LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGAWAS … LAK BAPPEBTI 2019.pdf · Penilaian capaian kinerja Bappebti Tahun 2019 dapat dilihat dari perbandingan hasil realisasi Indikator Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI

TAHUN 2018

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJABADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI(BAPPEBTI)

TAHUN 2019

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena atas berkah

dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Bappebti

Tahun 2019. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bappebti atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai unit Eselon I di Kementerian Perdagangan

Republik Indonesia, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 865 Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI Tahun 2019 disusun berdasarkan

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

lingkungan Kementerian Perdagangan. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh

berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja BAPPEBTI selama Tahun 2019 dan dapat

dijadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, sehingga tujuan dan

sasaran Bappebti dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAK) BAPPEBTI Tahun 2019 ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Maret 2020

KEPALA BAPPEBTI

TJAHYA WIDAYANTI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 i

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis BAPPEBTI dalam

pembangunan sektor perdagangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka

Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Penilaian capaian kinerja Bappebti Tahun 2019 dapat dilihat dari perbandingan hasil

realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang telah ditetapkan di awal Tahun

2019 melalui Perjanjian Kinerja Bappebti, berikut capaian IKU Bappebti Tahun 2019:

No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2019

Target 2019 (%)

Capaian 2019

Prosentase Capaian (%)

1

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

18 Hari 100 6 hari 166.67

2

Jumlah pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

78 Perusahaan 100 78

Perusahaan 100

3

Penyusunan Peraturan Perundang -undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

9 Peraturan 100 14 Peraturan 155,5

4 Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

8 % 100 26.08 326

5 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang

9 % 100 21,18 235

6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang di terbitkan secara kumulatif

15 % 100 17.9 119.3

Rata-Rata Capaian 181.89

Sumber: Bappebti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 ii

iii

Anggaran Bappebti pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 72.000.000.000, dengan

realisasi anggaran berdasarkan kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 69.618.189.435 atau 96.6%.

No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2019

Unit PAGU REALISASI %

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI

41.086.788.000 39.713.620.119 96.6 Sekretariat

2 Pengawasan PBK 4.700.000.000 4.607.921.700 98,04 Rowaspaberfi

3

Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG

12.225.000.000 11.737.054.018 96 Robinwas SRGPLK

4 Peningkatan Pelayanan Hukum

5.500.000.000 5.258.056.162 95.6 Rorundak

5

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL

8.488.212.000 8.301.537.436 97.8 Ronabangsar

TOTAL 72.000.000.000 69.618.189.435 96.6

Sumber: Aplikasi SAS per 31 Desember 2019

Dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2019 yang mencapai sebesar

181.89%, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bappebti telah melebihi target yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja

tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud yaitu

terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal, tersedianya

kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai, serta ketersediaan

anggaran.

Capaian IKU Tahun 2019 sulit bandingkan dengan capaian IKU di Tahun 2018, yang

secara rata-rata sebesar 282,76%, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pada target

indikator dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018 dibandingkan dengan target

indikator dalam Perkin tahun 2019, seperti Persentase Kepuasan Pengguna Layanan

Dukungan Teknis Dan Manajemen dilingkungan Bappebti, Persentase Kepatuhan Pelaku

Usaha Terhadap Ketentuan Peraturan Perundagan – Undangan Di bidang Perdagangan

Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas, dan Persentase

kepuasaan Pelayanan Publik Di bidang Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem

Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Berdasarkan masukan dari Inspektorat

Jenderal Kementerian Perdagangan dalam evaluasi kinerja BAPPEBTI pada akhir tahun

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 iii

iv

tahun 2018 untuk memperbaiki Perjanjian Kinerja karena tidak sesuai dengan Rencana

Strategis (Renstra) 2014-2019. Sedangkan Kinerja Anggaran BAPPEBTI Tahun 2019

adalah sebesar Rp 69.618.189.435 (96.6%) dari pagu anggaran Rp 72.000.000.000,

realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2018 yang

yang hanya sebesar Rp 61.602.478.255% (87,47%) dari total pagu anggaran 2018 sebesar

Rp70.426.317.000.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka tetap perlu dilakukan evaluasi lebih

lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar kinerja

BAPPEBTI menjadi lebih baik pada tahun anggaran selanjutnya.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 iv

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. ii

Daftar Isi ........................................................................................................................ v

Daftar Tabel ................................................................................................................... vi

Daftar Gambar ............................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi ......................................... 1

B. Struktur Organisasi .................................................................................... 1

C. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 4

D. Isu Strategis Organisasi ............................................................................. 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 9

A. Perencanaan Strategis ............................................................................... 9

B. Rencana Kinerja Tahunan ......................................................................... 11

C. Perjanjian Kinerja ....................................................................................... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 15

A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................... 15

B. Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 51

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 54

LAMPIRAN 1. Bagan Struktur Organisasi 2. Dokumen Kontrak Kinerja 3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran 4. Formulir Indikator Kinerja Utama 5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 v

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2019 berdasarkan Tingkat Pendidikan ...... 3

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2019 ....................................... 11

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2019 .................................................... 13

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappebti Tahun 2019 ............................. 15

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama – I Tahun 2019 ....................................... 17

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama – I Tahun 2018 ....................................... 17

Tabel 3.4 Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2019 .............................. 19

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama - 2 Tahun 2019 ...................................... 19

Tabel 3.6 Target dan Capaian IK-2 ............................................................................ 20

Tabel 3.7 Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK ................................. 22

Tabel 3.8 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangka .......................... 25

Tabel 3.9 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pedagang Penyelenggara SPA ...... 25

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Utama -3 Tahun 2019 ....................................... 28

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja -3 Tahun 2018 ................................................... 28

Tabel 3.12 Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi .......... 32

Tabel 3.13 Perbandingan pertumbuhan volume transaksi dengan target jangka

Menengah .................................................................................................. 32

Tabel 3.14 Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2015 – 2019 ...................... 34

Tabel 3.15 Volume Transaksi Multilateral per Kontrak Komoditi .................................. 35

Tabel 3.16 Percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK ........... 36

Tabel 3.17 Pelatihan Teknis Pelaku usaha PBK ......................................................... 37

Tabel 3.18 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019 ...................... 45

Tabel 3.19 Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019 ............................................ 45

Tabel 3.20 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019 ...................... 45

Tabel 3.21 Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019 ............................................ 45

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 vi

vi

Tabel 3.22 Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

2015 – 2019 ............................................................................................... 47

Tabel 3.23 Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah ...................................... 47

Tabel 3.24 Pertumbuhan Penerbitan Resi Gudang Per Tiga Bulan Hingga Tahun 2019 .... 49

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Bappebti Tahun 2019 ........ 52

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran BappebtiBerdasarkan Kegiatan Periode Tahun 2019 ....... 52

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 vii

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum ................................. 16

Gambar 3.2 Gambar Perhitungan Pencapaian IKU-2 .................................................. 20

Gambar 3.3 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK di Makassar ....... 31

Gambar 3.4 Pertemuan Teknis di Medan .................................................................... 31

Gambar 3.5 Konsinyering Peraturan Bappebti di Jakarta ............................................ 32

Gambar 3.6 Kepala BAPPEBTI, memberikan pengarahan sekaligus membuka acara

Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (WPB) Angkatan IV

Tahun 2019 di Medan, Sumatera Utara …................................................... 39

Gambar 3.7 Konsinyering Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

(PBK) dengan tema “Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi

Pengawasan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (Esiswas)

Pedagang Penyelenggara SPA” yang diselenggarakan di Jakarta, 3 Juli

2019……………………………………………………………………………… 40

Gambar 3.8 Konsinyering Pengawasan Transaksi Multilateral Terkait Evaluasi

Pengawasan Transaksi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Transaksi

Multilateral di Jakarta, 25 September 2019 ………………………………… 41

Gambar 3.9 Rapat Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum di Yogyakarta……..….. 42

Gambar 3.10 Penindakan BAPPEBTI di Yogyakarta terhadap seminar illegal “Bincang

Bisnis OctaFX Explorer” yang diselenggarakan oleh broker asing yang

tidak memliki izin dari BAPPEBTI .......................................................... 43

Gambar 3.11 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK di Bandung ........ 44

Gambar 3.12 Kegiatan Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Daerah di DIY .......... 46

Gambar 3.13 Diskusi Mendag Dengan Bupati Wonogiri terkait pemanfaatan Gudang

SRG untuk memenuhi kebutuhan Beras ASN Kabupaten.......................... 50

Gambar 3.14 Pertemuan Kelompok Kerja 2019 yang kedua di Jakarta ......................... 51

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 viii

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2019 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Peran Strategis BAPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

berdasarkan Undang-UndangNomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka

komoditi Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 9 tahun

2006 tentang Sistem Resi Gudang Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011, dan

Kepmenperindag Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan

Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro, memiliki

kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar

Lelang (Forward) Komoditi Agro di Indonesia.

BAPPEBTImemiliki peranan untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur,

wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, serta untuk

melindungi kepentingan semua pihak dalam PBK dan mewujudkan kegiatan PBK

sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Bappebti juga berperan dalam mengambangkan Sistem Resi Gudang yang

merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan

perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan

agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat dalam

menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan

sepanjang tahun. Untuk itu SRG dapat digunakan oleh Pemerintah dalam hal

pengendalian harga dan persediaan nasional. Selain itu, Bappebti berperan di bidang

Pasar Lelang yang dapat berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan secara

langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai

perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif

dan efisien.

B. Struktur Organisasi

BAPPEBTI berdasarkanPasal 865 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perdagangan,memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2019 1

01Pendahuluan


Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Kemudian

berdasarkan Pasal 866 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor08/M-

DAG/PER/2/2016, BAPPEBTImenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan

perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan

perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem resi gudang

dan pasar lelang komoditas;

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan dan supervisi di bidang sistem resi

gudang dan pasar lelang komoditas;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan

pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar

lelang komoditas;

6. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan Pasal 867

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 , susunan organisasi

BAPPEBTI terdiri atas 1 (satu) Kepala Bappebti yang dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon

II, yaitu:

1. Sekretariat;

2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan;

3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik;

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar; dan

5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Komoditas.


01 Pendahuluan01 Pendahuluan

01Pendahuluan


Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2019

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelompok Jabatan Jabatan Pendidikan Jumlah

Stuktural

Eselon I S2 1

Eselon II S2 5

Eselon III S2 15

S1 1

Eselon IV

S3 1

S2 26

S1 12

Pelaksana

S2 9

S1 48

D3 3

SLTA 1

SLTP 0

Jumlah 122

Secara umum dapat dijabarkan tugas dari masing-masing unit Eselon II di

Bappebti, yaitu:

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti.

Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber

Daya Manusia (SDM) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang pegawai.

2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, yang

mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan

peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, litigasi,

pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif

di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka,

Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang dan Jasa.

Untuk menunjang tugas tersebut, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan

Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.

3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, yang mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit

kepatuhan dan keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang

perdagangan berjangka.



01Pendahuluan


Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

didukung oleh SDM sebanyak 22 (dua puluh dua) orang pegawai.

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar , mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pembinaan usaha, pengawasan, pengembangan dan sistem informasi

pasar di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik

Terorganisir.

Untuk dapat menyelesaikan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan

Pasar memiliki SDM sebanyak 19 (sembilan belas) orang pegawai.

5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan,

pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Pasar

Lelang, Pasar Fisik dan Sistem Resi Gudang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem

Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki jumlah SDM sebanyak 25 (dua

puluh lima) orang pegawai.

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-

DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP dilingkungan

Kementerian Perdagangan, dimana setiap unit di Kementerian Perdagangan wajib

menyusun laporan triwulan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk dapat mengetahui

capaian kinerja secara berkala, dan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam

mencapai target capaian kinerja, sehingga dapat diperoleh solusi atau kebijakan yang

diambil untuk mencapai target kinerja tahunan.

Oleh karena itu, BAPPEBTI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

harus menunjukkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak

yang terlibat. Serta menyampaikan hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja

agar dapat diantipasi di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Tahun 2019 diharapkan dapat menunjukkan tingkat capaian kinerja, serta

hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Bappebti dalam proses pencapaian kinerja

di periode ini, sehingga dapat menjadi referensi untuk mencapai target kinerja

BappebtiTahun Anggaran 2020.



01Pendahuluan


D. Isu Strategis Organisasi

1. Transaksi multilateral di bidang PBK masih kurang likuid

PBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan

sebagai sarana lindung nilai (hedging) para eksportir maupun importir dari adanya

fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai

sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada

di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan

(stakeholder) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai

salah satu alternatif. Pertumbuhan volume transaksi PBK Tahun 2019 meningkat

menjadi 11,122 Juta Lot dibandingkan volume transaksi PBK tahun 2018 yang

hanya sebesar 8,821 Juta lot. Sedangkan pertumbuhan nilai transaksi PBK Tahun

2019 meningkat menjadi Rp. 141,66 Trilyun dibandingkan dengan nilai transaksi

PBK tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 113,21 Trilyun

2. Peningkatan Peran SRG dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Pertanian

Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011, merupakan salah satu instrumen

yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani

maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai suatu instrumen

tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit

bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang.

Namun seiring perkembangannya ternyata Sistem Resi Gudang berpotensi juga

untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan pembangunan sektor

industri dan perdagangan yang berbasis sumberdaya lokal. Hal ini dapat dilakukan

dengan memberikan suatu mekanisme yang meningkatkan akses pasar,

ketersediaan informasi mengenai stok dan mutu komoditi kepada semua yang

aktif dalam sektor komoditi, termasuk informasi harga; memberikan kepercayaan

dan keamanan yang lebih besar dalam transaksi perdagangan; mempermudah

dalam memperoleh pembiayaan komoditi yang kompetitif; dan memungkinkan

mitigasi risiko harga yang lebih efektif dan transparan.

Untuk mempercepat pelaksanaan SRG secara nasional, Kementerian

Perdagangan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah telahmelakukan

pembangunan 124 gudang SRG secara bertahap, mulai tahun 2009 hingga 2019.

Gudang-Gudang SRG tersebut tersebar di 106 Kabupaten/Kota pada 25 propinsi di

Indonesia.Gudang-gudang SRG yang dibangun tersebut kemudian diserahkan

penguasaannya kepada Pemerintah daerah setempat yang ke depannya kemudian

akan dikelola oleh pengelola gudang yang ditunukolehPemdauntukpelaksanaan



01Pendahuluan


SRG. Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Perdagangan telah

menjalankan beberapakebijakanmelalui pengadaan sarana prasarana pasca

panen, maupun program – program pelatihan SDM dalam rangka penyiapan

kelembagaan SRG serta kegiatan sosialisasi untuk mengedukasimasyarakat di

beberapa daerah sentra produksi pertanian.

Sejak mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008, pelaksanaan Sistem

Resi Gudang terus mengalami perkembangan, baik dari sisi sebaran gudang,

kelembagaan, nilait ransaksi maupun komoditi. Daerah pelaksanaan(pilot project

SRG) yang awalnyad ilakukan di Kab.Indramayu, Kab. Jombang dan Kab.Gowa

semakin meluas, hingga saa tini penerbitan Resi Gudang sudah dilakukan di 93

kabupaten/kota yang tersebar di 23 provinsi. Pelaksanaan SRG tersebut dilakukan

baik dengan memanfaatkan Gudang yang dibangun pemerintah maupun Gudang

SRG milik swasta.Tercatat, Bappebti telah mengeluarkan persetujuan terhadap

Gudang SRG masing – masing 95 Gudangpemerintah dan 72 milik swasta/BUMN

yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan

Sulawesi.Namun demikian, saa tini tinggal 47 gudang yang dibangun pemerintah

serta 31g udang SRG swasta (yang dikelola oleh BUMN/Swasta) masih aktif untuk

pelaksanaan SRG. Selain itu, Bappebti-Kementerian Perdagangan sejak tahun

2008 sampai dengan bulan Desember 2019 telah memberikan persetujuan kepada

67 Pengelola Gudang SRG, 52 LPK SRG dan 1 Pusat Registrasi yakni PT. Kliring

Berjangka Indonesia (Persero).

3. Pasar Lelang belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan efisien

Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif

dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani

produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem

perdagangan konvensional.

Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan

efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana

pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh orang-orang yang sama. Selain

itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar

Lelang saat ini adalah Buyer/pembeli masih kesulitan menemukan Seller/Penjual

yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar.

Selain beberapa kendala diatas, pelaksanaan revitalisasi pasar lelang yang belum

optimal serta masih ditemui adanya gagal serah atau gagal bayar masih menjadi

permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka terciptanya

perdagangan yang fair dan dapat dipercaya.



01Pendahuluan


4. Perdagangan Emas Digital yang belum terimpelementasi dengan baik

Pengaturan perdagangan emas digital timbul berdasarkan banyaknya aduan

mengenai perdagangan emas yang dilukan oleh pihak tanpa ijin kepada Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), yang akhirnya diserahkan kepada BAPPEBTI Kemendag

untuk mengatur. Dasar hukum pengaturan Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas

Digital di Bursa Berjangka:

1. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan

Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;

3. Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;

4. Peraturan Bappebti Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Mekanisme perdagangan emas digital di pasar fisik bursa berjangka diatur dalam

Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 sebagaiman telah diubah terakhir

dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2013 ada 2 (dua) Mekanisme

Perdagangan Emas Digital di Pasar FIsik Bursa Berjangka yaitu Perdagangan

Emas di Dalam Bursa (On Exchange) dan Perdagangan Emas Digital di Luar

Bursa Berjangka (Off Exchange). Perdagang emas digital memerlukan Bursa

Berjangka dan Lembaga Kliring Emas Digital, saat ini BAPPEBTI tengah

memproses pengajuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Transaksi Emas Digital

oleh PT. Brusa Berjangka Jakarta (BBJ) dan pengajuan PTT Lembaga Kliring

Emas Digital oleh PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI). PT.KBI sebagai

Depository sementara bekerjasama dengan PT. Pegadaian dan PT. Kinara Gilang

Sejahtera sebagai Pemilik Tempat Penyimpanan Emas Digital.

5. Perdagangan Aset Kripto sebagai salah satu potensi investasi

Aset Kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan

apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (capital

outflow) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.

Untuk itu, Bappebti mengeluarkan peraturan mengenai Aset kripto ini adalah dalam

rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset

kripto di Indonesia, memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari

kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto, memfasilitasi inovasi,



01Pendahuluan


pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di

Indonesia dan mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti

pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah

massal (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme). Dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2019

sebagimana telah disempurnakan menjadi Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun

2019, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto

Asset) di Bursa Berjangka juga menjelaskan mengenai Crypto Asset yang

selanjutnya disebut Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk

digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang

terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan

mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Peraturan yang

dikeluarkan Bappebti memberikan ruang untuk industri 4.0 berkembang pesat di

Indonesia dan memberikan ruang bagi anak bangsa berinovasi membuka usaha

sebagai Pedangan Aset Kripto berteknologi tinggi.

Sejak diterbitkannya ketentuan Asset Kripto oleh BAPPEBTI perusahaan

pedagang Asset Kripto yang sudah mendaftar dan telah mendapatkan Tanda

Daftar Sebagai Pedagang Asset Kripto sebanyak 6 (enam) perusahaan yakni :

1) PT. Crypto Indonesia Berkat 2) PT. Upbit Exchange Indonesia 3) PT. Tiga Inti Utama 4) PT. Indodax Nasional Indonesia 5) PT. Pintu Kemana Saja 6) PT. Zipmex Exchange Indonesia

Sedangkan perusahaan yang masih dalam proses untuk memperoleh tanda daftar

sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah sebagai berikut :

1) PT. Magna Digital Lab 2) PT. Bumi Santosa Cemerlang 3) PT. Luno Indonesia Ltd 4) PT. Bursa Cripto Prima 5) PT. Datindo Infonet Prima 6) PT. Indonesia Dunia Nexbil 7) PT. Rekeningku Dotcom Indonesia




BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun

dengan mengacu pada kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kebijakan

Presiden dalam hal ini pemerintah, maka telah ditetapkan visi Pemerintah yaitu

”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan telah

menetapkan misi yang telah tercantum dalam Renstra Kementerian Perdagangan

Tahun 2015 - 2019, yaitu:

a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang

berkelanjutan;

b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor Perdagangan.

Dari 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan oleh Kemendag, Bappebti mendukung

tercapainya misi Kemendag yang ke 2, meningkatkan perdagangan dalam negeri

yang bertumbuh dan berkualitas.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, maka Kementerian Perdagangan

menetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

a. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;

b. Peningkatan pengamanan perdagangan;

c. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;

d. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;

e. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;

f. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;

g. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;

h. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;

i. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan

pokok dan barang penting;

j. Peningkatan perlindungan konsumen;

k. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;


02Akuntabilitas Kinerja


l. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;

m. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;

n. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Dari 14 (empat belas) tujuan tersebut, Bappebti memiliki peran untuk mewujudkan

optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka Bappebti telah menetapkan

sasaran, yaitu “meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan

pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang

dan Pasar Lelang”, yang di dukung oleh:

a. Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di

bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

c. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi

Gudang;

d. Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang

Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang; dan

e. Meningkatnya hasil Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Berjangka

Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.

3. Kebijakan dan Strategi

Sesuai arah kebijakan Pemerintah dan Kementerian Perdagangan serta mengacu

kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015 2019 bidang perdagangan,

Bappebti telah menetapkan 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

a. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. Mendorong perkembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas,

sebagai sarana dan prasarana perdagangan yang menunjang sistem distribusi

nasional untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga;

dan

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang

perdagangan, dalam artian adalah dukungan manajemen dan operasional

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, Bappebti menetapkan beberapa

langkah strategis, yaitu:

a. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi

(PBK) sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan


02 Perencanaan Kinerja



sebagai pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk

nasional;

b. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan

Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi, tunda jual, dan

alternatif pembiayaan sehingga terciptanya efisiensi sistem dan distribusi

logistik nasional;

B. Rencana Kinerja Tahunan

Pada tahun 2019 Bappebti telah menetapkan Program, yaitu Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Bappebti telah menetapkan Rencana

Kinerja Tahunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2019

OUTCOME/OUTPUT

No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian

Unit Es. II

1

Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya

17 perusahaan

Biro Pengawasan

Pasar Berjangka dan

Fisik

Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya

78 perusahaan

Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit

26 perusahaan

2

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar lelang komoditas

Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif)

134 gudang

Biro Pembinaan

Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang

Komoditas

Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

760 milyar

Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang 93 kali

Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PLK

250 Orang

Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang

140 Kali

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

15 Hari



sebagai pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk

nasional;

b. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan

Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi, tunda jual, dan

alternatif pembiayaan sehingga terciptanya efisiensi sistem dan distribusi

logistik nasional;

B. Rencana Kinerja Tahunan

Pada tahun 2019 Bappebti telah menetapkan Program, yaitu Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Bappebti telah menetapkan Rencana

Kinerja Tahunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2019

OUTCOME/OUTPUT


Unit Es. II

1

Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya

17 perusahaan

Biro Pengawasan

Pasar Berjangka dan

Fisik

Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya

78 perusahaan

Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit

26 perusahaan

2

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar lelang komoditas

Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif)

134 gudang

Biro Pembinaan

Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang

Komoditas

Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

760 milyar

Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang 93 kali

Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PLK

250 Orang

Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang

140 Kali

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

15 Hari





OUTCOME/OUTPUT


Unit Es. II

3

Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Penyusunan peraturan perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL

9 peraturan

Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Penindakan

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL

83 kali

Pemberian Pelayanan Hukum 29 kali

Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan)

15 kali

4

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang

7 analisis

Biro Pembinaan dan Pengembangan

Pasar

Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan Benar

18 hari

Cakupan Komoditi dalam sistem informasi harga 14 Komoditi

Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK 425 orang

5

Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Dukungan manajemen dan pelaksanaan program Bappebti

4 Dokumen

Sekretariat

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti

3 Laporan

Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti

11 Kegiatan

Penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik di bidang PBK, SRG dan PL

22 Laporan





C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

dokumen Renstra, Bappebti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan

berbagai indikator output seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2019

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

18 hari

2 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

78 perusahaan

3 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL

9 Peraturan


8%

5 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 9 %

2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)

6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

15 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 6 (enam)

indikator kinerja dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap

dan benar

Bappebti sebagai Badan Pengawas untuk kegiatan PBK memiliki kewenangan

untuk menerbitkan perizinan di bidang PBK kepada para pelaku usaha. Dimana

untuk Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target jumlah hari penyelesaian

perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar adalah 18

(delapan belas) hari.

2. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan

keuangannya.

Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan Bappebti adalah menghimpun

berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan

gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode

tertentu dan juga melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha dalam

rangka mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-

undangan. Dimana untuk Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target jumlah











18 hari


78 perusahaan


9 Peraturan


8%




15 %





dan benar







keuangannya.

















18 hari


78 perusahaan


9 Peraturan


8%




15 %





dan benar







keuangannya.











pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

sebanyak 78 perusahaan.

3. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL

Dalam rangka memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari

praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum

kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti

setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan

pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada. Untuk

itu di Tahun 2019Bappebti telah menetapkan target penyusunan peraturan

perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL sebesar 9 Peraturan.

4. Pertumbuhan volume transaksi PBK

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak

Tahun 2000 memiliki potensi yang baik dalam menunjang perekonomian bangsa

khususnya dalam memfasilitasi para pelaku usaha (eksportir/importir) dalam

melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya.

Pada Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 8%

dengan memperbandingkan volume transaksi PBK di Tahun 2018.

5. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL

Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang

efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan

secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai

perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang

efektif dan efisien. Untuk Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target

pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PL sebesar 9%.

6. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di

Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola

gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank

sehingga petani akan mendapat pembiayaan.

Pada Tahun 2019 Bappebti telah menetapkan target pertumbuhan nilai Resi

Gudang yang diterbitkan secara kumulatif sebesar 15% dari nilai Resi Gudang

yang diterbitkan pada Tahun 2018.

Untuk dapat melakukan program dan kegiatan dalam rangka mendukung

capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019,

Bappebti memiliki anggaran sebesar Rp 72.000.000.000.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

BAPPEBTI Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Jo.


Penyusunan Dokumen SAKIP dilingkungan Kementerian Perdagangan, telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 beserta Kontrak Kinerja yang

berisi tentang target capaian kinerja di tahun 2019 serta target antara di setiap 3 (tiga)

bulan atau triwulan dan tahunan di dalam Laporan Kinerja Akuntabilitas. Indikator

kinerja utama tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis

Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019, Rencana Strategis BAPPEBTI tahun

2015-2019, dan Kontrak Kinerja Eselon I Bappebti dengan Kementerian Perdagangan.

BAPPEBTImemiliki Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan

Sasaran Meningkatnya Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan di

bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.

Kinerja Bappebti dalam waktu satu Tahun menunjukkan hasil pengukuran

kinerja yang baik terhadap target yang telah ditetapkan dalam IKU pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2019. Kilas capaian kinerja Bappebti dari Januari 2019 sampai dengan

Desember 2019 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja adalah adalah sebagai

berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No Indikator Kinerja Utama Target

Tahun 2019 Target 2019 (%) Capaian 2019 Prosentase Capaian (%)

1


18 Hari 100 6 hari 166.67

2



Perusahaan 100

3




8 % 100 26.08 326



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

BAPPEBTI Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Jo.


Penyusunan Dokumen SAKIP dilingkungan Kementerian Perdagangan, telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 beserta Kontrak Kinerja yang

berisi tentang target capaian kinerja di tahun 2019 serta target antara di setiap 3 (tiga)

bulan atau triwulan dan tahunan di dalam Laporan Kinerja Akuntabilitas. Indikator

kinerja utama tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis

Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019, Rencana Strategis BAPPEBTI tahun

2015-2019, dan Kontrak Kinerja Eselon I Bappebti dengan Kementerian Perdagangan.

BAPPEBTImemiliki Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan

Sasaran Meningkatnya Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan di

bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.

Kinerja Bappebti dalam waktu satu Tahun menunjukkan hasil pengukuran

kinerja yang baik terhadap target yang telah ditetapkan dalam IKU pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2019. Kilas capaian kinerja Bappebti dari Januari 2019 sampai dengan

Desember 2019 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja adalah adalah sebagai

berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019



1


18 Hari 100 6 hari 155.56

2



Perusahaan 100

3




8 % 100 26.08 326






5 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang 9 % 100 21,18 235


15 % 100 17.9 119.3


Berdasarkan tabel capaian kinerja utama BAPPEBTI tahun 2019 diatas,

terlihat bahwa semuatelah melebihi target, dengan rata-rata capaian indikator utama

BAPPEBTI tahun 2019 sebesar 181.89 %. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja

tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan

dimaksud yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun

eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup

memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.

Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum

digunakan dua jenis rumus yang tersedia, yaitu rumus I dan II, dipakai dengan

mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus

dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian

realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan

hubungan linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian

realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum

Penggunaan rumus I apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan

semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear.

Realisasi

Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana

Prosentase Pencapaian

Target= x 100%

RUMUS I


Target= x 100%

RUMUS II

Sumber: Bappebti





5 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang 9 % 100 21,18 235


15 % 100 17.9 119.3


Berdasarkan tabel capaian kinerja utama BAPPEBTI tahun 2019 diatas,

terlihat bahwa semuatelah melebihi target, dengan rata-rata capaian indikator utama

BAPPEBTI tahun 2019 sebesar 181.89 %. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja

tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan

dimaksud yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun

eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup

memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.

Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum

digunakan dua jenis rumus yang tersedia, yaitu rumus I dan II, dipakai dengan

mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus

dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian

realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan

hubungan linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian

realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum

Penggunaan rumus I apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan

semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear.

Realisasi

Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana


Target= x 100%

RUMUS I


Target= x 100%

RUMUS II

Sumber: Bappebti


03 Akuntabilitas Kinerja



Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi

mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik.

Berikut disampaikan analisis dan evaluasi dari capaian IKU Bappebti pada

periode Tahun 2019:

IK-1:Jumlah Hari Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK Setelah Dokumen Lengkap Dan Benar

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama - I Tahun 2019

No Indikator Kinerja Utama Target 2019

Target Tahun 2019

Realisasi Tahun 2019

Persentase Capaian Tahun

2019 (%)

1. Jumlah HariPenyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK Setelah Dokumen Lengkap dan Benar

18 hari 18 hari 6 hari 166,67

Sumber: Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 proses perizinan lebih meningkat

atau lebih cepat pemprosesan perizinan dengan ada nya system perizinan online :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama – I Tahun 2018

No Indikator Kinerja Utama Target 2018

Target Tahun 2018

Realisasi Tahun 2018

Persentase Capaian Tahun

2018 (%)

1. Jumlah HariPenyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK Setelah Dokumen Lengkap dan Benar

19 hari 19 hari 3 hari 184

Sumber: Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti

Maka terdapat perbedaan dari target 2018 dan 2019 sesuai dengan renstra

2015 - 2019, untuk pencapaian relasasi sudah mencapai target.

BAPPEBTI sebagai Badan Pengawas untuk kegiatan PBK memiliki

kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang PBK kepada para pelaku usaha.

Target hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK pada tahun 2019 adalah 18 hari

setelah dokumen permohonan perizinan dinyatakan lengkap dan benar. Adapun





jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap pada

Triwulan IV Tahun 2019 tercapai dengan jumlah 6 hari atau tercapai 166,67 %.

Pencapaian Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah

dokumen lengkap, didukung oleh 3 (tiga) program/ kegiatan :

a) Pengelolaan Perizinan Online dan Profilling Pelaku Usaha, yaitu Output untuk

kegiatan ini adalah: perbaikan fungsi kinerja aplikasi, menambah fungsi

aplikasi, mengintegrasikan aplikasi dengan akun OSS, dan mengembangkan

alur perijinan online.

b) Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha PBK , yaitu Pelaksanaan Fit & Proper Test,

dimana pada Triwulan I tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas)

kali, dan untuk Triwulan II tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam )

kali, Triwulan III tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan

Triwulan IV tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali, untuk

keseluruhan pelaksanaan fit & propert test selama tahun 2019 telah di

laksanakan sebanyak 33 kali.

Pelaksanaan Pemeriksaan Prasarana dan Sarana Fisik Kantor Pialang

Berjangka di Dalam kota di Jakarta, yaitu:

Pada Triwulan I tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di dalam

kota dan diluar kota telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali di daerah 1 kali

di Tangerang, 1 kali Di Surabaya, dan 3 kali di Bandung.

Pada periode Triwulan II tahun 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan sarana

fisik sebanyak 7 kali dinas dalam kota Jakarta dan 1 kali dinas luar kota di

Surakarta.

Pada periode Triwulan III telah dilaksanakan pemeriksaan sarana fisik

sebanyak 11 kali dinas diluar kota daerah Manado, Surabaya, Yogyakarta,

Bangka, Pekanbaru, Jambi, Yogyakarta, Bandung, Cirebon, Jember, Jambi.

Pada Triwulan IV tahun 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan sarana fisik di

luar kota sebanyak 8 kali dinas di daerah Bandung, Cirebon, Medan,

Banjarmasin, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Semarang.

c) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka, yaitu Untuk triwulan IV sudah ada pembahasan yaitu dengan 2 (dua) Lembaga Kliring

dan Bursa Berjangka, hasil pembahasan tersebut mengenai Laporan Keuangan

yang di kelola oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring dan Bappebti akan

menyetujui laporan keuangan di tahun 2020.

Tabel berikut menyajikan perijinan yang telah diterbitkan selama tahun 2019.





Tabel 3.4 Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2019

No Jenis Perijinan Jumlah

Perijinan Rata2 Waktu Pemrosesan

1. Persetujuan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka 258 1 hari

2. Persetujuan Perubahan Kepala Kancab. Pialang Berjangka 10 4 hari

3. Persetujuan Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka 340 4 hari 4. Persetujuan Perubahan Pengurus 13 5 hari

5. Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) 2 10 hari

6. Persetujuan Perpindahan Wakil Pialang Berjangka 84 6 hari 7. Persetujuan Pembatalan Kantor Cabang 7 7 hari 8. Persetujuan /Tanggapan Kegiatan Promosi atau Iklan 138 5 hari 9. Persetujuan SOP 3 hari 10. Persetujuan Trading Rules 38 7 hari 11. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cabang 10 5 hari 12. Persetujuan Segregated Account (Rekening Terpisah) 49 5 hari 13. Persetujuan Pergantian Kepala Kantor Cabang 9 3 hari 14. Persetujuan Perubahan Nama Pialang Berjangka 1 5 hari 15. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Pusat 2 3 hari

16. Persetujuan Izin Pembukaan Pialang Berjangka 2 10 hari

17. Persetujuan Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Luar Negeri 1 19 hari

18. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang 1 8 hari 19. Persetujuan Perubahan Alamat Pedagang 2 2 hari 20. Persetujuan Perubahan Pengurus Direktur Kepatuhan 5 6 hari 21. Perubahan Penerimaan Nasabah On-Line 1 4 hari 22. Persetujuan Sertifikat Pedagang 2 1 hari 23. Penyimpanan Bank Margin 1 21 hari

Jumlah Perijinan yang telah di terbitkan 976 144 hari Jumlah hari penyelesaian pemrosesan perijinan/ jumlah

jenis perijinan 144/23 6 hari

IK-2: Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Dievaluasi Kegiatannya Dan Pelaporan Keuangannya

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama - 2 Tahun 2019

Indikator Kinerja Target Tahun 2019

Target Tahun 2019

Realisasi Tahun 2019 Capaian %


78 Perusahaan 100% 78 100

Sumber: Rowaspaberfi





Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-2 sebanyak 78 perusahaan dan untuk

realisasinya mencapai 78 perusahaan atau memberikan capaian sebesar 100%

terhadap kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi

kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya berdasarkan pada rata-rata capaian 2

(dua) kegiatan utama yaitu kegiatan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha

PBK yang rata-rata capaiannya pada tahun 2019 sebanyak 60 (enam puluh)

perusahaan dan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Analisa dan Verifikasi

Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK yang terdiri dari Pialang Berjangka yang

rata-rata capaiannya sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan dan Pedagang

Penyelenggara SPA yang rata-rata capaiannya sebanyak 18 (delapan belas)

perusahaan.

Gambar 3.2 Rumus Perhitungan Pencapaian IKU-2

Indikator Kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan pendukung lainnya yaitu :

pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK, FKT Pengawasan

Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dan Pengelolaan Ketatausahaan Biro

Berikut target dan capaian terkait evaluasi kegiatan dan Pelaporan Keuangan pelaku

usaha PBK dari tahun 2015 s.d 2019.

Tabel 3.6 Target dan Capaian IK-2

No Tahun Target Lap. Kegiatan

Target Lap Keuangan

Capaian Lap.

Kegiatan

Capaian Lap.

Keuangan

Rata-Rata Prosentase

Capaian 1. 2015 57 perusahaan 72 Perusahaan 126,3%

2. 2016 62 perusahaan 81 Perusahaan 130,64%

3. 2017 69 perusahaan 66 perusahaan 95,65%


5. 2019 78 perusahaan 78 perusahaan 100% Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2019

Ket :

L.Keg : Kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK

L.Keu : Kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka

Pialang Berjangka yang menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan

+Pialang Berjangka yang menyampaikan Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan

2Rumus Perhitungan Pencapaian IKU-2 =

Pedagang Penyelenggara SPA yang menyampaikan Laporan

Keuangan Bulanan+














perusahaan.









Target Lap Keuangan

Capaian Lap.

Kegiatan

Capaian Lap.

Keuangan







Ket :







Keuangan Bulanan+














perusahaan.









Target Lap Keuangan

Capaian Lap.

Kegiatan

Capaian Lap.

Keuangan







Ket :







Keuangan Bulanan+





Dengan memperhatikan tabel di atas, sejak tahun 2015-2019, secara umum Biro

Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik selalu memenuhi target atas indikator ini,

kecuali pada tahun 2017 dikarenakan adanya pelaku usaha (perusahaan) yang

menghentikan kegiatan sementara kegiatannya serta pelaku usaha yang dikenakan

sanksi pembekuan sehingga mengakibatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi

pelaporan keuangan dan kegiatannya menjadi berkurang. Capaian IK-2 paling tinggi

yaitu pada tahun 2016, sebesar 130,64%.

a. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK Kegiatan ini terdiri dari Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan

Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dan Pengawasan Kepatuhan atas Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) pada Pialang

Berjangka bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan

para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan gambaran mengenai

perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu.

Selama tahun 2019, rata-rata jumlah perusahaan pialang berjangka yang

menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan setiap bulannya sebanyak 60 (enam

puluh) perusahaan. Target untuk jumlah perusahaan pialang berjangka yang

menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan adalah pelaku usaha PBK yang aktif

yang saat ini berjumlah 61 (enam puluh satu) perusahaan, yang artinya masih

terdapat perusahaan yang belum atau tidak menyampaikan laporan Direktur

Kepatuhan. Untuk itu, perlu adanya pembinaan yang lebih baik lagi terhadap

para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka dengan membangun

komunikasi melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar

Berjangka dan Fisik Bappebti secara berkesinambungan.

Capaian jumlah pelaku usaha PBK yang menyampaikan Laporan Direktur

Kepatuhan dihitung dari akumulasi rata-rata perbulan dari laporan yang

disampaikan oleh pelaku usaha baik yang Tepat Waktu (TW) maupun Tidak

Tepat Waktu (TTW) dibagi 12 (dua belas) bulan.

Berikut tabel capaian rata-rata kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku

usaha PBK selama tahun 2019:





Tabel 3.7 Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK

NO. Periode WL TW TTW TM TW + TTW

1 Bulan Januari 60 56 3 1 59 2 Bulan Februari 60 59 0 1 59 3 Bulan Maret 60 58 2 0 60 4 Bulan April 60 59 1 0 60 5 Bulan Mei 60 60 0 0 60 6 Bulan Juni 61 61 0 0 61 7 Bulan Juli 61 60 1 0 61 8 Bulan Agustus 61 59 2 0 61 9 Bulan September 61 59 1 1 60 10 Bulan Oktober 61 58 3 0 61 11 Bulan November 61 60 1 0 61 12 Bulan Desember 61 60 1 0 60

Rata-Rata 61 59 1 0 60 Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2019

Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, TTW : Tidak Tepat Waktu, TM : Tidak Menyampaikan

Dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK sampai

dengan Desember Tahun 2019 telah dilakukan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan

Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dan Pengawasan

Kepatuhan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-

PPT) pada Pialang Berjangka dengan rincian sebagai berikut:

A. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan

Pialang Berjangka sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perusahaan:

1. PT Inter Pan Pasifik Futures di Manado;

2. PT HFX International Berjangka di Jakarta;

3. PT International Mitra Futures di Bandung;

4. PT Maxco Futures di Jakarta;

5. PT First State Futures di Surabaya;

6. PT Garuda Berjangka di Jakarta;

7. PT International Business Futures di Bandung;

8. PT Mahadana Asta Berjangka di Bandung;

9. PT Pasific Duaribu Futures di Jakarta;

10. PT Royal Trust Futures di Jakarta;

11. PT Java Global Futures di Palembang;

12. PT Trijaya Pratama Futures di Jakarta;

13. PT Global Kapital Investama Berjangka di Jakarta;

14. PT Jalatama Artha Berjangka di Jakarta;





15. PT Octa Investama Berjangka di Jakarta;

16. PT. Soegee Futures di Medan;

17. PT Global Intra Berjangka di Medan;

18. PT.Nine Stars Futures di Semarang;

19. PT Gatra Mega Berjangka di Surabaya;

20. PT Victory International Futures di Makasar;

21. PT Rifan Financindo Berjangka di Yogyakarta;

22. PT Monex Investindo Futures di Batam;

23. PT Central Capital Futures di Bali;

24. PT Sinarmas Futures di Jakarta;

25. PT Kresna Investa Futures Surabaya;

26. PT First State Futures di Solo;

27. PT Topgrowth KC Banjarmasin.

B. Pengawasan Kepatuhan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Teroris (APU-PPT) sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan:



3. PT Maxco Futures di Jakarta;


5. PT Garuda Berjangka di Jakarta;

6. PT International Business Futures di Bandung;

7. PT Pasific Duaribu Futures di Jakarta;

8. PT Solid Gold Berjangka di Bali;


10. PT Jalatama Artha Berjangka di Jakarta;

11. PT Didi Max Berjangka Bandung;

12. PT Nine Stars Futures di Semarang;

13. PT Valbury Asia Futures Makasar;

14. PT Gatra Mega Berjangka di Surabaya;

15. PT Victory International Futures di Makasar;

16. PT Artamas Futures di Jakarta;

17. PT Solid Gold Berjangka di Bali.





b. Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas Pelaku Usaha dan

kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang

dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisikdi dalam melakukan

analisis laporan keuangan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk

mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-

undangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha

sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu

menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi

Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini

dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan analisa terhadap laporan keuangan Pialang

Berjangka dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah :

1. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efesien,

efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta

memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana

persaingan yang sehat;

2. Melakukan pembinaan terhadap Pialang Berjangka dan Pedagang

Penyelenggara SPA;

3. Mengetahui tingkat kepatuhan Pialang Berjangka dan Pedagang

Penyelenggara SPA terhadap peraturan di bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan dan

persyaratan keuangan minimum (integritas keuangan) dan kewajiban

pelaporan keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara

SPA;

Target untuk jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan Laporan keuangan

adalah semua pelaku usaha PBK yang masih aktif melaksanakan kegiatan

usahanya yang saat ini berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) perusahaan yang

terdiri dari 61 Pialang Berjangka dan 18 (delapan belas) Pedagang

Penyelenggara SPA.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan keuangan yang dilakukan, Kepatuhan

Penyampaian Laporan Keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang

Penyelenggara SPA pada tahun 2019 adalah sebagaimana pada tabel berikut:





Tabel 3.8 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan

Pialang Berjangka NO. Periode WL TW TTW TM TW +

TTW 1 Bulan Januari 60 57 3 0 60 2 Bulan Februari 60 57 3 0 60 3 Bulan Maret 60 60 0 0 60 4 Bulan April 60 57 3 0 60 5 Bulan Mei 61 57 3 0 60 6 Bulan Juni 61 60 1 0 61 7 Bulan Juli 61 61 0 0 61 8 Bulan Agustus 61 61 0 0 61 9 Bulan September 61 61 0 0 61 10 Bulan Oktober 61 61 0 0 61 11 Bulan November 61 60 1 0 61 12 Bulan Desember 61 60 1 0 61


Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, T : Tidak Tepat Waktu, dan TM : Tidak Menyampaikan

Tabel 3.9 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan

Pedagang Penyelenggara SPA NO. Periode WL TW TTW TM TW +

TTW 1 Bulan Januari 18 18 0 0 18 2 Bulan Februari 18 18 0 0 18 3 Bulan Maret 18 18 0 0 18 4 Bulan April 18 18 0 0 18 5 Bulan Mei 18 18 0 0 18 6 Bulan Juni 18 18 0 0 18 7 Bulan Juli 18 17 1 0 18 8 Bulan Agustus 18 17 1 0 18 9 Bulan September 18 18 0 0 18 10 Bulan Oktober 18 18 0 0 18 11 Bulan November 18 18 0 0 18 12 Bulan Desember 18 18 0 0 18


Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, T : Tidak Tepat Waktu, dan TM : Tidak Menyampaikan

Dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Analisa dan Verifikasi

Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBKjuga dilakukan pengawasan ke

Lapangan yang sampai dengan Desember Tahun 2019 telah dilakukan

Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan

Pelaku Usaha PBK terhadap 17 (tujuh belas) Perusahaan yaitu:








4. PT Topgrowth Futures di Jakarta;


6. PT. Garuda Berjangka di Jakarta;

7. PT. International Business Futures di Bandung;

8. PT Agrodana Futures di Jakarta;

9. PT Sagafx Sentra Berjangka di Jakarta;

10. PT Danpac Finansa Utama di Jakarta;

11. PT Octa Investama Berjangka di Jakarta;

12. PT PG Berjangka di Jakarta;

13. PT Inter Multiinvest Fortuna di Jakarta;

14. PT Pialang Jepang Berjangka di Jakarta;

15. PT Mentari Mulia Berjangka di Jakarta;

16. PT Royal Assetindo di Batam;

17. PT Nine Stars Futures di Semarang.

Berdasarkan hasil verifikasi atas laporan keuangan Pialang Berjangka, diperoleh

hasil antara lain sebagai berikut:

1) Adanya pemberian pinjaman kepada pihak yang terafiliasi/pemegang

saham;

2) Masih ditemui adanya kesalahan dalam penghitungan nilai MBD; dan

3) Adanya kesalahan dalam melakukan penilaian (pengukuran) nilai deposito

berjangka dan surat berharga yang dimiliki oleh Pialang Berjangka.

Untuk tahun 2020, Nomenklatur Indikator “Jumlah pelaku usaha PBK yang

dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya” berubah menjadi “Jumlah

pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan

APU PPT” yang akan ditargetkan di Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 54

perusahaan.

Untuk mencapai target tersebut, langkah yang akan diambil antara lain :

- meningkatkan pemantauan dan evaluasi Laporan kegiatan dan membangun

komunikasi yang baik dengan Pelaku Usaha untuk selalu menyampaikan

laporan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku;





- meningkatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi kegiatan dan Pelaporan

Keuangannya serta membuat rencana penjadwalan sesuai dengan yang

ditargetkan dan berkomitmen menjalankan jadwal tersebut.

c. Pengawasan Kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK Menindaklanjuti laporan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi No. 42/BAPPEBTI/PER/1/2003 tentang

Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 35/Bappebti/KP/IIII/2002

tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan

Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang

Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Berjangka, Pedagang

Berjangka dan Bank Penyimpan Marjin, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan

Fisik – Bappebti melakukan pengolahan dan analisa data serta informasi yang

selanjutnya menjadi hasil laporan Pemantauan dan Evaluasi Laporan Tahunan

Pelaku Usaha PBK yang memuat informasi keadaan dan perkembangan

kegiatan pelaku usaha PBK selama 1 (satu) tahun.

Dalam rangka Pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK

dilakukan pengawasan ke Lapangan yang sampai dengan Desember Tahun

2019 telah dilakukan Pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha

PBK terhadap 8 (delapan) Perusahaan yang terdiri dari:

1. PT Adhikarya Cipta Persada di Jakarta;

2. PT. Magnum Consolidator Indonesia di Jakarta;

3. PT. Midtou Aryacom Futures Makasar;

4. PT Bina Karya Prima di Bekasi;

5. PT Wilmar Nabati Indonesia di Medan;

6. PT Inter Multiinvest Fortuna Medan;

7. PT Java Global Futures Banten;

8. PT Babel Surya Alam di Belitung.

d. Pertemuan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK Kegiatan ini berupa pertemuan antara Bappebti selaku regulator dengan para

pelaku usaha dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengawasan

Kepatuhan Pelaku Usaha PBK selama periode tertentu. Untuk mendukung

kegiatan ini telah dilaksanakan 2 (dua) kali Konsinyering pada tanggal 24 - 25

Juni 2019 dan 30 September – 1 Oktober 2019 di Jakarta dalam rangka Evaluasi

Pengawasan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dan Implementasi Program Anti

Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta 1 (satu)





kali FKT Direktur Kepatuhan di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 26-28

Agustus 2019.

IK-3: Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Tabel 3.10Capaian Indikator Kinerja Utama -3Tahun 2019


Target Tahun 2019


Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang, dan Pasar lelang

9 Peraturan 100% 14 155

Sumber: Roroundak

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 Jika dibandingkan dengan capaian pada

tahun 2018 terjadi penurunan, dimana pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 9

(sembilan) peraturan dan yang terealisasi adalah 21 (dua puluh satu) peraturan

233,33% (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen)

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja -3 Tahun 2018


Target Tahun 2018


Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang, dan Pasar lelang

9 Peraturan 100% 21 233

Sumber: Roroundak

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan

masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan

kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka,

maka Bappebti setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta

melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang

ada, yang dipergunakan untuk penyusunan atau penyempurnaan peraturan yang ada.

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK

terbagi atas 2 kegiatan yaitu :

IK3.1 Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK

Pada tahun 2019, terdapat 14 (empat belas) Peraturan yang telah

ditandatangani, yakni :





- Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 tahun 2019 tentangKomoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2019 tentangKetentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentangKetentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 tahun 2019 tentangPerubahan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah;

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Bursa Dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Luar Negeri;





- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Bersama; dan

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 14 tahun 2019 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan Costumer Due Diligence (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

IK3.2 Pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PL

Kegiatan pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan

PL ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi

antara Bappebti dengan para pelaku usaha terkait dengan pemahaman tentang

ketentuan perdagangan berjangka, ketentuan-ketentuan baru di bidang perdagangan

berjangka, invetarisasi permasalahan terkait dengan penerapan peraturan dan sanksi

atas pelanggaran ketentuan. Kegiatan Pertemuan Teknis pada Triwulan II 2019 telah

dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu di Solo, Makassar, Medan, Surabaya dan

Bandung.

Persentase pencapaian kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK untuk Tahun 2019 adalah 5 (lima) kali

kegiatan Perteknis dan 14 (empat belas) Peraturan dengan target tahun 2019 yaitu 9

(sembilan) Peraturan dengan persentase sebesar 155.55%.

Kendala/permasalahan yang dihadapi :

- Kurangnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam

melakukan penyusunan peraturan Perundang-undangan disesuaikan dengan

beban kerja.

- Adanya inovasi dan financial technology yang berkembang cepat yang tidak

diimbangi dengan peraturan yang ada.

- Kurangnya data dan informasi, sebagai bahan penyusunan peraturan terutama

terkait Fintech dan inovasi keuangan di bidang PBK, SRG dan PLK.





Gambar 3.3 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK di Makassar

Sumber :Rorundak

Gambar 3.4 Pertemuan Teknis di Medan

Sumber: Rorundak



Gambar 3.3 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK di Makassar

Sumber :Rorundak

Gambar 3.4 Pertemuan Teknis di Medan

Sumber: Rorundak





Gambar 3.5 Konsinyering Peraturan Bappebti di Jakarta

Sumber: Rorundak

IK-4: Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

Tabel 3.12 Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

1

Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

2% 4% 5% 7% 8%

Target 6,276,069 6,527,112 6,853,468 7,333,210 7,919,867

Realisasi 6,590,530 7,012,220 7,046,179 8,821,762 11,122,638

Persentase Realisasi 7.11% 6.40% 0.48% 25.20% 26.08%

Capaian 355.53% 159.96% 9.69% 359.99% 326.02%

Sumber :Rowaspaberfi Tabel 3.13

Perbandingan pertumbuhan volume transaksi dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

TARGET S.D. 2019 REALISASI S.D. 2019 CAPAIAN S.D. 2019

Pertumbuhan Volume Transaksi PBK 7,919,867 11,122,638 140.44%

Sumber :Rowaspaberfi

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan

penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,

dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Manfaat PBK adalah sebagai sarana Lindung nilai

(Hedging), pembentukan harga (Price Discovery) dan sarana investasi.





Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia

sejak tahun 2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka pertama di

Indonesia, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta yang kemudian diikuti dengan berdirinya

Bursa Berjangka yang kedua, yaitu PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia pada

tahun 2009.

Dasar hukum PBK yaitu:

a. UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011

b. PP Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

c. PP Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

d. Peraturan Kepala Bappebti yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

PelakuUsaha PBK terdiri dari:

a. Bursa Berjangka : penyedia sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

b. Lembaga Kliring Berjangka : penyedia sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.

c. Pialang Berjangka : badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi

d. Pedagang Berjangka : Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya

e. Penasihat Berjangka : pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.

f. Pengelola sentra dana Berjangka : Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

g. Bank Penyimpan Margin : Bank umum yang berstatus bank devisa yang telah disetujui BAPPEBTI untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan dana Sentra Dana Berjangka





Pada periode Tahun 2019 realisasi pencapaian target indikator Pertumbuhan

Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sebesar 26,08 %.

Angka tersebut didapatkan dengan membandingkan total volume transaksi PBK pada

periode tahun 2019 yang sebesar 11.122.638 lot dengan total volume transaksi PBK

periode tahun 2018 sebesar 8.821.762 lot.

Realisasi Pertumbuhan Volume Transaksi PBK di Tahun 2019 bila

dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2018 mengalami kenaikan dari 25,20%

menjadi 26,08%. Tabel 3.14

Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2015 – 2019

Sumber : Rowaspaberfi

Berdasarkan data transaksi yang dilaporkan oleh Bursa Berjangka Jakarta

(BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), jumlah volume transaksi

kontrak berjangka tahun 2019 adalah sebesar 11.122.638 Lot. Jumlah volume

transaksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,08% dibandingkan dengan

tahun 2018 yang jumlahnya hanya sebesar 8.821.762 Lot., transaksi multilateral

secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 17,62 % (268.000 lot) bila

dibandingkan dengan total kontrak multilateral pada Tahun 2018 dengan perincian

kontrak multilateral BBJ naik sebesar 9,89 % ( 132.078 lot) dan kontrak multilateral

BKDI naik sebesar 73,24 % (135.922 lot). Transaksi SPA secara keseluruhan naik

sebesar 27.85 % (2.032.876 lot) bila dibandingkan dengan total kontrak SPA pada

2015VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)PERUB

(%)700,261 882,755 26.06 1,090,782 23.57 1,335,815 22.46 1,467,893 9.89

580,540 564,198 -2.81 241,429 -57.21 185,573 -23.14 321,495 73.24

1,280,801 1,446,953 12.97 1,332,211 -7.93 1,521,388 14.20 1,789,388 17.62

3,604,889 4,145,962 15.01 4,092,411 -1.29 5,398,260 31.91 6,476,133 19.97

1,704,840 1,419,305 -16.75 1,621,557 14.25 1,902,114 17.30 2,857,117 50.21

5,309,729 5,565,267 4.81 5,713,968 2.67 7,300,374 27.76 9,333,250 27.85

4,305,150 5,028,717 16.81 5,183,193 3.07 6,734,075 29.92 7,944,026 17.97

2,285,380 1,983,503 -13.21 1,862,986 -6.08 2,087,687 12.06 3,178,612 52.26

6,590,530 7,012,220 6.40 7,046,179 0.48 8,821,762 25.20 11,122,638 26.08

201920182017

TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK

TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI

KONTRAK SPA BKDI

TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ

KONTRAK MULTILATERAL BBJ

TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)

TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BBJ + BKDI)

PERUB (%)PERUB(%)

PERUB(%)

KONTRAK SPA BBJ

2016JENIS KONTRAK

KONTRAK MULTILATERAL BKDI























2015VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)PERUB

(%)700,261 882,755 26.06 1,090,782 23.57 1,335,815 22.46 1,467,893 9.89

580,540 564,198 -2.81 241,429 -57.21 185,573 -23.14 321,495 73.24

1,280,801 1,446,953 12.97 1,332,211 -7.93 1,521,388 14.20 1,789,388 17.62

3,604,889 4,145,962 15.01 4,092,411 -1.29 5,398,260 31.91 6,476,133 19.97

1,704,840 1,419,305 -16.75 1,621,557 14.25 1,902,114 17.30 2,857,117 50.21

5,309,729 5,565,267 4.81 5,713,968 2.67 7,300,374 27.76 9,333,250 27.85

4,305,150 5,028,717 16.81 5,183,193 3.07 6,734,075 29.92 7,944,026 17.97

2,285,380 1,983,503 -13.21 1,862,986 -6.08 2,087,687 12.06 3,178,612 52.26

6,590,530 7,012,220 6.40 7,046,179 0.48 8,821,762 25.20 11,122,638 26.08

201920182017



KONTRAK SPA BKDI





PERUB (%)PERUB(%)

PERUB(%)

KONTRAK SPA BBJ

2016JENIS KONTRAK
























2015VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)PERUB

(%)700,261 882,755 26.06 1,090,782 23.57 1,335,815 22.46 1,467,893 9.89

580,540 564,198 -2.81 241,429 -57.21 185,573 -23.14 321,495 73.24

1,280,801 1,446,953 12.97 1,332,211 -7.93 1,521,388 14.20 1,789,388 17.62

3,604,889 4,145,962 15.01 4,092,411 -1.29 5,398,260 31.91 6,476,133 19.97

1,704,840 1,419,305 -16.75 1,621,557 14.25 1,902,114 17.30 2,857,117 50.21

5,309,729 5,565,267 4.81 5,713,968 2.67 7,300,374 27.76 9,333,250 27.85

4,305,150 5,028,717 16.81 5,183,193 3.07 6,734,075 29.92 7,944,026 17.97

2,285,380 1,983,503 -13.21 1,862,986 -6.08 2,087,687 12.06 3,178,612 52.26

6,590,530 7,012,220 6.40 7,046,179 0.48 8,821,762 25.20 11,122,638 26.08

201920182017



KONTRAK SPA BKDI





PERUB (%)PERUB(%)

PERUB(%)

KONTRAK SPA BBJ

2016JENIS KONTRAK






Tahun 2018 sebesar 7.300.374 lot, dengan perincian kontrak SPA BBJ naik sebesar

19,97 % (1.077.873 lot) dan kontrak SPA BKDI naik sebesar 50,21 % (955.003 lot).

Apabila dilihat dari besarnya Market share transaksi multilateral terhadap total

transaksi Perdagangan Berjangka, pada tahun 2019 Market Share untuk Volume

Transaksi Multilateral adalah sebesar 16,09%, turun dibandingkan dengan Market

Share tahun 2018 yang sebesar 17,25%. Untuk Nilai Transaksi Kontrak Berjangka

pada tahun 2019 sebesar Rp141.660.946.547.868, angka tersebut mengalami

peningkatan sebesar 20,97% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp

113.213.172.052.327 Tabel 3.15

Volume Transaksi Multilateral per Kontrak Komoditi

Sumber : BBJ dan BKDI (diolah Bappebti) s.d. Desember 2019

JENIS KONTRAK 2015 2016 2017 2018 2019 PERTUM (%)MULTILATERAL BBJ 700,261 882,755 1,090,782 1,335,815 1,467,894 9.89#DIV/0!AGRICULTURE 446,405 541,799 668,626 758,961 806,796 6.30

OLE 30,056 69,305 72,901 70,939 198,868 180.34OLE10 30,187 44,824 105,309 112,136 137,274 22.42CC5 69,921 36,274 58,163 62,722 39,517 -37.00ACF 82,529 98,975 99,674 207,381 281,600 35.79RCF 233,712 292,421 332,579 305,783 149,537 -51.10

METAL 253,856 340,956 422,156 576,854 661,098 14.60GOL 886 290 - - - 0GOL100 40,179 66,749 76,446 153,606 237,706 54.75GOL250 129,023 189,333 271,510 354,490 380,951 7.46KIE 34,081 44,779 42,963 46,328 37,233 -19.63KGE 181 2 - 394 2,328 490.86KGE USD 6,505 6,591 4,330 312 - -100.00GU1TF 41,467 32,316 6,650 3,236 2,472 -23.61KBIE - 42 66 - -100.00GU1H10 1,256 266 - - - 0GG5 165 477 192 192 370 92.71GG10 35 52 34 24 34 41.67GG25 - 25 6 - 4 100GG50 12 32 3 - - 0GG100 66 44 19,980 18,206 - -100.00

MULTILATERAL BKDI 580,540 564,198 241,429 185,573 321,469 85.69AGRICULTURE 440,018 383,451 49,496 43,493 49,677 14.22

CPOTR 439,635 383,024 49,194 36,949 30,895 -16.38OLEINTR 383 427 302 6,544 18,782 187.01

METAL 135,880 174,958 184,534 128,179 61,640 -51.91GOLDGR 117,276 157,745 138,506 100,481 42,076 -58.13GOLDUD - 197 2,181 150.00 11,335 7,456.67GOLDID 1,746 3,971 28,216 12,486.00 - -100.00UBSG 35 26 37 - - 0TIN 13,496 12,614 15,594 15,062 8,229 -45.37

CURRENCY - - - 1,452 190,118 99.24AUDUSD - - - 100 22,513 22,413.00EURUSD - - - 154 29,234 18,883.12GBPUSD - - - 38 26,606 69,915.79NZDUSD - - - 82 54,889 66,837.80USDCAD - - - 146 10,992 7,428.77USDCHF - - - 372 13,354 3,489.78USDJPY - - - 560 32,530 5,708.93

4,642 5,789 7,399 12,449 20,034 60.932,117.00 TOTAL MULTILATERAL 1,285,443 1,452,742 1,339,610 1,533,837 1,809,397 18.93

PALN





Berdasarkan tabel diatas, produk yang mengalami peningkatan di tahun 2019

jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu produk agriculture (naik 6,73%), metal

(naik 2,51%), dan currency (naik 12.993,52 %). Adanya peningkatan nilai transaksi

yang sangat tinggi untuk produk currency dikarenakan adanya peluncuran produk GO-

FX BKDI yang cukup diminati oleh pelaku usaha PBK.

BAPPEBTI dalam rangka mendukung Pertumbuhan PBK di Indonesia

melakukan berbagai program antara lain:

A. Percepatan Perizinan PBK

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen

lengkap dan benar, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 18 (Delapan belas) hari

tercapai menjadi 6 (enam) hari.

Berikut tabel percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha

PBK setelah dokumen lengkap dan benar dari tahun 2015 s.d 2019 :

Tabel 3.16

Percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK

No Tahun Target Capaian Prosentase Capaian

1. 2015 20 hari 11 hari 145%

2. 2016 20 hari 6 hari 170%

3. 2017 19 hari 3 hari 184%

4. 2018 19 hari 3 hari 184%

5. 2019 18 hari 6 hari 166,67%

Sumber Data : Ronabangsar

Dari tabel diatas terlihat bahwa target jumlah hari penyelesaian perizinan

pelaku usaha PBK selama 5 tahun terakhir semakin dipercepat untuk lebih

meningkatkan pelayanan perizinan Bappebti, sedangkan untuk pencapaian targetnya

dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sudah ada

kemajuan. Hal ini disebabkan karena perhitungan jumlah hari dimaksud sangat

tergantung dari jenis permohonan izin yang diajukan oleh pelaku usaha dimana

lamanya waktu penyelesaian perizinan ini berbeda-beda dan bisa mencapai

maksimum 32 hari berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor :





86/BAPPEBTI/KP/12/2010 tentang jenis perizinan di bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) dan Tingkat

Layanan (Service Level Arrangement) .

B. Pelatihan Teknis PBK

Dalam rangka meningkatkan pemahaman kemampuan, serta kualitas pelaku

usaha di bidang PBK agar tercipta pelaku usaha yang professional, dilaksanakan

Pelatihan Teknis kepada pelaku usaha PBK. Tabel 3.17

Pelatihan Teknis Pelaku usaha PBK

No Tahun Target Capaian Prosentase Capaian

1. 2015 360 orang 369 orang 102.5%

2. 2016 220 orang 229 orang 104 %

3. 2017 400 orang 200 orang 50 %

4. 2018 400 orang 400 orang 100%

5. 2019 400 orang 425 0rang 106,25 %

Sumber Data : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, 2019

Pelatihan Teknis pada tahun 2019 dihadiri oleh 425 orang peserta yang dapat

dirinci sebagai berikut :

a. Pelatihan Teknis di Semarang pada tanggal 10 – 11 April 2019 dilaksanakan di Hotel

Quest Semarang Jawa Tengah mengambil Tema tentang “Meningkatkan Transaksi

Multilateral di Bursa Berjangka”. Pelatihan Teknis Pelaku Usaha Perdagangan

Berjangka Komoditi diikuti sebanyak 100 orang yang terdiri dari Direksi Pialang

Berjangka dan pegawai yang menangani Desk Commodity.

b. Pelatihan Teknis di Jakarta pada tanggal 15 -16 Mei 2019 dilaksanakan di Hotel

Golden Boutique Jakarta Pusat mengambilTema tentang “upaya meningkatkan

Transaksi Kontrak Berjangka Multilatera” dengan jumlah peserta sebanyak 125

peserta yang terdiri dari pelaku usaha di bidang PBK seperti Pialang Berjangka dan

Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Acara ini juga

dihadiri oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka sertaAsosiasi

Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelaku





Usaha PBK ini bertujuan untuk simulasi sistem transaksi multilateral yang dipandu

oleh tim dari BBJ dan BKDI.

c. Pelatihan Teknis di Bali pada tanggal 22 -23 Juli 2019 dilaksanakan di Bali. Pelatihan

Teknis secara resmi dibuka oleh Kepala BAPPEBTI Indrasari Wisnu Wardhana

Mengambil tema tentang “Meningkatkan Transaksi Kontrak Berjangka Multilateral”

dengan jumlah peserta sebanyak 100 peserta.

d. Pelatihan Teknis di Bandung pada tanggal 19-20 September 2019 di Hotel GH

Universal. Kepala BAPPEBTI, Tjahya Widayanti, membuka acara Pelatihan Teknis

Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan tema : Simulasi

Transaksi Kontraksi Berjangka Multilateral” dengan jumlah peserta sebanyak 100

peserta.

BAPPEBTI pada tahun 2019 melaksanakan Ujian Profesi Wakil Pialang

Berjangka dengan anggaran Rupiah Murni dan anggaran PNBP (Penerimaan Negara

Bukan Pajak), dengan rincian:

1. Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan Tahap I sudah dilaksanakan di

Semarang dengan peserta 100 orang dan yang lulus sebagai wakil pialang berjangka

sebanyak 48 orang.

2. Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan Tahap II di laksanakan di Tangerang

dengan peserta 99 orang, dan yang lulus sebagai wakil pialang berjangka sebanyak

51 orang.

3. Ujian profesi wakil pialang berjangka dengan Tahap III di laksanakan di Yogyakarta

dengan peserta 128 orang, dan yang lulus sebagai wakil pialang berjangka sebanyak

88 orang.

4. Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan Tahap IV di laksanakan di Medan

dengan peserta 77 orang dan yang lulus sebagai wakil pialang berjangka sebanyak 52

orang.

5. Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan Tahap V di Laksanakan di Surabaya

dengan peserta 125 orang dan yang lulus sebagai wakil pialang berjangka sebanyak

sebanyak 114 orang.

6. Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan Tahap VI dengan anggaran PNBP di

Laksanakan di Bandung dengan peserta 76 orang dan yang lulus sebagai wakil

pialang berjangka sebanyak 49 orang.





Gambar 3.6 Kepala BAPPEBTI, memberikan pengarahan sekaligus membuka acara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang

Berjangka (WPB) Angkatan IV Tahun 2019 di Medan, Sumatera Utara.

Sumber : Ronabangsar C. Pengawasan PBK

Pada konsinyering Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

(PBK) bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada para Pedagang Penyelenggara

SPA untuk menempatkan seluruh server yang digunakan dalam transaksi SPA di

dalam negeri sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Kepala Bappebti

Nomor 88/BAPPEBTI/Per/01/2011, sehingga pengawasan transaksi SPA dapat lebih

optimal. Saat ini SPTT-SPA telah dikembangkan menjadi aplikasi e-SISWAS yang

dapat digunakan oleh masing-masing Penyelenggara SPA untuk melihat fitur early

warningnya sehingga diharapkan dapat segera dilakukan perbaikan sehingga tidak

masuk lagi dalam fitur early warning





Gambar 3.7

Konsinyering Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan tema “Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

(Esiswas) Pedagang Penyelenggara SPA” yang diselenggarakan di Jakarta, 3 Juli 2019


Kegiatan Konsinyering Pengawasan Transaksi Multilateral ini diadakan untuk

membahas mengenai hasil evaluasi pengawasan transaksi yang telah dilakukan oleh

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik dan Bursa Berjangka periode tahun

2019, selain itu, pada acara ini dijelaskan mengenai hambatan dan temuan saat

melakukan pengawasan transaksi serta kiat-kiat yang telah dan akan dilakukan oleh

Bursa Berjangka dalam meningkatkan kualitas transaksi multilateral. Hal ini terbukti

membawa dampak yang positif bagi perkembangan volume transaksi PBK. Selain itu,

tingkat pelanggaran yang terjadi juga telah berkurang, yang mengartikan bahwa

peningkatan volume transaksi diikuti dengan peningkatan kepatuhan transaksi pelaku

usaha PBK. .





Gambar 3.8 Konsinyering Pengawasan Transaksi Multilateral Terkait Evaluasi Pengawasan Transaksi Dalam

Rangka Peningkatan Kualitas Transaksi Multilateral di Jakarta, 25 September 2019


D.Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK

BAPPEBTI untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat

dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian

hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, harus

mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan pengkajian terhadap

keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada, untuk kepentingan

penyusunan atau penyempurnaan peraturan yang ada.





Gambar 3.9 Rapat Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum di Yogyakarta

Sumber: Rorundak

Pada tahun 2019, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan

Bappebti mempunyai target Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK

dan SRG melalui rapat koordinasi, monitoring, identifikasi, pemeriksaan, penyidikan di

bidang PBK, SRG, dan PL adalah sebanyak 83 kali. Dalam pelaksanaannya

terealisasi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali. Dimana dari 95 (sembilan puluh

lima) perusahaan telah berhasil ditangani dengan rincian yang terdiri dari 29 (dua

puluh sembilan) perusahaan diidentifikasi/diundercover, pemeriksaan terhadap 37

(tiga puluh tujuh) perusahaan, Penyidikan terhadap 24 (dua puluh empat) perusahaan,

2 (dua) kali Pelaksanaan Monitoring di Jakarta dan pelaksanaan Rapat Koordinasi 3

(tiga) kali di Padang, Yogyakarta dan Bandung.





Gambar. 3.10 Penindakan BAPPEBTI di Yogyakarta terhadap seminar illegal “Bincang Bisnis OctaFX Explorer” yang

diselenggarakan oleh broker asing yang tidak memliki izin dari BAPPEBTI

Sumber : kerjasama dan Indormasi Publik BAPPEBTI

1) Pemberian Pelayanan Hukum

Pemberian pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK dan SRG

melalui asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG dan pertemuan teknis

implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dn PL merupakan indikator kinerja utama

yang bertujuan untuk:

1. Memberikan konsultasi, asistensi dan pelayanan hukum

2. Memberikan dan meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi antara

Bappebti dengan para pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL.

Pemberian pelayanan hukum terbagi atas 1 kegiatan yaitu, asistensi hukum

penanganan kasus PBK dan SRG. Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau

pelayanan hukum juga terdapat kegiatan pemberian keterangan sebagai ahli dan/atau

sebagai saksi.Keterangan sebagai ahli dan/atau saksi kepada pihak kepolisian dan

kejaksaan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak

pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Pialang baik yang memiliki ijin





maupun yang illegal. Selain itu pemberian keterangan ahli dan/atau saksi juga

diberikan pada sidang pengadilan ataupun BAKTI Gambar 3.11

Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK di Bandung

Sumber Data: Rorundak

Pada tahun 2019, kegiatan pemberian asistensi hukum dan saksi ahli telah

dilaksanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali. Pemberian keterangan ahli

dan/atau saksi sebanyak 19 (sembilan belas) kali yang dilakukan 2 (dua) kali di

Surabaya, 1 (satu) kali di Denpasar, 1 (satu) kali di Sleman, 1 (satu) kali di

Labuanbatu, 6 (enam) kali di Medan dan 8 (delapan) kali di Jakarta, sedangkan untuk

Asistensi hukum sebanyak 19 (sembilan belas) kali yang dilakukan 3 (tiga) kali di

Denpasar, 1 (satu) kali di Depok, 2 (dua) kali di Yogyakarta, 2 (dua) kali di Makassar, 3

(tiga) kali di Medan, 3 (tiga) kali di Bekasi, 1 (satu) kali di Bogor, 1 (satu) kali di

Mataram, 1 (satu) kali di Malang dan 2 (dua) kali di Jakarta.





IK-5: Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang

Tabel 3.18 Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019

Sumber : Robinwas SRG dan PLK

Tabel 3.19

Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019


Target Tahun 2019


Jumlah penyelenggaraan pasar lelang 93 Kali 100 % 103 kali 110,75


Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi pertumbuhan positif pada

penyelenggaraan pasar lelang yang sebelumnya hanya terselenggara sebanyak 85

kali menjadi 103 kali pada tahun 2019 atau tumbuh sebesar 21,18%. Realisasi nilai

pertumbuhan ini jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 9%. Tabel 3.20

Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang 2019


Target Tahun 2018

RealisasiTahun 2018 Capaian %

Jumlah penyelenggaraan pasar lelang

85 Kali 100 % 100 % 100

Tabel 3.21



Target Tahun 2018


Pertumbuhan Pengguna Pasar Lelang Komoditas

5% 100 % 9,40% 188





Target Tahun 2019


Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan pasar lelang

9 % 100 % 21,18 % 235 %


Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %






Tabel 3.19



Target Tahun 2019










Target Tahun 2018



85 Kali 100 % 100 % 100

Tabel 3.21



Target Tahun 2018



5% 100 % 9,40% 188





Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %


Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %






Tabel 3.19



Target Tahun 2019










Target Tahun 2018



85 Kali 100 % 100 % 100

Tabel 3.21



Target Tahun 2018



5% 100 % 9,40% 188





Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %


Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %






Tabel 3.19



Target Tahun 2019










Target Tahun 2018



85 Kali 100 % 100 % 100

Tabel 3.21



Target Tahun 2018



5% 100 % 9,40% 188





Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %


Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %






Tabel 3.19



Target Tahun 2019










Target Tahun 2018



85 Kali 100 % 100 % 100

Tabel 3.21



Target Tahun 2018



5% 100 % 9,40% 188





Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %


Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %






Tabel 3.19



Target Tahun 2019










Target Tahun 2018



85 Kali 100 % 100 % 100

Tabel 3.21



Target Tahun 2018



5% 100 % 9,40% 188





Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %


Target Tahun 2019



9 % 100 % 21,18 % 235 %







dan efisien.

Kegiatan yang untuk mendukung pencapaian target tersebut Pertemuan

Teknis Pasar Lelang Komoditas Nasional, Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas

di Daerah, Pertemuan Teknis Antar Instansi Terkait Pasar Lelang Komoditas serta

Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu.

Gambar 3.12

Kegiatan Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Daerah di DIY






dan efisien.

Kegiatan yang untuk mendukung pencapaian target tersebut Pertemuan

Teknis Pasar Lelang Komoditas Nasional, Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas

di Daerah, Pertemuan Teknis Antar Instansi Terkait Pasar Lelang Komoditas serta

Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu.

Gambar 3.12

Kegiatan Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Daerah di DIY






IK-6: Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan Secara Kumulatif

Tabel 3.22 Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 2015 - 2019

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

1

Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

13% 13% 14% 14% 15%

Target 417,396,203,035

471,657,709,429

537,689,788,749

612,966,359,174

704,911,313,050

Realisasi

450,548,959,317

493,034,247,217

520,452,310,717

620,412,310,717

731,649,730,033


Capaian 169.04% 72.54% 39.72% 137.19% 119.53% Sumber : Robinwas SRG dan PLK

Perbandingan target realisasi pertumbuhan nilai resi gudang dengan target jangka

menengah Tabel 3.23

Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

TARGET KUMULATIF S.D. 2019

REALISASI S.D. 2019

CAPAIAN S.D. 2019

Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 704,911,313,050

731,649,730,033 103.79%


Resi Gudang (Warehouse Receipt) adalah Dokumen/surat bukti kepemilikan

barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang tertentu

(yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI, KEMENDAG). Sistem Resi

Gudang (Warehouse Receipt System) adalah Berbagai kegiatan yang berkaitan

dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi

Gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu alternatif pembiayaan

bagi petani di Indonesia yang pada umumnya memiliki posisi tawar lemah, terbatasnya

akses pembiayaan dan pasar, harga jual komoditi yang rendah dikala panen, serta

kelembagaan petani yang lemah, maka melalui melalui SRG petani dapat menyimpan

barangnya di gudang SRG, selanjutnya pengelola gudang akan menerbitkan resi





No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

1


13% 13% 14% 14% 15%

Target 417,396,203,035

471,657,709,429

537,689,788,749

612,966,359,174

704,911,313,050

Realisasi

450,548,959,317

493,034,247,217

520,452,310,717

620,412,310,717

731,649,730,033




menengah Tabel 3.23




REALISASI S.D. 2019

CAPAIAN S.D. 2019


731,649,730,033 103.79%
















No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

1


13% 13% 14% 14% 15%

Target 417,396,203,035

471,657,709,429

537,689,788,749

612,966,359,174

704,911,313,050

Realisasi

450,548,959,317

493,034,247,217

520,452,310,717

620,412,310,717

731,649,730,033




menengah Tabel 3.23




REALISASI S.D. 2019

CAPAIAN S.D. 2019


731,649,730,033 103.79%
















No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

1


13% 13% 14% 14% 15%

Target 417,396,203,035

471,657,709,429

537,689,788,749

612,966,359,174

704,911,313,050

Realisasi

450,548,959,317

493,034,247,217

520,452,310,717

620,412,310,717

731,649,730,033




menengah Tabel 3.23




REALISASI S.D. 2019

CAPAIAN S.D. 2019


731,649,730,033 103.79%
















No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

1


13% 13% 14% 14% 15%

Target 417,396,203,035

471,657,709,429

537,689,788,749

612,966,359,174

704,911,313,050

Realisasi

450,548,959,317

493,034,247,217

520,452,310,717

620,412,310,717

731,649,730,033




menengah Tabel 3.23




REALISASI S.D. 2019

CAPAIAN S.D. 2019


731,649,730,033 103.79%
















gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga petani akan mendapatkan

pembiayaan.

Sistem Resi Gudang mulai hadir di Indonesia sejak tahun 2008, setelah

sebelumnya pada tahun 2006 Pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan

Undang-Undang No. 9 tentang Sistem Resi Gudang. Pada tahun 2007 mulai disusun

Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Sistem Resi Gudang, kemudian

menyusul peraturan kepala Bappebti yang mengatur teknis penyelenggaraan Sistem

Resi Gudang. Pada tahun 2008, kemudian mulailah pilot project Sistem Resi Gudang

dilakukan di Indramayu dan Jombang. Sejak saat itu, implementasi Sistem Resi

Gudang terus mengalami perkembangan, baik dari sisi jumlah pelaku, kelembagaan

maupun sebaran gudang atau daerah pelaksanaan SRG.

Dasar Hukum Sistem Resi Gudang, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2006 Tentang SRG sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang;

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;

e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

g) Peraturan Kepala Bappebti





Tabel 0.24

Pertumbuhan Penerbitan Resi Gudang Per Tiga Bulan Hingga Tahun 2019

TAHUN

PENERBITAN PEMBIAYAAN

Jumlah RG

Jumlah Barang (Ton)

Nilai (Rp) Jumlah

RG Nilai (Rp)

2008-2018 2.962 99.553,27 620.411.712.983 2.295 359.772.496.943

2019 TW I 65 2.225,00 15.623.398.600 45 8.470.358.400

2019 TW II 163 4.352,35 40.109.640.200 101 22.304.095.000

2019 TW III 62 1.729,61 16.457.530.250 46 9.707.597.500

2019 TW IV 144 3.194,42 39.047.448.000 67 18.256.012.966

TOTAL 3.396 111.054,65 731.649.730.033 2.554 418.510.560.809


Secara keseluruhan, pada periode Tahun Anggaran 2019 Target

Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif telah melampaui

target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat tewujud karena selama

tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah kelembagaan SRG secara signifikan

khususnya Pengelola Gudang dan Gudang. Berdasarkan data persetujuan jika

dibandingkan dengan tahun 2018 Jumlah pengelola gudang SRG meningkat sebesar

32%. Di samping itu, peningkatan ini diikuti juga dengan bertambahnya komoditi

ekspor yang memanfaatkan skema Resi Gudang sebagai pembiayaannya salah

satunya adalah Lada dan Ikan. Nilai jual komoditi Ikan dan Lada yang cukup tinggi

berdampak pada peningkatan pertumbuhan nilai Resi Gudang yang signifikan.





Gambar 3.13

Diskusi Mendag Dengan Bupati Wonogiri terkait pemanfaatan Gudang SRG untuk memenuhi kebutuhan Beras ASN Kabupaten


Terdapat tiga aspek penting yang dapat mendorong peningkatan

pemanfaatan Sistem Resi Gudang yang berakibat pada pertumbuhan nilai transaksi

Resi Gudang yaitu: Komitmen Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan Gudang SRG

yang telah dibangun, Sinergitas Program Kerja antara Kementerian dan Lembaga dan

meningkatnya kepedulian pelaku usaha terhadap manfaat Sistem Resi Gudang.

Mengingat Sistem Resi Gudang merupakan Program Prioritas Nasional maka

Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan di tahun

2019 ini mencermati dan menyasar ketiga aspek tersebut. Sebagai ilustrasi,

Kementerian Perdagangan sejak tahun 2012 setiap Tahunnya membentuk yang

namanya Kelompok Kerja SRG yang mengadakan pertemuan secara berkala.

Kelompok Kerja SRG ini beranggotakan pejabat setingkat eselon 3 dan eselon 2

lintas Kementerian dan Lembaga Negara yang terkait dengan perdagangan komoditi

di Indonesia baik dari hulu sampai hilir dan lembaga pembiayaannya. Pertemuan

Kelompok Kerja ini terbukti telah menguatkan sinergitas antara Kelembagaan baik di

Tingkat Pusat dan memungkinkan adanya koordinasi kebijakan/program kerja

pengembangan SRG. Contoh nyatanya pada akhir tahun 2019 dengan dikomando

oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan

bersama-sama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal, Serta Kementerian Pertanian melakukan Piloting Pemanfaatan

Gudang SRG dan Pasar Lelang Komoditas di 10 Daerah yaitu, Sumenep,





Bolangmongodow, Demak, Probolinggo, Purworejo, Lebak, Kuningan, Dompu, Ciamis,

dan Wakatobi. Tujuan dari piloting ini adalah untuk menciptakan ekosistem

perdagangan komoditi modern dengan memanfaatkan infrastruktur fisik yang ada

yang didukung dengan infrastruktur digital sehingga dapat mewujudkann perdagangan

komoditi yang efektif dan efisien.

Gambar 3.14

Pertemuan Kelompok Kerja 2019 yang kedua di Jakarta 10 September 2019.

Sumber: Robinwas SRG dan PLK

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2019, anggaran Bappebti dalam rangka menyelesaikan indikator

kinerja adalah Rp 13.233.948.000. Realisasi anggaran Bappebti berdasarkan indikator

kinerja pada Tahun 2019sebesar Rp 12.837.037.292 atau dengan tingkat capaian

sebesar 97.00%.Capaian realisasi anggaran terbesar adalah untuk indikator Jumlah

pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang dievaluasi kegiatannya dan

pelaporan keuangannyayaitu sebesar 99.56% dan yang terendah adalah untuk

indikator Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditiyaitu

sebesar 94.75%.





Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Bappebti Tahun 2019

NO Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember 2019

Pagu Realisasi %

1.

Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL


1.084.608.000 1.054.913.604 97.26


1.976.111.000 1.967.378.000 99.56

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

1.252.753.000 1.210.259.800 96.61

Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 5.013.476.000 4.750.246.888 94.75

Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang 1.732.000.000 1.693.604.000 97.78

2

Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)

Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang di terbitkan secara kumulatif 2.175.000.000 2.160.635.000 99.34

TOTAL 13.233.948.000 12.837.037.292 97.00 Sumber: Aplikasi SAS per 30 Juni 2019

Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU BAPPEBTI yang mencapai

sebesar 181.89% hanya dengan menggunakan Rp 12.837.037.292atau 97.00% dari

pagu yang disediakan yaitu Rp 13.233.948.000. Hal ini dapat diartikan BAPPEBTI

sangat efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran untuk mendukung

pencapaian IKU-nya.

Berikut disampaikan realisasi dan capaian penggunaan anggaran Bappebti

berdasarkan Kegiatan: Tabel 3.26

Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Periode Tahun 2019




41.086.788.000 39.713.620.119 96.6 Sekretariat


3


12.225.000.000 11.737.054.018 96 Robinwas SRGPLK

4 Peningkatan Pelayanan Hukum 5.500.000.000 5.258.056.162 95.6 Rorundak

5 Peningkatan 8.488.212.000 8.301.537.436 97.8 Ronabangsar



Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Bappebti Tahun 2019

NO Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember 2019

Pagu Realisasi %

1.

Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL


1.084.608.000 1.054.913.604 97.26


1.976.111.000 1.967.378.000 99.56

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

1.252.753.000 1.210.259.800 96.61

Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 5.013.476.000 4.750.246.888 94.75

Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang 1.732.000.000 1.693.604.000 97.78

2

Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)

Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang di terbitkan secara kumulatif 2.175.000.000 2.160.635.000 99.34

TOTAL 13.233.948.000 12.837.037.292 97.00 Sumber: Aplikasi SAS per 31 Desember 2019

Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU BAPPEBTI yang mencapai

sebesar 181.89% hanya dengan menggunakan Rp 12.837.037.292atau 97.00% dari

pagu yang disediakan yaitu Rp 13.233.948.000. Hal ini dapat diartikan BAPPEBTI

sangat efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran untuk mendukung

pencapaian IKU-nya.

Berikut disampaikan realisasi dan capaian penggunaan anggaran Bappebti

berdasarkan Kegiatan: Tabel 3.26

Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Periode Tahun 2019




41.086.788.000 39.713.620.119 96.6 Sekretariat


3


12.225.000.000 11.737.054.018 96 Robinwas SRGPLK

4 Peningkatan Pelayanan Hukum 5.500.000.000 5.258.056.162 95.6 Rorundak

5 Peningkatan 8.488.212.000 8.301.537.436 97.8 Ronabangsar







Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL

TOTAL 72.000.000.000 69.618.189.435 96.6 Sumber: Aplikasi SAS per 31 Desember 2019

Berdasarkan data di atas dapat disampaikan bahwa tingkat realisasi

keuangan Bappebti dalam menggunakan anggarannya untuk melaksanakan kegiatan

yang mendukung tercapainya IKU Bappebti adalah sebesar Rp 69.618.189.435atau

96.6% dari pagu anggaran sebesar Rp 72.000.000.000.

Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU Bappebti yang mencapai

sebesar 181.89% hal ini dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang

mendukung capaian IKU, Bappebti hanya menggunakan 96.6% dari total pagu yang

disediakan untuk mendukung tercapainya IKU Bappebti. Ini berarti bahwa Bappebti

efisien dan efektif menggunakan anggarannya dalam mencapai target IKU Bappebti.




BAB IV PENUTUP

Tahun 2019 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis dan

Perjanjian Kinerja Bappebti menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar

pelayanan prima yang harus diberikan oleh institusi BAPPEBTI terhadap seluruh lini

aktifitas seperti kemudahan transaksi, investasi, serta perlindungan-perlindungan

dalam rangka persaingan yang sehat.

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappebti sebagaimana telah

diuraikan di Bab III diperoleh informasi bahwa di Tahun 2019 Bappebti secara umum

mampu menyelesaikan seluruh target indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Hal tersebut tercermin dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu

sebesar 181.89% yang dapat dikatakan sangat baik sebab tingkat capaiannya diatas

100%, dimana 6 (enam) indikator telah mencapai dan melampaui dari target yang

ditetapkan pada awal Tahun 2019.

Demikian Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja (LAK) ini disusun dengan

harapan dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi peristiwa-peristiwa penting

berkaitan dengan kinerja Bappebti Tahun 2019. Metode kuantitatif, penetapan

indikator kinerja, serta analisis deskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat

membantu mengarahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukkan

terhadap kesempurnaan LAK ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat

menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan

yang ada, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.


Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

9

LAM

PIR

AN

1.

Bag

an S

truk

tur O

rgan

isas

i Bap

pebt

i

BAPP

EBTI

BIRO

PERA

TURA

N PE

RUND

ANG-

UNDA

NGAN

DA

N PE

NIND

AKAN

BIRO

PEN

GAW

ASAN

PASA

R BE

RJAN

GKA

DAN

FISI

KBI

RO P

EMBI

NAAN

DAN

PE

NGEM

BANG

AN PA

SAR

BIRO

PEM

BINA

AN D

AN

PENG

AWAS

AN S

ISTE

M R

ESI

GUDA

NG D

AN P

ASAR

LELA

NG

KOM

ODI

TAS

SEKR

ETAR

IAT

BADA

N


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

9

2.

Dok

umen

Per

janj

ian

Kine

rja B

appe

bti T

ahun

201

9

No

Sasa

ran

Prog

ram

In

dika

tor K

iner

ja

Targ

et

1 M

enin

gkat

nya

pem

bina

an,

peng

atur

an,

peng

awas

an

dan

peng

emba

ngan

Pe

rdag

anga

n Be

rjang

ka

Kom

oditi

, Sis

tem

Res

i Gud

ang

dan

Pasa

r Lel

ang

1 Ju

mla

h ha

ri pe

nyel

esai

an p

eriz

inan

pel

aku

usah

a PB

K se

tela

h do

kum

en le

ngka

p da

n be

nar

18 h

ari

2 Ju

mla

h pe

laku

us

aha

PBK

yang

di

eval

uasi

ke

giat

anny

a da

n pe

lapo

ran

keua

ngan

nya

78 p

erus

ahaa

n

3 Pe

nyus

unan

Per

atur

an P

erun

dang

-und

anga

n di

bid

ang

PBK,

SR

G d

an P

L 9

Pera

tura

n

4 Pe

rtum

buha

n vo

lum

e tra

nsak

si P

erda

gang

an B

erja

ngka

Kom

oditi

8%

5 Pe

rtum

buha

n ju

mla

h Pe

nyel

engg

araa

n PL

9

%

2 M

enin

gkat

nya

Impl

emen

tasi

Si

stem

R

esi

Gud

ang

(SR

G)

6 Pe

rtum

buha

n ni

lai R

esi G

udan

g ya

ng d

iterb

itkan

sec

ara

kum

ulat

if 15

%


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

9

No

Keg

iata

n An

ggar

an

1 D

ukun

gan

man

ajem

en d

an d

ukun

gan

tekn

is la

inny

a Ba

dan

Peng

awas

Pe

rdag

anga

n Be

rjang

ka K

omod

iti

Rp

41.0

86.7

88.0

00

2 Pe

ngaw

asan

Per

daga

ngan

Ber

jang

ka K

omod

iti

Rp

4.70

0.00

0.00

0

3 Pe

ning

kata

n pe

mbi

naan

dan

pen

gaw

asan

Pas

ar L

elan

g da

n Si

stem

Res

i G

udan

g R

p 12

.225

.000

.000

4 Pe

ning

kata

n pe

laya

nan

huku

m

Rp

5.50

0.00

0.00

0

5 Pe

ning

kata

n Pe

mbi

naan

dan

Pen

gem

bang

an P

BK, S

RG

dan

PL

Rp

8.48

8.21

2.00

0

To

tal

Rp

72.0

00.0

00.0

00


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

9

3.

Lem

bar P

engu

kura

n Pe

ncap

aian

Sas

aran

(PPS

) U

nit

: B

adan

Pen

gaw

as P

erda

gang

an B

erja

ngka

Kom

oditi

(BAP

PEB

TI)

Tahu

n An

ggar

an

: 20

19

Sasa

ran

Stra

tegi

s In

dika

tor K

iner

ja

Targ

et

Rea

lisas

i %

Cap

aian

Pr

ogra

m/K

egia

tan

Angg

aran

R

ealis

asi

% C

apai

an

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Men

ingk

atny

a pe

mbi

naan

, pe

ngat

uran

, pe

ngaw

asan

dan

pe

ngem

bang

an b

idan

g PB

K, S

RG

dan

PL

1.

Jum

lah

hari

peny

eles

aian

pe

rizin

an p

elak

u us

aha

PBK

sete

lah

doku

men

le

ngka

p da

n be

nar

18 H

ari

6 ha

ri 16

6.67

- Pe

ngel

olaa

n Si

stem

In

form

asi P

elak

u U

saha

1.08

4.60

8.00

0 1.

054.

913.

604

97.2

6 -

Pel

ayan

an P

eriz

inan

Pe

laku

Usa

ha B

PK

-

Eval

uasi

Ren

cana

ke

rja d

an A

ngga

ran

Tahu

nan

Burs

a Be

rjang

ka

2.

Jum

lah

pela

ku u

saha

PBK

ya

ng d

ieva

luas

i ke

giat

anny

a da

n pe

lapo

ran

keua

ngan

nya

78

Peru

saha

an

78

Peru

saha

an

100

-

Pela

ku u

saha

yan

g di

eval

uasi

ke

giat

anny

a da

n pe

lapo

ran

keua

ngan

nya

1.97

6.11

1.00

0 1.

967.

378.

000

99.5

6

3.

Pertu

mbu

han

jum

lah

Peny

elen

ggar

aan

PL

9 %

21

,18

235

- Pe

rtem

uan

Tekn

is

PLK

1.73

2.00

0.00

0 1.

693.

604.

000

97.7

8 -

Pem

elih

araa

n Si

stem

In

form

asi P

LK

Terp

adu

4.

Peny

usun

an P

erat

uran

Pe

rund

ang-

unda

ngan

di

bida

ng P

BK, S

RG

dan

PL

9 Pe

ratu

ran

14

Pera

tura

n 15

5,5

-

Ran

cang

an P

erat

uran

Pe

rund

ang-

unda

ngan

di

bid

ang

PBK,

SR

G

dan

PLK

1.25

2.75

3.00

0 1.

210.

259.

800

96.6

1

5.

Pertu

mbu

han

volu

me

trans

aksi

PBK

9

%

26.0

8 32

6

- Pe

ngaw

asan

Tr

ansa

ksi P

BK

5.01

3.47

6.00

0 4.

750.

246.

888

94.7

5 -

Pela

tihan

Tek

nis

Pela

ku U

saha

PBK

-

Pene

gaka

n hu

kum

te

rhad

ap p

elak

u us

aha

di b

idan

g PB

K da

n SR

G

Men

ingk

atny

a Im

plem

enta

si S

iste

m

Res

i Gud

ang

(SR

G

1.

Pertu

mbu

han

nila

i Res

i G

udan

g ya

ng d

iterb

itkan

se

cara

kum

ulat

if

15 %

17

.9

119.

3 -

Perte

mua

n Te

knis

SR

G

2.17

5.00

0.00

0 2.

160.

635.

000

99.3

4 -

Perte

mua

n Ke

lom

pok

Kerja

SR

G

- Pe

ndam

ping

an


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

9

Sasa

ran

Stra

tegi

s In

dika

tor K

iner

ja

Targ

et

Rea

lisas

i %

Cap

aian

Pr

ogra

m/K

egia

tan

Angg

aran

R

ealis

asi

% C

apai

an

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Impl

emen

tasi

SR

G

untu

k C

alon

Pe

ngel

ola

Gud

ang

Pote

nsia

l

Ja

karta

,

M

aret

202

0

KEP

ALA

BAP

PEB

TI,

TJ

AHYA

WID

AYAN

TI


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

9

4.

Form

ulir

Indi

kato

r Kin

erja

Uta

ma

(IKU

) U

nit O

rgan

isas

i :

Bada

n Pe

ngaw

as P

erda

gang

an B

erja

ngka

Kom

oditi

Tuga

s da

n Fu

ngsi

:

Mel

aksa

naka

n Pe

mbi

naan

, Pen

gatu

ran

dan

Peng

awas

an K

egia

tan

Perd

agan

gan

Berja

ngka

ser

ta P

asar

Fis

ik d

an J

asa

NO

SA

SAR

AN

IND

IKAT

OR

KIN

ERJA

UTA

MA

C

AR

A PE

NG

HIT

UN

GAN

* SU

MB

ER D

ATA

1

Men

ingk

atny

a pe

mbi

naan

, pe

ngat

uran

, pen

gaw

asan

dan

pe

ngem

bang

an b

idan

g PB

K,

SRG

dan

PL

1 Ju

mla

h ha

ri pe

nyel

esai

an p

eriz

inan

pel

aku

usah

a PB

K se

tela

h do

kum

en le

ngka

p da

n be

nar

Rum

us 2

Bi

ro P

embi

naan

dan

Pen

gem

bang

an

Pasa

r

2 Pe

rtum

buha

n ju

mla

h Pe

nyel

engg

araa

n PL

R

umus

1

Biro

Pem

bina

an D

an P

enga

was

an

Sist

em R

esi G

udan

g D

an P

asar

Lel

ang

Kom

odita

s

3 Ju

mla

h pe

laku

usa

ha P

BK y

ang

diev

alua

si

kegi

atan

nya

dan

pela

pora

n ke

uang

anny

a R

umus

1

Biro

Pen

gaw

asan

Pas

ar B

erja

ngka

dan

Fi

sik

4 Pe

nyus

unan

Pe

ratu

ran

Peru

ndan

g-un

dang

an d

i bid

ang

PBK,

SR

G d

an P

L R

umus

1

Biro

Per

atur

an P

erun

dang

an-u

ndan

gan

dan

Peni

ndak

an

5 Pe

rtum

buha

n vo

lum

e tra

nsak

si P

BK

Rum

us 1

Bi

ro P

enga

was

an P

asar

Ber

jang

ka d

an

Fisi

k

Biro

Pem

bina

an d

an P

enge

mba

ngan

Pa

sar

Biro

Per

atur

an P

erun

dang

an-u

ndan

gan

dan

Peni

ndak

an

2 M

enin

gkat

nya

Impl

emen

tasi

Si

stem

Res

i Gud

ang

(SR

G)

1 Pe

rtum

buha

n ni

lai

Res

i G

udan

g ya

ng

dite

rbitk

an s

ecar

a ku

mul

atif

Rum

us 1

Bi

ro P

embi

naan

Dan

Pen

gaw

asan

Si

stem

Res

i Gud

ang

Dan

Pas

ar L

elan

g Ko

mod

itas

Jaka

rta,

Mar

et 2

020

KEP

ALA

BAP

PEB

TI,

TJAH

YA W

IDAY

ANTI


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

9

5.

Form

ulir

Ren

cana

Kin

erja

Tah

unan

OU

TCO

ME/

OU

TPU

T

No

Ura

ian/

Sasa

ran

Indi

kato

r Kin

erja

R

enca

na T

ingk

at C

apai

an

Uni

t Es.

II

1

Men

ingk

atny

a ha

sil

peng

awas

an te

rhad

ap

pela

ku u

saha

di b

idan

g Pe

rdag

anga

n Be

rjang

ka K

omod

iti

Jum

lah

pela

ku u

saha

PBK

dan

pa

sar f

isik

yan

g di

sele

ngga

raka

n di

Bu

rsa

Berja

ngka

yan

g di

awas

i tra

nsak

siny

a

17 p

erus

ahaa

n

Biro

Pen

gaw

asan

Pas

ar

Berja

ngka

dan

Fis

ik

Jum

lah

pela

ku u

saha

PBK

yan

g di

eval

uasi

keg

iata

nnya

dan

Pe

lapo

ran

Keua

ngan

nya

78 p

erus

ahaa

n

Jum

lah

pela

ku u

saha

PBK

yan

g di

au

dit

26 p

erus

ahaa

n

2

Men

ingk

atny

a pe

mbi

naan

dan

pe

ngaw

asan

Sis

tem

R

esi G

udan

g da

n Pa

sar l

elan

g ko

mod

itas

Jum

lah

guda

ng y

ang

tela

h m

engi

mpl

emen

tasi

kan

SRG

(k

umul

atif)

134

guda

ng

Biro

Pem

bina

an D

an

Peng

awas

an S

iste

m R

esi

Gud

ang

Dan

Pas

ar L

elan

g Ko

mod

itas

Jum

lah

Nila

i Res

i Gud

ang

yang

di

terb

itkan

sec

ara

kum

ulat

if 76

0 m

ilyar

Jum

lah

peny

elen

ggar

aan

Pasa

r Le

lang

93

kal

i

Jum

lah

pese

rta p

elat

ihan

tekn

is

peny

elen

ggar

a SR

G d

an P

LK

250

Ora

ng

Jum

lah

pem

anta

uan,

eva

luas

i dan

pe

ngaw

asan

SR

G d

an P

asar

Le

lang

140

Kali


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

9

OU

TCO

ME/

OU

TPU

T

No

Ura

ian/

Sasa

ran

Indi

kato

r Kin

erja

R

enca

na T

ingk

at C

apai

an

Uni

t Es.

II

Jum

lah

hari

peny

eles

aian

per

izin

an

pela

ku u

saha

SR

G d

an P

asar

Le

lang

set

elah

dok

umen

leng

kap

15 H

ari

3

Men

ingk

atny

a ha

sil

pela

yana

n hu

kum

te

rhad

ap p

elak

u us

aha

di b

idan

g Pe

rdag

anga

n Be

rjang

ka, S

iste

m R

esi

Gud

ang

dan

Pasa

r Le

lang

Peny

usun

an p

erat

uran

per

unda

ng-

udan

gan

di b

idan

g PB

K, S

RG

dan

PL

9 pe

ratu

ran

Biro

Per

atur

an P

erun

dang

-U

ndan

gan

dan

Peni

ndak

an

Pene

gaka

n hu

kum

terh

adap

pe

laku

usa

ha d

i bid

ang

PBK,

SR

G

dan

PL

83 k

ali

Pem

beria

n Pe

laya

nan

Huk

um

29 k

ali

Pena

ngan

an p

erka

ra (P

TUN

, PN

, BA

KTI,

Prap

erad

ilan)

15

kal

i

4

Men

ingk

atny

a ha

sil

pem

bina

an d

an

peng

emba

ngan

pe

rdag

anga

n be

rjang

ka

kom

oditi

, sis

tem

resi

gu

dang

dan

pas

ar

lela

ng k

omod

itas

Jum

lah

hasi

l aná

lisis

pe

ngem

bang

an k

elem

baga

an d

an

prod

uk p

erda

gang

an

berja

ngka

/sis

tem

resi

gu

dang

/pas

ar le

lang

7 an

alis

is

Bi

ro P

embi

naan

dan

Pe

ngem

bang

an P

asar

Pe

nyel

esai

an P

eriz

inan

Pel

aku

Usa

ha S

etel

ah D

okum

en L

engk

ap

dan

Bena

r

18 h

ari

Cak

upan

Kom

oditi

dal

am s

iste

m

info

rmas

i har

ga

14 K

omod

iti


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

9

OU

TCO

ME/

OU

TPU

T

No

Ura

ian/

Sasa

ran

Indi

kato

r Kin

erja

R

enca

na T

ingk

at C

apai

an

Uni

t Es.

II

Jum

lah

Pese

rta P

elat

ihan

Tek

nis

Pela

ku U

saha

PBK

42

5 or

ang

5

Men

ingk

atny

a Pe

laya

nan

Duk

unga

n Te

knis

dan

Ad

min

istra

tif B

adan

Pe

ngaw

as

Perd

agan

gan

Berja

ngka

Kom

oditi

Duk

unga

n m

anaj

emen

dan

pe

laks

anaa

n pr

ogra

m B

appe

bti

4 D

okum

en

Sekr

etar

iat

Pem

bina

an d

an P

enge

lola

an

Keua

ngan

Bap

pebt

i 3

Lapo

ran

Peng

elol

aan

dan

Peng

emba

ngan

SD

M B

appe

bti

11 K

egia

tan

Peny

elen

ggar

aan

dan

pem

bina

an

kom

unik

asi d

an in

form

asi p

ublik

di

bida

ng P

BK, S

RG

dan

PL

22 L

apor

an

Ja

karta

,

M

aret

202

0

KEP

ALA

BAP

PEB

TI,

TJAH

YA W

IDAY

ANTI


Lampiran

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGAWAS … LAK BAPPEBTI 2019.pdf · Penilaian capaian kinerja Bappebti Tahun 2019 dapat dilihat dari perbandingan hasil realisasi Indikator Kinerja