Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah · Penyusunan Laporan Kinerja ... sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat ... kewenangan sebagaimana disebutkan

Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kab.Bogor 16915Tlp. (021) 87905153 - 87905154Fax. (021) 87905153 - 87905808Website : www.pn-cibinong.go.idemail : [email protected]

2017

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

atas berkat rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2017, yang

intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan salah satu bentuk

penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri

Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri

Cibinong tahun 2017 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

serta DIKTUM KETIGA Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen

Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang

dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2017 ini disusun dengan

tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun

sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program

kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa

Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output

maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan

akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan

Negeri Cibinong yang Agung”.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)

Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2017 ini, kami mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam

pembahasan dan penyusunan LKjlP Tahun 2017, semoga dapat bermanfaat dalam

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan

berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakkan hukum di Indonesia, dan di

wilayah Kabupaten Bogor pada khususnya.

Cibinong, Januari 2018 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2017 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2017. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjlP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. W11.U/324/PL.09/I/2018 tanggal 28 Januari 2018 jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal pada pokok surat.

Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2017 berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan 6 (Enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja dan 18 target kinerja.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015-2019 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2017 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Cibinong yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2017 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebesar 95,51%.

Berikut adalah rincian pencapain masing-masing indikator tiap sasaran

strategis dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

iii

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2017

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi

90% 97% 107,7%

b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan)

12% 6,76% 56,33%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

d. Persentase perkara yang

diselesaikan - Pidana - Perdata

90% 78%

99,83% 85,85%

110,92% 110,06%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata

100% 75%

81,26% 90,62%

81,26% 120,82%

2. Peningkatan

aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:

- Pidana - Perdata

85% 85%

96,69% 93,64%

113,75% 110,16%

3. Peningkatan

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata

100% 100%

90,0% 48,15%

90,0% 48,15%

b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100% 93% 93%

c. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu.

100% 100% 100%

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.

100% 100% 100%

c. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan

100% 100% 100%

iv

5. Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan

a. Persentase Putusan

Perkara yang dapat

dipublikasikan melalui

Aplikasi Direktori

Putusan

100% 95% 95%

b. Persentase Perkara yang

di input kedalam Aplikasi

SIPP yang lengkap

100% 95% 95%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan

Negeri Cibinong berpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri

Cibinong dapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan publik dan

kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto SIMPATIK : Sukses

Menuju Pengadilan Negeri Cibinong yang Terbaik.

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi ................................................ 2

C. Struktur Organisasi .................................................................................... 4

D. Sistematika Penyajian ............................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................... 7

A. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................................... 7

1. Visi dan Misi .............................................................................................. 8

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................................... 9

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ......................................... 10

B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

Tahun 2017 ................................................................................................. 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017.................................... 16

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 .................................... 16

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017 ............................................. 18

C. Akuntabilitas Keuangan ........................................................ .............. 33

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 35

A. Kesimpulan ................................................................................................. 35

B. Saran ................................................................................................................ 36

LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;

2. Indikator Kinerja Utama;

3. Matrik Review Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2019;

4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019;

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2018;

6. SK Tim Penyusun LKjlP Tahun 2017;

7. Pernyataan Telah Direview;

8. Dokumentasi Rapat Penyusunan LKjIP;

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan salah satu unit

organisasi peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berfungsi

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan

hukum dan peradilan diwilayah hukum Kabupaten Bogor.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung

dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan

fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana

tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan

menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,

periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam

satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang

dicapainya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) adalah salah

satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan

salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah

dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP), selain sebagai bahan evaluasi dari

rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga

sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun

berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan

bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu

langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Program Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA diprioritaskan pada

program-Program yang terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses

publik terhadap pengadilan. Adapun program-program Pengadilan Negeri

2

Cibinong Kelas IA yang disesuaikan dengan DIPA Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA memuat

langkah-langkah yang berupa program-program untuk segera dilaksanakan

dalam tahun 2017 yang memiliki dampak besar untuk mencapai visi, misi,

tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Cibinong. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis

kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan kegiatannya

melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran

dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan

akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam

rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja. Jadi, tujuan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA tahun 2017 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja kegiatan

dan keuangan yang telah dilaksanakan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai salah satu kekuasaan

kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan

kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 undang-undang tersebut

menyatakan : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) ditambahkan kewenangan

Pengadilan dimana Pasal 52 ayat (1) tersebut menyatakan : “Pengadilan

dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum

kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta” dan ayat (2)

nya menambahkan “ selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50

3

dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau

berdasarkan Undang-Undang”.

2. Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA antara lain:

• Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

• Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

pembangunan.

• Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

kesekretariatan serta pembangunan.

• Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta.

• Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,

keuangan, dan umum/perlengakapan).

• Fungsi Lainnya :

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan.

4

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan

Mahkamah Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992. Bahwa

setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil

Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan

bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua

Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan

Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para

pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi

kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan

pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial

skill) yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating),

aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling).

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai

dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan

peraturan Perundang-Undangan.

Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur

Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para

hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman

yang mandiri di Wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus

perkara.

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Cibinong. Wakil Panitera berkewenangan membantu Panitera dalam

melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas

Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

Sedangkan Sekretaris berkewenangan membantu Sekretaris dalam

melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan

mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub

Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi

dan Pelaporan.

5

Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan

fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita

pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab

kepada Panitera/Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA sampai dengan 29 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Kelas IA

sampai dengan 29 Desember 2017

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang,

tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

6

BAB II Perencanaan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana

strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 serta

Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2018.

BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja

(perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis

akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan

dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA serta strategi

pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk

peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung

penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA Tahun Anggaran 2017.

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer

untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau

tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para

pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan

menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai

dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan

(cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari

keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan

karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan

kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing

(SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya

guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2015 –

2019 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivas dan

efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dibuat untuk

memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur

kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang telah diselaraskan dengan

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan

dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sehingga Rencana

Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan Dokumen yang sangat

penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri

Cibinong.

8

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cibinong

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Negeri Cibinong. Visi merupakan gambaran mendatang

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan

hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan

pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap

eksis, antisipatif, inofatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-

stkeholder/justitiabelen.

Visi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mengacu pada Visi

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Yang

Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah

menetapkan Misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai berikut :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong;

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan;

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong;

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri

Cibinong;

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut,

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkomitmen untuk mengoptimalkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi

kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan

Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas,

Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme,

Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga

Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;

b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

c. Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;

9

d. Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para

pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA mempunyai motto, yaitu :

“SIMPATIK : Sukses Menuju Pengadilan Cibinog yang Terbaik.”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan

ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan.

Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA Kelas IA 2015-2019 yang hendak dicapai adalah

sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan

sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya

terpenuhi;

2) Meningkatkan Acces to Justice bagi seluruh masyarakat sehingga

seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan

pengadilan.

3) Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA sehingga kepercayaan publik terhadap

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dapat ditingkatkan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun

kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis

yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai

berikut :

1) Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan

sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya

terpenuhi;

10

2) Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga

seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan

pengadilan.

3) Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA sehingga kepercayaan publik terhadap

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dapat ditingkatkan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian

perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat

terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah :

1) Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata tepat waktu;

2) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;

3) Penelitian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan Grasi

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;

4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat

waktu;

5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian Perkara dan

putusan perkara;

6) Penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan secara

prodeo;

7) Pelaksanaan sidang keliling (sidang diluar Pengadilan).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam

program ini adalah :

1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;

2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;

11

3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;

4) Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian;

5) Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan;

6) Pembinaan dan konsultasi;

7) Penyelenggaraan perpustakaan/kearsipan/dokumen;

8) Penyelenggaraan poliklinik/obat-obatan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan

sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan

sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan

tingkat pertama. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam program ini

adalah :

1) Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan

Negeri Cibinong.

2) Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan

barang/jasa yang dibutuhkan.

3) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA

4) Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya :

a) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi;

b) Pengadaan Fasilitas Perkantoran;

d. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan,

sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai

berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

12

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya penyelesaian

perkara a. Persentase Perkara Gugatan yang

dilakukan Mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil

damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan)


d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata


2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

- Pidana - Perdata

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu.






a. Persentase Putusan Perkara yang

dapat dipublikasikan melalui Aplikasi

Direktori Putusan

b. Persentase Perkara yang di input

kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap

13





e. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2017

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan

6 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya, Sasaran Strategis itu

akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja utama dengan

target capaian yang sudah ditentukan.

Rencana Kinerja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan PermenPAN

No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang

telah dibuat. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA Tahun 2017.

Tabel 2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

Tahun Anggaran 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET



90%


12%


100% 100%


90% 78%


100% 75%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Pidana - Perdata

87% 87%



100%

14


100%


100%



100%


100%


100%


a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan

100%

b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap

100%



100%


100%


100%

B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2017.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2017, merupakan

tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penyusunan

Penetapan Kinerja awal tahun 2017, tidak terlepas dari Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2015-2019.

Dengan telah direviu Renstra 2015-2019 dan reviu Indikator Kinerja

Utama Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang terakhir disusun, maka

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2017 diselaraskan

dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan

kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2017 :

15

Tabel 3 Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

Tahun Anggaran 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya

penyelesaian perkara a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan

Mediasi 90%


12%


100% 100%


90% 78%


100% 75%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

- Pidana - Perdata

87% 87%



100%


100%


100%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%


100%


100%


b. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan

100%

c. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap

100%



100%


100%


100%

Jumlah Anggaran kegiatan periode TA 2017:

- Dipa 01 Nomor : SP DIPA-005.1.2.613519/2017 sebesar Rp. 11.946.408.000,-

- Dipa 03 Nomor : SP. DIPA-005.3.2.613520/2017 sebesar Rp. 389.595.000,-

16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017, Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang akan

dicapai dengan menggunakan 18 Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya

dilakukan pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut

dengan membandingkan Realisasi yang di dapat di tahun 2017 dengan target

tahun 2017 yang telah ditetapkan. Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian

Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

Tahun Anggaran 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN



90% 97% 107,7%


12% 6,76% 56,33%


100% 100%

100% 100%

100% 100%


90% 78%

99,83% 85,85%

110,92% 110,06%


100% 75%

81,26% 90,62%

81,26% 120,82%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:

- Pidana - Perdata

85% 85%

96,69% 93,64%

113,75% 110,16%


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata

100% 100%

90,0% 48,15%

90,0% 48,15%

17


100% 93% 93%


100% 100% 100%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100%


100% 100% 100%


100% 100% 100%


a. Persentase Putusan

Perkara yang dapat

dipublikasikan melalui

Aplikasi Direktori Putusan

100% 95% 95%

b. Persentase Perkara yang di

input kedalam Aplikasi

SIPP yang lengkap

100% 95% 95%



100% 100% 100%


100% 100% 100%


100% 100% 100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun

2017 secara umum Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya dengan baik yang dapat ditunjukkan dari pencapaian

sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan

di tahun 2017. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari

target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, tetapi realisasinya

belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah melakukan

analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2017 ini untuk mendapatkan

umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA 2015-2019 secara

berkesinambungan.

18

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Salah satu isue strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga

dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu

adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah memiliki

sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan

perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik

terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik.

Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah melakukan upaya-

upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini,

diantaranya dengan melakukan :

1. Tindakan monitoring secara berkala dan berjenjang yang dilakukan setiap

satu bulan sekali (Briefing Umum Bulanan) oleh unsur Pimpinan

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dengan mendata Perkara-Perkara

mana yang belum minutasi dan menanyakan kendalanya serta memberikan

solusi terhadap kendala yang dihadapi majelis hakim dan Panitera

Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.

2. Memberikan reward kepada Panitera Pengganti yang berhasil

menyelesaikan minutasi perkaranya dalam hitungan 0-1 hari, sehingga

menambah semangat bagi Panitera Pengganti lain untuk menyelesaikan

tunggakan perkara dengan cepat.

3. Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis

bertanggungjawab untuk memonitor minutasi perkaranya.

4. Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam

penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung

tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas

perkara Banding, kasasi/peninjauan kembali.

5. Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan

mengikutkan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan

Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

6. Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Sistem Informasi

Penelusuran Perkara sehingga Ketua, Wakil Ketua serta Panitera dapat

memonitor perkembangan suatu perkara.

Sudah jelas bahwa Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA merupakan salah satu sasaran strategis untuk

19

mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA 2015-2019 dengan hasil capaian seperti yang telah dijelaskan

pada tabel diatas. Berikut analisis pencapaian sasaran utama Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “ Meningkatnya Penyelesaian Perkara”

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

dalam penyelesaian perkara. Peningkatan penyelesaian perkara di

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan sasaran strategis untuk

mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA 2015-2019 direalisasikan dengan menggunakan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja

utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5

(Lima) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target

indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 dapat digambarkan dalam

tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara

No. Indikator Kinerja Utama Target 2017

Realisasi 2017

Capaian 2017

a Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi

90% 97% 107,7%

b Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan)

12% 6,76% 56,33%

c Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

d Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata

90% 78%

99,83% 85,85%

110,92% 110,06%

e Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata

100% 75%

81,26% 90,62%

81,26% 120,82%

Adapun analisis Sasaran 1 dan ke-5 Indikator kinerja utama adalah sebagai

berikut :

20

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 1


Realisasi 2017

Capaian 2017


90% 97% 107,7%

Penentapan Indikator ini untuk melihat keberhasilan dan

komitmen Majelis Hakim untuk melaksanakan Mediasi disetiap Perkara

Perdata yang ditanganinya. Ditahun 2017, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA menargetkan 90% dari semua Perkara Gugatan yang masuk dilakukan

mediasi. Pada tahun 2017 pelaporan Mediasi yang tercatat dalam buku

Register Mediasi yang masuk mencapai 97%. Hal ini berarti cakupan

indikator ini adalah sebesar 107,7% dari Target yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 1


Realisasi 2017

Capaian 2017

b. Persentase mediasi yang berhasil damai

(dengan Akta perdamaian ataupun di

cabut karena damai diluar Pengadilan)

12% 6,76% 56,33%

Penetapan indikator ini untuk melihat keberhasilan mediasi yang

telah dilakukan oleh majelis hakim. Keberhasilan Mediasi memang

dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta

keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara dengan

mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk

mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang penting juga.

Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi masih

terus harus dilakukan.

Ditahun 2017, dari 339 Perkara yang dilakukan Mediasi, yang

berhasil damai baik dengan akta perdamaian sebanyak 10 perkara, dan

sampai 29 Desember 2017 masih ada 10 perkara yang masih dalam proses

mediasi. Dengan demikian, maka keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA mencapai 56,33%.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA ditahun 2017 ini telah menetapkan target mediasi yang menjadi

akta perdamaian sebesar 12% dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi

dengan realisasi yang berhasil mediasi sebesar 6,76%, yang berarti capaian

indikator ini tercapai sebesar 56,33% dari target yang telah ditetapkan.

21

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 1


Realisasi 2017

Capaian 2017

c. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

- Pidana

- Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada perkara yang

sudah setahun masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk

menilai apakah ada perkara yang memang belum selesai melebihi jangka

waktu satu tahun, sehingga dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara

tersebut diselesaikan serta dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA menargetkan bahwa seluruh

sisa perkara yang masuk di tahun 2016 harus sudah selesai di akhir tahun

2017. Menurut data yang ada sisa perkara tahun 2016 dan masih berjalan

pada tahun 2017 sebanyak 155 Perkara untuk perkara pidana dan 147

perkara untuk perkara perdata. Untuk perkara pidana, seluruh perkara sisa

tahun 2016 yang berjumlah 155 perkara, telah berhasil diselesaikan ditahun

2017 (100%). Sedangkan dari 147 Perkara Perdata tahun 2016, telah

berhasil diselesaikan seluruhnya. (100%).

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 1


Realisasi 2017

Capaian 2017


90% 78%

99,83% 85,85%

110,92% 110,06%

Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA menyelesaikan berkas perkara. Dalam lampiran

Indikator Kinerja Utama dijelaskan bahwa indikator ini dihitung dengan

membandingkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan di tahun 2017

dibagi dengan jumlah perkara yang ditangani (sisa tahun 2016 ditambah

perkara yang masuk di tahun 2017)

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA menargetkan dapat

menyelesaikan 90% dari seluruh Perkara Pidana yang ditangani ditahun

2017 dan 78% Perkara Gugatan yang ditangani. Berdasarkan data yang ada,

22

total Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2017

No Jenis Perkara Sisa

2016 Diterima

2017 Dicabut

2017 Putus 2017

Minutasi 2017

Belum Minutasi

Sisa 2017 (masih

berjalan) <14 hr >14 hr 1. Perkara Perdata

Gugatan 151 339 40 325 164 49 165

2. Perkara Perdata Permohonan

52 999 22 998 948 24 53

Total 203 1.338 62 1.323 1.112 73 218

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

a. Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2017 sebanyak

1.541 perkara, dan perkara yang diputus adalah sebanyak 1.323

perkara, dan 218 sisa perkara yang masih berjalan di akhir tahun 2017.

b. Dari 1.541 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan

sebanyak 1.323 Perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara

perdata Tahun 2017 mencapai 85.85%.

c. Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 1.323 Perkara

Perdata yang telah diputus, 1.112 diantaranya telah berhasil minutasi

(84.05%), yang berarti terdapat 73 perkara yg belum minutasi.

Sisa Perkara Perdata Tahun 2017 yang masih berjalan ditahun 2017

sebanyak 218 Perkara.

Tabel 11. Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2017

No Jenis Perkara Sisa

2016 Diterima

2017 Putus 2017

Minutasi 2017

Minutasi Sisa

2017 < 14 hr > 14

hr A. Perkara Pidana

- Biasa/Khusus (diluar perkara

anak)

155 816 803 831 5 20 168

- Perkara Anak 1 27 26 26 26 2 - Singkat 0 0 0 0 0 0 0 - Lalulintas 0 93.568 93.568 93.568 93.56

8 0 0

- Pra Peradilan 0 4 4 4 4 0 0 Total 156 94.411 94.410 94.410 94.410 0 170

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2017,

Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 94.410 perkara

pidana dari 94.567 perkara pidana (99.83%)

23

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2017 sebanyak

94.567 perkara, yang terdiri dari 156 perkara sisa tahun 2016 dan

94.411 perkara baru Tahun 2017.

2. Dari 94.567 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan

sebanyak 94.410 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara

pidana Tahun 2017 mencapai 99.83%. Namun bila dihitung tanpa

perkara pelanggaran lalulintas, Pengadilan Negeri Cibinong telah

berhasil menyelesaikan 998 Perkara dari 999 yang ditangani atau

mencapai 99.89%. Belum dapatnya semua perkara diputus, karena

perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember

2017.

3. Untuk program tunggakan minutasi, dari 94.410 Perkara Pidana yang

telah diputus, 94.410 diantaranya telah berhasil minutasi (100%).

4. Sisa Perkara Pidana Tahun 2017 yang masih berjalan sampai akhir

tahun 2017 sebanyak 170 Perkara.

Tabel 12. Indikator Kinerja Utama “e” Sasaran 1


Realisasi 2017

Capaian 2017

e. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan

- Pidana

- Perdata

100% 75%

81,26% 90,62%

81,26% 120,82%

Salah satu indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

dan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam memberikan

pelayanan prima kepada Masyarakat pencari keadilan adalah Seberapa

besar persentase perkara yang bisa diselesaikan kurang dari 5 Bulan.

Idealnya semakin cepat perkara dapat diselesaikan semakin baik layanan

yang diberikan, sehingga para pencari keadilan dapat segera menerima

putusan hakim dengan cepat.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menargetkan bahwa

semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

dapat diselesaikan kurang dari 5 bulan, namun untuk tahun 2017, perkara

pidana ditargetkan 100% dari keseluruhan perkara yang masuk. Dan untuk

perkara perdata 75%. Berdasarkan data yang masuk, Pengadilan Negeri

24

Cibinong Kelas IA di tahun 2017 menangani 999 Perkara Pidana dan putus

di tahun 2017 sebanyak 998 perkara. Dari 998 perkara Pidana yang putus

tersebut, terdapat 187 perkara yang ditangani lebih dari 5 bulan.

Dari 1.323 Perkara Perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan

Negeri Cibinong, terdapat 124 Perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5

bulan. Dengan demikian Realisasi Target indikator penyelesaian perkara

perdata kurang dari 5 bulan tercapai sebesar 90,62%. Hal ini berarti

capaian target untuk perkara perdata mencapai 120,82% yang telah

ditargetkan.

2. Peningkatan aksepilitas putusan Hakim

Sasaran “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim dibuat untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara di Pengadilan

Negeri Cibinong. Dengan Kualitas putusan yang baik dan memenuhi rasa

keadilan maka para pencari keadilan akan puas dengan putusan hakim di

pengadilan tingkat pertama dan tidak akan banyak para pihak yang

melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Dengan sasaran peningkatan

aksepbilitas putusan hakim ini dengan sendirinya akan mempercepat

penyelesaian perkara yang menumpuk di Pengadilan tingkat banding dan di

Mahkamah Agung. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim ini dinilai

dengan indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri

Cibinong. Berikut tabel Sasaran 2 “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan target

persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding sebesar

85%, dari total putusan yang dihasilkan.

Tabel 13. Sasaran 2 : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim


Realisasi 2017

Capaian 2017

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding: - Pidana - Perdata

85% 85%

96,69% 93,64%

113,75% 110,16%

Seperti telah diketahui, jumlah produk hakim berupa putusan

ditahun 2017 putusan 1.323 putusan perkara perdata (325 perkara Perdata

25

Gugatan, 998 perkara permohonan), 94.567 putusan Pidana (93.568

perkara lalu lintas, 26 perkara anak, 4 pra peradilan, 803 perkara pidana

biasa).

Dari data tersebut diatas, realisasi target untuk persentase perkara

pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tercapai sebesar :

96,69% dari total putusan, dan realisasi target untuk presentase perkara

perdata yang mengajukan upaya hukum Banding sebesar 93,64% Hal ini

berarti capaian perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum

Banding mencapai 113,75% dari 85% target yang sebelumnya telah

ditetapkan. Sedangkan untuk perkara perdata capaian yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding 110,16%.


Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatakan efektivitas

pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong. Indikator

kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini

meliputi 4 (empat) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian

target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 dapat digambarkan

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 14. Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


Realisasi 2017

Capaian 2017

a Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata

100% 100%

90,0% 48,15%

90,0% 48,15%

b Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100% 97% 97%

c Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/ penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu.

100% 100% 100%

Adapun analisis Sasaran 1 dan ke-3 Indikator kinerja utama adalah sebagai

berikut:

26

Tabel 15. Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 3


Realisasi 2017

Capaian 2017

a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

- Pidana - Perdata

100% 100%

90,0% 48,15%

90,0% 48,15%

Berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK terdiri

dari beberapa bundel yang harus dilengkapi sebelum dikirim ke Mahkamah

Agung RI. Salah satu bukti atau ciri Pengelolaan perkara yang baik adalah

selain pengiriman berkas tepat waktu juga kelengkapan data dalam Bundel

A dan B tersebut yang harus dilampirkan harus lengkap. Pengukuran

Indikator ini dimaksudkan untuk menilai tingkat ketelitian dan kecermatan

bagian Kasasi dan Peninjauan Kembali baik di bagian Pidana dan Perdata

dalam pengiriman berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali.

Jumlah Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) perkara

pidana yang masuk pada tahun 2017 dan dikirimkan secara lengkap ke

Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 18 dan untuk perkara perdata hanya

terdapat 26 berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Agung RI. Sehingga

dapat disimpulkan Persentase berkas perkara pidana yang diajukan Kasasi

dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 90,0% dan berkas

perkara perdata yang diajukan Kasasi dan PK adalah sebesar 48,15%.

Berkas Kasasi dan PK Perkara Perdata capaiannya tidak sampai 50%

dikarenakan banyaknya relaas panggilan yang belum lengkap dan tidak

adanya novum di dalam berkas yang dikirim.

Tabel 16. Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 3


Realisasi 2017

Capaian 2017

c. Persentase penyelesaian

permohonan izin

penyitaan/penggeledahan yang

dilaksanakan tepat waktu.

100%

100%

100%

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama tahun 2017 telah

melaksanakan penyitaan sebanyak 1.461 kali. Penyitaan yang baik adalah

penyitaan yang dilakukan tepat waktu dan tepat tempat. Dari 1.461

27

penyitaan yang telah dilakukan, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

berhasil melaksanakan keseluruhan penyitaan tersebut dengan tepat waktu

dan tepat tempat, sehingga terealisasi 100% dengan capaian terget sebesar

100%.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice)

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

ini maksudnya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan

informasi serta pelayanan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri

Cibinong. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yang diwujudkan

dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun

2017 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 17. Sasaran 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan


Realisasi 2017

Capaian 2017

a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100% 100% 100%

b Persentase sidang keliling terpadu yang dilaksanakan.

100% 100% 100%

c Persentase jam layanan Posbakum yang dilaksanakan.

100% 100% 100%

Tabel 18.

Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 4


Realisasi 2017

Capaian 2017

a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100% 100% 100%

Tabel 19.

Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 4


Realisasi 2017

Capaian 2017

b Persentase sidang keliling terpadu yang dilaksanakan.

100% 100% 100%

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Petunjuk

28

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan jo. DIPA 03 Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Cibinong bekerja sama dengan Pemda

Kabupaten Bogor khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bogor melaksanakan Sidang Keliling Terpadu dengan program

One Day Service dalam hal pelayanan pemenuhan Hak Identitas Hukum bagi

Masyarakat tidak mampu (prodeo).

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA ditahun 2017 telah menerima

274 perkara perdata prodeo yang diajukan oleh masyarakat yang

dilaksanakan dengan sidang keliling terpadu “one day service” di kecamatan

Cibinong. Dari 274 Perkara Prodeo yang diajukan, Pengadilan Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA berhasil menyelesaikan perkara tersebut sehingga

realisasinya menjadi 100%. Dengan Realisasi sebesar 100% berarti capaian

target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.



Realisasi 2017

Capaian 2017

c Persentase jam layanan Posbakum yang dilaksanakan.

100% 100% 100%

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada Tahun Anggaran 2017

mendapat alokasi anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam

DIPA 03 sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan jutaa empat ratus ribu

rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang

Halaman 11 dari 34 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu di Pengadilan jo. DIPA 03 Tahun Anggaran 2017 Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA, maka implementasi yang telah dilakukan antara

lain adalah berupa sosialisasi melalui media elektronik yang dimiliki oleh

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yaitu www.pn-cibinong.go.id, e-

posbakum yaitu dan juga melalui papan informasi di dinding Kantor serta

memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan bahwa

http://www.pn-cibinong.go.id/

29

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA memiliki Pos Bantuan Hukum secara

cuma-cuma yang dapat diakses oleh setiap warga yang membutuhkan advis,

informasi, konsultasi serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang

dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pos Bantuan Hukum yang terdapat di Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA memiliki Petugas yang telah ditunjuk melalui Perjanjian kerjasama

dengan Advokat sesuai dengan jam layanan yang telah ditentukan dan

disesuaikan dengan anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran yang kegiatan

Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan YLBH

Nurussyafaah Indonesia. Sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, YLBH

Nurussyafaah Indonesia telah memberikan 142 layanan konsultasi dan

pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

5. Melanjutkan Cita-cita Modernisasi Pengadilan.

Produk hukum dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dapat

berupa putusan dan penetapan hakim. Putusan hakim tidaklah bermanfaat

bagi masyarakat pencari keadilan apabila tidak dapat dijalankan. Untuk itu

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA membuat sasaran “meningkatnya

Kepatuhan Terahadap Putusan Pengadilan” yang diantaranya dapat diukur

dengan indikator kinerja “Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti”.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 dapat

digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 21. Sasaran 5 : Melanjutkan Cita-cita Modernisasi Pengadilan


Realisasi 2017

Capaian 2017

a Persentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan.

100% 95% 95%

b Persentase perkara yang diinput ke dalam aplikasi SIPP yang lengkap

100% 95% 95%

Tabel 22.



Realisasi 2017

Capaian 2017

a Persentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan.

100% 95% 95%

30

Direktori putusan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh

Mahkamah Agung RI dengan tujuan agar putusan dapat terpublikasi dan

masyarakat dapat melihatnya dengan mudah.

Seluruh pengadilan telah memiliki username masing-masing untuk

dapat menginputkan putusan kedalam Direktori Putusan.

Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2017 ini telah berhasil

menginputkan putusan kedalam direktori putusan sejumlah 1.142 naskah

putusan.



Realisasi 2017

Capaian 2017

b Persentase perkara yang diinput kedalam aplikasi SIPP yang lengkap

100% 95% 95%

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah RI No.

102/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 jo Surat Ketua

Pengadilan Negeri Cibinong No. W11.U20/158/KPN.Cbi/HK.02/XII/2017

tanggal 14 Desember 2017, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan

pembaharuan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Pengadilan Negeri Cibinong ke versi SIPP 3.2.0 pada tanggal 13 Desember

2017.

Penginputan Data Perkara kedalam Aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Cibinong terus berjalan

dan berkembang menuju arah yang lebih baik, pada 29 Desember 2017

prosentase jumlah pendaftaran perkara baik itu perkara pidana maupun

perkara perdata yang dilakukan secara manual dengan yang diinputkan

kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencapai 82,49%.

Dalam penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di

Pengadilan Negeri Cibinong tentunya juga masih memiliki beberapa

kelemahan, dimana faktor-faktor yang menghambat tersebut diantaranya

sebagai berikut :

a. Banyaknya kesibukan persidangan dari beberapa Pengguna Utama

(Panitera Pengganti dan Staf Kepaniteraan Pidana dan Perdata) untuk

menginputkan data kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) terutama pada bagian penetapan, perpanjang penahanan,

31

pengunduran jadwal sidang, tuntutan, pembelaan, putusan, mediasi,

dan tanggal minutasi.

b. Harus dilakukan re-route dan mapping jaringan pada Kantor Pengadilan

Negeri Cibinong dikarenakan renovasi gedung sehingga mengakibatkan

akses penginputan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

mengalami kesulitan.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Sasaran ini dibuat untuk didapatnya kualitas pengawasan yang

baik. Pengawasan diperlukan agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan

peraturan dan Standar Operational Prosedur yang berlaku. Sasaran ini

dapat diukur dengan 2 (dua) Indikator utama yaitu Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti. Berikut tabel capaian dari sasaran ini :

Tabel 24. Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan


Realisasi

2017

Capaian 2017

a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%

Tabel 25.



Realisasi

2017

Capaian 2017

a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal,

Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan langkah-langkah sebagai

berikut :

a. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan

kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar

pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah.

b. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara

lain:

32

1) Monitoring dan Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan

dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi

dan tindak lanjut.

2) Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi

penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung,

Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang

perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan

Negeri Cibinong

3) Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori

putusan

c. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural,

Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti dan

Honorer untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-

masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta

mencari solusi pemecahannya.

d. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah

dalam pelaksanaanya sudah sesuai SOP.

e. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin

terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan

teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar

ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan

dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Cibinong selaku Koordinator Pengawasan dan oleh

Panitera/Sekretaris.

f. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara

pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.



Realisasi

2017

Capaian 2017

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

33



Realisasi

2017

Capaian 2017

c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%

Berdasarkan data di buku pengaduan, terdapat 6 (enam)

Pengaduan yang masuk ke buku register pengaduan Pengadilan Negeri

Cibinong. Keseluruhan dari Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti

dengan melakukan klarifikasi kepada terlapor yang kemudian memberikan

balasan/penjelasan kepada para pelapor. Dengan demikian realisasi dari

persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditahun 2017 ini

mencapai 100% yang berarti capaian terhadap target mencapai 100%..

Selama tahun 2017, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

mendapatkan pembinaan dari

• Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

• Pengawasan dan Pembinaan Dirjen Badilum Mahakamah Agung RI.

• Pengawasan dan Pembinaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung

RI.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.1.2.613519/2017 dengan Pagu sebesar Rp.

11.202.010.000,- dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

dengan Nomor DIPA : DIPA-005.3.2.613520/2017 dengan PAGU sebesar Rp.

266.650.000,-

34

Tabel 28. DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA TA. 2017

No DIPA Jenis

Belanja Pagu

Realisasi s/d 31-12-

2017 Persentase

Sisa Anggaran

31-12-2017 Persentase

1 Dipa 01 (BUA)

Belanja Pegawai (51)

9.206.487.000

8.571.890.225

93.11 634.596.775

6.89

Belanja Barang (52)

1.461.523.000

1.460.601.496

99.99 921.504 0.01

Belanja Modal (53)

534.000.000 533.951.450

99.99 48.550 0.01

2 Dipa 03 (Badilum)

Belanja Barang (52)

266.650.000 264.484.000

99.2 2.166.000

0.08

1. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke

kas negara untuk DIPA BUA sampai dengan 31 Desember 2017 adalah Rp.

144.678.835 Yang berasal dari Pendapatan sewa tanah gedung dan

bangunan, Jasa Giro dan pengembalian Persekot gaji

2. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke

kas negara untuk DIPA Badilum sampai dengan 29 Desember 2017 adalah

Rp. 639.528.661 Yang berasal dari, Pendapatan uang meja (leges) dan,

Pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya

Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan Negeri

Cibinong Tahun Anggaran 2017.

Tabel. 29. PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA TA. 2017

No Uraian MAK PAGU (Rp.)

Realisasi Sisa Anggaran

Nilai (Rp) % Nilai (Rp) % 1. Layanan Pos Bantuan

Hukum 38.400.000 38.364.000 99.9 36.000 0.01

2. Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan

9.050.000 9.050.000 100 0 0

3. Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

199.678.000 199.373.000

99.9 305.000 0.01

4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

19.520.000 17.697.000 90.7 1.825.000 0.09

35

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dari Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas

dari lembaga Pengadilan Negeri Cibinong, kerena pada (LKjlP) digambarkan

capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA selama tahun 2017.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri tahun 2017 merupakan

pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2015-2019 yang di telah dilakukan reviu.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun

2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2017 dan pelaksanaan

tugas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang sudah terlaksana dengan

baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang

telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara,

administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja

pada tahun 2017 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA adalah sebesar 95,51%.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada tahun 2017 berupaya

meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk

mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara

bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap

mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan

medium website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan

oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem Informasi

Penulusuran Perkara (SIPP) versi 3.20. Keterbukaan informasi pengadilan ini

bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga

peradilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun

2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan

36

kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai Institusi pelayan

keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan

rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi

dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih

terprogram dan terencana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2017 ini diharapkan

dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan

implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance

Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic

Plan) pada masa-masa mendatang.

B. Saran

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga

pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi

bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus

tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan

Negeri Cibinong. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat

lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument

control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan

dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sesuai dengan

core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya

Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh

Pengadilan Negeri Cibinong.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) sebagai akhir dari SAKIP

dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjlP)sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim,

Panitera, unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan

Negeri Cibinong.

3. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA harus dapat lebih mengoptimalkan

penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja

Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan (LKjlP) itu sendiri,

37

4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis

Tahun 2015-2019.

5. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun

2017 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna

meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dimasa yang

akan datang.

6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran

data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat

menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

7. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan

sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu

kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur,

bermanfaat dan akuntabel.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2015-2019

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA

1. Peningkatan penyelesaian perkara

a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan mediasi

b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan)

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata

d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan: - Pidana - Perdata

Jumlah perkara gugatan yang dilakukan mediasi X 100% Jumlah perkara gugatan yang masuk Jumlah mediasi berhasil X 100% Jumlah Perkara Gugatan yang dilakukan mediasi Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Jumlah perkara yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan 5 bulan X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk

Hakim Mediator Panitera

- Buku Register - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan


Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum

banding

Jumlah putusan yang tidak mengajukan banding X 100% Jumlah putusan

Panitera - Buku Register Banding - Laporan Bulananan - Laporan Tahunan



b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jumlah surat permintaan kelengkapan berkas X 100% Jumlah perkara yang mengajukan Kasasi, PK, Grasi Jumlah pemberitahuan relaas putusan yang tepat X 100% Jumlah Pemberitahuan relaas putusan Jumlah Penyitaan yang tepat X 100% Jumlah Penyitaan yang dilakukan

Panitera Jurusita

- Buku Register Kasasi, PK dan Grasi - Relaas pemberitahuan Putusan - Buku Register Penyitaan - Laporan Bulananan - Laporan Tahunan



b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan

c. Persentase Jam Layanan

Hukum yang dilaksanakan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X100% Jumlah perkara prodeo yang diterima Jumlah Sidang Keliling yang dilaksanakan X100% Jumlah sidang keliling yang direncanakan Waktu Layanan Posbakum yang dilaksanakan X100% Waktu Layanan Posbakum yang seharusnya

Panitera Posbakum

- Buku Register Prodeo, Sidang Keliling dan Pos yankum - DIPA - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan

5. Mewujudkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui aplikasi Direktori Putusan

b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap

Jumlah Putusan yang dipublikasikan X100% Jumlah Putusan Jumlah Perkara yang lengkap di input ke SIPP X100% Jumlah Perkara yang ditangani

Panitera Petugas IT

- Aplikasi Direktori Putusan /SIPP

- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan

6.

Meningkatnya

Kualitas

Pengawasan

a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti.

b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

c. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah Laporan Hakim pengawas bidang X100% Jumlah Laporan yang seharusnya dibuat Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti X100% Jumlah Pengaduan yang diterima Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal yang diterima

Majelis Hakim Panitera TIM Pengaduan

- Laporan Hakim Pengawas Bidang - Buku Register Pengaduan - Laporan Temuan eksternal

Cibinong, 12 Januari 2018 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

LENDRIATY JANIS, S. H., M. H. NIP. 19610905 198903 2 001

MATRIKS REVIEW RENCANA

STRATEGIS KINERJA TAHUN

2015-2019

MATRIK REVIEW Ke-5 RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN NEGERI CIBINONG 2015 – 2019

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Cibinong Yang Agung. Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong. 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cibinong.

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN

2015 2016 2017 2018 2019

1. Memberikan

pelayanan publik

terbaik kepada para

pencari keadilan

sehingga pencari

keadilan merasa

kebutuhan dan

kepuasannya

terpenuhi

1. Peningkatan

penyelesaian

perkara

a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan

mediasi.


(dengan Akta perdamaian ataupun di cabut

karena damai diluar Pengadilan).

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Pidana

- Perdata

d. Persentase perkara yang diselesaikan:

- Pidana

- Perdata

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 5 bulan:

- Pidana

- Perdata

70%

10%

100%

95%

85%

75%

97%

75%

96%

12%

100%

100%

90%

75%

85%

85%

90%

12%

100%

100%

90%

78%

100%

75%

92%

14%

100%

100%

90%

79%

100%

75%

95%

15%

100%

100%

90%

80%

100%

75%

1. Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

2. Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata

3. Penelitian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan

Grasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis

yang tepat waktu.

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian

Perkara dan putusan perkara

6. Penyelesaian perkara perdata gugatan dan

permohonan secara prodeo.

7. Pelaksanaan sidang keliling (sidang diluar Pengadilan).

8. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan teknis yudisial

dan non yudisial

9. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

10. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

11. Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata

Pengadilan Negeri Cibinong.

12. Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan

pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan.

13. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan

DIPA

2. Meningkatkan Acces

To Justice bagi

seluruh masyarakat

sehingga seluruh

masyarakat dapat

menjangkau dan

menerima layanan

pengadilan

3. Meningkatkan

Kepercayaan publik

terhadap kinerja

Pengadilan Negeri

Cibinong sehingga

kepercayaan publik

terhadap Pengadilan

Negeri Cibinong dapat

ditingkatkan

2. Peningkatan

aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding

- Pidana

- Perdata

85%

85%

85%

85%

87%

87%

88%

88%

90%

90%

14. Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan

diantaranya:

a. Perluasan Gedung kantor untuk penambahan Ruang

Sidang, Ruang Kerja hakim, Ruang Tamu Terbuka,

Ruang Arsip, dan Aula kantor.

b. Rehab Gedung Kantor untuk memperbaiki Genteng

yang rusak serta mengikuti prototype gedung kantor

yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI

c. Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Komputer dan

Laptop.

d. Penguatan jaringan Lan dan Internet serta server

e. Penggantian Meubelair dan Peralatan kantor yang

rusak / usang

3. Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan

PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase penyampaian pemberitahuan

relaas putusan tepat waktu, tempat dan para

pihak.

c. Persentase penyelesaian permohonan izin

penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan

tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

(acces to

justice)


b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang

dilaksanakan

c. Persentase Jam Layanan Hukum yang

dilaksanakan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5. Mewujudkan

Cita-Cita

Modernisasi

Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara yang dapat

dipublikasikan melalui aplikasi Direktori

Putusan

b. Persentase Perkara yang di input kedalam

Aplikasi SIPPyang lengkap

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Meningkatnya

Kualitas

Pengawasan

a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang

yang ditindaklanjuti.

b. Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

Cibinong, 29 Januari 2018 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

LENDRIATY JANIS, S. H., M. H. NIP. 19610905 198903 2 001

Vol Anggaran Vol Anggaran Vol Anggaran Vol Anggaran Vol Anggaran

1 Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Dukungan

Manajemen dan

tugas Teknis Dalam

Penyelenggaraan

Fungsi Peradilan

Operasional

Perkantoran

Jumlah Bulan

Pelaksanaan

Operasional

Perkantroan

12 Bln 9.363.393.000 12 Bln 9.500.000 12 Bln 9.650.000.000 12 Bln 9.750.000.000 12 Bln 9.850.000.000

1. Persentase

Penyediaan Sarana

dan Prasarana yang

mendukung

penyelenggaraan

Peradilan

100% 1.535.000.000 100% 1.600.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000

2. Penyelenggaraan

Peradilan berbasis

Teknologi Informasi

100% 117.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000

1. Peningkatan

Penyelesaian Perkara 100% 320.000.000 100% 325.000.000 100% 330.000.000 100% 350.000.000 100% 365.000.000

2. Pelaksanaan Sidang

keliling dan

Pembebasan Biaya

Perkara untuk

meningkatkan Akses

Kepada Masyarakat

pencari keadilan

100% 60.000.000 100% 75.000.000 100% 80.000.000 100% 90.000.000 100% 95.000.000

Cibinong, Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Terselesaikannya

Penyelesaian Perkara

yang sederhana,

tepat waktu,

transparan dan

Akuntabel

Tersedianya

dukungan

manajemen

dan tugas

teknis dalam

penyelesaian

perkara

NIP. 19610905 198903 2 001LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.

3

MATRIKS PENDANAAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2015-2019

NO. PROGRAM TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA2015 2016 2017 2018 2019

2 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasaran

Aparatur Mahkamah

Agung

Tersedianya sarana

dan Prasarana

Aparatur yang

mendukung

pelaksanaan

TUPOKSI

Dukungan

Modernisasi

Pengadilan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINOG

Nomor :

Tanggal : 29 JULI 2016

Tentang : PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI BANDUNG

SATUAN KERJA : PENGADIILAN NEGERI KLAS IB

INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

: 1 Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.

2 Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3 Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Klas IB menuhi butir 1 dan 2 di atas.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c 100% 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

- Pidana 98% 98% 98% 98% 98%

- Perdata 94% 94% 95% 95% 96%

99% 98% 98% 98% 99%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal :

- Pidana, maksimal 56 hari 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Kasasi N/A N/A N/A N/A N/A

- Peninjauan Kembali N/A N/A N/A N/A N/A

a. Persentase berkas banding yang diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis

b. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara

- Pidana 1:30 01.32 01.31 01.32 01.33

- Perdata 1:44 1:42 1:44 1:43 1:43

- Tipikor 1:11 01.12 01.11 1:10 01.13

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanb. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat dan dapat diakses secara on line

- Pidana, maksimal 2 hari setelah minutasi 100% 100% 100% 100% 100%

- Perdata, maksimal 3 hari setelah minutasi 100% 100% 100% 100% 100%

- Tipikor, maksimal 2 hari setelah minutasi 100% 100% 100% 100% 100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 100%

eksternal yang ditindaklanjuti

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 70% 75% 75% 80% 90%

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti eksaminasi 100% 100% 100% 100% 100%

dalam rangka promosi

5Meningkatnya kualitas

pengawasan

6Peningkatan kualitas

SDM

4

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (access to

justice )Peningkatan

Sarana dan

Prasaranan

Aparatur

Mahkamah Agung

Pengadaan

Sarana dan

Prasaranan

Aparatur

Mahkamah

Agung

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Matriks Pendanaan (Rupiah)

1Meningkatnya

penyelesaian perkara

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

2

Peningkatan

akseptabilitas putusan

Hakim

3

Peningkatan efektifitas

pengelolaan


Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

Tujuan

No.

Sasaran Strategi

Uraian IndikatorTarget

Program Kegiatan

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2019

Rencana KinerjaTahunan

RKT 2019



i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga kami

dapat menyelesaikan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan

Negeri Cibinong Tahun 2019, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta

pelaksanaan dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kementrian lembaga dan satuan kerja

mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan kinerja instansi

pemerintah (LKjIP) yang dibuat berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah

ditetapkan.

Penetapan rencana kinerja tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA tahun 2019 ini bertujuan sebagai pedoman atau dasar dalam mengukur

pencapaian kinerja tahunan tahun 2019 yaitu sebagai tolak ukur kinerja untuk

menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja pelayanan publik

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2019 kepada masyarakat.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA Tahun 2019 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan dan

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong, semoga kita

semua dapat bekerjasama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah

ditetapkan untuk tahun 2019 dengan baik.

Cibinong, Januari 2018 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

LENDRIATY JANIS, S. H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................ i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ........ ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 2

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN ........................................................ 3

BAB III PENUTUP ............................................................................................... 6

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan salah satu unit organisasi

peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan

di wilayah hukum Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah 298.838.304 Ha.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah

Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Penegakan

Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tidak dapat

terlepas dari Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Negeri Cibinong dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan

(organisasi), penataan ketatalaksanaan (business process), penataan sumber daya

manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan

peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pemerintahan

yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai

dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan

akuntabilitas mutlak adanya.

Rencana kinerja tahunan merupakan alat manajemen yang dibutuhkan oleh

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk dapat mengevaluasi capaian

kinerjanya sehingga bila dalam perjalanannya kinerja Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA menurun, Pimpinan dapat segera melakukan langkah-langkah antisipatif

untuk memperbaiki kinerjanya.

Untuk itulah, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ini sebagai tolak ukur pencapaian

2

kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan

Negeri Tingkat Pertama yaitu sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik

Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya rencana kinerja tahunan (RKT)

Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2019 ini adalah sebagai dasar atau pedoman

dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan Tahun Anggaran 2019 yakni

sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019 kepada pelayanan publik.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

3

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk tahun 2015 –

2019 yang setiap tahunnya dilakukan review merupakan Rencana Jangka

Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai

pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun

anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut,

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan

disetiap tahun anggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA Tahun 2019 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya

Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang berpedoman pada cetak biru

(blue print) tahun 2010-2035. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Pengadilan Negeri

Cibinong Tahun 2017 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Negeri Cibinong dalam

membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat

dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah

dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai

dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong adalah

sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI CIBINONONG TAHUN 2019

4

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya


a. Persentase Perkara Gugatan yang

dilakukan Mediasi

95%


(dengan Akta perdamaian ataupun

dicabut karena damai diluar Pengadilan)

15%


diselesaikan

- Pidana

- Perdata

100%

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan

- Pidana

- Perdata

90%

80%

e. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

- Pidana

- Perdata

100%

75%

2. Peningkatan

aksepbilitas putusan

Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum banding

- Pidana

- Perdata

90%

90%

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi

dan PK yang disampaikan secara

lengkap

100%

b. Persentase penyampaian relaas

pemberitahuan putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak.

100%

c. Persentase penyelesaian permohonan

izin penyitaan/penggeledahan yang


100%

4. Peningkatan

aksesibilitas

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

100%

5

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang

dilaksanakan.

100%

c. Persentase Jam layanan pos bakum yang

dilaksanakan

100%

5. Melanjutkan Cita-Cita

Modernisasi Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara yang dapat

dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori

Putusan

100%



100%

6. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase laporan hakim pengawas

Bidang yang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

100%

c. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun

Anggaran 2019 ini disusun sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur

6

pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun 2019 terhadap capaian kinerja dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA tahun 2019 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun (PKT)

Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019, yang nantinya menjadi pedoman dalam

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri

Cibinong Tahun 2019, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelayanan

publik terhadap masyarakat dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam

pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Rencana KinerjaTahunan

RKT 2019



Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)

Tahun 2018

Penetapan KinerjaTahunan

PKT 2018



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a : DRS. JUNAEDI, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

2. N a m a : ENDRI NOVIAN, S.E.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja Tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG Pihak Kedua


P A N I T E R A Pihak Pertama

DRS. JUNAEDI, S.H., M.H. NIP. 196111111982031003

SEKRETARIS,

Pihak Pertama

ENDRI NOVIAN, S.E. NIP. 19751109 200312 1 001

PENETAPAN KINERJA


TAHUN ANGGARAN 2018

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya


a. Persentase Perkara Gugatan yang

dilakukan Mediasi

92%

b. Persentase mediasi yang berhasil

damai (dengan Akta perdamaian

ataupun dicabut karena damai

diluar Pengadilan)

9%


diselesaikan

- Pidana

- Perdata

100%

100%

d. Persentase perkara yang

diselesaikan

- Pidana

- Perdata

90%

79%

e. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan

- Pidana

- Perdata

95%

75%

2. Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding

- Pidana

- Perdata

88%

88%

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan

secara lengkap

100%

b. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak.

100%

c. Persentase penyelesaian

permohonan izin

penyitaan/penggeledahan yang


100%

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

100%

b. Persentase Sidang Keliling Terpadu

yang dilaksanakan.

100%

c. Persentase Jam layanan pos bakum

yang dilaksanakan

100%

5. Melanjutkan Cita-Cita

Modernisasi Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara yang

dapat dipublikasikan melalui

Aplikasi Direktori Putusan

100%



100%

6. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase laporan hakim pengawas

Bidang yang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

100%

c. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100%

Jumlah Anggaran kegiatan :

- Dipa 01 Nomor : SP DIPA-005.01.2.613519/2018 sebesar Rp.10.567.834.000,-

- Dipa 03 Nomor : SP DIPA-005.03.2.613520/2018 sebesar Rp. 473.750.000,-


KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG Pihak Kedua


P A N I T E R A Pihak Pertama

DRS. JUNAEDI, S.H., M.H. NIP. 196111111982031003

SEKRETARIS,

Pihak Pertama

ENDRI NOVIAN, S.E. NIP. 19751109 200312 1 001

Penetapan KinerjaTahunan

PKT 2018



SK Tim Penyusun LKjlP Tahun 2017

Form-05/SOP/06/2017

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

NOMOR : W11-U20/151/KPN.Cbi/OT.01.2/XII/2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 dan pentingnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2017);

b. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 adalah merupakan laporan pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2017) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A atas penggunaan anggaran, sehingga seyogyanya dilaksanakan dengan manajemen pemerintahan yang baik dengan berprinsip pada efisiensi, efektif, transparansi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;

d. Bahwa nama-nama yang ditunjuk, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Form-05/SOP/06/2017

11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017;

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan reviu atas capaian kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2017);

2. Menyusun hasil reviu tersebut di atas beserta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dalam bentuk dokumen informasi yang benar-benar dapat disajikan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;

3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk meningkatkan kinerjanya;

KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan

ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala

sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk

diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Ditetapkan Di : Cibinong Pada Tanggal : 8 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001

Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung; 4. Arsip.-

Form-05/SOP/06/2017


SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

NOMOR : W11-U20/151/KPN.Cbi/OT.01.1/XII/2017 TANGGAL : 8 DESEMBER 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017

NO NAMA DAN NIP JABATAN KEDINASAN JABATAN

DALAM TIM KET.

1 2 3 4 5

1. LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001

Ketua Pembina

2. TITO SUHUD, S.H., M.H. NIP. 19640721 199212 1 001

Wakil Ketua Ketua

3. Drs. JUNAEDI, S.H., M.H. NIP. 19611111 198203 1 003

Panitera Koordinator Kepaniteraan

4. ENDRI NOVIAN, S.E. NIP. 19751109 200312 1 001

Sekretaris Koordinator Kesekretariatan

5. ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H. NIP. 19730803 200212 1 003

Panitera Muda Perdata Anggota

6. HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H. NIP. 19680914 199403 2 005

Panitera Muda Pidana Anggota

7. NOVERINI, S.H., M.H. NIP. 19611106 198703 2 005

Panitera Muda Hukum Anggota

8. DAMERIA SILALAHI, S.H. NIP. 19600819 199403 2 001

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Anggota

9. LINDA CAHYATI NIP. 19680124 199003 2 002

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Anggota

10. RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL, S.Kom., M.Kom. NIP. 19760712 200912 2 001

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggota

11. MUHAMAD IRFAN NURDIN, S.Kom. NIP. 19800227 201101 1 005

Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Perdata

Anggota

12. DIMAS LINGGA WICAKSANA, S.H. NIP. 19871126 200604 1 002

Pejabat Pembuat Komitmen (Jurusita Pengganti/Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan)

Anggota

13. HARUN ALATAS BHASTIAN, S.T. NIP. 19841006 200904 1 001

Staf Kepaniteraan Pidana Anggota

14. ABDUL CHOIR NIP. 19820620 201408 1 002

Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001

Pernyataan Telah Direview


PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah

(LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk Tahun Anggaran

2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi

yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab

manajemen Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan

Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan

reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di

dalam laporan kinerja ini.



LENDRIATY JANIS, SH., MH. NIP. 19610905 198903 2 001

Dokumentasi Rapat Penyusunan

LKjIP

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong – Kab. Bogor, 16915

Telp. (021) – 87905153 – 87905154, Fax. 87905153 - 87905808

Website: www.pn-cibinong.go.id email : [email protected]

Nomor : - Cibinong, 11 Januari 2018 Lampiran : - Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth : Tim Penyusun Review Renstra dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 di- Tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No

1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal pada pokok surat,

maka kami mengundang Tim Penyusun Review Renstra dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Cibinong, untuk mengikuti rapat

pada :

Hari / Tanggal : Jum’at / 12 Januari 2018

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat / Perpustakaan PN. Cibinong

Acara : Pembahasan Review Renstra PN Cibinong

2015-2019, Penetapan Kinerja Tahun 2018,

Rencana Kinerja Tahun 2019 serta Pengumpulan

Data LKIjP tahun 2017.

Demikian undangan rapat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan

terimakasih.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA K E T U A

LENDRIATY JANIS, S. H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001

http://www.pn-cibinong.go.id/

HARI/TANGGAL RAPAT Jum'at, 12 Januari 2018

LOKASI RAPAT RUANG RAPAT / PERPUSTAKAAN DAFTAR HADIR

MULAI WAKTU RAPAT 10.45 WIB 14.00 WIB INTERNAL MEMO

POKOK BAHASAN RAPAT - Review Renstra- Review IKU- Pengumpulan Data LKjIP Tahun 2017

PIMPINAN RAPAT LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.

MODERATOR TITO SUHUD, S.H., M.H

NOTULEN RIO GRACE E. SITOMPUL, S.Kom., M.Kom

- -

- Pembahasan Review Renstra ke-5 Tahun 2015-2019 -


SELAKU PIMPINAN RAPAT

Lendriaty Janis, S.H., M.H.

Surat permintaan data LKjiP sudah dikirimkan ke

masing-masing bagian, tetapi belum menyiapkan

data LKjIP Tahun 2017.

Kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penyusunan

LkjIP tahun 2017 dari masing-masing bagian.

Solusi : Tiap bagian akan mempersiapkan data LKjIP Tahun 2017 dan melaporkan ke Sekretaris PN Cibinong.

Solusi : Untuk Tahun Anggaran 2019, IKU

tidak berubah, Matriks Review Renstra dan

Pendanaan tidak berubah, Capaian Kinerja

harus sudah dihitung dan dilaporkan kepada

Panitera pada rapat selanjutnya.

Membahas matriks review resentra sebelumnya,

untuk tahun 2018, IKU tidak berubah, namun

diharapkan para Panmud menghitung capaian

kinerjanya selama tahun 2017.

KETERANGAN LAMPIRAN

BAHASAN MATERI RAPAT

CATATAN KESIMPULAN

AKHIR RAPAT


Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong, Kabupaten BogorFORM NOTULEN

PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA, IKU DAN LKjIP

Cibinong, 12 Januari 2018

Notulen,

Rio Grace E. Sitompul, S.Kom., M.Kom.



Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah

LKjIP 2017

Documents

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah · Penyusunan Laporan Kinerja ... sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat ... kewenangan sebagaimana disebutkan