LAPORAN AKHIR Kajian Peranan SNI Untuk Penguatan Pasar ...bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/...Pasar_Dalam_Negeri_dan... · Tabel 6.3 Batasan MRL bahan kimia agrikultur

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan i

LAPORAN AKHIR

Kajian Peranan SNI Untuk Penguatan Pasar Dalam Negeri dan

Daya Saing Produk Ekspor

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

2015

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................... i

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ iv

DAFTAR TABEL .................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

1.1.Latar Belakang .................................................................... 1

1.2.Rumusan Masalah .............................................................. 2

1.3.Tujuan dan Output .............................................................. 3

1.4.Manfaat Kajian .................................................................... 3

1.5.Ruang lingkup ..................................................................... 4

1.6. Sistematika penulisan ....................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 7

2.1.Perumusan SNI dan Penetapan SNI Secara Wajib ........... 7

2.2. Peranan Standar Dalam Perdagangan ............................ 9

2.3.Hasil Penelitian Sebelumnya ............................................. 11

2.4. Kerangka Pemikiran ........................................................... 13

BAB III METODOLOGI ....................................................................... 16

3.1. Metode Analisis .................................................................. 16

3.2. Jenis Data dan Metode PengumpulanData ......................... 24

3.3. Operasional Survey ……………………………………………

BAB IV PENERAPAN SNI BAGI PENGUATAN PASAR DALAM

NEGERI

4.1. Standar dan Perlindungan Pasar Dalam Negeri.................33

4.2. Peranan SNI Dalam Melindungi Pasar Dalam Negeri .......34

4.3. Dinamika Penerapan Standar oleh Pelaku usaha Dalam

Melindungi Pasar Dalam Negeri ........................................37

BAB V PENERAPAN SNI BAGI PENINGKATAN EKSPOR

5.1. Hubungan Standar dan Daya Saing .............................38

5.2. Peranan SNI Dalam Mendukung Daya Saing.................39

5.3. Dinamika penerapan Standar oleh Pelaku Usaha Dalam

Peningkatan Ekspor ............................................................42

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 ii

BAB VISTRATEGI PEMENUHAN KESESESUAIAN STANDAR...........26

6.1. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian SNI dengan Standar

Negara Tujuan Ekspor ....................................................... 46

6.2. Analisis Kesesuaian Standar............................................... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Standardisasi dan Regulasi Teknis ....................... 10

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .......................................................... 15

Gambar 4.1. Pengawasan barang yang SNI-nya telah diberlakukan

wajib sebelum beredar di pasar (tahap pra-pasar) dan

setelah beredar di pasar ................................................... 36

Gambar 5.1. Pengaruh Standar Terhadap Daya Saing ......................... 39

Gambar 5.2. SNI dan Refleksi Pengaruhnya Pada Peningkatan Daya

saing dan Akses Pasar di Dalam dan Luar Negeri ............41

Gambar 6.1. Alur pemrosesan teh hitam ............................................... 48

Gambar 6.2. Beberapa jenis produk teh ................................................ 48

Gambar 6.3. Persyaratan wajib dan tambahan untuk produk teh

di UE ................................................................................. 52

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 iv

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Pertumbuhan Produksi, Ekspor dan Impor Komoditi

yang dikaji ......................................................................... 5

Tabel1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan ..................... 26

Tabel 3.1 Performance Matrix ………………………………………….. 22

Tabel 3.2 Tujuan – Meningkatkan Ekspor Melalui Produk yang

Berstandar …………………………………………………... .23

Tabel 3.3 Tujuan – Melindungi Pasar Dalam Negeri ………………... 24

Tabel 3.4 Tujuan – Meningkatkan Ekspor Melalui Produk yang

Berstandar …………………………………………………... .25

Tabel 3.5 Tujuan – Melindungi Pasar Dalam Negeri ………………... 26

Tabel 3.6 Pengumpulan dan Analisis Data …………………………... 29

Tabel 3.7 Operasional Survey …………………………………………. 31

Tabel 5.1. Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha teh hitam

berdasarkan kriteria ........................................................... 42

Tabel 5.2. Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Produk olahan

kopi berdasarkan kriteria ................................................... 43

Tabel 5.3. Perkiraan Manfaat – Biaya untuk Opsi 4 Penerapan

Standar Tujuan Ekspor .......................................................44

Tabel 6.1 Batasan kandungan kafein pada teh di UE ...................... 49

Tabel 6.2. Perbandingan MRL CODEX dan negara-negara maju

pada teh (mg/kg) .............................................................. 51

Tabel 6.3 Batasan MRL bahan kimia agrikultur pada kategori

“otehr spices, dried”......................................................... 54

Tabel 6.4 Kutipan beberapa persyaratan dalam ISO 3720:2011

Black Tea ......................................................................... 55

Tabel 6.5. Daftar SNI terkait produk kopi dan turunannya ................ 55

Tabel 6.6. Daftar SNI terkait produk mainan dan turunannya............ 62

Tabel 6.7 HS mainan yang diatur dalam Peraturan Menteri..............63

Tabel 6.8 Batasan N-nitrosamines dan N-nitrosatable

sesuai EN 71-12 ............................................................... 66

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 v

Tabel 6.9 Perbandingan klausul pengujian standar

internasional* dan standar EN 71-1 ............................... 67

Tabel 6.10. Rekapitulasi Hasil Survey Tentang Kasus

Penolakan atau Komplain Produk ekspor....................... 73

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Standardisasi dan mutu produk bertujuan untuk mendukung kegiatan

ekonomi, perlindungan konsumen, keselamatan, dan kesehatan. Selain itu,

standardisasi juga berperan dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan, baik

pada level domestic, regional, maupun internasional (KADIN, 2012). Faktor-

faktor yang mendorong pentingnya pemberlakuan standardisasi yaitu 1)

peningkatan persyaratan mutu oleh negara-negara di dunia sehingga perlu

kepastian akses ekspor ke negara tujuan utama; 2) kebutuhan di tingkat

regional dalam hal standar dan persyaratan teknis dalam rangka kompetisi dan

komitmen baru perdagangan, sehingga diperlukan infrastruktur mutu yang

sejajar; dan 3) peningkatan perekonomian dalam negeri sehingga masyarakat

membutuhkan produk dengan mutu yang baik serta aman dari bahan

berbahaya.

Standar, atau dalam hal ini Standar Nasional Indonesia (SNI), pada

dasarnya diterapkan secara sukarela. Namun demikian, dalam rangka

kepentingan umum, keamanan, keselamatan, pelestarian lingkungan hidup,

serta perkembangan perekonomian nasional, SNI dapat diberlakukan secara

wajib oleh pemerintah. Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan dengan

dengan menerbitkan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang berwenang

atau kementerian teknis. Pemberlakuan tersebut harus mempertimbangkan

berbagai aspek agar tidak tidak terjadi persaingan yang tidak sehat,

menghambat inovasi industri dan menghambat perkembangan UKM.

Saat ini, ada 107 produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, 113

SNI yang diberlakukan secara wajib, dan mencakup 269 HS yang terkena

pemberlakuan SNI secara wajib. Namun demikian, SNI yang diberlakukan

secara wajib juga mengalami permasalahan terkait penerapannya, antara lain

(KADIN, 2012) : 1) Banyaknya SNI yang harus di-review dan di-abolisi; 2)

keterbatasan laboratorium dan fasilitas uji untuk penerapan SNI wajib; 3)

Jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib masih relatif sedikit dibandingkan

jumlah SNI secara keseluruhan; dan 4) Belum tersosialisasinya program

program SNI wajib secara luas dan intensif. Dengan demikian, tolak ukur


keberhasilan penerapan SNI secara wajib dapat dilihat dari hal-hal berikut

(Herjanto, 2011): 1) Industri terkait menerapkan SNI tersebut secara konsisten;

2) diterima oleh pasar atau dengan kata lain memenuhi aspek-aspek

penerapan standar; dan 3) ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian yang

memadai, yaitu tersedianya lembaga pengujian atau sertifikasi (LSPro).

Dengan demikian, SNI dapat dikatakan berhasil apabila dapat memfasilitasi

perdagangan yaitu diterima oleh pasar dan diterapkan oleh perusahaan.

Dengan kata lain, SNI dapat berperan positif dalam peningkatan daya saing

produk ekspor dan juga dalam menyaring produk-produk impor berkualitas

rendah sehingga SNI sekaligus dapat melindungi konsumen dalam negeri.

Namun demikian, hasil penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa

alasan utama perusahaan belum memiliki SPPT-SNI yaitu bahwa SNI

menambah biaya dan kesulitan teknis, perusahaan menggunakan standar

pembeli (buyer), dan bahwa pasar dianggap tidak memerlukan SNI.

1.2. Perumusan masalah

Saat ini, sesuai dengan target kinerja Kementerian Perdagangan,

berbagai upaya perlu dilakukan untuk mendongkrak peningkatan ekspor

Indonesia di pasar internasional, salah satunya adalah peningkatan daya saing

melalui penerapan standar atau Standar Nasional Indonesia (SNI) sejalan

dengan penguatan pasar dalam negeri guna untuk perlindungan

konsumen.Dalam kaitannya dengan peningkatan perdagangan internasional,

maka produk-produk ber-SNI yang diperdagangkan akan mempunyai daya

saing di negara tujuan ekspor. Hal yang sama juga berlaku untuk produk impor.

Dalam upaya peningkatan ekspor, maka peranan SNI diharapkan

mempunyai dampak positif terhadap perkembangan produk ekspor

Indonesia.Dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah

“Apakah penerapan SNI wajib pada produk ekspor berpengaruh

terhadappeningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri dalam rangka

perlindungan konsumen.”


1.3. Tujuan dan Output

Tujuan

1. Menganalisis pengaruh SNI bagi peningkatan ekspor dan penguatan pasar

dalam negeri

2. Menganalisis ketidaksesuaian SNI dengan standar di pasar ekspor dan

upaya untuk memenuhi kesesuaian standar

3. Merumuskan usulan kebijakan terkait peran SNI dan upaya pemenuhan

standard

Output

1. Pengaruh penerapan SNI bagi peningkatan ekspor dan penguatan pasar

dalam negeri

2. Strategi untuk memenuhi kesesuaian standar di pasar ekspor

3. Usulan kebijakan terkait peran SNI dan upaya pemenuhan standard

1.4. Manfaat Kajian

a. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan

rumusan kebijakan dalam mendorong peningkatan ekspor dan merumuskan

kebijakan penerapan SNI secara wajib dalam rangka peningkatan daya

saing dan perlindungan konsumen. Selain itu, pemerintah juga dapat

merumuskan strategi pengembangan industri produk ekspor.

b. Manfaat bagi produsen dan industri produk terkait

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi produsen dan industry terkait

sebagai bahan acuan dalam memperbaiki dan mengembangkan standar

mutu produk untuk meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor.

c. Manfaat bagi konsumen

Konsumen dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi

jaminan mutu serta Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan pelestarian

Lingkungan (K3L) atas produk-produk elektronik yang beredar di pasar.


1.5. Ruang Lingkup

1.5.1. Produk yang dikaji

Tahapan pemilihan produk yang dikaji

Produk di Kuadran II

(Permintaan dunia tinggi,

ekspor relatif rendah)

a. SNI yang dikaji adalah SNI yang berlaku secara wajib maupun

sukarela

b. Produk/komoditi yang dikaji adalah mainan anak, teh hitam dan kopi

olahan. Alasan pemilihan produk :

- Permintaan dunia bernilai lebih dari 1 milyar US$

- Memiliki tren ekspor yang positif

- Produk tersebut diproduksi di dalam negeri dan memiliki potensi

pertumbuhan produksi yang positif

Strategi Peningkatan Ekspor

(Puska Daglu., 2015)

• Permintan dunia bernilai lebih dari 1

milyar US$

• Tren ekspor positif

• Diproduksi di dalam negeri dan

potensi pertumbuhan positif

Produk Manufaktur

(Mainan Anak)

Produk Primer

(Teh hitam & kopi

olahan)


Tabel 1.1 Pertumbuhan Produksi, Ekspor dan Impor Komoditi yang dikaji

Produk Pertumbuhan rata-rata 2010 - 2014 (%)

Pertumbuhan produksi

rata-rata (%) Permintaan Dunia

Ekspor

Mainan anak 7,05 23,60 4,31

Teh hitam 4,35 5,41 6

Kopi olahan 10,89 76,24 3,5

Sumber :BPS, AEKI, Kemenperind (2015)

1.5.2. Aspek yang dikaji

a. Penerapan standar (SNI) oleh pelaku usaha, pemerintah dan

konsumen antara lain:

- Kemudahan memenuhi persyaratan standar

- Tingkat kepercayaan buyer luar negeri (lebih tinggi)

- Promosi kepedulian (awareness)

- Akses bahan baku yang lebih berkualitas

- Daya saing

- Kepedulian pengusaha

- Kepedulian konsumen

- Pengawasan lebih mudah

- Keberadaan lembaga pendukung

b. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam penerapan

standar (SNI)

c. Perkembangan ekspor dan impor produk yang dikaji

d. Permasalahan industri produk yang dikaji dalam meningkatkan

ekspor


1.6. Sistematika Penulisan

Laporan dalam kajian ini terdiri dari beberapa bab yang terdiri :

Bab I Pendahuluan

Dalam bagian ini dijelaskan tentang latar belakang mengapa perlu

dilakukan kajian ini, tujuan dan output, manfaat, ruang lingkup, dan

sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Memaparkan tinjauan literature terkait peranan standar dalam

perdagangan serta hasil kajian sebelumnya yang terkait dengan

penerapan standar dan peningkatan ekspor

Bab III Metodologi

Memaparkan kerangka pikir, metode analisis, pengambilan data dan

pengolahannya, serta urutan tahapan kajian.

Bab IV Penerapan SNI Bagi Penguatan Pasar Dalam Negeri

Menganalisis dampak penerapan SNI bagi penguatan pasar dalam

negeri

Bab V Penerapan SNI Bagi Peningkatan Ekspor

Menganalisis permasalahan penerapan SNI dan peranannya dalam

meningkatkan daya saing di pasar ekspor

Bab VI Strategi Pemenuhan Kesesuaian Standar

Menganalisis permasalahan dalam pemenuhan ketidaksesuaian SNI

dengan standar di pasar ekspor dan strategi pemenuhannya

Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Menyampaikan kesimpulan dari kajian ini, dan rekomendasi yang

berkaitan dengan kebijakan standar.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peranan Standar Dalam Perdagangan

Standar merupakan hasil consensus berupa dokumen standar teknis

tentang penetapan keseragaman teknis, kualifikasi/persyaratan, metode,

proses berdasarkan perkembangan teknologi. Menurut studi yang dilakukan

oleh DFC (2011), standar berfungsi untuk: 1) meningkatkan kualitas produk,

sistem maupun pelayanan; 2) mengurangi hambatan teknis perdagangan; 3)

meningkatkan kerjasama teknis; serta 4) pengurangan biaya bagi produsen,

pemasok dan konsumen.

Gambar 2.1. Proses Standardisasi dan Regulasi Teknis

Sumber: DFC, 2011

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang

bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standar di

Indonesia, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh badan dunia seperti

ISO, CODEX Alimentarius, standar internasional lainnya, serta standar

regional. BSN bersama dengan komisi teknis yang terdiri dari kementerian

teknis terkait serta para pemangku kepentingan merumuskan standar terkait

proses, manajemen, produk dan juga jasa/pelayanan dengan


mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, serta

perlindungan konsumen. Standar yang telah dirumuskan tersebut bersifat

sukarela dan dapat ditetapkan pemberlakuannya secara wajib oleh

kementerian teknis terkait untuk kemudian dinotifikasi ke World Trade

Organisation (WTO). Dengan demikian, standar tersebut berlaku wajib tidak

hanya untuk barang-barang yang diekspor namun juga berlaku wajib bagi

barang-barang yang diimpor.

2.2. Perumusan SNI dan Penetapan SNI Secara Wajib

• Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011

Tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara

Wajib

Penyusunan peraturan teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan

SNI secara wajib dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan

penerapan standar serta pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar di

tingkat nasional, regional, dan internasional membutuhkan pedoman yang

dapat dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu BSN menerbitkan Peraturan

Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang

pedoman pemberlakuan SNI secara wajib.

SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang

penerapannya bersifat sukarela (voluntary) dengan tujuan meningkatkan

kepastian, kelancaran serta efisiensi transaksi perdagangan. Selain itu juga

digunakan dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan

efisiensi produksi. SNI dapat diimplementasikan dengan baik apabila proses

perumusan dan penetapannya dilakukan secara konsensus oleh pemangku

kepentingan seperti produsen, konsumen, pemerintah, pakar, dan pihak lain

sehingga pemberlakuan SNI secara wajib diharapkan lebih mudah

dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Selain pemberlakuan SNI secara wajib, intervensi pasar dapat

dilakukan melalui penerapan regulasi teknis berbasis SNI oleh instansi

teknis. Penetapan regulasi teknis sebaiknya memperhatikan faktor-faktor

seperti kesiapan pelaku usaha, kesiapan lembaga penilai kesesuaian,

validitas SNI, pengawasan, dan perjanjian internasional atau regional.


• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-

IND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri

Dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat,

perlindungan konsumen dan meningkatkan mutu dan daya saing industri

dalam negeri telah disusun Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia

(SNI) di bidang industri. Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai

perumusan SNI, penerapan SNI, pemberlakuan SNI secara wajib,

penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian, pembinaan SNI, dan

pengawasan SNI bagi barang dan atau jasa di bidang Industri.

Perumusan SNI, kaji ulang SNI dan revisi SNI di bidang industri

dilakukan oleh panitia teknis atau sub panitia teknis yang diusulkan oleh

BPPI dengan mempertimbangkan masukan Direktorat Jenderal Pembina

industri kepada BSN. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada

pedoman yang ditetapkan oleh BSN dan perjanjian yang telah diratifikasi

oleh pemerintah dan menghasilkan rancangan SNI disampaikan kepada

BSN untuk ditetapkan menjadi SNI. Penerapan SNI dilakukan secara

sukarela dan wajib. Untuk produsen yang telah memiliki SPPT SNI dan

menerapkan SNI sukarela dapat memproduksi dan memperdagangakan

produk dengan tanda SNI sedangkan yang tidak mengacu persyaratan SNI

tidak boleh mencantumkan tanda SNI dan jika melanggar dapat dikenakan

sanksi administrasi.

Sementara pemberlakuan SNI secara wajib harus terkait dengan

aspek K3L mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BSN dan

perjanjian yang telah diratifikasi. Pemberlakuan SNI wajib berlaku sama

pada produk dalam negeri maupun impor. Dalam rangka penerbitan SPPT

SNI yang berlaku selama 4 (empat tahun), lembaga sertifikasi produk,

laboratorium uji dan lembaga inspeksi ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

Lembaga sertifikasi yang ditunjuk adalah lembaga yang telah terakreditasi

oleh KAN, telah memiliki perjanjian kerjasama dengan laboratorium penguji

atau lembaga inspeksi dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.


• Pedoman Standardisasi Nasional (PSN01:2007) Tentang Pengembangan

SNI

Pedoman ini dirumuskan bertujuan untuk menciptakan mekanisme

yang seragam dalam mengembangkan SNI, keteraturan dengan praktek

dunia internasional, dan acuan pelaksanaan pengembangan SNI. Ruang

lingkup pedoman ini meliputi program nasional perumusan SNI (PNPS),

pelaksanaan perumusan, penetapan, publikasi, dan pemeliharaan SNI.

PNPS adalah rencana kegiatan untuk merumuskan SNI dalam

periode tertentu yang dipublikasikan agar dapat diketahui semua pihak yang

berkepentingan. Perkiraan waktu yang digunakan acuan dalam PNPS

minimal 19 bulan tanpa mengurangi mutu dari standar yang dirumuskan.

Prinsip dasar dalam proses perumusan SNI adalah transparansi, konsensus,

efektif dan relevan, koheren, dan dimensi pengembangan. Selain itu

perumusan tidak berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan dan

sedapat mungkin harmonis dengan standar internasional (jika tidak mengacu

harus dilakukan validasi). Tahapan perumusan SNI dimulai dengan

penyusunan konsep dilanjutkan dengan rapat teknis, rapat konsensu, jajak

pendapat kemudian perbaikan akhir disusul dengan pemungutan suara dan

penetapan. Untuk publikasi SNI harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua)

bulan setelah penetapan. Sementara pemeliharaan SNI dilakukan melalui kaji

ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.

2.3. Penerapan StandarDalam Perdagangan

Standar umumnya diberlakukan secara sukarela sebagai pedoman bagi

pelaku usaha dalam melakukan proses produksi sehingga menghasilkan

produk dengan kualitas tertentu sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan

teknologi. Seiring dengan makin berkurangnya hambatan perdagangan dari sisi

tarif, maka peran non-tarif seperti standar menjadi kian penting, terutama bagi

negara berkembang yang juga negara eksportir. Bagi negara eksportir

sekaligus negara berkembang, biaya penerapan standar di negara berkembang

bisa jadi lebih besar daripada di negara maju (Maskus, 2005).

Stephenson (1997) juga mengemukakan bahwa negara berkembang

biasanya cenderung menjadi “standard-taker” daripada “standard-maker”

karena biaya perumusan dan pengembangan standar lebih mahal daripada


biaya penyesuaian dengan standar di negara tujuan. Studi oleh Maskus (2005)

juga menambahkan bahwa negara berkembang tidak memiliki sumber daya

yang cukup dalam hal laboratorium pengujian dan sertifikasi atau pun

kapabilitas secara kolektif untuk menaikkan standar mereka. Sehingga, biaya

penyesuaian standar untuk produk ekspor biasanya akan ditanggung oleh

perusahaan, dalam hal ini eksportir.

Berbagai studi telah dilakukan terkait dengan standar produk, terutama

standar swasta yang diberlakukan secara sukarela untuk produk pangan dan

produk pertanian seperti GlobalGAP, EuroGAP, Fair Trade, dan BRC Global

Standards. Studi yang dilakukan oleh Henson, Masakure, dan Boselie (2005)

menunjukkan bahwa produsen produk-produk pertanian skala kecil

menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal mengikuti mengikuti

perkembangan keamanan pangan dan standar kualitas, selain kendala biaya

untuk penerapan standar tersebut. Produsen skala kecil tersebut perlu

dimonitor oleh eksportir melalui sistem kontrol yang berlapis dan dinamis untuk

memastikan standar kualitas tetap terjaga. Dengan demikian, peningkatan

kinerja eksportir dapat tercapai.

Sementara itu, retailer sayuran yang berlokasi di Uni Eropa yang

pemasoknya berasal dari negara Afrika terutama Kenya, memiliki konsumen

dengan preferensinya cukup beragam dan standar yang cukup tinggi. Namun

demikian, para eksportir Kenya justru memposisikan diri menjadi pemasok

dengan kategori produk “high-end”. Strategi ini cukup berhasil dengan

melakukan investasi cukup besar dalam perbaikan sistem pengadaan dan

produksi, meng-upgrade fasilitas pengemasan, dan sistem manajemen kualitas

dan keamanan pangan.

Peran standar swasta yang cukup penting dalam perdagangan sayuran

dan buah dari negara-negara Afrika ke negara-negara Uni Eropa juga dibahas

dalam studi oleh Henson, Masakure, dan Cransfield (2011). Para penulis

melakukan studi kuantitatif tentang faktor-faktor pendorong sertifikasi

GlobalGAP yang dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana kinerja mereka

setelah sertifikasi tersebut. Responden dari penelitian ini adalah para

perusahaan eksportir produk hasil pertanian di 10 negara Afrika. Mereka

memperoleh keuntungan dari peningkatan ekspor sebesar 2,6 juta Euro. Selain


sertifikasi GlobalGAP, investasi, infrastruktur, layanan dukungan juga turut

menyumbang kesuksesan dalam peningkatan ekspor mereka.

Sementara, studi terkait penerapan standar dan kinerja ekspor pada

sektor lainnya, seperti industri elektronik tidak banyak ditemukan. Salah satu

dari studi tersebut yang dilakukan oleh Moenius (2004) mengemukakan bahwa

penerapan standar biasanya dianggap sebagai hambatan perdagangan, untuk

itu negara-negara lalu melakukan harmonisasi standar untuk meningkatkan

perdagangan antara negara. Namun demikian, hasil studi ini menunjukkan

bahwa standar bersama antar dua negara secara bilateral terbukti lebih efektif

meningkatkan perdagangan.

Selanjutnya, pemenuhan standar spesifik negara importir untuk produk

manufaktur secara signifikan meningkatkan ekspor. Hal ini terjadi karena

negara eksportir memiliki kesempatan untuk memperoleh infomasi mengenai

persyaratan dalam standar tersebut sehingga eksportir bisa menyesuaikan

spesifikasi produknya sesuai kualifikasi. Dengan kata lain, jika suatu negara

ingin standar negaranya berperan dalam peningkatan ekspor, maka

persyaratan dan kualifikasinya harus disesuaikan dengan standar negara

tujuan ekspor.

2.4. Standar dan Daya Saing (Competitiveness)

Dalam era perdagangan global sekarang ini, daya saing mempunyai kaitan

erat dengan standar.Keterkaitan daya saing dengan standar terutama dalam

hubungannya dengan kualitas produk barang yang beredar di pasar, baik pasar

dalam negeri maupun pasar luar negeri (internasional).

Daya saing produk bisa ditelaah melalui, setidaknya, tiga dimensi daya

saing yaitu (Mbaye dan Gueye, 2015): daya saing harga, daya saing biaya

produksi (efisiensi produksi) dan daya saing kualitas. Dari sisi daya saing biaya

produksi, bagi perusahaan yang mempunyai inovasi produksi dan teknologi

bisa meningkatkan efisiensi produksi, penurunan biaya produksi yang pada

akhirnya mampu meningkatkan daya saingnya (Jaffee dan Henson, 2004).

Dalam konteks perdagangangan global saat ini, isu kualitas menjadi isu sentral

yang menentukan kinerja ekspor (export performance) dan akses pasar suatu

negara (Henson et al., 2002).


Kualitas suatu produk menjadi salah satu pertimbangan untuk membeli

suatu barang (Jaffee dan Henson, 2004). Salah satu cara untuk mengetahui

kualitas produk adalah melalui ketelusuran produk (product traceability) menjadi

penting bagi konsumen untuk bertindak (Mbaye dan Gueye, 2015). Traceability

bisa diketahui salah satunya adalah melalui adanya tanda standar tertentu

yanga da pada produk tersebut. Ketika tidak ada traceability yang cukup maka

informasi public yang beredar bisa menjadi pertimbangan konsumen. Namun

demikian, informasi publik ini tidak mudah dikontrol oleh perusahaan.

Dalam kaitannya dengan traceability dalam kualitas produk, ada dua

kondisi yang mempengaruhi konsumen di pasar (Mbaye dan Gueye, 2015).

Pertama adalah kondisi dimana konsumen mengetahui siapa produsen barang

tersebut. Kedua adalah kondisi dimana konsumen tidak mengetahu produsen

dari barang yang bersangkutan. Untuk kondisi kedua, upaya untuk memperoleh

informasi (signaling) menjadi mahal bagi konsumen. Mahalnya upaya

perolehan informasi ini tentu akan mempengaruhi minat konsumen untuk

membeli produk tersebut. Tanpa adanya informasi yang cukup, produk tersebut

cenderung tidak diterima oleh pasar. Dengan kata lain, daya saing dari produk

itu rendah untuk bisa masuk di pasar (internasional). Dalam kondisi inilah peran

standar (adannya tanda standar) bisa menjembatani antara keterbatasn

informasi kualitas produk dan keinginan konsumen/pasar untuk memperoleh

informasi.

Standar dan regulasi teknis merupakan prasyarat dalam perdagangan

dan akses pasar, sehingga eksportir dituntuk untuk selalu memenuhinya. Daya

saing tidak lagi terbatas pada masalah efisiensi produksi. Standar dan teknis

regulasi mempengaruhi daya saing perusahaan dan produk yang dijualnya

melalui penciptaan restriksi bagi perusahaan yang ingin masuk di pasar ekspor

dengan adanya biaya pemenuhan standar (standard compliance cost) yang

harus ditanggung oleh perusahaan (baru) yang bisa menurunkan kemampuan

daya saingnya (dari sisi harga) (Ignacio, 2015). Lebih lanjut, khususnya untuk

produk-produk pertanian atau produk yang mudah rusak (umur produk

terbatas) selain tuntutan standar dan regulasi teknis juga menuntut adanya

kemampuan perusahaan untuk maslah kemanan pangan dan Sanitary Phyto-

Sanitary (SPS).


Dalam kaitannya dengan ketidaktersediaan infrastruktur pendukung

(pemenuhan standar) yang ada dalam industry/perusahaan mempengaruhi

daya saing produk baik itu melalui penurunan kualitas dan keamanan produk

atau lebih tingginya biaya transaksi (Ignacio, 2015). Lebih lanjut, UNCTAD

(2008) menjelaskan bahwa tingginya biaya transportasi dan ketiadaan system

transportasi yang baik akan mempengaruhi daya saing produk. Tingginya biaya

transaksi ini tentu akan mempengaruhi daya saing dari sisi harga jual produk di

pasar.

Studi yang dilakukan oleh Cao dan Prakash (2011) mengkaji

persaingan dalam perdagangan telah mempengaruhi insentif bagi perusahaan

untuk menerapkan standar dalam rangka meningatkan kualitasnya. Penerapan

standar (ISO) pada produk yang diperdagangankan memberikan tanda

(signaling) bahwa produk tersebut berkualitas dan mempunyai daya saing yang

meningkat. Oleh karena, beberapa negara dan asosiasi perdagangan yang ada

berusaha menerapkan standar untuk meningkatkan daya saing perusahaan

dalam negeri di pasar global.

Standar pada satu sisi bisa bertindak sebagai penghambat ekspor

yang bisa muncul sebagai akibat halangan bahwa suatu produk yang masuk ke

suatu negara harus berstandar (negara yang bersangkutan) (Jaffee dan

Henson, 2004). Di samping itu, standar bisa juga menjadi halangan dalam

kaitannya dengan biaya pemenuhan standar yang bisa mengurangi

kemampuan daya saing ekspor. Terutama untuk produk pertanian, kemampuan

daya saing dari sisi kualitas merupakan tantangan tersendiri yang mungkin

tidak dihadapi oleh produk manufaktur (Jaffee dan Henson, 2004; Mbaye dan

Gueye, 2015).

2.5. Kerangka Pemikiran

Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dikeluarkan dengan tujuan

agar SNI bisa memberikan manfaat kepada masyarakat baik sebagai

konsumen maupun produsen. Sebagai konsumen, SNI diharapkan mampu

melindungi mereka menyangkut keamanan, kesehatan, keselamatan serta

lingkungan hidup bagi masyarakat. Sementara itu, bagi perusahaan/dunia

usaha, keberadaan SNI bisa meningkatkan daya saing mereka baik di pasar

local maupun global.


Sampai saat ini, sebagain masyarakat dan pelaku usaha belum

memahami arti penting/manfaat dari SNI, baik SNI yang diberlakukan secara

wajib maupun sukarela. Makna penting SNI bagi pelaku usaha adalah lebih

meningkatnya daya saing. Dengan kata lain, suatu industri yang sebagian

besar pengusahanya menyadari akan arti penting SNI dan standar pada

umumnya cenderung mempunyai daya saing yang lebih besar. Perusahaan-

perusahaan yang berada dalam industri yang bersangkutan mempunyai

kemampuan lebih dalam melakukan penetrasi pasar. Demikian juga perusahan

yang melakukan ekspor akan lebih mudah menyesuaikan permintaan produk

dengan standar tertentu yang dilakukan oleh pihak pemesan/luar negeri.

Masih dimungkinkan adanya ketidakmampuan dunia usaha dalam

memenuhi permintaan produk dengan standar tertentu (standar masing-masing

Negara tujuan ekspor) harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah.

Ketidakmampuan mereka dalam memenuhi standar bisa berasal dari dalam diri

perusahaan menyangkut teknologi, sumber daya dan lainnya yang ada dalam

perusahaan. Ketidakmampuan mereka juga bisa disebabkan oleh faktor

eksternal menyangkut adanya ketidaksesuaian standar yang ada di Indonesia

(SNI) dan juga faktor/lembaga pendukung standar di Indonesia. Pada kondisi

lain, kondisi domestik, keberadaan SNI mampu memberikan perlindungan pada

konsumen di dalam negeri dari produk yang tidak memenuhi standar (SNI).

Kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah dalam menerapkan SNI

untuk produk yang beredar di masyarakat sangat diperlukan.

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab berbagai berbagai

permasalahan yaitu masalah peranan SNI yang diberlakukan secara wajib bagi

peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri, kemungkinan

ketidaksesuaian SNI dengan standar di pasar ekspor untuk produk-produk

prioritas dan upaya untuk memenuhi kesesuaian standar.


Perlindungan

Konsumen

Kegiatan

Perdagangan

Standardisasi

SNI

Teh Hitam (sukarela)

Kopi instan (wajib)

Mainan anak (wajib)

Perlindungan pasar

dalam negeri

Peningkatan ekspor

(secara tidak langsung)

RIA:

• MCA

• Benefit-

cost

Analysis

Standar negara

tujuan SCA

Pilihan Kebijakan

Pilihan Kebijakan Kesesuaian/ketidaksesuaian

Rumusan usulan kebijakan

RIA:

• MCA

• Benefit-

cost

Analysis

Strategi Peningkatan Peran SNI dan

Pemenuhan Standar

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

Merumuskan usulan kebijakan dalam penerapan SNI secara wajib untuk

produk prioritas yang mendukung pencapaian target ekspor, khususnya produk

elektronik menjadi demikian penting. Oleh karena itu, studi ini diharapkan bisa

memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah perbaikan

terkait dengan penerapan SNI wajib dan mencari solusi terhadap

ketidaksesuaian SNI dengan standar di negara tujuan ekspor (Gambar 2.2).


Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan inventarisasi SNI wajib yang

sudah diberlakukan dan belum diberlakukan (sukarela)pada produk mainan

anak, teh hitam dan produk olahan kopi, kemudian melakukan analisis terhadap

pengaruh penerapan SNI terhadap peningkatan ekspor nasional/pemenuhan

target ekspor, penguatan pasar dalam negeri, dan mencari

kesesuaian/ketidaksesuan SNI dengan standar yang diberlakukan oleh negera

tujuan ekspor (pasar internasional). Dengan diketahuinya kondisi dan

permasalahan yang ada, diharapkan bisa disusun rekomendasi kebijakan

terkait dengan pemberlakuan SNI wajib untuk produk (prioritas)elektronik dan

bisa dicarikan solusi upaya untuk menerapkan standard compliance.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan

kualitatif. Beberapa alasan mengenai pemilihan metode deskriptif kualitatif ini

adalah karena dalam penelitian ini ingin diketahui gambaran langsung dari

pelaku usaha mengenai pengaruh penerapan SNI terhadap peningkatan

ekspor dan perlindungan pasar dalam negeri. Sementara itu deskriptif kualitatif

juga diperlukan dalam upaya mengkaji faktor lain yang menentukan kesiapan

perusahaanproduk prioritas dalam menerapkan SNI wajib.Deskriptif kuantitatif

didasarkan pada model analisis yang dipakai yaitu Regulatory Impact Analysis

(RIA) dan Standard Compliance Analysis.

Ada asumsi mendasar yang dijadikan pijakan dalam menggunakan

metode analisis tersebut untuk mengetahui pengaruh dari penerapan SNI wajib

pada peningkatan ekspor yaitu: bahwa dengan adanya penerapan SNI wajib,

dianggap bahwa industri yang bersangkutan mempunyai kemampuan baik sisi

teknis, infrastruktur, SDM, sumber daya lainnya dan lembaga pendukung.

Dengan dimilikinya berbagai faktor penentu tersebut, industri dengan berbagai

perusahaan yang ada di dalamnya mempunyai kemampuan yang lebih baik

daripada industri di mana SNI tertentu belum diwajibkan. Kemampuan mereka

ini tentu saja akan lebih mudah dipakai untuk memenuhi persyaratan yang

diminta oleh negara mitra dagang (standar negara tujuan ekspor) dengan lebih

mudah. Memang, SNI bukanlah standar utama yang dijadikan ukuran oleh

negara tujuan ekspor untuk bisa menerima produk Indonesia di pasar mereka,

melainkan standar internasional dan bahkan standar mereka sendiri yang harus

dipenuhi oleh produsen di Indonesia.



BAB III

METODOLOGI

3.1. Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan inventarisasi SNI wajib yang

sudah diberlakukan dan belum diberlakukan (sukarela) pada produk elektronik,

kemudian melakukan analisis terhadap pengaruh penerapan SNI terhadap

peningkatan ekspor nasional/pemenuhan target ekspor, penguatan pasar

dalam negeri, dan mencari kesesuaian/ketidaksesuan SNI dengan standar

yang diberlakukan oleh negera tujuan ekspor (pasar internasional). Dengan

diketahuinya kondisi dan permasalahan yang ada, diharapkan bisa disusun

rekomendasi kebijakan terkait dengan pemberlakuan SNI wajib untuk produk

(prioritas)elektronik dan bisa dicarikan solusi upaya untuk menerapkan

standard compliance.

A. Regulatory Impact Analysis (RIA)

Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah sebuat alat analisis yang

digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan tertentu berdasarkan

sejumlah opsi (OECD, 2008; Department of teh Taoiseach, 2009). Analisis

ini bisa membantu untuk menentukan opsi mana yang terbaik dalam

mencapai suatu tujuan terkait dengan pelaksanaan suatu kebijakan

(Department of teh Taoiseach, 2009).1 Dengan RIA ini juga bisa diketahui

kemungkinan berbagai dampak/effect/cost sekaligus juga

keuntungan/benefit yang diperoleh. Beberapa langkah yang perlu dilakukan

dalam RIA adalah menentukan permasalahan/tujuan (objective), identifikasi

opsi, criteria dan sub-kriteria, konsultasi (dengan pihak terkait),

perbaikan/revisi (termasuk kriteria, sub-kriteria) dan melakukan analisis.

RIA dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Multi-Criteria

Anaysis (MCA). MCA ini merupakan teknik pengambilan keputusan yang

didasarkan pada berbagai criteria yang didasarkan pada tujuan (objective)

tertentu. Tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan beberapa

1Dalam kajian ini, model RIA yang dipakai merujuk pada referensi utama dari Department of teh Taoiseach

(2009).


pilihan/kebijakan (option) yang penilaiannya didasarkan pada beberapa

criteria dan sub-kriteria. Selain penggunaan metode MCA, dalam kajian ini

juga dilengkapi dengan Benefit-Cost Analysis (BCA) untuk melihat

keuntungan (benefit) dan biaya (cost) dalam penerapan SNI wajib dalam

rangka untuk mendukung pencapaian target ekspor dan perlindungan

konsumen (di dalam negeri).

Kriteria pembobotan

Pembobotan ini diperlukan untuk melihat relatif pentingnya suatu

kriteria dibandingkan kriteria lain dalam menilai opsi yang diajukan.

Kombinasi pembobotan dan nilai akan menentukan tingkat preferensi dari

berbagai opsi (kebijakan) yang ada. Pembobotan ini bisa dilakukan dengan:

(1) memberikan nilai (score) secara numeric untuk tiap criteria, misalnya

dari 1 sampai 100 atau dari 1 sampai 10. Bisa juga dilakukan dengan

membagi angka 100 sesuai dengan tingkat relative pentingnya suatu

criteria.

(2) Memberikan nilai berdasarkan penilaian ordinal (nilai relative).

Penilaian ordinal yang dipakai adalah:

� Highly positive (3)

� Moderately positive (2)

� Slightly positive (1)

� Neutral (0)

� Slightly negative (-1)

� Moderately negative; and (-2)

� Highly negative (-3)

Performance matrix

Performance matrix ini disajikan untuk menampilkan hasil/performance

dari beberapa opsi yang diusulkan berdasarkan criteria yang ada. Secara

sederhana performance matrix ditampilkan seperti berikut (Tabel 3.1):

Tabel 3.1: Performance Matrix

Opsi Kriteria A Kriteria B Kriteria C Kriteria D

Opsi I +++ ++ 0 +

Opsi II ++ ++ + 0


Opsi Kriteria A Kriteria B Kriteria C Kriteria D

Opsi III + - - -

A1. Multi-Criteria Anaysis (MCA): Tujuan, Opsi dan Kriteria Yang

Digunakan

Tujuan ini didasarkan pada asumsi dasar bahwa pencapaian

tujuan tersebut bisa dilakukan apabila produk yang bersangkutan

sudah memenuhi standar, baik SNI maupun standar yang diterapkan di

pasar internasional. Namun demikian, kajian ini menggunakan

pendekatan SNI untuk menentukan tingkat kemampuan daya saing

produk ekspor kita di pasar internasional dan juga di pasar dalam

negeri.

Seperti diuraikan dalam Bab II (Kerangka Pemikiran) ada asumsi

dasar yang dijadikan pijakan dalam mengkaji bagaimana SNI bisa

mempengaruhi peningkatan ekspor (secara tidak langsung). Meskipun

perusahaan yang melakukan ekspor cenderung menerapkan standar

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan,

keberadaan perusahaan di dalam negeri yang sudah mampu

menerapkan SNI menunjukkan bahwa industri yang bersangkutan

mempunyai kemampuan (yang lebih) baik sisi teknis, infrastruktur,

SDM, lembaga pendukung dan sumber daya lainnya. Study yang

dilakukan oleh Maskus (2005) mendukung asumsi tersebut bahwa

infrastruktur dan layanan dukungan standar terkait dengan

kemampuan mereka dalam memenuhi standar yang diminta oleh pasar

negara tujuan (ekspor).

Dalam kajian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah (1)

meningkatkan ekspor melalui produk yang berstandar dan (2)

Melindungi pasar dalam negeri/Konsumen dalam negeri melalui produk

yang berstandar. Beberapa opsi yang diajukan adalah: (1) tidak

melakukan apa-apa (do nothing), (2) Penerapan SNI (sukarela), (3)

Penerapan SNI (wajib) dan upaya memenuhi kesenjangan yang ada

dalam standar yang berlaku di negara tujuan/internasional (Standard

Compliance). Opsi ‘do nothing’ yang dimaksudkan dalam kajian ini


adalah bahwa industri/perusahaan (khusus yang melakukan ekspor)

hanya memenuhi standar yang ada (yang diminta) oleh negara tujuan.

Berikut ditampilkan ringkasan tujuan, opsi dan criteria yang akan

dipakai dalam kajian ini (Table 3.2 dan Table 3.3).

Tabel 3.2: Tujuan - Meningkatkan ekspor melalui produk yang berstandar

Kriteria Opsi Opsi 1

Do Nothing

Opsi 2 Penerapan

SNI sukarela

Opsi 3 Penerapan SNI wajib

Opsi 4 Penerapan

Standar Tujuan Ekspor

Kemudahan memenuhi persyaratan standar � Lebih lengkapnya

peralatan teknis � Lebih baiknya SDM � Lebih baiknya institusi

pendukung (infrastruktur di luar perusahaan)

Tingkat kepercayaan buyer luar negeri (lebih tinggi) � Rendahnya tingkat

penolakan (rejection rate)

� Rendahnya jumlah komplain

Promosi kepedulian (awareness) � Banyak perusahaan

yang lebih peduli � Masyarakat yang lebih

peduli/sadar

Akses bahan baku yang lebih berkualitas � Supplier lebih

cenderung memperhatikan kualitas

� Jumlah bahan baku berkualitas (lebih banyak)

� Harga bahan baku (kompetitif)


Tabel 3.3: Tujuan - Melindungi pasar dalam negeri/Konsumen dalam negeri

melalui produk yang berstandar

Kriteria Opsi Opsi 1

Do Nothing Opsi 2

Penerapan SNI sukarela

Opsi3 Penerapan SNI Wajib

Daya saing � Produk yang lebih berkualitas � Harga yang lebih kompetitif

Kepedulian pengusaha � Kesadaran berstandar yang

lebih tinggi

Kepedulian konsumen � Produk harus ber-SNI � Pelaporan oleh konsumen

Pengawasan yang lebih mudah � Labeling

Kehadiran lembaga pendukung � Jumlahnya yang memadai � Kapasitas, kapabilitas

A2. Benefit – Cost Analysis

Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor dan melindungi

konsumen di dalam negeri melalui penerapan standar menimbulkan

konsekuensi tersendiri bagi dunia usaha. Demikian juga standar lain

(internasional) yang diminta oleh negara mitra dagang. Upaya

pemenuhan standar (standard compliance) satu sisi memberikan

manfaat (benefits), pada sisi lain juga merupakan suatu biaya (cost)

yang harus ditanggung oleh dunia usaha/perusahaan.

Analisis BCA ini (baik untuk tujuan ekspor maupun perlindungan

pasar dalam negeri) dilakukan untuk melihat bagimana opsi yang ada

(dalam model MCA) mempunyai manfaat sekaligus biaya yang harus

ditanggung oleh industri/perusahaan sebagai upaya untuk memenuhi

SNI ataupun melakukan upaya pemenuhan standar yang diminta oleh

negara tujuan (Standard Compliance). Dengan membandingkan

benefit, cost dan melihat impact yang ditimbulkan, bisa dilihat sejauh

mana penerapan SNI bisa memberikan dampak positif (tidak langsung)

bagi peningkatan ekspor sekaligus perlindungan pasar dalam negeri.


Tabel 3.4: Tujuan - Meningkatkan ekspor melalui produk yang berstandar

Opsi BCA Benefits Cost Impact

1 Do Nothing 2 Penerapan SNI (sukarela) 3 Penerapan SNI (wajib)

Seperti halnya tujuan yang ingin dicapai dan berbagai opsi yang

ada dengan menggunakan model MCA, berikut ditampilkan penerapan

BCA dengan menguji berbagai opsi yang ada (Tabel 3.4. dan Tabel

3.5): (1) tidak melakukan apa-apa (do nothing), (2) Penerapan SNI

(sukarela), (3) Penerapan SNI (wajib) dan upaya memenuhi

kesenjangan yang ada dalam standar yang berlaku di negara

tujuan/internasional (Standard Compliance). Selain benefit dan cost, di

kolom berikutnya juga ditampilkan dampak (impact) dari pilihan

kebijakan yang ada.

Tabel 3.5: Tujuan - Melindungi pasar dalam negeri/Konsumen dalam negeri

melalui produk yang berstandar

Opsi BCA

Benefits Cost Impact 1 Do Nothing 2 Penerapan SNI (sukarela) 3 Penerapan SNI (wajib)

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan benefit adalah

keuntungan/nilai tambah yang diperoleh oleh perusahaan dari berbagai

opsi (pilihan kebijakan yang ada). Keuntungan bisa berupa

kenaikan/pertumbuhan penjualan/ekspor sebagai akibat dari dari

pilihan kebijakan yang ada. Benefit/cost tidak harus selalu diukur

dengan nilai Rp atau USD, tapi juga bisa menggunakan penilaian

kualitatif berupa peningkatan/penurunan akses pasar.

Yang dimaksudkan dengan cost adalah biaya/beban baik yang

berkaitan langsung/tidak langsung dengan sertifikasi, teknik produksi,


dan teknologi dalam upaya pemenuhan standar. Biaya bisa berupa

nilai Rp/USD yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi, pemenuhan

standar yang diminta oleh pasar (Negara tujuan ekspor), maupun biaya

yang ditanggung sebagai akibat dari ketidakmampuan pemenuhan

standar yang diminta oleh pasar.

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan dampak (impact)

adalah akibat yang muncul dengan adanya penerapan standar (SNI

ataupun lainnya). Dampak tersebut bisa dalam lingkup

mikro/perusahaan/industri juga dalam lingkup makro/ekonomi nasional.

Dampak tersebut bisa berupa, misalnya, meningkatnya daya saing

perusahaan/industri, menurunnya daya saing perusahaan/industry baik

di pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Dampak lain juga

bisa berupa perubahan partisipasi perusahaan/industri dalam ikut/tidak

ikut menerapkan standar (SNI/standar lainnya).

B. Standard Compliance Analysis

Analisis standard compliance ini dilakuan untuk mengetahui adanya

kesesuaian/ketidaksesuaian SNI dengan standar yang berlaku di Negara

tujuan ekspor (internasional) dan mencari tahu berbagai kendala yang

dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan standar untuk

produk-produk prioritas dan upaya yang sudah dilakukannya.

Merujuk pada studi yang dilakukan oleh UNIDO (Kaeser, 2013),

Analisis standard compliance ini dilakukan dengan melalui beberapa sub-

analisis yaitu:

1. Analisis Penolakan Ekspor (Export rejection analysis)

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi ada tidaknya penolakan

(rejection) yang dilakukan oleh negara pengimpor/mitra dagang.

Penolakan tersebut terkait dengan adanya ketidaksesuaian standar yang

dilakukan oleh pengekspor/perusahaan di dalam negeri. Analisis ini

diharapkan dapat menemukan berbagai permasalahan yang terjadi

dalam proses ekspor-impor produk prioritas, termasuk alasan penolakan

dan standar atau regulasi yang menjadi acuan penolakan.

Semakin sedikit jumlah ekspor yanag dikembalikan/ditolak

(rejected) maka upaya pemenuhan standar yang dilakukan oleh


industri/perusahaan akan lebih mudah. Dengan kata lain, semakin

kecilnya penolakan menunjukkan semakin besarnya ekspor yang bisa

dilakukan oleh industri/perusahaan. Demikian juga sebaliknya.

2. Estimasi Kehilangan Ekspor (Export lost estimation)

Analisis ini dilakukan dengan mengestimasi kerugianekonomi secara

nominal yang bisa diperoleh industri/perusahaan dalam upaya

memenuhi standar yang diinginkan untuk berbagai produk prioritas.

Namun demikian, bila tidak ditemukan data riil, diharapkan kerugian

yang bersifat kualitatif dari adanya penolakan oleh pihak negara tujuan

bisa diuraikan. Potensi kerugian akibat penolakan ekspor dilihat dari

berapa nilai produk yang diekspor, estimasi stok produk yang memiliki

spesifikasi yang sama serta berapa besar potensi pasar atau ekspor

lanjutan yang mungkin hilang akibat penolakan.Analisis kehilangan

ekspor ini bisa menunjukkan seberapa besar pasar ekspor yang

seharusnya bisa diperoleh seandainya industry/perusahaan mampu

memenuhi standar yang diminta oleh negara tujuan ekspor.

3. Kualitas Infrastruktur (Quality infrastructure)

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi kualitas dan kapasitas

dari infrastruktur pendukung pelaksanaan SNI atau standar lainnya.

Infrastruktur tersebut tidak hanya menyangkut infrastrukturyang berada

dalam perusahaan tetapi juga di luar perusahaan, seperti laboratorium uji

dan sertifikasi, termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan tingkat

teknologi yang digunakannya.Kualitas infrastruktur bisa menentukan

seberapa besar peningkatan ekspor yang bisa dilakukan oleh

industri/perusahaan apabila infrastruktur pendukung penerapan dan

pemenuhan standar memenuhi kualitas yang bagus.

Analisis standard compliance dengan melalui tiga pokok analisis

(export rejection, export lost dan quality infrastructure) ini diharapkan

mampu memberikan informasi mengenai kondisi dan permasalahan standar

yang ada di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bisa ditemukan

langkah perbaikan oleh pemerintah bersama dengan dunia usaha sehingga

dampak negatif/kerugian bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan.


Dengan kata lain, adanya kemampuan industri/perusahaan dalam

memenuhi standar yang diminta oleh negara tujuan bisa memberikan

dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia.

Tabel 3.6. Pengumpulan dan Analisis Data

Tujuan Analisis Metode analisis/

Pengumpulan Data

Data Sumber Data

Output

Mengkaji pengaruh penerapan SNI Wajib pada peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri

RIA (MCA dan BCA): Survey dan FGD

Primer : respon pelaku usaha thd pertanyaan kuesioner Sekunder : ekspor impor, data terkait perusahaan, SNI, regulasi

Hasil wawancara, BPS, BSN, Kemendag, Kemenperind, asosiasi

Pengaruh penerapan SNI peningkatan ekspor dan perlindungan pasar dalam negeri

Menganalisis ketidaksesuaian standard di pasar ekspor dan upaya pemenuhan standar

Standard compliance analysis: Survey dan FGD

Primer : respon pelaku usaha thd pertanyaan kuesioner Sekunder : ekspor impor, data terkait perusahaan, SNI, regulasi

Hasil wawancara, BPS, BSN, Kemendag, Kemenperind, asosiasi

Strategi untuk memenuhi kesesuaianstandar di pasar ekspor untuk produk-produk prioritas

Merumuskan usulan kebijakan terkait penerapan SNI Wajib dan upaya pemenuhan kesesuaian standar

Sintesa 1, 2: FGD

Pengaruh penerapan SNI wajib, kesesuaian standar, pendapat para pemangku kepentingan

Hasil kajian dan para pemangku kepentingan

Usulan kebijakan terkait penerapan SNI Wajib dan pemenuhan kesesuaian standar

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam kajian ini meliputi data primer maupun sekunder.

a. Data primer antara lain diperoleh melalui hasil survey/wawancara dengan

pelaku usaha, asosiasi pengusaha dan lembaga/institusi terkait.

b. Data sekunder yang diperlukan adalah data ekspor impor produk, data

industri produk, data SNI dan regulasi terkait.Data sekunderdiperoleh dari

instansi terkait seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pusat

Standardisasi Kementerian Perindustrian, Pusat Standardisasi


Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Asosiasi pelaku usaha, studi pustaka,

hasil kajian terkait SNI dan lain sebagainya..

3.2.2. Metode pengumpulan data

Survei dilakukan pada pelaku usaha yang memproduksi teh hitam, produk

olahan kopi dan mainan anak, khususnya pelaku usaha yang juga merupakan

eksportir. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik purposive

samplingdan dilakukan melalui wawancara secara mendalam (indepth

interview) dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih

dahulu. Respondendalam kajian ini sebagai berikut :

1. Pelaku usaha (produsen dan eksportir) di daerah survey (Sumatera Utara,

Jawa Barat, Jawa Timur, banten dan DKI Jakarta) untuk beberapa produk

prioritas kopi, teh dan mainan anak.

2. Instansi pemerintah dan non-pemerintah terkait : Kementerian

Perindustrian, BSN, lembaga sertifikasi produk (LSPro), Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

3. Asosiasi : KADIN, asosiasi pelaku usaha

Daerah yang menjadi wilayah survey adalah DKI Jakarta, Jawa Barat,

Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Daerah-daerah tersebut merupakan

daerah sentra produksi dan lokasi eksportir.

3.3. Operasional Survei

Pelaksanaan survey dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibagi menjadi 4 (empat)

tim berdasarkan wilayah. Adapun susunan tim survey dan target responden

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Operasional Survey

Daerah Waktu

Pelaksanaan

Petugas Survey Target

Responden

Sumatera Utara M-1 Mei 2015 Erizal Mahatama,

Yudha Hadian Nur,

Pelaku usaha

produk olahan kopi


Dwi Ariestiyanti,

Riska Pujiati

dan teh hitam

Jawa Barat M-3 Mei 2015 Erizal Mahatama,

Ranni Resnia,

Ratna A Carolina,

Dwi Ariestiyanti

Pelaku usaha teh

hitam dan mainan

anak

Jawa Timur M-1 Juni 2015 Erizal Mahatama,

Rahayuningsih,

Ratna A Carolina,

Nasrun

Pelaku usaha

produk olahan

kopi, tehhitam dan

mainan anak

Banten M-3 Juni 2015 Erizal Mahatama,

Ranni Resnia, Ratna

A Carolina, Dwi

Ariestiyanti

Pelaku usaha

mainan anak

DKI Jakarta M-5 Juli 2015

M-1 Agustus

2015

Erizal Mahatama,

Ranni Resnia, Ratna

A Carolina, Riska

Pujiati

Pelaku usaha

produk olahan

kopi, teh hitam,

dan mainan anak

3.4 Jumlah Perusahaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi sejumlah perusahaan dalam

industry kopi instan, teh hitam dan mainan anak. Perusahaan yang menjadi

responden kajian adalah perusahaan yang memasarkan produknya di pasar

dalam negeri sekaligus melakukan ekspor. Secara keseluruhan jumlah

perusahaan di daerah penelitian yang dikunjungi adalah (Tabel 3.8).

Tabel 3.8 Jumlah Responden Perusahaan

Perusahaan Jumlah

Kopi instan 8 perusahaan (dari 15)

Teh hitam 5 perusahaan (dari 10)

Mainan anak 5 perusahaan (dari 6)

Untuk komoditi kopi, perusahaan yang menjadi responden hanya produsen kopi

hitam instan, tidak termasuk kopi mix atau kopi olahan lainnya. Sementara itu,


untuk komoditi mainan anak, perusahaan yang menjadi responden khusus

produsen mainan anak jenis mainan beroda (wheeled toys), dan bola yang diisi

udara (inflated balls).


BAB IV

PENERAPAN SNI BAGI PENGUATAN PASAR DALAM NEGERI

4.1. Standar dan Perlindungan Pasar Dalam Negeri

Dalam rangka terwujudnya perlindungan konsumen, pemerintah telah menetapkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kebijakan

tersebut diimplementasikan melalui pemberian jaminan hak dan kewajiban

konsumen serta mendorong pelaku usaha agar bersikap jujur dan

bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan usahanya. Hubungan antara

konsumen dan pelaku usaha terjadi ketika melakukan transaksi baik secara

konvensional maupun menggunakan sistem online. Oleh karena itu informasi yang

benar, jelas, dan jujur mengenai harga, standar/mutu, dan jaminan suatu

barang/jasa yang diberikan pelaku usaha menjadi salah satu dasar bagi konsumen

untuk memutuskan membeli suatu barang/jasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Standar adalah persyaratan teknis

atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun

berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang

terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,

lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman,

serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya.

Secara jelas telah disebutkan diatas bahwa penerapan standar harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya pelaku usaha dan

konsumen. Dalam hal standar ditetapkan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya

saing barang/jasa dan sebagai filter bagi barang/jasa berkualitas rendah yang akan

masuk ke pasar dalam negeri. Standar umumnya memuat beberapa parameter yang

dapat dijadikan sebagai acuan terkait pengukuran mutu suatu barang/jasa.

Parameter yang ada di dalam standar tersebut dirumuskan dan disusun melalui

mekanisme yang ketat dan konsensu para pemangku kepentingan sehingga menjadi

paramenter ideal dan dapat diakui atau adanya pengakuan keberterimaan standar

antar negara. Pelaku usaha yang mengacu standar dalam menghasilkan suatu


barang/jasa akan menerima manfaat dari barang/jasa yang dihasilkan berkualitas

baik dan kepercayaan dari para konsumen. Selain itu juga akan memacu pelaku

usaha untuk berkompetisi secara sehat di pasar dengan cara menghasilkan

barang/jasa yang berkualitas baik agar memiliki daya saing dengan barang/jasa

yang dihasilkan oleh pesaing.

Saat ini standar umumnya digunakan sebagai hambatan perdagangan yang bersifat

non tariff dimana standar diajadikan sebagai persyaratan oleh suatu negara dalam

persyaratan barang/jasa asal impor yang akan memasuki pasar. Sehingga

barang/jasa impor yang berkualitas rendah (tidak memenuhi standar) tidak dapat

beredar di pasar dalam negeri. Apabila barang/jasa beredar di pasar dalam negeri

telah memenuhi parameter yang dimuat didalam standar maka secara langsung

dapat melindungi konsumen dari kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa

berkualitas rendah.

4.2. Peranan SNI Dalam Melindungi Pasar Dalam Negeri

SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya

bersifat sukarela (voluntary) dengan tujuan meningkatkan kepastian, kelancaran dan

efisiensi transaksi perdagangan, meningkatkan perlindungan K3L bagi konsumen,

dan menciptakan efisiensi produksi serta menciptakan persaingan usaha yang sehat

dan transparan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan, bahwa barang/jasa yang diperdagangkan di dalam negeri harus

memenuhi SNI/persyaratan teknis/kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.

Pemberlakuan SNI/persyaratan teknis/kualifikasi ditetapkan oleh Menteri

Perdagangan atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas

dan tanggung jawabnya dengan mempertimbangkan aspek:

a. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;

c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau

d. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

Barang/jasa yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib ,

wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat

kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah. Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau


sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang

terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan terdaftar pada Kementerian

Perdagangan. Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain

diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar negara.

Dalam rangka perlindungan konsumen, salah satu langkah yang diambil oleh

pementah adalah melakukan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa di

pasar mengingat perlindungan yang diberikan kepada masyarakat harus bersifat

preventif, yaitu perlindungan sebelum konsumen mengalami kerugian akibat

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pengawasan dilaksanakan pada dua tahapan,

yaitu (1) sebelum barang beredar di pasar (tahap pra-pasar) dan (2) setelah barang

beredar di pasar.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-Dag/Per/3/2007

Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar

Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan,

pengawasan tahap pra pasar dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang yang

akan beredar, telah memenuhi standar dan ruang lingkup pengawasan lainnya

sesuai peraturan yang ada. Tahap pra pasar meliputi pengujian mutu dan

pendaftaran barang kepada Kementerian Perdagangan.

Dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib, diharapkan dalam implementasinya

bersifat non diskriminasi, baik barang/jasa dalam negeri dan barang/jasa asal impor

mempunyai perlakuan yang sama. Untuk produk dalam negeri yang sudah berlaku

SNI secara wajib, pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk memperoleh Nomor

Registrasi Produk (NRP) dan mencantumkan NRP tersebut pada setiap barang atau

kemasan dibawah tanda SNI. Sedangkan untuk barang impor yang akan memasuki

daerah pabean harus memperoleh Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang

dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian dan mencantumkan NPB tersebut pada

setiap barang atau kemasan dibawah tanda SNI.


Gambar 4.1. Pengawasan barang yang SNI-nya telah diberlakukan wajib sebelum beredar di pasar

(tahap pra-pasar) dan setelah beredar di pasar

Sumber:Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-Dag/Per/3/2007 dan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/5/2009

Setelah pengawasan pada tahap Pra-Pasar, pengawasan kemudian dilanjutkan

pada tahap setelah barang beredar di pasar. Pengawasan barang beredar

dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-

DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan/atau

Jasa, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

(Ditwas), bekerjasama dengan pemerintah daerah, badan lain yang berhubungan,

Barang Impor yang SNI-nya

diberlakukan secara wajib

Barang produksi dalam

negeri yang SNI-nya

diberlakukan secara wajib

PASAR

Pengawasan

Barang Beredar

SPB/NPB NRP

Pengawasan

Pra Pasar

Kementerian Perdagangan/

Direktur Pengembangan

Mutu Barang

Kementerian Perdagangan/

Direktur Pengembangan

Mutu Barang

Permohonan

pendaftaran

Permohonan

pendaftaran

Di-terima Di-tolak Di-terima Di-tolak


dan masyarakat. Pengawasan barang beredar di pasar berperan penting dalam

melengkapi dan memperkuat pengawasan Pra-Pasar serta memastikan bahwa

barang-barang dan jasa yang beredar di pasar telah sesuai dengan parameter

pengawasan yang ada. Secara rinci dapat dilihat pada gambar tersebut (diatas).

4.3. Dinamika Penerapan Standar oleh Pelaku usaha Dalam Melindungi Pasar

Dalam Negeri

Pada bagian ini dibahas mengenai pilihan (opsi) kebijakan yang diambil oleh

pelaku usaha dalam menerapkan SNI sebagai upaya untuk melindungi pasar dalam

negeri. Dalam menentukan pilihan yang diambil oleh pelaku usaha, sebenarnya

pelaku usaha diberi beberapa opsi/pilihan kebijakan yaitu: tidak melakukan apa-apa

(do nothing)/tidak menerapkan SNI, pilihan SNI sukarela, dan pilihan SNI wajib.

Masing-masing pilihan tersebut di atas disertai dengan beberapa kriteria yang bisa

dijadikan acuan bagi pelaku usaha untuk menentukan pilihan yang ada. Untuk

proses yang lebih lengkap dalam melihat bagaimana perusahaan menentukan

pilihan kebijakan yang ada bisa dilihat dalam Lampiran 1.

Tabel 4.1: Kriteria Dalam Menentukan Pilihan: Opsi Do Nothing, Penerapa SNI

Sukarela dan SNI Wajib

Kriteria Daya saing � Produk yang lebih berkualitas � Harga yang lebih kompetitif

Kepedulian pengusaha � Kesadaran berstandar yang lebih tinggi

Kepedulian konsumen � Produk harus ber-SNI � Pelaporan oleh konsumen

Pengawasan yang lebih mudah � Labeling

Kehadiran lembaga pendukung � Jumlah yang memadai � Kapasitas, kapabilitas

Dari hasil pengolahan data untuk tiga jenis produk yaitu teh, kopi dan mainan

anak, terlihat baha pelaku usaha melihat penerapan SNI Wajib merupakan pilihan

yang diambil. Pilihan kebijakan penerapan SNI Wajib dinilai oleh pelaku usaha


mampu untuk melindungi pasar dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing

perusahaan di pasar dalam negeri.

Selanjutnya setelah diketahui opsi kebijakan, pada bagian selanjutnya dilihat

bagaimana perkiraan manfaat yang diperoleh dan biaya yang ditanggung oleh

pelaku usaha sebagai konsekuensi dari opsi kebijakan yang dibuatnya. Manfaat

yang diperoleh pelaku usaha antara lain peningkatan penjualan, peningkatan

product image, akses pasar dan market share. Sementara itu biaya yang muncul

berupa biaya sertifikasi SNI dan biaya pemenuhan standar yang harus dikeluarkan

oleh pelaku usaha.

a. Teh hitam

Produk teh hitam Indonesia memiliki kualitas yang baik sehingga dapat bersaing

dengan kompetitor di pasar internasional seperti Kenya. Namun hampir mirip

dengan produk asal perkebunan, harga teh hitam tidak mampu bersaing

dikarenakan produktivitasnya rendah dan adanya biaya lain yang timbul akibat

buruknya infrastruktur. Quality control dilakukan melalui penerapan standar yang

mengacu kepada standar internal perusahaan yang menggunakan parameter SNI.

Sementara negara tujuan belum menetapkan standar secara ketat hanya

mewajibkan fumigasi saja.

Tabel 4.2. Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Teh hitam berdasarkan

kriteria

Kriteria SNI Wajib

1. Kemudahan memenuhi persyaratan standar (peralatan

teknis, SDM dan infrastruktur pendukung) Sangat setuju

2. Kemudahan proses sertifikasi/pengujian (prosedur

sertifikasi, biaya, waktu pengurusan, konsultansi)

Sangat setuju

3. Tingkat kepercayaan konsumen (lebih tinggi) (rendahnya

komplain, pemesanan berulang)

Sangat setuju

4. Daya saing thd produk sejenis (kualitas produk, harga

produk)

Sangat setuju

5. Kepedulian (awareness) pengusaha (banyak pesaing lebih

peduli, standar pendukung daya saing)

Sangat setuju

6. Kepedulian konsumen (produk harus berstandar, pelaporan

oleh konsumen)

Sangat setuju

7. Pengawasan yang lebih mudah (pelabelan, komposisi

bahan, MKG)

Sangat setuju


8. Lembaga pendukung (Lab uji, LSPro) (jumlah memadai,

kapasitas, kapabilitas)

Sangat setuju

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan untuk produk teh hitam adalah

SNI 01-1902-1995, yang masih berlaku secara sukarela. Penerapan SNI yang masih

bersifat sukarela menyebabkan masih banyaknya ditemui produk teh yang belum

memenuhi standar. Umumnya, konsumen dalam negeri tidak mempertimbangkan

penerapan standar pada produk teh, melainkan hanya melihat dari sisi harga. Hal ini

menyebabkan beberapa produk teh yang menerapkan SNI kalah bersaing (dari sisi

harga) dengan produk teh yang tidak menerapkan SNI. Oleh karena itu, hasil

penelitian di lapangan menyatakan bahwa, dari seluruh kriteria terkait dengan

penerapan SNI, produsen teh (pelaku usaha) sangat setuju apabila penerapan SNI

untuk teh yang dijual di dalam negeri, diberlakukan secara wajib. Hal ini diharapkan

dapat meningkatkan daya saing produk teh hitam di dalam negeri terhadap produk

impor maupun produk lokal lainnya yang tidak memenuhi standar. Selain itu, pelaku

usaha juga berharap dilakukan revisi terhadap SNI Teh Hitam yang saat ini berlaku,

karena SNI tersebut dianggap sudah terlalu lama dan tidak sesuai dengan kondisi

perkembangan pasar.

Tabel 4.3 Perkiraan Manfaat – Biaya untuk Opsi 3 Penerapan SNI Wajib

Kriteria Penerapan SNI Wajib

Benefit Penjualan meningkat TIDAK

Product image meningkat TIDAK

Akses pasar meningkat TIDAK

Cost Biaya sertifikasi mahal TIDAK

Mudah dalam memenuhi persyaratan sertifikasi YA

Biaya pemenuhan standar mahal TIDAK

Impact Daya saing meningkat TIDAK

Partisipasi perusahaan tinggi dalam menerapkan

standar YA

K3L terjamin YA

Pertimbangan untuk memberlakukan SNI teh hitam secara wajib memiliki beberapa

manfaat dan biaya bagi pelaku usaha. Secara umum, pelaku usaha tidak

menganggap bahwa penerapan SNI Teh Hitam secara wajib dapat meningkatkan

penjualan, akses pasar maupun product image. Hal ini dikarenakan pelaku usaha

menganggap bahwa konsumen dalam negeri masih belum terbiasa dalam


mengkonsumsi teh yang berkualitas. Preferensi konsumen dalam negeri umumnya

hanya pada warna teh, aroma dan terutama pada harga yang terjangkau sehingga

penerapan SNI wajib diperkirakan masih belum mampu untuk meningkatkan

penjualan, akses pasar maupun product image. Namun opsi penerapan SNI wajib

dianggap lebih baik untuk menyaring produk teh yang beredar di pasar dalam negeri

yang tidak memenuhi standar.

Sementara itu, penerapan SNI Teh Hitam secara wajib dianggap tidak terlalu

membebani pelaku usaha. Biaya sertifikasi serta biaya pemenuhan standar

dianggap pelaku usaha masih cukup terjangkau, serta mudah dalam memenuhi

persyaratan sertifikasi. Oleh karena itu, apabila SNI Teh Hitam diberlakukan secara

wajib, maka diperkirakan pelaku usaha lain yang belum memenuhi SNI tidak akan

terbebani dengan biaya penerapan SNI tersebut.

Secara umum, menurut pelaku usaha, dampak dari penerapan SNI Teh

Hitam secara wajib diperkirakan tidak mampu meningkatkan daya saing produk,

Namun penerapan SNI secara wajib dipastikan dapat meningkatkan partisipasi

perusahan dalam menerapkan standar. Dengan demikian, meskipun pelaku usaha

beranggapan bahwa daya saing produk tidak meningkat, namun aspek – aspek

dalam K3L (keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan), dapat terjamin.

b. Produk olahan kopi

Di pasar internasional, kopi asal Indonesia dikenal berkualitas baik dan dapat

bersaing dengan kompetitor seperti Vietnam dan Brazil. Walaupun memiliki daya

saing dari sisi kualitas namun tidak dapat bersaing pada sisi harga yang disebabkan

pengelolaan kopi di negara kompetitor tersebut didukung penggunaan teknologi,

rendhanya produktivitas kopi Indonesia karena usia tanaman yang sudah tua,

tingginya tarif gas dan listrik, dan infrastruktur pendukung seperti jalan dan

pelabuhan di dalam negeri menyebabkan biaya tambahan.

Tabel 4.4 Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Produk olahan kopi

berdasarkan kriteria

SNI Wajib


teknis, SDM dan infrastruktur pendukung) Setuju




Setuju

3. Tingkat kepercayaan konsumen (lebih tinggi)

(rendahnya komplain, pemesanan berulang)

Setuju


produk)

Setuju

5. Kepedulian (awareness) pengusaha (banyak pesaing

lebih peduli, standar pendukung daya saing)

Setuju

6. Kepedulian konsumen (produk harus berstandar,

pelaporan oleh konsumen)

Agak tidak setuju


bahan, MKG)

Setuju



Agak tidak setuju

Penerapan SNI wajib untuk kopi instant hanya bertujuan untuk melindungi

produsen dan konsumen di dalam negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan

beberapa pelaku usaha kopi instan, opsi penerapan SNI wajib lebih dibutuhkan

untuk menjadi filter yang dapat menyaring produk impor yang berkualitas rendah

dengan harga yang murah sehingga dapat mendorong daya saing produsen di pasar

dalam negeri dan melindungi konsumen. Namun, konsumen dalam negeri dianggap

masih belum cukup peduli dengan penerapan standar pada kopi instan. Umumnya

konsumen dalam negeri lebih memilih kopi dengan harga yang lebih terjangkau

tanpa memperhatikan standar yang diterapkan pada produk tersebut. Selain itu,

kendala yang dihadapi dalam penerapan SNI wajib di dalam negeri adalah

keberadaan lembaga pendukung seperti laboratorium penguji yang masih terbatas.

Saat ini di Indonesia hanya ada satu laboratorium penguji yaitu Balai Besar Industri

Agro (BBIA) sehingga pelaku usaha membutuhkan waktu yang lama untuk

memperoleh sertifikasi SNI. Sementara itu, biaya sertifikasi SNI cukup terjangkau

yaitu sebesar 18 juta rupiah.


Kriteria SNI Wajib


Product image meningkat TIDAK


Cost Biaya sertifikasi mahal YA


Biaya pemenuhan standar mahal YA

Impact Daya saing meningkat YA


Partisipasi perusahaan tinggi dalam menerapkan standar YA

K3L terjamin YA

Pemberlakuan SNI wajib pada kopi instan memiliki beberapa manfaat dan biaya

yang dirasakan oleh pelaku usaha. Secara umum, penerapan SNI wajib dianggap

tidak dapat meningkatkan penjualan, akses pasar maupun product image. Hal ini

terkait dengan kurangnya kepedulian konsumen akan produk kopi instan yang

berstandar. Umumnya, konsumen memilih produk dengan harga yang terjangkau

(lebih murah). Pelaku usaha menganggap hanya segelintir konsumen yang peduli

dengan penerapan SNI pada produk kopi instan. Oleh karena itu, menurut pelaku

usaha, penerapan SNI wajib pada kopi instan tidak dapat memberikan manfaat yang

signifikan bagi pelaku usaha.

Disamping itu, pelaku usaha menganggap biaya untuk pemenuhan SNI relatif

mahal. Saat ini hanya ada satu laboratorium penguji untuk produk kopi instan,

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mememuhi persyaratan sertifikasi SNI cukup

lama. Biaya sertifikasi SNI diperkirakan mencapai 18 juta rupiah, dan bagi sebagian

besar pelaku usaha, jumlah ini dianggap mahal sehingga menjadi kendala dalam

penerapan SNI wajib.

Namun secara umum, penerapan SNI wajib pada produk kopi instan memiliki

dampak positif seperti peningkatan daya saing terutama terhadap kopi impor yang

tidak memenuhi standar. Selain itu, dengan diwajibkannya penerapan SNI pada kopi

instan, jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam menerapkan standar akan

mengalami peningkatan sehingga dapat menjamin aspek K3L pada proses produksi

kopi instan di dalam negeri.

c. Produk Mainan

SNI untuk mainan anak telah diberlakukan wajib sejak tahun 2013 melalui

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 yang kemudian

direvisi dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013.

Pemberlakuan SNI wajib untuk mainan anak bertujuan untuk meningkatkan daya

saing mainan anak produk lokal terhadap mainan mainan impor yang tidak

memenuhi standar. selain itiu, tujuan lainnya adalah melindungi konsumen dari

mainan anak yang memang mayoritas anak – anak, dari produk yang tidak

memenuhi standar keamanan dan kesehatan.


Tabel 4.6 Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Produk Mainan Anak

Berdasarkan Kriteria

SNI Wajib


teknis, SDM dan infrastruktur pendukung) Setuju

2. Kemudahan proses sertifikasi/pengujian (prosedur sertifikasi,

biaya, waktu pengurusan, konsultansi)

Setuju

3. Tingkat kepercayaan konsumen (lebih tinggi) (rendahnya


Sangat setuju


produk)

Setuju



Sangat setuju

6. Kepedulian konsumen (produk harus berstandar, pelaporan

oleh konsumen)

Agak setuju

7. Pengawasan yang lebih mudah (pelabelan, komposisi bahan,

MKG)

Sangat setuju



Setuju

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha mainan anak di

dalam negeri, secara umum mayoritas pelaku usaha setuju dengan pemberlakuan

SNI mainan anak secara wajib. Dari beberapa kriteria dari penerapan standar,

pemberlakuan SNI wajib untuk mainan anak didukung oleh tingkat kepedulian

konsumen akan produk mainan yang berstandar. Selain itu, pelaku usaha juga

beranggapan bahwa saat ini banyak pelaku usaha yang sudah peduli dengan

penerapan standar dengan tujuan meningkatkan daya saing produknya. Oleh karena

itu, opsi penerapan SNI wajib untuk mainan anak menjadi pilihan utama bagi

mayoritas pelaku usaha mainan anak di dalam negeri, dengan tujuan utama untuk

meningkatkan daya saing serta penguatan pasar dalam negeri.

Dari sisi pengawasan, penerapan SNI wajib untuk mainan anak akan

memudahkan pihak pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap produk

mainan yang tidak memenuhi standar. Dengan demikian, dengan adanya penerapa

SNI Wajib untuk produk mainan anak bisa menjadi filter terhadap produk maianan

anak yang tidak memenuhi standar.



Penerapan SNI Wajib


Product image meningkat YA



biaya: 7 - 10 juta; 50 juta



Impact Daya saing meningkat TIDAK

Partisipasi perusahaan tinggi dalam menerapkan

standar YA

K3L terjamin YA

Terkait dengan aspek biaya dan manfaat, penerapan SNI wajib pada produk

mainan anak belum dapat memberikan mafaat bagi peningkatan daya saing

produsen mainan anak di pasar dalam negeri. Mereka masih menemui beberapa

halangan tantangan diantaranya adalah masih belum meningkatnya penjualan

secara signifikan dengan penerapan SNI Wajib.

Kemampuan untuk melakukan penetrasi pasar di dalam negeri juga belum

meningkat, meskipun mereka mengakui bahwa dengan penerapan SNI Wajib,

product image yang dijualnya meningkat. Sementara itu di sisi lain, perusahaan

dalam industry mainan anak masih menghadapi kendala yang menurut mereka

adalah masih tingginya biaya pengurusan sertifikasi dan pemenuhan standar yang

mahal. Memang, pada satu sisi mahalnya biaya sertifikasi dan pemenuhan standar

bersifat relative antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, namun perlu

diketahui bahwa banyak dari produsen mainan anak yang merupakan usaha kecil

dan menengah yang menganggap biaya-biaya tersebut sebagai tambahan/beban

tambahan yang harus ditanggungnya.

Ketidakmampuan untuk melakukan penetrasi di pasar dalam negeri yang bisa

dilihat dari tidak signifikannya peningkatan penjualan mereka juga tidak terlepas dari

adanya produk mainan anak lain yang berasal dari luar negeri. Produk impor ini

bahkan sebagian merupakan produk yang tidak ber-SNI yang beredar di pasar

dalam negeri (Republika, 2015). Meskipun sudah diterapkan kebijakan penerapan

SNI Wajib untuk produk mainan anak, akan tetapi masih dijumpai produk mainan

anak impor yang tidak ber-SNI. Hal ini tentu saja merugikan produse mainan anak di


dalam negeri. Pengawasan barang beredar khususnya untuk produk mainan anak

mutlak harus ditingkakan.


BAB V

PENERAPAN SNI DAN PENGARUH TIDAK LANGSUNG

BAGI PENINGKATAN EKSPOR

5.1. Deskripsi Hubungan Standar dan Daya Saing

Standar mempunyai kaitan erat dengan kemampuan daya saing suatu produk

yang dihasilkan oleh industri/perusahaan di suatu negara(Henson et al., 2002; Jaffee

dan Henson, 2004). Daya saing ini bisa dilihat dari kemampuan produk tersebut

untuk bersaing di pasar ekspor (internasional) maupun kemampuan daya saing

produk yang bersangkutan di pasar dalam negeri.

Untuk pasar dalam negeri, standar juga mempunyai kaitan dengan upaya

perlindungan konsumen di dalam negeri dari produk yang tidak memenuhi standar

(bisa berupa produk impor). Dalam kaitannya dengan daya saing, standar menjamin

bahwa produk yang diedarkan di pasar adalah produk yang memenuhi kualitas dan

memberikan perlindungan/keamanan kepada konsumen dan juga lingkungan

Untuk bisa bersaing di pasar internasional, produk yanag dihasilkan oleh

suatu negara harus bisa memenuhi persayaratan minimal sebagaimana yang

ditentukan oleh standar masing-masing negara tujuan ekspor. Persyaratan tersebut

bisa meliputi persyaratan teknis maupun kualitas produk. Sementara itu untuk bisa

bersaing di pasar produk dalam negeri, produk yang dihasilkan oleh industri dalam

negeri harus bisa memenuhi persyaratan SNI (untuk produk yang ber-SNI wajib).

Demikian juga untuk produk impor yang masuk ke pasar dalam negeri juga wajib

memenuhi persyaratan teknis dan kualitas sesuai SNI.

Berikut diuraikan bagaimana standar bisa mempengaruhi daya saing produk

yang dijual di pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri (Gambar 5.1).


Gambar 5.1. Pengaruh Standar Terhadap Daya Saing

5.2. Deskripsi Peranan SNI Dalam mendukung Daya Saing

SNI mempunyai peranan dalam mendukung daya saing, terutama daya saing

di pasar dalam negeri. Hal ini karena di pasar dalam negeri, khususnya untuk produk

yang dikenai SNI wajib, wajib mematuhi persyaratan yang diminta oleh SNI. Pada

sisi yang lain, SNI juga mempunyai peran dalam mendukung daya saing di pasar

luar negeri melalui jalur tidak langsung (indirect impact). Kalau untuk jalur langsung,

akan lebih mudah diikuti proses pengaruhnya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang

melakukan ekspor cenderung hanya memenuhi persyaratan standar yang diminta

oleh importer/atau konsumen di negara tujuan.

Seperti yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya (khususnya Bab II –

Tinjauan Pustaka dan Bab III – Metodologi Penelitian), kajian ini mempunyai asumsi

dasar yang didukung oleh beberapa hasil kajian bahwa dengan adanya penerapan

SNI wajib, dianggap bahwa industri yang bersangkutan mempunyai kemampuan

baik sisi teknis, infrastruktur, SDM, sumber daya lainnya dan lembaga pendukung.

Lebih lanjut, implikasi asumsi dasar tersebut adalah, perusahaan yang sudah

menerapkan SNI wajib untuk produknya cenderung memilki berbagai fasilitas

pendukung (termasuk prasarana yang berada di luar perusahaan) untuk berhasilnya

penerapan standar yang diminta oleh negara tujuan ekspor. Infrastruktur dan

layanan dukungan standar terkait dengan kemampuan mereka dalam memenuhi

standar yang diminta oleh pasar negara tujuan (Maskus, 2005).

Kualitas dan

Keamanan

Biaya Produksi

Harga

Daya Saing Standar


SNI sendiri mengacu pada beberapa standar acuan seperti International

Standard Organization (ISO), Codex Alementarius (khususnya untuk produk

pertanian dan makanan), dan HAACCP. Dengan demikian, pada dasarnya

persyaratan minimal yang diacu oleh SNI (dari beberapa referensi standar tersebut

diatas) juga dipakai sebagai acuan oleh negara lain, meskipun tidak menolak

adanya kemungkinan terdapat perbedaan standard (standard gap).

Menilik pada adanya gap ini, berdasarkan hasil kajian Puska Dagri,

Kementerian Perdagangan (2014) bahwa memang ada gap standar antara SNI

dengan standar yang diterapkan di beberapa negara tujuan ekspor. Namun dalam

hal ini ada gap positif dalam arti bahwa pada persyaratan tertentu SNI mempunyai

persyaratan standar yang lebih tinggi. Demikian juga ada gap negatif, dimana

persyaratan standar minimal SNI lebih rendah daripada yang dipersyaratkan oleh

standar yang diterapkan oleh negara lain.

Berikut diilustrasikan pengaruh SNI (untuk perusahaan yang sudah

menerapkan SNI bagai produk yang di jual di dalam negeri, sekaligus juga

mengekspor produk sejenis ke pasar internasional) dalam mendukung daya saing

produk ekspor. Pngaruh ini bukan merupakan pengaruh langsung, tetapi pengaruh

yang terefleksikan dari adanya penerapan SNI (Gambar 4.2).

Dalam Gambar 4.2, baik SNI maupun standar negara lain mempunyai sumber

acuan yang sama (meski diakui ada modifikasi sehingga memunculkan standard

gap). Kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau menerapkan SNI akan

terefleksikan kepada kemampuan perusahaan dalam memenuhi standar negara lain

(tujuan ekspor). Hal ini dikarenakan sumber daya baik SDM maupun infrastruktur

penunjang (internal dan eksternal) adalah sama.


Gambar5.2: SNI dan Pengaruh Tidak Langsung Pada Peningkatan Daya saing dan Akses Pasar di Dalam dan Luar Negeri

Yang dimaksudkan dengan pengaruh SNI dalam kajian ini adalah bukan pada ada

tidaknya label SNI pada produk yang diekspor tetapi lebih pada kemampuan

perusahaan untuk mengikuti berbagai permintaan persyaratan dari negara mitra

dagang. Kemampuan dalam hal ini terkait dengan berbagai factor pendudkung

(infrastruktur pendukung) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangutan

(infrastruktur dan SDM internal: seperti lab uji internal, internal auditor dan

kelengkapan teknis internal) maupun infrastruktur pendukung yang berada di luar

perusahaan (infrastruktur DM external: lab uji luar, LSPro, external auditor). Dalam

perspektif yang lebih luas, Kebijakan dalam negeri terkait regaulasi teknis dan

standar mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing

perdagangan baik untuk produk manufaktur maupun produk pertanian (Babool,

2007).

Perusahaan

DN

(Infrastruktur

SDM internal)

SNI

Acuan global:

ISO, CODEX,

HACCP

Acuan global:

ISO, CODEX,

HACCP

Standar

Negara Tujuan

Produk

ber-SNI

Produk

ber-Standar

(negara tujuan)

Daya saing

(kualitas)

menngkat

Daya saing

(kualitas)

menngkat

Akses

pasar DN

Akses

pasar LN

Infrastruktur

SDM external


5.3. Dinamika penerapan Standar oleh Pelaku Usaha Dalam Peningkatan

Ekspor

Pada bagian ini dibahas mengenai pilihan kebijakan yang diambil oleh pelaku

usaha dalam menerapkan standar. Seperti halnya peran SNI dalam melindungi

pasar dalam negeri, untuk peran SNI dalam mendukung peningkatan ekspor juga

dilakukan dengan langkah yang sama, namun dengan tambahan opsi yaitu:

penerapan standar negara tujuan ekspor. Kriteria-kriteria yang dijadikan dasar

pelaku usaha dalam menentukan pilihan adalah sama seperti dalam kasus SNI

untuk perlindungan pasar dalam negeri (Tabel 4.1). Dari hasil pengolahan data

untuk tiga jenis produk yaitu teh, kopi dan mainan anak, terlihat baha pelaku usaha

melihat bahwa pemenuhan standar negara tujuan adalah menjadi pilihan kebijakan

yang diambil. Untuk proses yang lebih lengkap dalam melihat bagaimana

perusahaan menentukan pilihan kebijakan yang ada bisa dilihat dalam Lampiran 1.

Perkiraan manfaat yang diperoleh dan biaya yang ditanggung oleh pelaku

usaha sebagai konsekuensi dari pilihan kebijakan yang dibuat sebelumnya juga

dilihat. Dari hasil survei, hampir seluruh responden pelaku usaha yang juga eksportir

memilih untuk menerapkan standar negara tujuan ekspor dalam rangka

meningkatkan ekspor daripada menerapkan SNI baik secara sukarela maupun

wajib. Manfaat yang diperoleh pelaku usaha antara lain peningkatan penjualan,

peningkatan product image, akses pasar dan market share.

a. Teh hitam

Hasil survey menunjukkan bahwa dalam menerapkan standar pelaku usaha

masih mengacu pada standar negara tujuan ekspor (buyer) dengan alasan

bahwa perusahaan menerapkan prinsip market-oriented atau market-based

dan standard tersebut dianggap lebih tinggi daripada SNI. Sementara

penerapan SNI untuk beberapa produk ditujukan untuk melindungi pasar

dalam negeri dari produk impor yang berkualitas rendah.


Tabel 5.1. Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Teh hitam berdasarkan

kriteria

Kriteria Standard Negara

Tujuan

1. Kemudahan memenuhi persyaratan standar (peralatan teknis,

SDM dan infrastruktur pendukung)

Setuju

2. Kemudahan proses sertifikasi/pengujian (prosedur sertifikasi,

biaya, waktu pengurusan, konsultansi)

Setuju

3. Tingkat kepercayaan konsumen LN (lebih tinggi) (rendahnya


Sangat setuju

4. Daya saing thd produk sejenis LN (kualitas produk, harga produk) Setuju

5. Kepedulian (awareness) pengusaha (banyak pesaing lebih peduli,

standar pendukung daya saing)

Setuju

6. Kepedulian konsumen LN (produk harus berstandar, pelaporan

oleh konsumen)

Setuju

7. Pengawasan yang lebih mudah (pelabelan, komposisi bahan,

MKG)

Setuju

8. Lembaga pendukung (Lab uji, LSPro) (jumlah memadai, kapasitas,

kapabilitas)

Setuju

Teh hitam sebagian besar diekspor ke luar negeri yaitu negara-negara Uni

Eropa (Inggris, Jerman, Polandia, dan lain-lain), Rusia, Timur Tengah, Amerika

Utara, Pakistan, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya. Sebagian kecil

dipasarkan di dalam negeri kepada supplier tertentu (bukan secara eceran)

Terkait dengan penerapan standard mutu untuk produk teh, responden

menggunakan standard internasional seperti UTZ, Rainforest Allience, ISO 22000,

dan seluruhnya sudah tersertifikasi dan terakreditasi. Sementara, SNI belum

dikenal baik oleh produsen maupun oleh importir (buyer).

Dalam hal pengujian mutu produk, selain menggunakan laboratorium uji

internal perusahaan, perusahaan juga menggunakan laboratorium uji luar negeri

yang dirujuk oleh negara pengimpor (buyer) dengan pertimbangan independensi

hasil uji dan reliabilitas hasil uji.


Tabel 5.2 Perkiraan Manfaat – Biaya untuk Opsi 4 Penerapan Standar

Tujuan Ekspor: Teh

Kriteria Standard Negara Tujuan

Benefit Penjualan (ekspor) emningkat YA

Estimasi peningkatan: 25%


Akses pasar meningkat YA

JUMLAH & NEGARA TUJUAN EKSPOR:

Inggris, Jerman, Rusia, Polandia, Timur

Tengah, Amerika Utara, Pakistan. Eropa

(UK, Netehrland), Timur Tengah (Mesir,

Arab Saudi), Asia (Pakistan, Singapura,

Jepang, China)

Market share di negara tujuan meningkat TIDAK


Biaya awal 5000 - 10.000 US$ dan ada

iuran tahunan; BIAYA: 0,12% dari biaya

produksi

Mudah dalam memenuhi persyaratan

sertifikasi YA

Persyaratan fasilitas dan infrastruktur

tertentu


NILAI DAN AKVIFITAS : set up mutu,

investasi peralatan dan alat uji. Alat uji

utama adalah uji fisik, biologi, kimia,

serta residu limit.; Kurang lebih 5% dari

biaya produksi


Partisipasi perusahaan tinggi dalam

menerapkan standar

Tidak, hanya perusahaan besar yang

berpartisipasi

K3L terjamin YA

Analisis Biaya dan Manfaat untuk produk teh dengan menerapkan

standar yang ditetapkan negara tujuan ekspor (buyer), penjualan produk

mengalami peningkatan sampai 25%. Hal ini karena product image mereka

membaik seiring dengan pemenuhan syarat dan kualitas mutu yang sesuai

dengan permintaan pasar tujuan. Selain itu, dengan memiliki sertifikat mutu

dan persyaratan lainnya, perusahaan dapat mengakses pasar yang lebih luas

yang ditandai dengan bertambahnya negara tujuan ekspor mereka. Negara


tujuan ekspor untuk produk kopi adalah tersebar di berabagai kawasan Eropa,

Amerika dan juga Asia. Negara-negara tujuan ekspor produk teh tersebut

adalah Inggris, Jerman, Belanda, Rusia, Polandia, Timur Tengah (Mesir, Arab

Saudi), Amerika Utara, Asia (Pakistan, Singapura, Jepang, China). Meskipuun

ada peningkatan ekspor, namun para pelaku usaha tidak melihat adanya

perubahan market share yang dikuasai oleh mereka di pasar internasional

tersebut, karena ketatnya persaingan yang ada di negara tujuan ekspor.

Dalam kaitannya dengan standar, perusahaan penghasil kopi olahan

menilai bahawa upaya untuk memperoleh sertifikasi relative mudah. Namun

demikian, mereka menilai bahwa upaya untuk pemenuhan standar merupakan

halangan tersendir. Biaya pemenuhan standar mahal karena adanya

keterbatasan teknis menyangkut ketersediaan peralatan dan lab uji di

Indonesia.

b. Produk kopi olahan

Sebagian besar pelaku usaha telah menerapkan beberapa sertifikasi

seperti ISO 22000 yaitu suatu standar internasional yang menggabungkan dan

melengkapi elemen utama ISO 9001 dan HACCP dalam hal penyediaan suatu

kerangka kerja yang efektif untuk pengembangan, penerapan, dan peningkatan

berkesinambungan dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP),

Rainforest Certificate yaitu standar untuk kelestarian lingkungan dan memastikan

kondisi yang lebih baik pada lingkungan kerja dan meningkatkan kesejahteraan

orang-orang yang bekerja pada suatu industri, Fair Trade Certificate adalah

sertifikasi produk yang telah menerapkan kelaestarian lingkungan, kesejahteraan

tenaga kerja dan pengembangan standar, dan ISO 17025 diterapkan untuk

pengujian laboratorium internal yang dimiliki oleh industri. Standar-standar

tersebut diatas adalah standar yang dipersyaratkan oleh pembeli diluar negeri

yang harus dipenuhi oleh eksportir. Beberapa negara yang menerapkan standar

sangat ketat adalah Jepang dan Amerika Serikat, jika pelaku usaha dapat

mengadopsi persyaratan standar pada negara tersebut maka akan lebih mudah

untuk memasuki pasar di negara lain. Selain itu untuk memastikan kualitas

produk tetap sesuai standar yang dipersyaratkan, buyer juga melakukan


pemerikasaan produk di negara asal baik secara langsung maupun melalui pihak

ketiga yang ditunjuk sebagai representasi pembeli yang dilakukan secara rutin.

Dalam memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut, pelaku usaha

berpendapat tidak sulit dan biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau serta

jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan dokumen yaitu satu bulan.

Secara umum tidak ditemui kendala dalam memperoleh sertifikasi namun untuk

pelaku usaha menengah dirasa cukup sulit untuk memperoleh sertifikasi tersebut

khususnya pemenuhan persyaratan dan biaya sertifikasi.

Tabel 5.3. Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Produk olahan kopi


Standar Tujuan

Ekspor

1. Kemudahan memenuhi persyaratan standar

(peralatan teknis, SDM dan infrastruktur pendukung) Setuju


sertifikasi, biaya, waktu pengurusan, konsultansi) Setuju

3. Tingkat kepercayaan konsumen LN (lebih tinggi)


Sangat setuju

4. Daya saing thd produk sejenis LN (kualitas produk,

harga produk)

Sangat setuju

5. Kepedulian (awareness) pengusaha (banyak pesaing

lebih peduli, standar pendukung daya saing)

Sangat setuju

6. Kepedulian konsumen LN (produk harus berstandar,


Setuju


bahan, MKG)

Setuju

8. Lembaga pendukung (Lab uji, LSPro) (jumlah

memadai, kapasitas, kapabilitas)

Setuju

Untuk produk kopi olahan, dengana penerapan standar negara tujuan

pengusaha menilai ada manfaat yang diperoleh dengan adanya peningkatan

penjualan, product image dan juga market share di negara tujuan ekspor kopi.

Market share perusahaan meningkat cukup signifikan dengan kisaran 30 –

50% dibanding periode sebelumnya saat belum menerapkan standar negara

tujuan tersebut. Penjualan juga meningkat sampai sekitar 50%. Negara tujuan

ekspor untuk produk kopi adalah negara anggota ASEAN, Jepang, China,

Amerika Serikat, Italia, Arab Saudi dan Uni Eropa.


Tabel 5.4 Perkiraan Manfaat – Biaya untuk Opsi 4 Penerapan Standar Tujuan

Ekspor: Kopi

Kriteria Standard Negara Tujuan

Benefit Penjualan (ekspor) meningkat YA

Estimasi peningkatan: 20% - 50%


Akses pasar meningkat YA

Jepang, As, Italia, ASEAN, Arab Saudi,

China, UE

Market share di negara tujuan meningkat YA

estimasi peningkatan: 30 - 50%


biaya: 50 - 90 juta


sertifikasi TIDAK

persyaratan: biaya tahunan, mendidik

staf untuk mengikuti sisem iso 22000


TIDAK

nilai dan aktifitas : ada pajak, Untuk uji

Sucofindo Rp 3 juta/produk



menerapkan standar YA

K3L terjamin YA

Para pelaku usaha dalam industry kopi melihat bahwa mudah dalam

memenuhi persyaratan sertifikasi. Mereka juga menilai bahwa biaya

pemenuhan stadar adalah mahal. Namun demikian, secara keseluruhan

mereka melihat bahwa penerapan standar bagi mereka memberikan

keuntungan/manfaa yang lebih bagi peningkatan daya saing dan juga akses

pasar.

C. Produk Mainan Anak

Seperti halnya untuk produk teh dan kopi olahan, untuk pelaku usaha

produk mainan anak juga melihat hal yang sama dalam pilihan kebijakan.

Pilihan kebijakan yang diambil adalah pilihan kebijakan penerapan standar

negara tujuan.


Dari berbagai sub-kriteria yang ada, pelaku usaha setuju bahwa

adanya kemudahan dalam memenuhi persayaratan, kemudahan proses

sertifkasi menjadi hal utama dalam memutuskan untuk menerapkan standar

negara tujuan sebagai pilihan kebijakan. Sub-kriteria lain yang mendukung

keputusan penerapan standar negara tujuan eskpor adalah pada aspek

tingkat kepercayaan dan kepedulian pembeli (konsumen) di luar negeri.

Dari sisi internal (dalam negeri) berbagai kriteria yang menyangkut

keberadaan lembaga pendukung standar dan pengawasan juga berkontribusi

terhadap keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam menentukan

kebijakan terkait standar yang diambilnya.

Tabel 5.5 Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Produk Mainan Anak


Standard Negara tujuan


teknis, SDM dan infrastruktur pendukung) Sangat setuju



Setuju

3. Tingkat kepercayaan konsumen LN (lebih tinggi)


Setuju

4. Daya saing thd produk sejenis LN (kualitas produk, harga

produk)

Setuju



Setuju

6. Kepedulian konsumen LN (produk harus berstandar,


Setuju


bahan, MKG)

Setuju



Setuju

Sementara itu, biaya yang harus mereka keluarkan dalam rangka

penerapan standar tujuan ekspor terkait dengan investasi peralatan dan mesin-

mesin produksi dan pengujian mutu dan biaya sertifikasi standar mutu.

Pengeluaran investasi untuk produksi sesuai dengan standar tidak dirinci

karena responden menganggap hal tersebut merupakan informasi internal

perusahaan.


Tabel 5.6 Perkiraan Manfaat – Biaya untuk Opsi 4 Penerapan Standar Tujuan

Ekspor Mainan Anak

Kriteria Standar Negara Tujuan

Benefit Penjualan meningkat YA

estimasi peningkatan (%): 10 - 15%

Product image meningkat' YA


Market share di negara tujuan meningkat Tidak tahu


biaya: 40 jt - 50 juta untuk 2 HS

code, tetapi dihitung oleh LSPro

biayanya utk 4 HS code (SNI belum

ada kepastian soal biaya). Untuk

mainan anak, ada biaya sertifikasi

ulang tiap 6 bulan


sertifikasi YA

TIDAK


TIDAK



menerapkan standar Cukup tinggi

K3L terjamin YA

TIDAK

Selanjutnya, untuk biaya sertifikasi, mereka mengungkapkan bahwa

kisarannya antara 40 – 50 juta Rupiah per tahunnya tergantung jenis sertifikasi

yang diperlukan. Biaya ini tergolong relatif mahal dibandingkan dengan

sertifikasi SNI untuk produk yang sama. Namun jika dibandingkan dengan

omset perusahaan atau nilai penjualan untuk ekspor, maka biaya tersebut

mencakup sekitar 1 – 5% dari keseluruhan biaya produksi.

Penerapan standar negara tujuan ekspor ini dirasakan pelaku usaha

memberikan dampak secara makro maupun mikro yaitu adanya peningkatan

daya saing. Produk yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih memiliki daya

jual dan lebih menarik bagi pasar luar negeri. Hal tersebut yang mendorong

pelaku usaha lainnya untuk juga menerapkan standar mutu dan kualitas yang

baik pada produknya. Kemudian, penerapan standar oleh pelaku usaha juga

menimbulkan dampak, baik secara mikro yang dirasakan perusahaan (berupa


peningkatan penjualan dan akses pasar, maupun secara makro dalam konteks

perekonomian nasional yaitu meningkatnya daya saing produk nasional secara

umum.


BAB VI

STRATEGI PEMENUHAN KESESUAIAN STANDAR

Standar Nasional Indonesia (SNI) pada dasarnya ditujukan untuk memberikan

perlindungan pasar dalam negeri. Dengan penerapan SNI, maka konsumen di

dalam negeri bisa terlindungi dari produk asing (impor) yang tidak memenuhi

standar. Juga, konsumen memperoleh jaminan dari barang yang beredar (termasuk

produksi dalam negeri) bahwa produk yang dikonsumsinya memenuhi standar

Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan pelestarian Lingkungan (K3L). Demikian

juga, SNI diharapkan bisa meningkatkan eningkatkan daya saing produk lokal di

pasar dalam negeri maupun di pasar luar negeri. Untuk daya saing di pasar luar

negeri, penerapan SNI bisa dikatakan tidak berpengaruh langsung tetapi mempunyai

pengaruh tidak langsung terhadap daya saing produk nasional di pasar

internasional.

Dengan kemamuan produsen dlam nenegri dalam memenuhi persyaratan SNI

wajib, maka bila mereka melakukan ekspor akan lebih mudah menyesauikan

persyaratan yang diminta oleh negara tujuan ekspor. Kemudahan pemenuhan

standar yang diminta oleh negara tujuan ekspor akan lebih mudah, bila SNI yang

berlaku mempunyai kesesuaian dengan standar negara tujuan. Dengan kata lain

standar yang dipakai di negara tujuan dengan segala persyaratan dan parameter

yang ada di dalamnya relatif sama dengan yang ada dalam SNI (tidak ada gap

standar antara SNI dengan negara tujuan ekspor). Bila standar yang diterapkan oleh

negara tujuan ekspor lebih tinggi dari SNI maka sudah seharusnya produsen di

dalam negeri harus menyesuaikan standar tersebut dengan usaha dan biaya yang

lebih. Demikian juga dengan sebaliknya.

Bab VI ini membahas kesesuaian dan ketidaksesuaian yang ada antara SNI

untuk tiga produk yaitu teh (SNI 01-1902-1995), kopi dalam kemasan (Diantaranya

adalah SNI 01-3542-2004, SNI 01-2983-1992 / SNI 2983:2014, SNI 01-4446-1998,

SNI 6685:2009) dan mainan anak (diantaranya SNI ISO 8124-1:2010, SNI ISO

8124-2:2010, SNI ISO 8124-3:2010 dan SNI IEC 62115:2011). Sebagai

perbandingan adalah berbagai standar yang berlaku di negara tujuan ekspor,

khususnya Jepang, dan Uni Eropa.


Selain itu dalam bab ini juga dibahas analisis kesesuaian standar (Standard

Compliance Analysis) yang di dasarkan pada wawancara dengan dunia industry di

tiga industry teh, kopi dan mainan anak. Beberapa aspek yang dilihat dalam

Standard Compliance Analysis ini adalah analisis terhadap ada tidaknya penolakan

ekspor, penghitungan/estimasi hilangnya nilai ekspor sekaligus membahas aspek kualitas

Infrastruktur pendukung penerapan SNI di Indonesia.

6.1. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian SNI dengan Standar Negara Tujuan

Ekspor

6.1.1. Teh Hitam

SNI untuk teh hitam

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk teh hitam adalah SNI 01-

1902-1995. Definisi teh hitam menurut SNI tersebut adalah teh kering hasil

pengolahan pucuk dan daun muda termasuk tangkainya dari tanaman Camellia

sinensis, melalui proses fermentasi.

Mutu teh hitam menurut SNI 01-1902-1995 ditentukan berdasarkan

karakteristik ukuran partikel; kenampakan yang meliputi bentuk-ukuran-berat, tip,

warna, dan kebersihan; air seduhan (liquor) yang meliputi warna, rasa, dan bau;

kenampakan ampas seduhan (infusion) yang meliputi warna dan kerataan

warna. Untuk penggolongannya teh hitam dibagi menjadi teh Orthodox dan teh

Crushing Tearing Curling (CTC). Teh Orthodox dibedakan menjadi 4 (empat)

golongan besar teh yaitu: Teh daun (leafy grades), teh bubuk (broken grades),

teh halus (small grades), teh campuran (mixed grades). Kemudian dari keempat

golongan besar teh orthodox tersebut masih dibagi lagi menjadi:

1. Teh daun (leafy grades)

a. Orange Pekoe (OP);

b. Orange Pekoe Superior (OP Sup);

c. Flowery Orange Pekoe (FOP);

d. Souchon (S);

e. Broken Souchon (BS);

f. Broken Orange Pekoe Superior (BOP Sup);

g. Broken Orange Pekoe Grof (BOP Grof);

h. Broken Orange Pekoe Special (BOP Sp);

i. Leafy Mixed (LM).


2. Teh bubuk kasar (broken grades)

a. Broken Orange Pekoe I / Broken Orange Pekoe (BOP I / BOP);

b. Broken Orange Pekoe II (BOP II);

c. Flowery Broken Orange Pekoe (F BOP);

d. Broken Pekoe (BP);

e. Broken Pekoe II (BP II);

f. Broken Tea (BT);

g. Broken Tea II (BT II);

h. Broken Orange Pekoe Fanning Superior (BOPF Sup);

i. Broken Orange Pekoe Fanning (BOPF);

j. Broken Mixed (BM).

3. Teh bubuk halus (small grades)

a. Tippy Pekoe Fanning (TPF);

b. Pekoe Fanning (PF);

c. Fanning (F);

d. Fanning II (F II);

e. Pekoe Fanning II (PF II);

f. Dust;

g. Dust II;

h. Dust III.

4. Teh Crushing Tearing Curling (CTC)

a. Broken Pekoe 1 (BP 1);

b. Pekoe Fanning 1 (PF 1);

c. Pekoe Dust (PD);

d. Dust 1 (D 1);

e. Fanning CTC (FANN);

f. Dust 2 (D 2);

g. Broken Mixed CTC (BMC );

h. Dust 3 (D 3);

i. Powdery Dust (PW Dust);

j. Mixed CTC (teh campuran CTC).

Standar dan regulasi produk teh di Uni Eropa


Berdasarkan informasi didalam Compendium of Guidelines for Tea yang

dibuat oleh European Tea Committee (ETC), teh hitam didefinisikan oleh

mereka mengacu kepada ISO 3720:2011 sebagai teh yang diproduksi dengan

proses pelayuan, maserasi, fermentasi, aerasi dan pengeringan. Teh yang

dimaksud berasal semata-mata dan secara eksklusif dari tunas yang baik,

merupakan varietas dari spesies Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (Lihat

Gambar6.1).

Gambar 6.1. Alur pemrosesan teh hitam

Sumber: ETC Compendium of Guidelines for Tea

Gambar 6.2. Beberapa jenis produk teh

Sumber: CBI Ministry of Foreign Affairs Teh Netehrland

Dijelaskan pula bahwa teh adalah jenis makanan yang memiliki

kelembapan rendah ambien-stabil, oleh karena itu mikrobiologi stabil apabila

kondisi penyimpanan normal; yaitu suhu pada max. 25 ° C, dan kelembapan

pada max. 65% RH serta dilindungi dari cahaya. Namun demikian ETC

merekomendasikan Microbiological Guideline for Tea dengan batasan: Angka

Lempeng Total ≤ 107/g, khamir ≤ 104/g, Kapang ≤ 105/g, E. Coli ≤ 102/g,

Salmonella negatif dalam 125 g.

Fresh leaf


Karakteristik umum teh yang dipersyaratkan adalah:

1. Teh bebas dari segala bentuk vegetatif jamur dan harus bebas dari

bahan asing.

2. Kandungan abu larut dalam asam pada bahan kering teh mengacu pada

standar ISO 3720 dengan nilai tidak melebihi 1%. Konten abu larut

dalam asam menyediakan informasi mengenai kontaminasi atau

kemungkinan tercampur dengan komponen mineral seperti tanah atau

pasir.

3. ISO 3720 tidak memberikan spesifikasi batas kandungan air. Namun,

sebagai aturan umum tingkatnya tidak boleh melebihi 8%. Penentuan ini

didasarkan pada ISO 1573.

4. Kafein secara alami ada dalam teh. Teh mengandung tidak kurang dari

1,5% kafein pada bahan kering. Terdapat proses untuk mengurangi

kadar kafein alami pada teh; apabila pengirangan kadar kafein

dilakukan, maka tingkat maksimum kafein dalam bahan kering adalah

0,4%, walaupun batasan ini berbeda-beda antar negara seperti

ditampilkan pada Tabel X. Untuk pelabelan, dekafeinasi ditunjukkan

dengan penggunaan istilah "tanpa kafein" (decaffeinated) atau varian

istilah lain yang mirip.

5. Bahan teh yang larut dalam air biasanya tidak lebih rendah dari 32%.

Pengecualian untuk ini adalah teh dari Turki dan Rusia yang

mengandung setidaknya 26% dalam bahan kering.

Lebih lanjut, dijelaskan dalam kompendium bahwa persyaratan umum adalah

didasarkan kepada Regulasi (EC) No 178/2002 dan evaluasi sensori mengacu

pada standar ISO 3103.

Tabel 6.1 Batasan kandungan kafein pada teh di UE

Negara Kandungan

minimum

Kandungan

maksimum pada teh

tanpa kafein

Austria 1.5% berat

kering

0.4% berat kering


Belgia - 0.1%

Perancis - 1 g per kg teh

Jerman 1.5% berat

kering

0.4% berat kering

Italia - 0.1%

Slovakia - 0.4 g per 100 g berat

kering

Swiss - 0.1%

Sumber: Sumber: ETC Compendium of Guidelines for Tea

Untuk regulasi lainnya yang terkait ekspor produk teh hitam ke UE adalah

terkait batasan residu pestisida dan kandungan logam berat mengacu pada

regulasi (EC) No. 396/2005, paparan radioaktif mengacu pada regulasi (EC)

No.1609/2000 dan (EU) No. 996/2012, higienitas mengacu pada regulasi (EC)

No. 852/2004, Genetically Modified Organism (GMO) mengacu pada regulasi

(EC) No. 1829/2003 dan No. 1830/2003, dan alergen mengacu pada Directive

2000/13/EC dan regulasi (EU) No. 1169/2011. Kemudian terdapat pula

ketentuan pelabelan yang mengacu pada Directive 2000/13/EC serta regulasi

(EU) No 1169/2011. Kesemua regulasi dan directive tadi apabila terdapat versi

terbaru maka harus merujuk pada versi terbarunya.

Kemudian, terdapat ratusan pestisida yang diatur batasan Maximum

Residue Level (MRL) –nya untuk produk teh (berupa dried leaves and stalks,

fermented or otehrwise of Camellia sinensis) di Uni-Eropa sesuai regulasi (EC)

178/2006 dan (EC) 149/2008. Pengaturan MRL ini jauh lebih banyak dan

beberapa lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh CODEX bahkan terhadap

negara-negara maju lain seperti Amerika, Kanada, Australia dan Jepang

seperti yang diinformasikan FAO Inter Governmental Group on Tea.

Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.2.


Tabel 6.2. Perbandingan MRL CODEX dan negara-negara maju pada teh (mg/kg)

Source: FAO Inter Governmental Group on Tea, 2014

Lebih lanjut, CBI Ministry of Foreign Affairs Teh Netehrland menyebutkan

bahwa selain peraturan legal wajib, masih terdapat pula standar privat yang biasa

diminta pelanggan/pengimpor untuk dipenuhi oleh produsen teh (lihat Gambar X).

Lebih lanjut terkait beberapa standar privat tersebut akan dijelaskan pada bagian

produk olahan kopi.


Dengan demikian dapat dirangkum bahwa persyaratan untuk produk teh

hitam yang akan diekspor ke UE adalah mencakup pemrosesan, bebas dari bahan

asing, kandungan abu larut dalam asam, kandungan air, kandungan kafein, bahan

larut dalam air, evaluasi sensori, batasan residu pestisida dan kandungan logam

berat, paparan radioaktif, higienitas, GMO, bahan alergen, ditambah dengan

persyaratan mikrobiologi namun hanya merupakan rekomendasi dari ETC dan tidak

diharuskan dalam peraturan.

Gambar 6.3.. Persyaratan wajib dan tambahan untuk produk teh di UE

Sumber: CBI Ministry of Foreign Affairs Teh Netehrland

Kemudian dari rangkuman diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk

ekspor produk teh hitam, SNI belum cukup untuk digunakan dalam mengakses

pasar UE. SNI 01-1902-1995 tentang teh hitam pada persyaratan mutunya hanya

mengatur hal-hal terkait ukuran partikel dan sensori seperti warna, rasa, bau dan

kenampakan. Berbeda dengan SNI-SNI lainnya terkait produk teh, beberapa hal

yang dipersyaratkan di UE diatur didalamnya (lihat Lampiran X) seperti bebas dari

bahan asing, kandungan abu larut dalam asam, kandungan air, kandungan kafein,

bahan larut dalam air, kandungan logam berat dan mikrobiologi. Dengan demikian

apabila SNI teh hitam direvisi, karena tahun terbitnya sudah lama yaitu tahun 1995,

dan ditambahkan persyaratan seperti milik UE yang memang sudah ada di SNI-SNI


lainnya terkait teh, maka hal tersebut akan membantu menaikkan standar produk teh

hitam Indonesia dalam mengakses pasar potensial UE.

Standar dan regulasi produk teh di Jepang

Berdasarkan Handbook for Agricultural and Fishery Products Import

Regulations yang diterbitkan oleh Japan External Trade Organization (JETRO)

pada tahun 2010, produk teh dengan kepala kode HS 0902 masuk kedalam

kategori spices, dan terkena regulasi Plant Protection Act, Food Sanitation Act,

dan JAS Law. Plant Protection Act dimaksudkan untuk melindungi tanaman

lokal dari penyakit dan hama berbahaya, namun tidak berlaku pada produk

yang telah dikeringkan dan dimasukkan dalam wadah tertutup. Food Sanitation

Act dimaksudkan untuk mencegah bahaya dari makanan seperti residu bahan

kimia. JAS Law adalah menyangkut pelabelan seperti kandungan bahan dan

jumlahnya, serta mengatur untuk produk organik. Ketidaksesuain terhadap

aturan ini dapat mengakibatkan penolakan dengan pengapalan kembali atau

pemusnahan.

Dalam Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc.

Under Teh Food Sanitation Act 2010 yang diterbitkan Japan External Trade

Organization (JETRO) pada 2011, didalamnya terdapat detail lebih mendalam.

Dijelaskan dalam panduan tersebut, secara umum pangan tidak boleh

mengandung antibiotik atau sintesa substansi kimia antibakteri kecuali yang

memang diperbolehkan, dan GMO perlu di laporkan dan diberi label yang jelas.

Substansi kimia agrikultur berikut ini tidak boleh terdeteksi: 1) 2,4,5-T, 2)

Azocyclotin dan Cyhexatin, 3) Amitrol, 4) Captafol, 5) Carbadox, 6)

Coumaphos, 7) Chloramphenicol, 8) Chlorpromazine, 9) Diethylstilbestrol, 10)

Dimetridazole, 11) Daminozide, 12) Nitrofurans, 13) Nitrofurantoin, 14)

Furazolidone, 15) Furaltadone, 16) Propham, 17) Malachite Green, 18)

Metronidazole, dan 19) Ronidazole. Batasan kontaminan yang terkena adalah

Aflatoxin dengan batasan “undetectable” atau tidak boleh terdeteksi. Terdapat

pula aturan terkait bahan kemasan produk.

Aturan MRL untuk “otehr spices, dried” dari Teh Japan Food Chemical

Research Foundation diberikan pada Tabel X. Jenis kimia yang ditur pada

sumber tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang ada pada

Tabel X, dimana dapat dilihat FAO Inter Governmental Group on Tea


menampilkan data bahwa Jepang mengatur 28 jenis kimia. Dapat diketahui

pula dari Tabel tersebut, Codex hanya mengatur 16 jenis kimia (daftar terbaru

terdapat 17 jenis), dan batasan MRL Jepang yang sama kebanyakan adalah

setara atau lebih longgar.

Tabel 6.3 Batasan MRL bahan kimia agrikultur pada kategori “otehr

spices, dried”

Bahan kimia MRL (ppm)

Dichlorvos dan Naled

0.1

Disulfoton 0.05 Permethrin 0.05 Vinclozolin 0.05

Sumber: Teh Japan Food Chemical Research Foundation

Dari berbagai batasan untuk ekspor ke UE dan Jepang maka SNI untuk teh

hitam perlu ditingkatkan. Peningkatan SNI dapat mengacu pada standar

internasional untuk teh hitam yaitu ISO 3720:2011 Black tea - - Definition and basic

requirements; standar ini dikembangkan oleh ISO/TC 34/SC8 – Tea dimana

Indonesia (melalui BSN) menjadi Participating (P) members. Standar ini

sebagaimana telah diapaparkan diatas juga telah diacu oleh UE. ISO 3720:2011

mengatur berbagai hal yang seperti ditampilkan pada Tabel X, yang bila diidentifikasi

masih terdapat gap bila dibandimgkan dengan hal yang dipersyaratkan oleh UE dan

Jepang. Namun demikian dengan tahun terbit SNI Teh hitam yang telah lama maka

revisi dengan mengacu kepada ISO tentu akan menambah kemungkinan

keberterimaan ke pasar global, terutama untuk UE dan Jepang.

Tabel 6.4 Kutipan beberapa persyaratan dalam ISO 3720:2011 Black tea

Parameter Batasan

Water extract (%) Min. 32 Total ash (%) 4 – 8 Water soluble ash (%)

45

Alkalinity of total ash (%)

1 – 3

Acid soluble ash (%)

Maks. 1,0

Crude fiber (%) Maks. 16,5


Total polyphenol (%)

Min. 9

Sumber: Nimal Punyasiri, Tea Research Institute of Sri Lanka

6.1.2. Produk kopi

SNI untuk produk olahan kopi

Berdasarkan penelusuran pada sistem informasi SNI (sisni), ditemukan

beberapa SNI untuk produk olahan kopi yang ditampilkan dalam Tabel X dan

kumpulan ekstrak persyaratan mutunya diberikan pada Lampiran X.

Tabel 6.5. Daftar SNI terkait produk kopi dan turunannya

No. No. SNI Judul (Ind) Judul (Eng) 1 SNI 01-3542-

2004 Kopi bubuk Coffee

2 SNI 01-2983-1992 / SNI 2983:2014

Kopi instan Instant coffee

3 SNI 01-4446-1998

Kopi mix Coffee mix

4 SNI 01-4282-1996

Kopi celup Coffee bag

5 SNI 01-4314-1996

Minuman kopi dalam kemasan

Coffee drinks in package

6 SNI 7708:2011 Kopi gula krimer dalam kemasan

Coffee creamer sugar in packaging

7 SNI 6685:2009 Kopi susu gula dalam kemasan

Coffee sugar milk in sachets

Sumber: sisni.bsn.go.id (diolah)

Sebagai penjelasan untuk produk-produk tersebut, kutipan definisi yang diambil

dari SNI-nya dalah sebagai berikut:

(1) Kopi bubuk adalah biji kopi yang disangrai (roasted) kemudian digiling,

dengan atau tanpa penambahan bahan lain dalam kadar tertentu tanpa

mengurangi rasa dan aromanya serta tidak membahayakan kesehatan.

(2) Kopi instan adalah produk kering yang mudah larut dalam air, diperoleh

seluruhnya dengan cara mengekstrak biji tanaman kopi (Coffee Sp.)

yang telah disangrai, hanya dengan menggunakan air.


(3) Kopi mix adalah produk berbentuk serbuk, mudah larut dalam air, yang

diperoleh dari campuran kopi dengan atau tanpa bahan tambahan

makanan lain yang diizinkan.

(4) Kopi celup adalah kopi bubuk hasil dari biji kopi yang disangrai

(roasted) kemudian digiling, dengan atau tanpa penambahan bahan lain

dalam kadar tertentu yang tidak membahayakan kesehatan , dan

dikemas dalam kantong khusus untuk dicelup.

(5) Minuman kopi dalam kemasan adalah minuman yang dibuat dari

campuran ekstrak kopi dan air minum dengan atau tanpa penambahan

bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan,

dikemas secara hermetik.

(6) Kopi gula krimer dalam kemasan adalah produk berbentuk bubuk,

yang terdiri dari campuran kopi bubuk dan atau kopi instan, gula serta

krimer, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan

tambahan pangan yang diizinkan dan dikemas secara kedap

(7) Kopi susu gula dalam kemasan adalah produk berbentuk bubuk, yang

terdiri dari campuran kopi instan, gula putih serta susu dan derivasinya

dengan atau tanpa bahan tambahan pangan lain yang diizinkan dan

dikemas secara hermetis.

Standar dan regulasi produk kopi di Uni Eropa

Dijelaskan dari sumber CBI Ministry of Foreign Affairs of Teh Netehrlands

tentang, produk kopi untuk dapat dipasarkan di Uni-Eropa harus memenuhi

persyaratan legal wajib yang diatur pemerintah dan memenuhi persyaratan

tambahan dari pembeli/pengimpor. Daftar persyaratan legal wajib ini dapat

dilihat pada Tabel 6, dan yang menjadi hal paling utama adalah terkait Regulasi

Umum Pangan (General Food Law, Regulation EC 178/2002) dan kontaminan

dalam pangan (Contaminants in Food, Regulation EC 1881/2006). Sebagai

catatan, persyaratan legal wajib dapat berbeda antara satu negara dan negara

lainnya.


Tabel 6.6 Regulasi dan jenis Persyaratan Produk Kopi di Uni Eropa

Jenis persyaratan Sumber peraturan Penjelasan

Kontaminan dalam

pangan

Regulation (EC)

1881/2006

-

Regulasi umum

pangan

Regulation (EC)

178/2002

Regulasi Umum Pangan adalah

kerangka kerja utama yang

mengatur pangan di Uni Eropa.

Regulasi ini mencakup pula

persyaratan ketertelusuran

sumber pangan, mengatur kasus

temuan ketidaksesuaian untuk

produk pangan yang disampaikan

dalam European Rapid Alert

System for Food (and Feed)

Products (RASFF) sebagai alat

untuk pertukaran informasi di

kawasan UE.

Material kontak

dengan pangan

Regulation (EC)

1935/2004

Directive

84/500/EEC

Directive

2007/42/EEC

Directive 2002/72

EC

Regulation (EC)

282/2008

Regulation (EC)

372/2007

Directive

78/142/EEC

Directive 93/11/EEC

Regulation (EC)

1895/2005

Directive

2008/39/EC

Aturan untuk bahan kontak

dengan makanan adalah untuk

mencegah perubahan yang tidak

dapat diterima dalam komposisi

bahan makanan dan untuk

melindungi kesehatan

Kontrol pangan Regulation (EC)

882/2004

Regulation (EC)

Semua produk pangan yang

masuk ke kawasan Uni Eropa

tunduk pada kontrol resmi untuk



669/2009 memeriksa apakah produk sesuai

dengan regulasi yang relevan

terkait pangan. Dengan aturan

ini, beberapa produk tertentu

dapat dikenakan tingkat kontrol

yang lebih ketat

Pelabelan pangan Directive

2000/13/EC

Directive 90/496/EC

Regulation

1924/2006/EC

Directive

2005/26/EC

Directive

2007/68/EC

Menjelaskan persyaratan yang

berkaitan dengan label gizi,

kandungan dan alergen.

Good

manufacturing

practice (GMP)

Regulation (EC)

2023/2006

GMP tidak berlaku langsung

untuk produsen diluar Uni Eropa.

Namun, dapat saja berlaku

karena tuntutan pembeli untuk

penerapan sistem mutu

Hygiene of

foodstuffs (HACCP)

Regulation (EC)

852/2004

hygiene of foodstuffs (HACCP)

mengikat secara hukum untuk

pihak pemroses pangan dan

direkomendasikan untuk petani

Maximum Residue

Levels (MRLs) dari

pestisida

Regulation (EC)

396/2005

Regulation (EC)

178/2006

Regulation (EC)

149/2008

-

Kontaminan

mikrobiologi

Regulation (EC)

2073/2005

-

Produksi pangan

organik dan

pelabelannya

Regulation (EC)

834/2007

Regulation (EC)

889/2008

Regulation (EC)

persyaratan produksi dan

pelabelan yang harus dipenuhi

apabila produk diklaim

merupakan produk organik



1235/2008

Sumber: CBI Ministry of Foreign Affairs of Teh Netehrlands, Compliance with EU

buyer requirements for coffee

Terkait kontaminan yang diatur dalam Regulation (EC) 1881/2006, maka

untuk produk kopi instan hanya terdapat persyaratan batasan Ochratoxin A

sebesar 10,0 mg/kg dan tidak diidentifikasi batasan untuk kontaminan lain

seperti logam berat. Sedangkan untuk Maximum Residue Level (MRL) produk

kopi berdasarkan annex didalam Regulation (EC) 149/2008 dan edaran

International Coffee Organization (ICC) No. 110-3 Rev.2 tertanggal 25 Februari

2013, dari kedua sumber tersebut dapat diketahui bahwa walaupun terdapat

ratusan pestisida yang residunya diatur untuk produk kopi di UE, lebih banyak

daripada yang diatur di Codex yaitu 29 jenis pestisida untuk biji kopi dan yang

hanya sebanyak satu jenis pestisida untuk roasted coffee beans yaitu

Cyprocronazole, hal tersebut hanya berlaku untuk produk biji kopi. Pada

batasan mikrobiologi berdasarkan Regulation (EC) 2073/2005, juga tidak

ditemukan batasan untuk produk kopi.

Untuk persyaratan tambahan, hal tersebut ditambahkan oleh pembeli atau

pihak pengimpor karena mereka dapat saja menambahkannya setelah

persyaratan minimum legal wajib dipenuhi. Persyaratan tambahan ini biasanya

terkait lingkungan dan sosial, antara lain seperti Fair Trade, UTZ dan

Rainforest Alliance. Fair Trade adalah adalah gerakan sosial yang tujuannya

membantu produsen di negara-negara berkembang mencapai kondisi

perdagangan yang lebih baik dan dengan demikian mendukung perdagangan

yang keberlanjutan; dengan penerapan standar Fair Trade maka eksportir

mendapatkan pembayaran harga yang lebih tinggi. UTZ Certified adalah

program yang dan label untuk pertanian berkelanjutan; sertifikasi UTZ

mencakup praktik pertanian yang baik (Good Agicultural Practice, GAP),

manajemen pertanian, kondisi sosial dan kehidupan, serta lingkungan.

Sedangkan Rainforest Alliance adalah sertifikasi yang dimaksudkan untuk

melestarikan keanekaragaman hayati dan menjamin penghidupan yang

berkelanjutan dengan mengubah praktek penggunaan lahan, praktek bisnis

dan perilaku konsumen (Wikipedia).


Sesuai paparan diatas, maka SNI dapat digunakan sebagai alat

pendukung untuk produk olahan kopi dalam melakukan akses pasar UE namun

masih diperlukan penambahan hal-hal lain sesuai daftar peraturan legal wajib

yang berlaku dan permintaan tambahan yang biasanya diminta pembeli yang

memang merupakan pemberi nilai tambah, alat diferensiasi dan biasanya

didorong juga karena permintaan pasar atau konsumen akhir. Persyaratan

terkait kontaminan bila dibandingkan dengan SNI, maka SNI sudah baik namun

perlu penambahan pemeriksaan kandungan kontaminan Ochratoxin A. Aturan

mikrobiologi telah diatur dalam SNI namun tidak teridentifikasi dalam regulasi

European commission sehingga menjadi gap positif, sedangkan aturan batasan

MRL untuk UE sebenarnya cukup sulit karena lebih ketat dari batasan Codex

dimana Indonesia menjadi anggota aktifnya, namun beruntung peraturan

tersebut tidak menjadikan produk olahan kopi sebagai produk yang diatur.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan 78

6.1.3. Produk mainan

SNI untuk produk mainan

Saat ini di Indonesia SNI untuk mainan telah diberlakukan wajib

oleh Kementerian Perindustrian dengan Per.Men No. 24/M-

IND/PER/4/2013 yang kemudian direvisi dengan Per.Men No. 55/M-

IND/PER/11/2013. SNI yang diberlakukan wajib terdapat 5 buah seperti

yang terdapat pada Tabel 3; dan turut pula ditetapkan disana sebagian

parameter pada standar EN 71-5 untuk uji ftalat dan SNI 7617:2010 untuk

uji azo dan formaldehida. Produk mainan yang diatur ditetapkan pula

didalam Peraturan Menteri tersebut, yang menyangkut 12 jenis sesuai

Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Daftar SNI terkait produk mainan dan turunannya

No. No. SNI Judul (Ind) Judul (Eng)

1 SNI ISO 8124-1:2010

Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis

Safety of toys – part 1: safety aspects related to mechanical and physical properties

2 SNI ISO 8124-2:2010

Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar

Safety of toys – part 2: Flammability

3 SNI ISO 8124-3:2010

Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu

Toy safety – Part 3: Migration of certain elements (ISO 8124-3:1997, IDT)

4 SNI ISO 8124-4:2010

Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal

Safety of toys – Part 4: Swings, slides and similar activity toys for indoor and outdoor family domestic use (ISO 8124-4:2010,IDT)

5 SNI IEC 62115:2011

Mainan elektrik – Keamanan

Electric toys – Safety

6 EN 71-5 Untuk pengujian phtalat

Safety of toys – Part 5: Chemical toys (sets) otehr than experimental sets

7 SNI 7617:2010 Untuk pengujian non azo dan formaldehida

Tekstil - Persyaratan zat warna azo, kadar


Tabel 6.7. Daftar SNI terkait produk mainan dan turunannya

No. No. SNI Judul (Ind) Judul (Eng)

formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain

Sumber: Per.Men No. 24/M-IND/PER/4/2013 dan sisni.bsn.go.id (diolah)

Tabel 6.8 HS mainan yang diatur dalam Peraturan Menteri

No Jenis Mainan Kode HS

1 Baby Walker dari logam Ex. 9403.20.90.00

Baby Walker dari plastik 9403.70.10.00

2 Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka.

9503.00.10.00

3 Boneka; bagian dan aksesorinya 9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00

4 Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya

9503.00.30.00

5

Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu dapat digerakkan atau tidak

9503.00.40.10 9503.00.40.90

6 Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya dari bahan selain plastik.

9503.00.50.00

7 Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia

9503.00.60.00

8 Puzzle dari segala jenis 9503.00.70.00

9

Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame, mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan

9503.00.91.00

10 Tali lompat 9503.00.92.00

11 Kelereng 9503.00.93.00

12

Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada angka 2 sampai dengan 11 terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak.

9503.00.99.00


'- Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan. '- Senapan/pistol mainan '- Mainan lain

Sumber: Per.Men No. 24/M-IND/PER/4/2013

Tujuan dari pemberlakuan wajib SNI mainan adalah untuk

meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil

industri, melindungi konsumen atas keselamatan, keamanan, dan

kesehatan khususnya pada bayi dan anak, serta menciptakan persaingan

usaha yang sehat dan adil.

Standar dan regulasi produk mainan di Uni-Eropa

Pembahasan gap atau perbedaan antara SNI terkait mainan

anak dan standar yang berlaku di Uni-Eropa berdasarkan informasi

yang didapatkan dari berbagai sumber, antara lain: (1) website

International Council for Toy Industries (ICTI); (2) website Intertek;

(3) Global Toy Safety Standards Manual, dari TUV Rheinlad Group;

dan (4) Guide to International Toy Safety Requirement, dari

Underwriter Laboratories (UL).

Mainan wajib memiliki CE Marking agar dapat beredar di Uni-

Eropa (UE). Regulasi yang mengaturnya adalah Teh Toy Safety

Directive. Dijelaskan dalam website European Commission, Toy

Safety Directive dimaksudkan untuk memastikan keamanan

maksimum bagi anak-anak dapat dicapai dan untuk

mengharmoniskan peraturan yang mengatur penjualan mainan

didalam internal kawasan UE. Directive terbaru bernomor

2009/48/EC berlaku sejak 20 Juli 2011 kecuali ketentuan terkait

kimianya yang berlaku penuh 2 tahun kemudian pada tahun 2013;

directive ini menggantikan yang lama bernomor 88/378/EEC.

Menambahkan informasi dari ICTI, macam peraturan dan regulasi

terkait mainan agar dapat masuk kedalam kawasan EU ini cukup

banyak, hingga mencapai 27 buah (diberikan dalam lampiran B).


Berbeda dengan regulasi di Indonesia yang penentuan

sebuah produk masuk kedalam kategori mainan atau bukan sangat

tergantung pada golongan HS-nya, Directive 2009/48/EC

mendefinisikan mainan sebagai “any product or material designed or

intended, whetehr or not exclusively, for use in play by children under

14 years of age”. Kalimat ‘wetehr ir not exclusively’ menyatakan

bahwa produk yang penggunaanya dapat lebih dari satu dapat saja

dianggap sebagai mainan; contohnya apabila sebuah gantungan

kunci memiliki bentuk boneka dan dapat dimainkan, maka gantungan

kunci tersebut dapat dikategorikan sebagai mainan. Kalimat lain

terkait adalah perubahan dari “clearly intended…for use in play”

menjadi hanya “intended…for use in play”; hal ini berarti mendukung

konsep bahwa pendugaan yang beralasan akan kemungkinan

penggunaan sebuah produk sebagai mainan lebih dimenangkan dari

pada tujuan penggunaan produk yang dideklarasikan oleh produsen.

TUV Rheinland dalam Global Toy Safety Standards Manual-

nya banyak memaparkan detail aturan terkait kimiawi pada Directive

baru 2009/48/EC. Disebutkan bahwa Toy safety directive yang baru

memiliki aturan terkait kimiawi lebih ketat dan melingkupi lebih

banyak produk. Restriksi kimia lebih ketat tersebut antara lain berupa

peningkatan jumlah elemen logam berat yang diatur menjadi 19

macam, daripada sebelumnya yang hanya 8 macam (perbandingan

diberikan pada Lampiran C). Kemudian terdapat peraturan untuk

migrasi N-nitrosamines dan N-nitrosatable, dan juga pelarangan

untuk 55 jenis wewanginan yang dapat memicu reaksi alergi.

Determinasi substansi N-nitrosamines dan N-nitrosatable

untuk mainan diatur dalam EN 71-12; dengan pengaturan

dimaksudkan bagi mainan yang dimainkan anak berumur dibawah 3

tahun atau mainan dan bagian dari mainan yang dimaksudkan untuk

ditaruh di mulut; batasannya adalah seseuai Tabel 6.9. Kemudian,

mainan juga harus memenuhi regulasi umum UE terkait kimia

termasuk Registrastion, Evaluation, Authorisation and Restriction of


Chemicals (REACH). Untuk batasan ftalat sendiri aturan Indonesia

sesuai REACH Annex XVII (Teh Previous 2005/84/EC) yaitu sebesar

< 0,1%.

Tabel 6.9 Batasan N-nitrosamines dan N-nitrosatable

sesuai EN 71-12

Sumber: TUV Rheinland

Selanjutnya, setelah persyaratan kandungan logam berat dan

kimia lain seperti yang telah disebutkan sebelumnya, standar baru

EN 71-9 ditambahkan dalam rangkaian penerapan toy safety

directive baru. Standar ini menyangkut persyaratan senyawa organik

dan digunakan bersama dengan EN 71-10 untuk preparasi sampel

dan ekstraksinya, serta EN 71-11 untuk metode analisisnya. EN-71-9

dimaksudkan untuk mencegah adanya kemungkinan bahaya yang

diakibatkan senyawa organik didalam mainan antara lain seperti

kanker, mutasi organik, kerusakan pada sistem reproduksi. EN 71-9

dengan jelas mendefinisikan kandungan dan migrasi senyawa

berbahaya seperti diberikan pada lampiran D, yang diklasifikasikan

berdasarkan beberapa macam kemungkinan cara paparan, yaitu:

dengan jilatan (lick), tertelan (swallow), kontak kulit (skin contact),

kontak mata (eye contact) dan hirupan (inhale). Dengan demikian

diharapkan dalam penggunaan mainan secara normal, pemberian

perhatian yang lebih harus diberikan pada perilaku anak, serta

pembuatan desain dan fungsi mainan.

Selanjutnya terkait uji fisis dan mekanis, maka perbedaan

antara standar internasional yang diacu SNI dan EN 71-1 ditampilkan

dalam Tabel 6.10.


Tabel 6.109 Perbandingan klausul pengujian standar internasional*

dan standar EN 71-1

Pengujian Internasional* UE Analisis

gap

Torque force 0.45 Nm/10s 0.34 Nm/10s +

Tensile force 70 N/10s Largest accessible

dimension

> 6mm, 90N. 50N for

otehrs.

For protective

component,

60N

NE

Compression 114N/10s (for under 36

months), 136N/10s (for

children 36 months –

96 months)

110 N/10s

+

Drop At a height of 138cm,

10 times (for children

under 18months); At a

height of 93cm, 4 times

(for children

18months – 96 months).

At a height of 850mm, 5

times

+

Tip over Pushing teh toy slowly

past its center of

balance, 3 times

Apply a force not

greater than 120N, 3

times tip over

NE

Impact Test

for Toys

Covering teh

Face

A steel ball with a

diameter 16mm and

weight of 15g, fall from

a height of 130cm

For rigid materials, a

round

piece with a diameter of

80mm, and a weight of

1 kg,

at a height of 100mm, 1

-



gap

time

impact - A round piece with a

diameter

of 80mm, and a weight

of

1 kg, at a height of

100mm,

1 time

-

flexure Bend teh wire or rod 30

cycles at a rate of 1

cycle/2s, with a 60s rest

period after 10 cycles.

Two 120o arc bends

shall constitute one

cycle

Twist 120 degrees, a

circle includes 2 times

and costs 2 seconds;

30 times for wires

intended to bent, 1 time

for wires not designed

and intended to be bent

but likely to

occasionally or

accidentally be bent;

stop for 60 seconds

after 10 times

(precondition:70N can

twist 60 degrees)

0

Dynamic

strength

According to teh test

age, a driving toy

carrying correspondent

load impacts a

nonflexible step (50mm

height) with 2m/s; 3

times

According to teh test

age, load teh toy 25kg

for children under 3;

and 50kg for children

over 3. Impacts a

nonflexible step (50mm

height) with 2m/s; 3

times

0

Static

strenght

35kg for children up to

and including 36

months. 80kg for

1) Ordinary Toy: under

3, 25 kg; above 3 years

old, 50kg; scooter:

+



gap

children from and

including 37 to 96

months. 140kg for

children 97 months or

more

a) suitable to a child’s

weight ≤ 20kg; 50 kg;

b) otehr scooter; 100

kg;

c) teh principle and

assistant devices of teh

handle are locked at teh

same time: teh middle

suspending part 50 kg x

2

Only teh assistant lock

is working as a device.

bottom up teh scooter,

and lock both teh

principle and assistant

devices; 25 kg x 2

Sideways

stability test

A tilt platform of 10

degrees (free legs for

stabilization) or 15

degrees (not free feet

for stabilization),

bearing 25kg for

children under 3 years,

50kg for otehrs

For toys intended for

children of 36 months

and over, if foot can

support teh seat without

any limitation to teh

sideways, teh sides

stability can be

exempted. A tilt

platform of 10 degrees,

bearing 25kg for

children under 3 years,

50kg for otehrs

0

Front-rear

stability test


degrees, bearing 25kg

for children under 3

years, 50kg for otehrs


degrees, bearing 25kg

for children under 3

years, 50kg for otehrs

+

Sumber: www.tuv.comKeterangan: (+) SNI lebih tinggi, (-) SNI lebih

rendah, (0) setara, (NE) Not Equal


(*) standar internasional dianggap sebagai acuan yang mendekati SNI. Standar internasional dimaksud yang digunakan adalah yang telah diadopsi oleh Australia

Walaupun perbandingan persyaratan uji fisik dan mekanis

menunjukkan kemiripan dan cenderung lebih unggul standar

internasional ISO dibandingkan acuan EN 71-1, dapat disimpulkan

bahwa masifnya persyaratan kimiawi dalam Toy Safety Directive

yang baru, 2009/48/EC, menjadi kendala terbesar untuk ekspor

produk mainan Indonesia ke Uni-Eropa. Regulasi di Indonesia yang

mengacu kepada standar internasional baru mengatur 8 jenis logam

berat dibandingkan 19 macam logam berat yang diatur dalam EU

directive; Indonesia juga tidak mengatur migrasi N-nitrosamines dan

N-nitrosatable; 55 jenis wewanginan yang dapat memicu reaksi

alergi juga belum disentuh oleh regulasi dalam negeri.

Lebih jauh, perlu diwaspadai juga terkait interpretasi yang

diperluas dari definisi mainan dalam directive toy safety yang baru.

Definisi tersebut dapat mengakibatkan penolakan pada produk

serupa mainan karena sebuah produk yang pada awalnya menurut

penggolongan kode HS-nya tidak termasuk mainan menurut

deklarasi pelaku ekspor ternyata apabila dinilai ‘dapat saja dimainkan

oleh anak’ maka produk tersebut dapat dikategorikan sebagai

mainan.

6.2. Analisis Kesesuaian Standar (Standard Compliance Analysis):

Analisis Penolakan Ekspor, Estimasi Kehilangan Ekspor, Kualitas

Infrastruktur

Salah satu tujuan utama dari penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)

adalah untuk melindungi pasar dalam negeri dari produk – produk impor

yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan yang

berpotensi dapat merugikan konsumen dalam negeri. Selain itu, SNI juga

berfungsi untuk meningkatkan daya saing produk lokal dari produk –


produk impor, karena melalui penerapan SNI, pelaku usaha terdorong

untuk menghasilkan produk berkualitas yang sesuai dengan standar

keamanan dan keselamatan yang berlaku.

Namun demikian, meskipun tujuan utama dari penerapan SNI adalah

untuk melindungi pasar dalam negeri, tidak menutup kemungkinan bahwa

penerapan SNI di dalam negeri juga dapat bermanfaat bagi pelaku usaha

yang melakukan ekspor, dikarenakan beberapa parameter yang

tercantum di dalam SNI mengacu pada standar internasional sehingga

bagi pelaku usaha yang sudah menerapkan SNI akan lebih mudah untuk

menyesuaikan dengan standar internasional yang diterapkan di negara

tujuan ekspor.

Tabel 6.11 Analisis Kesesuaian Standar untuk Teh

Varian produk Teh hitam, teh hijau

Komposisi bahan baku bahan baku 100% lokal. Produksi 70% diekspor,

sisanya

dipasarkan lokal (untuk Sariwangi, Unilever)

Kasus penolakan

(rejection)/komplain terkait ketidaksesuaian standar

Jenis produk: teh hitam (sekitar tahun 2005)

dengan nilai: 0,5% dari nilai ekspor. Alasan penolakan: terkaitmutu, daun yang tidak melebar

saat diseduh (bentuk daun). Penolakan dilakukan

oleh pihak importir. Standar yang digunakan:

acuannya merupakan konsensus importir

mengenai bentuk daun teh saat diseduh

Permasalahan (kelengkapan

dokumen ekspor dan permasalahan

pengiriman/shipment)

Pernah ada masalah, kemasan rusak, kadar kimia

tinggi

Tindakan yang dilakukan perusahaan

dengan adanya penolakan/komplain

Mengganti biaya fumigasi; Daun yang tidak

melebar sesuai keinginan pembeli tsb disebabkan

tingkat kelembaban yang bervariasi saat produksi

teh dan tidak mempengaruhi kualitas mutu teh,

sehingga yang dilakukan perusahaan adalah

memperbaiki proses seleksi teh yang diekspor

berikutnya.

Potensi kerugian ekonomi (atau tidak

memenuhi standar yang diinginkan)

Komplain tidak berakibat pada penolakan (ekspor

tersebut tidak ditolak atau pun dikembalikan,

sehingga tidak merugikan perusahaan).

Kualitas dan kapasitas dari

infrastruktur pendukung pelaksanaan

SNI/standar lainnya (SDM, alat uji, akreditasi, teknologi)

Internal perusahaan: Lab memiliki sendiri,

kualitas sudah cukup bagus, sudah memperoleh

ISO 9002, Perusahaan memiliki lab internal sendiri, terutama tempat penampungan yang

higienis dan cangkir uji.

Eksternal perusahaan: Biaya berluktuasi, Lab

eksternal merujuk ke lab di luar negeri yang


memiliki lab uji untuk kontaminan dan cemaran

kimia

Langkah yang dilakukan bila ada

kendala dalam quality infrastructure

di perusahaan

Merawat mesin dengan baik, ada sertifikasi UTZ,

Rainforest Allianze dsb, tetapi tidak bisa

diterapkan di semua pabrik karena

mengakomodir teh dari petani mitra yang

kualitasnya tidak seragam. Namun untuk teh yang

diekspor, tidak ada kendala dalam quality

infrastructure karena hanya teh yang berasal dari

pabrik

yang tersertifikasi yang diekspor.

Harapan dari perusahaan terhadap pemerintah? (untuk perbaikan)

Kondisi pelabuhan masih kurang, Pemerintah harus mengedukasi masyarakat untuk mencintai

produk dalam negeri, perbaikan harga teh,

mekanisme lelang perlu campur

tangan pemerintah, upgrade SNI . Langkah lain

adalah: 1. SDM penguji perlu disertifikasi 2. Jika

SNI teh akan diberlakukan secara wajib, maka

perlu diperhatikan bahwa teh memiliki 19 grade,

jadi apakah SNI akan ditetapkan untuk semua

grade 3? Yang perlu diberlakukan secara wajib

SNI-nya segera adalah teh hijau. 4. Untuk

spesifikasi teknis teh, sebaiknya merujuk ke

standard Uni Eropa

Tabel 6.12: Analisis Kesesuaian Standar untuk Kopi

Varian produk Green bean, kopi instan, Roasted bean, green

bean, rempah, Kopi instan 3 in 1

Komposisi bahan baku

90% lokal

Kasus penolakan

(rejection)/komplain terkait

ketidaksesuaian standar yang

dilakukan oleh

pengekspor/perusahaan di dalam negeri

Jenis Green bean, Coffee bean. Tahun: 2013.

Dengan nilai: USD 600, satu kontainer. Alasan

penolakan: kadar air tidak sesuai, kemasan rusak,

kadar fumigasi tinggi. Yang melakukan

penolakan: pembeli, perusahaan dengan standar FDA, standar Jepang

Permasalahan dalam proses ekspor-

impor

(kelengkapan dokumen ekspor dan

permasalahan pengiriman/shipment)

Ada karantina negara tujuan, fumigasi produk

organik, inefisiensi pengurusan izin.

Tindakan yang dilakukan perusahaan

untuk mengatasi penolakan/komplain

Mengembalikan uang senilai barang yang rusak,

mengganti produk, menurunkan harga jual

Potensi kerugian ekonomi karena

tidak memenuhi standar yang diinginkan

Harga turun

Kualitas dan kapasitas dari Internal perusahaan: sudah memiliki infrastruktur


infrastruktur pendukung pelaksanaan

SNI/standar lainnya (SDM, alat uji,

akreditasi, teknologi)

dan lab yang bagus, Lab uji Iso 17025.

Eksternal perusahaan: sudah ada ISO, Lab

pembeli, melakukan tes kimia di Jepang

Langkah yang dilakukan bila

terdapat kendala dalam quality

infrastructure di perusahaan

Tidak ada kendala. Penerapan ISO terus

dievaluasi

Harapan dari perusahaan terhadap

pemerintah (untuk perbaikan)

Infrastruktur pelabuhan dan jalan harus

ditingkatkan, mengurangi impor, pelayanan harus

lebih cepat, menyederhanakan proses karantinan

(fumigasi khussus untuk kopi organic. Perlu

dikaji kembali terkait penerapan SNI wajib

terhadap produk HS tertentu, perlu ada pengecualian untuk bahan baku (tidak

diberlakukan secara general).

Tabel 6.13: Analisis Kesesuaian Standar untuk Mainan Anak

Varian produk Baby Walker, Sepeda Roda Tiga, Stroller,

Puzzle

Komposisi bahan baku

Pelaku adalah pengusaha lokal, dengan bahan

baku impor sebesar 50%

Kasus penolakan

(rejection)/komplain

Rolling Elephant, 2013, tanpa uji

Permasalahan dalam proses

ekspor-impor (kelengkapan

dokumen ekspor

dan permasalahan

pengiriman/shipment

masalah impor karantina, dokumen palsu, HS

Code tidak diterima, adanya pengurusan

dengan calo

Tindakan yang dilakukan

perusahaan untuk mengatasi

penolakan/komplain?

Mengganti dengan unit baru

Harapan dari perusahaan terhadap

pemerintah? (untuk perbaikan)

Waktu penerapan SNI, Mahalnya biaya

sertifikasi, perlu peningkatan dan

penambahan fasilitas LSPro dan lab uji,

pengurusan SNI yang lama. Perusahaan asing

di kawasan berikat (barang dari kawasan luar

daerah berikat tidak boleh

digabung dengan barang dari kawasan

berikat.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha di beberapa daerah

tujuan penelitian menunjukkan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan

ekspor, standar yang diterapkan adalah standar yang berlaku di negara

tujuan, atau standar yang diminta oleh pembeli (buyer) di negara tujuan

ekspor. Pada umumnya, parameter yang ditetapkan di dalam standar


internasional lebih tinggi dibandingkan dengan parameter yang diterapkan

di dalam SNI. Oleh karena itu, pelaku usaha yang akan melakukan ekspor

harus melakukan penyesuaian dengan standar yang diterapkan oleh

pembeli di luar negeri.

Beberapa perusahaan pernah mengalami penolakan ekspor.

Sebagian besar penolakan disebabkan karena ketidaksesuaian dengan

standar di negara tujuan ekspor, seperti yang terjadi pada ekspor produk

teh, kopi kemasan dan mainan anak (Tabel 6.11, 6.12 dan 6.13).

Penolakan produk kopi yang diekspor terjadi karena kadar air yang

tidak sesuai dengan standar atau kadar fumigasi dan kadar kandungan

zat kimia yang tinggi melebihi batas standar yang ditetapkan di negara

tujuan. Alasan lain dari penolakan ekspor adalah karena kemasan rusak

yang terjadi selama perjalanan dari negara asal ke negara tujuan ekspor.

Kerugian yang diakibatkan dari penolakan ekspor bervariasi

tergantung dari penyebab penolakan serta respon dari buyer. Beberapa

pelaku usaha mengganti produk yang tidak sesuai standar dengan produk

yang baru yang sudah disesuaikan dengan standar buyer, sementara itu

beberapa pelaku usaha lainnya mengembalikan uang sesuai dengan

barang yang rusak dan mengganti biaya fumigasi dan lain – lain. Namun,

ada juga beberapa pelaku usaha yang menurunkan harga jual produknya

dan menjualnya ke negara lain atau pembeli yang lain. Estimasi dari

kerugian sangat bervariasi tergantung dari nilai dan volume produk yang

dijual. Dari beberapa responden yang diwawancarai, estimasi kerugian

akibat penolakan ekspor ini bisa mencapai USD 600.

Secara umum, kualitas infrastruktur laboratorium uji standardisasi

untuk komoditi kopi dan teh, sudah cukup memadai, hanya untuk komoditi

mainan anak belum dapat dilakukan uji di dalam negeri, karena belum ada

laboratorium yang terakdreditasi oleh KAN. Untuk produk yang akan di

ekspor, laboratorium uji yang digunakan berbeda tergantung pada

permintaan dan kebutuhan dari buyer, meskipun beberapa perusahaan

yang diwawancarai sudah memiliki laboratorium uji yang cukup memadai.

Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan uji produk di


laboratorium uji milik buyer di negara tujuan ekspor, atau di negara yang

ditunjuk oleh buyer. Seperti pada produk mainan anak yang akan di

ekspor ke Eropa, pengujian produk dilakukan di negara Hongkong.

Beberapa perusahaan mainan lainnya juga melakukan uji standardisasi di

Taiwan atau di Thailand, karena laboratorium uji di Indonesia belum

terakreditasi KAN.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan 92

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

I. Kesimpulan

1. Pengaruh SNI bagi penguatan pasar dalam negeri dan pengaruh

(tidak langsung) peningkatan ekspor

• Pilihan opsi yang diambil (penerapan SNI-wajib)

berdasarkan kriteria yang ada, secara umum, mempunyai

manfaat (peningkatan penjualan, akses pasar dan product

image) yang lebih besar; di samping adanya biaya yang

muncul (biaya sertifikasi dan pemenuhan standar yang

dianggap masih mahal). Berdasarkan opsi ini, SNI Wajib

mampu memberikan perlindungan terhadap pasar dalam

negeri.

• Pilihan opsi yang diambil (penerapan standar tujuan ekspor)

mempunyai manfaat (peningkatan penjualan, akses pasar dan

product image) yang lebih besar; di samping adanya biaya

yang muncul (biaya sertifikasi dan pemenuhan standar).

2. Penerapan SNI wajib sebagai instrumen penguatan pasar dalam

negeri telah mampu membatasi peredaran produk impor

berkualitas rendah, namun masih belum mampu meningkatkan

daya saing produk lokal di dalam negeri. Kekurangmampuan ini

karena masih terdapat kendala dalam memperoleh SPPT-SNI,

antara lain: proses pengurusan yang lama, biaya pengurusan

yang relatif mahal, dan masa berlaku sertifikasi SNI yang pendek

(contoh masa berlaku SNI pada mainan anak hanya 6 bulan

sementara waktu pengurusan rata-rata 3 bulan, umumnya

pemberlakuan SNI produk lain berlaku 1 tahun).

3. SNI wajib tidak mendukung peningkatan ekspor secara langsung,

namun jika pelaku usaha sudah mampu memenuhi SNI wajib

maka mereka akan dengan mudah dapat memenuhi semua

persyaratan standar negara tujuan.

93

4. Secara umum ekspor produk teh hitam, kopi instan, dan mainan

anak sudah memenuhi standar negara tujuan. Proses pengujian

dilakukan dengan cara menguji sampel pada lab uji yang ditunjuk

oleh buyer luar negeri baik menggunakan lab uji di dalam negeri

maupun luar negeri, namun penerapan SNI baik dalam rangka

penguatan pasar dalam negeri maupun peningkatan daya saing

produk ekspor masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

a. Terdapat sejumlah produk yang dihasilkan oleh produsen

dalam negeri belum bisa diterima oleh pasar internasional

(negara tujuan). Penolakan untuk teh hitam karena masalah

kualitas daun; untuk kopi instan karena masalah kadar air,

residu fumigasi yang berlebihan dan kemasan yang rusak;

serta untuk mainan anak karena tidak adanya pengujian).

Adanya penolakan tersebut menunjukkan bahwa masih ada

kelemahan atau ketidakmampuan perusahaan/industri dalam

negeri dalam memenuhi standar negara tujuan.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (infrastruktur

lembaga penilai kesesuaian), kemauan dan kemampuan

perusahaan/industri belum mendukung secara penuh

pemberlakuan SNI secara wajib.

5. Berdasarkan penilaian kesesuaian dan ketidaksesuain antara SNI

dengan standar negara tujuan ekspor diperoleh beberapa

perbedaan yaitu:

a. Untuk produk teh hitam, SNI belum cukup untuk mendukung

akses pasar (UE), terkait dengan persyaratan mutu dalam SNI

yang hanya mengatur hal-hal terkait ukuran partikel, warna,

rasa, bau dan kenampakan. Sementara negara tujuan ekspor

lebih detil (aspek kimiawi, logam berat dan higienitas).

b. Untuk produk kopi, SNI dapat mendukung akses pasar (UE).

SNI sudah mengatur kontaminasi mikrobiologi yang tidak ada

pada standar EU, namun SNI perlu mengakomodasi adanya

penambahan pemeriksaan kontaminan.

94

c. Untuk produk mainan anak ada kesesuaian pada aspek uji fisik

dan mekanik. Namun masih perlu penyesuaian pada definisi

mainan anak dan kandungan logam berat.

II. Rekomendasi Kebijakan

Strategi peningkatan peranan SNI dalam upaya penguatan pasar

dalam negeri dan peningkatan ekspor dilakukan melalui langkah

operasional sebagai berikut:

a. Melakukan penyesuaian SNI dengan standar negara tujuan

ekspor dalam upaya meningkatkan akses pasar di luar negeri.

Sementara persyaratan lain yang sudah ada dalam SNI dan

bersifat unik (tidak ada dalam standar negara tujuan) tetap

dipertahankan. Penyesuaian dilakukan dengan cara

menyempurnakan standar teknis untuk:

1) SNI teh hitam harus memperhatikan masalah teknis terkait

aspek kimiawi, logam berat dan higienitas yang selama ini

belum masuk dalam klausul SNI teh hitam.

2) SNI kopi instant perlu mengakomodasi pemeriksaan

kontaminan.

3) SNI mainan anak perlu memperhatikan kandungan logam

berat dan mempertimbangkan penerapan SNI Wajib untuk

komponen penyusunnya.

b. Upgrading SNI dan pemberlakuan SNI Wajib perlu dilakukan.

Khusus untuk SNI teh hitam perlu direvisi mengingat standar

tersebut yang dibuat tahun 1995 kurang relevan dengan

perkembangan pasar. Selain itu, SNI teh hitam perlu didorong

untuk diberlakukan secara wajib dalam rangka meminimalisasi

peredaran produk teh hitam berkualitas rendah di pasar dalam

negeri.

95

c. Memperbaiki prosedur pengurusan sertifikasi yang dinilai oleh

pelaku usaha masih memberatkan dengan proses yang lama

dan masa berlaku sertifikasi SNI yang pendek.

d. Menambah jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang merata

dan mudah diakses oleh pelaku usaha dalam mendukung

penerapan SNI wajib.

e. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya

SNI dalam mendukung penguatan pasar dalam negeri.

96

DAFTAR PUSTAKA

Babool, Md. Ashfaqul Islam. (2007). Teh Impact of Domestic Policies on

International Competitiveness. University of Kentucky Doctoral

Dissertations

Cao, Xun and Aseem Prakash. (2011). Growing Exports by Signaling

Product Quality: Trade Competition and teh Cross-National Diffusion

of ISO 9000 Quality Standards. Journal of Policy Analysis and

Management, Vol. 30, No. 1, 111–135 (2011)

CBI Ministry of Foreign Affairs of Teh Netehrlands, Compliance with EU

buyer requirements for coffee.

CBI Ministry of Foreign Affairs of Teh Netehrlands. (2015). CBI Product

Factsheet: Tea in Europe

CMA Testing and Certification Laboratories. New Japan Toy Safety

Standards: ST 2012.

http://www.cmatcl.com/ContentFiles/1111/Japan%20Toy%20Safety

%20Standards%20ST%202012%20v4.pdf (diakses 13 Juli 2015)

Codex Alimentarius. Pesticide Residues in Food and Feed, DT1114-Tea,

Green, Black (black fermented and dried) .

Codex Alimentarius. Pesticide Residues in Food and Feed, SB0716-

Coffee Beans.

http://www.codexalimantarius.net/pestres/data/commodities/details.ht

ml?id=240 (Diakses 22 Juli 2015)

Codex Alimentarius. Pesticide Residues in Food and Feed, SB0716-

Coffee Beans.


ml (Diakses 22 Juli 2015)

Department of teh Taoiseach (2009). Revised Ria Guidelines: How To

Conduct A Regulatory Impact Analysis, Department of teh

Taoiseach, Government Buildings, Dublin. June 2009.

Economics.Henson,S., Masakure, O., Cranfield, J. (2011). Do Fresh

Produce Exporters in Sub-Saharan Africa Benefit from GolablGAP

Certification?. World Development Vol.39 No.3, pp 375-386.

EU Export Helpdesk. How to export coffee to teh European Union

97

European Commission, Enterprise and Industry. CE Marking for Teh Toy

Industry.

European Tea Committee. 2014. Compendium of Guidelines for Tea,

issue 3, 18 September 2014

FAO Inter Governmental Group on Tea. 2014. Implications of Maximum

Residue Levels on Tea on Trade

Henson, S. J. et al. (2002), Impact of sanitary and phytosanitary measures

on developing countries, Reading, UK, University of Reading,

Department of Agricultural and Food

Henson,S., Masakure, O., Boselie, D. (2005). Private Food Safety and

Quality Standards for Fresh Produce Exporters : Teh Case of Hortico

Agrisystem Zimbabwe. Food Policy 30, pp 371 – 384.

Herjanto, Eddy. (2011). Pemberlakuan SNI Secara Wajib di Sektor Industri

: Efektifitas dan Berbagai Aspek Dalam Penerapannya. Jurnal Riset

Industri Vol.5 No.2, pp 121 – 130.


ml?id=101 (Diakses 22 Juli 2015)

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_

committees/iso_technical_committee_participation.htm?commid=479

18 (Diakses 23 Juli 2015)

http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Publications/Publications_Archive/P

ublications_2011/Revised_RIA_Guidelines_June_2009.pdf

Ignacio,Laura L. (2015). Implications of Standards and Technical

Regulations on Export Competitiveness. teh Agriculture and Rural

Development Department, World Bank.

Infomasi keanggotaan Indonesia dalam ISO/TC 34/SC 8 - Tea.

International Council of Toy Industries. Toy safety standards around teh

world. http://www.toy-icti.org/info/toysafetystandards.html (diakses 8

Juli 2015)

Intertek. Japan Toy Safety Standard ST2012.

http://www.intertek.com/sparkles/japan-toy-safety-standard-st-2012/

(diakses 13 Juli 2015)

Jaffe, S., Masakure, O. (2005). Strategic Use of Private Standards to

Enhance International Competitiveness : Vegetable Exports From

Kenya and Elsewhere. Food Policy 30, pp 316 – 333.

98

Jaffee, Steven and Spencer Henson. (2004). Standards and Agro-Food

Exports from Developing Countries: Rebalancing teh Debate. World

Bank Policy Research Working Paper 3348, June 2004

JETRO. 2009. Handbook for Agricultural and Fishery Products Import

Regulations

JETRO. 2011. Specifications and Standards for Foods, Food Additives,

etc. Under teh Food Sanitation Act (Abstracts) 2010

KADIN. (2012). Peningkatan Daya Saing Produksi Indistri Nasional

Melalui Penerapan SNI Wajib. Disampaikan pada Seminar

Perdagangan tanggal 9 Oktober 2012.

Koran SINDO. (2014). Daya Saing Industri Topang Ekonomi. Koran

SINDO

Maskus, K.E. (2005). Teh Cost of Compliance with Product Standards for

Firms in Developing Countries: An Econometric Study. World Bank

Policy Research Working Paper 3590, May 2005.

Mbaye, Ahmadou Aly and Adama Gueye. (2015). SPS standards and

international competitiveness in Africa: teh case of Senegal.

………………… Connecting to global markets

OECD. (2008). Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact

Analysis (RIA), Version 1.0 October 2008. Organisation for Economic

Cooperation and Development. http://www.oecd.org/gov/regulatory-

policy/44789472.pdf

Punyasiri, Nimal. Tea Research Institute of Sri Lanka. Standards of Tea

for Ensuring Market Requirement.

http://www.tri.lk/userfiles/file/223_E&E/3_223_E&E_Presentation_Pu

nyasiri%282%29.pdf (diakses 23 Juli 2015)

Puska Daglu. (2014). Strategi Melipat-gandakan Ekspor Dalam Lima

Tahun Kedepan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Rabu, 17 Desember 2014. Diunduh pada tanggal 13 Februari 2014

dari http://www.koran-sindo.com/read/938328/150/daya-saing-

industri-topang-ekonomi-1418784262

99

Republika. (7 Juli 2014). Produk Impor tak Sesuai SNI Banyak Beredar.

Diunduh tanggal 8 Agustus 2015, dari

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/07/07/nr46qk-

produk-impor-tak-sesuai-sni-banyak-beredar

Sianesi, B. (2010). Introduction to Matching Method for Causal Inference

and Tehir Implementation in STATA. STATA Users’ Group Meeting,

Berlin 25 Juni 2010.

Sistem informasi SNI. www.sisni.bsn.go.id (diakses 9 juli 2015)

SNI 01-1898-2002, Teh wangi

SNI 01-1902-1995, Teh hitam

SNI 01-2983-1992, Kopi instan

SNI 01-3542-2004, Kopi bubuk

SNI 01-3753-1995, Teh hitam celup

SNI 01-3836-2000, Teh kering dalam kemasan

SNI 01-3945-1995, Teh hijau

SNI 01-4282-1996, Kopi celup

SNI 01-4314-1996, Minuman kopi dalam kemasan

SNI 01-4324-1996, Teh hijau celup

SNI 01-4446-1998, Kopi mix

SNI 01-4453-1998, Teh hijau bubuk

SNI 01-6685-2002, Kopi susu gula dalam kemasan

SNI 3143:2011, Minuman teh dalam kemasan

SNI 7707:2011, Teh instan

SNI 7708:2011, Kopi gula krimer dalam kemasan

SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan

yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis

SNI ISO 8124-3: 2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur

tertentu

Steffen Kaeser. (2013). UNIDO’s Trade Standards Compliance Analyses

and Reports . Trade and Development Symposium, Session on

Standard Compliance Capacity and Trade, WTO Ministerial

Conference – Bali, 4 December 2013

Stephenson, Sherry M. (1997). Standards, Conformity Assessment and

DevelopingCountries. Policy Research Working Paper 1826, Teh

World Bank, Washington DC.

100

Stuart, E.A. (2010). Matching Method for Causal Inference: A Review and

A Look Forward. Stat Sci. 2010 February 1; 25(1): 1–21.

Teh Commission of Teh European Communities. Commission Regulation

(EC) No. 178/2006, amending Regulation (EC) No 396/2005 of teh

European Parliament and of teh Council to establish Annex I listing

teh food and feed products to which maximum levels for pesticide

residues apply


(EC) No. 149/2008, amending Regulation (EC) No 396/2005 of teh

European Parliament and of teh Council by establishing Annexes II,

III and IV setting maximum residue levels for products covered by

Annex I tehreto


(EC) No. 1881/2006, Maximum Levels for Certain Contaminants in

Foodstuffs

Teh Japan Food and Chemical Research Foundation. Table of MRLs in

Food, Otehr Spices Dried.

http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.php?f_inq

=24900 (diakses 23 Juli 2015)

TUV Rheinland Group. Global Toy Safety Standards Manual

UNCTAD. (2008). Export competitiveness and development in LDCs:

policies, issues and priorities for least developed countries for action

during and beyond UNCTAD XII. United Nations Conference on

Trade and Development.

Underwriter Laboratories (UL). Guide to International Toy Safety

Requirements

Wikipedia. Fair Trade. https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_trade (diakses 22

Juli 2015)

Wikipedia. Rainforest Alliance.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rainforest_Alliance (diakses 22 Juli 2015)

Wikipedia. UTZ Certified. https://en.wikipedia.org/wiki/UTZ_Certified

(diakses 22 Juli 2015)

101

LAMPIRAN 1. Proses Penentuan Pilihan Kebijakan oleh Pelaku

Usaha

(untuk pengujian SNI dalam mendukung peningkatan ekspor, maka ada

tambahan opsi yaitu penerapan standar negara tujuan ekspor)*

Dalam penentuan opsi oleh pelaku usaha ada beberapa langkah yang

dilakukan yaitu:

1. Langkah 1: memetakan semua jawab responden untuk berbagai

pihan yang ada: do nothing, penerapan SNI Sukarela dan Penerapan

SNI Wajib. Hanya pilihan yang terisi yang diinput datanya. Angka

yang diisikan adalah penilaian yang diberikan oleh pelaku usaha

dengan masing-masing nilai sebagai berikut:

Memberikan nilai berdasarkan penilaian ordinal (nilai relative). Penilaian

ordinal yang dipakai adalah:

� Highly positive (3)

� Moderately positive (2)

� Slightly positive (1)

� Neutral (0)

� Slightly negative (-1)

� Moderately negative; and (-2)

� Highly negative (-3)

2. Langkah 2: mengambil modus (angka yang sering muncul) sebagai

pilihan kebijakan yang diambil untuk tiap-tiap sub-kriteria

3. Langkah 3: mengambil modus dari nilai yang muncul dari sub-kriteria,

kemudian diangkat sebagai pilihan pada kriteria

4. Langkah 4: memindahkan jawaban masing-masing kriteria ke dalam

satu matriks (Performance Matrix)

102

Langkah 1: Pengisian kolom opsi dengan jawaban responden

103

Langkah 2 dan 3: Penentuan jawaban sub-kriteria dan kriteria dengan

MODUS

Langkah 4: Performance Matrix

Documents

LAPORAN AKHIR Kajian Peranan SNI Untuk Penguatan Pasar ...bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/...Pasar_Dalam_Negeri_dan... · Tabel 6.3 Batasan MRL bahan kimia agrikultur