14
KURANGNYA PENGELOLAAN PULAU TERLUAR INDONESIA Tema : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Aulia Anggita Maulidyah (140534604629) Febri Darmawan (140534603639) Miftachul Jannah (140534603999) Muhammad Rio Alrizal (140534603928) Resy Cahyanti (140534602952) Yulian Budi Hermawan (140534604160) S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO / OFFERING C / 2014

Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cgfdfgdgfd

Citation preview

Page 1: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

KURANGNYA PENGELOLAAN PULAU TERLUAR INDONESIA

Tema :NKRI (Negara Kesatuan Republik

Indonesia)

Aulia Anggita Maulidyah(140534604629)Febri Darmawan(140534603639)Miftachul Jannah(140534603999)Muhammad Rio Alrizal(140534603928)Resy Cahyanti(140534602952)Yulian Budi Hermawan(140534604160)

S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO / OFFERING C / 2014

Page 2: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan

negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem

desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

urusan pemerintah pusat

NKRI

Page 3: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

FUNGSI NKRI

NKRI memiliki fungsi seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu :1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia2. Memajukan kesejahteraan umum3. Mencerdaskan kehidupan bangsa4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Page 4: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

INDONESIA

Negara Kepulauan

2/3 Wilayahnya Lautan

Perbatasan darat dengan 3 negara

Perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga

Page 5: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

No.

Wilayah Paling UTBS Indonesia

Lintang atau Bujur

Letak (Lintang atau Bujur)

1 Paling Barat Pulau Weh di Sumatra

6⁰LU, 95⁰BT2 Paling Utara

3 Paling Timur

Kota Merauke di

Papua 141⁰BT

4Paling

SelatanPulau Rote

di NTT 11⁰08'LSUTBS : Utara, Barat, Timur, Selatan

No.

Batas UTBS

IndonesiaNegara Samudr

a

1 UtaraMalaysia, Filipina,

Singapore Samudra Pasifik

2 Timur Papua New Guinea

3 Selatan Timor Leste, Australia Samudra

Hindia4 Barat  UTBS : Utara, Barat, Timur, Selatan

INDONESIA

Page 6: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

Berdasarkan inventarisasi oleh DISHIDROS TNI AL, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, beberapa diantaranya :1. Pulau Sentut, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong

Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Subi Kecil,

Kepala, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala,

Batu Mandi, Iyu Kecil, dan Karimun Kecil berbatasan dengan

Malaysia

2. Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan

dengan Timor Leste

3. Pulau Laag berbatasan dengan Papua Nugini

4. dsb

INDONESIA

Page 7: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

Masalah – masalah :1. eksplorasi illegal pada pulau terluar Indonesia2. pemanfaatan sumber daya tanpa ijin yang sah oleh

warga negara asing3. pengklaiman pulau oleh negara lain4. ekonomi daerah mengikuti warga asing penguasa pulau5. dan lain sebagainya

MASALAH

Page 8: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

Tanggal 8 Februari 2015 melalui suatu sumber di internet telah

ditawarkan untuk dijual Pulau Punggu di Kabupaten Manggarai

Barat, NTT dengan harga Rp134,2 milliar oleh segelintir orang untuk

menjual kepemilikan pulau Punggu tersebut ke pihak lain.

Dan Lagi !!

Dalam situs yang dikelola oleh Private Islands Ins yang

beralamatkan di 550 Queen St East Suite 330 Toronto, Kanada

terpampang jelas judul “Islands for Sale in Indonesia”. Pulau

Makaroni (14 ha) dibanderol US$ 4 juta, Pulau Siloinak (24 ha)

ditawarkan US$ 1,6 juta, dan Pulau Kandui (26 ha) dihargai US$ 8

juta.

TERBARU

Page 9: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

Penjualan pulau-pulau kepada pihak asing itu tidak dapat

dibenarkan dan harus dihentikan segera !

Diatur pada :

Pertama, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan: “Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Kedua, Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, atau lazim disebut UUPA, dengan jelas telah melarang pihak

asing untuk memiliki tanah atau pulau dalam wilayah Indonesia

PENTING

Page 10: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

Ketiga, kepemilikan pulau kecil secara pribadi—khususnya

dengan pihak asing—di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan

yang tidak sesuai dengan Pasal 36, 37, 42, 43, 44 dan 45 dari UU

No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil

Keempat, dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap

kepemilikan pulau oleh pihak asing, maka pelanggarnya

dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 43

Tahun 2008 tentang Wilayah

PENTING

Page 11: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

Penjualan pulau-pulau kepada pihak asing itu tidak

dapat dibenarkan dan harus dihentikan segera karena . .

. . .

1. Memungkinkan pulau-pulau terluar yang disewa oleh warga

asing untuk dimanfaatkan kepentingan negaranya untuk

mengganggu stabilitas

2. Seringkali dieksploitasi seperti telah menjadi Hak Milik

RAWAN

Page 12: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

SEBAB TERJADINYA ??

Page 13: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

PENYELESAIAN & ANTISIPASI

Page 14: Kurangnya Pengelolaan Pulau Terluar Indonesia

TERIMA KASIH

LHO SUDAH SELESAI