56
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019 LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar- Kec. Baleendah Kab.Bandung Telp / Fax (022) – 60903780 Website : www.lapasjelekong.com Email : [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2019

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG Jl. Rancamanuk Kel. Warga Mekar-Kec. Baleendah Kab.Bandung Telp / Fax (022) – 60903780 Website : www.lapasjelekong.com Email : [email protected]

Page 2: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................................ 3

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang ........................................................................ 3

C. Struktur Organisasi ......................................................................................... 4

D. Dasar Hukum .................................................................................................. 24

E. Kerangka Pemikiran ........................................................................................ 23

F. Metode Penelitian ........................................................................................... 43

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja ....................................................................................... 27

B. Perjanjian Kerja ............................................................................................... 30

C. Alokasi Anggaran ........................................................................................... 33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja ............................................................................................... 34

B. Analisa Capaian Kinerja ................................................................................. 35

C. Realisasi Anggaran ......................................................................................... 54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................................... 55

B. Saran ................................................................................................................ 55

C. Program Unggulan Tahun 2019 ...................................................................... 56

LAMPIRAN

Page 3: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

2

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung Tahun 2019 ini adalah wujud akuntabilitas

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan

dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia dengan

melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan

gambaran yang jelas tentang kinerja selama tahun 2019 dan hubungannya dengan pelaksanaan

tahun sebelumnya. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung telah berupaya

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan

HAM Tahun 2015 - 2019, sesuai dengan visi dan misinya dengan sebaik - baiknya.

Dalam Laporan ini disajikan informasi tentang tugas pokok dan fungsi, struktur

organisasi, masalah yang dihadapi, hasil pencapaian tahun sebelumnya, penetapan kinerja,

perencanaan kinerja kegiatan, pengukuran kinerja kegiatan sehingga menggambarkan tentang

sejauh mana efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana, sumber daya manusia, sarana

pendukung lainnya termasuk memuat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta

hambatan-hambatan yang menyertainya.

Laporan Akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung tahun

2018 ini, dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi yang membangun agar di

masa yang akan datang pelaksanaan program dan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Klas IIA Bandung, Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana komunikasi timbal

balik bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan program dan

kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, sekaligus

sebagai upaya menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung, Jawa Barat dan menjadikan lembaga yang

akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi

tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Bandung, 23 Desember 2019

Kepala,

Gun Gun Gunawan

NIP. 19730401 199703 1 001

Page 4: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung Tahun 2019 ini, berisi tentang hasil pengukuran

kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan tahun sebelumnya. LAKIP

disusun sebagai bentuk akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

dalam menjalankan visi dan misinya yaitu mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dengan

mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia dengan melaksanakan

pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah terjadi efisiensi. Hampir

sebagian besar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mendapat apresiasi baik dari

Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah

Hukum dan HAM Jawa Barat.

Meskipun dalam keterbatasan, Lapas Narkotika Klas II A Bandung bisa disejajarkan

dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah lama berdiri, baik di wilayah regional dan

nasional. Keberhasilan capaian kinerja disebabkan adanya semangat dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi serta adanya kepemimpinan stakeholders. Ide kreatif dan semangat

kebersamaan merupakan hal yang utama di Lapas Narkotika Klas IIA Bandung ini.

Secara khusus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

2019 Lapas Narkotika Klas IIA Bandung ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk

memperbaiki capaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat

dijadikan informasi bagi masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat dapat

meningkat.

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung berdiri berdasarkan Keputusan

Menteri (KEPMEN) Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 2003 Tentang

Pembentukan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, mulai dioperasionalkan pada tanggal 4 Mei

2009 dan baru diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 11 Mei 2011.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung mempunyai tugas pokok

melaksanakan Sistem Pemasyarakatan narapidana/anak didik pengguna narkotika dan obat

Page 5: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

4

terlarang lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Klas IIA Bandung mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkotika.

2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi

3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.

4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.

5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Struktur Organisasi

Page 6: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

5

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandung

a. Tugas :

Mengkoordinasikan pembinaan Kegiatan Kerja, Administrasi Keamanan dan Tata

Tertib serta pengelolaan Tata Usaha meliputi Urusan Kepegawaian, Keuangan dan

Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan

Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

II A Bandung.

Fungsi :

1) Pembinaan Narapidana / Anak didik khususnya kasus narkotika.

2) Pemberian bimbingan perawatan kesehatan dan rehabilitasi narapidana / anak

didik khususnya kasus narkotika.

3) Pembinaan bimbingan kegiatan kerja pengeolaan hasil kerja dan sarana kerja bagi

narapidana / anak didik khususnya kasus narkotika

4) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas

IIA Bandung.

5) Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Klas IIA Bandung.

b. Uraian tugas :

1) Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

2) Melakukan Pembinaan Narapidana/Anak Didik dengan mengkoordinasikan tugas

bimbingan, Kegiatan Kerja, Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan

Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

3) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Daerah (PEMDA)

dan Instansi terkait.

4) Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam LHP.

5) Membina Ketata Usahaan dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Bandung.

6) Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung.

7) Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.

8) Mengkoordinasikan penyusunan DUK pegawai dilingkungan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Page 7: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

6

9) Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

10) Mengkoordinasikan pengelolaan Anggaran Rutin pada Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sesuai ketentuan dan peraturan

yang berlaku.

11) Mengkoordinasikan pengelolaan Anggaran Pembangunan pada Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sesuai ketentuan dan peraturan

yang berlaku.

12) Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung.

13) Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung.

14) Menerima, meneliti dan menempatkan calon pegawai sesuai dengan formasi

pegawai.

15) Mengkoordinasikan pengendalian administrasi kepegawaian dalam lingkungan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

16) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan hukum pada Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

17) Membantu pembentukan Pokja dengan instansi terkait.

18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah

20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

21) Meneliti bahan laporan yang diajukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

22) Menyiapkan, mengkoordinasikan dan menyampaikan laporan bulanan dan laporan

triwulan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Tugas :

Melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian dan rumah tangga sesuai dengan

peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitatif di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Page 8: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

7

b. Uraian Tugas :

1) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,

ketentuan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Narkotika Kelas IIA Bandung.

2) Menyusun rencana kegiatan tahunan, jangka menengah Sub Bagian tata Usaha

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Narkotika Kelas IIA Bandung.

3) Mengkonsultasikan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung untuk memperoleh

penganggaran dan persetujuan.

4) Membagi tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada staf dilingkungan Sub

Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

5) Melaksanakan koordinasi dengan para kepala seksi di lingkungan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dalam melaksanakan tugas.

6) Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Bandung.

7) Menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Bandung.

8) Memberi petunjuk kepada para staf di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung baik lisan maupun

tertulis dalam rangka melaksanakan tugasnya.

9) Menyiapkan kebutuhan ATK untuk keperluan ketatausahaan dan rumah tangga

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

10) Melaksanakan ketatausahaan rumah tangga, atara lain urusan surat menyurat,

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

11) Mengatur rapat-rapat intern Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Bandung.

12) Menata kearsipan tentang sistim kartu kendali.

13) Melaksanakan Pengawasan Melekat terhadap staf di lingkungan Sub Bagian Tata

Usaha Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

14) Melaksanakan evaluasi terhadap pekerjaan staf dilingkungan Sub Bagian Tata

Usaha Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. melalui

pengisian dan penandatanganan DP3.

Page 9: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

8

15) Membuat laporan melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung secara berkala antara lain :

bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.

16) Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

2.1 Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

a. Tugas :

Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan

tugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

b. Uraian Tugas :

1) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peratuaran perundang-undangan dan

ketentuan yang berkaitan dengan tugas urusan kepegawaian dan keuangan.

2) Menyusun rencana kegiatan tahunan dan repelita pada urusan kepegawaian dan

keuangan.

3) Mengkonsultasikan rencana kegiatan urusan kepegawaian dan keuangan kepada

kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk memperoleh pengarahan dan persetujuan.

4) Membagi tugas kegiatan urusan kepegawaian dan keuangan kepada bawahannya.

5) Menindaklanjuti disposisi surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

6) Memberi petunjuk kepada staf dilingkungan urusan kepegawaian dan keuangan

baik lisan maupun tertulis dalam rangka penyelesaian tugasnya.

7) Merencanakan penyusunan bahan formasi pegawai.

8) Mengumpulkan bahan sehubungan dengan rencana kenaikan pangkat,

pemindahan, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala, pengusulan pensiun pegawai,

hukuman jabatan, dan pemberian penghargaan pegawai dilingkungan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

9) Mengumpulkan dan mencatat bahan usulan rencana anggaran pendapatan dan

belanja rutin Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung.

10) Melaksanakan pengawasan melekat terhadap staf di lingkungan urusan

kepegawaian dan keuangan.

11) Membuat laporan pelaksanaan tugas urusan kepegawaian dan keuangan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Page 10: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

9

12) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

2.2 Kepala Urusan Umum

a. Tugas :

Melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumah tanggaan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Uraian Tugas :

1) Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan yang berkaitan dengan tugas urusan umum.

2) Menyusun rencana kegiatan tahunan, repelita/jangka menengah urusan umum.

3) Mengkonsultasikan rencana kegiatan urusan umum kepada Kepala Sub Bagian

Tata Usaha.

4) Menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Sub Bagian tata Usaha.

5) Memberi petunjuk kepada staf dilingkungan urusan kepegawaian baik lisan

maupun tertulis dalam rangka melaksakan tugasnya.

6) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan atas surat masuk dengan

sistim kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.

7) Menyelesaikan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan

penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat

menyurat dan dokumen kantor.

8) Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan

siap untuk digunakan.

9) Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai

bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.

10) Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor,

rumah dinas, sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

11) Menyelesaikan pemeliharaan pesawat telepon, listrik, air dan kebersihan agar

dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Page 11: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

10

3. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik

a. Tugas :

Memberi bimbingan narapidana dan anak didik berdasarkan peraturan dan prosedur

yang berlaku, dalam rangka persiapan Narapidana / Anak Didik kembali ke

masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik.

b. Uraian Tugas :

1) Menyusun Rencana Kerja Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bandung

2) Mengajukan rencana kerja Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

3) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.

4) Membuat dan memelihara buku catatan penilaian bawahan.

5) Menyampaikan DP3 kepada atasan untuk mendapat pengesahan

6) Melakukan Bimbingan Pegawai bawahan.

7) Memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan

8) Mengusulkan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.

9) Memberikan dorongan kepada pegawai bawahan untuk meningkatkan mutu

pengetahuan, keterampilan dalam rangka pelaksanaan tugas.

10) Melaksanakan ketatalaksanaan seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

11) Melaksanakan pencatatan surat masuk dan surat keluar.

12) Membuat konsep surat sesuai petunjuk atasan.

13) Menentukan program pembinaan, melalui sidang DPP/Dewan Pembina

Pemasyarakatan dan memimpin jalannya siding.

14) Memberi petunjuk dan menentukan narapidana yang akan disidangkan.

15) Menyerahkan hasil putusan DPP kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan

sebagai bahan untuk membuat keputusan.

16) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dengan instansi terkait.

17) Mengajukan permintaan tenaga pengajar/tutor dari kantor wilayah Diknas

setempat.

18) Mengajukan permintaan tenaga instruktur untuk usaha kepada kantor wilayah

Diknas / Denaker.

19) Mengevaluasi hasil pendidikan.

Page 12: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

11

20) Menyusun laporan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

21) Menugaskan kepada bawahan untuk menghimpun bahan laporan Kepala Seksi

Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Bandung.

22) Menyampaikan laporan kepada atasan.

3.1 Kepala Sub Seksi Registrasi

a. Tugas :

Melakukan dan membuat pendataan statistik dan dokumentasi anak didik Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Uraian Tugas :

1) Menyusun rencana kerja sub seksi registrasi

2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu

3) Menjelaskan rencana kerja sub seksi registrasi kepada atasan .

4) Melaksanakan pencatatan narapidana narkotika.

5) Menerima dan meneliti surat-surat untuk narapidana, tahanan, atau Pengadilan

Negeri dari KPLP

6) Mencatat data-data narapidana narkotika baru, meliputi : nama, umur, bangsa,

agama, pendidikan, tenpat tinggal terakhir, pasal/kasus, tinggi badan, berat

badan, cacat badan, membuat sidik jari narapidana baru.

7) Mencatat barang-barang milik narapidana kedalam register D (titipan penghuni)

baik barang-barang, uang, naupun perhiasan dan diserahkan kepada

bendaharawan.

8) Melaksanakan pencatan kunjungan keluarga sesuai prosedur yang berlaku.

9) Melaksanakan pencatatan identitas kujungan keluarga narapidana narkotika dan

barang-barang, uang titipan keluarga selama kunjungan.

10) Melaksanakan pencatatan narapidana narkotika yang akan dibebaskan, mencatat

kedalam register D dalam hal pengeluatran uang, barang, perhiasan, milik

narapidana dengan tanda tangan bukti penerimaan titipan.

11) Membuat surat lepas rangkap dua untuk diberikan kepada narapidana yang

bersangkutan serta sebagai arsip staf register.

Page 13: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

12

12) Membuat sidik jari bagi narapidana narkotika yang akan dibebaskan dan ditanda

tangani oleh atasan langsung.

13) Membuat usulan remisi bagi narapidana sesuai ketentuan yang berlaku.

14) Memilih dan mencatat narapidana narkotika yang berkelakuan baik selama

menjalani hukuman dengan baik selama paling sedikit 6 (enam) bulan.

15) Memilih narapidana narkotika yang bukan residivis.

16) Menjelaskan kepada atasan untuk memberikan remisi bagi narapidana narkotika

yang telah memenuhi persyaratan.

17) Membuat statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik yang masuk

menjadi penghuni maupun narapidana narkotika yang dibebaskan tiap tahun.

18) Menerima dan memelihara sidik jari narapidana/anak didik penghuni Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

19) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.

20) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.

21) Melaksanakan ketatausahaan dalam sub seksi registrasi dan melaksanakan

pengawasan melekat.

22) Menyusun laporan sub seksi dan dilaporkan kepada atasan.

3.2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

a. Tugas :

Menyelenggarakan pembinaan mental / rohani dan fisik serta meningkatkan

pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana / anak didik narkotika sesuai

peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas pemasyarakatan.

b. Uraian Tugas :

1) Menyusun rencana kerja sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan.

2) Mengajukan rencana kerja sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan

perawatan.

3) Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani.

4) Menghubungi Kantor Departemen Agama setempat untuk meminta

rohaniawan untuk memberikan pelajaran bimbingan keagamaan.

5) Mengumpulkan narapidana dan anak didik narkotika untuk mengikuti

pembinaan mental/agama dan menyelenggarakan sholat jum’at dan

pelaksanaan upacara keagamaan lainnya.

Page 14: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

13

6) Menyelenggarakan latihan olah raga dan kesenian, berbangsa.

7) Mengadakan pertandingan olahraga dan kesenian didalam maupun diluar

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

8) Meningkatkan pengetahuan asimilasi dan kesejahteraan narapidana dan anak

didik narkotika.

9) Menyiapkan jadwal belajar dan tenaga pengajar dari dalam atau tenaga

pengajar dari Departemen Pendidikan Nasional dan mengklasifikasikan tingkat

pendidikan dan kemampuan narapidana/anak didik narkotika.

10) Menyelenggarakan bimbingan dan pendidikan serta penyuluhan kesehatan,

bahaya narkotika dan zat adiktif lain dan pengetahuan umum, dengan

berpedoman dari buku Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan

Nasional serta pengarahan langsung dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Klas II A Bandung.

11) Menyelenggarakan pengadaan makanan, pakaian serta pemeliharaan kesehatan

narapidana / anak didik narkotika.

12) Melepaskan surat cuti penglepasan.

13) Mengevaluasi para narapidana/anak didik narkotika yang telah menjalani 2/3

masa hukuman untuk diajukan kepada DPP.

14) Meneliti permohonan cuti penglepasan yang diajukan para narapidana/anak

didik narkotika.

15) Menerima kembali para narapidana yang telah menjalankan cuti penglepasan

dengan membuat catatan kegiatan selama menjalankan cuti penglepasan.

16) Mengurus kesehatan narapidana / anak didik narkotika.

17) Membuat jadwal waktu pemeriksaan dan pengobatan narapidana dan anak

didik dan test urine untuk memastikan apakah para narapidana sudah tidak

memakai narkotika dan zat adiktif lainnya.

18) Membawa narapidana / anak didik narkotika yang sakit ke Rumah Sakit

terdekat berdasarkan rujukan dokter Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas

IIA Bandung.

19) Mengawasi dan memantau para narapidana / anak didik narkotika yang dirawat

dirumah sakit.

20) Memberikan pakaian dan perlengkapan inventaris bagi narapidana / anak didik

narkotika

Page 15: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

14

21) Membuat laporan pemakaian pakaian dan peralatan.

22) Menyelenggarakan pengadaan makanan bagi narapidana/anak didik narkotika.

23) Menerima dan memeriksa bahan makanan dari pemborong sesuai dengan

perjanjian / kontrak.

24) Membuat laporan harian tentang jumlah pemakaian beras dan menu makanan.

25) Membuat surat permintaan beras ke Kantor Wilayah bilamana persediaan

hampir habis dan membuat berita acara penerimaan beras dari dolog.

26) Membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan dan menyampaikan DP3

kepada atasan untuk mendapat pengesahan.

27) Melaksanakan bimbingan pegawai bawahan.

28) Melaksanakan ketatausahaan dalam Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

dan Perawatan.

29) Melaksanakan pengawasan melekat (waskat)

30) Menyampaikan laporan kepada atasan.

4. Kepala Seksi Kegiatan Kerja

a. Tugas :

Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja

sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Narapidana dan

Anak Didik sebagai bekal apabila kembali ke masyarakat.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun Rencana Kerja Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung.

2) Mengajukan rencana kerja Seksi Kegiatan Kerja kepada atasan.

3) Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Narapidana / Anak Didik

narkotika.

4) Mengontrol langsung latihan kerja dalam pembuatan barang produksi oleh

narapidana / anak didik kasus narkotika.

5) Melaksanakan pengelolaan hasil kerja narapidana /anka didik kasus narkotika

sesuai prosedur yang berlaku.

6) Meminta dan menerima inventarisasi hasil kerja narapidana/anak didik narkotika

yang disampaikan Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.

Page 16: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

15

7) Menugaskan dan mengawasi Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil

Kerja untuk mamastikan hasil kerja.

8) Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Narapidana / Anak Didik

narkotika.

9) Menyampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Bandung permintaan kebutuhan bahan sarana/peralatan kerja yang telah di

seleksi kebutuhannya.

10) Menyampaikan kepada Kasubsi Sarana Kerja, bahan, sarana/peralatan kerja

narapidana dan anak didik narkotika setelah permintaan barang-barang tersebut

disediakan.

11) Memilih narapidana/anak didik narkotika yang terampil sebagai tutor.

12) Mengontrol dan memperhatikan langsung kerja narapidana dan anak didik

narkotika.

13) Menyampaikan kepada kasubsi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja

tentang adanya keterampilan yang menonjol diantara para narapidana dan anak

didik narkotika untuk dijadikan tutor pembuatan barang produksi.

14) Melakukan dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan

dan bawahan.

15) Member tanggapan apabila ada keberatan dari pejabat yang dinilai.

16) Menyampaikan DP3 kepada atasan untuk mendapatkan pengesahan.

17) Melakukan pembinaan pegawai seperti menegakkan disiplin, mengusulkan

penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan memberi peringatan,

mengusulkan hukuman disiplin kepegaaian yang tidak melaksanakan tugas

dengan baik atau melanggar disiplin dalam lingkungan seksi kegatan kerja.

18) Mengusulkan mutasi dalam rangka pengembangan karier pegawai dilingkungan

seksi kegiatan kerja.

19) Memberikan dorongan kepada pegawai untuk meningkatkan mutu pengetahuan,

keterampilan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

20) Mengkoordinasikan ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan dalam

lingkungan seksi kegiatan kerja.

21) Meneliti dan menandatangani konsep surat tang akan diajukan kepada atasan.

22) Menugaskan kepada para sub seksi untuk menyusun DUK (daftar urutan

kepangkatan) Seksi Kegiatan kerja.

Page 17: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

16

23) Meneliti konsep DUK para Kasub Seksi dan mengirimkan DUK seksi kegiatan

kerja kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

24) Menyiapkan dan menyampaikan bahan Rastaf A seksi Kegiatan Kerja kepada

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

25) Melakukan pengawasan melekat (Waskat) dalam lingkungan Seksi Kegiatan

Kerja.

26) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan melekat kepada atasan.

27) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung dalam bidang teknis pemasyarakatan.

28) Menyiapkan, meneliti, menyusun dan menyampaikan laporan seksi Kegiatan

Kerja kepada atasan.

4.1 Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

a. Tugas :

Memberikan bimbingan latihan kerja dan mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang

berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan narapidana/anak didik kasus

narkotika dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Bandung.

b. Uraian Tugas :

1) Menyusun rencana kerja Sub Seksi Bimbingan Kerja dan pengelolaan hasil kerja

dan mengajukannnya kepada atasan.

2) Melaksanakan instruksi atasan dan memberikan bimbingan kerja kepada

narapidana / anak didik narkotika.

3) Menugaskan kepada petugas untuk menyiapkan peralatan dan bahan produksi.

4) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan narapidana / anak didik narkotika.

5) Menampung dan menginventarisir hasil kerja narapidana/ anak didik narkotika.

6) Memasarkan hasil kerja narapidana dan menerima pesanan.

7) Membuat transaksi dengan pembeli sesuai petunjuk atasan.

8) Menyetorkan uang hasil penjualan kepada Bendaharawan dengan menerima

tanda terima.

9) Menghitung dan menyerahkan uang upah narapidana kepada Bendaharawan

sebagai simpanan dan mencatat dalam daftar upah narapidana narkotika.

Page 18: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

17

10) Mengontrol dan memperhatikan ketrampilan narapidana / anak didik narkotika

dalam pembuatan barang produksi.

11) Memilih dan memperhatikan petunjuk kepada narapidana/ anak didik narkotika

yang terampil dalam pembuatan barang produksi sebagai tutor.

12) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan dalam DP3 dan

menandatanganinya.

13) Memberikan tanggapan apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai.

14) Menyampaikan DP3 kepada atasan untuk mendapat pengesahan.

15) Memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

16) Menegakkan disiplin dalam lingkungan Sub Seksi Bimbingan Kerja dan

Pengelolaan hasil kerja.

17) Mengusulkan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, hukuman disiplin

kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.

18) Mengusulkan mutasi dalam rangka pengembangan karier pegawai dilingkungan

sesuai kegiatan kerja.

19) Memberikan dorongan kepada pegawai untuk meningkatkan mutu pengetahuan,

ketrampilan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

20) Melaksanakan pencatatan surat masuk dan surat keluar dan penyimpanan surat

dan dokumen.

21) Membuat konsep surat sesuai petunjuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung.

22) Melakukan pengawasan melekat dan menyampaikan hasil pelaksanaan Waskat

kepada atasan.

23) Menyusun laporan Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan

menyampaikan kepada atasan.

4.2 Kepala Sub Seksi Sarana Kerja

a. Tugas :

Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas, sarana / peralatan kerja

berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan narapidana dan anak didik

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

b. Uraian Tugas :

Page 19: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

18

1) Menyusun rencana kerja Sub seksi Sarana Kerja dan mengajukan kepada atasan.

2) Menginventarisir dan mengecek bahan, sarana/ peralatan kerja yang diperlukan

dan akan digunakan.

3) Memperbaiki sarana / peralatan kerja yang rusak.

4) Mengeluarkan bahan, sarana/ peralatan kerja narapidana/ anak didik narkotika

sesuai kebutuhan.

5) Menyerahkan bahan, sarana/ peralatan kerja kepada yang memerlukan dan

membuat tanda terima pengeluarannya.

6) Mengecek dan mencatat bahan, sarana / peralatan kerja yang telah dipakai dan

menyimpan sisanya ditempat penyimpanan.

7) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan dalam DP3 dan

menandatanganinya.

8) Memberikan tanggapan apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai.

9) Menyampaikan DP3 kepada atasan untuk mendapat pengesahan.

10) Memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

11) Menegakkan disiplin dalam lingkungan Sub Seksi Bimbingan Kerja dan

Pengelolaan hasil kerja.

12) Mengusulkan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, hukuman disiplin

kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.

13) Mengusulkan mutasi dalam rangka pengembangan karier pegawai dilingkungan

sesuai kegiatan kerja.

14) Memberikan dorongan kepada pegawai untuk meningkatkan mutu pengetahuan,

ketrampilan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

15) Melaksanakan pencatatan surat masuk dan surat keluar dan penyimpanan surat

dan dokumen.

16) Membuat konsep surat sesuai petunjuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Klas IIA Bandung.

17) Melakukan pengawasan melekat dan menyampaikan hasil pelaksanaan Waskat

kepada atasan.

18) Menyusun laporan Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan

menyampaikan kepada atasan.

Page 20: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

19

5. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

a. Tugas :

Mengkoordinasikan Kegiatan Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur

jadwal tugas, dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang

berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

b. Uraian Tugas :

1) Menyusun Rencana Kerja Sub Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Lempaba Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

2) Mengevaluasi hasil kerja tahun lalu.

3) Mengajukan rencana kerja Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban kepada atasan.

4) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.

5) Menyampaikan DP3 kepada atasan untuk mendapatkan pengesahan.

6) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.

7) Memberikan peringatan, mengusulkan hukuman disiplin pegawai bawahan yang

tidak melakukan kewajiban dengan baik atau melanggar disiplin.

8) Memberikan dorongan kepada bawahan untuk meningkatkan mutu pengetahuan

keterampilan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

9) Melaksanakan katatausahaan dalam seksi Administrasi Keamanan dan

Ketertiban.

10) Membuat konsep surat sesuai petunjuk Kasubsi Administrasi Keamanan dan

Ketertiban.

11) Melakukan Pengawasan Melekat.

12) Menugaskan kepada Kasubsi Keamanan dan Kasubsi Pelaporan Keamanan dan

Ketertiban untuk membuat RTL (rencana tindak lanjut) masing-masing dan

melaksanakan rencana tindak lanjut.

13) Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas

pengamanan.

14) Memberikan jadwal tugas kepada regu pengamanan dan tata tertib secara bergilir

/ bergantian.

15) Memberikan petunjuk kepada petugas pengamanan tentang tatacara

menggunakan peralatan pengamanan jam control secara tepat dan mengecek

hasil jam control.

Page 21: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

20

16) Memelihara penggunaan perlengkapan/peralatan dan sarana kerja.

17) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas

serta menyusun laporan berkala dari bagian dan menegakkan tata tertib.

18) Memeriksa buku laporan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas

IIA Bandung.

19) Membuat berita acara pemeriksaan dalam hal petugas pemeriksaan narapidana

narkotika yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Bandung.

20) Mengajukan hasil pemeriksaan kepada atasan.

21) Menyusun laporan berkala Sub Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

22) Menugaskan para kasubsi untuk membuat laporan pelaksanaan tugas.

23) Menyiapkan bahan laporan bulanan, laporan triwulan, Kepala Seksi

Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

24) Menyampaikan laporan tugas kegiatan Sub Seksi Administrasi Keamanan dan

Ketertiban kepada atasan.

5.1 Kepala Sub Seksi Keamanan

a. Tugas :

Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur / membuat jadwal

tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang

berlaku agar terciptanya suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

b. Uraian Tugas :

1) Menyusun rencana kerja sub seksi keamanan.

2) Mengevaluasi hasil kerja tahun lalu.

3) Mengajukan rencana kerja Sub Seksi Keamanan kepada atasan.

4) Mengatur jadwal tugas penjagaan lewat KPLP Narkotika.

5) Meneliti daftar jadwal para petugas penjagaan.

6) Meminta instruksi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tentang ada

atau tidak perubahan petugas penjagaan.

7) Membuat / mengatur jadwal tugas penjagaan.

8) Melakukan pengawasan dan pengurusan surat perlengkapan keamanan.

9) Meneliti surat perlengkapan keamanan.

Page 22: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

21

10) Menyeleksi surat perpanjangan buku pemasyarakatan senjata api yang hampir

habis masa berlakunya.

11) Menyelesaikan surat ijin pemakaian senjata api ke Polresta untuk mendapatkan

rekomendasi.

12) Menyelesaikan surat ijin senjata api ke Polda disertai dengan rekomendasi dari

Kapolresta.

13) Menyerahkan surat ijin pemakaian senjata api kepada Kasi Keamanan.

14) Melakukan penelitian isi laporan dari petugas blok narapidana pria dan blok

wanita.

15) Meneliti isi laporan dari bawahan mengenai keadaan narapidana narkotika.

16) Bekerjasama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tentang

pelaksanaan kelanjutan pengamanan.

17) Melakukan pengaturan pengontrolan pos-pos jaga dan kebersihan / keindahan

disekitar blok narapidana narkotika.

18) Melakukan pengontrolan sendiri atau bersama keamanan juga ke pos-pos

penjagaan.

19) Menyerahkan dan membimbing narapidana narkotika mengenai kebersihan dan

keindahan blok dan lingkungannya.

20) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.

21) Menyampaikan DP3 kepada atasan untuk mendapatkan pengesahan.

22) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.

23) Memberikan peringatan, mengusulkan hukuman disiplin kepada pegawai

bawahan yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik atau melanggar

disiplin.

24) Melaksanakan ketatausahaan dalam Seksi Keamanan.

25) Melakukan pengawasan melekat.

5.2 Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

a. Tugas :

Membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Bandung.

b. Uraian Tugas :

Page 23: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

22

1) Menyusun rencana kerja kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib.

2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu.

3) Menyusun rencana kerja kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib.

4) Mengajukan rencana kerja kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib.

5) Menerima laporan harian dan berita acara.

6) Menerima, meneliti laporan harian dan berita acara pengamanan dari satuan

pengamanan yang bertugas.

7) Menyusun laporan meliputi : laporan bulanan persediaan senjara api dan alat

keamanan lainnya, laporan triwulan, tahunan pelanggaran tata tertib.

8) Menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan tata tertib Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

9) Menjaga memelihara dan menegakan keamanan dan ketertiban Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

10) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.

11) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.

12) Melaksanakan ketatausahaan dalam sub seksi pelaporan dan tata tertib.

13) Melakukan pengawasan melekat.

14) Menyusun laporan kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib.

6. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

a. Tugas :

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal jaga agar tercapai

keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Bandung.

b. Uraian Tugas :

1) Menyusun Rencana Kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung.

2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun yang lalu.

3) Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung.

4) Mengajukan rencana kerja kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung.

Page 24: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

23

5) Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap

narapidana/anak didik kasus narkotika.

6) Memeriksa absensi petugas keamanan dan ketertiban pada setiap pergantian

regu jaga.

7) Meneeliti hasil laporan petugas jaga tentang pelaksanaan tugas pengamanan dan

ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

8) Menugaskan komandan regu jaga untuk mengatur petugas penjagaan.

9) Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

10) Mengontrol peralatan dan sarana petugas pengamanan serta memonitor keadaan

lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

11) Mengontrol, mengawasi, memberi teguran kepada petugas jaga yang tidak

disiplin setiap saat.

12) Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik

kasus narkotika.

13) Mengawasi penerimaan narapidana/anak didik kasus narkotika.

14) Mengawasi penggeledahan bahan dan barang-barang bawaan narapidana baru /

anak didik.

15) Mengawasi penempatan, pengeluaran narapidana/anak didik dari blok Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

16) Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban.

17) Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban dalam Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung serta membuat berita acara

pemeriksaan.

18) Mengajukan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

19) Melaksanakan tindak lanjut pelanggaran keamanan dan ketertiban

narapidana/anak didik sesuai petunjuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas II A Bandung.

20) Memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.

21) Membuat DP3 dan menyerahkan DP3 kepada atasan untuk mendapatkan

pengesahan.

22) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.

Page 25: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

24

23) Menegakkan disiplin dalam lingkungan Kesatuan pengamanan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

24) Mengusulkan mutasi dalam rangka pengembangan karier pegawai bawahan.

25) Memberikan dorongan kepada pegawai bawahan untuk meningkatkan mutu

pengetahuan, keterampilan dalam rangka pelaksanaan tugas.

26) Melakukan pengawasan melekat.

27) Menyusun laporan kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Bandung.

28) Menugaskan kepada bawahan untuk menghimpun bahan laporan Kepala

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

29) Meneliti bahan laporan yang diajukan oleh pegawai bawahan.

30) Menyusun laporan kesatuan pengamanan dan menyampaikan laporan kepada

atasan.

D. Dasar Hukum

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan

Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana

Teknis Pemasyarakatan tahun 2015 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019. Indikator yang diukur adalah capaian indikator

kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Adapun dasar hukum selengkapnya dalam penyusunan LAKIP ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Page 26: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

25

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan.

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan HAM.

13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-

05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/9/M.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019.

19. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015

Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019.

20. Keputusan Kepala LAN No: 239/IX/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP.

Page 27: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

26

21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: KEP/135/M.PAN/9/2004

tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP.

Page 28: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

27

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01

Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Isu-isu strategis pemasyarakatan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi

dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan

substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen

masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan

sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Berdasarkan hasil analisis lingkungan

strategis maka dirumuskan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu :

Visi : Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan

hukum dan perlindungan HAM.

Misi : • Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana,

anak, dan klien pemasyarakatan.

• Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar

pemasyarakatan berbasis IT.

• Meningkatkan pastisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan

pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

• Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas

pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.

• Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan

pemasyarakatan.

2. Nilai-Nilai Dasar

a. Profesional;

b. Akuntabel;

c. Sinergi;

d. Transparan;

e. Inovatif;

Page 29: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

28

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

strategis. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya pencapaian

visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

b. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.

c. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pemasyarakatan.

d. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan

penghidupan.

e. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP.

f. Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara.

g. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan.

h. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih

dan bermartabat.

i. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju

e-government).

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan

dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan

sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang ditetapkan berdasarkan visi, misi,

tujuan dan nilai organisasi adalah sebagai berikut :

a. Perspektif Stakeholder

• Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan

• Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan

• Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan

• Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna

b. Perspektif Proses Internal

• Meningkatkan standarisasi pelayanan pemasyarakatan.

• Meningkatkan koordiasi dan kerjasama

• Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan

• Meningkatkan partisipasi public dalam mendorong reintegrasi sosial

Page 30: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

29

c. Perspektif Pengembangan Organisasi

• Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas

pemasyarakatan

• Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif

• Optimalisasi proses pemasyarakatan berbasis teknologi informasi

d. Perspektif Anggaran

• Peningkatan akuntabilitas

Tabel 1

Perencanaan Kinerja

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target

2018

Target

2019

Penyelenggaraan

Pemasyarakatan

di Wilayah

1. Prosentase narapidana yang mendapatkan

pembinaan kepribadian

100% 100%

2. Terpenuhinya dukungan operasional tugas

pokok dan fungsi untuk belanja pengadaan

bahan makanan narapidana/tahanan

100% 100%

3. Prosentase narapidana/tahanan yang

mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan

kesehatan lingkungan sesuai standar

100% 100%

4. Prosentase perencanaan pembinaan

kemandiriaan narapidana

100% 100%

5. Prosentase Pelaksanaan Pembinaan

Kemandirian Narapidana

100% 100%

6. Prosentase Evaluasi/Pelaporan Pembinaan

Kemandirian Narapidana

100% 100%

7. Terpenuhinya pelayanan informasi terhadap

masyarakat melalui Unit Layanan Informasi dan

pengelolaan system informasi

100% 100%

8. Terpenuhinya Layanan Pengaduan 100% 100%

9. Prosentase Pencegahan dan Penindakan

Gangguan Keamanan Ketertiban

100% 100%

10. Terpenuhinya layanan perkantoran untuk

pembayaran gaji dan tunjangan

100% 100%

11. Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan

kantor

100% 100%

Page 31: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

30

B. Perjanjian Kerja

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang menerima amanah/ tanggungjawab/

kinerja dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Jawa Barat. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan

diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dalam kurun waktu satu tahun dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun

2018 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Tabel 2

Perjanjian Kerja

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target

2019

Anggaran

(Rp.)

Penyelenggaraan

Pemasyarakatan

di Wilayah

1. Prosentase narapidana yang

mendapatkan pembinaan kepribadian

100% 66.300.000,-

2. Terpenuhinya dukungan operasional

tugas pokok dan fungsi untuk belanja

pengadaan bahan makanan

narapidana/tahanan

100% 6.060.460.000,-

3. Prosentase narapidana/tahanan yang

mendapatkan pelayanan kebutuhan

dasar dan kesehatan lingkungan sesuai

standar

100% 320.189.000,-

4. Prosentase perencanaan pembinaan

kemandiriaan narapidana

100% 1.900.000,-

5. Prosentase Pelaksanaan Pembinaan

Kemandirian Narapidana

100% 38.300.000,-

6. Prosentase Evaluasi/Pelaporan

Pembinaan Kemandirian Narapidana

100% 2.400.000,-

7. Terpenuhinya pelayanan informasi

terhadap masyarakat melalui Unit

Layanan Informasi dan pengelolaan

system informasi

100% 2.400.000,-

8. Terpenuhinya Layanan Pengaduan 100% 2.400.000,-

9. Prosentase Pencegahan dan Penindakan

Gangguan Keamanan Ketertiban

100% 4.800.000,-

10. Terpenuhinya layanan perkantoran

untuk pembayaran gaji dan tunjangan

100% 3.434.543.000,-

Page 32: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

31

11. Terselenggaranya operasional dan

pemeliharaan kantor

100% 961.527.000,-

Penjelasan indikator :

1. Indikator persentase pelayanan pembinaan narapidana

Prosentase narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai

standar dan Prosentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan

ketrampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar.

a. Definisi Indikator :

Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar adalah persentase

pelaksanaan pemberian layanan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan.

b. Formulasi penghitungan :

Menghitung Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar adalah dengan

menghitung presentase pelayanan pembinaan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument

yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah

ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

c. Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

d. Polaritas :

Semakin tinggi persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar maka

kualitas pelayanan pemasyarakatan semakin baik.

e. Sumber Data :

Hasil Pengisian Instrumen

2. Indikator persentase pelayanan perawatan kesehatan

Terpenuhinya dukungan operasional tugas pokok dan fungsi untuk belanja

pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan serta Persentase narapidana/tahanan yang

mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar.

a. Definisi indicator :

Persentase perawatan kesehatan sesuai standar adalah persentase pelaksanaan

pemberian layanan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan.

b. Formulasi penghitungan :

Page 33: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

32

Menghitung Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar adalah dengan

menghitung persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai dengan standar yang

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument

yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah

ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

c. Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

d. Polaritas :

Semakin tinggi persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar maka kualitas

Pelayanan Pemasyarakatan semakin baik.

e. Sumber Data :

Hasil Pengisian Instrumen

3. Indikator persentase layanan informasi dan kerjasama

Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar.

a. Definisi indikator:

Persentase pelayanan informasi dan komunikasi Pemasyarakatan sesuai standar adalah

persentase pelayanan informasi dan komunikasi Pemasyarakatan sesuai standar yang

telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

b. Formulasi penghitungan :

Persentase layanan informasi dan komunikasi pemasyarakatan yang diberikan sesuai

standar adalah dengan menghitung persentase layanan informasi dan komunikasi

pemasyarakatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil

penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah

sesuai standar.

c. Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

d. Polaritas :

Semakin meningkatnya persentase pelayanan informasi dan komunikasi

Pemasyarakatan sesuai standar maka kualitas Pelayanan Pemasyarakatan semakin baik.

e. Sumber Data :

Hasil Pengisian Instrumen

4. Indikator persentase layanan keamanan dan ketertiban

Page 34: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

33

Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar

a. Definisi indikator:

Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar adalah persentase

pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan.

b. Formulasi penghitungan :

Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar adalah dengan

menghitung persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai dengan standar yang

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument

yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah

ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

c. Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

d. Polaritas :

Semakin tinggi persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar maka

kualitas Pelayanan Pemasyarakatan semakin baik.

e. Sumber Data :

Hasil Pengisian Instrumen

C. Alokasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Bandung memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.10.951.919.000,- sesuai dengan DIPA

Tahun Anggaran 2019 termasuk di dalamnya Anggaran Perubahan Tahun 2019

.

Page 35: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

34

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi

yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk

menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa

diketahui hanya jika individu atau kelompok invidu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan

yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu

yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak

mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu metode atau

alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan

tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang

jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja

yang baik.

Tabel 3

Capaian Kinerja

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target

2018

Realisasi

(Rp.)

Capaian

Penyelenggaraan

Pemasyarakatan

di Wilayah

1. Prosentase narapidana yang

mendapatkan pembinaan

kepribadian

100%

66.300.000,- 100%

2. Terpenuhinya dukungan

operasional tugas pokok dan

fungsi untuk belanja

pengadaan bahan makanan

narapidana/tahanan

100% 6.060.460.000,- 100%

3. Prosentase

narapidana/tahanan yang

mendapatkan pelayanan

kebutuhan dasar dan

kesehatan lingkungan sesuai

standar

100% 320.189.000,- 100%

Page 36: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

35

4. Prosentase perencanaan

pembinaan kemandiriaan

narapidana

100% 1.900.000,- 100%

5. Prosentase Pelaksanaan

Pembinaan Kemandirian

Narapidana

100% 38.300.000,- 100%

6. Prosentase

Evaluasi/Pelaporan

Pembinaan Kemandirian

Narapidana

100% 2.400.000,- 100%

7. Terpenuhinya pelayanan

informasi terhadap

masyarakat melalui Unit

Layanan Informasi dan

pengelolaan system

informasi

100% 2.400.000,- 100%

8. Terpenuhinya Layanan

Pengaduan

100% 2.400.000,- 100%

9. Prosentase Pencegahan dan

Penindakan Gangguan

Keamanan Ketertiban

100% 4.800.000,- 100%

10. Terpenuhinya layanan

perkantoran untuk

pembayaran gaji dan

tunjangan

100% 3.434.543.000,- 97,46%

11. Terselenggaranya

operasional dan

pemeliharaan kantor

100% 961.527.000,- 99,14%

B. Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi

indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja

dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur

keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2019, maka diperoleh data capaian

kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pelayanan Pembinaaan Narapidana Sesuai Standar

Indikator ini memiliki target sebesar 100%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi

dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung presentase pelayanan pembinaan

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Page 37: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

36

berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen

melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase pelayanan pembinaan

sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian

sub indikator sebagai berikut :

a. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian;

b. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kemandirian;

c. Persentase narapidana yang mendapatkan program integrasi.

Berdasarkan data yang ada, kondisi tahanan dan narapidana selama dua tahun terakhir

di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dapat digambarkan sebagai

berikut :

Tabel 4

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2015-2019

URAIAN Tahun

2018 2019

Narapidana Dewasa 876 1.251

Narapidana Anak - -

Jumlah 876 1.251

Selisih Penambahan Penghuni

Kapasitas 793 793

Selisih penambahan kapasitas

Over Crowded 83 458

Analisa :

1) Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat hunian di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sudah di atas kapasitas Lembaga

Pemasyarakatan. Pada tahun 2019 over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung mencapai angka 83 dan angka over crowded sebesar 458

di akhir tahun 2019.

2) Berdasarkan tabel 4 di atas, apabila dilihat dari jumlah narapidana pada Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung terdapat peningkatan dari tahun 2018

yang berjumlah 876 menjadi berjumlah 1.251 pada tahun 2019, dan tidak terdapat

jumlah narapidana anak sejak Tahun 2018 hingga 2019.

Page 38: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

37

Tabel 5

Data Tambah Kurang Narapidana / Tahanan Tahun 2019

No Bulan Isi Awal

Bulan Tambahan Kurangan

Isi Akhir

Bulan

1. Januari 1.250 311 313 1.248

2. Februari 1.268 282 275 1.275

3. Maret 1.288 234 231 1.291

4. April 1.274 273 219 1.328

5. Mei 1.314 243 265 1.292

6. Juni 1.256 202 248 1.210

7. Juli 1.232 243 238 1.237

8. Agustus 1.150 257 246 1.161

9. September 1.162 153 186 1.129

10. Oktober 1.293 221 275 1.239

11. November 1.372 306 325 1.352

12. Desember 1.359 237 335 1.261

Analisa :

Berdasarkan tabel 5 di atas dinyatakan bahwa pada awal Bulan Januari Tahun 2019

narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sebanyak 1.359

orang, selama satu tahun terjadi pengurangan jumlah narapidana sebanyak 98 orang.

Sehingga pada akhir Bulan Desember 2019 narapidana berjumlah 1.261 orang.

a. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian

Capaian Sub Indikator : Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan

kepribadian pada tahun 2019, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

telah dilaksanakan pembinaan kepribadian dengan rincian sebagai berikut :

Page 39: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

38

Tabel 6

Tabel Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

No URAIAN 2018 2019

1 Keagamaan

a. Islam 1.320 1.238

b. Kristen Katolik 8 8

c. Kristen Protestan 33 24

d. Hindu 2 2

e. Budha 2 4

f. Konghucu - -

2 Kesadaran Berbangsa dan

Bernegara

a. Wawasan kebangsaan

b. Cinta tanah air

c. Nilai-nilai pancasila 1.365 1.275

3 Olahraga

a. Voli 45 32

b. Sepak Bola 44 40

c. Tenis meja 12 15

4 Kesenian

a. Seni Rupa 3 3

b. Seni Tari -

c. Seni Musik 18 30

5 Pendidikan Kesetaraan

a. Kejar Paket A 22 9

b. Kejar Paket B 17 8

c. Kejar Paket C 27 21

6 Kursus - kursus

a. Komputer

b. Bahasa Inggris

c. Memasak

d. Salon

7 Kepramukaan 17 20

Analisa :

1) Pada tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian di atas terdapat penurunan jumlah

WBP yang mengikuti kegiatan Pembinaan Keagamaan dari tahun 2018 ke tahun 2019

sebanyak 82 orang.

2) Tahun ini dimulai kegiatan PKBM di Lapas Narkotika Bandung

3) Pada umumnya di setiap kegiatan pembinaan baik olah raga, kesenian, pendidikan

kesetaraan maupun kepramukaan terjadi kenaikan jumlah peserta pembinaannya

meskipun memang angkanya belum dapat dikatakan signifikan.

Page 40: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

39

b. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kemandirian

Capaian Sub Indikator : Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan

kemandirian. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung juga

melaksanakan pembinaan kemandirian kepada narapidana dengan tujuan untuk

memberikan bekal keterampilan kepada narapidana. Pada tahun 2019 telah

dilaksanakan beberapa kegiatan pembinaan kemandirian yang diikuti oleh beberapa

narapidana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7

Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian

No URAIAN 2018 2019

1 Perikanan 2 orang 2 orang

2 Peternakan - -

3 Pertanian 10 orang 10 orang

4 Perkebunan 4 orang 4 orang

5 Industri dan Jasa - -

a. Meubel 1 orang 1 orang

b. Cukur/pangkas rambut/salon

kecantikan

2 orang 2 orang

c. Pencucian kendaraan - -

d. Jahit 15 orang 15 orang

6 Bimbingan Latker dan Kerja

Lingkungan

- -

JUMLAH 39 orang 39 orang

Analisa :

1) Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung terdapat Program

pembinaan kemandirian yang ditonjolkan seperti konveksi. Sektor konveksi ini lebih

ditonjolkan karena memang paling memungkinkan sebab sarana dan prasarananya

lebih mendukung daripada sektor lainnya;

2) Sarana dan prasarana konveksi ini didapat dari kerjasama dan hibah dari Yayasan

Hadi Kusuma melalui Gugus Depan Pramuka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Sukamiskin kepada Pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

dalam hal ini dikelola di Seksi Kegiatan Kerja;

3) Tahun 2019 terdapat kenaikan jumlah peserta pembinaan kemandirian narapidana

sektor pertanian menjadi 10 orang dikarenakan jumlah dan jenis kegiatan

pembinaannya bertambah;

Page 41: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

40

4) Sedangkan secara umum narapidana yang mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan

kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandung sudah baik.

c. Persentase narapidana yang mendapatkan program integrasi

Capaian Sub Indikator : Persentase narapidana yang mendapatkan program integrasi.

Program integrasi adalah salah satu tahapan pembinaan tahap akhir sebelum

narapidana mendapatkan pelepasan/bebas. Setiap narapidana yang berkelakuan baik

serta memenuhi persyaratan dapat diberikan program integrasi dengan tujuan untuk

mereintegrasikan narapidana ke tengah masyarakat/keluarga.

Pada tahun 2018 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung telah

melaksanakan program integrasi sebagai berikut :

Tabel 8

Data Usulan Program Reintegrasi

No Program Reintegrasi Usulan Disetujui

1 PB 363 360

2 CMB 4 2

3 CB 377 375

4 Asimilasi 22 21

5 CMK - -

JUMLAH 766 758

Analisa :

1) Program usulan baik pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas

yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Rata-rata

perbulan narapidana yang diusulkan mendapatkan hak usulan pembebasan bersyarat,

cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas sebanyak 61 Orang.

2) Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut

yaitu JFU bimkemaswat sebanyak 2 orang.

Page 42: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

41

Tabel 9

Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK

(Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum)

No Uraian Tahun

2018 2019

1 Pembebasan Bersyarat 331 314

2 Cuti Menjelang Bebas 1 1

3 Cuti Bersyarat 303 367

4 Cuti Mengunjungi Keluarga - -

Jumlah 677 682

Analisa :

a) Program usulan baik pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas

yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program reintegrasi.

b) Rata-rata perbulan narapidana yang diusulkan mendapatkan hak usulan pembebasan

bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas sebanyak 56 Orang.

c) Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut

yaitu JFU bimkemaswat sebanyak 2 orang.

2. Persentase Pelayanan Perawatan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator ini memiliki target sebesar 100%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi

dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase pelayanan perawatan

kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen

melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagamana dimaksud diatas, Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung memiliki data-data sebagai berikut :

Page 43: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

42

Tabel 10

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas/Rutan

No Tenaga

Kesehatan

2018 2019

Paruh Waktu Purna Waktu Paruh Waktu Purna Waktu

1 Dokter Umum 2 1

2 Dokter Gigi

3 Perawat 2 2

4 Psikolog/

Psikiater

5 Apoteker

6 Bidan

7 Ahli Gizi

Total 4 3

Analisa :

1) Tabel di atas menyatakan bahwa pada Tahun 2019 tenaga kesehatan pada Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yaitu dokter umum dan tenaga

keperawatan masing-masing hanya berjumlah 2 orang. Sesuai dengan jumlah tersebut

belum sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan yang lebih dari 1000 orang.

Hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan

kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan perawatan dan

kesehatan khususnya terhadap peran aktif tenaga medis dalam menangani

narapidana/tahanan yang sakit mendapatkan hasil yang baik 60 %, sedang 35 %,

kurang 5 %, dan buruk 0 %.

2) Dari tahun 2019 menuju tahun 2020 jumlah tenaga kesehatan tidak ada penambahan.

Hal ini tidak sejalan dengan terus bertambahnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang

ada serta makin beratnya beban kerja dan program kerja di bidang perawatan

kesehatan.

Page 44: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

43

Tabel 11

Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas Narkotika Bandung

No Jenis Penyakit Tahun

2018 2019

1 Hepatitis 2 orang 2 orang

2 IMS 2 orang 3 orang

3 TBC 2 orang 2 orang

4 HIV 2 orang 4 orang

5 Jantung 2 orang 3 orang

6 Kanker - -

7 Pencernaan 40 orang 39 orang

8 Lain-lain 79 orang 31 orang

Jumlah 129 orang 84 orang

Analisa :

1) Tabel di atas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. Pada tahun 2019 jumlah narapidana

yang menderita penyakit TBC berjumlah 3 orang. Terlihat penurunan apabila dilihat

dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5 orang. Sebagian besar penyakit tersebut

diderita oleh narapidana sebelum masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian

kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain mengingat

tingkat overcrowded di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

2) Sebagai upaya untuk mengurangi penularan, tenaga kesehatan Lapas Narkotika Kelas

IIA Bandung melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan

serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Memisahkan penderita TBC

dengan warga binaan yang lain dengan menempatkannya pada kemar hunian yang

dianggap lebih memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan matahari yang lebih cukup

juga sudah dilaksanakan. Hal tersebut selain memberikan pemusatan dalam

pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap narapidana/tahanan yang menderita

TBC juga untuk mengurangi/mencegah penularan kepada narapidana/tahanan yang

lain. Selain itu, tindakan pengobatan yang dilakukan apabila adalah pemberian obat

dan vitamin serta persediaan oksigen.

Page 45: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

44

3) Jenis penyakit yang lebih dominan dapat dilihat di tabel yaitu jenis penyakit yang

berhubungan dengan pencernaan, hal ini juga diantisipasi dengan sosialisasi dan usaha

perilaku hidup bersih dan sehat dari semua penghuni Lapas.

4) Lapas telah melakukan survey dalam rangka perawatan dan pelayanan kesehatan

khsusnya penanganan penyakit yang diderita narapidana/tahanan berikut hasilnya

antara lain : hasil baik sebesar 80 %, sedang 15 %, kurang 5 %, dan buruk 0 %.

Tabel 12

Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian 2018 2019

NAPI TAH NAPI TAH

HIV/AIDS

TBC

Hepatitis 1

Pernafasan 1 1

Pencernaan 2 2

Ginjal dan Saluran Kemih 1

Susunan Syaraf

Jantung dan pembuluh darah 1 2

Diabetes Melitus 1

Bunuh diri 1

Perkelahian/Pembunuhan 1

Lain-lain

Analisa :

1) Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 angka kematian narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung 6 orang yakni yang disebabkan oleh

penyakit.

2) Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Lapas kepada keluarga narapidana yang

meninggal dunia, yaitu terkait dengan kepuasan pemberian informasi, penanganan

kematian, pembuatan berita acara, dll yaitu mendapatkan hasil baik 85%.

Page 46: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

45

Tabel 13

Angka rawat inap di Lapas Narkotika Bandung Tahun 2019

No Rawat Narapidana Tahanan

1 Inap Dalam 25 5

2 Inap Luar 14 1

3 Jalan Luar 20

Jumlah 59 6

Analisa :

1) Berdasarkan tabel di atas menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang mendapatkan perawatan medis

pada tahun 2019 sebanyak 15 orang narapidana saja yang menjalani rawat inap luar, 25

orang narapidana dan 1 orang tahanan menjalani rawat inap dalam, sedangkan 20 orang

narapidana menjalanai rawat jalan luar.

2) Narapidana dan tahanan yang menjalani rawat inap luar disebabkan tidak adanya tenaga

medis spesialis untuk menangani penyakit yang diderita. Selain itu, belum tersedianya

sarana prasarana penanganan penyakit tersebut contohnya narapidana yang mengalami

penyakit serius (jantung) dalam kondisi kritis harus menggunakan ruang ICU yang

dilengkapi alat memadai dan ruangan steril akan tetapi ruang ICU tersebut belum

terdapat pada Lapas/Rutan untuk mengurangi resiko adanya kematian pada

Lapas/Rutan.

3) Survey yang dilakukan oleh pihak Lapas kepada narapidana yang sedang menjalani

perawatan terkait dengan pelayanan perawatan inap dalam, luar dan rawat jalan yaitu

pada proses pendampingan, pengurusan, dan pengamanan mendapatkan hasil baik 60%,

sedang 30% dan kurang 10%.

Page 47: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

46

Tabel 14

Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan

No Jenis Penyakit Jumlah

2018 2019

1 HIV/AIDS 2 4

2 TBC 2 2

3 Hepatitis 2 2

4 Penyakit Kulit 268 214

5 Penyakit Mata 5 3

Total 279 225

Analisa :

1) Tabel di atas menyebutkan bahwa sampai tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung terdapat 2 orang narapidana yang menderita penyakit

menular HIV/AIDS, sampai dengan tahun 2018 terdapat 4 orang menderita HIV/AIDS.

Penyakit ini dibawa penderita dari luar (saat masuk menjadi WBP yang bersangkutan

telah menderita penyakit ini).

2) Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penyakit menular yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung di dominasi dengan penyakit kulit yang

mencapai angka 214 orang penderita pada tahun 2019. Hal ini lebih dikarenakan

kualitas dan kuantitas air bersih sebagai sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) mutunya

sangat rendah meskipun memang ada sebagian yang membawa penyakit ini dari luar

sebelum menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Bandung.

3) Tabel di atas juga menggambarkan adanya penurunan jumlah penderita penyakit

menular pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. Hal tersebut

dikarenakan petugas kesehatan baik dokter maupun tenaga perawat berusaha

semaksimal mungkin dan memiliki tekad untuk terus menerus menurunkan tingkat

pesakitan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

dengan memberikan penjadwalan, penanganan dan pelayanan maksimal untuk para

penderita penyakit tersebut.

Page 48: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

47

4) Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada narapidana yang menderita penyakit

menular diperoleh persentase kepuasan atas penyelenggaraan perawatan dan palayanan

kesehatan yaitu mendapatkan hasil baik sebanyak 60%, sedang 30% dan kurang 10%.

3. Persentase Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Sesuai Standar

Indikator ini memiliki target sebesar 100%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi

dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase pelayanan Keamanan

Dan Ketertiban sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian

instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai

standar.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagamana dimaksud diatas, Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung memiliki data-data sebagai berikut :

Tabel 15

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib Jumlah

2017 2018

Pelarian - -

Penyelundupan narkoba 29 41

Perkelahian - 1

Penganiayaan/kekerasan 9 1

Kerusuhan - -

Pemberontakan - -

Asusila - -

Lahgun HP 4 5

Jumlah 42 48

Analisa :

1) Tabel di atas menunjukan bahwa sepanjang tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIA Bandung telah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban

diantaranya adalah upaya penyelundupan narkotika 41 kali, perkelahian 1 kali,

penganiayaan/kekerasan 1 kali dan lahgun HP 5 kali.

Page 49: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

48

Mengingat hal tersebut, pihak Lapas melakukan perputaran anggota regu secara

berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4

regu pada tiap harinya. Selain dengan memperkuat satuan pengamanan dan tim layanan

kunjungan melaluai filter-filter penggeledahan. Kalapas juga selalu memberikan

arahan kepada petugas untuk selalu siaga dalam melaksanakan tugas dan warga binaan

melalui ajang pertemuan rutin di Blok Hunian antara Kalapas dengan Warga Binaan.

2) Adapun penjelasan Upaya penyelundupan dilakukan oleh pengunjung dengan berbagai

cara, diantaranya melalui diselipkan dibagian tubuh pengunjung terutama pengunjung

wanita dan barang-barang bawaan kunjungan. Oleh karena itu dibutuhkan

kesinambungan dan ketelitian pada saat penggeledahan barang dan badan pengunjung.

3) Dalam hal pelanggaran penganiayaan/kekerasan yang dilakukan sesama WBP terjadi

karena adanya faktor ketidak sukaan dan dendam terhadap WBP sehingga memicu

kekerasaan sesama WBP.Pihak Lapas sudh menyerahkan kasus ini ke polres setempat

dan melakukan pembinaan dengan memberikan pengarahan terus menerus kepada para

WBP.

4) Pemberontakan terjadi karena adanya provokasi dari WBP terhadap WBP yang lain.

Pada saat terjadinya pemberontakan pihak lapas bekerja sama dengan kepolisian dan

TNI setempat agar kerusuhan cepat teratasi.

Tabel 16

Data pelanggaran kode etik petugas

Jenis Hukuman Disiplin Tahun

2018 2019

SK Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin Ringan - -

Hukuman Disiplin Sedang - -

Hukuman Disiplin Berat - -

Total

- -

Proses Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin Ringan - -

Hukuman Disiplin Sedang - -

Hukuman Disiplin Berat - -

Total - -

Analisa :

a) Tabel di atas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas

pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada tahun 2018 hingga 2019

Page 50: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

49

tidak terdapat petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Bandung yang mendapatkan hukuman disiplin maupun yang terbukti melakukan

pelanggaran.

b) Pihak Lapas telah melakukan survey kepada warga binaan pemasyarakatan terkait

dengan kepuasan terhadap pelaksaan tugas petugas lapas. Hasil survey menyampaikan

bahwa hampir seluruh pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Bandung sudah memiliki integritas dan bekerja dengan baik.

4. Persentase Layanan Informasi Dan Komunikasi Pemasyarakatan Yang Diberikan

Sesuai Standar

Indikator ini memiliki target sebesar 100%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi

dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase pelayanan Informasi dan

Komunikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian

instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai

standar.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagamana dimaksud diatas, Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung memiliki data-data sebagai berikut :

Tabel 17

Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan

No Komponen Jumlah Kondisi

1 Sarana Kelengkapan (pendukung)

a. Ruang Server 1 Baik

b. Rack Server 1 Baik

c. Pemadam Kebakaran

(APAR)

- Baik

d. Pendingin Ruangan/AC - Baik

e. CCTV 1 Baik

f. Sidik Jari (registrasi) 1 Baik

2 Perangkat Keras

a. Server 3 Baik

b. Komputer 4 Baik

c. Hub/Switch 2 Baik

d. Router Wifi Baik

e. Printer 1 Baik

f. Scanner Baik

g. Scanner Sidik Jari 1 Baik

h. Kamera 1 Baik

Analisa :

Page 51: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

50

1) Berdasarkan tabel di atas, pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

Bandung menunjukan bahwa pelaksanaan SDP didukung oleh komponen sebagai alat

dan metode penginputan data narapidana/tahanan mulai dari registrasi hingga

pengeluaran. Server yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas

IIA Bandung berjumlah 1 dengan kondisi baik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan

penginputan data berbasiskan internet tidak mengalami kendala atau gangguan.

Perawatan dan pengecekan (scanning virus) dilakukan secara berkala guna mencegah

segala kondisi yang dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal. Akan

tetapi, jumlah computer dan printer yang tidak cukup menjadi kendala pelaksanaan

penginputan dan kelengkapan administrasi oleh operator SDP.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi di

bidang jaringan komputer dan IT juga menyebabkan pengelolaan Sistem Data

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung kurang

maksimal.

3) Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung telah

melakukan survey kepada penerima layanan yaitu narapidana dengan mengukur

tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Survey tersebut memperoleh hasil

baik sebanyak 80 %, kurang baik sebanyak 20%.

5. Persentase Pelayanan Pendidikan, Perlindungan Dan Pengentasan Anak Sesuai

Standar

Indikator ini memiliki target sebesar 100%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi

dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase pelayanan Pendidikan,

Perlindungan dan Pengentasan Anak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil

penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah

sesuai standar.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagamana dimaksud diatas, Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung memiliki data-data sebagai berikut:

Page 52: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

51

Tabel 18

Data Narapidana yang mengikuti pendidikan formal dan kesetaraan

No Program Jumlah

1 Sekolah Dasar -

2 Paket A 22

3 SMP -

4 Paket B 17

5 SMA -

6 Paket C 27

Analisa :

1) Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa program pembinaan di bidang

pendidikan sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung .

Tabel 19

Data Jumlah Tenaga Pengajar pendidikan formal dan kesetaraan

No Tenaga Pengajar Pendidikan terakhir

Jumlah SMA S1 S2

1 Formal

2 Kesetaraan 5 6 1

Analisa :

1) Berdasarkan tabel di atas menyatakan sudah belum ada tenaga pengajar kesetaraan

pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang memiliki

pendidikan SMA dan Sarjana, ataupun yang berpendidikan Master.

Page 53: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

52

Tabel 20

Data ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

No Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi

1 Papan tulis 3 Baik

2 Black marker 2 -

3 Meja 1 Baik

4 Kursi 1 Baik

5 Penggaris - -

6 Ballpoint 2 Baik

7 Buku Tulis - -

8 Buku Silabus (materi) - -

9 Bangku Belajar - -

10 Karpet 1 Baik

11 Rak Buku - -

Analisa:

a) Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan sudah

tersedia di Lapas Narkotika Bandung.

Page 54: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

53

C. Realisasi Anggaran

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung memiliki pagu anggaran pada

tahun 2018 sebesar Rp.10.951.919.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 21

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

KODE / URAIAN PAGU REALISASI SISA REALISASI

%

08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 10.951.919.000,- 10.951.919.000,- 0 100

5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 10.951.919.000,- 10.951.919.000,- 0 100

5252.004 Layanan Pembinaan Narapidana 132.100.000,- 132.100.000,- 0 100

051 Pembinaan Kepribadian 66.300.000,- 66.300.000,- 0 100

5252.005 Layanan Perawatan Narapidana/tahanan 6.380.649.000,- 6.380.649.000,- 0 100

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 6.060.460.000,- 6.060.460.000,- 0 100

051 Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan 310.189.000,- 310.189.000,- 0 100

5252.009 Layanan Bimbingan Kegiatan Keterampilan dan 38.300.000,- 38.300.000,- 0 100

Kegiatan Kerja 38.300.000 38.300.000 0 100

051 Perencanaan 1.900.000 1.900.000 0 100

052 Pembinaan Kemandirian Narapidana 34.000.000 34.000.000 0 100

053 Evaluasi/Pelaporan 2.400.000 2.400.000 0 100

5252.010 Layanan Informasi dan Kerjasama 2.400.000 2.400.000 0 100

051 Pelayanan Informasi 2.400.000 2.400.000 0 100

5252.012 Layanan Keamanan dan Ketertiban 4.800.000 4.800.000 0 100

051 Layanan Pengaduan 2.400.000 2.400.000 0 100

052 Pencegahan dan Penindakan Gangguan Kemaanan Tatib 2.400.000 2.400.000 0 100

5252.994 Layanan Perkantoran 4.396.070.000,- 4.396.070.000,- 0 100

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.434.543.000,- 3.434.543.000,- 0 100

002 Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran 961.527.000,- 961.527.000,- 0 100

Analisa:

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran di setiap mata anggaran

sudah sangat baik. Komponen Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

dengan pagu Rp. 10.951.919.000,- telah di realisasikan sebesar Rp. 10.951.919.000,- dengan

persentase penyerapan sebesar 100 %.

Page 55: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

54

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA

Bandung pada tahun 2018 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian,

tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan perlu adanya

peningkatan sehingga tujuan dan sasaran tercapai secara optimal.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung berupaya dengan semaksimal

mungkin dalam mewujudkan tujuan pokok dan fungsinya. Meskipun demikian Lapas

Narkotika Kelas IIA Bandung mendapat penghargaan baik yang diberikan oleh instansi

lain maupun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembuatan dan pembentukan layanan informasi, layanan kunjungan dan layanan

pengaduan yang barbasis Informasi Teknologi (IT) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Bandung merupakan wujud dari semangat reformasi birokrasi yang sedang berjalan di

Kementerian Hukum dan HAM dan dapat disejajarkan dengan Unit Pelaksana Teknis

(UPT) yang sudah lama berdiri.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas kami menyarankan hal-hal sebagai

berikut :

1. Untuk peningkatan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A

Bandung perlu dukungan penambahan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas

pengamanan seperti pengadaan Senjata Api, Perlengkapan Anti Huru Hara yang pada

saat ini jumlahnya sangat terbatas.

C. Program Unggulan Tahun 2019

1. Pengembangan tanaman hidroponik sebagai bentuk pembinaan bagi warga binaan.

2. Penambahan sarana dan prasarana olahraga bagi wargabinaan.

3. Peningkatan pembinaan narapidana dalam bidang seni musik.

4. Pelatihan Paving Blok dan pemasangan Paving Blok dalam area halaman Lapas

Narkotika Kelas IIA Bandung.

5. Peningkatan kegiatan di bagian kehumasan.

Page 56: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......20) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. 21) Meneliti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

31 DESEMBER 2019

55