kesejahteraan umum; (4) Pengembangan kohesi sosial; dan (5) Pelestarian lingkungan hidup.

Pandangan Swiss terhadap isu-isu globalPada tanggal 14 Januari 2009 dalam Pertemuan awal tahun Presiden Swiss dengan kalangan Diplomat, Duta Besar Vatikan untuk Swiss selaku Dean dalam sambutannya antara lain menyinggung beberapa perkembangan permasalahan internasional yang telah terjadi seperti krisis keuangan, krisis pangan dan konflik Timur Tengah dan menyampaikan upaya-upaya pemecahan masalah-masalah tersebut.Pertemuan awal tahun ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Swiss untuk menyampaikan beberapa kebijakan dengan berbagai krisis seperti

7

krisis keuangan, krisis pangan, konflik Timur Tengah juga masalah dalam negeri seperti referendum perpanjangan free movement of persons, penentangan pembangunan menara masjid dan events seni budaya.Berkaitan dengan masalah keuangan, Presiden Merz, yang juga merangkap sebagai Menteri Keuangan Federal Swiss kembali menekankan komitmen Pemerintah Swiss untuk membantu kalangan perbankan di Swiss, khususnya UBS, sebagai Bang terbesar di Swiss yang juga menjadi tempat bagi sebagian besar perwakilan asing di Swiss menaruh dananya.Di tengah krisis ekonomi global, Pemerintah Swiss juga tetap pada komitmennya untuk mengatasi masalah-masalah demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan dan krisis pangan, yang merupakan pilar utama kebijakan politik luar negeri Swiss.

VII. HUBUNGAN BILATERAL RI-SWISS

A. POLITIK

Hubungan bilateral Indonesia-Swiss, yang terjalin sejak bulan Jul' 1952, selama ini secara umum ber ja lan dengan baik d i semua b idang dan t idak terdapat masalah-masalah yang dapat menjadi hambatan.

Besarnya perhatian Pemerintah Swiss terhadap Indonesia terlihat dari kunjungan resmi Presiden Swiss, Micheline Calmy-Rey, ke Indonesia pada tanggal 8-10 Pebruari 2007. Dalam kunjungannya ke Indonesia tersebut, Presiden Calmy-Rey mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Bambang Yudhoyono dan berkunjung ke Aceh dalam rangka meresmikan proyek air bersih yang didanai oleh Pemerintah Swiss.

Kepentingan Indonesia terhadap Swiss terletak pada sikap politik yang netral, dan juga kepentingan ekonomi khusus dalam rangka penanaman modal, serta bantuan ekonomi pembangunan. Politik Swiss terhadap Indonesia selalu ditujukan untuk menjaga hubungan balk yang telah ada sampai sekarang. Swiss menilai potensi nasional, peranan serta pengaruh Indonesia sangat besar dalam organisasi-organisasi internasional besar seperti GNB, ASEAN, OPEC dan OKI.

Swiss memberikan perhatian terhadap situasi di Aceh, Maluku, dan Papua. Swiss menghargai upaya Indonesia dalam

8

menegakkan HAM, memberantas terorisme, dan upaya keras di bidang penegakan hukum. Swiss juga berkeyakinan, bahwa penyelesaian militer tidak selalu membawa hasil optimal. Hal ini pula yang membuat Swiss mendukung proses dialog yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi di Aceh dan daerah lainnya. Pemerintah Swiss telah mengirimkan 4 personilnya yang tergabung dalam EU Aceh Monotoring Mission untuk memantau Pilkada di Aceh.

Meskipun Pemerintah Federal Swiss selalu menekankan pada penciptaan perdamaian yang melindungi HAM, penciptaan demokrasi (khususnya bagi perlindungan kaum minoritas), menawarkan diri sebagai good office dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, namun sejauh ini Pemerintah Federal Swiss secara resmi tidak mengkaitkan bantuan pembangunan kepada Indonesia dengan isu-isu pelaksanaan HAM, demokrasi, good governance dan lingkungan hidup.

Kerjasama di bidang hukumAntara pemerintah kedua negara, telah ada kesepakatan untuk memformalkan kerjasama bantuan hukum timbal balik kedua negara (Mutual Legal Assistance (MLA). Konsep Persetujuan MLA telah disampaikan oleh Indonesia kepada Swiss, namun Pemerintah Swiss, karena satu dan lain hal, belum menemukan waktu yang tepat untuk memulai negosiasi dengan Pemerintah Indonesia atas konsep Persetujuan MLA dimaksud.Namun demikian, sambil menunggu penundaan sementara negosiasi mengenai Persetujuan MLA tersebut, Pemerintah Swiss menekankan keinginannya untuk melakukan kerjasama yang efisien dengan Pemerintah RI di bidang bantuan hukum untuk masalah kriminal. Dalam kerangka ini, Pemerintah Swiss pada tahun 2006 telah menindaklanjuti permintaan bantuan hukum dari Pemerintah Indonesia terkait dengan upaya keperluan penyelidikan dan repatriasi kekayaan para tersangka koruptor yang disimpan di bank-bank Swiss yakni:· Kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh

Komisaris Utama PT. Bank Global Internasional Tbk. dan isterinya, Irawan Salim dan Lisa Santoso (beserta komplotannya).

· Kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh E.C.W. Neloe, mantan Direktur Utama Bank Mandiri.

Saat ini kedua negara tengah menindaklanjuti masalah tersebut khususnya terkait dengan pemenuhan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan aturan hukum Swiss di bidang ini yang harus dipenuhi Pemerintah RI.

9

Keriasama bilateral di bidang hukum lainnya: · Basel Institute on Governance dan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) mengadakan kerjasama dalam rangka bantuan capacity building untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian harta hasil kejahatan korupsi serta pencucian uang. Bentuk kerjasama yang telah dlaksanakan adalah pengiriman Wakil KPK untuk menghadiri sebuah seminar terkait dengan pemberantasan korupsi di Swiss.

· Pada tanggal 7-8 November 2007, Tim Teknis Pencari Tersangka dan terpidana Tindak Pidana Korupsi di bawah pimpinan Wakil Jaksa Agung RI telah berkunjung ke Swiss dalam rangka pembahasan tindak lanjut permintaan bantuan hukum timbal balk Pemri kepada Pemerintah Swiss terkait kasus ECW Neloe (mantan Direktur Bank Mandiri).

Dukungan dalam keanggotaan organisasi internasionalPemerintah Swiss banyak mendukung Indonesia dalam pencalonan pada badan-badan internasional. Pemerintah Swiss telah memberikan dukungannya untuk: pencalonan Indonesia pada Dewan IMO Kategori C periode 2005/2007; pencalonan Dr. Arief Rachman sebagai anggota The Executive Board of UNESCO untuk periode 2005;dan pencalonan RI dalam keanggotaan tidak tetap DK-PBB periode th 2007-2008. Dukungan tersebut merupakan cerminan kepercayaan Pemerintah Swiss kepada Indonesia yang senantiasa memiliki komitmen terhadap upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional.Politik Swiss terhadap Indonesia selalu ditujukan untuk menjaga hubungan balk yang telah ada. Swiss menghargai upaya Indonesia dalam menegakkan HAM, memberantas terorisme dan upaya kuat dalam penegakan hukum. Swiss mendukung proses dialog dalam mencapai perdamaian di Aceh. Swiss menilai potensi nasional, peranan dan pengaruh Indonesia sangat besar di berbagai organisasi internasional. Pemerintah Swiss telah memberi dukungan terhadap pencalonan Indonesia diantaranya dalam Executive Director ITTO tahun 2007, Dewan ITU tahun 2006, ILC tahun 2006, Dewan HAM PBB periode tahun 2007-2010 dan Keanggotaan tidak tetap DK-PBB periode tahun 20072008.

B. EKONOMI

10

PerdaganganNilai total perdagangan Indonesia-Swiss dalam periode tahun 2001-2005 memperlihatkan kecenderungan meningkat, walaupun hampir dapat dikatakan Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan. Pada periode Januari-November tahun 2008, total nilai perdagangan mencapai US$ 948,8 juta atau memperlihatkan kenaikan sebesar 52,55 % dari total nilai perdagangan tahun 2007 di periode yang sama yang mencapai US$ 621,9 juta.

Kerjasama dengan SIPPO Sejak tahun 2000, Pemerintah Swiss melalui Program Promosi Impor Swiss (SIPPO) telah memberikan berbagai bantuan teknis kepada pengusaha Indonesia dalam melakukan promosi ekspor antara lain untuk ikut serta dalam berbagai pameran dagang yang diselenggarakan di Eropa. Bantuan tersebut terutama diberikan kepada UKM-UKM dengan fasilitas penyediaan stand, akomodasi penginapan, fasilitas operasional, serta promosi dan pertemuan bisnis. Di Indonesia, SIPPO bekerja sama dengan pihak BPEN, Departemen Perdagangan RI. SIPPO telah membantu sejumlah perusahaan/produsen Indonesia untuk berpartisipasi pada berbagai pameran dagang di Swiss, Jerman dan Belgia.

SIPPO juga melakukan kerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan RI dalam mengadakan kali workshop dalam rangka capacity building pada sektor perikanan di Indonesia terkait dengan peluang pemasaran hasil produknya.

Kerja Sama Free Trade Area (FTA) antara RI - EFTABerdasarkan Record of Understanding yang telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan negara-negara EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia dan Liechtenstein) pada tanggal 17 Oktober 2005, suatu Joint Study Group (JSG) for a Possible Future Trade Agreement between Indonesia and the EFTA States telah dibentuk guna mempelajari dan menginventarisir kepentingan masing-masing pihak dalam kerangka pembentukan perjanjian perdagangan bebas RI-EFTA.Pertemuan ke-2 JSG tersebut telah diadakan di Jakarta pada tanggal 26-27 September 2006 dan menghasilkan laporan yang antara lain berisi usulan mengenai elemen-elemen dan bidang-bidang kerjasama yang akan dicakup dalam Comprehensive EFTA-Indonesia Trade Agreement (CEITA). Dalam pertemuan antara Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan negara-negara EFTA di Davos, Swiss, pada tanggal 27 Pebruari 2007, telah dihasilkan

11

kesepakatan-kesepakatan antara lain: pihak EFTA menyetujui usul pembentukan Working Group on Trade and Investment dan sepakat agar kedua pihak merumuskan prinsip dan modalitas kerja dari working group tersebut; kedua pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk capacity building dan technical cooperation. Indonesia ingin memanfaatkan potensi negara-engara EFTA yang memiliki keunggulan di bidang-bidang tertentu, misalnya: pendidikan atau kursus di University of Geneve dan World Trade Institute, Swiss; bidang kesehatan, lingkungan hidup, minyak bumi dan perikanan tradisional di Norwegia; bidang geothermal dan perikanan di Islandia.

InvestasiJumlah nilai kumulasi investasi Iangsung Swiss di Indonesia sampai dengan semester I tahun 2006 mencapai sekitar US$ 2 milyar di luar sektor keuangan, perbankan dan perminyakan. Sektor-sektor yang selama ini sudah dimasuki oleh Swiss antara lain adalah farmasi, pengolahan olein (produk turunan minyak kelapa sawit), makanan, serta barang-barang konsumsi. Di bidang infrastruktur, Swiss ikut dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik bersama Bank Pembangunan Asia. Saat ini terdapat 40 perusahaan Swiss yang melakukan bisnis di Indonesia. Beberapa perusahaan besar Swiss yang berada di Indonesia antara lain adalah Nestle, Novartis, ABB, Ho/cim, Bobst, Ades Water, Ciba & Sandoz, Electrowatt Engineering, Sika, Sulzer, Credit Suisse, UBS AG, SGS dll.Indonesia melalui BKPM terus melakukan kontak kerjasama dengan "Swiss Organization for Facilitating Investment" (SOFI) sebagai mitranya di Swiss guna meningkatkan kerjasama yang telah terjalin selama ini sebagai upaya menarik investor potensial Swiss ke Indonesia, khususnya dengan menawarkan kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh berkenaan dengan adanya perubahan maupun perbaikan terkait peraturan (UU) penanaman modal di Indonesia. Pada pertengahan bulan Maret 2006, delegasi SOFI telah mengadakan kunjungan kerja ke Indonesia guna membahas lebih lanjut dengan pejabat terkait BKPM guna melihat peluang investasi yang dapat dimanfaatkan oleh investor Swiss dalam rangka meningkatkan investasinya di Indonesia. BKPM juga telah berpartisipasi dalam Swiss Investment Forum yang diselenggarakan oleh SOFI pada tanggal 12-13 Juni 2006 di Zurich.

Kerjasama Pembangunan

12

Dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan dan kemandirian Indonesia di bidang ekonomi, pada awal tahun 1990, Pemerintah Swiss cq Swiss Development Agency (SDC) memutuskan untuk mengurangi secara bertahap program bantuan luar negerinya pada Indonesia dan tidak lagi menjadikan Indonesia sebagai negara prioritas dalam program kerjasama pembangunan Swiss.

Namun demikian, aliran bantuan masih tetap diberikan kepada Indonesia terutama untuk mendukung program pembangunan lingkungan hidup, program peningkatan kapasitas SDM di bidang Peace Building, HAM dan demokrasi, serta program pengembangan sektor UKM. Bantuan Swiss yang semula ditangani SDC diambil alih secara penuh oleh Swisscontact yakni organisasi non-pemerintah yang didukung oleh Pemerintah Swiss.LSM Indonesia yang saat ini menjadi mitra kerja sama Pemerintah Swiss antara lain adalah Agrobisnis, Bina Swadaya, CUCO, Pekerti, Dian Desa, LP3ES, Muhammadiyah, Yayasan Alpha Omega di NTT dan Yayasan Swadaya Membangun di NTB.

Prioritas bantuan luar negeri yang diberikan Swiss untuk Indonesia pada saat ini diberikan dalam bentuk bantuan kemanusiaan guna membantu penanganan paska bencana tsunami di Aceh dan gempa di Yogyakarta. Dalam kaitan ini, Pemerintah Swiss masih terus melakukan kerjasama perbankan dengan bank-bank lokal di Indonesia guna meningkatkan pendanaan bagi UKM, khususnya yang berada di lingkungan daerah bencana. Bantuan untuk mendukung program pengembangan UKM ini dikoordinasikan melalui Swiss Sate Secretariat for Economic Affairs (SECO).

Pada tanggal 7 Maret 2008, Pemerintah Swiss telah menyetujui pemberian bantuan pembangunan dalam rangka pengembangan kebijakan ekonomi dan perdagangan kepada 7 negara ebrkembang (target country) termasuk Indonesia. Total bantuan yang diberikan adalah sebesar 800 juta Swiss francs dan akan mulai berjalan tahun 2009 hingga 2012. Indonesia dijadikan salah satu target country karena potensi ekonomi yang dimilik. Keputusan Pemerintah Swiss mengenai pemberian bantuan pembangunan kepada 7 negara tersebut telah disetujui oleh Parlemen Swiss pada bulan Juli 2008. KBRI Bern akan menjajaki dengan pihak Swiss mengenai mekanisme penyaluran bantuan pembangunan Swiss tersebut kepada Indonesia.

Bantuan untuk korban bencana alam di Indonesia

13

Bencana TsunamiMelalui penyaluran bantuan tsunami kepada Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) pada Kemlu Swiss, Indonesia tercatat sebagai negara penerima terbesar dari keseluruhan dana bantuan emergency yang dialokasikan Pemerintah Swiss untuk negara-negara terkena bencana tsunami di akhir tahun 2004 lalu. Indonesia memperoleh bantuan sejumlah CHF 12,5 juta atau 43,2 % dari keseluruhan bantuan yang berjumlah CHF 26 juta yang disalurkan dalam kerangka Consultative Group on Indonesia (CGI). SDC sendiri merupakan LSM Swiss yang hingga saat ini masih terlibat aktif dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana tsunami di Aceh.

Selama periode emergency relief paska bencana tsunami di Aceh, Pemerintah Swiss juga ikut serta mengirimkan 3 pesawat helikopter khusus ke Medan yang mengangkut bantuan logistik (obat-obatan, peralatan kedokteran, dan tenda) dan 50 anggota militer ke wilayah bencana pada masa emergency relief melalui kerja sama dengan badan PBB, UNCHR.

Dukungan Pemerintah Swiss pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh antara lain dukungan untuk proyek pusat penampungan dan distribusi air bersih (water treatment plants), pembangunan rumah, perbaikan serta peningkatan fasilitas kesehatan masayarakat dsb. Beberapa NGO Swiss juga aktif membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh seperti dalam pembangunan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan dsb.

Bantuan untuk korban gempa JogyaPemerintah Swiss telah mengalokasikan bantuan Emergency Aid berupa dana sebesar CHC 130 ribu (US$100ribu), sebagai wujud solidaritas Pemerintah Swiss kepada para korban bencana gempa di Yogja dan sekitarnya. Bantuan tersebut disalurkan melalui PMI segera setelah Tim Ahli Swiss mengunjungi Jogja pada bulan Mei 2006.Pemerintah Swiss juga telah memberikan dukungan tambahan sebesar CHC 250 ribu untuk membantu pengadaan bahan-bahan kebutuhan pokok bagi korban gempa. Bantuan ini disalurkan Iangsung oleh Tim Ahli Swiss melalui koordinasi dengan Pemda setempat.

C. SOSIAL BUDAYA

14

Hubungan Indonesia-Swiss di bidang sosial budaya terjalin cukup baik meskipun antara kedua negara belum terdapat persetujuan bilateral di bidang ini. Dalam kaitan ini, kerja sama pendidikan antara RI - Swiss sejauh ini terbina cukup baik, namun belum sepenuhnya berjalan optimal. Setiap tahun, Pemerintah Swiss memberikan kesempatan bagi para mahasiswa yang berprestasi dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, untuk mengikuti program beasiswa tingkat paska sarjana (S2) di Swiss. Kesempatan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal (rata-rata hanya 2-3 mahasiswa per tahun).

Sebagai negara maju dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, seharusnya Swiss dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi generasi muda Indonesia untuk belajar di Swiss melalui program beasiswa. Namun, tampaknya salah satu kendala bagi mahasiswa Indonesia untuk mengikuti seleksi beasiswa Swiss adalah faktor bahasa. Hampir semua pendidikan tinggi di Swiss diberikan dalam 3 pilihan bahasa nasionalnya, yaitu Jerman, Perancis, atau Italia. Di lain pihak, Pemerintah Indonesia juga memberikan kesempatan kepada WN Swiss untuk mengikuti pendidikan bahasa Indonesia, melalui program beasiswa Dharmasiswa. Sejak tahun 1974-2006, terdapat 6 (enam) WN Swiss yang menjadi penerima program beasiswa Darmasiswa. Pada umumnya, mereka belajar selama satu tahun di Yogyakarta dan di Universitas Udayana Bali. Pada bulan Oktober 2006-Pebruari 2007, Departemen Luar Negeri juga menerima magang atau "on the job training" seorang mahasiswa Swiss di Direktorat Diplomasi Publik.

D. KEKONSULERAN

Berdasarkan usulan Ditjen HPI tertanggal 17 Januari 2008, KBRI Bern telah melakukan penjajakan kepada instansi-instansi terkait di Swiss mengenai kemungkinan pembentukkan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatic dan paspor dinas antara kedua Negara. Namun, sampai saat ini belum ada keputusan/tanggapan dari Pemerintah Swiss atas usulan Pemerintah RI tersebut.

15

BAB IIIPELAKSANAAN KUNJUNGAN

Dari hasil pelaksanaan kunjungan, Delegasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. PERTEMUAN DENGAN DUTA BESAR RI DI BERN (LUCIA H. RUSTAM) DAN DUBES/WATAPRI DI JENEWA (DIAN TRIANSAH DJANI)

I. KBRI BERN

Dalam pertemuan dengan Duta Besar RI di Bern, dibahas hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang Anggarana. Pagu tahun anggaran 2009 KBRI BERN sebesar Rp.

25’093’147’000. Dibandingkan tahun anggaran 2008 terdapat kenaikan sebesar 2,16%, tetapi penerimaan dalam US$ menurun karena perbedan kurs.

b. Realisasi anggaran triwulan I 2009 KBRI Bern sebesar Rp. 5’372’988’657.-(equiv. US$.446’818.18) yaitu 85,6% dari remise yang diterima. Pada dasarnya tidak terdapat permasalahan dalam realisasi penyerapan anggaran.

c. Pendapatan PNBP Triwulan I T.A. 2009 sebesar USD. 135.667,39. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP, BPK, maupun Itjen Deplu, tidak terdapat penyimpangan atau temuan dalam pemasukan dan penyetoran PNBP KBRI Bern. Visa on arrival cukup mempengaruhi PNBP KBRI Bern, mengingat jumlah turis Swiss yang berkunjung ke Indonesia per tahun rata-rata 20.000, sementara jumlah warganegara Swiss yang memohon visa pada KBRI Bern sekitar 1600 orang pertahun.

2. Bidang Personalia, sarana dan prasarana a. Jumlah personalia KBRI Bern untuk Home Staff adalah 1-7 (Duta

Besar dan 7 Staf) sudah memadai untuk mendukung kegiatan KBRI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun demikian untuk Local Staff dirasakan kurang khususnya untuk tenaga pengemudi. Formasi Local Staff untuk KBRI Bern berjumlah 15 sedangakan Bezeting sebanyak 13 orang termasuk bawaan Keppri. Di KBRI Bern tidak terdapat Atase teknis.

16

b. Pada prinsipnya fasilitas yang dimiliki oleh KBRI sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas KBRI. Sejauh ini belum ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas KBRI.

c. Jumlah alat transportasi (mobil) yang dimiliki KBRI Bern sudah cukup memadai. Tetapi 3 diantarnya sudah tua (lebih dari 10 tahun) dengan kilometer diatas 150’000, sedangkan 2 kendaraan dalam keadaan rusak tiadak operasional dan sudah di usulkan untuk dihapus.

3. Bidang pembinaan/perlindungan terhadap WNIa. Berdasarkan data terakhir untuk bulan Maret 2009, jumlah WNI

yang berdomisili di Swiss adalah sebanyak 1786, dengan kategori antara lain TKI formal, karyasiswa, pelajar/mahasiswa ibu rumah tangga, balita wanita WNI menikah dengan pria asing dan pria WNI menikah dengan wanita asing.

b. Secara umum WNI yang tinggal di Swiss memiliki citra yang baik di mata pemerintah maupun masyarakat Swiss. Walaupun tidak dikategorikan sebagai masalah berat, terdapat beberapa masalah yang melibatkan WNI seperti TKI bermasalah, TKI kabur, WNI terlantar, maupun WNI ilegal.

c. Hubungan KBRI Bern dengan masyarakat Indonesia di Swiss selama ini berjalan dengan baik dan semakin erat. KBRI Bern senantiasa mendekatkan diri dan menjalin tali silaturahmi dengan masyaakat Indonesia di Swiss melalui berbagai kgiatan dan acara.

Dalam pertemuan dengan Dubes RI, Delegasi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :a. Delegasi memberikan masukan kepada KBRI Bern agar

menjajaki kemungkinan kejasama di bidang pariwisata dengan Akademi Perhotelan NHI Bandung dengan sekolah perhotelan di Swiss sebagai percontohan kerjasama pendidikan RI – Swiss

b. Berkenaan dengan rencana pembelian Penangkis Serangan Udara buatan Swiss oleh TNI, Delegasi minta agar KBRI Bern melakukan koordinasi dengan Atase Pertahanan RI di Paris dalam melakukan negosiasi dengan perusahaan pembuatnya ORLEKON.

c. Dalam kesempatan tersebut, Delegasi juga menjelaskan bahwa saat ini di DPR RI akan dibahas RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Komponen Pasukan Cadangan di Swiss dapat dijadikan contoh bagi Indonesia dalam memberikan masukan terhadap RUU tersebut.

17

4. Pertemuan dengan Masyarakat Indonesia di Bern Pertemuan tersebut dihadiri 75 orang masyarakat Indonesia di

Swiss dari berbagai elemen, seperti mahasiswa, pengusaha, pekerja, ibu rumah tangga dan wartawan dari Koran Sindo. Delegasi dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan politik dalam negeri, termasuk pelaksanaan Pemilu Legislatif yang baru saja selesai. Dalam sesi tanya jawab, nampak antusiasme masyarakat Indonesia yang hadir dan telah disampaikan beberapa pertanyaan, diantaranya berkaitan dengan masalah kerjasama bilateral Indonesia – Swiss, yang berkaitan dengan bidang usaha, pendidikan, perlindungan WNI, perkembangan politik dalam negeri, termasuk bidang pertahanan.

II. PTRI JENEWA

Dalam pertemuan dengan Dubes/Watapri Jenewa, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Jenewa merupakan salah satu pusat kegiatan diplomasi multilateral

global dengan terdiri dari berbagai organisasi internasional antara lain sebagai berikut :1. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) atau UN Office at

Geneva (UNOG).2. Kantor Badan-badan PBB dan Badan-Badan Khusus PBB lainnya

(31 organisasi):3. Kantor Organisasi Internasional lainnya, antara lain :4. Kantor LSM Internasional yang berkedudukan di Jenewa dan

sekitarnya sebanyak lebih dari 250 organisasi.

2. Bidang Anggaran a. Besaran pagu anggaran PTRI Jenewa pada tahun Anggaran

2009 adalah sebesar Rp. 76.066.963.000,- pagu anggaran PTRI Jenewa pada Tahun Anggaran 2009 mengalami penurunan sebesar Rp. 999.703.000,-atau -1,30%.

b. Besaran pagu anggaran PTRI Jenewa pada Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 77.066.666.000,-(setelah revisi pengurangan dari pagu anggaran awal sebesar Rp.85.145.964.000,-).

c. Penyerapan anggaran PTRI Jenewa pada Triwulan I Tahun 2009 (berdasarkan perhitungan kuantitatif rupiah murni) mencapai 87%

18

d. Jumlah rata-rata iuran Indonesia pada Organisasi Internasional di Jenewa adalah sebesar USD 3,33 juta.

e. Adanya perbedaan nilai tukar mata uang dan keterlambatan penerimaan remise setiap awal tahunnya, sehingga memaksa PTRI Jenewa menggunakan kas besii mereka untuk biaya operasional dan gaji karyawan.

3. Bidang Personalia, sarana dan prasaranaa. Pada saat ini, formasi Home Staff PTRI Jenewa telah memenuhi

formasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri luar Negeri RI nomor 06/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tentang organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri, sebagai berikut :1. Unsur Pimpinan

Kepala Perwakilan/Duta Besar/Wakil Tetap RIDuta Besar/Deputi Wakil Tetap RI IDuta Besar/Deputi Wakil Tetap RI II

2. Unsur Staf 3 (tiga) pejabat setingkat Counsellor9 (sembilan) pejabat setingkat sekertaris I2 (dua) pejabat setingkat sekertaris II3 (tiga) pejabat setingkat sekertaris III1 (satu) Atase Perdagangan1 (satu) Asiten Atase Perdagangan

3. Unsur Penunjang 2 (dua) Sandiman 1 (satu) Operator Telekomunikasib. Jumlah Home Staff tersebut cukup memadai untuk

mendukung pelaksanaan tugas PTRI Jenewa. Terlebih lagi dengan sistem organisasi fungsional yang memungkinkan megatur penanganan tugas dan penugasan staf sesuai dengan prioritas kinerja PTRI Jenewa. Pelaksanaan tugas PTRI Jenewa didukung pula oleh 33 orang Local Staff.

c. Gedung PTRI dan Wisma Indonesia (Wisma Watapri dan Wisma Dewatapri I) sudah merupakan aset negara milik Pemerintah Indonesia.

Sejauh ini biaya pemeliharaan gedung PTRI Jenewa dan Wisma Indonesia dapat didukung secara memadai dan mencukupi dari DIPA PTRI Jenewa.

d. PTRI Jenewa saat ini sedang melaksanakan proses perencanaan pembangunan gedung PTRI Jenewa yang baru, di atas tanah yang dibeli Pemerintah RI pada tahun 1997 , beralamat di 15 Avenue Appia, Pregny Chambesy, Jenewa. Telah dilaksanakan pembuatan design awal oleh

19

arsitek sebagai persyaratan untuk proses perjanjian dari pemerintah Swiss.

e. Saat ini proses perncanaan Pembangunan Gedung PTRI Jenewa sampai pada permintaan ijin prinsip/PLQ (plan localise Quartier) kepada Pemerintah Jenewa. Permintaan ijin tersebut kepada Pemerintah Swiss, khususnya Kanton Jenewa, memerlukan waktu mengingat peraturan di Swiss membutuhkan berbagai persyaratan seperti analisa dampak linkungan, analisa teknis dan lain-lain. Setelah mendapatkan ijin PLQ, masih diperlukan pula ijin konstruksi dari Kraton jenewa. Dengan demikian diperkirakan pembanguna fisik Gedung PTRI Jenewa baru dapat dimulai paling cepat pada paruh kedua tahun 2010.

f. Dukungan alat transportasi di Perwakilan RI di Jenewa pada dasarnya sudah cukup memadai.

B. PERTEMUAN DENGAN KETUA KOMISI LUAR NEGERI PARLEMEN SWISS (MR. GERRI MULLER) DAN KEPALA DIVISI ASIA PASIFIK – DIREKTORAT POLITIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI SWISS (DUTA BESAR PIERRE COMBERNOUS) YANG DIDAMPINGI OLEH KOORDINATOR KAWASAN ASIA PASIFIK (MR. DANIEL DERZIC).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai isu-isu yang menonjol antara lain :1. Investasi

Peningkatan kerjasama kedua negera masih dapat dilakukan antara lain di bidang investasi dan kerjasama teknik. Untuk kerjasama invesment protection and technical agreement, dijelaskan bahwa negara Swiss harus berkoordinasi dengan negara Uni Eropa untuk berbagai peraturan sebagai mitra utama dagangnya meskipun Swiss bukan anggota EU. Oleh karena itu, berbagai perjanjian yang sifatnya bilateral sebaiknya dilakukan re-negosiasi. Selain itu kerjasama juga dapat lebih ditingkatkan melalui hubungan antar parlemen kedua negara serta people to people contact dengan meningkatkan arus wisatawan Swiss ke Indonesia.

2. Masalah MyanmarDijelaskan bahwa posisi Swiss terhadap masalah Myanmar sejalan dengan pandangan Uni Eropa yaitu apa yang terjadi di Myanmar tidak dapat dibenarkan (unacceptable). Sementara itu Delegasi menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam masalah Myanmar,

20

sedangkan Parlemen Indonesia telah pula berhasil mempelopori keluarnya resolusi terhadap masalah Myanmar dalam sidang IPU yang baru lalu.

3. Interfaith Dialogue

Dijelaskan oleh Delegasi bahwa Indonesia mempunyai peran dalam beberapa pelaksanaan interfaith dialogue, diantaranya para pemeluk dan penganut agama yang ada di dunia. Indonesia juga mengharapkan agar Swiss dapat mendalami keinginan Indonesia untuk bekerjasama dalam hal ini.

4. World Ocean Conference di ManadoDelegasi Indonesia telah meminta dukungan dan kehadiran Wakil Swiss dalam World Ocean Conference di Manado pada bulan Mei 2009. Pejabat setingkat Direktur Kemlu Swiss dan Dubes Swiss di Jakarta direncanakan akan turut serta dalam konferensi tersebut.

5. Masalah lingkungan hidupPihak Kemlu Swiss menjelaskan bahwa Swiss sanat aktif dalam isu climate change. Swiss mendukung Kyoto Protocol untuk perubahan iklim, serta mendukung upaya mencari pembaruan energi. Pemerintah Swiss memandang, bahwa masalah climate change adalah juga masalah yang menyangkut ekonomi, oleh karena itu Pemerintah Swiss memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini.

6. Masalah Krisis Keuangan GlobalDelegasi menjelaskan bahwa dalam penanganan krisis ekonomi global saat ini Indonesia jauh lebih siap dibandingkan dengan krisis pada tahun 1997. Indonesia bahkan lebih siap dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya.

7. Penanganan TerorisDelegasi menjelaskan bahwa Indonesia telah berhasil menangani dengan baik masalah terorisme dengan menangkap para pelaku pemboman Bali. Tiga orang pelaku Bom Bali bahkan sudah dieksekusi mati karena terbukti bersalah, sedangkan yang lainnya menjalani hukuman penjara. Dalam menangani masalah terorisme, Indonesia juga bekerjasama dengan berbagai negara, seperti Amerika, Australia dan negara anggota ASEAN.

21

8. Illegal loggingDelegasi menyayankan masih adanya sejumlah negara di Eropa yang bersedia membeli kayu hasil illegal logging dari Indonesia yang dijual oleh para pembalak dari Malaysia dan Singapura dengan harga yang murah. Pemerintah Swiss menolak pembelian kayu hasil illegal, baik dari Indonesia maupun dari negara lainnya. Pemerintah Swiss juga mendukung konservasi energy, alternatif energy dan renewableeconomy, political and environment policies agar dapat dijadikan satu.

C. PERTEMUAN DENGAN DUTA BESAR RI DI BERLIN (EDDY PRATOMO)

Dalam pertemuan dengan Dubes RI di Berlin, dibahas beberapa isu menonjol, antara lain :1. Kerjasama RI – Republik Federasi Jerman

Kerjasama kedua negara sudah berjalan denan baik, namun perlu dilakukan optimalisasi dalam kerjasama di berbagai bidang, serta perlunya diciptakan peluang untuk membentuk kerjasama yang baru. Akan terus diupayakan agar Indonesia dapat terus menjadi mitra utama Jerman di kawasan Asia. Berbagai upaya lainnya antara lain pembentukan forum konsultasi bersama RI – Jerman, menarik Jerman untuk menjadi user state Selat Malaka agar bergabung dalam Cooperative Mechanism serta memberikan kontribusinya, memanfaatkan keberadaan International Tribunal for Law of the Sea (ITLOS) dan upaya pencabutan larangan terbang oleh Uni Eropa terhadap maskapai penerbangan RI.

Sementara itu untuk kerjasama di bidang ekonomi terus diupayakan promosi ekspansif investasi, pariwisata dan perdagangan, kerjasama capacity building dan transfer teknologi di bidang energi terbarukan, climate change, pangan dan kesehatan (RS Jantung), meneruskan program debt swap, meneruskan kerjasama pembangunan melalui berbagai executing agencies Jerman di Indonesia, seperti GTZ, KfW, Inwent dan berbagai Stiftung. Diperoleh informasi bahwa BOS Indonesia (dibawah BOS Jerman), akan memperoleh konsesi hutan di Kaltim seluas 200.000 ha untuk perlindungan orang utan, yang selanjutnya akan ditawarkan untuk penurunan emisi CO2 dalam kerangka REDD melalui Prject based mechanism.

22

Rencana pembangunan rumah sakit jantung berskala internasional di Indonesia atas bantuan seorang ahli jantung Jerman masih mendapat halangan dari Menteri Kesehatan RI. Alasan yang dikemukakan agar tidak menimbulkan persaingan dengan ahli jantung Indonesia, sangat tidak rasional dan perlu dilakukan pembicaraan lanjutan dengan bantuan DPR RI.

2. Isu-isu yang menjadi prioritas Kerjasama RI – Republik Federasi Jermana. Pembentukan forum tetap bilateral menuju Genuine and Strategic

Partnership, yaitu Dialog antar peradaban, pembentukan Caucus Friends of Indonesia di Bundestag dan Indonesia German Professional Society.

b. Mensukseskan World Ocean Conferencec. Pengembangan kerjasama pemeliharaan habitat orang utan d. Realisasi rencana pembangunan rumah sakit jantunge. Upaya pencabutan larangan penerbangan maskapai Indonesia ke

Uni Eropaf. Debt Swapg. Penyelenggaraan berbagai business meeting, dan promosi

pariwisata Indonesiah. Pembangunan gedung KBRIi. Penataan dan penilaian kembali aset Pemerintah RI

23

BAB IVKESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari hasil kunjungan Komisi I DPR RI ke Negara Konfiderasi Swiss, Delegasi memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :1. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Negara Konfiderasi Swiss secara

umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan, yaitu Melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Dubes/Watapri/perwakilan RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan program pemerintah dan meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral antara Republik Indonesia dengan Negara-negara sahabat melalui pendekatan Parliament to Parliament.

2. Tukar menukar pandangan yang dilakukan juga telah memberikan masukan kepada kedua belah pihak mengenai perlunya mengembangkan hubungan baik dan meningkatkan intensitas hubungan antar kedua negara, mengingat banyaknya peluang kerja sama yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang.

3. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, KBRI Bern, PTRI Jenewa dan KBRI Berlin dihadapkan permasalahan mengenai nilai mata uang Dollar terhadap mata uang setempat. Hal ini sangat dirasakan sekali oleh para diplomat dan pegawai di perwakilan RI. Untuk itu maka dirasakan perlunya para diplomat dan pegawai yang ditempatkan dinegara Eropa dapat diberikan tunjangan kemahalan (penyesuaian dengan nilai mata uang setempat).

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Negara Konfiderasi Swiss pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008 – 2009. Diharapkan laporan tersebut dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Jakarta, Agustus 2009 Ketua Delegasi,

DRS. SIDHARTO DANUSUBR OTO A – 328

24

25