LAMPIRAN DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN 1

16 Prinsip Kode Etik Konsil LSM Indonesia

Kongres Nasional LSM Indonesia pada Juli 2010 telah mengesahkan Kode Etik Konsil LSM Indonesia dan pada Kongres II Konsil LSM Indonesia, September 2013, Kode Etik tersebut kembali disempurnakan. Meski saat ini Kode Etik ini hanya mengikat anggota Konsil LSM, namun harapannya Kode Etik ini dapat diterapkan dan diakui oleh seluruh LSM Indonesia menjadi Kode Etik LSM Indonesia.

16 Prinsip dalam Kode Etik Konsil LSM Indonesia:

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

4.

5.

INFORMASI BANTUAN

Anggota Konsil LSM Indonesia dan pihak lain bisa menghubungi Sekretariat Konsil LSM Indonesia apabila mempunyai pertanyaan. Sekretariat Konsil LSM Indonesia menawarkan pelatihan dan asistensi teknik kepada LSM anggota dan LSM lain di Indonesia. Infomasi dapat diperoleh di Sekretariat Konsil melalui kontak berikut:

Konsil LSM Indonesia

Jl. Kerinci XII No 11, Kel Gunung, Kebayoran BaruJakarta Selatan 12120

Telp/Fac: +62-21-7257322Email: [email protected]: http://konsillsm.or.idFacebook: Konsil Lsm IndTwitter: @LSM_Akuntabel

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

110 KONSIL LSM INDONESIA

LAMPIRAN 1




1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Non-Pemerintah adalah suatu posisi secara kelembagaan dimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak menjadi bagian atau berada di bawah, atau mewakili kepentingan lembaga-lembaga pemerintah dan/atau lembaga-lembaga negara lainnya.

Non-Partisan adalah suatu posisi secara kelem-bagaan dimana LSM tidak menjadi bagian atau berafiliasi dengan partai politik dan tidak men-jalankan politik praktis dalam arti mengejar jabatan politik.

Anti Diskriminasi adalah suatu sikap dan tin-dakan secara individual maupun kelembagaan

111STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM

LAMPIRAN 1




1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.


4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

LSM yang tidak melakukan pembedaan, pem-batasan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, agama dan keper-cayaan, afiliasi politik, kelompok/golongan, bentuk tubuh, kemampuan tubuh, usia, status sosial ekonomi dan orientasi seksual yang mem-punyai dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, agama/ kepercayaan atau bidang lainnya.

Penghormatan terhadap HAM adalah suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang bertujuan untuk mempromosi-kan, menghormati, dan melindungi hak asasi setiap orang yang terlibat dalam organisasi maupun program berdasarkan prinsip-prinsip universal HAM. Hak asasi manusia yang dimak-sud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Keberpihakan pada Masyarakat Marginal adalah suatu sikap dan tindakan secara kelemba-gaan dan individual yang mengutamakan pem-

LAMPIRAN 1




1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.


4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

belaan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang mengalami marginalisasi baik secara ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, gender serta orientasi seksual.

Nirlaba mengandung pengertian bahwa tujuan mendirikan LSM adalah untuk melayani kepen-tingan masyarakat, bukan untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang akan dibagi-bagikan kepada pendiri, pengurus maupun pelaksana organisasi.

Kerelawanan adalah suatu sikap dan tindakan secara kelembagaan dan individu yang tidak menjadikan imbalan atau kedudukan sebagai tujuan.

Keberlanjutan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah suatu sikap dan tindakan orga-nisasi dan individu untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga, merawat, mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah suatu sikap dan tindakan secara individual dan kelembagaan yang mencegah dan menentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalah gunakan kewenangan yang dimiliki yang merugikan keuangan lembaga,

LAMPIRAN 1




1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

4.

5.


10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

negara, dan/atau sumber lain. Anti kolusi adalah suatu sikap dan tindakan secara individu dan kelembagaan yang menentang kerjasama rahasia/persekongkolan untuk maksud tidak terpuji yang berakibat merugikan organisasi. Anti nepotisme adalah suatu sikap dan tindakan secara individual yang menentang tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memilih atau mengangkat kerabat atau sanak saudara dan teman-teman sendiri untuk memegang/mendapatkan jabatan/kekuasaan.

Transparansi adalah bahwa Konsil LSM Indone-sia menjamin dan mengembangkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak internal dan eksternal organisasi termasuk akses para pemangku kepentingan untuk memantau kinerja dan pengambilan keputusan organisasi.

Partisipasi adalah Konsil LSM Indonesia melibat-kan semua unsur organisasi, komunitas dan pemangku kepentingan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan proses pemantauan organisasi.

Independensi adalah Konsil LSM Indonesia otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai poli-tik, lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan indepen-

LAMPIRAN 1




1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


16.

densi, kemandirian dan kemampuan LSM dalam bertindak bagi kepentingan umum.

Anti Kekerasan adalah sikap dan tindakan Konsil LSM Indonesia baik secara kelembagaan maupun individu untuk tidak melakukan dan menentang perlakuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis/ mental, fisik, seksual, dan ekonomi, terha-dap setiap orang atau kelompok dalam masyarakat, termasuk kekerasan berbasis gender.

Keadilan dan Kesetaraan Gender adalah proses untuk menjadi adil bagi perempuan, laki-laki, jenis kelamin dan gender lainnya, untuk menga-tasi diskriminasi gender dalam mencapai keseta-raan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana perempuan, laki-laki, jenis kelamin dan gender lainnya sepenuhnya menikmati hak-hak yang setara dan kondisi yang setara dalam mewujudkan hak-hak asasi manu-sia. Ini merujuk pada kebutuhan untuk mentrans-formasikan norma, nilai, sikap, perilaku, dan persepsi yang kesemuanya itu menjadi syarat untuk mencapai status yang setara

Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, dimak-sudkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan sumber-sumber keuangan yang mengacu

LAMPIRAN 1




1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


16.

pada prinsip standar keuangan yang berlaku umum, dan tidak menggunakan dana yang bersumber dari hutang luar negeri, perusahaan perusak lingkungan dan/ atau pelanggar HAM, dana kejahatan korupsi, dan pencucian uang. Dalam penggunaan dana lembaga mengutama-kan kepentingan kelompok dampingan.

Kepentingan Terbaik Untuk Anak. Maksudnya adalah suatu sikap dan tindakan baik secara indi-vidu maupun kelembagaan yang menghormati, menghargai dan melindungi kepentingan terbaik untuk anak.

LAMPIRAN 1




1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


LAMPIRAN 2










DAFTAR REFERENSI

1.

2.

Alin, Fadumo, etc, How to build a good small NGO. Maeve Moynihan (Ed). Diakses dari http://www.humanitarianforum.org/data/files/resources/715/en/building_NGOs.pdf (8 April 2014).

Australian Australian Council for International Development (ACFID) Code of Conduct

Balderrama, Dick, National Coordinator PHILSSA (Partnership of Philippine Support Service Agencies), Good NGO Governance, power point presentation, 11 Mei 2011

Charnovits, Steve, Akuntabilitas LSM dalam Tata-pemerintahan Global, Akuntabilitas LSM: Politik, Prinsip dan Inovasi, Pokja Akuntabilitas dan LP3ES, 2006, hal 34-35.

Ebrahim, Alnoor, “Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs”, World Development, Vol. 31, No. 5, hal. 813–829, 2003

Parliamentary and health service ombudsman.

Piryadi K, Presentasi Survey Pengaduan, Konsil LSM-Kinerja, 2011.

World Vision Complaint handling process.Pedoman Perilaku Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) Padang

Transparansi dan Akuntabilitas NGO (TANGO), Satunama & Tifa

Trivunovic, Marjana, “Melawan Korupsi LSM: Mengkaji Ulang Pendekatan Konvensional”, Jurnal Akuntabilitas OMS, II, Februari – Juni 2014

Frans Toegimin, Presentasi tentang Struktur Organisasi.

Guide to the 2010 HAP standard in Accountability and Quality Management, HAP 2013.

Herlina, L., 2012, Akuntabilitas LSM Indonesia : Antara Tuntutan dan Tanggapan. Jurnal Akuntabilitas OMS, I, 11-22

ht tp: / / id .scr ibd.com/doc/7019124/Communi ty-Par t ic ipat ion diaskes pada 24 Oktober 2013.

http://www.who.or.id/eng/contents/aceh/wsh/books/es/ES12CD.pdf diaskes pada 24 Oktober 2013.

Ibrahim, Rustam (penyunting), “Kode Etik LSM & Undang-undang Organisasi Masyarakat Sipil”, Pokja Akuntabilitas OMS, Juni 2010

Davidson, Sara, “Pengukuran Dampak dan Akuntabilitas Dalam Situasi Darurat: Panduan Cukup Baik”, World Vision International, 2008

Kumara, Eko, “Akuntabilitas Keuangan : Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba”, Jurnal Akunta-bilitas OMS, II, Februari – Juni 2014

Kode Etik Konsil LSM Indonesia, hasil Kongres LSM Indonesia 2013

Masaoka, Jan. All Hands on Board: The Boards of Director in All-Volunteer Organization. BoardSource: Building Effective Nonprofit Boards.

Oxfam GB Accountability Starter Pack.

Deklarasi Tokyo tahun 1985 memberikan arahan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dari individu-individu atau otoritas yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga, Ledvina V. Carino mengatakan, sebagai sebuah evolusi kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang yang berada pada jalur otoritas untuk dapat memper-tanggungjawabkan secara benar sesuai dengan tugasnya.

Carmencita T. Abella dan MA. Amor L. Dimalanta, Gover-nance, Organizational Effectiveness and the Nonprofit Sector: Country Report (Philippine), kumpulan makalah untuk Kon-ferensi Asia Pacific Philanthrophy Consortium (APPC), Makati City, Philippine, 5-7 September 2003.

DAFTAR REFERENSI

1.

2.























DAFTAR REFERENSI

1.

2.























DAFTAR REFERENSI

1.

2.






















Documents

LAMPIRAN DAFTAR REFERENSI