LAKIN BPH 2018 11 - bphmigas.go.id · laporan kinerja bph migas tahun 2018 4 4. jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas

Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA BPH MIGAS TAHUN 2018 2

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas

rahmat dan kasih sayang-Nya BPH Migas dapat menyelesaikan tanggung jawab sesuai

dengan komitmen pada Perjanjian Kinerja dan menyajikannya dalam Laporan

Kinerja BPH Migas Tahun 2018.

Laporan Kinerja BPH Migas disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wujud

akuntabilitas atas kinerja dan anggaran pada tahun 2018 sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga

berfungsi sebagai bahan evaluasi dan monitoring atas pencapaian Rencana Strategis

BPH Migas tahun 2015 – 2019.

Secara garis besar, seluruh Indikator Kinerja Utama BPH Migas sebagaimana tertuang

dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala BPH Migas dan Menteri ESDM sudah

tercapai dengan cukup baik. Keberhasilan ini dapat terwujud berkat kerja keras dan

komitmen seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPH Migas serta partisipasi

yang baik dari Badan Usaha dan Para Pemangku Kepentingan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut terlibat

dan membantu penyusunan Laporan Kinerja BPH Migas Tahun 2018. Kami harap

laporan ini dapat memberi manfaat dan menjadi sarana refleksi untuk memicu

perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2019,

Kepala BPH Migas

Dr. Ir. M Fanshurullah Asa, MT


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR GAMBAR 5

DAFTAR TABEL 7

RINGKASAN EKSEKUTIF 8

BAB 1 PENDAHULUAN 11

LATAR BELAKANG 11

PROFIL BPH MIGAS 12 DASAR HUKUM 12 TUGAS DAN FUNGSI 13 STRUKTUR ORGANISASI BPH MIGAS 15 SUMBER DAYA BPH MIGAS 15

ISU STRATEGIS BPH MIGAS 18

SISTEMATIKA PENULISAN 27

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 28

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM 29

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN ESDM 30

RENCANA STRATEGIS BPH MIGAS 30

PERJANJIAN KINERJA BPH MIGAS 32

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 35

CAPAIAN KINERJA BPH MIGAS 35 1. PERSENTASE PENGENDALIAN KUOTA VOLUME JENIS BBM TERTENTU YANG DITUGASKAN KEPADA

BADAN USAHA 35 2. JUMLAH HARI KETAHANAN CADANGAN BBM NASIONAL DARI MASING – MASING BADAN USAHA 39 3. PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME KONSUMSI BBM NON SUBSIDI 41


4. JUMLAH PENINGKATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH

JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI MELALUI PIPA 45 6. VOLUME PENGANGKUTAN DAN NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA 50 7. PENERIMAAN NEGARA BPH MIGAS 53 8. INDEKS KEPUASAN PELAYANAN BPH MIGAS KEPADA BADAN USAHA PEMBAYAR IURAN DALAM RANGKA

PENERIMAAN NEGARA 62

AKUNTABILITAS KEUANGAN BPH MIGAS 72 1. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA 76 2. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 78

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 85

BAB 4 PENUTUP 86

LAMPIRAN 90

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2018 90

PERJANJIAN KINERJA BPH MIGAS TAHUN 2018 94


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPH Migas ____________________________________________ 15 Gambar 2 Sebaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPH Migas (orang) ________________ 16 Gambar 3 Peta Kompetensi PNS di BPH Migas Tahun 2018 ______________________________ 16 Gambar 4 Sebaran PNPNS di BPH Migas Tahun 2018 ___________________________________ 16 Gambar 5 Rincian Pagu Anggaran BPH Migas berdasarkan Jenis Belanja th 2016 – 2018 _____ 18 Gambar 6 Proyeksi Kebutuhan Energi Indonesia ______________________________________ 19 Gambar 7 Capaian Program BBM Satu Harga Tahun 2016 - 2018 _________________________ 21 Gambar 8 Peresmian Penyalur BBM Satu Harga _______________________________________ 21 Gambar 9 Target Sebaran Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2017 - 2019 __________________ 22 Gambar 10 Diagram Alir Pelaksanaan Lelang dan Monitoring Pembangunan Pipa melalui Prakarsa Badan Pengatur _________________________________________________________ 25 Gambar 11 Diagram Alir Pelaksanaan Lelang dan Monitoring Pembangunan Pipa melalui Prakarsa Badan Usaha ____________________________________________________________ 25 Gambar 12 Alur Penurunan RPJP menjadi Renstra BPH Migas periode 2015 – 2019 _________ 28 Gambar 13 Target Dan Realisasi Persentase Pengendalian Kuota Volume JBT yang Ditugaskan kepada Badan Usaha _____________________________________________________________ 35 Gambar 14 Kuota dan Realisasi Jenis BBM Tertentu Tahun 2015 s.d. 2018 ________________ 37 Gambar 15 Target dan Realisasi Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional _________ 40 Gambar 16 Target Dan Realisasi Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi 42 Gambar 17 Realisasi Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2015 – 2018 __________ 43 Gambar 18 Grafik Perbandingan Kuota dan Reallisasi JBKP _____________________________ 44 Gambar 19 Target dan Realisasi Jumlah Peningkatan Pengembangan Insfrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa __________________ 45 Gambar 20 Grafik Panjang Pipa Transmisi dan Distribusi per Tahun _____________________ 46 Gambar 21 Perkembangan Proyek Konstruksi Ruas Transmisi Gresik – Semarang ___________ 48 Gambar 22 Perkembangan Proyek Konstruksi Ruas Transmisi Duri – Dumai ________________ 49 Gambar 23 Target dan Realisasi Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa ___ 51 Gambar 24 Target dan Realisasi Penerimaan Negara BPH Migas _________________________ 54 Gambar 25 Rencana dan Realisasi Penerimaan Iuran Badan Usaha (PNBP) th 2013 – 2018 ____ 56 Gambar 26 Realisasi Penerimaan Iuran PNBP Badan Usaha Per Bidang BBM dan Gas Bumi th 2016 – 2018 _____________________________________________________________________ 57 Gambar 27 Jumlah Badan Usaha BBM yang Wajib Membayar Iuran ______________________ 60 Gambar 28 Jumlah Badan Usaha Gas Bumi Pembayar Iuran _____________________________ 60 Gambar 29 Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Iuran dan Kepatuhan Kehadiran Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran dari tahun 2016 – 2018 ____________________________________________ 61


Gambar 30 Sebaran Responden Survei Kepuasan Pelayanan Publik BPH Migas _____________ 63 Gambar 31 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Terkait dengan Jenis Pelayanan kepada Badan Usaha/Stakeholder ____________________________________ 64 Gambar 32 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kemudahan dalam Menghubungi Komite dan Pengawai BPH Migas terkait dengan Pelayanan Kepada Badan Usaha/Stakeholder _________ 64 Gambar 33 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kecepatan dan Kemudahan Mendapatkan Informasi terkait Peraturan Perundang – Undangan Hilir Migas __________________________________ 65 Gambar 34 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kecepatan dan Ketepatan dalam Menindaklanjuti Sesuatu yang Telah Disepakati dengan Badan Usaha/Stakeholder _______________________ 65 Gambar 35 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kesesuaian Standar Pelayanan dengan Hasil Layanan yang Diberikan kepada Badan Usaha/Stakeholder ____________________________________ 66 Gambar 36 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Profesionalisme Komite dan Pegawai BPH Migas dalam Memberikan Pelayanan kepada Badan Usaha/Stakeholder ________________________ 66 Gambar 37 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kompetensi/Kemampuan Komite dan Pegawai dalam Memberikan Pelayanan ___________________________________________________________ 67 Gambar 38 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kemampuan Memberikan Solusi Permasaahan yang DIhadapi Badan Usaha/Stakeholder ________________________________________________ 67 Gambar 39 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Keramahan dan Sopan Santun Komite dan Pegawai BPH MIgas dalam Memberikan Pelayanan kepada Badan Usaha/Stakeholder ______________ 68 Gambar 40 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan, Saran dan Masukan dari Pengguna Layanan _______________________________________________ 68 Gambar 41 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan kepada Badan Usaha/Stakeholder __________________________________________________ 69 Gambar 42 Korelasi Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Badan Usaha ____________________ 70 Gambar 43 Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran BPH Migas Tahun 2018 ______________ 74 Gambar 44 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja BPH Migas Tahun 2016 - 2018 ________ 74 Gambar 45 S-Curve Penyerapan Anggaran BPH Migas Tahun 2018 _______________________ 75


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja _______________________________ 29 Tabel 2 Rencana Strategis BPH Migas Tahun 2015 – 2019 _______________________________ 31 Tabel 3 Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2018 ____________________________________ 33 Tabel 4 Capaian IKU Persentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu yang Ditugaskan kepada Badan Usaha ___________________________________________________ 35 Tabel 5 Rincian Realisasi dan Kuota Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 ____________________ 37 Tabel 6 Capaian IKU Jumlah hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional ____________________ 39 Tabel 7 Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional _______________________________ 39 Tabel 8 Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM pada PT Pertamina Persero _______________ 40 Tabel 9 Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM pada PT AKR Corporindo _________________ 40 Tabel 10 Capaian IKU Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi _________ 41 Tabel 11 Capaian IKU Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa ___________________________ 45 Tabel 12 RIncian Penambahan Panjang Pipa Transmisi Milik Pertagas Tahun 2018 _________ 47 Tabel 13 Rincian Penambahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2018 ______________________ 47 Tabel 14 Capaian IKU Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa ____________ 50 Tabel 15 Perbandingan Volume Pengaliran Gas Bumi Melalui Pipa _______________________ 52 Tabel 16 Capaian IKU Penerimaan Negara BPH MIgas __________________________________ 53 Tabel 17 Persentase Iuran BBM ____________________________________________________ 55 Tabel 18 Persentase Iuran Pengangkutan Gas Bumi ___________________________________ 55 Tabel 19 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas ___________________________ 62 Tabel 20 Konversi Skala Kualitatif ke Kuantitatif _____________________________________ 69 Tabel 21 Resume Revisi Anggaran BPH Migas Tahun 2018 ______________________________ 72 Tabel 22 Nilai Efektivitas Penggunaan Sumber Daya __________________________________ 76 Tabel 23 Nilai Capaian Hasil BPH Migas Tahun 2017 - 2018 _____________________________ 79 Tabel 24 Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ____________________________________ 80 Tabel 25 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2017 ____________________ 81 Tabel 26 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018 ____________________ 83 Tabel 27 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM pada BPH Migas s.d. Tahun 2018 _____________________________________________________________________ 85 Tabel 28 Tindak Lanjut Hasil BPK RI pada BPH Migas s.d. Tahun 2018 ____________________ 85 Tabel 29 Ikhtisar Capaian BPH Migas Tahun 2018 _____________________________________ 88


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPH Migas disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga berfungsi sebagai media evaluasi terhadap capaian terhadap visi-

misi, tujuan dan sasaran strategis BPH Migas sebagaimana tertuang dalam dokumen

Rencana Strategis BPH Migas tahun 2015 – 2019 maupun Perjanjian Kinerja BPH Migas

tahun 2018. Adapun sasaran strategis BPH Migas adalah:

1. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan

Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI;

2. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa;

3. Meningkatnya Penerimaan Negara BPH Migas;

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas.

Capaian kinerja BPH Migas dapat ditinjau dari realisasi Indikator Kinerja yang telah

disepakati dan ditandangani oleh Menteri ESDM dan Kepala BPH Migas di awal tahun

2018. Ringkasan capaian terhadap ketujuh Indikator Kinerja BPH Migas adalah

sebagai berikut:

1. Persentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu yang Ditugaskan

kepada Badan Usaha

Target pengendalian kuota Jenis BBM Tertentu sebesar 100% (kuota :

16.230.000 KL) dengan realisasi sebesar 99,3% (realisasi penyaluran :

16.123.891 KL) (persentase capaian: 100,7%)

2. Jumlah hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing – Masing Badan

Usaha melalui Jumlah Peningkatan Tangki dan Jumlah Pengangkutan yang

dapat Dimanfaatkan Bersama


Target jumlah hari ketahanan cadangan BBM Nasional sebanyak 22 hari dengan

realisasi sebesar 21 hari (persentase capaian 95,45%)

3. Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi dalam rangka

Menuju Pasar Terbuka yang Diatur

Target pertumbuhan volume konsumsi BBM Non-Subsidi sebesar 6% dengan

proyeksi realisasi tercapai sebesar 5,5% (persentase capaian: 92,4%)

4. Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau

Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

Target Panjang pipa kumulatif di tahun 2018 sebesar 11.226 km dengan

realisasi sebesar 13.840,62 km (persentase capaian: 123,3%)

5. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Target volume sebesar 1.901.251.757 MSCF dengan realisasi volume sebesar

1.745.578.892 MSCF (persentase capaian: 91,8%)

6. Penerimaan Negara BPH Migas

Target PNBP BPH Migas tahun 2018 sebesar Rp950 Miliar dengan realisasi PNBP

sebesar Rp1.351 Miliar (persentase capaian: 142,2%)

7. Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran

dalam Rangka Penerimaan Negara

Target indeks kepuasan Badan Usaha kepada BPH Migas adalah 81 (A) dengan

realisasi 81 (A) (persentase capaian: 100%)

Pada tahun 2018, BPH Migas mencapai Nilai Efektifitas sebesar 106,20% yang masuk

dalam kategori Sangat Efektif dan Nilai Efisiensi sebesar 68,7% yang masuk dalam

kategori Cukup Efisien.

Realisasi penyerapan anggaran BPH Migas tahun 2018 sebesar Rp169,47 Miliar atau

mencapai 92,43%. Realisasi ini merupakan yang tertinggi dalam delapan tahun

terakhir sehingga membuat nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas

mencapai 93,75%.

Mengacu pada evaluasi capaian tersebut tiap Indikator Kinerja, BPH Migas dapat

merumuskan beberapa strategi untuk mempertahankan kinerja yang sudah tercapai

dan meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai, yaitu:

1. Melaksanakan reviu secara berkala terhadap realisasi Indikator Kinerja,

Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis agar target yang dicanangkan pada


Perjanjian Kinerja di awal tahun menjadi lebih realistis dan tetap relevan

dengan Rencana Strategis;

2. Mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan Badan Usaha

melaporkan realisasi kegiatan usahanya secara real time dan online sehingga

data lebih cepat dan akurat diterima oleh BPH Migas;

3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders agar arah kebijakan yang diambil

dapat selaras dan konsisten;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terkait penyerapan anggaran dan

pelaksanaan kinerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tepat

guna.


BAB 1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat

hidup orang banyak serta mengatur kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui

pipa agar pemanfaatannya dapat terbuka bagi semua pemakai. Untuk melaksanakan

hal tersebut, maka dibentuklah Badan Pengatur yang bertanggung jawab kepada

Presiden sebagaimana tercantum pada Pasal 46 dan 47.

BPH Migas sebagai Badan Pengatur bertugas untuk mengatur, menetapkan dan

mengawasi (1) ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak, (2) cadangan Bahan

Bakar Minyak Nasional, (3) pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan

Bahan Bakar Minyak, (4) Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, (5) Harga Gas

Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, serta (6) pengusahaan Transmisi dan

Distribusi Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPH Migas senantiasa mengupayakan

terwujudnya praktik good governance yang mengutamakan efektivitas dan

akuntabilitas kinerja. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja maupun

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun Rencana

Strategis, Perjanjian, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja maka disusunlah

Laporan Kinerja BPH Migas sebagai pertanggungjawaban dan wujud akuntabilitas

atas kinerja dan anggaran pada tahun 2018. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


PROFIL BPH MIGAS

DASAR HUKUM

Pembentukan, tugas dan fungsi serta anggaran BPH Migas diatur oleh dasar hukum

sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

124, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4436) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Republik lndonesia Nomor 4996);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan

Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4596);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30

Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas

Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.45

Tahun 2012 tanggal 13 April 2012;


6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat

pada Badan Pengatur Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan

Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2007 tanggal 5 Juni 2007

tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Badan Pengatur;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1196/KMK.02/2015

tanggal 27 November 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Badan Usaha

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas

Bumi Melalui Pipa pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral.

TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan dibentuknya BPH Migas adalah menjamin ketersediaan dan kelancaran

pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI serta mengatur kegiatan usaha

Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor

22 Tahun 2001, BPH Migas bertugas untuk mengatur, menetapkan dan mengawasi :

a. Ketersediaan dan distribusi BBM;

b. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;

c. Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM;

d. Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

e. Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

f. Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi.

Berdasarkan tugas tersebut kewenangan BPH Migas meliputi:

a. Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan

penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah

yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;


b. Menetapkan volume alokasi cadangan BBM dari masing-masing Badan Usaha

sesuai dengan Izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional BBM yang

ditetapkan pemerintah;

c. Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkutan dan

Penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha dalam

kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi

di daerah terpencil;

d. Menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melaui pipa sesuai dengan prinsip

tekno-ekonomi;

e. Menetapkan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dengan

mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;

f. Melaksanakan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi

berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

Nasional;

g. Memberikan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui pipa

pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi untuk Badan Usaha

Pemegang Izin Usaha;

h. Mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama (Access Arrangement)

terhadap fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

i. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran Iuran Badan Usaha

yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi BBM

serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan menetapkan biaya Hak Khusus

Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

j. Menetapkan dan memberlakukan Sistem Informasi pengusahaan dan Akun

Pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan

Gas Bumi melalui pipa;

k. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus

Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.


STRUKTUR ORGANISASI BPH MIGAS

Struktur organisasi BPH Migas diatur oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 47 dimana BPH Migas terdiri atas Komite dan

Bidang. Komite BPH Migas terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan

8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional. Ketua dan anggota

Komite BPH Migas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta bertanggung jawab

kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPH Migas dibantu oleh

3 (tiga) Unit Eselon II, meliputi Direktorat Bahan Bakar Minyak, Direktorat Gas Bumi

dan Sekretariat BPH Migas, 9 (sembilan) Unit Eselon III dan 21 (dua puluh satu) Unit

Eselon IV. Struktur Organisasi BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Struktur Organisasi BPH Migas

SUMBER DAYA BPH MIGAS

Sumber daya BPH Migas meliputi sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

A. Sumber Daya Manusia

A.1 Kekuatan Pegawai

Sumber daya BPH Migas terdiri dari 9 orang anggota Komite, salah satu anggota

komite merangkap Ketua Komite sekaligus sebagai Kepala BPH Migas serta dibantu

oleh tenaga operasional sebanyak 198 PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dipekerjakan

dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNPNS) sebanyak 131. Sebaran dan


peta kompetensi berdasarkan pendidikan terakhir PNS yang dipekerjakan di

lingkungan BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3 sedangkan sebaran

PNPNS di BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 2 Sebaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPH Migas (orang)

Gambar 3 Peta Kompetensi PNS di BPH Migas Tahun 2018

Gambar 4 Sebaran PNPNS di BPH Migas Tahun 2018

1

15

11

128

41

2

0 20 40 60 80 100 120 140

SMP

SMA

D1 - D3

D4/S1

S2

S3

Personel

Peta Kompetensi PNS di BPH Migas Tahun 2018

15

28

17

6

7

5

13

40

0 15 30 45

PETUGAS KEAMANAN

PETUGAS TAMAN DAN KEBERSIHAN

PENGEMUDI

TEKNISI

PROTOKOLER DAN RESEPSIONIS

TENAGA DOKTER, PARAMEDIS DAN APOTEKER

SEKRETARIS KOMITE DAN ESELON II

ADMINISTRASI

Personel

Sebaran PNPNS di BPH Migas Tahun 2018


A.2 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan program untuk meningkatkan kompetensi

pegawai dan manfaat lainnya adalah untuk menutupi kekurangan SDM dengan

memaksimalkan kemampuan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, baik yang

berhubungan dengan bidang tugasnya maupun di bidang tugas lainnya sehingga

kemampuan pegawai tidak terpaku pada bidangnya masing-masing.

Peningkatan kompetensi pegawai BPH Migas diperoleh melalui undangan diklat baik

dari Biro Kepegawaian dan Organisasi KESDM, Badan Diklat KESDM, Kementerian lain

maupun mengirim para pegawai ke seminar dan training course di luar negeri dalam

berbagai jenis disiplin ilmu, baik teknis maupun administratif. Adapun beberapa

contoh kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan sumber daya

pegawai BPH Migas, sebagai berikut:

1. Diklatpim IV;

2. Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

3. Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu

4. Diklat Teknis Pelaksana

5. Diklat Bendahara

6. Bimbingan Teknis Kepegawaian

7. Pelatihan Peningkatan Kemampuan PPNS BPH Migas

8. Pelatihan Pra Purna Bakti

B. Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran BPH Migas tahun 2018 sebesar Rp183,35 Miliar dengan sumber

dana 100% dari PNBP sebagaimana tercantum dalam DIPA Petikan T.A. 2018 Nomor

SP.DIPA-020.14.1.986860/2018 Tanggal 5 Desember 2017. Pada awalnya terdapat

blokir anggaran sebesar Rp24,04 Miliar sehingga anggaran efektif menjadi Rp159,31

Miliar. Namun setelah dilakukan revisi pembukaan blokir sebanyak 4 kali, tidak

terdapat lagi anggaran blokir dan anggaran final BPH Migas yang dapat digunakan di

tahun 2018 menjadi Rp183,35 Miliar.


Struktur belanja BPH Migas berdasarkan anggaran tersebut meliputi Rp130,32 Miliar

untuk Belanja Barang, Rp48,91 Miliar untuk belanja Pegawai dan Rp4,13 miliar untuk

belanja modal.

Gambar 5 Rincian Pagu Anggaran BPH Migas berdasarkan Jenis Belanja th 2016 – 2018

ISU STRATEGIS BPH MIGAS

Dikutip dari Katadata.id (2019), berdasarkan riset yang dilakukan oleh Standard

Chartered Plc, Indonesia diperkirakan akan mencapai Pendapatan Domestik Bruto

(PDB) sebesar USD 10,1 triliun pada tahun 2030 dan menjadi salah satu dari lima

negara dengan Pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Pada tahun 2018 saja, Bank

Indonesia mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,2%.

Disamping itu, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan laju

0,62% per tahun dan akan mencapai 335 juta jiwa pada tahun 2050. Seiring dengan

pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tersebut, kebutuhan energi nasional

pun akan ikut meningkat. Mengacu pada laporan Indonesia Energy Outlook tahun

2016, pada kondisi Business as Usual, kebutuhan energi Indonesia di tahun 2025

diperkirakan akan mencapai 238 juta Tonnes of Oil Equivalent (TOE), dimana 60%-

nya berasal dari sektor migas. Ditinjau dari jenis konsumen, sektor transportasi dan

industri masih menjadi pemakai utama dengan estimasi konsumsi masing – masing

sebesar 83 juta dan 87 juta TOE.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

BPH Migas bertanggung jawab untuk mengatur, menetapkan dan mengawasi

ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI serta

mengatur kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Dalam rangka

35.34 39.35 48.91

86.76

157.34 130.321.61

10.24.13123.71

206.89183.36

2016 2017 2018

PAGU ANGGARAN BPH MIGAS BERDASARKAN JENIS BELANJA

(MIL IAR RP)

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total


memastikan ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI, meningkatkan

infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi domestik, BPH Migas secara aktif dan

konsisten telah mendukung upaya – upaya Pemerintah sesuai dengan tugas dan

kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tersebut.

Kontribusi BPH Migas dalam menjawab tantangan sektor hilir migas, di antaranya,

penetapan alokasi Jenis BBM Tertentu per kabupaten/kota, pengawasan Program

BBM Satu Harga, pelaksanaan sosialisasi sub penyalur, serta monitoring

perkembangan proyek pembangunan Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi

terutama pada proyek yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Penugasan.

Gambar 6 Proyeksi Kebutuhan Energi Indonesia

(Sumber: Indonesia Energi Outlook 2016)

Peran BPH Migas dalam Pengaturan dan Pengawasan Ketersediaan dan Distribusi

BBM

Laporan Indonesia Energi Outlook 2016 mengestimasikan laju pertumbuhan konsumsi

tahunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produk turunan minyak bumi lainnya sebesar

2,7% per tahun dengan jumlah kebutuhan 101 juta TOE pada tahun 2025. Di sisi lain,

berdasarkan 2018 Handbook of Energy Economics and Statistic of Indonesia

17 32 50 862543

61

96

62

101

153

260

8

18

28

48

17

45

84

193

0

100

200

300

400

500

600

700

Tahun 2015 Tahun 2025 Tahun 2035 Tahun 2050

JUta

TO

E

Proyeksi Kebutuhan Energi Indonesia

Batu Bara Gas Minyak Bumi EBT Kelistrikan


persentase kenaikan konsumsi BBM di tahun 2017 sebesar 7,2% atau dua kali lipat

estimasi awal. Hal ini mencerminkan pertumbuhan konsumsi BBM yang sangat

progresif dan harus diantisipasi oleh Pemerintah dengan memastikan ketersediaan

dan distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI.

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan distribusi BBM, BPH Migas telah

menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis

BBM Tertentu (JBT) melalui SK Kepala BPH Migas No. 38/P3JBT/BPH

Migas/Kom/2017 tanggal 19 Desember 2017 (PT Pertamina (Persero)) dan SK Kepala

BPH Migas No. 32/P3JBT/BPH Migas/Kom/2017 tanggal 27 November 2017 (PT AKR

Corporindo, Tbk) dan menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan

pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) melalui SK Kepala BPH Migas No.

40/P3JBKP/BPH Migas/Kom/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan telah disesuaikan

dengan penugasan JAMALI melalui SK Kepala BPH Migas No. 18/P3JBKP/BPH

Migas/Kom/2018 tanggal 30 Mei 2018. Selain itu, BPH Migas telah mengeluarkan

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Sub Penyalur sehingga ketersediaan

BBM di masyarakat terjamin, implementasi dari Peraturan Menteri ESDM No.13

Tahun 2018.

Sejak tahun 2016, BPH Migas berfokus untuk mendukung Program BBM Satu Harga

demi memastikan ketersediaan BBM khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan,

Terluar (3T) sesuai amanah dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 tahun

2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Hal ini

bertujuan untuk segera pemberlakuan Harga Jual Eceran BBM yang sama untuk

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis BBM yang diatur untuk

menerapkan program tersebut adalah Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak Solar 48 (Gas

Oil) dan Minyak Tanah, kemudian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Bensin

(Gasoline) RON 88. Pelaksanaan Percepatan Penerapan BBM Satu Harga ini di

tugaskan kepada PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo untuk melakukan

penambahan jumlah penyalur di wilayah-wilayah yang minim penyalur sesuai pada

lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Migas, sehingga diharapkan semua

masyarakat Indonesia bisa menikmati BBM dengan harga yang sama.


Sampai dengan tahun 2018, BPH Migas telah mengawal pendistribusian BBM satu

harga hingga ke 131 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Jumlah penyalur

tersebut terdiri atas 57 penyalur yang beroperasi di tahun 2016 – 2017 dan 74

penyalur yang beroperasi di tahun 2018.

Gambar 7 Capaian Program BBM Satu Harga Tahun 2016 - 2018

Gambar 8 Peresmian Penyalur BBM Satu Harga

Pencapaian jumlah penyalur BBM satu harga tersebut diperoleh bukan tanpa

kendala. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kendala perizinan, kendala

lahan, serta kendala permodalan dari badan usaha. BPH Migas pun secara rutin

berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, yaitu Ditjen Migas dan Badan

Usaha Penugasan yang terdiri dari PT Pertamina (Persero) dan PT AKR untuk mencari

solusi atas kendala yang ditemui. Menilik urgensi tugas pengawalan dan pengawasan

BBM satu harga, pada maka pada tahun 2019, BPH Migas mengusulkan untuk


menjadikan Jumlah Kumulatif BBM Satu Harga di Daerah 3T sebagai salah satu

Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPH Migas dan

Menteri ESDM dan menargetkan total 170 penyalur BBM satu harga dapat beroperasi

pada 2019.

Gambar 9 Target Sebaran Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2017 - 2019

BPH Migas juga melakukan pelaksanaan Posko dan Monitoring setiap Hari Raya Idul

Fitri dan Natal – Tahun Baru. Mulai tahun 2017, Posko Hari Raya Idul Fitri dan Natal-

Tahun Baru menjadi Posko Nasional Sektor ESDM dimana sesuai dengan penugasan

Menteri ESDM BPH Migas ditunjuk menjadi koordinator posko tersebut. Pelaksanaan

Posko dan Monitoring pada sebelum dan sesudah hari besar nasional ini dilaksanakan

dalam rangka memastikan ketersediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat

selama periode posko berlangsung tidak mengalami kendala dan hambatan. Posko

tersebut melibatkan juga unit – unit di kementerian ESDM seperti Badan Geologi,

Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas dan Pusdatin serta Badan Usaha yang terdiri

dari Pertamina, PT AKR Corporindo, PT PLN, PT Pertagas Niaga dan PGN.

Selain pengawalan program tersebut, BPH Migas juga melaksanakan tugas rutin yang

meliputi pengawasan pendistribusian BBM, pemantauan konsumsi BBM Subsidi dan

BBM Non-Subsidi serta pemantauan ketahanan cadangan BBM Nasional. Kementerian

ESDM telah menargetkan volume BBM bersubsidi (Solar dan Kerosene) di tahun 2015

s.d. 2019 pada level 17,9 juta KL per tahun. Pada realisasinya, di tahun 2015 – 2018


rata – rata konsumsi tahunan BBM Subsidi adalah 15,079,489 Kl/tahun dengan jumlah

hari ketahanan cadangan BBM Nasional berkisar pada 22 hari.

Peran BPH Migas pada Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Berdasarkan Indonesia Energy Outlook 2016, laju pertumbuhan kebutuhan gas bumi

per tahun diperkirakan sebesar 3,9% dengan jumlah kebutuhan 43 juta TOE di tahun

2025. Berdasarkan rencana strategis 2015 – 2019, Kementerian ESDM juga

menargetkan pemanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan energi domestik meningkat

secara gradual mulai 59% di tahun 2015 menjadi 64% di tahun 2019. Pada

kenyataanya, 2018 Handbook of Energy Economics and Statistic of Indonesia,

mencatatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik di tahun 2017 hanya

berkisar di angka 48,3%. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri yang masih minim

tersebut dipicu oleh belum optimalnya pengembangan infrastruktur gas bumi

nasional dan tata kelola kegiatan usaha hilir gas bumi Indonesia.

Kementerian ESDM melalui Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 menargetkan

penambahan pajang pipa dari tahun 2015 s.d. 2019 adalah sepanjang 5.217 km.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian ESDM menugaskan beberapa Badan

Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa untuk membangun Ruas

Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi.

BPH Migas pun berperan serta dalam monitoring perkembangan proyek

pembangunan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi pada Badan

Usaha yang mendapat penugasan maupun Badan Usaha pemenang lelang, seperti PT

Pertamina Gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk., PT Bakrie and Brothers (PT

Kalimantan Jawa Gas) serta PT Rekayasa Industri. Proyek pembangunan Ruas

Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi yang menjadi fokus utama monitoring pada

periode 2015 s.d. 2019 antara lain, Ruas Transmisi Arun – Belawan, Kepodang –

Tambak Lorok, Muara Karang – Muara Tawar – Tegalgede, Gresik Semarang, Duri –

Dumai, Grissik – PUSRI, West Natuna Transportation System (WNTS) – Pulau Pemping

dan Wilayah Jaringan Distribusi Dumai. Secara total, peningkatan Panjang pipa

Transmisi dan Distribusi pada periode 2015 s.d. 2018, telah mencapai 2.955,12 km

atau 56,6% dari Rencana Strategis. Beberapa kendala yang ditemui pada

pembangunan proyek Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi antara lain: kepastian


pasokan yang tidak tentu, contohnya terjadi pada ruas Cirebon – Semarang, yang

mengakibatkan proyek tertunda hingga saat ini karena proyeksi aspek keekonomian

tidak terpenuhi, maupun kendala pembebasan lahan dan/atau crossing lahan dengan

masyarakat maupun industri. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPH Migas secara

rutin telah melakukan koordinasi dengan para stakeholders.

Selain melakukan pengawasan terhadap proyek penugasan pembangunan pipa

transmisi dan jaringan distribusi, BPH Migas juga berupaya untuk meningkatkan

jumlah infrastruktur melalui dikeluarkannya Peraturan BPH Migas Nomor 15 Tahun

2016 tentang Lelang Ruas Transmisi dan / atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi

Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus. Peraturan ini sekaligus mengganti dan

mencabut peraturan BPH Migas nomor 12/P/BPH Migas/III/2008 tentang Pedoman

Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi. Berdasarkan

peraturan baru tersebut, komponen penilaian lelang tidak lagi pada besaran tarif

melainkan capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex) proyek

pembangunan ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi. Peraturan yang

baru juga mengakomodir prakarsa Badan Usaha pada kegiatan lelang. Badan Usaha

dapat melakukan Feasibility Study (FS) dan Front End Engineering Design (FEED) dan

mengajukan hasil FS dan FEED tersebut sebagai usulan lelang Ruas Transmisi

dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi baru. Apabila BPH Migas menyetujui usulan

tersebut dan lelang dilaksanakan, maka Badan Usaha yang mengusulkan akan

mendapatkan keutamaan (privilege) dalam pelaksanaan lelang berupa right to

match yaitu kesempatan untuk melakukan penawaran besaran capex dan opex yang

sama atau lebih rendah dari penawaran biaya oleh Badan Usaha dengan nilai evaluasi

tertinggi. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pengembangan infrastruktur gas

bumi dapat terjadi dengan lebih progresif dan target pemanfaatan gas bumi nasional

dapat tercapai.


Gambar 10 Diagram Alir Pelaksanaan Lelang dan Monitoring Pembangunan Pipa melalui

Prakarsa Badan Pengatur

Gambar 11 Diagram Alir Pelaksanaan Lelang dan Monitoring Pembangunan Pipa melalui

Prakarsa Badan Usaha

Pada tahun 2018, Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 4 tahun 2018

tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang

hanya memperbolehkan adanya satu distributor dan satu trader gas bumi pada satu

area. Pemerintah juga mengalokasikan gas bumi kepada distributor gas dan

mengatur harga pada area distribusi. Untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah

tersebut, BPH Migas sedang melakukan revisi terhadap Peraturan BPH Migas Nomor

15 Tahun 2016 dan berencana melakukan lelang terhadap beberapa Wilayah Jaringan


Distrbusi eksisting. Pada tahun 2019, BPH Migas berencana untuk melaksanakan

lelang Wilayah Jaringan Distribusi, di antaranya Wilayah Jaringan Distribusi Bekasi,

Anyer dan Gresik.

Melalui upaya – upaya strategis tersebut di atas, BPH Migas berharap terjadi

peningkatan ketersediaan distribusi BBM, khususnya di wilayah 3T, dan pemanfaatan

gas bumi dalam negeri, demi tercapainya energi berkeadilan bagi seluruh rakyat

Indonesia.


SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika

Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, profil BPH Migas, isu strategis dan sistematika

penulisan.

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Bab kedua berisi uraian atas rencana kinerja BPH Migas tahun 2018 sebagaimana

tersusun dalam Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini akan dibahas mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan BPH

Migas. Capaian kinerja berfokus pada pencapaian dan analisa atas capaian kinerja

untuk setiap Perjanjian Kinerja serta kaitannya dengan sasaran strategis BPH Migas.

Sementara itu, akuntabilitas keuangan merupakan uraian tentang realisasi anggaran

dan analisa efektivitas anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi.

Bab 4 Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan umum atas LAKIN BPH Migas tahun 2018 serta

rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.


BAB 2 PERENCANAAN KINERJA Pasal 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025 menyatakan bahwa Program

Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 terbagi dalam 4 tahap Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan periode masing – masing

5 tahunan. RPJMN periode ketiga (2015 – 2019) ditetapkan melalui Peraturan

Presiden Nomor 2 tahun 2015 dan memiliki tema “Memantapkan pembangunan

secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kopetitif

perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya

Manusia (SDM) yang bekualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(Iptek)”. RPJMN tersebut menjadi acuan BPH Migas dalam menyusun Rencana

Strategis untuk periode 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 867/Kpts/Ka/BPH Migas/2014. Rencana

Strategis BPH Migas tersebut selanjutnya menjadi bagian dari Rencana Strategis

Kementerian ESDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015 – 2019. Alur

penurunan RPJP menjadi Rencana Strategis BPH Migas dapat dilihat pada Gambar

12.

Gambar 12 Alur Penurunan RPJP menjadi Renstra BPH Migas periode 2015 – 2019

RPJPN 2005 - 2025(UU Nomor 17 Tahun 2007)

RPJPM 2015 - 2019(Perpres Nomor 2 Tahun 2015)

RENSTRA KESDM 2015 - 2019(Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2015)

RENSTRA BPH MIGAS(Keputusan BPH Migas Nomor 867/Kpts/Ka/BPH Migas/2014)


RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis tahun 2015 – 2019, Kementerian ESDM

memiliki lima Tujuan yang dielaborasi ke dalam dua belas Sasaran Strategis. Dari

keempat Tujuan Kementerian ESDM tersebut, Terjaminnya Penyediaan Energi dan

Bahan Baku Domestik, merupakan Tujuan dengan jumlah Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja terbanyak. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian ESDM tahun

2015 -2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2015 - 2019

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik

1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil

3

2. Meningkatkan alokasi enegi domestik 2

3. Meningkatan akses dan infrastuktur energi

3

4. Meningkatkan diversifikasi energi 2

5. Meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi

2

6. Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah

2

2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM

7. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM

1

3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tetap sasaran dan harga yang kompetitif

8. Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran

1

4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM

9. Meningkatkan investasi sektor ESDM 1

5. Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi

10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional

6

11. Meningkatkan kapasitas iptek 3

12. Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi

3


INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN ESDM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian ESDM merupakan penjabaran terhadap

dua belas rumusan Sasaran Strategis. Total Indikator Kinerja Kementerian ESDM

berdasarkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2015 adalah 29 buah. Indikator Kinerja

tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Menteri

ESDM setiap tahun. Perjanjian Kinerja Menteri ESDM tahun 2018 dapat dilihat pada

Lampiran.

Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Menteri ESDM Tahun 2018 yang menjadi

tanggung jawab dan/atau diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas,

adalah:

1. Akses dan Infrastruktur BBM poin a. Volume BBM bersubsidi dengan target

sebesar 16,23 Juta KL;

2. Akses dan Infrastruktur gas bumi poin f. Ruas pipa transmisi dan/atau wilayah

jaringan distribusi gas bumi dengan target 11.226 Km; dan

3. Penerimaan negara sektor ESDM poin a. Penerimaan Migas dengan target

Rp118,9 Triliun.

RENCANA STRATEGIS BPH MIGAS

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis tahun 2015 – 2019, BPH Migas memiliki

tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel, dan kuat dalam

melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM

dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha

pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan

gas bumi dalam negeri;

2. Mewujudkan BPH Migas yang good governance dan terwujudnya citra BPH Migas

yang baik ditingkat nasional dan internasional.


Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015 – 2019, sasaran strategis BPH Migas

meliputi:

1. Meningkatkan alokasi energi domestik

2. Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi

3. Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan

penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI

4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya BPH Migas

Tabel 2 Rencana Strategis BPH Migas Tahun 2015 – 2019

Adanya perubahan arah kebijakan membuat terjadinya perubahan Sasaran Strategis

yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2018 menjadi:

1. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan

Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI;

2. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa;


3. Meningkatnya Penerimaan Negara BPH Migas;

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas.

PERJANJIAN KINERJA BPH MIGAS

Rencana Strategis tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian

Kinerja tahunan BPH Migas. Pada tahun 2018 terjadi perbedaan pada Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja Utama antara dokumen Rencana Strategis dengan

Perjanjian Kinerja (PK).

Perbedaan pertama meliputi penambahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Utama Penerimaan Negara BPH Migas. Penambahan Indikator Kinerja tersebut

dilakukan sebagai turunan Indikator Kinerja Kementerian ESDM yaitu Penerimaan

negara sektor ESDM poin a. Penerimaan Migas dengan target Rp118,9 Triliun.

Perbedaan kedua pada Rencana Strategis dengan Perjanjian Kinerja adalah

penyesuaian target Indikator Kinerja Utama Jumlah Peningkatan Pengembangan

Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui

Pipa. Nilai target Indikator Kinerja tersebut pada Rencana Strategis sebesar 15.646

km sedangkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 11.226 km. Perbedaan tersebut

terjadi karena target telah disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya dan

rencana pengembangan tahun 2018 yang disampaikan oleh Badan Usaha.

Perbedaan ketiga terjadi pada perubahan indeks/satuan target Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran. Pada

Rencana Strategis indeks Indikator Kinerja adalah sangat puas sedangkan pada

Perjanjian Kinerja indeks tersebut menjadi 81 (A). Perbedaan ini terjadi karena

adanya kebijakan Kementerian ESDM untuk mengkuantifikasikan indeks layanan.

Rincian Perjanjian Kinerja BPH Migas tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.

Seperti halnya Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM, Perjanjian Kinerja BPH Migas

juga mencantumkan komitmen terhadap jumlah Anggaran untuk kegiatan Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp183.355.740.000 (seratus delapan puluh tiga miliar tiga

ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).


Tabel 3 Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Tersedianya Pengaturan dan

Penetapan serta Terlaksananya

Pengawasan Penyediaan dan

Pendistribusian BBM di Seluruh

Wilayah NKRI

Persentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu

yang Ditugaskan kepada Badan Usaha

100%

Jumlah hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing –

Masing Badan Usaha melalui Jumlah Peningkatan Tangki dan

Jumlah Pengangkutan yang dapat Dimanfaatkan Bersama

22 hari

Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi

dalam rangka Menuju Pasar Terbuka yang Diatur

6%

Pengaturan, Penetapan dan

Pengawasan Usaha Pengagkutan

Gas Bumi Melalui Pipa

Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas

Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi

Melalui Pipa

11.226 km

Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa 1.901.251.757

MSCF

Meningkatnya Penerimaan Negara

BPH Migas

Penerimaan Negara BPH MIgas Rp950 Miliar


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Dukungan Manajemen dan

Dukungan Pelaksanaan Tugas

Teknis BPH Migas

Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha

Pembayar Iuran dalam Rangka Penerimaan Negara

81 (A)


BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA BPH MIGAS

1. PERSENTASE PENGENDALIAN KUOTA VOLUME JENIS BBM TERTENTU YANG DITUGASKAN KEPADA BADAN USAHA

Tabel 4 Capaian IKU Persentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu yang Ditugaskan kepada Badan Usaha

Tahun 2015 2016 2017 2018

Target Renstra 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Target IKU 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Realisasi 83,2% 88,2% 93,4% 99,3% % Capaian thd IKU 116,8% 111,8% 106,6% 100,7%

Gambar 13 Target Dan Realisasi Persentase Pengendalian Kuota Volume JBT yang

Ditugaskan kepada Badan Usaha

Metode perhitungan dan sumber data

Target Indikator Kinerja yang bernilai 100% merupakan target maksimal yang

sedapat mungkin dijaga agar tidak terlampaui. Sedangkan realisasi capaian Indikator

Kinerja Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu dihitung dengan formula:

100% 100% 100%

100%

83.20%

88.20%

93.40%

99.35%

80%

85%

90%

95%

100%

2015 2016 2017 2018

TARGET DAN REALISASI PERSENTASE PENGENDALIAN

KUOTA VOLUME JENIS BBM TERTENTU YANG

DITUGASKAN KEPADA BADAN USAHA

Target Renstra Target IKU Realisasi


Terdapat perbedaan formula dalam perhitungan capaian Indikator Kinerja dari tahun

2018 dengan tahun sebelumnya. Agar dapat dilakukan perbandingan capaian dengan

tahun – tahun sebelumnya maka dilakukan perhitungan ulang terhadap capaian

dengan menggunakan formula di atas.

Perhitungan persentase capaian kinerja dapat dihitung dengan formula:

Hal ini berarti, jika target tercapai atau realisasi Pengendalian Kuota dibawah 100%

maka persentase capaian kinerja bernilai diatas 100%. Sebaliknya, apabila target

tidak tercapai atau realisasi Pengendalian Kuota lebih dari 100% maka persentase

capaian kinerja bernilai kurang dari 100%.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, salah satu tugas dan

wewenang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah menetapkan alokasi

volume Jenis BBM Tertentu untuk setiap Kabupaten/Kota diseluruh NKRI yang

meliputi Jenis Minyak Tanah (Kerosene) dan Jenis Minyak Solar (Gas Oil).

Data Kuota Volume Jenis BBM Tertentu mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Kepala

BPH Migas Nomor 02/P3JBT/BPH Migas/KOM/2019 tentang Perubahan Keempat atas

Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 05/P3JBT/BPH Migas/KOM/2018 tentang Kuota

Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun

2018. Berdasarkan SK tersebut, total kuota volume Jenis BBM Tertentu sebesar

16.230.000 Kl yang meliputi Minyak Tanah/Kerosene dengan kuota 610.000 Kl dan

Minyak Solar dengan kuota 15.620.000 Kl. Sementara itu, data Realisasi volume

bersumber dari laporan Badan Usaha pada saat verifikasi volume.

Evaluasi Capaian

Pada tahun 2018, realisasi volume BBM Tertentu sebesar 16.123.891 Kl dari total

kuota sebesar 16.230.000 Kl. Hal ini menyebabkan nilai capaian Pengendalian Kuota

Volume Jenis BBM Tertentu yang Ditugaskan kepada Badan Usaha mencapai 99,3%

atau masih dibawah target kuota. Volume Solar berkontribusi 97% dari total volume


Jenis BBM Tertentu sehingga capaian Indikator Kinerja sangat dipengaruhi oleh

capaian kinerja Solar.

Tabel 5 Rincian Realisasi dan Kuota Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 Jenis BBM Tertentu Kuota (Kl) Realisasi (Kl) Realiasi / Kuota (%)

Kerosene 610.000 539.972 88,5%

Solar 15.620.000 15.583.919 99,8%

Total 16.230.000 16.123.891 99,3%

Realisasi Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu di tahun 2018 (99,3%)

ternyata merupakan yang terbesar sejak tahun 2015 sehingga persentase capaian di

tahun 2018 menjadi yang terkecil (100,7%) dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Gambar 14 Kuota dan Realisasi Jenis BBM Tertentu Tahun 2015 s.d. 2018

Apabila dilakukan perbandingan volume realisasi tahun 2015 - 2018, terlihat bahwa

terdapat kenaikan konsumsi total Jenis BBM Tertentu sebesar 3% per tahun dengan

rata – rata konsumsi 15.085.197/tahun. Kenaikan konsumsi ini sejalan oleh

meningkatnya aktivitas ekonomi serta adanya program pemerintah dalam

peningkatan jumlah sub-penyalur di Indonesia dan implementasi penyalur BBM Satu

Harga yang mencapai 74 titik pada 2018.

Kendala utama dalam pencapaian Indikator Kinerja ini adalah sulitnya menekan

kebutuhan Jenis BBM Tertentu akibat semakin tingginya disparitas harga antara BBM

Subsidi dan Non-Subsidi. Kebutuhan BBM meningkat seiring dengan pertumbuhan

17.05 15.50 15.50 15.62

0.850.69 0.61 0.61

14.16 13.75 14.51 15.58

0.74 0.54 0.530.54

2015 2016 2017 2018 -

5

10

15

20

Juta

Kl

Kuota dan Realisasi Jenis BBM Tertentu Tahun 2015 - 2018

Solar Kuota Kerosene Kuota Solar Realisasi Kerosene Realisasi


ekonomi yang tampak dari trend peningkatan konsumsi Jenis BBM Tertentu. Untuk

mengakomodir hal tersebut, terdapat penambahan kuota Jenis BBM Tertentu di

tahun 2018 sebesar 120.000 Kl dari kuota tahun sebelumnya. Kendala lain dalam

memperoleh capaian Indikator Kinerja adalah akurasi penetapan kuota yang sangat

dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah bersama DPR serta ketersediaan APBN.

Upaya yang telah dilakukan BPH Migas untuk pencapaian target IKU adalah

melakukan pengawasan penyaluran dan pendistribusian volume kuota Jenis BBM

Tertentu serta peningkatan akurasi perhitungan kuota. Kegiatan pengawasan yang

telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan verifikasi dan pengawasan lapangan terhadap kegiatan

pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) kepada Badan Usaha Penugasan.

b. Melakukan verifikasi dan pengawasan lapangan terhadap kuota BBM untuk

Transportasi Khusus (PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP (Persero), PT

Pelni (Persero) dan PT Pelra) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.

c. Melakukan verifikasi dan pengawasan lapangan terhadap kuota BBM untuk Non

Transportasi (Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro) yang telah ditetapkan oleh

Badan Pengatur.

d. Melakukan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam rangka pengawasan

dan pencarian, pengumpulan bahan untuk keterangan (CAPULBAKET) terhadap

kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM.

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan

penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM

f. Melakukan pengawasan ketersediaan dan pendistribusian BBM dalam rangka Idul

Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Strategi untuk memperbaiki capaian Indikator Kinerja di tahun 2019 yaitu

mengoptimalkan volume realisasi Jenis BBM Tertentu sesuai dengan kuota yang

ditetapkan dan mengawasi program Digitalisasi Nozzle sehingga penyaluran Jenis

BBM Tertentu dan Jenis BBM Penugasan dapat termonitor dengan baik. Selain itu,

dengan BPH Migas juga telah melakukan penandatanganan MoU dengan pihak

Kepolisian RI untuk mengawasi pendistribusian dan menindak penyalahgunaan Jenis

BBM Tertentu.


2. JUMLAH HARI KETAHANAN CADANGAN BBM NASIONAL DARI MASING – MASING BADAN USAHA

Tabel 6 Capaian IKU Jumlah hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing – Masing Badan Usaha

Tahun 2015 2016 2017 2018

Target Renstra (hari) 21 21 21 22 Target IKU (hari) 21 21 21 22 Realisasi (hari) 22 19 22 21 % Capaian thd IKU 104,8% 91,8% 105,6% 97,2%

Metode perhitungan dan sumber data

Sumber data capaian Indikator Kinerja Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM

diperoleh dari laporan Badan Usaha terkait stok terakhir (closing stock) serta rata –

rata penyaluran harian (Daily Offtake Throughput), dan dihitung dengan formula:

Jenis BBM yang dihitung dalam formula tersebut meliputi Pemium, Solar, Pertamax

dan Avtur. Badan Usaha yang dihitung jumlah cadangannya yaitu PT Pertamina

(Persero) dan PT AKR Corporindo. Data stok dan Daily Offtake Throughput (DOT)

diperoleh dari laporan Badan Usaha pada kegiatan posko Natal 2018 dan Tahun Baru

2019 Kementerian ESDM yang diselenggarakan di BPH Migas pada tanggal 12

Desember 2018 s.d. 14 Januari 2019.

Evaluasi Capaian

Tabel 7 Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional JENIS BBM STOK (KL) DOT (KL/Hari) COV DAY (hari)

Premium 680.886 32.038 21 Solar 1.596.820 80.096 20 Pertamax 331.906 12.918 26 Avtur 421.206 16.654 25 Total 3.030.818 141.706 21

(status per 26 Desember 2018)

!"#$%&'$)&*+(!), ℎ&%/) = 23"4(56))&/7*8993&4$:ℎ%";'ℎ<;3 = 56ℎ&%/>


Gambar 15 Target dan Realisasi Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional

dari Masing – Masing Badan Usaha

Tabel 8 Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM pada PT Pertamina Persero JENIS BBM STOK (KL) DOT (KL/Hari) COV.DAY (Hari) Premium 680.886 32.038 21 Pertamax 324.826 12.868 25 M. Solar 1.497.843 76.386 20 Avtur 421.206 16.654 25 TOTAL 2.924.761 137.946 21

(status per 26 Desember 2018)

Tabel 9 Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM pada PT AKR Corporindo JENIS BBM STOK (KL) DOT (KL/Hari) COV.DAY (Hari)

Akra Sol 98.977 3.710 27

Akra 92 7.080 50 142

TOTAL 106.057 3.760 28 (status per 26 Desember 2018)

Capaian kinerja Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM tahun 2018 adalah 21 hari

atau 1 hari lebih sedikit daripada target 22 hari. Jika dibandingkan dengan tahun

2017, terdapat penurunan ketahanan cadangan sebanyak 1 hari.

Penurunan Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu

konsumsi/penyaluran harian BBM dan ketersediaan cadangan BBM. Dari aspek

konsumsi, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada penyaluran harian,

dimana Daily Offtake Throughput di tahun 2018 meningkat dua kali lipat dari tahun

sebelumnya. Dari aspek ketersediaan cadangan, jumlah cadangan relatif lebih

rendah karena berkurangnya stok impor dan penurunan produksi kilang dalam

negeri. Berkurangnya stok impor disebabkan oleh meningkatnya harga minyak dunia

21

21

21

2222

19

22

21

18

19

20

21

22

23

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

HA

RI

TARGET DAN REALISASI

JUMLAH HARI KETAHANAN CADANGAN BBM NASIONAL DARI

MASING – MASING BADAN USAHA



mencapai USD80/barell yang menyebabkan pembatasan volume impor oleh Badan

Usaha. Penurunan produksi kilang dalam negeri sebesar 3,8% dibandingkan tahun

2017 terjadi antara lain karena rendahnya efisiensi akibat usia kilang yang sudah

tua.

Faktor pendukung capaian Indikator Kinerja ini adalah kapasitas Badan Usaha untuk

menyimpan cadangan BBM Nasional yang masih memadai. Meskipun demikian,

peningkatan Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM terkendala kendali proses untuk

meningkatkan stok BBM Nasional yang mempertimbangkan aspek operasional, bisnis

dan ekonomis masing-masing Badan Usaha.

BPH Migas pun tetap berupaya memastikan tercapainya Indikator Kinerja seoptimal

mungkin melalui:

a. Monitoring implementasi kewajiban Badan Usaha dalam pemenuhan cadangan

operasional;

b. Melakukan pengawasan ketersediaan (stok) BBM dalam rangka keterjaminan

ketersediaan BBM di dalam negeri

c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penyediaan dan

pendistribusian BBM berbasis Teknologi Informasi.

Strategi BPH Migas di tahun 2019 dalam rangka meningkatkan tercapainya Indikator

Kinerja yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi penyediaan dan

pendistribusian BBM sehingga ketersediaan dan cadangan BBM di seluruh wilayah

NKRI dapat terpantau lebih akurat.

3. PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME KONSUMSI BBM NON SUBSIDI

Tabel 10 Capaian IKU Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Tahun

2015 2016 2017 2018 Taregt Renstra 10% 2% 4% 6% Target IKU 10% 2% 4% 6% Realisasi 133,2% 4,5% 6,3% 5,5%* % Capaian thd IKU 1332,4% 227,5% 157,6% 92,4%

*) Realisasi Triwulan IV tahun 2018 (unverified) dikarenakan belum dilakukan verifikasi Final Triwulan IV Tahun 2018


Gambar 16 Target Dan Realisasi Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi

Metode perhitungan & sumber data

Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi

dihitung dengan membandingkan realisasi volume tahun ini dan tahun sebelumnya.

Perhitungan capaian kinerja dapat diformulasikan sebagai berikut:

Jenis BBM Non Subsidi yang diperhitungkan dalam Indikator Kinerja ini meliputi Jenis

BBM Umum dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Data untuk perhitungan diperoleh dari

laporan Badan Usaha yang disampaikan pada saat verifikasi volume s.d Triwulan III

serta prognosa volume hingga akhir tahun 2018.

Evaluasi Capaian

Nilai proyeksi capaian Indikator Kinerja Peningkatan Volume BBM Non Subsidi tahun

2018 adalah 5,5%. Nilai ini berarti terjadi kenaikan konsumsi BBM Non-Subdisi dari

63.030.084 Kl di tahun 2017 menjadi 66.523.152 KL di tahun 2018. Tahun 2015

merupakan periode dengan kenaikan konsumsi BBM Non Subsidi terbesar karena pada

tahun tersebut BBM jenis Ron 88 tidak lagi mendapatkan subsidi sebagaimana diatur

pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistrbusian

dan Harga Jual Eceran BBM. Selanjutnya, sejak tahun 2016 hingga 2018 konsumsi

BBM Non Subsidi naik dengan laju rata – rata 5,5% per tahun. Rata – rata konsumsi

10%2% 4% 6%

133.20%

4.50% 6.30% 5.50%

0%

50%

100%

150%

2015 2016 2017 2018


PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME KONSUMSI

BBM NON SUBSIDI



BBM Non Subsidi pada periode 2015 - 2018 adalah sebesar 61,4 juta KL per tahun.

Pertumbuhan konsumsi BBM Non Subsidi tersebut sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi Indonesia yang masih cukup baik yaitu pada kisaran 5% per tahun.

Gambar 17 Realisasi Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2015 – 2018

Di tahun 2018, Pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait pendistribusian Jenis

BBM Khusus Penugasan yang tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Pendistrbusian dan Harga Jual Eceran BBM serta Keputusan Menteri ESDM Nomor

1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar

Minyak Khusus Penugasan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa

Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DIY, dan Provinsi Bali.

Kebijakan ini menetapkan BBM jenis Ron 88 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan

serta memungkinkan Menteri untuk menetapkan pendistribusian BBM jenis Ron 88 di

wilayah penugasan yang dikecualikan, meliputi wilayah Jawa, Madura dan Bali.

Di tahun yang sama juga terdapat kenaikan harga Jenis BBM Umum antara Rp450 -

Rp1350 per liter. Kenaikan ini terjadi karena naiknya harga minyak mentah dunia

yang sempat menyentuh angka USD80 per barrel. Sementara itu, Jenis BBM Khusus

Penugasan yang diperluas penerapannya tidak kunjung mendapat penetapan harga

baru dari pemerintah. Kedua hal ini mengakibatkan kenaikan realisasi volume Jenis

BBM Khusus Penugasan yang cukup signifikan yaitu sebesar 31% sementara

pertumbuhan Jenis BBM Umum cenderung melambat dengan kenaikan volume 2,3%

24.31

44.46 48.7555.98 57.29

12.2510.54

7.05 9.23

24.31

56.71 59.2963.03

66.52

-

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018

Juta

KL

Realisasi Volume BBM Non-Subsidi Tahun 2015 - 2019

JBU JBKP Total BBM Non-Subsidi


dibandingkan tahun 2017 karena konsumen akan cenderung memilih Jenis BBM

Khusus Penugasan yang memiliki harga lebih murah. Mengingat Jenis BBM Umum

meliputi 86% dari total volume BBM Non Subsidi, maka kombinasi pertumbuhan

konsumsi kedua jenis BBM tersebut, menyebabkan pertumbuhan BBM Non Subsidi

hanya berada di kisaran 5,5% dari target 6%.

Gambar 18 Grafik Perbandingan Kuota dan Reallisasi JBKP

Dalam rangka meningkatkan volume penggunaan BBM Non Subsidi, upaya yang

dilakukan BPH Migas antara lain:

a. Melakukan verifikasi dan pengawasan lapangan terhadap kegiatan

pendistribusian Jenis BBM Umum kepada Badan Usaha.

b. Melakukan pengawasan terhadap implementasi pendistribusian Jenis BBM Khusus

Penugasan kepada Badan Usaha.

c. Melakukan pengawasan ketersediaan dan pendistribusian BBM dalam rangka Idul

Fitri, Natal dan Tahun Baru.

d. Melakukan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan

penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM.

e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penyediaan dan

pendistribusian BBM berbasis Teknologi Informasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja ini di tahun mendatang, Direktorat BBM akan

mengintensifkan kegiatan pengawasan pendistribusian Jenis BBM Umum dan Jenis

BBM Khusus Penugasan serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi

13.6 13.0 12.5 11.812.310.5

7.09.2

-

4

8

12

16

2015 2016 2017 2018

Juta

KL

Perbandingan Kuota dan Realisasi Volume JBKP

Kuota JBKP Realisasi JBKP


penyediaan dan pendistribusian BBM berbasis Teknologi Informasi untuk

mengoptimalkan kegiatan verifikasi serta memudahkan pelaporan Badan Usaha.

4. JUMLAH PENINGKATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI MELALUI PIPA

Tabel 11 Capaian IKU Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

Tahun 2015 2016 2017 2018

Target Renstra (km) 13.105,00 15.330,00 15.364,00 15.646,00 Target IKU (km) 13.105,00 10.296,00 12.597,00 11.226,00 Realisasi (km) 9.169,49 10.186,98 10.669,62 13.840,62 % Capaian thd IKU 70,0% 98,9% 84,7% 123,3%

Gambar 19 Target dan Realisasi Jumlah Peningkatan Pengembangan Insfrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

Metode Perhitungan dan Sumber Data

Indikator Kinerja Utama ini merupakan panjang kumulatif dari Infrastruktur Ruas

Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa. Terjadi

perubahan perhitungan realiasi capaian Indikator Kinerja di tahun 2018. Pada tahun

2017, realisasi capaian dihitung dari penjumlahan panjang pipa eksisting di akhir

13.11

15.33 15.36

15.65

13.11 10.30

12.60

11.23

9.17 10.19

10.67

13.84

0

5

10

15

20

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

RIB

U K

M


JUMLAH PENINGKATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN

DISTRIBUSI GAS BUMI MELALUI PIPA



tahun sebelumnya (2016) dengan realisasi konstruksi dari Ruas Transmisi dan

Jaringan Distribusi. Sedangkan pada tahun 2018, selain menggunakan metode

sebelumnya, realisasi capaian juga memperhitungkan panjang pipa Jaringan Gas

(Jargas) Rumah Tangga/Pelanggan Kecil. Sumber data capaian IKU ini antara lain

data pemberian Hak Khusus dan Izin Usaha serta laporan pengembangan

pembangunan pipa transmisi dan Distribusi Badan Usaha.

Target Indikator Kinerja ini berbeda dari Rencana Strategis 2015 – 2019. Perbedaan

ini dikarenakan adanya perubahan rencana pembangunan pipa transmisi dan

distribusi oleh Badan Usaha.

Evaluasi Capaian

Dibandingkan dengan target IKU sebesar 11.226 km realisasi panjang pipa di tahun

2018 adalah 13.840,62 km. Jumlah panjang pipa tersebut terdiri atas pipa transmisi

mencapai 5.153,24 km, pipa distribusi sepanjang 5.789,24 km dan pipa Jargas

sepanjang 2.898,13 km.

Pada akhir tahun 2017 jumlah total panjang pipa adalah 10,669.62 km yang tediri

dari 4.930,35 km Ruas Transmisi dan 5.739,27 km Wilayah Jaringan Distribusi. Jika

dilakukan perbandingan untuk per jenis pipa, terdapat kenaikan sebesar 3% dan 2%

masing – masing untuk panjang pipa transmisi dan pipa distribusi. Grafik perubahan

panjang pipa transmisi dan distribusi setiap tahun dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20 Grafik Panjang Pipa Transmisi dan Distribusi per Tahun

7,987.36 9,169.49

10,186.98 10,669.62 10,942.48

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Km

PANJANG PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI PER TAHUN

Panjang Pipa (km)


Penambahan panjang pipa transmisi diperoleh dari realiasi konstruksi Ruas Transmisi

PT Pertamina Gas di tahun 2018 sebesar 222,89 km. Kenaikan panjang pipa distribusi

sebesar 49,97 km berasal dari realisasi konstruksi Wilayah Jaringan Distribusi Dumai

milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN), serta penambahan pada pipa distribusi

eksisting di Jawa Timur dan Jawa Barat milik PGN dan PT Surya Energi Parahita.

Sedangkan, penambahan panjang pipa Jargas diperoleh dari laporan PT Pertamina

Gas dan PGN.

Tabel 12 RIncian Penambahan Panjang Pipa Transmisi Milik Pertagas Tahun 2018 Ruas Transmisi Area Provinsi Panjang (km)

Gresik – Semarang Gresik Jawa Timur 31,11

Grissik – Pusri Palembang Sumatera Selatan 111,37

Duri – Dumai Riau Pekanbaru 64,00

Srimulya – Asrigita Palembang Sumatera Selatan 11,00

Ekstensi Citarik – Tegalgede Bekasi Jawa Barat 0,75

ORF Semare – Porong Grati Sidoarjo Jawa Timur 0,66

Tabel 13 Rincian Penambahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2018 Badan Usaha Wilayah Jaringan Distribusi Provinsi Panjang (km)

PGN Dumai Riau 15,95

Gresik Jawa Timur 11,50

PT Surya Energi Parahita Bekasi Jawa Barat 22,52

Hasil capaian Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana karena BPH Migas secara

rutin melakukan monitoring terhadap proyek konstruksi Ruas Transmisi dan Wilayah

Jaringan Distribusi. Status terakhir proyek pembangunan pipa adalah sebagai

berikut:

1. Ruas Transmisi Gresik – Semarang

Progress pipa tertanam 264,70 km dari 272.65 km (97,09%). Progres EPC + pipa:

98,21%. Kendala yang dihadapi pembebasan lahan dan konstruksi yaitu re-route

jalur Desa Banjarsari (9.100 meter), Perumahan Griya Agung (275 meter), KLH

Tobo Bojonegoro (300 meter), crossing flyover EMCL dan Geolink (410 meter), 8

Crossing PT KAI di Blora dan 2 Crossing KAI di WP 1 (228 meter).


Gambar 21 Perkembangan Proyek Konstruksi Ruas Transmisi Gresik – Semarang

2. Ruas Transmisi Grissik - Pusri

PT Pertagas telah menyelesaikan pembangunan fisik pipa Transmisi gas bumi

Grissik – Pusri dengan dilaksanakannya Gas in pada tanggal 4 Desember 2018.

Realisasi panjang pipa terpasang adalah sepanjang 176 km. Pipa tersebut

dibangun berdasarkan penugasan pemerintah atas permintaan dari PT Pupuk

Sriwijaya Palembang (PSP) untuk mengangkut gas dari Grissik Musi Banyuasin

menuju pabrik PSP di Palembang. Pipa transmisi tersebut juga berpotensi untuk

menyuplai PLN dan pengembangan KEK Tanjung Api-Api.

3. Ruas Transmisi Duri - Dumai

Proyek ini merupakan konsorsium antara PT Pertamina Gas dan PGN. Progress

pipa tertanam adalah 64,35 km dari 67 km (96,04%). Progres EPC + pipa: 97,39%.

Pada tahap I dari Duri menuju LBCV 4 (Konsumen PGN) sejauh 62 km telah

dilakukan commisioning test pada bulan November 2018. Selanjutnya dari LBCV

4 menuju Refinery Unit 2 Dumai ditargetkan selesai pada 31 Januari 2019.

4. Wilayah Jaringan Distribusi DUMAI

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Progress pipa

tertanam adalah 48 km dari 54 km (88,89%) sampai section Lubuk Gaung.

Kendala yang dihadapi adalah Pemasangan pipa ±6,7 Km di Kawasan Industri

Dumai (KID), belum dapat dilaksanakan terkait belum tercapainya kontrak

kerjasama dengan pengelola Kawasan Industri Dumai (PT Wilmar).


Gambar 22 Perkembangan Proyek Konstruksi Ruas Transmisi Duri – Dumai

5. Ruas Transmisi West Natuna Transportation System (WNTS) – Pulau Pemping

Merupakan pipa transmisi penugasan kepada PGN berdasarkan Kepmen ESDM

Nomor 6105 K/12/MEM/2016 tanggal 19 Juli 2016. Saat ini masih dalam tahap

penyusunan Front – End Engineering Design.

SK KA-ANDAL penyusunan AMDAL untuk proyek ini telah diperoleh, kegiatan

asistensi ANDAL – RKL – RPL telah dilakukan pada 9 Oktober 2018. Penyampaian

dokumen perbaikan hasil asistensi ANDAL dan RKL RPL kegiatan WNTS – Pemping

telah disampaikan pada 17 Oktober 2018.

PLN menginformasikan melalui surat no. 0283/EPI.03.02/DITDAN-2/2018 tanggal

16 April 2018 perihal Kelanjutan Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Pipa

Gas Bumi dari Pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping

Provinsi Kepulauan Riau bahwa sejak dimulainya pengaliran gas dari Petrochina

International Jabung Ltd pada pertengahan tahun 2016 yang menambah

ketersediaan gas di Pulau Batam dan kemudian diikuti dengan perlambatan

pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam pada periode yang sama, maka kebutuhan

gas kelistrikan Pulau Batam sampai dengan akhir 2019 diperkirakan telah

tercukupi.


Selain itu, pencapaian Indikator Kinerja didukung oleh faktor – faktor seperti

komitmen Badan Usaha dalam melaksanakan pembangunan jaringan pipa gas dan

kepastian alokasi Gas Bumi adanya perjanjian dengan calon konsumen baru pada

ruas transmisi yang telah dibangun.

Strategi tahun 2019 untuk mendukung Peningkatan Pengembangan Infrastruktur

Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa, antara

lain:

a. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Pemerintah Daerah

Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Anggota DPR dan DPD sebagai tindak

lanjut FGD di Kalimantan Timur pada bulan Desember 2018 dalam rangka

memperoleh dukungan untuk pengembangan jaringan pipa Trans Kalimantan;

b. Meningkatkan koordinasi dengan SKK Migas dan Ditjen Migas khususnya terkait

pasokan untuk Ruas Transmisi Cirebon – Semarang agar pipa bisa segera

terbangun;

c. Secara rutin melakukan koordinasi dengan Badan Usaha dan stakeholder terkait

untuk memastikan rencana pembanguan pipa transmisi dan distribusi tahun

2019 dapat berjalan dengan baik.

6. VOLUME PENGANGKUTAN DAN NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA

Tabel 14 Capaian IKU Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Tahun

2015 2016 2017 2018 Target Renstra (MSCF) 1.792.000.000 1.827.000.000 1.864.000.000 1.901.000.000 Target (MSCF) 1.791.591.994 1.827.423.834 1.863.972.311 1.901.251.757 Realisasi (MCSF) 1.859.760.880 1.829.375.500 1.736.417.570 1.745.578.892* % Capaian thd IKU 103,8% 100,1% 93,2% 91,8%

*) Prognosa karena belum dilakukan Verifikasi Triwulan III dan Final 2018


Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui pipa dihitung berdasarkan hasil

verifikasi BPH Migas atas laporan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi

melalui pipa periode Triwulan I s.d. III tahun 2018 ditambah dengan prognosa dari

rencana volume Pengangkutan dan Niaga Triwulan IV yang disampaikan oleh Badan

Usaha pada awal tahun. Data prognosa digunakan karena verifikasi atas atas kegiatan


usaha Niaga dan Pengangkutan Gas Bumi Triwulan IV serta final tahun 2018 baru

akan dilaksanakan pada akhir Januari 2019.

*) Prognosa karena belum dilakukan Verifikasi Triwulan III dan Final 2018

Gambar 23 Target dan Realisasi Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Data bersumber dari :

a. Hasil Verifikasi Triwulan I s.d. III tahun 2018 dengan total volume sebesar

1.356.196.982 MSCF yang terdiri atas volume Pengangkutan sebesar

1.058.740.055 MSCF dan volume Niaga sebesar 297.456.927 MSCF.

b. Rencana volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui pipa tahun 2018

sebagai dasar pembayaran iuran yaitu sebesar 389.378.910 MSCF untuk periode

Triwulan IV tahun 2018.

Evaluasi Capaian

Dibandingkan dengan target Indikator Kinerja, proyeksi realisasi volume

pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa tahun 2018 hanya tercapai 91,8%.

Kurang optimalnya capaian Indikator Kinerja disebabkan antara lain karena belum

disesuaikannya target Indikator Kinerja dengan rencana kegiatan Badan Usaha tahun

2018 serta berkurangnya jumlah Badan Usaha yang beroperasi. Target Indikator

Kinerja Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi masih mengacu pada target

Rencana Strategis 2015 – 2019 dimana volume selalu diproyeksikan naik. Dalam

kenyataannya, realisasi volume selama lima tahun terakhir cenderung menurun dan

sejak tahun 2017 realisasi volume sudah berada di bawah target Rencana Startegis.

1,792

1,827

1,864

1,901

1,860

1,829

1,736 1,746

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 *

BS

CF


VOLUME PENGANGKUTAN DAN NIAGA GAS BUMI

MELALUI PIPA



Penurunan capaian Indikator Kinerja juga didukung dengan adanya Badan Usaha

khususnya Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang tidak beroperasi kembali,

seperti PT Intermega Sebaku Indonesia, PT Mutiara Energy dan PT Berkah Usaha

Energy.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2018, dari total volume pengaliran gas sebesar

1.356.196.982 MSCF, kegiatan pengangkutan gas bumi berkontribusi sebesar 78%

sedangkan kegiatan niaga gas bumi berkontribusi 22%.

Jika dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2017, prognosa realisasi

volume total tahun 2018 diperkirakan naik sebesar 0,53%. Apabila memperhitungan

volume pengaliran harian, maka, sampai dengan Triwulan III 2018 volume pengaliran

harian gas bumi melalui pipa mencapai 4.967,8 MMSCFD atau 4,42% lebih tinggi

daripada volume pengaliran harian di tahun 2017 sebesar 4.757,3 MMSCFD.

Tabel 15 Perbandingan Volume Pengaliran Gas Bumi Melalui Pipa Tahun 2017 TW I-III tahun 2018 Jenis Pengangkutan Niaga Total Pengangkutan Niaga Total Volume kumulatif (MSCF)

1.385.954.817 350.462.757 1.736.417.574 1.058.740.055 297.456.927 1.356.196.982

Volume Harian (MMSCFD)

3.797,1 960,2 4.757,3 3.878,2 1.089,6 4.967,8

Upaya yang telah dilakukan BPH Migas serta faktor pendukung dan capaian kinerja

tahun 2018 antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan pengawasan antara lain melalui kegiatan verifikasi

volume triwulanan dan uji petik untuk meningkatkan kepatuhan Badan Usaha

Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa. Dari pelaksanaan pengawasan

tersebut diperoleh data dan informasi adanya pengembangan kegiatan usaha

serta penyesuaian izin milik Badan Usaha. Contoh pengembangan kegiatan

usaha terjadi pada PT Indogas Kriya Dwiguna dan PT Igas Utama, yang semula

hanya melakukan kegiatan usaha niaga saja namun sejak 2018 Badan Usaha

tersebut juga melakukan kegiatan usaha pengangkutan pada fasilitas yang

sama. Informasi tersebut menjadi dasar pencatatan volume pengangkutan dan

niaga pada verifikasi volume triwulanan dan final;


b. Melaksanakan update data Badan Usaha pengangkutan dan niaga gas bumi

melalui pipa dengan Ditjen Migas;

c. Melakukan inisiasi Nota Kesepahaman antara BPH Migas dengan Kepolisian RI

terkait pengawasan kegiatan usaha gas bumi melalui pipa. Melalui koordinasi

antara BPH Migas dengan Kepolisian RI diharapkan kepatuhan Badan Usaha akan

meningkat sehingga volume yang tercatat akan semakin lengkap;

d. Terjaganya koordinasi yang baik antara antara BPH Migas, Ditjen Migas dan

Inspektorat Kementerian ESDM sehingga kepatuhan Badan Usaha terus

meningkat.

Kendala yang dihadapi pada pelaksanan Indikator Kinerja di tahun 2018, yaitu:

a. Terdapat Badan Usaha khususnya Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa yang belum melaporkan kegiatan usahanya untuk periode Triwulan III

tahun 2018 seperti, PT Indogas Kriya Dwiguna;

b. Pelaporan masih dilakukan secara triwulanan pada saat kegiatan verifikasi,

sehingga data realisasi Triwulan IV masih menggunakan Prognosa.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan di tahun 2019 untuk mengatasi kendala di

atas, antara lain:

a. Mengintensifkan koordinasi dan pengawasan Badan Usaha bersama Ditjen

Migas dan Inspektorat Kementerian ESDM terkait Izin Usaha dan pelaksanaan

Izin Usaha;

b. Mengembangkan sistem pelaporan online untuk mendorong Badan Usaha

Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa melaporkan kegiatan usahanya

secara rutin setiap bulan.

7. PENERIMAAN NEGARA BPH MIGAS

Tabel 16 Capaian IKU Penerimaan Negara BPH MIgas Tahun

2015 2016 2017 2018 Target Renstra (Miliar Rp) - - - - Target IKU (Miliar Rp) - - - 950 Realisasi (Miliar Rp) 1.248 1.083 1.157 1.351 % Capaian thd IKU - - - 142,2%


Gambar 24 Target dan Realisasi Penerimaan Negara BPH Migas

Metode Perhitungan dan Sumber Data

Sasaran Strategis Meningkatnya Penerimaan Negara BPH Migas dan IKU Penerimaan

Negara BPH Migas merupakan sasaran dan indikator yang baru ditambahkan pada

Perjanjian Kinerja 2018 dan sebelumnya tidak terdapat pada Rencana Strategis BPH

Migas 2015 – 2019. Penerimaan Negara BPH Migas merupakan salah satu sumber

Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pembayaran Iuran oleh

Badan Usaha kepada BPH Migas selaku Badan Pengatur untuk kemudian langsung

disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan Iuran sebagai sejumlah

dana tertentu yang wajib dibayarkan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha yang

melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau

melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau kegiatan

usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi. Dasar

perhitungan besaran Iuran Badan Usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2006, sebagai berikut:

1. Besaran Iuran BBM

Kententuan Persentase Iuran BBM dapat dilihat pada Tabel 17.

-

950

1,248 1,083 1,157 1,351

-

400

800

1,200

1,600

2015 2016 2017 2018

MIL

IAR

R

PTARGET DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA

BPH MIGAS


Iuran BBM = volume BBM per tahun x harga jual eceran BBM x persentase Iuran BBM


Tabel 17 Persentase Iuran BBM

Volume Penjualan BBM Persentase Iuran BBM

s.d. 25.000.000 Kl per tahun 0,3%

lebih dari 25.000.000 Kl s.d

50.000.000 Kl per tahun 0,2%

lebih dari 50.000.000 Kl per tahun 0,1%

2. Besaran Iuran Gas Bumi

dimana:

Ketentuan Persentase Iuran Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa terdapat pada

Tabel 18.

Tabel 18 Persentase Iuran Pengangkutan Gas Bumi

Volume Pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa

Persentase Iuran Pengangkutan

Gas Bumi

s.d. 100.000.000 MSCF per tahun 3%

di atas 100.000.000 MSCF per tahun 2%

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disusun Rencana Iuran Tahunan Badan

Usaha. Pembayaran Iuran oleh Badan Usaha dilaksanakan setiap bulan berdasarkan

besaran Rencana Iuran. Untuk menyelaraskan data realiasi Iuran yang diterima, BPH

Migas juga melakukan verifikasi dan rekonsiliasi Iuran bersama Badan Usaha pada

tiap akhir triwulan. Perhitungan data nilai realisasi PNBP BPH Migas ditarik dari

Iuran Gas Bumi = Iuran Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa + Iuran Niaga Gas Bumi melalui pipa

Iuran Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa =

volume pengangkutan Gas melalui pipa per tahun x tarif Pengangkutan Gas Bumi x persentase Iuran Pengangkutan Gas Bumi

Iuran Niaga Gas Bumi melalui pipa = volume Niaga Gas melalui pipa per tahun x harga Gas Bumi x 0,3%


rekening koran bendahara penerimaan dan aplikasi Sistem Informasi PNBP Online

(Simfoni).

Analisa Capaian

Indikator Kinerja ini memang baru ditambahkan sebagai IKU BPH Migas pada tahun

2018 akan tetapi BPH Migas selalu merencanakan pendapatan Iuran BPH Migas setiap

tahunnya. Berdasarkan Gambar 25 diketahui bahwa realisasi penerimaan PNBP BPH

Migas selalu berada di atas rencana. Realisasi penerimaan iuran BPH Migas sampai

dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.351,2 Miliar atau 142,2% dari target

penerimaan iuran BPH Migas tahun 2018. Secara keseluruhan, realisai iuran BPH

Migas terus mengalami kenaikan sejak tahun 2016. Pada tahun 2018, realisasi iuran

tersebut naik 16,76% dari tahun sebelumnya. Rata – rata realisasi PNBP BPH Migas

sejak 2015 s.d. 2018 adalah Rp1.209,75 miliar.

Jika dikelompokan berdasarkan jenis Iuran, diketahui bahwa penerimaan iuran dari

Badan Usaha Gas Bumi sebesar 278,7 M atau 102,58% dari target sedangkan

penerimaan iuran dari Badan Usaha BBM sebesar 1.072,4 M atau 158,13% dari target.

Gambar 25 Rencana dan Realisasi Penerimaan Iuran Badan Usaha (PNBP) th 2013 – 2018

Seperti yang disebutkan sebelumnya, realiasi penerimaan Iuran tahun 2018 naik

16,76% dari tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya

penerimaan iuran dari Badan Usaha BBM dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 19% dimana

iuran Badan Usaha BBM berkontribusi hampir 80% dari seluruh iuran yang diterima.

Sementara itu, penerimaan iuran dari Badan Usaha Gas Bumi dari tahun 2017 ke 2018


mengalami penurunan sebesar 6%. Trend realisasi penerimaan Iuran BBM dan Gas

Bumi dapat dilihat pada Gambar 26.

Gambar 26 Realisasi Penerimaan Iuran PNBP Badan Usaha Per Bidang BBM dan Gas

Bumi th 2016 – 2018

Dari verifikasi dan rekonsiliasi Iuran triwulanan dan final tahunan, dapat dianalisa

faktor penyebab kenaikan Iuran BBM dan menurunnya Iuran Gas Bumi. Secara garis

besar, kenaikan realiasi penerimaan Iuran BBM disebabkan oleh:

a. Kenaikan Iuran PT. Pertamina (Persero)

Iuran Badan Usaha BBM menyumbang lebih dari 79% pada tahun 2018 dari

keseluruhan Iuran Badan Usaha dimana PT. Pertamina (Persero) menyumbang

lebih dari 61% dari komposisi Iuran Badan Usaha BBM. Oleh karena itu,

kenaikan ataupun penurunan pada realiasi pembayaran Iuran oleh PT

Pertamina (persero) akan memberi dampak yang sangat signifikan pada

jumlah Iuran BBM serta PNBP yang disetorkan BPH Migas secara keseluruhan.

Tahun 2018, terdapat kenaikan volume penjualan PT. Pertamina (Persero)

Tbk sebesar 2% dengan kenaikan nilai penjualan sebesar 18% sehingga cukup

mendongkrak jumlah Iuran yang dibayarkan ke BPH Migas.

b. Kenaikan Harga beberapa jenis BBM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 bahwa jenis BBM

yang dikenakan Iuran meliputi, avgas (aviation gasoline), avtur (aviation

turbine), bensin (motor gasoline), minyak solar (automotive diesel oil),

minyak tanah (kerosene), minyak diesel (diesel oil) dan minyak bakar (fuel

oil). Pada tahun 2018, terdapat kenaikan harga lebih dari 20% untuk jenis BBM


minyak tanah, avtur, biosolar, solar, dan Marine Fuel Oil (MFO) sehingga

terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada Iuran yang dibayarkan BPH Migas.

c. Kenaikan Volume penjualan beberapa Badan Usaha

d. Kenaikan Jumlah Badan Usaha yang melakukan pembayaran Iuran

Pada tahun 2017 jumlah Badan Usaha bidang BBM yang melakukan

pembayaran Iuran ke BPH Migas sebanyak 124 perusahaan. Jumlah tersebut

naik 12% menjadi 139 Badan Usaha di tahun 2018. Hal ini juga menjadi salah

satu faktor pendukung kenaikan penerimaan PNBP BPH Migas.

Sementara itu, Penurunan realiasi Iuran Badan Usaha Gas Bumi disebabkan oleh:

a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengusahaan Gas Bumi

pada Kegiatan Usaha Hilir Migas. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan satu

distributor dan satu trader gas bumi pada satu area. Pemerintah juga

mengalokasikan gas bumi kepada distributor gas dan mengatur harga pada

area distribusi. Sebagai dampak dari Permen tersebut, terdapat beberapa

Badan Usaha Gas Bumi yang tidak dapat melanjutkan usahanya karena tidak

mendapat alokasi dari pemerintah, diantaranya PT Gresik Migas, PT Sinergi

Patriot Bekasi, PT Pasundan Resources, dan PT Sarana Cepu Energi

b. Penurunan volume pengangkutan dan/atau penjualan Badan Usaha Gas Bumi.

Penurunan volume Badan Usaha yang signifikan dan berpengaruh terhadap

penerimaan PNBP BPH Migas, antara lain:

i. PT. Kalimantan Jawa Gas

Penurunan volume pengangkutan gas terjadi karena adanya penurunan

produksi dari lapangan gas Kepodang. Hal ini menyebabkan penurunan

Iuran sebesar Rp5,6 Miliar pada Triwulan I s.d III 2018;

ii. PT. Mitra Energi Buana (MEB)

Dihentikannya pengaliran gas dari MEB ke konsumen PT Tanjung Enim

Lestari (TEL) menyebabkan iuran MEB turun Rp290 juta pada TW I s.d

III 2018 atau 38%.


c. Penyesuaian tarif Ruas Transmisi Arun – Belawan

BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2017

tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi Arun (Aceh) ke

Belawan (Sumatera Utara) untul PT Pertamina Gas yang mencabut initial

tariff sebesar USD2,53/MSCF dan menyesuaikan tarif menjadi USD1,546/MSCF

yang berlaku sejak 30 Agustus 2017. Penerapan tarif ini mengakibatkan

penurunan iuran sebesar Rp4 Miliar di tahun 2018.

d. Penyesuaian tarif untuk mengakomodir Permen ESDM Nomor 40 tahun 2016

tentang Harga Gas untuk Industri Tertentu yang juga mengatur besaran tarif

untuk industri tertentu yaitu PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol

Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Krakatau Steel,

PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwijaya dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Selain hal tersebut, tantangan yang dihadapi dalam pemungutan Iuran dari Badan

Usaha, diantaranya:

a. Tidak semua Badan Usaha ditetapkan perkiraan besaran iuran pada tahun

2018 karena Badan Usaha tersebut tidak menyampaikan Rencana

Penjualan. Berdasarkan data, masih terdapat 9% Badan Usaha yang tidak

diketahui nilai iurannya dikarenakan tidak pernah melaporkan kegiatannya

ke BPH Migas, tidak pernah menghadiri kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi

iuran, dan tidak pernah membayar iuran BPH Migas;

b. Belum Optimalnya tingkat Kepatuhan Badan Usaha yang tercermin dari

tingkat kepatuhan pembayaran Iuran yang baru mencapai angka 80%.

Disamping itu, tingkat kehadiran Badan Usaha pada Verifikasi dan

Rekonsiliasi Iuran baru sebesar 78% atau sebanyak 54 dari 240 Badan Usaha

tidak menghadiri pada acara tersebut.

c. Badan Usaha belum merasakan manfaat langsung pembayaran Iuran oleh

Badan Usaha sehingga kesadaran Badan Usaha untuk membayar dan

mematuhi ketentuan terkait pelaporan dan verifikasi masih kurang.

d. Verifikasi dan Rekonsiliasi belum menggunakan teknologi informasi

sehingga Badan Usaha merasa belum ada jaminan yang memadai atas

kerahasiaan data seperti harga jual dan nama konsumen;


Gambar 27 Jumlah Badan Usaha BBM yang Wajib Membayar Iuran

Gambar 28 Jumlah Badan Usaha Gas Bumi Pembayar Iuran

Upaya – upaya yang telah dilakukan BPH Migas dalam rangka meningkatkan

kepatuhan Badan Usaha dalam membayar Iuran, seperti:

a. Melakukan Evaluasi Kegiatan Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran untuk

mengevaluasi tingkat kehadiran Badan usaha, membahas permasalahan

temuan terkait kegiatan Usaha Badan Usaha, dan melakukan koordinasi untuk

menentukan tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut.

b. Melakukan Sinkronisasi Data Badan Usaha sebagai tindak lanjut dari kegiatan

korsup KPK yang dimulai tahun 2016 sebagai sarana untuk mensinkronkan data

Badan Usaha antara BPH Migas dan Dirjen Migas dan juga membahas


permasalahan terkait Badan Usaha dengan didampingi oleh Biro Hukum KESDM

dan Inspektorat Jenderal KESDM.

Gambar 29 Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Iuran dan Kepatuhan Kehadiran

Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran dari tahun 2016 – 2018

c. Melakukan Coaching Clinic sebagai tindak lanjut BPH Migas terhadap Badan

Usaha yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur

dalam PP No. 1 Tahun 2006 terutama terkait pembayaran iuran dan kehadiran

Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran.

d. Melakukan Tim Terpadu sebagai tindak lanjut Coaching Clinic untuk Badan

Usaha yang tidak pernah menghadiri Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran ataupun

melaporkan kegiatan usahanya ke BPH Migas. Tim Terpadu ini

mengikutsertakan perwakilan dari Inspektorat Jenderal, Ditjen Migas dan BPH

Migas.

e. Penyusunan Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman

Teknis Verifikasi Volume dan Rekonsiliasi Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan

Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan

Gas Bumi Melalui Pipa sebagai pedoman standar dalam pelaksanaan Verifikasi

Volume dan Rekonsiliasi Iuran.


Selanjutnya, strategi BPH Migas dalam rangka meningkatkan PNPB BPH Migas dari

Iuran di tahun 2019, sebagai berikut:

a. 1 selambat – lambatnya 1 bulan setelah periode triwulan berakhir dan evaluasi

Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran agar permasalahan yang ditemukan di

lapangan dapat ditindaklanjuti;

b. Menerbitkan Surat Tagihan pertama, kedua dan ketiga secara teratur

terhadap Badan Usaha yang tidak patuh melakukan pembayaran Iuran;

c. Melakukan kembali upaya peningkatan Iuran yang telah dilakukan pada tahun

2018 yaitu Evaluasi vervol, Sinkronisasi data dengan Ditjen Migas, Coaching

Clinic dan kegiatan Tim Terpadu;

d. Melakukan Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran On the Spot terhadap Badan Usaha

yang belum pernah hadir dalam Kegiatan Verifikasi dan Rekonsiliasi Iuran.

8. INDEKS KEPUASAN PELAYANAN BPH MIGAS KEPADA BADAN USAHA PEMBAYAR IURAN DALAM RANGKA PENERIMAAN NEGARA

Tabel 19 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran

Tahun 2015 2016 2017 2018

Target Renstra (Nilai Mutu) Puas Puas Puas Sangat Puas Target IKU (Nilai Mutu) Puas Puas Puas 81 (A) Realisasi (Nilai Mutu) Puas Puas Puas 81 (A) % Capaian thd IKU 100% 100% 100% 100%


Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, BPH Migas telah melakukan survei

kepada para stakeholders pada triwulan ke 4 tahun 2018. Survei ini juga bertujuan

untuk mengukur Indikator Kinerja yang terakhir yaitu, Indeks Kepuasan Pelayanan

BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran dalam Rangka Penerimaan Negara.

Survei dilaksanakan melalui penyebaran kuisioner kepada para pemangku

kepentingan, yaitu Badan Usaha, Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Media

Massa dan Asosiasi serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kuisioner dapat

berbentuk formulir hardcopy maupun formulir yang dapat diisi secara online melalui

Google Form. Sampai dengan 1 Desember jumlah kuisioner yang disebarkan dan diisi

oleh responden sebanyak 182 buah dengan mayoritas populasi responden berasal

dari Badan Usaha. Rincian sebaran responden dapat dilihat pada Gambar 30.


Kuisioner terdiri atas 11 pertanyaan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan serta

dan 1 saran, sesuai dengan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang diatur pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran menggunakan skala 1 – 4, dimana 1

berarti tidak penting/tidak puas dan 4 berarti sangat penting/sangat puas.

Gambar 30 Sebaran Responden Survei Kepuasan Pelayanan Publik BPH Migas

Analisa Capaian

Berdasarkan rekapitulasi kuisioner yang diterima, diketahui bahwa mayoritas

responden merasa puas dengan pelayanan publik BPH Migas. Dari 11 pertanyaan

kepada 182 responden diperoleh hasil 539 pilihan dengan jawaban sangat puas

(26,92%), 961 pilihan dengan jawaban puas (48%), 452 pilihan dengan penilaian

cukup puas (22,58%) dan hanya 50 pilihan diisi dengan respon tidak puas (2,5%).

Rincian jawaban responden dapat dilihat pada Gambar 31 s.d. Gambar 41.


Gambar 31 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Terkait

dengan Jenis Pelayanan kepada Badan Usaha/Stakeholder

Gambar 32 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kemudahan dalam Menghubungi Komite dan

Pengawai BPH Migas terkait dengan Pelayanan Kepada Badan Usaha/Stakeholder

Kesesuaian persyaratan pelayanan terkait dengan jenispelayanan kepada Badan Usaha/ Stakeholder

84 responden (46,1%) Sangat Penting

73 responden (40,1%) Penting

24 responden (13,1%) Cukup Penting

63 responden (34,6%) Sangat Puas

90 responden (49,4%) Puas

26 responden (14,2%) Cukup Puas

3 responden ( 1,6%) Tidak Puas

Kemudahan dalam menghubungi komite dan pegawai BPH Migas terkait dengan pelayanan kepada Badan Usaha/

Stakeholder



22 responden (12%) Cukup Penting




9 responden ( 4,9%) Tidak Puas


Gambar 33 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kecepatan dan Kemudahan Mendapatkan

Informasi terkait Peraturan Perundang – Undangan Hilir Migas

Gambar 34 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kecepatan dan Ketepatan dalam

Menindaklanjuti Sesuatu yang Telah Disepakati dengan Badan Usaha/Stakeholder

Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi terkaitperaturan perundang-undangan hilir minyak dan gas




2 responden (1%) Tidak Penting


91 responden (50%) Puas


6 responden (3,2%) Tidak Puas

Kecepatan dan Ketepatan dalam menindaklanjuti sesuatu yang telah disepakati dengan Badan Usaha/ Stakeholder

82 responden (45%) Sangat Penting



1 responden (0,5%) Tidak Penting



42 responden (23%) Cukup Puas



Gambar 35 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kesesuaian Standar Pelayanan dengan Hasil

Layanan yang Diberikan kepada Badan Usaha/Stakeholder

Gambar 36 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Profesionalisme Komite dan Pegawai BPH

Migas dalam Memberikan Pelayanan kepada Badan Usaha/Stakeholder

Kesesuaian standar pelayanan dengan hasil layanan yang diberikan kepada Badan Usaha/ Stakeholder





51 responden (28%) Sangat Puas




Profesionalisme komite dan pegawai BPH Migas dalammemberikan pelayanan kepada Badan Usaha/ Stakeholder










Gambar 37 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kompetensi/Kemampuan Komite dan Pegawai

dalam Memberikan Pelayanan

Gambar 38 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Kemampuan Memberikan Solusi Permasaahan

yang DIhadapi Badan Usaha/Stakeholder

Kompetensi/kemampuan komite dan pegawai dalam memberikanpelayanan









Kemampuan memberikan solusi permasalahan yang dihadapiBadan Usaha/Stakeholder










Gambar 39 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Keramahan dan Sopan Santun Komite dan Pegawai BPH MIgas dalam Memberikan Pelayanan kepada Badan Usaha/Stakeholder

Gambar 40 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan,

Saran dan Masukan dari Pengguna Layanan

Keramahan dan sopan santun komite dan pegawai BPH Migasdalam memberikan pelayanan kepada Badan Usaha/ Stakeholder








2 responden (1%) Tidak Puas

Penanganan dan tindak lanjut pengaduan, saran dan masukandari pengguna layanan


71 responden (39%) Penting








Gambar 41 Grafik Rekapitulasi Kuisioner: Sarana dan Prasarana dalam Mendukung

Pelayanan kepada Badan Usaha/Stakeholder

Jika dilakukan konversi skala kualitatif ke skala kuantitatif, diketahui bahwa pelayanan publik BPH Migas dengan mayoritas penilaian ‘Puas’ setara dengan nilai angka 81 – 90 atau nilai huruf A

Tabel 20 Konversi Skala Kualitatif ke Kuantitatif Skala Kualitatif Skala Angka Skala Huruf

Sangat Puas 91 - 100 A+ Puas 81 - 90 A

Cukup Puas 71 - 80 B+ Tidak Puas 60 - 70 B

Dalam rangka menyusun prioritas strategi perbaikan pelayanan publik, BPH Migas

melakukan analisa korelasi tingkat kepentingan dan kepuasan kinerja (Importance

Performance Analysis) terhadap 11 poin penilaian dalam kuisioner. Dari hasil analisa

tersebut diketahui poin mana yang dianggap penting dengan kinerja yang dinilai baik

oleh responden, maupun poin penting dengan kinerja yang belum memuaskan dan

seharusnya menjadi prioritas perbaikan. Rincian prioritas perbaikan adalah sebagai

berikut:

a. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Tinggi

Menurut responden, terdapat 2 aspek yang dinilai sangat penting dan telah

memiliki kinerja memuaskan yaitu:

P 6 : Profesionalisme komite dan pegawai BPH Migas dalam memberikan

pelayanan kepada Badan Usaha/ Stakeholder

Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepadaBadan Usaha/ Stakeholder










P 9 : Keramahan dan sopan santun komite dan pegawai BPH Migas dalam

memberikan pelayanan kepada Badan Usaha/ Stakeholder

Terhadap kedua poin di atas, BPH harus mempertahankan kinerja yang

dicapai selama ini.

Gambar 42 Korelasi Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Badan Usaha

b. Tingkat Kepentingan Rendah dan Kepuasan Tinggi

Beberapa responden menilai BPH Migas telah memberikan kinerja yang sangat

baik pada beberapa aspek kinerja dengan urgensi yang rendah, seperti:

P 1 : Kesesuaian persyaratan pelayanan terkait dengan jenis pelayanan

kepada Badan Usaha/ Stakeholder

P 2 :Kemudahan dalam menghubungi komite dan pegawai BPH Migas terkait

dengan pelayanan kepada Badan Usaha/ Stakeholder

P 5 : Kesesuaian standar pelayanan dengan hasil layanan yang diberikan

kepada Badan Usaha/ Stakeholder

Terhadap ketiga indikator tersebut, BPH Migas dapat sedikit mengurangi

intensitas pengerjaannya dan mengarahkannya kepada poin lain yang lebih

strategis.

Tingk

at Ke

pent

ingan

Tingkat Kepuasan


c. Tingkat Kepentingan Tinggi dengan Kepuasan Rendah

Pada penilaian ini, para responden menilai fungsi BPH Migas sebagai dispute

resolution body adalah hal yang sangat penting namun kinerja yang diberikan

masih belum optimal. Oleh sebab itu, poin – poin di bawah ini agar menjadi

prioritas utama perbaikan kinerja BPH Migas:

P 8 : Kemampuan memberikan solusi permasalahan yang dihadapi Badan

Usaha/Stakeholder

P 10 : Penanganan dan tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan dari

pengguna layanan

d. Tingkat Kepentingan dan Kepuasan Rendah

Poin – poin yang berada pada kuadran ini, antara lain:

P 10 : Penanganan dan tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan dari

pengguna layanan

P 11 : Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada Badan

Usaha/ Stakeholder

Terhadap poin – poin tersebut responden menilai BPH Migas masih dapat

melakukan perbaikan namun hal tersebut belum menjadi urgensi dalam waktu

dekat.

Berdasarkan analisa tersebut, rencana aksi tindak lanjut yang diusulkan antara lain:

a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan pengadaan pengaduan

dan pelaporan masyarakat;

b. Meningkatkan kemampuan memberikan solusi kepada Badan Usaha yang

menghadapi permasalahan dengan mengadakan mediasi dan coaching clinic;

c. Meningkatkan keterbukaan informasi terkait SK dan Peraturan BPH Migas

dengan publikasi di website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

BPH Migas;

d. Memaksimalkan penggunaan website BPH Migas dengan mencantumkan daftar

Badan Usaha pemegang Izin Usaha dan menampilkan daftar Badan Usaha yang

patuh membayar Iuran;

e. Penggunaan teknologi informasi untuk laporan bulanan Badan Usaha yang

dilaporkan secara online guna efisiensi waktu;


f. Melakukan komunikasi antar pegawai secara intensif guna sinkronisasi data

Iuran Badan Usaha.

AKUNTABILITAS KEUANGAN BPH MIGAS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Badan

Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau

melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau kegiatan

usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi wajib

membayarkan Iuran kepada BPH Migas. Iuran yang sudah disetorkan ke Kas Negara

tersebut dapat dipergunakan oleh BPH Migas dengan melalui mekanisme APBN.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 196/KMK.02/2015, Persentase Izin

Penggunaan dari Penerimaan Iuran untuk operasional BPH Migas tahun 2018 adalah

sebesar 24,97%.

Anggaran BPH Migas sesuai DIPA Petikan T.A. 2018 Nomor SP.DIPA-

020.14.1.986860/2018 Tanggal 5 Desember 2017 adalah sebesar Rp183,35 Miliar

dimana terdapat blokir anggaran sebesar Rp24,04 Miliar sehingga anggaran efektif

menjadi Rp159,31 Miliar. Namun telah dilakukan revisi pembukaan blokir sebanyak

4 kali pada revisi I, III, VII dan IX sehingga tidak terdapat lagi anggaran blokir dan

anggaran final BPH Migas yang dapat digunakan di tahun 2018 menjadi Rp183,35

Miliar. Dari anggaran tersebut, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

sebesar Rp169,47 Miliar atau mencapai 92,43%.

Tabel 21 Resume Revisi Anggaran BPH Migas Tahun 2018

No Revisi

Tanggal Revisi

Pagu Total (Ribu Rp)

Pagu yang bisa

dimanfaatkan (Ribu Rp)

Blokir (Ribu Rp) Keterangan

DIPA AWAL 5-Dec-17 183,355,740 159,310,435 24,045,305 -

I 1-Mar-18 183,355,740 170,185,675 13,170,065

Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka buka blokir anggaran di sub bagian humas dan pembayaran tunggakan TA. 2018 sebesar Rp10.875.240.000,-


No Revisi

Tanggal Revisi


Pagu yang bisa



II 13-Mar-18 183,355,740 170,185,675 13,170,065 Revisi KPA

III 5-Apr-18 183,355,740 170,533,731 12,822,009

Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka buka blokir anggaran untuk lanjutan pekerjaan di sub bagian perbendaharaan dan penerimaan iuran sebesar Rp348.056.000,-

IV 23-Apr-18 183,355,740 170,533,731 12,822,009 Revisi KPA dan Revisi Kanwil untuk Halaman III DIPA

V 5-Jun-18 183,355,740 170,533,731 12,822,009 Revisi KPA

VI 9-Jul-18 183,355,740 170,533,731 12,822,009 Revisi KPA dan Revisi Kanwil untuk Halaman III DIPA

VII 16-Aug-18 183,355,740 175,521,187 7,834,553

Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran untuk buka blokir penghematan honor output dan leased line yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi di humas sebesar Rp4.987.456,-

VIII 17-Sep-18 183,355,740 175,521,187 7,834,553 Revisi KPA

IX 5-Nov-18 183,355,740 183,355,740 0

Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran untuk buka blokir anggaran MOR yang digunakan untuk 2 kegiatan baru di Direktorat BBM dan Direktorat Gas Bumi sebesar Rp7.834.553.000,-

X 15-Nov-18 183,355,740 183,355,740 0 Revisi KPA dan Revisi Kanwil untuk Halaman III DIPA


No Revisi

Tanggal Revisi


Pagu yang bisa



XI 13-Dec-18 183,355,740 183,355,740 0 Revisi KPA

Dalam kurun waktu 2016 – 2018, persentase serapan anggaran BPH Migas tahun 2018

merupakan yang tertinggi dengan rata – rata persentase serapan per tahun sebesar

81,66%. Secara nominal, serapan ini juga merupakan yang tertinggi dalam delapan

tahun terakhir. Berdasarkan capaian tersebut, BPH Migas mendapatkan nilai

Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 93,75% dari Kementerian Keuangan.

Nilai ini jauh melampaui capaian IKPA tahun 2017 yaitu 68,28% atau naik 37% yang

berarti BPH Migas semakin akurat dalam merencakan anggaran dan efektif

membelanjakan anggaran tersebut.

Gambar 43 Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran BPH Migas Tahun 2018

Gambar 44 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja BPH Migas Tahun 2016 - 2018

35.34 32.47 39.35 35.39 48.91 38.6

86.7662.91

157.34

111.95130.32

126.43

1.61

0.12

10.2

8.56

4.134.45

123.71

95.5

206.89

155.9

183.36169.48

0

50

100

150

200

250

Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi

2016 2017 2018

Mili

ar R

upia

h

Pagu dan Realisasi Belanja BPH Migas Tahun 2016 - 2018

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total

(77,2%)

(75,3%)(92,4%)


Ditinjau dari nominal pembelanjaannya, Belanja Barang masih mendominasi serapan

anggaran BPH Migas dengan persentase realisasi 97%. Belanja Pegawai merupakan

belanja dengan persentase serapan terkecil, sebesar 79% dari pagu. Sedangkan

Belanja Modal menjadi belanja dengan persentase serapan terbesar, yaitu 108% dari

pagu. Trend pembelanjaan bulanan BPH Migas tahun 2018 juga masih sama dengan

tahun 2017, hanya terdapat peningkatan signifikan pada bulan Mei dikarenakan

adanya kebijakan pemberian THR yang memasukkan besaran tunjangan.

Gambar 45 S-Curve Penyerapan Anggaran BPH Migas Tahun 2018

Faktor pendukung realisasi penyerapan anggaran di tahun 2018 antara lain melalui

pemanfaaatan dana blokir dengan cara menginisiasi kegiatan MOU dengan Kepolisian

RI, melaksanakan Sosialisasi Bersama Terkait Kegiatan Pengaturan dan Pengawasan

Kegiatan Hilir Migas serta Kegiatan Peresmian BBM Satu Harga di seluruh wilayah

NKRI. Selain itu, mulai tahun 2018 manajemen BPH Migas secara rutin melakukan

monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan kinerja mingguan sehingga

optimalisasi pelaksanaan kegiatan sebagai wujud penyerapan anggaran dan capaian

kinerja di BPH Migas dapat termonitor dengan baik.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang ditemui dalam penyerapan

anggaran di tahun 2018 yaitu besarnya dana blokir di awal tahun yang mencapai nilai

Rp24,05 miliar dan perlu segera dialihkan pemanfaatannya untuk kegiatan lain.

Anggaran yang diblokir berasal dari kegiatan Pengaturan, Penetapan dan

Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp5,2 miliar,


kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebesar Rp2 miliar, serta kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas sebesar Rp16,8

miliar.

Strategi BPH Migas di tahun 2019 untuk mejaga kinerja penyerapan anggaran yaitu,

menetapkan target dan rencana kegiatan bulanan di awal ahun sebesar 100% dan

melanjutkan monitoring dan evaluasi mingguan terkait penyerapan anggaran dan

pelaksanaan kinerja.

1. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Perhitungan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan Efektivitas dilakukan dengan menghitung aspek manfaat atau Capaian

Hasil (CH) atas seluruh capaian Indikator Kinerja. Formula dan perhitungan Capaian

Hasil sebagai berikut:

dimana:

RKU : Realiasi Indikator Kinerja Utama

TKU : Target Indikator Kinerja Utama

Analisa Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 22 Nilai Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Nilai Keterangan

>100% Sangat Efektif

81%-100% Efektif

!"#"$"%'"($)*"ℎ,%2018 =2 99%100%+2122+

5,5%6% +13.840,6211.226 +1.745,581.901,21+

1.351950 +8181= ×100%

7

= #$%,'%


Nilai Keterangan

61%-80% Cukup Efektif

dibawah 60% Tidak Efektif

Dari hasil perhitungan, Efektifitas BPH Migas di tahun 2018 sebesar 106,2%.

Berdasarkan tabel nilai efektivitas, BPH Migas dikategorikan Sangat Efektif yang

menandakan bahwa BPH Migas mampu mengalokasikan segala sumber daya yang

dimilikinya untuk mencapai sasaran yang dituju. Kondisi ini dapat dilihat dari

persentase capaian Indikator Kinerja yang seluruhnya berada di atas 91%. Indikator

Kinerja dengan persentase realisasi capaian sesuai hingga di atas target (³100%),

yaitu: Persentase Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu, Jumlah Peningkatan

Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi

Gas Bumi Melalui Pipa, Penerimaan Negara BPH Migas dan Indeks Kepuasan

Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran. Sedangkan, ndikator

Kinerja dengan persentase capaian IKU sedikit dibawah target (90% £ % capaian IKU

£ 100%), yaitu: Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional, Persentase

Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi dan Volume Pengangkutan dan Niaga

Gas Bumi Melalui Pipa.

Terkait capaian Indikator Kinerja Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional,

BPH Migas telah mengupayakan tercapainya IKU tersebut melalui koordinasi dengan

Badan Usaha, Ditjen Migas dan Dewan Energi Nasional. Namun, capaian kinerja ini

sangat bergantung pada pertimbangan aspek teknis dan ekonomis dari Badan Usaha

dalam menentukan cadangan BBM miliknya.

Sementara itu, melambatnya pertumbuhan konsumsi Jenis BBM umum yang hanya

mencapai 2,3% di tahun 2018 menjadi faktor utama penyebab Indikator Kinerja

Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi hanya tercapai 5,5% dari

target 6%. Walau demikian, BPH Migas tetap berupaya memastikan tercapaianya IKU

dengan melaksanakan verifikasi dan pengawasan lapangan kegiatan pendistribusian

Jenis BBM Umum (JBU) kepada Badan Usaha seoptimal mungkin yang tercermin dari

persentase serapan anggaran sebesar 97,7%. BPH Migas juga secara aktif melakukan

pengawasan terhadap pendistribusian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan demi


memastikan ketersediaannya di seluruh wilayah NKRI serta realisasinya yang tidak

melebihi kuota.

Untuk memanfaatkan anggaran yang terblokir, pada November 2018 BPH Migas

mengajukan usulan buka blokir anggaran Kantor Perwakilan (MOR) untuk dialihkan

pada kegiatan lain. Salah satu pemanfaatan buka blokir tersebut ada pada

penambahan anggaran sebesar Rp3,3 miliar pada kegiatan Pengawasan Pengusahaan

Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa. Penambahan anggaran ini difokuskan

untuk melaksanakan sosialisasi MoU antara BPH Migas dan Kepolisian Republik

Indonesia terkait Penanganan Kegiatan Usaha Niaga Dan Pengangkutan Gas Bumi

Melalui Pipa. Melalui kegiatan tersebut, Kepolisian RI diharapkan dapat membantu

pengawasan kegiatan usaha Niaga dan Pengangkutan Gas Bumi sehingga terjadi

peningkatan kepatuhan Badan Usaha yang tercermin dari semakin akuratnya data

volume yang didapat. Hal ini merupakan salah satu upaya BPH Migas untuk mencapai

Indikator Kinerja Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.

Pada tahun 2018, BPH Migas mengalami penambahan IKU sebanyak 1 buah dari tahun

2017 yang memiliki 6 IKU. Namun demikian, BPH Migas tetap mampu menjaga

efektivitas bahkan meningkatkan nilai Capaian Hasil dari tahun sebelumnya.

Perbandingan nilai Capaian Hasil Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 23.

2. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, perhitungan efisiensi dilakukan dengan menghitung Efisiensi dan Nilai

Efisiensi dengan formula sebagai berikut:


Tabel 23 Nilai Capaian Hasil BPH Migas Tahun 2017 - 2018

Indikator Kinerja Utama Satuan 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi

Persentase Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu yang Ditugaskan kepada Badan Usaha

% 100 93 100 99

Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing - Masing Badan Usaha melalui Jumlah Peningkatan Tangki dan Jumlah Pengangkutan yang dapat Dimanfaatkan Bersama

hari 21 22 22 21

Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi dalam rangka Menuju Pasar Terbuka yang Diatur

% 4 6.30 6 5.50

Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

km 12.597 10.669,62 11.226 13.840,62

Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

MSCF 1.863.972.311 1.736.417.570 1.901.251.757 1.745.578.892

Penerimaan Negara BPH Migas Miliar Rp. - - 950 1.351 Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran dalam rangka Penerimaan Negara

Indeks Puas Puas 81 81

Capaian Hasil 105,59% 106,20%


dimana:

RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran

RKV : Realisasi Volume Keluaran

PAK : Pagu Anggaran per Keluaran

TKV : Target Volume Keluaran

Hasil perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada

Tabel 25 dan 26.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 24 Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai Keterangan

>100% Sangat Efisien

81%-100% Efisien

61%-80% Cukup Efisien

dibawah 60% Tidak Efisien

Berdasarkan perhitungan, Nilai Efisiensi BPH Migas tahun 2018 sebesar 68,7% atau

masuk dalam kategori Cukup Efisien. Nilai Efisiensi tersebut terjadi karena realisasi

penyerapan anggaran BPH Migas tahun 2018 cukup tinggi yaitu 92,43%. Pada tahun

2017, Nilai Efisiensi BPH Migas masuk dalam kategori Efisien dengan nilai 88,5% atau

20% lebih tinggi dari capaian tahun 2018. Nilai ini sejalan dengan realisasi

penyerapan anggaran di tahun 2017 yaitu 75,35% atau 17% lebih rendah dari realisasi

tahun 2018.

Nilai efisiensi ini akan cenderung meningkat jika capaian realisasi Indikator Kinerja

diperoleh pada penyerapan anggaran lebih rendah dari 92,43%. Mengingat BPH Migas

juga harus mengejar nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dimana akurasi

perencanaan anggaran dilihat dari besarnya realisasi penyerapan anggaran, maka

Nilai Efisiensi ini merupakan capaian optimal untuk menyeimbangkan berbagai

target indikator penilaian.


Tabel 25 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2017

Indikator Kinerja Target IKU Realisasi IKU Pagu Anggaran

(Miliar Rp)

Realisasi Anggaran

(Miliar Rp)

Efisiensi

Persentase Pengendalian Kuota

Volume Jenis BBM Tertentu yang


100% 93% 15.706.154.000 13.294.922.813 8,98%

Jumlah hari Ketahanan Cadangan BBM

Nasional dari Masing – Masing Badan

Usaha melalui Jumlah Peningkatan

Tangki dan Jumlah Pengangkutan

yang dapat Dimanfaatkan Bersama

21 hari 22 hari 859.703.000 780.968.484 13,29%

Persentase Peningkatan Volume

Konsumsi BBM Non Subsidi dalam

rangka Menuju Pasar Terbuka yang

Diatur

4% 6.3% 1.938.903.000 1.822.881.745 40,31%



(Miliar Rp)

Realisasi Anggaran

(Miliar Rp)

Efisiensi

Jumlah Peningkatan Pengembangan

Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau

Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi

Melalui Pipa

12.597 km 10.669,62 1,354,004,000 1,266,329,007 -10,42%

Volume Pengangkutan dan Niaga Gas

Bumi Melalui Pipa

1.863.972.311

MSCF

1.736.417.570

MSCF

2.633.484.000 2.512.699.569 -2,42%

Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas

kepada Badan Usaha Pembayar Iuran


Puas Puas 908.767.000 522.042.023 42,55%

Efisiesi Tahun 2017 15,38%

Nilai Efisiensi Tahun 2017 88,5%


Tabel 26 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018


(Miliar Rp)

Realisasi Anggaran

(Miliar Rp)

Efisiensi

Persentase Pengendalian Kuota

Volume Jenis BBM Tertentu yang


100% 99,2% 4.949.037.000 4.713.835.616 3,79%


Nasional dari Masing – Masing Badan

Usaha melalui Jumlah Peningkatan

Tangki dan Jumlah Pengangkutan

yang dapat Dimanfaatkan Bersama

22 hari 21 hari 1.451.227.000 1.354.890.945 2,19%

Persentase Peningkatan Volume

Konsumsi BBM Non Subsidi dalam

rangka Menuju Pasar Terbuka yang

Diatur

6% 5,5% 2.433.110.000 2.376.688.909 -6,56%



(Miliar Rp)

Realisasi Anggaran

(Miliar Rp)

Efisiensi



Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi

Melalui Pipa

11.226 km 13.840,62 km 1.228.800.000 1.166.445.844 23,01%

Volume Pengangkutan dan Niaga Gas

Bumi Melalui Pipa

1.901.251.757

MSCF

1.745.578.892

MSCF

8.547.515.000 7.897.219.017 -0,63%

Penerimaan Negara BPH Migas Rp950 Miliar Rp1.351 Miliar 7.252.188.000 7.177.100.563 30,41%

Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas

kepada Badan Usaha Pembayar Iuran


81 (A) 81 (A) 1.171.165.000 1.169.348.719 0,16%

Efisiesi Tahun 2018 7,48%

Nilai Efisiensi Tahun 2018 68,70%


TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Dalam rangka menjaga akuntablitas kinerja di BPH Migas maka secara rutin

dilaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja oleh pengawas internal maupun

eksternal. Kegiatan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal

KESDM sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Republik Indonesia.

Dari kegiatan tersebut, pengawas internal maupun eksternal akan menyampaikan

laporan hasil evaluasi yang harus ditindaklanjuti oleh BPH Migas. Berdasarkan

rekapitulasi, BPH Migas telah menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat

Jenderal ESDM dari 75 kejadian di 2017 menjadi 54 kejadian di 2018 atau turun 28%.

Penurunan ini secara signifikan disebabkan oleh berkurangnya saldo kejadian pada

Direktorat BBM menjadi 54,84% di tahun 2018. Terhadap hasil pengawasan eksternal,

pada tahun 2018 BPH Migas masih dalam proses tindak lanjut penyelesaian saldo

tahun 2017 sebanyak 5 kejadian. Rincian tindak lanjut pengawas internal dan

eksternal dapat dilihat pada tabel 27 dan 28.

Tabel 27 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM pada BPH Migas s.d. Tahun 2018

Tabel 28 Tindak Lanjut Hasil BPK RI pada BPH Migas s.d. Tahun 2018

Kej Nilai Kej Nilai % Kej % Nilai

1 Rp3.191.023.168,00 Rp2.294.423.926,00 71,90%

2 26.533.045,22$ 663.839,22$ 2,50%

3 Gas Bumi 23 Rp140.501.811,00 22 Rp50.501.811,00 95,65% 35,94%

4 BBM 31 Rp1.233.555.425,00 17 Rp1.143.181.199,00 54,84% 92,67%

75 Rp4.591.613.449,22 54 Rp3.488.770.775,22 72,00% 75,98%

71,43%

JUMLAH

2018 % SALDO 2018 DIBANDINGKAN 2017

Sekretariat 21 15

No Unit Es 2

2017

Saldo th. 2017 Saldo th.2018 %

Jumlah 5 5 0%

Nilai Rp. - Rp. - 0%

Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut


BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja BPH Migas disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wujud

akuntabilitas atas Perjanjian Kinerja dan anggaran pada tahun 2018. Penyusunan

Laporan Kinerja ini mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ikhtisar capaian BPH Migas di tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 27. Dari ikhtisar

tersebut diketahui bahwa 4 (empat) dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja BPH Migas

tercapai sesuai atau lebih dari target (³100%), yaitu: Persentase Pengendalian Kuota

Jenis BBM Tertentu, Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas

Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa, Penerimaan

Negara BPH Migas dan Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha

Pembayar Iuran. Tercapainya indikator kinerja tersebut didukung oleh beberapa

faktor, yaitu: koordinasi yang baik antara BPH Migas dengan para pemangku

kepentingan, seperti Badan Usaha, Ditjen Migas, Pemerintah Daerah maupun instansi

terkait lainnya serta monitoring dan pengawasan yang efektif sehingga realisasi

penyaluran Jenis BBM Tertentu tidak melebihi kuota dan pembangunan infrastruktur

dapat terlaksana dengan baik.

Namun demikian, masih terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang belum tercapai

secara optimal yaitu Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional, Persentase

Peningkatan Konsumsi BBM Non Subsidi serta Volume Pengangkutan dan Niaga Gas

Bumi Melalui Pipa. Kurang optimalnya Capaian pada ketiga indikator disebakan

karena faktor internal yaitu belum optimalnya reviu atas capaian Indikator Kinerja

dan Rencana Strategis serta kendala eksternal, seperti kenaikan harga minyak

mental dunia yang menyebabkan kenaikan harga Jenis BBM Umum, belum adanya

Peraturan Menteri ESDM terkait penetapan Cadangan BBM Nasional, serta

pertimbangan ekonomis dan teknis Badan Usaha dalam mencadangkan stok BBM.

Realisasi penyerapan anggaran BPH Migas tahun 2018 (berdasarkan SPM) sebesar

Rp169,47 Miliar atau mencapai 92,43%. Realisasi ini merupakan yang tertinggi dalam

delapan tahun terakhir sehingga membuat nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran


(IKPA) BPH Migas mencapai 93,75% atau naik 37% dari tahun sebelumnya. Nilai

Efektifitas BPH Migas juga mengalami peningkatan dari 105,59% di tahun 2017

menjadi 106,20% di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan peningkatan kemampuan

BPH Migas dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai Indikator Kinerja

Utama. Namun demikian Nilai Efisiensi BPH Migas mengalami penurunan dari 88,5%

(Efisien) pada 2017 menjadi 68,7% (Cukup Efisien). Mengingat BPH Migas juga harus

mengejar nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dimana akurasi perencanaan

anggaran dilihat dari besarnya realisasi penyerapan anggaran, maka capaian Nilai

Efisiensi 2018 ini merupakan capaian optimal untuk menyeimbangkan berbagai

target indikator penilaian.

Mengacu pada evaluasi capaian tersebut tiap Indikator Kinerja, BPH Migas dapat

merumuskan beberapa strategi untuk mempertahankan kinerja yang sudah tercapai

dan meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai, yaitu:

1. Melaksanakan reviu secara berkala terhadap realisasi Indikator Kinerja,

Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis agar target yang dicanangkan pada

Perjanjian Kinerja di awal tahun menjadi lebih realisiti dan tetap relevan

dengan Rencana Strategis;

2. Mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan Badan Usaha

melaporkan realisasi kegiatan usahanya secara real time dan online sehingga

data lebih cepat dan akurat diterima oleh BPH Migas;

3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders agar arah kebijakan yang diambil

dapat selaras dan konsisten;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terkait penyerapan anggaran dan

pelaksanaan kinerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tepat

guna.


Tabel 29 Ikhtisar Capaian BPH Migas Tahun 2018

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase capaian (%)

Persentase Pengendalian Kuota Volume Jenis

BBM Tertentu yang Ditugaskan kepada Badan

Usaha

100% 99% 101%


Nasional dari Masing – Masing Badan Usaha

melalui Jumlah Peningkatan Tangki dan

Jumlah Pengangkutan yang dapat

Dimanfaatkan Bersama

22 hari 21 hari 95,45%

Persentase Peningkatan Volume Konsumsi

BBM Non Subsidi dalam rangka Menuju Pasar

Terbuka yang Diatur

6% 5,5% 92,4%



Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui

Pipa

11.226 km 13.840,62 km 123,29%


Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase capaian (%)

Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi

Melalui Pipa

1.901.251.757

MSCF

1.745.578.892

MSCF

91,81%

Penerimaan Negara BPH Migas Rp950 Miliar Rp1.351 Miliar 142,24%

Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada

Badan Usaha Pembayar Iuran dalam Rangka

Penerimaan Negara

81 (A) 81 (A) 100%


LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2018





PERJANJIAN KINERJA BPH MIGAS TAHUN 2018

Documents

LAKIN BPH 2018 11 - bphmigas.go.id · laporan kinerja bph migas tahun 2018 4 4. jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas