ANALISA STRATEGI SITUASI DAN KONDISI PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG DILIHAT DARI WAWASAN DASAR NEGARA PANCASILA DAN HAM

Oleh:

Andara Amidea Nursani

1102007027

LATAR BELAKANG

Akses pelayanan kesehatan merupakan milik semua orang. Namun, biaya kesehatan cukup mahal, terutama bagi golongan keluarga miskin (gakin).

Di Indonesia, jumlah gakin saja mencapai angka yang cukup besar yaitu 76,4 juta jiwa, Oleh karena itu, pemerintah membuat program kesehatan gratis untuk meningkatkan kualitas kesehatan bagi golongan ini, yaitu program Jamkesmas yang dahulu dikenal sebagai Askeskin.

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) Pengertian Jamkesmas Adalah jaminan kesehatan masyarakat dan

merupakan program bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu di bidang pelayanan kesehatan. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran dari Jamkesmas sebagai berikut :

a. Tujuan Umum Yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu kesehatan terhadap seluruh

masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efesien dan efektif.

b. Tujuan Khusus 1. Meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang

mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan Rumah Sakit.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 4. Sasaran : Sasaran program jamkesmas adalah masyarakat miskin dan

tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya

(Depkes, 2008 : :3)

Landasan Hukum Pelaksanaan program Jamkesmas berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. Pasal 34 mengamanatkan ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara sedangkan ayat (3) bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaga Negara tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomr 3495)

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 No.49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan (Depkes, 2008 : :4)

(http://repository.usu.ac.id/xmlui/handle/123456789/18131)

Sedangkan sasaran kuota kota Bandung adalah 346.230 jiwa (berdasarkan SK Walikota Bandung, http://www.tedyrusmawan.com)

Alasan Pemerintah untuk menciptakan dan melaksanakan program Jamkesmas juga tidak terlepas dari amanat Pancasila dan Undang-Undang mengenai HAM

UUD HAM (no. 39 tahun 1999)Par.93 Hak untuk hidup Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan

hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai,

bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat.

 UUD 45 BAB XA HAM Pasal 28H Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(Modul Pancasila dan KWN, hal 273)

Kota Bandung merupakan sebuah kota dan sekaligus menjadi ibu kota dari provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta, dan Surabaya.

Di kota yang bersejarah ini, berdiri sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (Technische Hoogeschool, sekarang ITB)

Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, dan dahulunya disebut juga dengan Parijs van Java. Selain itu kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini.

Memiliki sarana pelayanan kesehatan yang paling lengkap di provinsi ini. Sampai tahun 2007, kota Bandung telah memiliki 30 unit rumah sakit dan 70 unit puskesmas yang tersebar di kota ini, dimana dari 17 unit rumah sakit.

Dari jumlah tenaga medis yang tercatat di kota Bandung dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 86 orang tenaga medis untuk melayani 100.000 penduduk.

Rumah Sakit Hasan Sadikin termasuk salah satu rumah sakit dimana bisa mendapatkan layanan jamkesmas.

2. Rumusan Masalah Apakah program jamkesmas dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang memadai sehingga masyarakat akan semakin sehat?

3. Tujuan analisa strategi Kepentingan universitas: Mengembangkan peran serta

civitas akademik dalam meningkatkan mutu universitas melalui penelitian mengenai Jamkesmas dan kaitan strategisnya dengan Pancasila dan UUD 45.

Kepentingan mahasiswa: Agar dapat mempelajari kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan kesehatan bagi mereka sehingga kita bisa lebih memahami betapa pentingnya jamkesmas tersebut.

Kepentingan bangsa dan negara: Dengan adanya jamkesmas bisa dikatakan bahwa pemerintah telah memanusiakan rakyatnya sbg perwujudan dari sila kedua, masyarakat dgn berpengahasilan rendah akan mampu berobat .

Kepentingan pemerintah: Agar tercipta persamaan hak untuk menerima pelayanan kesehatan sebagai wujud pengamalan Pancasila dan UUD 45.

KERANGKA KONSEP

Undang-undang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah.

Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal.

Selain factor ekonomi, factor pendidikan berperan penting pada tingkat pelayanan kepada masyarakat miskin. Kurangnya inisiatif masyarakat dan kurangnya akses mereka terhadap informasi menyebabkan belum maksimalnya pelayanan kesehatan, khususnya Jamkesmas kepada masyarakat miskin.

Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran (out of pocket), kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan. Derajat kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah.

METODE ANALISA

Mencari isu-isu mengenai kinerja pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Jamkesmas di kota Bandung.

Mengidentifikasi faktor-faktor subyek dan obyek penentu kinerja program Jamkesmas

Menggunakan pancasila yaitu dasar-dasar negara RI, panduan kita dalam kehidupan bernegara, sebagai landasan analisa yang digunakan.

Analisa menggunakan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) yaitu menilai kasus dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Melihat dan menganalisis informasi yang ada di media cetak maupun di media massa.

LANDASAN PUSTAKA

1. Pancasila. Selain sebagai landasan idiil, Pancasila adalah ‘way of life’ bangsa Indonesia. Oleh karena itu analisa yang digunakan akan mengacu pada sila-sila Pancasila, dan masing-masing pengertiannya sebagai ‘cara hidup’ bangsa Indonesia.

2. UUD 1945. Kebijakan yang terkandung dalam UUD 45 menjadi landasan analisa kinerja Jamkesmas, yang sejatinya juga diturunkan dari UU dasar tersebut. Beberapa pasal penting yang sangat terkait akan menjadi acuan analisa.

3. Berita-berita mengenai pelayanan Jamkesmas. Berita menganai Jamkesmas memberikan masukan untuk memformulasikan isu-isu keberhasilan dan kekurangan sebagian pelayanan Jamkesmas< sebagai titik awal untuk melakukan analisa SWOT.

4. Penelitian mengenai Jamkesmas. Hasil penelitian memperkaya analisa.

5. Laporan/Rencana Program pelayanan kesehatan oleh Pemerintah (Depkes). Memberi informasi mengenai apa itu program Jamkesmas.

POLA PIKIR

PANCASILA

MITRA KERJAJAMKESMAS

ANALISA SWOTSTRATEGI

PENINGKATANKINERJA JAMKESMAS

UU KESEHATAN DAN LANDASAN

HUKUM LAINNYA

ISU-ISU MENGENAIPELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

UUD 45 DAN HAM

KESIMPULAN Pelayanan kesehatan yang bermutu dan memadai sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah atas dorongan rakyat melalui perwakilannya menciptakan program

pelayanan kesehatan yang memadai untuk rakyat miskin. Penciptaan dan pelaksanaan program ini merupakan amanat Pancasila, UUD 45,

UU HAM, UU Kesehatan dan kebijakan terkait kesehatan lainnya. Sebagai realisasinya, saat ini Pemerintah sudah dan sedang melaksanakan

program Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. Ini merupakan sebuah program kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat sangat

miskin, miskin, dan mendekati miskin di Indonesia. Dibandingkan dengan program kesehatan masyarakat sebelumnya (Askeskin),

Jamkesmas berbeda dalam sistem administrasi dan pengelolaan dananya. Agar Jamkesmas terlaksana dengan baik dibutuhkan berbagai peran yaitu dokter,

kementrian Kesehatan, dan peran dari masyarakat sendiri. Karena Jamkesmas merupakan pengejawantahan dari Pancasila, UUD 45, UU HAM,

UU Kesehatan dan peraturan terkait lainnya, maka keberhasilan dari pelaksanaan program ini dianalisa menggunakan SWOT analysis.

Hasil analisa menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut untuk kinerja yang lebih baik.

SARAN Kualitas pelayanan public dalam pelayanan

kesehatan,khususnya program Jamkesmas perlu ditingkatkan.

Dokter dan Rumah Sakit perlu meningkatkan kapasitas operasionalnya untuk dapat melayanai gakin (keluarga miskin) lebih baik lagi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Jamkesmas perlu ditingkatkan.

Pengaduan masyarakat perlu ditampung dan ditindaklanjuti dengan cepat dan baik

Keterbatasan masyarakat miskin dalam akses kepada informasi pelayanan kesehatan merupakan factor penting untuk meningkatkan kinerja program Jamkesmas.

Keterbatasan keuangan masyarakat miskin perlu dipermudah sedemikian rupa sehingga mereka tetap dapat dilayani secara adil.