Laporan BSNP2. Pengembangan standar isi pendidikan tinggi 3. Pengembangan standar sarana dan prasaranapendidikan tinggi: program sarjana 4. Pengembangan standar pendidikan anak usia

Laporan BSNPTahun 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa

atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya, Badan Standar Nasional Pendidi-

kan (BSNP) dapat menyelesaikan seluruh program kerja tahun 2009

tepat pada waktunya.

Program strategis yang telah dilaksanakan BSNP tahun 2009

adalah: (1) Pengembangan Standar Dosen Akademik dan Profesi

Pendidikan Tinggi,(2) Pengembangan Standar Isi Pendidikan Tinggi,

(3) Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi:

Program Sarjana, (4) Pengembangan Standar Pendidikan Anak Usia

Dini, (5) Updating Standar Biaya dan Pengembangan Indeks Biaya

Pendidikan, (6) Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidi-

kan, (7) Pengembangan Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran, (8)

Penilaian Buku Teks Pelajaran, (9) Penyelenggaraan dan Pemantauan

Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) serta Ujian Nasi-

onal (UN).

Dalam penyusunan laporan ini, BSNP telah bekerjasama dengan

penanggungjawab pengembangan standar dibantu staf profession-

al. Untuk itu BSNP menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi

yang tulus kepada semua penanggungjawab, anggota tim pengem-

bang, dan anggota BSNP yang telah mendukung pelaksanaan keg-

iatan BSNP tahun 2009. Berkat bantuan dan kerjasama yang baik dari

semua pihak, seluruh program kerja BSNP dapat diselesaikan pada

waktunya.

Penerbitan buku laporan BSNP ini merupakan salah satu bentuk

pertanggungajwaban serta transparansi BSNP dalam menjalankan

iii

tugas dan kewenangannya. Semoga, buku laporan ini dapat mem-

berikan manfaat bagi kita semua untuk terus meningkatkan mutu

pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2010

Badan Standar Nasional Pendidikan

Ketua,

Prof. Dr. Djemari Mardapi

iv

DAFTAR ISI

LAPORAN KEGIATAN BSNP TAHUN 2009

KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii

DAFTAR ISI ................................................................................................. v

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................... 1

a. LatarBelakang .................................................................... 3

b. Tugas dan Wewenang ..................................................... 4

c. Anggota ............................................................................... 5

d. Struktur Kepemimpinan ................................................. 6

e. Tenaga Profesional, Administratif dan Keuangan . 7

f. Fungsidan Tujuan Standar Nasional Pendidikan ... 8

g. Lingkup Standar Nasional Pendidikan ...................... 8

h. Proses Penyusunan Standar .......................................... 10

i. Tim Ahli ................................................................................. 10

BAB 2 PENGEMBANGAN STANDAR DOSEN AKADEMIK DAN

PROFESI PENDIDIKAN TINGGI ................................................ 11

BAB 3 PENGEMBANGAN STANDAR ISI PENDIDIKAN TINGGI ... 39

BAB 4 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PENDIDIKAN TINGGI: PROGRAM SARJANA ....................... 51

v

BAB 5 PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI ........................................................................... 61

BAB 6 UPDATING STANDAR BIAYA DAN PENGEMBANGAN

INDEKS BIAYA PENDIDIKAN ..................................................... 71

BAB 7 PEMANTAUAN IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL

PENDIDIKAN ................................................................................. 97

BAB 8 PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN

BUKU TEKS PELAJARAN ............................................................ 125

BAB 9 PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN ..................................... 151

BAB 10 PENYELENGGARAN UJIAN NASIONAL 2009: UN,

UASBN DAN UNPK ...................................................................... 165

BAB 11 KEGIATAN RUTIN BSNP ........................................................... 187

BAB 12 PENCAPAIAN DAN EVALUASI KEGIATAN ............................ 215

BAB 13 EPILOG ........................................................................................... 223

vi

BAB 1 PENDAHULUAN


1

BAB 1. PENDAHULUAN

A| Latar BelakangDalam era globalisasi saat ini, pemerintah perlu melakukan

berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan se-

cara lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini penting, karena hanya

dengan meningkatkan mutu pendidikan, kita dapat meningkatkan

mutu sumber daya manusia (SDM). Peningkatan mutu SDM sangat

diperlukan bagi keberhasilan pembangunan nasional dan bagi

peningkatan daya saing bangsa untuk meraih kemajuan serta me-

menangi persaingan dalam percaturan global saat ini. Menyadari hal

itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkat-

kan mutu pendidikan, baik melalui jalur formal, maupun melalui jalur

nonformal dan informal.

Upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan standar

nasional pendidikan, sebagai dasar dan tolokukur pembangunan

bidang pendidikan, supaya upaya-upaya yang dilakukan menjadi

terukur dan terarah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga yang secara formal dibentuk

dan diberi tugas untuk membantu Menteri dalam mengembangkan,

memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Terma-

suk pula dalam tugas BSNP tersebut adalah menyelenggarakan ujian

nasional, sebagai salah satu upaya dalam rangka pemantauan dan

pengendalian standar nasional pendidikan, terutama dalam rangka

pemantauan dan pengendalian mutu lulusan, sebagai produk pen-

didikan, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

PENdAHULUAN Januari 2010 © BSNP

3

Sehungan dengan tugas tersebut, pada Tahun Anggaran 2009,

BSNP telah merumuskan dan telah selesai melaksanakan program-

program sebagai berikut.

1. Pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendi-

dikan tinggi

2. Pengembangan standar isi pendidikan tinggi

3. Pengembangan standar sarana dan prasaranapendidikan tinggi:

program sarjana

4. Pengembangan standar pendidikan anak usia dini

5. Updating standar biaya dan pengembangan indeks biaya pen-

didikan

6. Pemantauan implementasi standar nasional pendidikan

7. Pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran

8. Penilaian buku teks pelajaran

9. Penyelenggaran ujian nasional 2009: UN, UASBN, dan UNPK

10. Kegiatan rutin BSNP

Naskah laporan ini memuat seluruh program kegiatan yang

dilakukan oleh BSNP dalam rangka pelaksanaan program-program

yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2009, dan berbagai hal

lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program tersebut.

B| Tugas dan Wewenang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, BSNP

mempunyai tugas utama membantu Menteri Pendidikan Nasional

dalam rangka mengembangkan, memantau dan mengendalikan

standar nasional pendidikan. Dalam melakukan tugas tersebut, BSNP

diberikankewenangan untuk: (1) mengembangkan standar pendi-

dikan nasional, (2) menyelenggarakan ujian nasional, (3) memberikan

rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pen-

jaminan dan pengendalian mutu pendidikan, (4) merumuskan kriteria

kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan

LAPORAN BSNP TAHUN 2009Januari 2010 © BSNP

4

menengah, dan (5) menilai kelayakan isi, kelayakan penyajian, kela-

yakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran.

Tentu saja, BSNP senantiasa berkoordinasi dengan berbagai

unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam menjalankan

tugasnya.Demikian juga, BSNP bekerjasama dengan Dinas Pendi-

dikan Tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementeraian Agama.

Semua standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku secara

efektif dan mengikat kepada semua satuan pendidikan secara nasio-

nal setelah ditetapkannya dengan Peraturan Menteri.

C| Anggota BSNP beranggotakan 15 orang, yang diangkat oleh Menteri

Pendidikan Nasional dalam masa bakti 4 tahun. Keanggotaan BSNP

yang pertama diangkat pada tahun 2005 dengan masa bakti bera-

khir pada bulan Agustus 2009. Sehingga program BSNP tahun 2009

ini dilaksanakan oleh anggota BSNP periode 2005-2009 dan periode

2009-2013

Keanggotaan BSNP Periode 2005-2009 (dalam urutan alfabetis)

adalah sebagai berikut:

1. Anggani Sudono, Dr. M.A

2. AT. Sugito, Prof. Dr. S.H, M.M

(Menggantikan almarhum Zainuddin Arief, Dr.)

3. Bambang Soehendro, Prof. Dr

4. Djaali, Prof. Dr

5. Djemari Mardapi, Prof. Dr

6. Edy Tri Baskoro, Prof. Dr

7. Fawzia Aswin Hadis, Prof. Dr

8. Furqon, Prof. Dr

9. Komaruddin Hidayat, Prof. Dr

10. M. Yunan Yusuf, Prof. Dr.

11. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Pd., Kons

12. Seto Mulyadi, Dr


5

13. Suharsono, Dr.,MM., M.Pd

14. Weinata Sairin, Pdt, M.Th

15. Zaki Baridwan, Prof. Dr

Sedangkan anggota BSNP Periode 2009-2013 (dalam urutan

alfabetis) adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Abdi A. Wahab

2. Prof. Dr.Djaali

3. Prof. Dr.Djemari Mardapi

4. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro

5. Prof.Dr.dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG

6. Prof. Dr. Furqon

7. Prof. Dr. rer.nat Gunawan Indrayanto

8. Prof. Dr.Jamaris Jamna, M.Pd.

9. Prof.Dr.Johannes Gunawan, SH

10. Prof.Dr. Ir. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc

11. Prof. Dr. Mungin EddyWibowo, M.Pd.Kons.

12. Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit

13. Dr. Teuku Ramli Zakaria

14. Pdt.Weinata Sairin, MTh.

15. Prof. Dr. Zaki Baridwan

d| Struktur Kepemimpinan Dalam menjalankan roda organisasinya, BSNP dipimpin oleh

seorang Ketua dan Sekretaris, yang berasal dari dan dipilih oleh ang-

gota secara demokratis berdasarkan Sidang Pleno BSNP.Mulai tahun

2009, berdasarkan kesepakatan yang diambil dalam Sidang Pleno

BSNP, ketua dan sekretaris BSNP dipilih setiap 2 tahun sekali, yang

semula setahun sekali.

Semua keputusan organisasi ditetapkan melalui Sidang Pleno

dengan korum setengah tambah 1 dan diusahakan diambil ber-

dasarkan asas musyawarah mufakat.


6

Kepemimpinan BSNP (ketua dan sekretaris) dari tahun ke tahun

dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1-1. Ketua dan Sekretaris BSNPNo Ketua dan Sekretaris BSNP Periode

1 Ketua : Bambang Soehendro, Prof. Dr Sekretaris : Djaali, Prof. Dr

Mei 2005 s.d. Agustus 2006

2 Ketua : M. Yunan Yusuf, Prof. Dr Sekretaris : Suharsono, Dr., MM., M.Pd

September 2006 s.d Agustus 2007

3 Ketua : Djemari Mardapi, Prof. Dr Sekretaris : Furqon, Prof. Dr.

September 2007 s.d. September 2008

4 Ketua : Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Pd., Kons Sekretaris : Edy Tri Baskoro, Prof. Dr.

September 2008 s.d. Juli 2009

5 Ketua : Djemari Mardapi, Prof. Dr Sekretaris :Edy Tri Baskoro, Prof. Dr.

Agustus 2009 s.d. Agustus 2011

E| Tenaga Profesional, Administratif dan Keuangan

BSNP, dalam menjalankan perannya, didukung oleh sekretariat

dan keuangan (di bawah koordinasi Kepala Balitbang), serta tenaga

administrasi, tenaga profesional (konsultan) dan tim ahli.

Staf professional yang membantu BSNP dalam melaksanakan

program tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Gaguk Margono, Prof. Dr.

2. Bambang Suryadi, Ph.D

3. Kaharuddin Arafah, Drs. M.Si

Selain itu, Program Kemitraan Indonesia-Australia AUSAID me-

nyediakan staf profesional untuk BSNP, sebagai berikut:

1. Ali Saukah, Prof. Dr.

2. Sisworo, Dr.

3. Arif Rifai, S.T


7

Tenaga administratif dan keuangan BSNP yang sangat mem-

bantu meningkatkan kinerja BSNP dalam menjalankan tugasnya, ter-

diri atas 16 orang sebagaimana tertulis dalam Tabel 1-2..

Tabel 1-2. Staf Administratif dan Keuangan BSNPStaf Administratif BSNP Staf Keuangan BSNP

1. Ning Karningsih2. Nurul Najmah, M.Si.3. Renny Wulansari, S.Kom4. Djuandi5. Ibar Warsita, SE6. Reyman Aryo, SE

1. Dra. Neneng Tresnaningsih, MSi.2. Sugi Wahono, S.Sos.3. Hans Mangundap, M.Pd.4. Rosmalina5. Joko Muhyono6. Soesilo Hadi7. Samsudin8. Djadja Halimi9. Novani Budianti10. Eko Haryanto

F| Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan Fungsi pokok dari standar nasional pendidikan adalah sebagai

dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan

untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencer-

daskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, Standar

Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan sesuai dengan tantangan dan tuntutan perubahan ke-

hidupan lokal, nasional, regional dan global.

G| Lingkup Standar Nasional Pendidikan Standar Nasional Pendidikan, menurut Pasal 35 Undang Un-

dang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi-

dikan Nasional, mencakup 8 aspek, yakni standar isi, proses, kom-

petensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana

dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Standar tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.


8

Definisi kedelapan standar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompe-

tensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi ta-

matan, kompetensi mata pelajaran, kerangka dasar dan struktur

kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan,

kalender pendidikan/akademik, dan silabus pembelajaran yang

harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendi-

dikan tertentu.

2. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan

lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan kete-

rampilan.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria

pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, ser-

ta pendidikan dalam jabatan.

5. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang

ruang belajar, perpustakaaan, tempat berolahraga, beribadah,

bermain, dan berkreasi serta laboratorium, bengkel kerja, dan

sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi.

6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan

tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,

provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas pe-

nyelenggaraan pendidikan.

7. Standar pembiayaan adalah standar yang berkaitan dengan

komponen dan besarnya biaya investasi, operasi dan personal

satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pe-


9

nilaian pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prose-

dur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik untuk

lima kelompok mata pelajaran oleh pendidik. Selain itu, standar

penilaian juga mencakup penilaian hasil belajar oleh satuan

pendidikan dan pemerintah.

H| Proses Penyusunan StandarDalam mengembangkan setiap standar nasional pendidikan, di

tahun 2009, BSNP mengacu serial tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Desain

2. Kajian Bahan Dasar

3. Penyusunan Draft Standar

4. Review Draf Standar

5. Validasi Draf Standar

6. Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama

7. Revisi Draf Standar untuk Uji Publik

8. Uji Publik Draf Standar

9. Finalisasi Draf Standar

I| Tim AhliDalam penyusunan standar nasional pendidikan, sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Na-

sional Pendidikan, BSNP berwewenang untuk membentuk tim ahli

yang terdiri dari para pakar dari berbagai bidang keilmuan dan in-

stitusi terkait. Masa kerja tim ahli tersebut adalah 1 tahun. Susunan

tim ahli untuk setiap standar yang dikembangkan pada tahun 2009

dapat dilihat dalam laporan masing-masing kegiatan.


10

BAB 2 PENgEmbANgANStANDAr DoSEN AkADEmik DAN ProfESi PENDiDikAN tiNggi


11

BAB 2. PENGEMBANGAN STANDAR DOSEN AKADEMIK DAN

PROFESI PENDIDIKAN TINGGI

1| PendahuluanDalam upaya mencapai sasaran pendidikan bermutu, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan-

dar Nasional Pendidikan mengharuskan disusunnya standar isi, pro-

ses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana

dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Standar Pendidik adalah kriteria kualifikasi akademik dan kom-

petensi yang harus dimiliki oleh pendidik untuk menunjang penye-

lenggaraan pendidikan. Pendidik mempunyai fungsi, peran, dan

kedudukan yang strategis dalam mencapai pendidikan yang bermu-

tu untuk semua warga Indonesia melalui jalur pendidikan formal dan

pendidikan nonformal.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi se-

bagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, in-

struktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan-

nya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dosen sebagai pendidik perlu memiliki kompetensi yang stan-

dar sebagai agen pembelajaran yang meliputi: kompetensi peda-

gogik; kompetensi kepribadian; kompetensi profesional; dan kom-

petensi sosial. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui

PENGEmBANGAN STANdAR dOSEN AKAdEmIK dANPROFESI PENdIdIKAN TINGGI

Januari 2010 © BSNP

13

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen

wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,

sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang diper-

syaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen

mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang

pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan.

Dalam pengembangan standar sesuai dengan perundang-

undangan, BSNP perlu membentuk Tim Adhoc yang bertugas un-

tuk mengembangkan standar dosen pendidikan akademik dan

pendidikan profesi. Tim Adhoc dibantu oleh seorang supporting

staff.

2| Tujuan dan manfaatTujuan standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi

adalah: a) memberi pedoman kepada para pengelola pendidikan

dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan

rekrutmen, penempatan, pembinaan, penghargaan, dan pengem-

bangan karir dosen pendidikan akademik dan pendidikan profesi, b)

menyediakan acuan dalam mengembangkan program pendidikan

pada lembaga yang bertanggungjawab untuk membina secara terus

menerus peningkatan kemampuan dosen pendidikan akademik dan

pendidikan profesi, dan c) membantu lembaga yang bertanggung-

jawab dalam peningkatan mutu dosen untuk melakukan pembinaan

dalam rangka pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi dosen

pendidikan akademik dan pendidikan profesi.

Manfaat standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi

adalah a) sebagai acuan bagi penyusun instrumen kinerja dosen pen-

didikan akademik dan pendidikan profesi sehingga dapat diperoleh

alat dan prosedur penilaian yang sahih dan handal, dan b) sebagai

pedoman bagi para dosen pendidikan akademik dan pendidikan


14

profesi untuk selalu menyelaraskan unjuk kerjanya dengan ukuran-

ukuran kualitas yang berlaku secara nasional.

3| Tim Ahli

1. Anggota BSNPNo. N a m a Instansi1. Prof. Dr. Djaali (Koordinator) UNJ Jakarta2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. UNNES Semarang3. Prof. Djemari Mardapi, Ph.D. UNY Yogyakarta4. Prof. Dr. Furqon UPI Bandung5. Prof. Dr. M. Yunan Yusuf UIN Jakarta6. Prof. Dr. AT. Sugito UNNES Semarang7. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis UI Jakarta

2. Tim Ahli Pengembangan StandarNama Instansi Keahlian Hp

Prof. Zamroni, Ph.D (Ketua)

UNY Yogyakarta

Social Studies and Multicultural Education

0811 255 391

Prof. Dr. Mulyono Abdurahman (Sekretaris)

UNJ Jakarta Teknologi Pendidikan

0812 1335 761

Prof. Dr. Muhyadi UNY Yogyakarta

Pendidikan Administrasi

0813 2839 4749

Prof. Dr. I Made Putrawan

UNJ Jakarta Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup

0811 806 744

Prof. Djuju Sudjana, M.Ed., Ph.D

UPI Bandung

Pendidikan Luar Sekolah

0813 2021 0345

Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.

UNDIPBandung

Teknik Arsitektur dan Perencanaan Kota

0811 279 109

Prof. Dr. Baso Intang Sappaile, M.Pd.

UNM Makassar

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

0812 8606 791

Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil

UNHASMakassar

Sistem Informasi Sumberdaya Lahan

08124262988

Prof. Dr. Nasikin UI Jakarta Teknik Kimia bidang Rekayasa Reaksi dan Katalis

08129001645



15

Nama Instansi Keahlian HpProf. Dr. Nyoman Dantes

UNDIKSHA Singaraja

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

0811388 87208191610 2738

Prof. Dr. Dede Rosyada UIN Jakarta Tarbiyah 08138866003408159220845

Prof. M. Ansjar, Ph.D ITB Bandung

Matematika 08132113 8825

Prof. Dr. Y. Sumandiyo Hadi, SST.SU

ISI Yogyakarta

Seni Pertunjukan 0811257 967

Dr. Ir. Ali Wibowo UGM Yogyakarta

Biokimia Nutrisi 0811269 476

Dr. Supardi, MM UII Yogyakarta

Manajemen Sumberdaya Manusia

08139218 5557

Dra. Peni Handyani, MT

POLBANBandung

Pendidikan Vokasi 08122101 594

4| Tahapan KegiatanTahapan kegiatan dilakukan dengan langkah-langkah: 1) pe-

nyusunan desain, 2) kajian bahan dasar, 3) penyusunan draf standar,

4) reviu draf standar, 5) validasi draf standar, 6) analisis hasil validasi

draf standar, 7) pembahasan draf standar dengan unit utama, 8) uji

publik draf standar, 9) finalisasi standar.

Penyusunan desain dimaksudkan menemukan konsep atau

definisi-definisi yang terkait dengan dosen melalui diskusi dengan

target penyamaan persepsi tentang dosen, draf konsep kualifikasi

dan kompetensi.

Kajian bahan dasar dilakukan dengan menelaah buku-buku

sumber, melalui internet yang berkaitan dengan dosen, tupoksi

dosen dengan target menemukan definisi-definisi yang berkaitan

dengan dosen, rumusan final konsep standar, rumusan final konsep

kualifikasi, dan rumusan final konsep standar kompetensi.

Penyusunan draf standar dosen yaitu penyusunan draf atas ha-

sil dari penyusunan desain dan kajian bahan yang telah diperoleh se-

belumnya dengan target diperoleh draf awal tentang standar dosen,

rumusan final draf naskah akademik, draf-1 standar kualifikasi, dan


16

draf-1 standar kompetensi

Reviu draf standar dimaksudkan menelaah dan mencermati ha-

sil penyusunan draf standar dosen yang telah dihasilkan sebelumnya

dengan target diperoleh draf standar dosen yang lebih mengerucut,

draf-2 standar kualifikasi, dan draf-2 standar kompetensi.

Validasi draf standar dengan tujuan mencari dan menerima

informasi fenomena-fenomena yang ada di lingkungan perguruan

tinggi. Validasi draf standar dilakukan pada 15 (lima belas) perguruan

tinggi, yaitu UNRAM NTB, UNHAS Sulsel, ITB Jabar, UNMUL Katim, UN-

AIR Jatim, UDAYANA Bali, UNHALU Sultra, UNSRI Sumsel, UNLAMRAT

Kalsel, UNIMA Sulut, UNDIP Jateng, UGM DIY, UNTAN Kalbar, UNLAS

Sumbar, dan USU Sumut. Peserta validasi terdiri dari dekan, ketua ju-

rusan, koordinator kopertis, pimpinan perguruan tinggi swasta, ke-

pala dinas pendidikan provinsi, dan ketua dewan pendidikan provinsi

dengan target diperoleh masukan tentang fenomena-fenomena

yang ada di lingkungan perguruan tinggi, draf-3 standar kualifikasi,

dan draf-3 standar kompetensi.

Analisis hasil validasi draf standar adalah mengola data serta

menyimpulkan hasil validasi draf standar dengan target diperoleh

simpulan hasil validasi draf standar, draf-4 standar kualifikasi, dan

draf-4 standar kompetensi.

Pembahasan draf standar dengan unit utama dimaksudkan

menyamakan persepsi dan memperbaiki hasil analisis hasil validasi

draf-4 standar dengan target ada kesamaan persepksi, draf-5 standar

kualifikasi, dan draft 5 standar kompetensi.

Uji publik draf standar dengan maksud mencari dan menerima

informasi tentang dosen dan tupoksinya melalui pejabat perguruan

tinggi dengan target diperoleh informasi tentang dosen dan tupok-

sinya melalui pejabat perguruan tinggi, draf-6 standar kualifikasi,

draf-6 standar kompetensi.

Finalisasi Standar yaitu mencermati dan mensikronisasikan an-

tara hasil pembahasan draf-6 standar dengan unit utama dengan ha-



17

sil uji publik, serta memperbaiki baik dari konsep maupun dari segi

bahasanya dengan target diperoleh draf Final Standar Dosen Aka-

demik dan Profesi Pendidikan Tinggi. Secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut.

No. Tahapan Kegiatan

Tempat Tanggal Target

1. Penyusunan Desain

Jakarta 28 Februari s.d. 2 Maret 2009

Penyamaan persepsi tentang dosen, draf konsep kualifikasi dan kompetensi

2. Kajian Bahan Dasar

Bogor 27-29 Maret 2009

Menemukan definisi-definisi yang berkaitan dengan dosen, rumusan final konsep standar, rumusan final konsep kualifikasi, dan rumusan final konsep standar kompetensi.

3. Penyusunan Draf Standar

Jakarta 11-13 April 2009 Diperoleh draf awal tentang standar dosen, rumusan final draf naskah akademik, draf-1 standar kualifikasi, dan draf-1 standar kompetensi

4. Reviu dan Perbaikan Draf Standar

Jakarta 2-4 Mei 2009 Diperoleh draf standar dosen yang lebih mengerucut, draf-2 standar kualifikasi, dan draf-2 standar kompetensi

5. Validasi Draf Standar

NTB 4 Juni 2009 Diperoleh masukan tentang fenomena-fenomena yang ada di lingkungan perguruan tinggi, Draf-3 standar kuali-fikasi, dan draf--3 standar kompetensi

SULSEL 4 Juni 2009

JABAR 4 Juni 2009

KALTIM 4 Juni 2009

JATIM 5 Juni 2009

BALI 5 Juni 2009

SULTRA 8 Juni 2009

SUMSEL 11 Juni 2009

KALSEL 11 Juni 2009

SULUT 10 Juni 2009

JATENG 11 Juni 2009

DI YOGYAKARTA 12 Juni 2009


18

No. Tahapan Kegiatan

Tempat Tanggal Target

KALBAR 13Juni 2009

SUMBAR 15 Juni 2009

SUMUT 17 Juni 2009

6. Analisis Hasil Validasi Draf Standar

Jakarta 22-24 Juli 2009 Diperoleh simpulan hasil validasi draf standar, draf-4 standar kualifikasi, dan draf-4 standar kompetensi

7. Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama

Jakarta 8-10 Agustus 2009

Ada kesamaan persepksi dan draf standar yang lebih rasional, draf-5 standar kualifikasi, dan draf-5 standar kompetensi

8. Uji Publik Draf Standar

Jakarta 5-7 September 2009

Diperoleh informasi tentang dosen dan tupoksinya melalui pejabat pergu-ruan tinggi, draf-6 standar kualifikasi, dan draf-6 standar kompetensi

9. Finalisasi Standar

Jakarta 21-23 Oktober 2009

Diperoleh draf final standar dosen akademik dan profesi pendidikan tinggi.

5| Hasil yang diperolehHasil yang diperoleh dalam pengembangan standar dosen aka-

demik dan profesi pendidikan tinggi terdiri dari naskah akademik

dan draf standar sebagai berikut.

1. Naskah Akademik1) Latar Belakang Salah satu penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diberlakukannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ten-

tang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Repub-

lik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen



19

serta tersusunnya Rencana Strategis Depdiknas yangantara

lain memuat visi, dan misi Pendidikan Nasional. Visi Pendidikan

Nasional Indonesia adalah terwujudnya sistem pendidikan se-

bagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk member-

dayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif men-

jawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi Pendidikan

Nasional adalah: (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi selu-

ruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengem-

bangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai

akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (3)

meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendi-

dikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang

bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas

lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu penge-

tahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan

standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran ser-

ta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan

prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. Manusia In-

donesia yang dimaksud dalam visi pendidikan nasional Indone-

sia adalah manusia berkualitas dalam kecendekiawanan, kecer-

dasan spiritual, emosional, sosial, serta kinestetis (gerak tubuh)

dan kepiawaian, serta mampu menghadapi perkembangan dan

persaingan global.

Kualitas manusia Indonesia seperti itu dapat dicapai me-

lalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi yang

didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas tinggi pula,

dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi yang sesuai

dengan tuntutan zaman dan kebutuhan yang dihadapi.

Pada jenjang pendidikan tinggi, dosen memegang peran

penting untuk mewujudkan visi pendidikan di atas. Tugas pokok,


20

fungsi, peran, dan tanggung jawab dosen adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indone-

sia yang maju, cerdas, beradab, berkeadilan, dan makmur.

Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

[bab I ayat (2)], disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profe-

sional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan peng-

abdian kepada masyarakat. Tugas Tri Dharma ini dilaksanakan

secara terpadu dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi

pendidikan nasional. Dalam hal menyebarluaskan ilmu penge-

tahuan, di dalamnya mencakup penumbuhan sikap keilmuan,

kreativitas, dan keterbukaan serta minat melaksanakan Tri Dar-

ma Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan dela-

pan standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, stan-

dar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependi-

dikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dosen

termasuk salah satu tenaga pendidik profesional dan ilmuwan

yang harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi se-

bagaimana dituntut oleh PP No. 19 Tahun 2005 tersebut. Untuk

itu perlu ditetapkan standar kualifikasi dan kompetensi dosen.

Pengembangan standar dosen dimaksudkan untuk mem-

beri kepastian agardosen benar-benar mampu menjalankan

misi pendidikan di perguruan tinggi dan memenuhi tuntutan

kualitastenaga pendidik yang profesional.

Kehadiran dosen yang profesional diharapkan mampu

meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi di bidang-

nya masing-masing, sehingga menjadi insan profesional dan

insan sosial yang senantiasa mengembangkan diri secara



21

berkelanjutan, menjunjung tinggi tata nilai luhur, mau dan

mampu mengabdikan dirinya sehingga bermanfaat bagi ma-

syarakat dan kemanusiaan.

2) Landasan Pengembangan Standara) Landasan Filosofis

Pada hakikatnya dosen adalah pengawal dan pengem-

bang peradaban atau the guardian of civilization, sebagai

sumber kekuatan moral, intelektual dan profesional.

Dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pendi-

dik profesional dan ilmuwan, dosen mengemban amanah

untuk memotivasi dan memberi inspirasi yang kuat agar

mahasiswa tergugah untuk belajar secara mandiri dari ber-

bagai sumber. Disamping itu, dosen bertanggung jawab

dalam pendidikan moral dan etika, adab dan kesantunan,

kepemimpinan, mengasah nurani pembentuk karakter

dan kepribadian yang terpuji, melalui keteladanan.

Dosen adalah pembelajar sepanjang hayat (life

long learner) yang memiliki kemampuan dan kemauan

membangun kreativitas dan inovasi secara berkelanjutan

dengan aneka terobosan pemikiran yang bervisi jangka

panjang, dengan mendayagunakan kebebasan akademik

yang dimilikinya.

Dosen sebagai ilmuwan harus memberikan kontribu-

si orisinal pada khasanah ilmu pengetahuan antar bangsa

yang bersumber dari penelitian di tanah air (home grown

sciences).

Dosen juga wajib ikut berpartisipasi menanggulangi

berbagai masalah aktual yang dihadapi masyarakat de-

ngan memberikan alternatif-alternatif solusi dalam bentuk

terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif, sesuai de-

ngan disiplin ilmunya masing-masing.


22

b) Landasan Yuridis

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945, pasal 31 menetapkan: (1) setiap warga negara ber-

hak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mem-

biayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyeleng-

garakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkat-

kan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur

dengan undang-undang; (4) negara memprioritaskan ang-

garan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggga-

ran pendapatan dan belanja negara serta APBD untuk

memenuhi kebu-tuhan penyelenggaraan pendidikan na-

sional; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan

persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta ke-

sejahteraan umat manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan

bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menja-

min pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan

mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan

untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan per-

ubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga

perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara teren-

cana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manu-

sia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,



23

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertang-

gung jawab.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, ayat (2), menyatakan

bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembang-

kan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi

dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian

pada masyarakat. Selanjutnya Pasal 45 menyatakan dosen

wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat

pendidik,sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kuali-

fikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi

tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewu-

judkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pen-

didikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi

sesuai dengan bidang keahlian yang diampunya. Dosen

memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program

magister untuk program diploma atau program sarjana,

dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar bi-

asa dapat diangkat menjadi dosen. (Pasal 46, ayat (1), (2), (3)

UU RI Nomor 14 Tahun 2005).

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan dengan

persyaratan sebagai berikut (Pasal 47, ayat (1), UU RI No-

mor 14 Tahun 2005): (1) memiliki pengalaman kerja seba-

gai pendidik di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2

tahun; (2) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya

asisten ahli; (3) lulus sertifikasi yang dilakukan perguruan

tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tena-

ga kependidikan pada perguruan tingggi yang ditetapkan

pemerintah.


24

Status dosen (Pasal 48) terdiri atas dosen tetap dan

dosen tidak tetap. Jenjang jabatan akademik dosen tetap

terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor

harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Profesor (Pasal

49) merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan

pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan mem-

bimbing calon doktor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

menjelaskan bahwa, pendidik harus memiliki kualifikasi

akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, se-

hat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewu-

judkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik

dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan

ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ke-

tentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28, ayat

(1), (2)).

c) Landasan Konseptual.

Sebagai lembaga pendidikan formal tertinggi, pergu-

ruan tinggi merupakan pusat keilmuan dan pusat budaya

yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Perguruan tinggi yang

berupa universitas/ Institut/Sekolah Tinggi menyeleng-

garakan program akademik lebih menekankan misinya

pada pengembangan, penyebaran dan pemanfaatan ilmu

pengetahuan. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan

program profesi memberikan penekanan pada keahlian

khusus yang dapat dimanfaatkan dalam lapangan kerja

di masyarakat. Pendidikan vokasi lebih menekankan pada

salah satu misi pemanfaatan atau misi penyebaran ilmu



25

dan pada keterampilan atau kepiawaian. Masyarakat per-

guruan tinggi adalah masyarakat keilmuan dan masyara-

kat budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan

senantiasa berorientasi pada perkembangan dan pengem-

bangan.

Perguruan tinggi yang tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat, hendaknya memberi manfaat maksi-

mal bagi masyarakat. Perguruan tinggi sebagai pusat bu-

daya (center of culture) wajib menghasilkan lulusan yang

berkualitas baik dan beradab yang menjunjung tinggi ni-

lai-nilai luhur, menjadi teladan dalam kehidupan bermasya-

rakat berbangsa dan bernegara.

Perguruan tinggi di Indonesia harus makin terdorong

oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat uni-

versal untuk bersaing dan berkolaborasi dengan berbagai

perguruan tinggi terkemuka di seluruh dunia. Produk

keilmuan perguruan tinggi Indonesia harus berkontribusi

pada khazanah ilmu pengetahuan antarbangsa, dan per-

guruan tinggi Indonesia harus pula dengan bijak mampu

memanfaatkan produk keilmuan perguruan tinggi negara

lain.

Dosen adalah sivitas akademika perguruan tinggi

yang bertanggung jawab atas pencapaian visi dan pelak-

sanaan misi perguruan tingginya. Sebagai sivitas akade-

mika perguruan tinggi, dosen harus seorang ilmuwan

yang berbudaya, berkepribadian, dan menjunjung tinggi

nilai-nilai luhur, disertai kepemilikan berbagai kompetensi

lainnya yang diperlukan.

Pelaksanaan misi pengembangan ilmu di perguruan

tinggi harus seimbang antara penelitian yang berorientasi

pada ilmu murni dan yang berorientasi pada penerapan

ilmu, demi memenuhi tuntutan kebutuhan bangsa. Misi


26

penerapan ilmu hendaknya lebih ditekankan hanya sam-

pai pada pembuatan blueprint(prototype), sedangkan im-

plementasinya diserahkan kepada masyarakat.

Misi penyebaran ilmu tidak hanya bertujuan untuk

meningkatkan jumlah orang yang menguasai ilmu itu, me-

lainkan juga meningkatkan jumlah orang yang mampu

dan mau terlibat dalam pengembangan dan penerapan

ilmu di khazanah antarbangsa, ataupun untuk memenuhi

tuntutan kebutuhan bangsa.

Dosen sebagai pendidik profesional merupakan suatu

profesi. Blackington (1968) mengartikan profesi sebagai:

”a vocation which is organized, incompletely, no doubt, but

genuinly for the performance of function”. McCully (1999:130)

mengemukakan profesi sebagai ”a vocation in which pro-

fessed knowledge of some department of learning or science

is used in its applicated upon it”. Definisi ini mengandung

makna bahwa dalam suatu pekerjaan profesional diguna-

kan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan

intelektual yang secara sengaja harus dipelajari, dan kemu-

dian secara langsung dapat diabdikan bagi kemaslahatan

orang lain, dan pada dasarnya itulah yang membedakan

sosok antara seorang teknisi dengan seorang professional.

Walau diakui, bahwa keduanya sama-sama menguasai se-

jumlah teknik dan prosedur kerja tertentu, namun pada

seorang profesional pekerjaannya juga dilandasi oleh ada-

nya ”informed responsiveness” yaitu suatu ketanggapan

yang bijak terhadap obyek kerjanya untuk kemaslahatan

orang lain. Edgard H. Schein dan Diana W. Kommers (1998)

mengemukakan bahwa: ”The profession is a set of occupa-

tion that have developed a very special set of norms deriving

from their special role in society”.

Dosen adalah jabatan profesional yang diperoleh me-



27

lalui pendidikan persiapan di perguruan tinggi yang rela-

tif panjang untuk memenuhi kinerja yang sesuai dengan

standar kompetensi dan tuntutan perkembangan zaman.

Dosen dalam melakukan tugasnya melaksanakan praktik

kependidikan yang intensif dan komprehensif. Untuk itu,

dosen harus mampu membuat keputusan, baik secara

individual maupun kelompok, memahami proses pem-

belajaran dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepa-

da stakeholders. Selain itu,dosen juga dituntut berdedikasi

tinggi dalam memberikan layanan, mampu bekerjasama

inter dan antar profesi serta menghormati kode etik profe-

si sebagai acuan norma yang berisi rambu-rambu tentang

kepatutan bertindak dalam bidang yang menjadi tang-

gung jawabnya.

Dosen yang profesional bertugas melaksanakan pem-

belajaran yang mendidik melalui perencanaan dan pelak-

sanaan proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil

belajar, pelaksanaan bimbingan dan pelatihan serta peneli-

tian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai individu

yang bertugas memberi layanan ahli, pendidik profesional

mampu membuat keputusan-keputusan yang nonrutin

(terjadi dalam konteks yang selalu berubah), baik dalam

tahap perencanaan maupun dalam tahap implementasi

yang terjadi dalam setting yang wajar antara pendidik,

peserta didik, dan lingkungannya.Tri Dharma Perguruan

Tinggi yang menjadi tugas pokok dan fungsi dosen dilaku-

kan saling terkait antara satu dharma dengan dharma lain-

nya dan membentuk satu kesatuan sesuai dengan fungsi

pergurusn tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Masing-

masing dharma itu diberi arti sebagai berikut.

Pendidikan adalah komunikasi antara dosen dan ma-


28

hasiswa melalui kegiatan dosen membelajarkan maha-

siswa tentang ilmu, teknologi, dan seni pada mata kuliah

yang diampunya sehingga mahasiswa melakukan kegiatan

belajar dari berbagai sumber belajar yang tersedia dalam

lingkungannya. Kegiatan belajar mahasiswa mencakup

belajar untuk memecahkan masalah, belajar untuk hidup

bermasyarakat dan berbangsa, dan/atau untuk kemajuan

kehidupa diri, masyarakat dan bangsanya. Teori, konsep,

dan/atau prosedur dalam dharma pendidikan menjadi

sumber/balikan bagi dharma penelitian dan dharma pe-

ngabdian kepada masyarakat.

Penelitian, baik murni atau terapan, adalah kegiatan

ilmiah dosen untuk menemukan dan mengembangkan

ilmu, teknologi, dan seni dalam mata kuliah yang diampu-

nya. Dharma penelitian dapat menjadi sumber atau balikan

bagi dharma pendidikan dan/atau dharma pengabdian

kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang

relevan dengan bidangnya, untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan memanfaatkan potensi yang terdapat

dalam lingkungan. Dharma pengabdian kepada masyara-

kat dapat menjadi sumber atau balikan bagi dharma pen-

didikan dan/atau dharma penelitian.

Selain memiliki kualifikasi akademik minimum, dosen

juga harus menguasai berbagai kompetensi yang terdiri

atas kompetensi (1) pedagogik; (2) kepribadian; (3) sosial;

dan (4) profesional yang meliputi: (a) keahlian dan (b)

pengembangan dan penerapan ilmu.

d) Landasan Empirik

Pada dasarnya PT memerlukan dosen yang memiliki



29

kemampuan atau kompetensi tertentu agar dapat melak-

sanakan tugas dan fungsinya sesuai tuntutan undang-un-

dang yang berlaku (UU No. 14 tahun 2005). Kompetensi

dosen menurut UU tersebut secara umum ditentukan dari

kualifikasi yang dimilikinya, yaitu kualifikasi akademik dan

kompetensi.

Data kualifikasi akademik dosen tahun 2009 dapat

dilihat pada Tabel-1 berikut.

Tabel-1. Data Kualifikasi Akademik Dosen

PT Berijazah Diploma dan S1

Berijazah S2, S3 dan Keprofesian

Jumlah

PTN (84 PTN) 20.221 (32.40%) 42.187 (67.60%) 62.408PTS (2823 PTS) 59.668 (76.34%) 38.496 (23.66%) 78.164Jumlah 79.889 (49.76%) 80.683 (50.24%) 160.572

Sumber: Dirjen Dikti Depdiknas. http://www.evaluasi.or.id/recap/recap-teach-

er-edu.php?flag==all. (diolah 3 Mei 2009)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 67,60% dosen

PTN telah memenuhi kualifikasi akademis, sedangkan un-

tuk PTS baru mencapai 23,66%. Sampai saat ini data ten-

tang kompetensi dosen belum tersedia. Dengan tidak

terpenuhinya kualifikasi akademis dosen, maka sangat di-

mungkinkan terjadi ketimpangan kompetensi.

Selain itu, sampai tahun 2009 masih merebak pem-

bukaan program studi baru, baik untuk jenjang diploma,

S1 maupun pascasarjana (S-2/S-3). Berdasarkan data yang

disampaikan oleh Dirjen Dikti pada Rembug Nasional 2008

terungkap, bahwa dari tahun 2005 hingga 2007 terdapat

528 PTS baru (tidak ada pertambahan PTN); 2.247 Program

Studi yang baru dari berbagai bidang studi dan jenjang

pendidikan. Sebagian besar dari program studi yang baru

tersebut adalah jenjang Diploma dan S1.


30

Untuk lebih menjamin agar pendidikan tinggi di In-

donesia mampu mewujudkan visi dan melaksanakan misi

pendidikan nasional, serta berdasarkan landasan filosofis,

yuridis, konseptual, dan empiris, maka diperlukan adanya

standar kualifikasi dan kompetensi dosen.

3) Proses Pengembangan Standar Dosen

Standar dosen dikembangkan melalui tahap-tahap se-

bagai berikut.

(1) Penyusunan desain (persiapan, membuat draf awal naskah

akademik dan draf standar dosen);

(2) Kajian bahan dasar (pengembangan draf naskah akademik

dan standar kualifikasi dan kompetensi dosen berdasarkan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas,

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan

Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005,

tentang Standar Nasional Pendidikan dan referensi lain-

nya);

(3) Penyusunan draf standar;

(4) Reviu dan perbaikan draf standar;

(5) Validasi draf standar;

(6) Analisis hasil validasi draf standar;

(7) Pembahasan draf standar dengan unit utama;

(8) Uji publik draf standar;

(9) Finalisasi standar.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Dosen

(1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.



31

(2) Tugas utama dosen dilaksanakan dalam bentuk pembela-

jaran yang mendidik, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian proses dan hasil yang dapat dipertanggung-

jawabkan. Dalam lingkup tugas pembelajaran yang mendi-

dik, dosen bertanggungjawab atas pendidikan moral dan

etika, adab dan kesantunan, mengasah nurani, memben-

tuk karakter dan kepribadian terpuji melalui keteladanan.

(3) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional

pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai de-

ngan peraturan perundang-undangan (Pasal 3, UU No. 14

Tahun 2005) dan berfungsi untuk meningkatkan martabat

dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengem-

bang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peng-

abdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan

mutu pendidikan nasional (Pasal 5, UU No. 14 Tahun 2005).

(4) Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan

tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai

dengan bidang keahlian.

(5) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keteram-

pilan dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

5) Tujuan dan Manfaat Standar Dosen

Standar dosen yang mencakup standar kualifikasi aka-

demik dan kompetensi dosen baik sebagai agen pembelajaran

maupun ilmuwan, dimaksudkan sebagai acuan:

(1) bagi pemerintah dalam melaksanakan sertifikasi dosen,

perekrutan calon dosen, dan dalam rangka penilaian ki-

nerja lembaga pendidikan tinggi,

(2) bagi perguruan tinggi dalam perekrutan calon dosen,

pembinaan dan pengembangan karir dosen,


32

(3) bagi dosen dalam melaksanakan tugas pokok dan fung-

sinya,

(4) bagi perguruan tinggi dan dosen untuk meningkatkan ke-

mampuan berkolaborasi dan bersaing di era global.

6) daftar Pustaka• Dirjen Dikti Depdiknas. http://www.evaluasi.or.id/recap/recap-

teacher-edu.php?flag==all.

• Hamalik, Oemar (1985). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta:

Bumi Aksara.

• McCully, Kilmer (1999). The Heart Revolution. New York, NY: Har-

peraudio.

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan.

• Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun

2006-2009.

• Schein, E. H., & Kommers, D. W. (1972). Professional Education. New

York McGraw-Hill.

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Ten-

tang Sistem Pendidikan Nasional.

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Ten-

tang Guru dan Dosen.

2. draf StandarStandar dosen untuk Pendidikan Akademik dan Profesi terdiri

atas Kualifikasi Akademik Dosen dan Kompetensi Dosen, yaitu se-

bagai berikut.

1) Kualifikasi Akademik dosena) Kualifikasi akademik dosen program sarjana, PALING REN-

DAH berpendidikan magister dari program studi yang

terakreditasi dan memiliki kewenangan mengampu mata



33

kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

b) Kualifikasi akademik dosen program pascasarjana berpen-

didikan doktor dari program studi yang terakreditasi, dan

memiliki kewenangan mengampu matakuliah dan atau

membimbing tesis mahasiswa pascasarjana sesuai dengan

latar belakang pendidikan doktornya.

c) Pengakuan atas kesesuaian latar belakang pendidikan

pada butir 1 dan 2 ditentukan oleh perguruan tinggi yang

bersangkutan bagi perguruan tinggi yang terakreditasi,

dan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi per-

guruan tinggi yang belum terakreditasi.

d) Kualifikasi akademik dosen program pascasarjana yang

memiliki wewenang sebagai promotor disertasi adalah

doktor dari program studi yang terakreditasi dan memiliki

jabatan akademik profesor (guru besar) yang relevan de-

ngan bidang kajian disertasi yang dibimbingnya.

e) Kualifikasi akademik dosen pendidikan profesi, MINIMAL

berpendidikan magister dari program studi yang terakre-

ditasi dan memiliki sertifikat profesi yang relevan.

2) Kompetensi dosen No. Kompetensi Sub-Kompetensi

1. Kompetensi Pedagogik

1.1 Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa

1.2 Membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien

1.3 Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan .

1.4 Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa

1.5 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran


34

No. Kompetensi Sub-Kompetensi

1.6 Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel

1.7 Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa

2. Kompetensi Kepribadian

2.1 Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia

2.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas

2.3 Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi

2.4 Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi

2.5 Berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan

2.6 Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner

3. Kompetensi Sosial

3.1 Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi budaya

3.2 Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi

3.3 Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain

4. Kompetensi Profesional

a. Kompetensi Keahlian

4.1 Memahami filosofi , konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya

4.2 Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang

4.3 Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya



35

No. Kompetensi Sub-Kompetensi

b. Kompetensi Pengem-bangan dan Penerapan Ilmu

4.4 Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

4.5 Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya

4.6 Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi

4.7 Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya

4.8 Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya

4.9 Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

6| RefleksiDalam proses pengembangan standar dosen akademik dan

profesi pendidikan tinggi relatif lancar jika dibandingkan dengan

proses pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan

yang dilakukan sebelumnya (2006-2008). Hal ini ditandai setiap

kegiatan ketua dan sekretaris relatif hadir tepat waktu, begitu pula

anggota tim hadir minimal 85% dari jumlah anggota, dan setiap

pertemuan semua yang hadir mengikuti diskusi dari awal sampai hari

penutupan. Implikasinya setiap diskusi yang dikakukan pada setiap

kegiatan relatif lancar. Misalnya suatu konsep baru yang didiskusikan

dapat dimulai dan dapat disimpulkan dengan tepat waktu. Berikut,

adanya kerja sama dan ketaatan anggota dalam hal keputusan

terhadap ketua dan adanya komitmen yang selalu ditaati oleh seluruh

anggota, misalnya pembagian tugas baik tugas kelompok maupun

tugas individual diterimanya dan diselesaikan di tempat tugas

masing-masing. Hasil tugas tersebut, masing-masing mengirim email

ke [email protected] untuk disatukan dan dinarasikan serta

akan diinformasikan dan didiskusikan pada pertemuan berikutnya.

Dalam hal validasi standar, relatif banyak peserta validasi

standar yang hadir dan aktif diskusi dan memberikan masukan yang


36

berbobot, hanya ada 1 (satu) dari 15 (lima belas) perguruan tinggi

yang kurang datang ke tempat validasi, lagi kurang tanggap/peduli

terhadap validasi tersebut. Dalam hal uji publik, relatif banyak peserta

uji publik yang hadir dan aktif diskusi dan memberikan masukan

yang berharga, sehingga hal-hal yang belum sempat dipikirkan oleh

anggota tim ahli dapat menjadi pelengkap dalam pengembangan

draf standar dan pada naskah akademik.

Hambatan yang krusial dalam pengembangan standar dosen

relatif tidak ada. Pelajaran yang diperoleh dari proses kegiatan

pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendidikan

tinggi adalah dalam memperlancar suatu proses perlu komitmen

yang harus ditaati, unsur-unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan

homogen, kerja sama yang baik antar individu, antar kelompok kerja,

dan antar instansi.



37

BAB 3 PENgEmbANgANStANDAr iSiPENDiDikAN tiNggi


39

BAB 3 PENGEMBANGAN STANDAR ISI PENDIDIKAN TINGGI

A| Pendahuluan Perguruan tinggi merupakan “puncak’ jenjang pendidikan

setelah pendidikan dasar dan menengah. Sebagaimana disebutkan

dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendi-

dikan Nasional. “Puncak” pendidikan itu tidak dapat diraih oleh semua

orang yang menghendakinya, orang-orang yang sempat menjalani

pun banyak diantaranya yang tidak berhasil menyelesaikannya de-

ngan baik. Pendidikan tinggi dicitrakan sebagai arena untuk pengem-

bangan potensi yang terbaik, untuk menyiapkan diri bagi kehidupan

yang sesuai dengan status sosial yang tinggi dan bermartabat serta

dengan karir yang berhasil. Demikianlah, pendidikan tinggi meru-

pakan agent of change bagi kehidupan orang-per orang, kelompok,

masyarakat, bangsa dan negara bahkan, bagi perkembangan kema-

nusiaan dari zaman ke zaman.

Dengan citranya yang sungguh tinggi itu pendidikan tinggi

perlu diwujudkan dan dikelola dalam kondisi yang terstandar untuk

menjamin ketinggian mutunya. Untuk itu, Peraturan Pemerintah No.

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai turunan

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na-

sional menegaskan perlunya delapan standar bagi penyelenggaraan

pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, yaitu

standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar

pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, stan-

PENGEmBANGAN STANdAR ISI PENdIdIKAN TINGGI Januari 2010 © BSNP

41

dar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Sebagai bagian

integral dari pendidikan nasional, pendidikan tinggi secara langsung

dituntut memenuhi ke-delapan standar tersebut.

Dewasa ini Pemerintah Indonesia berketetapan hati dengan

upaya yang sungguh-sungguh untuk menyusun dan mengimple-

mentasikan semua standar yang dimaksudkan itu. Hal ini didorong

pula untuk membenahi kondisi nyata pendidikan tinggi di tanah air

yang belum standar. Kondisi nyata yang belum standar itu antara

lain ditampilkan sebagai berikut.

Pertama, kurikulum pendidikan tinggi belum dikembangkan

dengan pola yang jelas. Dalam hal ini data base nasional tentang pro-

gram studi, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan

kurikulum boleh dikatakan belum ada atau setidak-tidaknya belum

tersosialisasikan.

Kedua, kurikulum yang dikembangkan oleh satuan-satuan pen-

didikan tinggi (disebut pendidikan tinggi) belum terbagi secara pro-

porsional ke dalam substansi untuk memenuhi kebutuhan kehidup-

an dalam tataran praktis dan kebutuhan kehidupan dalam tataran

idealis. Dalam hal-hal tertentu berbagai perguruan tinggi bahkan ter-

lalu kuat berorientasi pada dunia industri sehingga bidang-bidang

yang mengarah pada pengembangan dan karya akademik secara

institusional dan personal terabaikan.

Ketiga, susunan kurikulum pendidikan tinggi cenderung ma-

sih mengarah pada rentetan mata kuliah dan belum secara terarah

mengembangkan pembentukan manusia seutuhnya sesuai dengan

harkat dan martabatnya serta pengembangan kemampuan aka-

demik, profesi dan vokasi yang benar-benar diperlukan untuk masla-

hat kehidupan kemanusiaan. Materi pengembangan diri melalui

kegiatan pelayanan yang memandirikan dan ekstra kurikuler belum

terintegrasi ke dalam kurikulum.

Keempat, belum adanya pola standar untuk pengembangan

pendidikan tinggi; pendirian dan pengelolaan perguruan tinggi yang


42

kurang terkendali, dan mayoritas lulusan serta produk-produk lain

perguruan tinggi yang kurang memadai tampaknya akan terus ber-

langsung. Perguruan tinggi hanya sekedar menjadi lembaga transfer

IPTEKS yang kurang bermakna serta tidak memberikan nilai tambah

bagi pengembangan IPTEKS yang lebih membudayakan dan mem-

berdayakan kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan, maju

dan modern.

Implementasi standar-standar yang dimaksudkan itu diharap-

kan mampu mengubah kondisi pendidikan tinggi dewasa ini yang

kurang memadai seperti tergambar di atas menjadi perguruan tinggi

yang memenuhi standar mutu yang tinggi. Sebagai agent of change

melalui kurikulumnya yang standar, pendidikan tinggi mampu ber-

peran sebagai wahana pembentuk manusia seutuhnya (potensi

dirinya berkembang secara optimal, mandiri, sehat jasmani, rohani

dan sosial) serta sebagai pengembang kehidupan dan karya-karya

akademik yang luhur, profesi yang bermartabat, dan vokasi yang

benar-benar terampil dan produktif yang terwujud dalam kehidupan

yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan akhlakul karimah. Dalam

berkehidupan kebangsaan dan kenegaraan, pendidikan tinggi men-

jadi pusat pengembangan kebudayaan bangsa, penguatan, kejayaan

bangsa melalui pengoptimalan pengembangan sumber daya alam

dan manusia yang melimpah, dan peningkatan daya saing serta pe-

nguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks globali-

sasi pendidikan tinggi diharapkan menjadi benteng untuk memper-

tahan identitas budaya bangsa, menjadi pendorong berkembangnya

bangsa secara dinamis dan modern sambil secara bijak menerima

pengaruh globalisasi demi penguatan dan peningkatan budaya

bangsa.

Bertolak dari kondisi dengan warna-warni yang belum begitu

jelas arah dan polanya itu, dan menuju ke arah pendidikan terstan-

dar, bahkan berstandar tinggi dirasa perlu disusun 8 standar pendi-

dikan sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 15 tahun 2005 tentang


43

Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka pengembangan stan-

dar-standar pendidikan yg dimaksudkan itu, perlu disusun Standar

Isi Pendidikan Tinggi (selanjutnya disingkat SIPT), sebagai salah satu

komponen pokok penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

Berkenaan dengan kurikulum yang menjadi materi pokok SIPT, unsur-

unsur budaya bangsa, khususnya yang terkait langsung dengan upa-

ya pendidikan, perlu dijadikan prinsip dinamik pengembangan dan

implementasi kurikulum pendidikan tinggi yang berorientasi global.

Kurikulum yang demikian itu diharapkan memenuhi fungsinya se-

bagai wahana pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang dina-

mis, maju dan modern, ber-IPTEKS tinggi dan mampu bersaing dalam

kehidupan global, serta sekaligus memandirikan peserta didik.

Standar Isi yang dikembangkan ini berlaku untuk program-pro-

gram pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang diselenggarakan

oleh perguruan tinggi.

B| Landasan Penyusunan Standar Landasan legal penyusunan Standar Isi Pendidikan Tinggi

adalah :

1. Pancasila, falsafah bangsa dan dasar negara.

2. Undang-undang Dasar 1945, yang mengamanatkan kepada

pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menye-

lenggarakan sistem pendidikan nasional.

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional terutama pasal/ayat-ayat mengenai jalur, jenis dan

jenjang pendidikan tinggi, program dan kurikulum pendidikan

tinggi.

4. Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasio-

nal Pendidikan terutama pasal/ayat-ayat mengenai standar isi

pendidikan tinggi.

5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru teruta-

ma pasal/ayat-ayat mengenai kompetensi guru yang diperoleh


44

melalui studi di peguruan tinggi.

6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Tinggi terutama pasal/ayat-ayat mengenai jurusan/program

studi dan kurikulum Perguruan tinggi.

7. Rencana Peraturan Pemerintah tentang Dosen, terutama ten-

tang pasal/ayat-ayat mengenai materi/tugas yang diampu oleh

dosen.

8. Permendiknas No. 22, no. 23 dan No. 24 tahun 2006 tentang

Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan mene-

ngah, sebagai referensi bagi standar isi, standar kompetensi lu-

lusan dan kurikulum pendidikan tinggi.

9. Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru terutama mengenai pasal/

ayat-ayat mengenai program pendidikan dan kompetensi yang

ditempuh oleh (calon) guru pada pendidikan tinggi.

10. Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Konselor terutama mengenai pasal/

ayat-ayat tentang program pendidikan dan kompetensi yang

ditempuh (calon) konselor di perguruan tinggi

11. Permendiknas No. 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pro-

gram Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan, teru-

tama pasal/ayat-ayat mengenai pengakuan pengalaman kerja

dan hasil belajar sebagai pengurang beban belajar.

C| Tujuan dan Fungsi Standar Tujuan disusunnya SIPT adalah :

1. Tujuan Umum Tujuan umum SIPT adalah memberikan acuan bagi perguruan

tinggi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang

akan diimplementasikan oleh masing-masing program studi

yang ada di dalam Perguruan tinggi.


45

2. Tujuan Khusus Tujuan khusus SIPT adalah :

1. Memberikan acuan berupa kaidah-kaidah umum penyu-

sunan kurikulum program studi.

2. Memberikan acuan berupa kriteria pembentukan dan

penetapan mata kuliah serta kegiatan lainnya yang men-

jadi muatan kurikulum.

3. Memberikan acuan dalam perumusan kompetensi mata ku-

liah dan kegitan lainnya yang menjadi muatan kurikulum.

4. Memberikan acuan dalam penyusunan silabus mata ku-

liah.

5. Memberikan arah pengimplementasian kurikulum yang

nantinya akan dijabarkan menjadi standar proses yang

akan disusun tersendiri.

Standar isi pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai dasar

untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka

mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengi-

kat dan efektif untuk semua perguruan tinggi.

d| Hasil yang dicapaiKegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar isi

pendidikan tinggi untuk program-program pendidikan akademik,

profesi dan vokasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. SIPT

memuat pokok-pokok tentang (1) kerangka dasar dan standar kuri-

kulum, (2) beban belajar, (3) kurikulum satuan pendidikan tinggi, (4)

kalender akademik.


46

E| Tim Ahli 1. Anggota BSNP

No Nama Asal Institusi

1 Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Pd., Kons (Koordinator)

UNNES

2 Dr. Anggani sudono, Al Izhar Jakarta

3 Prof. Dr. Fawzia aswin hadis UI

4 Prof. Dr. Furqon UPI

5 Prof. Dr. Komaruddin hidayat UIN Jakarta

6 Dr. Seto Mulyadi Komnas HAM Anak

7 Prof. Dr. Johannes Gunawan Univ. Parahyangan

8 Prof. Dr. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc.

IPB

9 Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd. UNP

10 Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit Perbanas

2. Tim Ahli No Nama Instansi

1. Prayitno, Prof. Dr. (Ketua) UNP

2. Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D. (Sekretaris) UNDIP

3. Prof. Waspodo, Ph.D. UNSRI PALEMBANG

4. Prof. Dr. Rubijanto Misman UNSOED

5. Prof. Dr. Soesanto UNIMUS SEMARANG

6. Prof. Dr. Mohamad Sadikin, D.Sc. UI

7. Prof. Dr. Imam Suyudi UNJ JAKARTA

8. Prof. Freddy P. Zen, M.Sc.,D.Sc. ITB BANDUNG

9. Prof. Dr. M. Noor Rochman Hadjam UGM YOGYAKARTA

10. Prof. Dr. Pawennari Hijjang, Ma UNHAS MAKASSAR

11. Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd. UNESA SURABAYA

12. Prof. Dr. Soetarno, Dea ISI YOGYAKARTA

13. Ir. Syaukat Ali, M.Si. POLITEKNIK

14. Dr. Masri Mansoer, MA UIN JAKARTA

15. Dr. Abdul Rahman A. Ghani, M.Pd. UHAMKA

16. Prof. Dr. As’ari Djohar, M.Pd. UPI


47

F| metode dan Tahapan Penyusunan Standar Metode dan langkah pengembangan SIPT adalah sebagai beri-

kut.

1. Penyusunan Naskah Akademik, sebagai panduan berfikir dan

langkah operasional penyusunan SIPT.

2. Penyusunan draf Awal SIPT, melalui langkah-langkah : 1. Review dokumen dan kajian bahan dasar berkaitan de-

ngan substansi standar isi perguruan tinggi.

2. Diskusi dokumen dan bahan dasar.

3. Penulisan draf awal SIPT.

3. Validasi, untuk melengkapi dan menguji ketetapan arah dan

substansi yang ada pada draf SIPT, melalui :

1. Lokakarya dengan sejumlah pakar tentang isi pendidikan

tinggi

2. Validasi diperluas bersifat nasional

3. Review dengan unit utama Depdiknas

4. Uji Publik untuk menyampaikan materi draf SIPT serta mem-

peroleh masukan dari publik untuk penyempurnaanya.

5. Finalisasi, untuk memperoleh draf final SIPT berdasarkan hasil

semua pemikiran dan masukan dari berbagai pihak yang telah

diperoleh melalui diskusi, lokakarya, seminar, review, validasi dan

uji publik. Finalisasi draf SIPT dilaksanakan oleh Tim Ahli/Adhoc

SIPT bersama Anggota BNSP.

Kegiatan penyusunan SIPT oleh Tim Ahli/Adhoc SIPT bersama

anggota BNSP, melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

No Tahapan Kegiatan Waktu Tempat

1 Penyusunan Design 7-9 Maret 2009 Jakarta

2 Pengkajian Dokumen dan Bahan Dasar 18-20 Maret 2009 Jakarta

3 Penyusunan Draf Awal SIPT 24-26 April 2009 Jakarta

4 Reviu dan Perbaikan Draf Awal SIPTReviwer: DKI Jakarta 8, Dalam Jawa 6, dan Luar Jawa 2

22-24 Mei 2009 Jakarta


48

No Tahapan Kegiatan Waktu Tempat

5 Validasi Draf SIPT15 Provinsi (4 dalam Jawa dan 11 luar Jawa). Peserta daerah: 40 orang Panitia daerah: 5 orang Anggota/Tim Ahli : 3 orang

18 Juni – 18 Juli 2009 Daerah

6 Analisis Hasil Validasi dan Perbaikan Draf SIPT

22-24 Juli 2009 Jakarta

7 Pembahasan Draf SIPT dengan unit utama

10-12 September 2009 Jakarta

8 Uji Publik Draf SIPTUndangan 25 Provinsi @ 2 orang

14-16 Oktober 2009 Jakarta

9 Finalisasi Draf SIPT 6-8 November 2009 Jakarta

G| Refleksi Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang berarti

dalam penyusunan standar Isi Pendidikan Tinggi. Sebagai catatan,

dalam mendiskusikan jumlah SKS sempat mengalami diskusi yang

panjang dan lama. Selama ini beban SKS di perguruan tinggi adalah

144-160 SKS. Sedangkan beban SKS yang diusulkan dalam standar

isi adalah 130-140 SKS. Dengan mengurangi beban SKS dikhawatir-

kan akan berdampak pada turunnya mutu lulusan. Namun melalui

uji public yang dilakukan BSNP, peserta uji publik menerima rentang

beban studi 130-140 SKS, meskipun DIKTI mempertanyakan hal ini

karena dikhawatirkan akan mengurangi mutu lulusan perguruan

tinggi. Hal lain yang sempat menjadi kendala adalah kesulitan un-

tuk mendapatkan peserta validasi yang dapat mewakili perguruan

tinggi di satu provinsi karena faktor lokasi dan biaya.


49

BAB 4 PENgEmbANgANStANDAr SArANA PrASArANA PENDiDikAN tiNggi: ProgrAm SArjANA


51

BAB 4 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI:

PROGRAM SARJANA

A| Pendahuluan Mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya

adalah dosen, sarana dan prasarana, manajemen dan waktu belajar

(Bank Dunia, 1989). Secara umum di Indonesia keempat faktor terse-

but belum memadai untuk mencapai pembelajaran yang baik guna

meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi (BAN-PT) tahun 2008, perguruan tinggi di Indonesia berjum-

lah 3230 dengan perincian 82 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 2819

Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 50 Perguruan Tinggi Agama negeri

(PTAN), 219 Perguruan Tinggi Agama Swasta (PTAS), dan 60 Pergu-

ruan Tinggi Kedinasan (PTK). Dari jumlah tersebut baru 2.5% yang

telah diakreditasi oleh BAN-PT. Sedangkan jumlah program studi

sebanyak 17128 dan yang telah terakreditasi mencapai 54.2%. Jum-

lah perguruan tinggi dan program studi tersebut diperkirakan akan

meningkat sesuai dengan peningkatan animo masyarakat untuk

masuk perguruan tinggi. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan per-

guruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dari

82 PTN pada tahun 2008 menjadi 83 PTN dan dari 2819 PTS menjadi

2.909 PTS. Sementara itu, kualitas perguruan tinggi tersebut sangat

beragam baik dari sisi penyelenggaraan, proses, sarana dan prasarana,

PENGEmBANGAN STANdAR SARANA PRASARANAPENdIdIKAN TINGGI: PROGRAm SARjANA


53

serta lulusannya. Keragaman kondisi sarana dan prasarana Perguruan

Tinggi dapat dilihat mulai dari sarana dan prasarana yang sangat layak

sampai pada yang sangat tidak layak. Misalnya, ada Perguruan Tinggi

yang diselenggarakan di Rumah Toko (Ruko), di rumah, tidak memiliki

laboratorium, tidak memiliki ruang terbuka dan banyak lagi. Kondisi

ini sudah barang tentu akan merugikan peserta didik karena tidak

menerima layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Rendahnya mutu pendidikan tersebut di atas disebabkan antara

lain sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini karena be-

lum adanya kriteria minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi

yang menjadi acuan dari setiap perguruan tinggi dalam penyeleng-

garaan program pendidikan. Atas dasar kenyataan itu, perlu disusun

standar sarana dan prasarana perguruan tinggi di Indonesia, agar ke-

beradaan sarana dan prasarana mampu mendukung pembelajaran

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Standar sarana dan

prasarana pendidikan tinggi merupakan salah satu dari delapan

standar pendidikan yang harus disiapkan oleh Badan Standar Nasio-

nal Pendidikan (BSNP) berdasarkan amanat yang dituangkan dalam

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup perguru-

an tinggi yang berbentuk sekolah tinggi, institut, dan universitas yang

menyelenggarakan pendidikan akademik pada jenjang sarjana S1.

B| Landasan Penyusunan Standar 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

2. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum

Pendidikan

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasio-

nal Pendidikan

4. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan


54

C| Tujuan dan Fungsi Standar Tujuan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi adalah

untuk:

1. Menentukan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana mini-

mal yang harus dimiliki perguruan tinggi dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya.

2. Mendukung tercapainya mutu pendidikan.

Fungsi standar sarana dan prasarana adalah sebagai acuan

dasar yang bersifat nasional bagi semua pihak yang berkepentingan

dalam:

1. Perencanaan dan perancangan sarana dan prasarana,

2. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasara-

na,

3. Pengawasan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana.

d| Hasil yang dicapaiKegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar sara-

na dan prasarana perguruan tinggi yang berbentuk sekolah tinggi,

institut, dan universitas yang menyelenggarakan pendidikan akade-

mik pada jenjang sarjana S1.

E| Tim Ahli 1. Anggota BSNP

No Nama Asal Institusi

1 Edy Tri Baskoro, Prof. Dr (Koordinator) ITB

2 Suharsono, Dr., MM., M.Pd STIBA

3 Bambang Soehendro, Prof.Dr UGM

4 Zaki Baridwan, Prof. Dr UGM

5 Anggani Sudono, Dr Al-Izhar

6 Weinata Sairin, Pdt., M.Th LAI

7 Komaruddin Hidayat, Prof. Dr UIN Jakarta



55

2. Tim Ahli No Nama Instansi Keterangan

1. Bambang Suryadi, Ph.D UIN Jakarta/Psikologi Ketua

2. Drs. Moerdiyanto, MPd. MM. UNY/Ekonomi Wakil Ketua

3. Paramita Atmodiwiryo, March. Ph.D UI/Arsitek Sekretaris

4. Ir. Eko Purnomo, MS.Arch.S ITB/Arsitek Anggota

5. Dr. Suyanta UNY/Fisika Anggota

6. Prof. Dr. Munoto Unesa/Teknik Anggota

7. Dra. Indun Lestari Setyono, M.Psi Unpad/Psikologi Anggota

8. Ari Moesriami Barmawi, Ph.D STT TELKOM Anggota

9. Dr. Ahmad Rum Bismar, M.Pd UNM/Olahraga Anggota

10. Prof. Dr. Hamam Hadi UGM/Kedokteran Anggota

11. Dr. Danny Meirawan UPI/Teknik Anggota

12. Drs. Nathan Hendarto, PhD Unnes/MIPA Anggota

13. Dr. Ir. Yazid Bindar,M.Sc ITB/Teknik Kimia Anggota

14. Ir. Denni Zulkaidi, MUP ITB/Teknik Planologi) Anggota

15. Drs. Zulfikar Zen, MA UI/Perpustakaan Anggota

16. Prof. Dr. Thamrin Abdullah UNJ/Ekonomi Anggota

17. Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi UI Anggota

18. Dr. Gaguk Margono UNJ/Matematika Anggota

19. Prof. Dr. Anita Yuliati,drg.,M.kes UNAIR/Kedokteran Gigi Anggota

F| metode Penyusunan Standar Penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi di-

lakukan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar

isi, dan standar proses untuk pendidikan tinggi. Standar sarana dan

prasarana minimum juga mempertimbangkan perubahan paradig-

ma pendidikan tinggi, dan pengelolaan badan hukum pendidikan

tinggi di Indonesia. Selain itu, Untuk mencapai kompetensi minimum

lulusan setiap program studi, maka Standar kompetensi minimum

dari Badan Akreditasi Nasional (BAN), perguruan tinggi dan asosiasi

profesi terkait juga menjadi pertimbangan untuk menentukan sara-

na dan prasarana minimum yang harus disediakan. Selain memper-

timbangkan standar dan ketentuan penyediaan sarana dan prasa-

rana minimum yang telah ada di Indonesia (yang ditetapkan oleh


56

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), sumber literatur mengenai

pedoman/standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi di negara

lain juga dikaji untuk memperoleh gambaran standar yang berlaku

di negara maju. Kajian teoretis akan kebutuhan sarana dan prasarana

pendidikan tinggi dilakukan dengan memperhatikan aspek psikolo-

gis perkembangan kejiwaan peserta didik dan proses kegiatan pem-

belajaran pada umumya, serta keahlian pada disiplin ilmu masing-

masing pada khususnya. Secara ringkas metode penyusunan standar

tersebut dapat diilustrasikan dalam diagram berikut ini.

B adan S tandar N asional P endid ikan

Validasi & Uji Publik

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PT

Paradigma Pembelajaran

K erangka S tandar

K om ponen S arana dan P rasarana

S pesifikas i S tandar

RANCANGAN STANDAR SARANA & PRASARANA

PENDIDIKAN TINGGI

S tandar P end id ikan:• S tandar K om petensi Lu lusan

• S tandar Is i• S tandar P roses

• S tandar K om petensi o leh P T dan A sosias i P ro fes i

P rins ip-prins ip S tandar

K a jian Teoritis S tandar

A turan tentangP em bukaan P T

K aji B and ing S arana danP rasarana P T

K ondis i N yata S arana danP rasarana P T d i Indonesia

FungsiPendidikan Tinggi

A kred itas i B A N P T

P edom an S arana & P rasarana P T

METODE PENYUSUNAN STANDAR

G| Tahapan Penyusunan Standar Kegiatan penyusunan standar sarana dan prasarana pendidikan

tinggi terdiri atas sembilan tahapan. Diawali dengan penyusunan

desain dimana seluruh tim ahli melakukan brainstorming untuk

mendapatkan gambaran awal tentang draf standar sarana dan pra-



57

sarana tersebut. Pada tahapan ini, Ketua BSNP memaparkan standar

nasional pendidikan, peran, fungsi dan wewenang BSNP. Sedang-

kan anggota BSNP yang menjadi koordinator kegiatan menjelaskan

peran dan fungsi tim ahli dalam penyusunan panduan penilaian

pendidikan kesetaraan sehingga terwujud persamaan persepsi dan

langkah di kalangan tim penyusun panduan. Kegiatan ini diseleng-

garakan di Jakarta, dari tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2009.

Kegiatan kedua adalah kajian bahan dasar, diselenggarakan di Ja-

karta dari tanggal 14-16 Maret 2009. Kajian bahan dasar meliputi ka-

jian aspek yuridis dan empiris yang meliputi data-data dari lapangan

dan intansi terkait seperti BAN-PTdan DIKTI. Berdasarkan bahan

dasar yang terkumpul, tim menyusun draf standar (tahapan ketiga)

yang berlangsung dari tanggal 24-26 April 2009 di Jakarta.

Pada tahapan keempat yang berlangsung dari tanggal 15-17

Mei 2009 di Jakarta, tim ahli mengundang 16 reviewer untuk mene-

laah dan member masukan terhadap draf standar tersebut. Reviewer

tersebut berasal dari Jakarta (8 orang), dalam Jawa (6 orang), dan

luar Jawa (2 orang). Berdasarkan masukan dari para reviewer, tim ahli

melakukan perbaikan dan penyempurnaan draf. Kemudian ketua,

wakil ketua, dan sekretaris tim ahli memaparkan draf tersebutu dalam

rapat pleno BSNP (26 Mei 2009) untuk mendapatkan pandangan dan

masukan dari seluruh anggota BSNP.

Kegiatan kelima adalah validasi draf standar sarana dan prasa-

rana pendidikan tinggi di 15 provinsi (4 dalam Jawa dan 11 luar

Jawa) dari tanggal 27-29 Juni 2009. Di masing-masing provinsi meli-

batkan 3 orang dari tim ahli dan 40 peserta dari berbagai program

studi di perguruan tinggi. Tujuan kegiatan validasi ini adalah untuk

mendapatkan masukan, kritikan dan saran guna menyempurnakan

draft standar.

Pada tahapan berikutnya, masukan dan saran yang telah ter-

kumpul melalui kegiatan validasi tersebut dianalisis oleh tim ahli

pada tanggal 29-31 Juli 2009 di Jakarta. Tahap berikutnya adalah


58

pembahasan draf standar dengan unit utama pada tanggal 11-13

September 2009. Tahapan ini melibatkan 16 reviewer, dari unit ter-

kait, diantaranya Direktorat Akademik (DIKTI) dan Direktorat Pendi-

dikan Islam Departemen Agama.

Sebelum dilakukan uji publik draf stadar tersebut dipresentasi-

kan dalam rapat pleno BSNP pada tanggal 13 Oktober 2009. Uji pub-

lik (tahapan kedelapan) yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal

24-26 Oktober melibatkan 50 peserta dari 25 provinsi. Mereka me-

wakili berbagai unsur, misalnya unsur program studi pada perguruan

tinggi negeri dan swasta, asosiasi profesi, Ditjen DIKTI, Biro Hukum

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pembinaan Agama De-

partemen Agama, dan praktisi pendidikan.

Berdasarkan masukan dan saran dari peserta uji public, tim ahli

melakukan revisi dan perbaikan draf standar. Tahapan ini merupakan

tahapan terakhir yang disebut sebagai finalisasi draf standar sara-

na dan prasarana pada tanggal 14-16 Oktober 2009 di Jakarta. Se-

cara singkat, sembilan tahapan kegiatan tersebut dipaparkan dalam

matrik sebagai berikut.

No Kegiatan Waktu Tempat

1 Penyusunan Desain 26-28 Februari 2009 Jakarta

2 Kajian Bahan Dasar 14-16 Maret 2009 Jakarta

3 Penyusunan Draf Standar 24-26 April 2009 Jakarta

4 Reviu dan Perbaikan Draf Standar Reviwer: DKI Jakarta 8, Dalam Jawa 6, dan Luar Jawa 2

15-17 Mei 2009 Jakarta

Presentasi draf di BSNP 26 Mei 2009 BSNP

5 Validasi Draf Standar 15 Provinsi (4 dalam Jawa dan 11 luar Jawa). Peserta daerah: 40 orang Panitia daerah: 5 orang Anggota/Tim Ahli : 3 orang

27-29 Juni 2009 Daerah

6 Analisis Hasil Validasi Draf Standar 29-31 Juli 2009 Jakarta



59

No Kegiatan Waktu Tempat

7 Pembahasan Draf Standar dengan Unit Utama Reviwer: DKI Jakarta 8, Dalam Jawa 6, dan Luar Jawa 2

11-13 September 2009 Jakarta

Presentasi di BSNP 13 Oktober 2009 Jakarta

8 Uji Publik Draf Standar Undangan 25 Provinsi @ 2 orang

24-26 Oktober Jakarta

9 Finalisasi Standar 14-16 Oktober 2009 Jakarta

H| Hambatan dan Solusi Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penyusunan standr

sarana dan prasarana pendidikan tinggi ini adalah beragamnya pro-

gram studi yang ada di perguruan tinggi sementara jumlah tim ahli

sangat terbatas. Dengan pengertian lain, keanggotaan tim ahli tidak

sebanding dengan jumlah program studi yang ada. Akibatnya terjadi

beberapa kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang sarana

dan prasarana yang diperlukan untuk program studi dimaksud. Hal

ini diatasi dengan mengundang representative dari program studi

tersebut pada acara validasi, pembahasan dengan unit utama, dan

uji publik.


60

BAB 5 PENgEmbANgANStANDAr PENDiDikAN ANAk USiA DiNi


61

PENGEmBANGAN STANdAR PENdIdIKAN ANAK USIA dINI Januari 2010 © BSNP

BAB 5. PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A| Pendahuluan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiap-

an dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

PAUD dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal

maupun non formal. PAUD formal adalah Taman Kanak-Kanak (TK)

dan Raudhatul Athfal (RA) untuk anak usia 4-6 tahun. PAUD non for-

mal meliputi Taman Penitipan Anak (TPA) untuk anak usia 0-2 tahun,

Kelompok Bermain (KB) untuk anak usia 2-4 tahun, dan Satuan PAUD

sejenis.

Selama ini masyarakat telah menunjukkan kepedulian terha-

dap masalah pengasuhan dan pendidikan anak usia dini dengan

berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang

ada. Namun demikian pengelolaan, pelayanan, dan pola pembinaan

PAUD masih bervariasi. Untuk memberikan pelayanan yang berkua-

litas sesuai dengan kebutuhan anak, maka disusunlah Standar PAUD

sebagai acuan dasar.

Agar dapat dilakukan pembinaan dan pengelolaan pendidikan

anak usia dini, khususnya melalui jalur formal, yang berbentuk TK/RA,

63


diperlukan adanya standar pendidikan Taman Kanak-kanak. Naskah

akademik ini bertujuan memberikan landasan yang kokoh bagi ter-

selenggaranya pendidikan Taman Kanak-kanak yang mampu meng-

hantarkan anak usia 4-6 tahun mencapai tingkat pencapaian per-

kembangan yang diharapkan.

B| Landasan Penyusunan Standar Untuk memberikan landasan yang kokoh bagi penyelenggaran

pendidikan Taman Kanak-kanak, berikut ini disajikan sejumlah lan-

dasan yuridis, baik yang dihasilkan pemerintah maupun kesepakatan

berbagai Negara berkenaan dengan pentingnya pendidikan bagi

anak.

a. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidi-kan Nasional

Pasal 1 Butir 14 “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembang-

an jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam me-

masuki pendidikan lebih lanjut.”

Pasal 28(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jen-

jang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui

jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal

berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA),

atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal

berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak

(TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

64


(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal

berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang

diselenggarakan oleh lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini seba-

gaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan

ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. deklarasi dakar Tentang Pendidikan Untuk Semua(1) Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan

dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak

yang sangat rawan dan kurang beruntung.

(2) Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak,

khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan su-

lit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai

akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas

dan wajib dengan kualitas baik.

(3) Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan men-

jamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang

diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama

dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills)

yang penting.

c. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 29(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

a. kualifikasi akdemik minimum difloma empat (D-IV)

atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendi-

dikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi;

dan

c. sertifikat profesi guru untuk PAUD.

65


Pasal 30(1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru

kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing

satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

Pasal 38(1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:

a. Berstatus sebagai guru TK/RA;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi seba-

gai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya

3 (tiga) tahun di TK/RA; dan

d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausa

C| Tujuan dan Fungsi Standar Tujuan penyusunan standard PAUD adalah memberikan acuan

bagi penyelenggara PAUD baik yang berbentuk formal (Tman Kanak-

Kanak atau TK dan Raudhatul Athfal atau RA) maupun yang nonfor-

mal (Tempat Penitipan Anak atau TPA dan Kelompok Bermain atau

KB) dalam menyelenggarakan program pembelajaran di masing-ma-

sing lembaga.

Standar PAUD ini berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan PAUD

yang bermutu.

d| Hasil yang dicapaiKegiatan ini menghasilkan naskah akademik dan standar PAUD

yang terdisi atas empat standar, yaitu Standar Tingkat Pencapaian

Perkembangan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar

Program, dan Standar Layanan. Masing-masing aspek dijelaskan se-

cara singkat sebagai berikut.

66


Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan berisi tentang

kaidah tumbuh kembang anak. Secara psikologis anak tumbuh dan

berkembang malalui tahapan-tahapan perkembangan yang ber-

langsung secara berurutan dan kerkesinambungan. Tingkat perkem-

bangan yang dicapai anak usia dini menjadi dasar pencapaian per-

kembangan pada tahap berikutnya.

Menurut standar PAUD tersebut, tingkat pencapaian perkem-

bangan disusun berdasarkan kelompok usia anak, yaitu usia 0 - < 2

tahun, 2 - < 4 tahun, dan 4 - < 6 tahun. Pengelompokan usia 0 - < 1

tahun dilakukan dalam rentang tiga bulanan karena pada tahap usia

ini, perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Sedangkan untuk

usia 1 - <2 tahun dikelompokkan dalam rentang enam bulanan karena

pada tahap usia ini perkembangan anak berlangsung tidak sepesat

usia sebelumnya. Untuk kelompok usia selanjutnya, pengelompokan

dilakukan dalam rentang waktu pertahun. Secara singkat pengelom-

pokan usia anak ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

No Tahap Usia 0 - < 2 Bentuk Pendidikan Jenis Pendidikan

1 <3 bulan Taman Penitipan Anak Non Formal

2 3 - < 6 bulan

3 6 - < 9 bulan

4 9 - < 12 bulan

5 12 - < 18 bulan

6 18 - < 24 bulan

Tahap Usia 2 - < 4 tahun

1 2 - < 3 tahun Kelompok Bermain Non Formal

2 3 - < 4 tahun

Tahap Usia 4 - < 6 tahun

1 4 - < 5 tahun Taman Kanak-Kanan/Raudhatul Athfal

Formal

2 5 - < 6 tahun

Pendidik anak usia dini adalah tenaga professional yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dalam meren-canakan, melaksanakan, dan menilai program serta membimbing,

67


memotivasi, memfasilitasi kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak didik. Pendidik PAUD terdiri atas guru PAUD, Tutor PAUD, dan Pengasuh PAUD. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Dalam draf standar tersebut juga disebutkan kualifi-kasi dan kompetensi untuk masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan.

Standar Program memuat standar tentang kegiatan pengasu-

han dan pendidikan di lembaga satuan PAUD. Standar program me-

liputi perencanaan, pelaksanaan/proses, dan penilaian dalam upaya

melaksanakan rangsangan/stimulasi sesuai dengan kebutuhan dan

usia anak untuk memperoleh tingkat pencapaian perkembangan.

Perencanaan program dilakukan oleh guru/tutor PAUD yang

mencakup tujuan, isi, dan rencana pengelolaan program, yang di-

susun dalam Rencana Kegiatan Hatian/Mingguan/Tahunan. Pelak-

sanaan program berisi tentang proses kegiatan pengasuhan dan

pendidikan yang dirancang berdasarkan pengelompokan usia anak,

dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak dan

jenis layanan PAUD yang diberikan. Penilaian merupakan rangkaian

kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengolahan data perkem-

bangan anak dengan menggunakan metode dan instrumen yang

sesuai.

Standar layanan berisi tentang acuan fasilitas dan aktifitas yang

mendukung terlaksananya seluruh kegiatan pengasuhan dan pen-

didikan anak usia dini sehingga membantu anak mencapai tingkat

pencapaian perkembangannya. Standar layanan meliputi sarana dan

prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan.

68


E| Tim Ahli

1. Anggota BSNP No Nama Instansi

1 Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo,M.Pd., Kons BSNP

2 Prof. Dr. Edy Tri Baskoro BSNP

3 Prof. Dr. Bambang Soehendro BSNP

4 Dr. Anggani Sudono, MA (Koordinator) BSNP

5 Prof.Dr. Fawzia Aswin Hadis BSNP

2. Tim Ahli No Nama Instansi

1. Dr. Sudjarwo Singowidjojo, M.Sc Direktorat PAUD

2. Drs. Sukiman, M.Pd Direktorat PAUD

3. Dra. Enah Suminah, M.Pd Direktorat PAUD

4. Beryana Evridawat,S.Pt Direktorat PAUD

5.Drs. Didik Perangbakat Direktorat Pembinaan

TKdan SD

6.Drs. Masykur, MM Direktorat Pembinaan TK

dan SD

7.Dr. Kama Abdul Hakam Direktorat Pembinaan TK

dan SD

8.Drs. Mulyadi,M.Pd Direktorat Pembinaan TK

dan SD

9. Erry Utomo Pusat Kurikulum

10. Dra. Yuke Indrati Pusat Kurikulum

11. Ir. Hj. Victoria Elisnah Hanah, M.Pd Departemen Agama

12. Dr. Sastra Juanda Departemen Agama

13. Drs. Kaharuddin Arafah,M.Si UNM

F| Tahapan Penyusunan Standar Secara singkat tahapan penyusunan sandar PAUD dapat dilihat

dalam table berikut ini.

69


No Kegiatan Tanggal Tempat

1 Penentuan prinsip danpembuatan frame work standard PAUD

23 Mei 2009 Jakarta

2 Pembuatan draf I 9-11 Juni 2009 Jakarta

3 Pembuatan draft II (mengundang TK/SD dan PAUD)

15-17 Juni 2009 Jakarta

4 Persiapan pembuatan draf standar PAUD 6-7 Juli 2009 Jakarta

5 perbaikan dan persiapan draf standar PAUD

13-14 Juli 2009 Jakarta

6 Uji public standar PAUD 22 Juli 2009 Jakarta

7 Revisi standard PAUD 27 Juli 2009 Jakarta

8 finalisasi draf standar PAUD 29 Juli 209 Jakarta

G| RefleksiUsia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkem-

bangan anak. Pada usia ini anak mengalami pertumbuhan dan

perkembangan fisik dan mental yang sangat pesat. Inilah yang dise-

but dengan masa keemasan (golden age) yang sangat menentukan

perkembangan anak pada masa depan. Dengan adanya standar

PAUD ini akan mempermudah pada tataran implementasi PAUD di

lapangana yang selama ini sangat variatif. Dengan demikian akan

ada kejelasan, kesamaan persepsi dan langkah, serta tindakan di ka-

langan guru-guru PAUD. Harapan dan keinginan masyarakat yang

sudah lama menanti kehadiran standar ini dapat terpenuhi.

70

BAB 6 UPDAtiNg StANDAr PEmbiAyAAN PENgEmbANgAN iNDEkS biAyA PENDiDikAN


71

UPdATING STANdAR PEmBIAyAAN PENGEmBANGAN INdEKS BIAyA PENdIdIKAN


BAB 6. UPDATING STANDAR PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN INDEKS BIAYA PENDIDIKAN

I| PENdAHULUANVisi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberday-

akan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi ma-

nusia yang berkualitas. Pendidikan nasional berfungsi mengembang-

kan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pelaksanaan pendidikan nasional yang memenuhi standar

kualitas membutuhkan sumber daya pendidikan yang standar yang

meliputi: pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pen-

didikan, bahan dan peralatan pengajaran, dan lain sebagainya. Ke-

butuhan sumber daya tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya.

Sumber daya standar akan memiliki implikasi pada biaya pendidikan

yang standar.

II| TUjUAN dAN mANFAAT1. Memenuhi ketentuan PP No. 19 Tahun 2005 Bab IX pasal 62 ten-

tang Standar Pembiayaan.

73


2. Secara umum indeks biaya pendidikan ini dapat digunakan seb-

agai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

masyarakat dalam menentukan dan mengalokasikan sumber

dana yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-un-

dangan yang berlaku.

III| TIm AHLI Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Standar Nasional

Pendidikan Nomor 0001/SK/BSNP/II/2009 tanggal 5/2/2009 tentang

Tim Ahli Standar Pembiayaan telah disusun Tim Penyusun Indeks Bi-

aya Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB yang terdiri

atas anggota-anggota dari berbagai kalangan, yaitu dari kalangan

akademisi yang menguasai pembiayaan pendidikan, pendidikan

umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan luar biasa; Badan Pene-

litian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, dan

Badan Pusat Statistik.

Susunan Tim Standar Biaya adalah sebagai berikut

ANGGOTA BSNPNO NAmA INSTANSI ASAL

1 Prof. Dr. Zaki Baridwan (Koordinator) UGM Yogyakarta

2 Prof.Dr. Edy Tri Baskoro ITB Bandung

3 Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H.,LLM Univ. Parahiyangan Bandung

4 Dr. Teuku Ramli Zakaria UIN-Hidayatullah Jakarta

5 Prof. Dr.dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG. UI Jakarta

74



TIm AHLI

NO NAmA jABATAN INSTANSI BIdANG

KEAHLIANNO HP

1 Dr. Moch. Alip Ketua Univ Negeri Yogyakarta

Pendidikan Kejuruan

0818277331

2 Dr. Khomsiyah Wakil Ketua

Univ. Trisakti Pembiayaan pendidikan

0818892975

3 Halmawati, SE. M.Si Sekretaris Univ.Negeri Padang

Pembiayaan pendidikan

0815 925 2374

4 Dr. Made Gede Wirakusuma, SE, M.Si.

Anggota Udayana Pembiayaan pendidikan

08123676636

5 Dr. Eddi Mashuri, MM Anggota Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas

Pendidikan Kejuruan

085219350337

6 Dra. Trie Widayati., M.Pd.

Anggota Direktorat PSLB Depdiknas

Pendidikan Luar Biasa

0811158194

7 Ir. Riduan, Msi Anggota Biro Pusat Statistik

Statistik/Indeks

08128926920

8 C.D Fajarini, SE. M.Si Anggota Balitbang Depdiknas


081310262816

9 Maryatun Sanusi, SE Anggota Biro Keuangan Depag


0811 174 893

10 Dra. Sri Kusumawati Anggota BPS Statistik/Indeks

0811957567

11 Dr. Mega Iswari, M.Pd.

Anggota Univ. Negeri Padang

Pendidikan Luar Biasa

081322684861

12 Faizal Makhrus, S.Kom.

Anggota Teknologi Informasi (Programmer)

08192550136

13 Drs. Lutfi Baraja, Ak, MBA

Anggota Univ. Trisakti Pembiayaan pendidikan

081319541588

14 Umar Alhabsyi, ST.CISA

Anggota PP Multi Media Solusi Prima

Teknologi Informasi (Programmer)

08156223734

75


IV| TAHAPAN KEGIATAN

NO TANGGAL KEGIATAN TEmPAT PESERTA OUTPUT

1.

11-13 Februari

Menyusun rencana kegiatan dan mengkaji bahan dasar

Jakarta BSNP + Tim Ahli

Jadwal dan rencana kegiatan

2. 11-13 Maret Menyusun desain studi


Outline naskah akademik dan desian studi

3. 11-13 April Menyusun instrumen/kuesioner indeks biaya pendidikan


Kisi-kisi dan Instrumen

4. 6-8 Mei Pengumpulan data

24 kota (di 24 Provinsi)

BSNP + Tim Ahli

Data lapangan

5. 10-12 Juni Pengolahan data Jakarta BSNP + Tim Ahli

Data olahan siap dianalisis

6. 24-26 Juni Analis data Jakarta BSNP + Tim Ahli

Draft Indeks biaya pendidikan per kabupaten

7. 9-11 Juli Penyusunan draft


Naskah akademik & Draft laporan penyusunan indeks biaya pendidikan.

8. 29-31 Juli Review draft Jakarta BSNP + Tim Ahli

Draft Indeks Biaya Pendidikan

9. 10-15 Agustus

Validasi draft 4 Provinsi (DKI Jakarta, Kaltim, Sulut, dan Jatim)

BSNP + Tim Ahli

Daftar masukan untuk penyem purnaan Draft Standar

10. 7-9 Oktober Lokakarya dengan unit utama


Kumpulan masukan dari Unit Utama

11. 23-25 Oktober

Finalisasi indeks Jakarta BSNP + Tim Ahli

Draft final untuk direkomendasikan

12. 30 Okt-1Nov Rekomendasi indeks


Draft permen

76



V| HASIL yANG dIPEROLEHKegiatan ini menghasilkan naskah akademik indeks biaya pen-

didikan sebagai berikut.

1. PENdAHULUAN1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2006, Tim Standar Biaya Pendidikan telah me-

nyelesaikan penghitungan kebutuhan biaya pendidikan yang

terdiri dari biaya personalia dan non personalia untuk tingkat

satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, khusus untuk DKI.

Sedangkan untuk standar biaya pendidikan diluar wilayah DKI

menggunakan pendekatan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pada tahun 2007, Tim Standar Biaya Pendidikan melakukan

revisi terhadap standar biaya tersebut dan melakukan penghi-

tungan standar biaya pendidikan SLB untuk 5 jenis ketunaan

dan SMK untuk 34 bidang keahlian. Standar biaya pendidikan di

luar wilayah DKI yang semula hanya menggunakan pendekatan

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ditambah dengan pendekat-

an Indeks Harga Konsumen (IHK).

Pada tahun 2008 dilakukan revisi terhadap standar biaya

pendidikan SLB dan SMK yang hanya dibatasi pada biaya opera-

sional non personalia. Khusus untuk SMK penghitungan biaya

pendidikan diperluas untuk 76 program keahlian.

Penggunaan IKK dan IHK sebagai pendekatan penghitung-

an biaya pendidikan untuk kabupaten/kota di luar DKI dianggap

kurang tepat. IKK merupakan indeks spasial yang dihitung ber-

dasarkan barang/jasa yang digunakan di sektor bangunan/kon-

struksi, sedangkan IHK merupakan indeks yang bersifat tempo-

ral atau periodikal yang menggambarkan perkembangan harga

antar waktu untuk daerah yang sama.

Dalam rangka melakukan penghitungan biaya pendidikan

untuk kabupaten/kota di luar DKI diperlukan indeks yang bersi-

77


fat spasial yang dapat menggambarkan perbandingan tingkat

kemahalan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelengga-

raan pendidikan, khususnya pada biaya operasional pendidikan

antar daerah. Oleh karena itu, pada Tahun 2009, tim standar biaya

memfokuskan kegiatannya untuk menyusun Indeks Biaya Pen-

didikan (IBP) di tingkat kabupaten/kota melalui pengembangan

data base standar biaya pendidikan.

1.2 Tujuan

1) Memperoleh IBP tahun 2009 khususnya biaya operasional

pendidikan non personalia yang didasarkan pada standar

biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan SMK

untuk setiap kabupaten/kota.

2) Membuat data base standar biaya pendidikan untuk “up

dating” IBP.

1.3 Ruang Lingkup

IBP dihitung untuk 85 kabupaten/kota di 24 provinsi di In-

donesia berdasarkan biaya operasional pendidikan non perso-

nalia pada setiap tingkat satuan pendidikan yaitu SD/MI, SMP/

MTS, 3 jurusan di SMA/MA, 5 jenis ketunaan di SDLB, 5 jenis ke-

tunaan di SMPLB, 4 jenis ketunaan di SMALB, dan 75 Program

Keahlian di SMK.

1.4 Manfaat

IBP digunakan sebagai dasar penetapan besarnya biaya

operasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota di seluruh

Indonesia.

2. KERANGKA TEORI2.1 Pengertian Indeks

Secara umum indeks dibagi dalam 2 jenis yaitu indeks

yang bersifat spasial dan temporal. Indeks yang bersifat spasial

merupakan indikator perbandingan antar wilayah, sedangkan

indeks yang bersifat temporal atau periodikal merupakan indi-

78



kator perbandingan antar waktu pada wilayah yang sama.

2.2. Model Indeksing

Model-model indeks yang ada di Indonesia terdiri dari be-

berapa contoh model yang bersifat spasial dan temporal. Con-

toh model indeks spasial adalah sebagai berikut :

1) Indeks Pembangunan manusia (IPm)

IPM merupakan indeks komposit dan disusun dari

tiga komponen: (1) lamanya hidup, diukur dengan harap-

an hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, diukur de-

ngan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk

dewasa dan rata-rata lama sekolah; dan (3) tingkat kehi-

dupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita

yang telah disesuaikan.

2) Indeks Pembangunan jender (IPj) IPJ dihitung dari variabel yang sama dengan peng-

hitungan IPM. Perbedaannya adalah bahwa dalam peng-

hitungan IPJ, rata-rata pencapaian usia harapan hidup,

tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan

mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perem-

puan dan laki-laki.

3) Indeks Pemberdayaan jender (Idj) IDJ disusun dari tiga komponen yaitu (1) keterwakilan

di parlemen, (2) pengambilan keputusan, dan (3) distribusi

pendapatan.

4) Indeks Kemiskinan manusia (IKm) IKM merupakan kombinasi dari berbagai dimensi

kemiskinan manusia yang dianggap sebagai indikator inti

dari ukuran keterbelakangan (deprivasi) manusia. Indeks

ini disusun dari tiga indikator yaitu (1) penduduk yang

diperkirakan tidak berumur panjang, (2) ketertinggalan

dalam pendidikan, dan (3) keterbatasan akses terhadap

pelayanan dasar. Indikator yang pertama diukur dengan

79


peluang suatu populasi untuk tidak bertahan hidup sam-

pai umur 40 tahun. Indikator kedua diukur dengan angka

buta huruf penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas). Ada-

pun keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar terdiri

dari variabel berikut ini.

(1) Persentase penduduk tanpa akses terhadap air ber-

sih.

(2) Persentase penduduk yang tidak memiliki akses ke

sarana kesehatan.

(3) Persentase anak berumur 5 tahun ke bawah (Balita)

dengan status gizi kurang.

5) Indeks disparitas Tingkat Hidup Antar Propinsi (IdT-HAP)

IDTHAP adalah indeks komposit dari beberapa indi-

kator sosial ekonomi yang mengukur posisi relatif suatu

propinsi terhadap DKI Jakarta. Indikator-indikator tersebut

meliputi: (1) Indikator Perumahan, (2) Indikator Pendidikan,

(3) Indikator Ketenagakerjaan, (4) Indikator Kesehatan, dan

(5) Indikator Kesenangan/Sosial Budaya.

6) Indeks Industrialisasi Antar Propinsi (IIAP) IIAP adalah indeks komposit dari beberapa varia-

bel input dan output perusahaan industri pengolahan.

IIAP berkontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini yang di-

percaya turut mempengaruhi tingkat industrialisasi di se-

tiap propinsi.

Variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut.

- Produktivitas tenaga kerja yaitu nilai tambah per

tenaga kerja

- Efisiensi, yang didefinisikan sebagai output dibagi in-

put

- Persentase penggunaan bahan baku impor

80



- Persentase produksi yang diekspor

- Persentase realisasi produksi terhadap kapasitas ter-

pasang

- Rata-rata tenaga kerja perusahaan

- Rata-rata nilai tambah perusahaan

- Kontribusi nilai tambah sektor industri pengolahan

terhadap PDRB

- Total nilai tambah

- Jumlah tenaga kerja

- Persentase jumlah perusahaan industri pengolahan

7) Paritas daya Beli (Purchasing Power Parity / PPP) PPP adalah ukuran daya beli suatu daerah terhadap

daerah lain. Untuk saat ini di Indonesia dilakukan berdasar-

kan daya beli daerah Jakarta Selatan, yaitu daerah yang

mempunyai daya beli paling tinggi, terhadap daya beli

daerah lain yang didasarkan pada harga 27 komoditas.

8) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) IKK adalah angka indeks yang menggambarkan per-

bandingan nilai barang/jasa yang tercakup dalam paket

komoditas IKK pada suatu kabupaten/kota atau provinsi

terhadap nilai di kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai

dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai

indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan per-

bandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada peri-

ode waktu tertentu.

Sementara itu contoh indeks temporal adalah sebagai berikut:

1) Indeks Tendensi Bisnis (ITB) ITB adalah indikator yang memberikan informasi

mengenai keadaan bisnis dan perekonomian dalam jang-

ka pendek. Informasi yang dikumpulkan melalui Survei

Tendensi Bisnis adalah perkembangan dunia bisnis secara

umum dalam 3 bulan berjalan dibanding 3 bulan sebelum-

81


nya dan prospeknya untuk 3 bulan mendatang. Informasi

yang diperoleh dipakai untuk menilai keadaan bisnis tiga

bulan mendatang.

ITB terdiri dari dua jenis indeks yaitu Indeks Indikator

Kini dan Indeks Indikator Mendatang. Indeks Indikator Kini

merupakan indeks komposit dari beberapa indeks variabel

yang dapat mengidentifikasi secara umum tentang kondi-

si perusahaan dan bisnis pada saat triwulan berjalan (saat

survei) dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Se-

dangkan Indeks Indikator Mendatang merupakan indeks

komposit dari beberapa indeks variabel yang dapat meng-

identifikasi prospek perusahaan dan bisnis pada periode

tiga bulan mendatang.

2) Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Selain Survei Tendensi Bisnis, informasi dini mengenai

keadaan dan perkembangan perekonomian juga dapat

diketahui melalui Survei Tendensi Konsumen. Survei terse-

but bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai

situasi bisnis dan perekonomian secara umum menurut

pendapat konsumen yang didasarkan pada persepsi kon-

sumen mengenai kondisi bisnis dan perekonomian yang

disebut dengan ITK. Informasi yang dikumpulkan meliputi

rencana pembelian beberapa komoditi kategori ”normal

good” dan ”luxury goods”, seperti daging untuk konsumsi

makanan, dan komoditi seperti rumah/tanah, mobil, TV,

komputer, serta informasi mengenai kondisi pendapatan

dan tabungan.

ITK juga terdiri dari dua jenis indeks yaitu (1) Indeks

Indikator Kini dan (2) Indeks Indikator Mendatang. Indeks

Indikator Kini merupakan indeks komposit dari beberapa

variabel yang dapat mengidentifikasi kondisi keuangan

konsumen pada saat triwulan berjalan (saat survei) diban-

82



dingkan periode triwulan sebelumnya. Sedangkan Indeks

Indikator Mendatang merupakan indeks komposit dari

beberapa variabel yang dapat mengidentifikasi rencana

rumahtangga untuk membeli barang-barang tahan lama

pada periode tiga bulan mendatang.

3) Indeks Harga Konsumen (IHK) IHK adalah indeks yang digunakan untuk mengukur

perubahan harga di tingkat pedagang eceran di wilayah

tertentu. Sejak bulan Juni 2008, IHK menggunakan tahun

dasar 2007 = 100, dihitung di 66 kota (33 ibukota propinsi

dan 33 kabupaten/kota) dan IHK Nasional merupakan

komposit dari IHK 66 kota tersebut.

4) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) IHPB adalah indeks yang digunakan untuk mengukur

perubahan harga di tingkat pedagang besar di wilayah ter-

tentu.

5) Indeks Harga Produsen (IHP) IHP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur

perubahan harga di tingkat produsen di wilayah tertentu.

6) Nilai Tukar Petani (NTP) NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur

tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perban-

dingan (rasio) Indeks yang ditrima petani, yaitu indeks dari

harga barang yang diproduksi petani, dengan Indeks yang

dibayar petani, yaitu indeks dari harga biaya produksi dan

harga barang-barang dikonsumsi oleh petani.

1.1. Konsep IBP IBP dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu in-

deks yang menggambarkan perbandingan biaya operasional

pendidikan non personalia antar wilayah untuk satu periode

tertentu. IBP (IBP) tersebut dapat gunakan untuk menghitung

83


standar biaya pendidikan antar kabupaten/kota

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam

penghitungan IBP 2009 adalah sebagai berikut.

1) Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan adalah nilai rupiah dari seluruh

sumber daya pendidikan yang digunakan untuk kegiatan

pendidikan.

2) Biaya Operasional Pendidikan Biaya operasional pendidikan adalah biaya peng-

adaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam

satu tahun atau kurang, atau biaya yang dikeluarkan beru-

lang-ulang setiap tahunnya. Biaya operasional pendidikan

ini mencakup antara lain, pengeluaran-pengeluaran untuk

gaji dan tunjangan, barang-barang yang usia pakainya

kurang dari satu tahun, pemeliharaan gedung dan pera-

latan, serta biaya daya dan jasa.

3) Biaya Operasional Pendidikan Personalia Biaya operasional pendidikan personalia adalah biaya

yang dikeluarkan untuk kesejahteraan dan pengemban-

gan personalia. Adapun personalia di sekolah meliputi pen-

didik dan tenaga kependidikan lain (laboran, pustakawan,

dan lain-lain), administratur (kepala sekolah dan pegawai

administrasi lain), dan pegawai lain (seperti penjaga seko-

lah, tukang kebun, dan lain-lain) yang melaksanakan atau

menunjang proses pembelajaran.

4) Biaya Operasional Pendidikan Non-Personalia

Biaya operasional pendidikan non-personalia adalah bia-

ya yang dikeluarkan untuk menyediakan segala bahan, pera-

latan, perlengkapan, termasuk biaya pemeliharaan sarana dan

prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran.

5) Indeks Biaya Pendidikan (IBP) IBP adalah angka yang menggambarkan perbanding-

84



an biaya operasional pendidikan non personalia suatu ka-

bupaten/kota terhadap biaya operasional pendidikan non

personalia di kota Jakarta.

6) diagram Timbang IBP Diagram Timbang atau Bobot IBP digunakan untuk

mendapatkan perkiraan total biaya operasional pendi-

dikan non personalia yang akan diperbandingkan. Dia-

gram Timbang meliputi diagram timbang jenis barang/

jasa dan Diagram Timbang umum. Diagram Timbang jenis

barang/jasa adalah volume/kuantitas setiap jenis barang

yang tercakup dalam paket komoditas pada setiap jenjang

pendidikan/program keahlian untuk mendapatkan IBP

menurut jenjang pendidikan/program keahlian. Diagram

Timbang umum adalah nilai bobot yang didasari jumlah

sekolah menurut jenjang pendidikan di kabupaten/kota

untuk mendapatkan indeks gabungan /IBP.

7) Paket Komoditas IBP Paket komoditas adalah sekelompok barang dan jasa

yang digunakan dalam penghitungan IBP (khususnya bi-

aya operasional). Paket komoditas dipilih berdasarkan nilai

barang/jasa yang merupakan komponen biaya pendidikan

dan mempunyai nilai yang relatif tinggi untuk dapat me-

wakili keseluruhan (representative) barang/jasa yang digu-

nakan.

8) Sampling Pemilihan kabupaten/kota dilakukan secara purposive

sampling dengan memperhatikan keterwakilan wilayah,

kondisi geografis dan variasi jenis tingkat pendidikan di

daerah.

3. KERANGKA PEmIKIRANPada tahun 2008, Tim Standar Biaya Pendidikan telah menyele-

85


saikan penghitungan standar biaya operasional pendidikan untuk

SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan SMK. Standar biaya operasional

pendidikan tersebut hanya untuk kota Jakarta, sementara Kabupa-

ten/kota lainnya di Indonesia menggunakan IKK (Indeks Kemahalan

Konstruksi) sebagai pendekatan untuk mendapatkan besarnya biaya

operasional pendidikan pada setiap kabupaten/kota.

Penggunaan IKK tersebut dianggap kurang tepat karena IKK

mencerminkan tingkat kemahalan barang/jasa dari suatu nilai ba-

ngunan/konstruksi. Oleh karena itu untuk mendapatkan standar

biaya pendidikan antar kabupaten/kota diperlukan IBP yang meru-

pakan suatu indeks spasial yang dapat mencerminkan tingkat kema-

halan barang/jasa dari biaya operasional pendidikan non-personalia

antar kabupaten/kota .

IBP dihitung untuk beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang

didasarkan pada biaya operasional SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB

dan program keahlian di SMK, dengan kota Jakarta sebagai acuan.

Kota Jakarta dipilih sebagai kota acuan karena ketersediaan data yang

dianggap paling lengkap dan akurat. IBP tersebut menggambarkan

perbandingan biaya operasional pendidikan non personalia antar

daerah dengan acuan biaya Jakarta. Oleh karena itu pengumpulan

data harga yang merupakan salah satu komponen pembentukan IBP

dilakukan di kabupaten/kota terpilih pada periode waktu yang sama.

Data harga tersebut juga harus mempunyai keterbandingan antar ka-

bupaten/kota (comparable) dengan cara memilih data harga barang/

jasa dari kualitas dan spesifikasi yang sama atau setara untuk semua

kabupaten/kota. IBP tersebut dapat digunakan untuk menghitung

standar biaya pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sementara itu untuk menghitung Standar biaya operasional pendi-

dikan di kabupaten/kota yang tidak mempunyai IBP dapat meng-

gunakan IBP kabupaten/kota lainnya sebagai pendekatan. Penggu-naan IBP kabupaten kota yang dipilih sebagai acuan adalah IBP kabupaten/kota yang dianggap sesuai yang didasarkan pada

86



kedekatan lokasi dan karakteristik geografis yang relatif sama dengan daerah bersangkutan.

4. mETOdA PENyUSUNAN INdEKS4.1 Rancangan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) akan digunakan untuk

menghitung standar biaya pendidikan pada tiap kabupaten/

kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian penghitungan IBP

seharusnya dilakukan pada setiap kabupaten/kota. Namun ada-

nya keterbatasan sumber daya (biaya), penghitungan IBP hanya

dapat dilakukan pada beberapa kabupaten/kota di beberapa

provinsi sampel. IBP tersebut disusun berdasarkan kebutuhan

biaya operasional pendidikan di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB

dan SMK.

4.2 Sampling Pemilihan kabupaten/kota dilakukan secara purposive

dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, kondisi geografis

dan variasi jenis tingkat pendidikan di daerah, melalui pendekat-

an sebagai berikut.

1) Wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu Bagian Barat,

Tengah, dan Timur

2) Pada setiap wilayah dipilih beberapa provinsi

3) P ada setiap provinsi dipilih beberapa kabupaten/kota yang

memiliki tingkat satuan pendidikan dan program keahlian

yang relatif lengkap.

4.3 metoda Pengumpulan data Pengumpulan data harga untuk penghitungan IBP dilaku-

kan melalui pengisian kuesioner/instrumen. Data harga yang

dikumpulkan mencakup semua komoditas/item yang masuk

dalam paket komoditas dan responden untuk pengisian kue-

sioner/instrumen adalah unsur dinas pendidikan, unsur seko-

lah dan suplier di kabupaten/kota dari provinsi yang menjadi

87


sampel. Data yang diperoleh divalidasi dengan mengkonfirmasi

data-data tersebut ke sekolah-sekolah di beberapa provinsi di

Indonesia

4.4 Komponen Pembentuk IBP Komponen pembentuk IBP disusun berdasarkan biaya

operasional pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, dan

SMK meliputi:

1) Paket Komoditas

Beberapa kriteria pemilihan barang/jasa yang termasuk

dalam paket komoditas IBP adalah sebagai berikut.

a) Representatif; yaitu barang/jasa yang mempunyai

besaran biaya yang relatif tinggi dalam setiap kom-

ponen biaya non personalia. Pemilihan barang/jasa

ini dapat ditentukan dengan cara membuat prosen-

tase biaya setiap barang/jasa terhadap total biaya

non personalia.

b) Komparabel; yaitu barang/jasa yang digunakan

mempunyai keterbandingan antar daerah artinya

bahwa barang/jasa tersebut ada di setiap daerah ter-

pilih dengan menentukan spesifikasi maupun kuali-

tas tertentu yang sama atau setara.

c) Data harga tersedia dan memungkinkan untuk di-

peroleh di setiap kabupaten/kota terpilih.

2) Diagram Timbang (Bobot) IBP

Diagram timbang (Bobot) jenis barang/jasa meru-

pakan kuantitas dari setiap barang/jasa yang masuk dalam

paket komoditas IBP per jenjang pendidikan/program ke-

ahlian. Bobot setiap barang/jasa yang masuk dalam paket

komoditas dapat mewakili satu komoditas/item atau lebih

dari satu komoditas/item dengan melakukan imputasi atau

penyesuaian kuantitas untuk komoditas yang mempunyai

karakteristik harga sejenis. Pendekatan ini digunakan bila

88



tidak diperoleh satu atau beberapa harga satuan barang/

jasa dalam komponen pendidikan atau nilai barang/jasa

relatif kecil. Diagram Timbang umum yang digunakan un-

tuk mendapatkan IBP umum atau gabungan adalah jum-

lah sekolah setiap jenjang pendidikan/program keahlian di

setiap kabupaten/kota. Setiap tingkat satuan pendidikan

dan program keahlian memiliki bobot masing-masing.

3) Data Harga

Data harga diperoleh melalui workshop di kabupa-

ten/kota di provinsi terpilih dengan mendatangkan unsur

dinas yang berkompeten dalam mengelola harga barang/

jasa pendidikan, suplier dan dokumen lain sebagai refe-

rensi. Harga setiap komoditas/item mempunyai kualitas

dan spesifikasi yang sama atau setara untuk setiap kabu-

paten/kota agar dapat diperbandingkan.

Pada kenyataannya kondisi tersebut terkadang tidak

dapat dipenuhi. Dengan demikian perlu dilakukan validasi

maupun penyesuaian-penyesuaian agar diperoleh data

yang komparabel. Validasi di lapangan juga dilakukan de-

ngan melakukan konfirmasi data ke sekolah-sekolah.

4.5 Formula Penghitungan IBP IBP dihitung untuk beberapa kabupaten/kota di Indonesia,

dengan harga di kota Jakarta sebagai acuan (IBP kota Jakarta =

100). Penghitungan dilakukan melalui 2 tahap dengan menggu-

nakan formula penghitungan IBP sebagai berikut.

a) 100

100

1 xQP

QPIBP n

iijij

n

iijkijk

jk

IBPjk

: IBP untuk jenjang pendidikan/program keahlian j di

kabupaten/kota k.

Pijk

: Harga komoditas i untuk jenjang pendidikan/pro-

89


gram keahlian j di kabupaten/kota k.

Qijk

: Kuantitas komoditas i untuk jenjang pendidikan/pro-

gram keahlian j di kabupaten/kota k.

Pij0

: Harga komoditas i untuk jenjang pendidikan/pro-

gram keahlian j di Jakarta.

Qij0

: Kuantitas komoditas i untuk pendidikan/program ke-

ahlian j di Jakarta.

n : Banyaknya komoditas (paket komoditas) untuk jen-

jang pendidikan/program keahlian j.

b) 100

1

m

jjkjk

k

IBPWIBP

IBPk : IBP kabupaten/kota k.

100

1

xT

TW m

jjk

jkjk

= Bobot IBP jenjang pendidikan j di kabupaten/kota k.

Tjk

: Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan j di kabu-

paten/kota k.

m : banyaknya jenjang pendidikan yang meliputi 5 jen-

jang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA,

SLB, dan SMK.

SMA dibedakan menjadi 3 IBP, SLB 14 IBP dan SMK 75

IBP sesuai dengan program dan data yang tersedia. Untuk

mendapatkan IBP SMA, SLB maupun SMK secara umum

dihitung menggunakan metode simple average karena

keterbatasan data penunjang yang tersedia untuk penghi-

tungan bobot.

4.6 Interpretasi Hasil IBP dapat digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk

90



menghitung nilai standar biaya operasional pendidikan untuk

komponen non personalia di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB,

dan Program Keahlian di SMK di suatu kabupaten/kota berdasar-

kan nilai standar biaya operasional pendidikan nonpersonalia

kota Jakarta. Sebagai contoh dapat dijelaskan sebagai berikut.

IBP kota Ambon sebesar 110,40 dapat berarti biaya operasional

pendidikan di Ambon lebih tinggi 10,40 persen dibandingkan

dengan biaya pendidikan di Jakarta.

Contoh penghitungan nilai standar biaya operasional pen-

didikan:

Nilai standar biaya operasional pendidikan jenjang pen-

didikan SD/MI kota Jakarta adalah Rp. 400.000,- Dari hasil

penghitungan diketahui bahwa IBP kota ’X’ sebesar 110,40

maka nilai standar biaya operasional pendidikan jenjang

pendidikan SD/MI untuk kota ’X’ adalah Rp.400.000,- x

110,40 : 100 = Rp.441.600,-

4.7 Keterbatasan Penyusunan IBP

1) Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui

kegiatan ”workshop”, yaitu mengumpulkan ketiga unsur

responden dalam satu pertemuan dalam satu hari untuk

mengisi data harga pada instrumen yang telah disiapkan.

Terdapat kelemahan workshop dimana tidak semua res-

ponden dapat hadir dan tidak semua yang hadir memba-

wa data harga yang dibutuhkan pada saat kegiatan work-

shop berlangsung, sehingga instrumen tersebut tidak terisi

secara lengkap. Berdasarkan pengalaman, pada umumnya

responden dari unsur sekolah cenderung memiliki data

harga yang lebih akurat karena sesuai dengan harga beli

barang/jasa pendidikan untuk keperluan proses belajar

mengajar di sekolah. Oleh karena itu, akan lebih tepat bila

pengumpulan data dilakukan secara langsung di sekolah.

91


2) Data harga tiap jenis barang/jasa

Data harga yang dikumpulkan dari seluruh kabu-

paten/kota sampel bersumber dari responden yang terdiri

atas unsur Dinas Pendidikan, unsur sekolah, dan supplier di

kabupaten/kota sehingga terdapat kecenderungan data

yang diperoleh berbeda antar kabupaten/kota. Hal ini

terjadi karena setiap kelompok responden memiliki latar

belakang dan motivasi yang berbeda. Data dari unsur Di-

nas Pendidikan bersumber dari daftar harga yang disusun

oleh Pemda Kabupaten/kota yang pada umumnya relatif

lebih tinggi dibandingkan data harga yang diperoleh dari

supplier. Data harga dari Pemda menggunakan harga ter-

tinggi dari barang/jasa di Kabupaten/kota yang bersang-

kutan untuk kepentingan lelang pengadaan barang/jasa

tersebut. Sementara itu, data harga dari supplier cenderung

lebih rendah karena digunakan untuk kepentingan me-

menangkan lelang, sedangkan data sekolah merupakan

data harga riil/pasar barang/jasa yang belum memperhi-

tungkan pajak. Pada tiap kabupaten/kota akan diperoleh

tiga kelompok harga, namun hanya diperlukan satu harga

untuk setiap jenis barang/jasa di setiap kabupaten/kota.

Oleh karena itu, untuk kabupaten/kota yang memiliki lebih

dari satu harga bagi setiap jenis barang/jasa akan dilaku-

kan penghitungan rata-rata harga untuk setiap jenis ba-

rang/jasa tersebut.

3) Tahapan Kegiatan Penyusunan IBP

Tahapan standar dalam penyusunan suatu indeks

meliputi kegiatan pokok sebagai berikut.

1. Persiapan kegiatan penyusunan indeks

2. Persiapan survei (menentukan paket komoditas, me-

nyusun instrumen, menetapkan responden, mene-

tapkan wilayah sampel, pelatihan petugas)

92



3. Pelaksanaan survei (pengumpulan data)

4. Pengolahan data

5. Analisa data dasar

6. Validasi

7. Rekonsiliasi data dasar berdasarkan hasil analisa data

8. Uji publik

9. Finalisasi.

Dalam penyusunan IBP tidak semua tahapan standar tersebut

dilakukan. Tahapan yang tidak dilakukan adalah rekonsiliasi yaitu

kegiatan untuk memastikan keakuratan data berdasarkan perban-

dingan harga antar daerah. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan

sumber daya, seperti: waktu, dana, dan tenaga, sehingga hasil yang

diperoleh kurang menggambarkan kondisi riil harga barang/jasa di

suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain. Contohnya, data

harga di kabupaten Asahan lebih murah daripada di Kota Medan.

Seharusnya harga di kabupaten Asahan lebih mahal karena barang

yang dijual di Kabupaten Asahan berasal dari Kota Medan. Oleh kare-

na itu, justifikasi dilakukan dengan menggunakan data dasar penghi-

tungan IKK untuk beberapa barang pabrikan.

VI| INdEKS BIAyA PENdIdIKAN

INdEKS BIAyA PENdIdIKAN (IBP)KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

NO URUT

KABUPATEN/KOTA IBP THN 2009

1 Kab. Aceh Besar 114.85

2 Kab. Pidie 117.84

3 Kota Banda Aceh 114.19

4 Kab. Asahan 117.61

5 Kab. Deli Serdang 105.95

6 Kab. Tanah Karo 125.62

7 Kab. Langkat 112.72

8 Kota Medan 99.15

93


NO URUT


9 Kab. Agam 114.67

10 Kab. Tanah Datar 112.98

11 Kota Padang 111.69

12 Kab. Indragiri Hilir 128.80

13 Kab. Kampar 112.95

14 Kab. Siak 128.78

15 Kota Dumai 114.29

16 Kota Pekanbaru 112.32

17 Kab. Bintan 149.18

18 Kota Tanjung Pinang 143.63

19 Banyuasin 126.76

20 Musi Banyuasin 127.57

21 Ogan Ilir 113.17

22 Ogan Komering Ilir 129.67

23 Kota Prabumulih 117.55

24 Palembang 110.62

25 Kab. Bangka 140.15

26 Kab. Bengkulu Utara 116.31

27 Kab. Rejang Lebong 110.14

28 Kota Bengkulu 106.73

29 Kab. Kepahiang 117.10

30 Kab. Lampung Barat 121.53

31 Kab. Lampung Selatan 105.98

32 Kab. Way Kanan 117.41

33 Kota Bandar Lampung 105.58

34 Kota Metro 105.42

35 DKI Jakarta 100.00

36 Kab. Majalengka 107.63

37 Kab. Sumedang 104.07

38 Kab. Nganjuk 106.39

39 Kab. Tuban 103.89

40 Kab. Pontianak 115.13

41 Kab. Sanggau 130.62

42 Kota Pontianak 113.83

43 Kota Singkawang 121.33

44 Kota Palangkaraya 113.36

94



NO URUT


45 Kab. Barito Kuala 105.79

46 Kab. Tanah Laut 114.94

47 Kota Banjar Baru 107.13

48 Kota Banjarmasin 103.37

49 Kab. Kutai Timur 144.27

50 Kab. Pasir 124.17

51 Kota Balikpapan 124.07

52 Kota Bontang 111.87

53 Kota Samarinda 112.37

54 Kab. Penajam Paser Utar 132.69

55 Kab. Minahasa 126.30

56 Kota Bitung 124.75

57 Kota Manado 120.30

58 Kota Tomohon 112.45

59 Kab. Minahasa Utara 129.69

60 Kab. Bone 112.08

61 Kab. Maros 111.45

62 Kab. Soppeng 111.99

63 Kota Makassar 109.87

64 Kab. Majene 114.01

65 Kab. Mamuju 117.65

66 Kab. Polewali Mandar 112.96

67 Kab. Kolaka 123.38

68 Kota Kendari 119.41

69 Kab. Konawe Selatan 131.94

70 Kab. Konawe Utara 155.11

71 Kab. Lombok Tengah 113.69

72 Kab. Lombok Timur 113.94

73 Kab. Sumbawa 115.38

74 Kota Mataram 105.85

75 Kab. Sumbawa Barat 114.23

76 Kab. Belu 111.17

77 Kab. Timor Tengah Selat 120.84

78 Kota Kupang 104.42

79 Kab. Maluku Tengah 130.81

80 Kab. Maluku Tenggara 153.47

95


NO URUT


81 Kab. Pulau Buru 153.03

82 Kota Ambon 119.55

83 Kab. Seram Bagian Barat 137.56

84 Kab. Seram Bagian Timur 155.87

85 Kab. Kepulauan Aru 161.75

VII| REFLEKSIMetode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan

”workshop”, dengan cara mengumpulkan responden (sekolah, dinas,

dan suplier) dalam satu pertemuan dalam satu hari untuk mengisi

data harga pada instrumen yang telah disiapkan memiliki banyak

kelemahan karena tidak semua responden dapat hadir dan tidak

semua yang hadir membawa data harga yang dibutuhkan pada saat

kegiatan workshop berlangsung, sehingga instrumen tidak terisi se-

cara lengkap. Berdasarkan pengalaman, pada umumnya responden

dari unsur sekolah cenderung memiliki data harga yang lebih aku-

rat karena sesuai dengan harga beli barang/jasa pendidikan untuk

keperluan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, akan

lebih tepat bila pengumpulan data dilakukan secara langsung di

sekolah dengan konsekuensi waktu pengumpulan data harus lebih

lama dari yang sudah ditetapkan sebelumnya.

96

BAB 7 PEmANtAUAN imPLEmENtASi StANDAr NASioNAL PENDiDikAN


97

BAB 7. PEMANTAUAN IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL

PENDIDIKAN

1| PendahuluanKegiatan pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang

dilaksanakan Tahun 2009 ini didasarkan atas Undang-Undang No-

mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat

(3) yang menyatakan bahwa pengembangan SNP serta pemantauan

dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh

suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu

pendidikan. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP 19 Tahun

2005) Pasal 73 ayat (1) menyebutkan perlunya pembentukan Badan

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mengembangkan, me-

mantau, dan melaporkan pencapaian SNP.

Terkait dengan kegiatan pemantauan SNP, menurut PP 19 Tahun

2005 Pasal 78, satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga mempunyai

kewajiban untuk melaksanakannya dalam rangka melakukan evalu-

asi kinerja pendidikan.

Dalam pengumpulan data untuk pemantauan SNP, perlu di-

sepakati adanya pembagian tugas secara nasional antara BSNP di

satu pihak dan satuan pendidikan, pemerintah daerah provinsi,

pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah pusat di pihak

lain. Salah satu model pembagian tugas yang dianggap baik adalah

PEmANTAUAN ImPLEmENTASI STANdAR NASIONAL PENdIdIKAN


99

model terdistribusi, yaitu pengumpulan dan pengolahan data di-

lakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat

dan BSNP dapat langsung mengakses data primer yang tersimpan

di pemerintah daerah kabupaten/kota untuk diolah sesuai dengan

kebutuhan masing-masing. Pemerintah Pusat atau BSNP masih bisa

melakukan pemantauan secara langsung jika diperlukan.

Oleh karena itu, pada Tahun 2009, BSNP menganggap perlu

untuk melakukan pemantauan SNP dengan mengumpulkan data

secara langsung. Standar-standar yang perlu dipantau adalah yang

telah diberlakukan minimal 1 tahun setelah keluarnya Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang terkait dengan

standar tersebut.

Pada Tahun 2009, standar-standar yang dipantau adalah sebagai

berikut:

(1) Standar Isi (SI),

(2) Standar Kompetensi Lulusan (SKL),

(3) Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (Standar Pengawas)

(4) Standar Kepala Sekolah/Madrasah (Standar Kepala Sekolah), dan

(5) Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Standar

Guru)

Karena dianggap perlu, pemantauan pada Tahun 2009 juga

mencakup ketentuan yang terkait dengan Buku Teks Pelajaran (BTP)

dan Ujian Nasional (UN).

Pemantauan mencakup aspek-aspek berikut:

(1) ketersediaan dokumen,

(2) sosialisasi,

(3) pelaksanaan standar,

(4) tingkat pencapaian standar, dan

(5) pelaksanaan ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian

Nasional.

Unit yang menjadi fokus dalam pemantauan Standar Nasional

Pendidikan adalah:


100

(1) satuan pendidikan (sekolah/madrasah),

(2) dinas pendidikan kabupaten/kota,

(3) dinas pendidikan provinsi,

(4) kantor departemen agama kabupaten/kota,

(5) kantor wilayah departemen agama,

(6) program studi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

(LPTK),

(7) panitia sertifikasi guru di LPTK, dan

(8) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

2| Tujuan dan manfaatTujuan pemantauan Standar Nasional Pendidikan adalah untuk

memperoleh:

(1) informasi mengenai ketersediaan, sosialisasi, dan pemahaman

dokumen SNP di lapangan,

(2) informasi mengenai tingkat penerapan dan pencapaian SNP la-

pangan, dan

(3) informasi mengenai pelaksanaan ketentuan tentang Buku Teks

Pelajaran dan Ujian Nasional.

Hasil pemantauan yang dilaksanakan pada Tahun 2009 tentang

SNP, Ketentuan-ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Na-

sional dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait dan para peng-

ambil kebijakan untuk mengembangkan upaya peningkatan pelak-

sanaan dan pencapaian SNP serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan

tentang Buku Teks Pelajaran dan Ujian Nasional.

3| Landasan Landasan kegiatan pemantauan ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi-

dikan Nasional Pasal 35 ayat (3), dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan Pasal 73 ayat (1).



101

4| metode Pemantauan Kegiatan pemantauan Tahun 2009 dilaksanakan di 33 provinsi

dan di masing-masing provinsi ditentukan 3 kabupaten/kota. Pe-

ngumpulan data di Sumatera Barat tidak dilaksanakan karena ma-

salah teknis. untuk pengambilan datanya. Pengumpulan data di-

lakukan dengan melibatkan 12 surveyor di setiap provinsi sehingga

ada 4 surveyor untuk setiap kabupaten/kota. Para surveyor tersebut

mengumpulkan data dengan cara mewawancarai responden yang

telah ditentukan sebelumnya, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupa-

ten/kota, Kepala Kantor Wilayah Depag Provinsi, Kepala Kantor De-

pag Kabupaten/kota, Kepala LPMP, ketua panitia sertifikasi guru dan

ketua Program Studi di LPTK. Di setiap provinsi dipilih 17 sekolah ne-

geri, 6 sekolah swasta, 4 madrasah negeri, 3 madrasah swasta. Secara

keseluruhan, responden yang diwawancarai sebanyak 3705 dengan

distribusi sebagai berikut: (1) 960 kepala sekolah, (2) 1920 guru, (3)

480 pengawas, (4) 32 ketua program studi LPTK, (5) 29 ketua panitia

sertifikasi guru di LPTK, (6) 96 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/

kota, (7) 32 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, (8) 96 Kepala Departe-

men Agama Kabupaten/Kota, (9) 32 Kepala Kantor Wilayah Departe-

men Agama Provinsi, dan (10) 25 Kepala LPMP.

Dalam pengumpulan data yang terkait standar kompetensi guru,

kepala sekolah, dan pengawas, yang ideal adalah dengan memberi-

kan tes dan/atau pengamatan langsung di lapangan sesuai dengan

karakteristik kompetensi yang akan diukur. Oleh karena cara yang

ideal belum dapat dilaksanakan, dan tidak mungkin dilaksanakan

oleh BSNP secara langsung, pengumpulan data tentang kompetensi

guru, kepala sekolah, dan pengawas dilakukan melalui wawancara

terhadap responden yang dianggap relevan. Para responden ditanya

persepsi mereka yang terkait dengan kompetensi guru, kepala seko-

lah, dan pengawas berdasarkan atas apa yang mereka rasakan, amati,

dan/atau alami selama berinteraksi dengan guru, kepala sekolah,


102

dan pengawas. Responden guru ditanya tentang kompetensi kepala

sekolah dan pengawas, responden kepala sekolah ditanya tentang

kompetensi guru dan pengawas, serta responden pengawas ditanya

tentang kompetensi guru dan kepala sekolah.

Tahapan kegiatan Pemantauan Standar tahun 2009 dapat dipa-

parkan dalam bentuk matriks sebagai berikut.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pemantauan Standar 2009

No. Kegiatan Waktu/Tempat

1. Pelatihan Surveyor 17 Juni – 18 Juli/33 provinsi

2. Pengumpulan data 31 Ags – 24 Okt/32 provinsi

3. Pengolahan data Hasil Pemantauan 4 – 6 November/Jakarta

4. Analisis data Hasil Pemantauan 14 – 16 November/Jakarta

5. Penyusunan Laporan Pemantauan 21 – 23 November/Jakarta

5| Hasil yang diperolehBerdasarkan hasil analisis data, yang diperoleh melalui wawan-

cara dengan para responden, ditarik kesimpulan berikut ini.

5.1 Kesimpulan Umum(1) Faktor yang paling menghambat pencapaian standar kual-

ifikasi akademik guru, kualifikasi kepala sekolah, dan kuali-

fikasi pengawas adalah biaya.

(2) Dilihat dari kategori Jawa-luar Jawa, sekolah-madrasah,

dan negeri-swasta, masih ada kesenjangan dalam penca-

paian Standar Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pen-

gawas.

(3) Keadaan sekolah yang terkait dengan jumlah rombongan

belajar dan jumlah siswa setiap rombongan belajar masih

jauh dari standar.



103

5.2 Kesimpulan tentang Standar Nasional Pendidikan dan As-pek-Aspeknya5.2.1 Ketersediaan dan Sosialisasi Dokumen Standar dan Pendu-

kungnya

(1) Pada umumnya ketersediaan dokumen tentang stan-

dar beserta dokumen-dokumen pendukungnya di

sekolah dan unit-unit kerja yang terkait masih be-

lum maksimal; ketersediaan dokumen Standar Guru

termasuk yang cukup memprihatinkan, yaitu hanya

68% responden guru dan 67% kepala sekolah yang

menyatakan bahwa dokumen Standar Guru tersedia

di sekolahnya.

(2) Ketersediaan dokumen tentang standar beserta doku-

men-dokumen pendukungnya di luar Jawa lebih ren-

dah daripada di Jawa, dan di sekolah/madrasah swasta

lebih rendah daripada di sekolah/madrasah negeri.

(3) Jika data pemantauan tentang ketersediaan doku-

men dipilah berdasarkan kategori Jawa dan Luar

Jawa, tampak jelas masih ada kesenjangan. Semua

dokumen tentang Standar Nasional Pendidikan be-

serta dokumen pendukungnya lebih banyak tersedia

di sekolah/madrasah (berdasarkan responden kepala

sekolah/ madrasah) di Jawa daripada yang tersedia di

Luar Jawa. Penyebab adanya kesenjangan ini mung-

kin faktor sosialisasi, kondisi geografis, dan/atau tidak

maksimalnya fungsi birokrasi pemerintah daerah di

luar Jawa.

(4) Jika dipilah berdasarkan kategori Madrasah dan Seko-

lah, tidak tampak ada kesenjangan untuk kepemilikan

dokumen secara umum. Persentase responden guru

dan kepala sekolah/madrasah dari Sekolah dan dari

madrasah berimbang, dan jika ada perbedaan, po-


104

lanya bervariasi, ada yang lebih tinggi persentase re-

sponden dari Sekolah tapi juga ada yang lebih tinggi

persentase responden dari madrasah.

Perbedaan tentang ketersediaan dokumen se-

cara nasional dan Jawa-Luar Jawa dapat dilihat dalam

grafik berikut ini.

Keterangan:SPN : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan NasionalGdD : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan DosenSNP : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan SI : Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standa

IsiSKL : Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar

Kompetensi LulusanPAN : Panduan Penyusunan KTSPMOD : Model KTSPSPS : Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar

Pengawas SekolahSKS : Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar



105

Kepala SekolahSG : Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

GuruBTP : Ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran

DUN : Ketentuan tentang Ujian Nasional

(5) Secara umum sosialisasi yang diikuti oleh guru, kepala

sekolah, dan pengawas belum maksimal (kurang dari

87%).

(6) Sosialisasi dokumen semua Standar Nasional Pendi-

dikan yang dilakukan di Jawa lebih banyak daripada

di luar Jawa. Faktor ini mungkin yang menyebabkan

kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dari segi ke-

tersediaan dokumen-dokumen tentang Standar Na-

sional Pendidikan beserta dokumen pendukungnya.

5.2.2 Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan

(1) Sekolah yang telah memiliki dokumen Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara lengkap (tu-

juan pendidikan, muatan kurikulum, kalender pendi-

dikan, dan silabus) tidak lebih dari 78%, yang bisa di-

artikan bahwa diharapkan yang telah melaksanakan

KTSP secara penuh tidak melebihi 78%. Dengan kata

lain, juga diharapkan bahwa tidak kurang dari 22%

sekolah belum melaksanakan KTSP secara utuh.

(2) Lebih banyak sekolah yang melaksanakan KTSP se-

cara bertahap daripada yang serentak.

Tabel 2. Tahap Pelaksanaan KTSP Menurut Guru dan Kepala

Sekolah

Pelaksa-naan KTSP

Guru Kasek

Nas. Jawa Luar Nas. Jawa Luar

Serentak 26.03% 32.49% 24.50% 28.08% 36.11% 26.22%

Bertahap 71.35% 67.23% 72.32% 70.35% 63.89% 71.85%

Belum 1.12% 1.39% 0.42% 0.51%


106

(3) Sebagian besar responden menganggap bahwa Stan-

dar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan tepat. Akan te-

tapi jika dilihat jumlah responden yang menganggap

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan tinggi

masih sekitar 12,74% sampai 20,49% perlu dicermati

lebih lanjut mengingat standar yang ditetapkan oleh

BSNP bersifat minimal.

Tabel 3. Penilaian Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

Terhadap SI dan SKLGuru Kepala Sekolah Pengawas

Tinggi Tepat Rendah Tinggi Tepat Rendah Tinggi Tepat Rendah

SI 13.31% 85.56% 1.13% 14.83% 84.64% 0.53%12.74% 83.15% 4.10%

SKL 17.15% 81.29% 1.56% 20.29% 78.49% 1.22%

(4) Lebih banyak guru dan kepala sekolah/madrasah di

luar Jawa daripada di Jawa yang menilai tuntutan

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan termasuk

kategori tinggi.

Tabel 4. Penilaian Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

terhadap SI dan SKL (Terlalu Tinggi)

Guru Kepala Sekolah Pengawas

Nasional jawa Luar Nasional jawa Luar Nasional jawa Luar

SI 13.31% 13.73% 13.08% 14.83% 10.56% 15.55%12.74% 9.09% 13.49%

SKL 17.15% 13.45% 17.17% 20.29% 14.44% 20.18%

(5) Lebih banyak guru dan kepala madrasah daripada

guru dan kepala sekolah menilai Standar Isi dan Stan-

dar Kompetensi Lulusan termasuk kategori tinggi.

(6) Lebih banyak guru dan kepala sekolah/madrasah

swasta daripada guru dan kepala sekolah/madrasah



107

negeri menilai Standar Isi dan Standar Kompetensi

Lulusan termasuk kategori tinggi.

Tabel 5. Penilaian Guru dan Kepala Sekolah Terhadap SI

dan SKL (Terlalu Tinggi) Berdasarkan Sekolah-Madrasah

dan Negeri-Swasta

Guru Kepala Sekolah

Sekolah madrasah Negeri Swasta Sekolah madrasah Negeri Swasta

SI 12.65% 15.16% 12.44% 14.84% 13.56% 18.45% 13.04% 18.09%

SKL 15.12% 21.27% 15.10% 19.39% 17.29% 25.73% 17.94% 21.71%

5.3 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

(1) Secara nasional, 43% guru telah memenuhi kualifikasi aka-

demik S1 atau D4. Jika dilihat per jenjang pendidikan, guru

yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik: TK

14%, SD 24%, SMP 74%, SLB 51%, SMK 86%, dan SMA 91%.

Artinya, Standar Guru dari segi kualifikasi akademik masih

jauh untuk bisa terpenuhi secara nasional.

(2) Guru yang telah menguasai semua sub-kompetensi dalam:

(a) kelompok kompetensi pedagogis sebanyak 42%, (b) ke-

lompok kompetensi kepribadian sebanyak 76%, (c) dalam

kelompok kompetensi sosial sebanyak 75%, dan (d) dalam

kelompok kompetensi profesional sebanyak 39%).

(3) Dari empat standar kompetensi guru, urutan dari yang

paling banyak dikuasai sampai dengan yang paling sedi-

kit dikuasai oleh guru adalah (a) Kompetensi Kepribadian,

(b) Kompetensi Sosial, (c) Kompetensi Pedagogis, dan (d)

kompetensi Profesional. Pemenuhan keprofesionalan guru

masih menjadi tantangan yang besar dalam mencapai

standat kompetensi guru.


108

Catatan:

PEDG : Kompetensi Pedagogik Guru.

PRIG : Kompetensi Kepribadian Guru.

SOISG : Kompetensi Sosial Guru.

PROG : Kompetensi Profesional Guru

(4) Jika dilihat dari kategori Jawa-luar Jawa, sekolah-madrasah,

dan negeri-swasta, ada kesenjangan dalam pencapaian

semua standar kompetensi guru kecuali kompetensi sosial,

sebagaimana diilustrasikan dalam grafik berikut ini.



109


110

5.4 Standar Kepala Sekolah/Madrasah

(1) Berdasarkan data yang diperoleh dari NUPTK (Nomor Unik

Pendidik dan Tenaga Kependidikan per Juni 2009) 48%

Pengawas sekolah/madrasah telah memenuhi standar

kualifikasi akademik (S1 bagi pengawas di TK dan SD serta

S2 bagi pengawas di SMP dan SMA).

(2) Dari lima standar kompetensi kepala sekolah/madrasah,

urutan dari yang paling banyak dikuasai sampai dengan

yang paling sedikit dikuasai oleh kepala sekolah adalah

(a) Kompetensi Kepribadian (96%), (b) Kompetensi Sosial

(96%), (c) Kompetensi Supervisi (87%), (d) kompetensi

Manajerial (82%), dan (e) Kompetensi Kewirausahaan

(75%).


dan negeri-swasta, tidak ada kesenjangan dalam pencapai-

an standar kompetensi kepala sekolah, kecuali kompetensi



111

supervisi (dari semua kategori tersebut) dan kompetensi

kewirausahaan (hanya dari kategori Jawa-luar Jawa saja).

Tabel 6. Pandangan Guru Terhadap Kompetensi Kepala Sekolah

Nasional jawaLuar jawa

madrasah Sekolah Negeri Swasta

Kompetensi Kepribadian

PRIK1 98.66% 99.16% 98.61% 99.02% 98.63% 98.36% 99.49%

PRIK2 96.85% 97.76% 96.70% 97.56% 96.71% 96.40% 97.98%

PRIK3 96.47% 95.80% 96.70% 96.33% 96.58% 96.48% 96.63%

PRIK4 95.62% 96.08% 95.57% 95.60% 95.69% 95.77% 95.45%

PRIK5 97.06% 96.64% 97.22% 96.82% 97.19% 96.55% 98.31%

Kompetensi Kewirausahaan

WIRK1 90.22% 90.48% 90.22% 88.51% 90.76% 91.31% 88.03%

WIRK2 95.88% 96.92% 95.70% 96.82% 95.69% 95.69% 96.46%

WIRK3 96.21% 96.92% 96.10% 98.29% 95.69% 96.48% 95.78%

WIRK4 95.19% 95.80% 95.11% 95.11% 95.28% 95.77% 94.10%

WIRK5 75.36% 78.99% 74.55% 72.37% 76.25% 75.96% 74.20%

Kompetensi Supervisi manajerial

MANK1 94.71% 94.96% 94.84% 94.38% 95.00% 94.67% 95.28%

MANK2 95.30% 94.96% 95.44% 97.31% 94.80% 95.46% 95.11%

MANK3 95.03% 94.96% 95.11% 95.11% 95.07% 95.14% 94.94%

MANK4 93.53% 93.84% 93.52% 94.13% 93.43% 93.27% 94.27%

MANK5 96.15% 97.20% 95.97% 96.58% 96.10% 96.71% 95.11%

MANK6 94.33% 94.12% 94.45% 94.38% 94.39% 94.91% 93.25%

MANK7 95.03% 95.24% 95.04% 93.64% 95.48% 95.69% 93.76%

MANK8 92.62% 94.68% 92.20% 91.93% 92.88% 92.87% 92.24%

MANK9 96.04% 96.92% 95.90% 94.62% 96.51% 96.63% 94.94%

MANK10 95.19% 95.24% 95.24% 94.62% 95.41% 95.38% 94.94%

MANK11 91.77% 92.72% 91.61% 91.93% 91.79% 92.25% 90.89%

MANK12 92.73% 93.28% 92.72% 94.87% 92.26% 92.87% 92.75%

MANK13 83.70% 87.68% 82.82% 80.93% 84.53% 85.20% 80.61%


112



MANK14 88.56% 91.04% 88.04% 86.31% 89.25% 89.04% 87.69%

MANK15 81.67% 84.31% 81.10% 80.93% 81.93% 82.15% 80.78%

MANK16 92.36% 92.68% 92.65% 89.93% 93.42% 93.33% 91.20%

Kompetensi Supervisi Akademik

AKAK1 91.13% 93.00% 90.75% 86.06% 92.61% 92.33% 88.70%

AKAK2 88.24% 91.88% 87.44% 84.35% 89.39% 89.66% 85.33%

AKAK3 86.75% 90.48% 86.09% 82.06% 88.29% 88.40% 83.76%

Kompetensi Sosial

SOSK1 96.31% 95.52% 96.56% 94.13% 96.99% 97.26% 94.44%

SOSK2 97.49% 97.48% 97.55% 98.29% 97.33% 97.42% 97.81%

SOSK3 96.47% 96.92% 96.49% 97.07% 96.44% 96.24% 97.30%

5.6 Standar Pengawas Sekolah/madrasah(1) Standar Pengawas Sekolah/Madrasah masih sangat jauh

untuk bisa terpenuhi baik dari Standar Kualifikasi akademik

(kurang dari 50%) maupun dari Standar Kompetensinya.

(2) Dari enam standar kompetensi pengawas, urutan dari

yang paling banyak dikuasai sampai dengan yang paling

sedikit dikuasai oleh pengawas adalah (a) Kompetensi

Sosial (87%), (b) Kompetensi Kepribadian (75%), (c) Kom-

petensi Evaluasi Pendidikan (70%), (d) Kompetensi Super-

visi Manajerial (60%), (e) Kompetensi Supervisi Akademik

(44%), dan (f ) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

(21%).



113


114


dan negeri-swasta, ada kesenjangan dalam pencapaian

semua standar kompetensi pengawas kecuali kompetensi

kepribadian; dilihat dari kategori Jawa dan luar Jawa, tidak

ada kesenjangan dalam pencapaian kompetensi kepriba-

dian.

Tabel 7. Persentase Pengawas Yang Kompetensinya Baik Menu-

rut Kepala Sekolah



Kompetensi Kepribadian

PRIP1 75.24% 73.89% 75.74% 61.17% 79.31% 78.74% 68.09%

PRIP2 90.70% 93.89% 90.19% 85.92% 92.26% 92.60% 87.17%

PRIP3 86.10% 87.22% 86.06% 77.67% 88.65% 88.14% 82.24%

PRIP4 89.66% 91.67% 89.53% 83.90% 91.59% 91.22% 87.13%

Kompetensi Sosial

SOSP1 92.69% 94.44% 92.40% 90.78% 93.33% 94.62% 89.14%

SOSP2 86.62% 88.33% 86.34% 82.52% 87.87% 89.38% 81.25%

Kompetensi Supervisi manajerial

MANP1 84.85% 88.33% 84.26% 85.49% 83.42% 75.61% 87.60%

MANP2 75.13% 77.22% 74.84% 75.82% 73.26% 60.98% 79.20%

MANP3 74.92% 78.89% 74.19% 75.16% 74.87% 64.88% 77.87%

MANP4 71.26% 77.22% 70.06% 72.55% 66.84% 59.51% 74.67%

MANP5 84.54% 88.33% 83.87% 85.62% 81.28% 75.12% 87.33%

MANP6 72.03% 78.33% 70.84% 73.73% 66.31% 60.49% 75.47%

MANP7 88.51% 90.00% 88.39% 89.02% 87.70% 84.39% 89.87%

MANP8 60.29% 66.11% 59.10% 60.39% 60.43% 50.73% 63.07%



115

Tabel 8. Persentase Pengawas Yang Kompetensinya Baik Menu-

rut Guru



Kompetensi Evaluasi Pendidikan

EVAP1 76.54% 84.23% 74.93% 62.90% 80.55% 80.64% 68.19%

EVAP2 74.93% 84.79% 72.77% 61.92% 78.71% 78.54% 67.51%

EVAP3 79.74% 86.20% 78.39% 70.27% 82.55% 83.16% 72.76%

EVAP4 69.59% 77.18% 67.94% 57.99% 72.96% 72.91% 62.77%

EVAP5 70.82% 78.59% 69.13% 56.76% 74.88% 74.55% 63.11%

EVAP6 70.71% 80.56% 68.63% 56.65% 74.86% 75.29% 61.42%

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

LITP1 21.59% 34.37% 18.65% 15.72% 23.29% 24.37% 15.74%

LITP2 21.43% 34.08% 18.53% 15.72% 23.10% 24.14% 15.76%

LITP3 21.27% 33.52% 18.45% 15.72% 22.88% 24.22% 15.06%

LITP4 22.13% 32.68% 19.71% 17.44% 23.49% 24.45% 17.26%

LITP5 34.15% 47.32% 31.15% 27.52% 36.10% 37.85% 26.40%

LITP6 27.95% 42.25% 24.67% 21.62% 29.79% 29.86% 24.03%

LITP7 29.40% 44.79% 25.86% 22.60% 31.37% 31.66% 24.70%

LITP8 37.31% 45.04% 35.65% 28.01% 40.05% 38.64% 34.80%

Kompetensi Supervisi Akademik

AKAP1 75.31% 84.51% 73.35% 64.13% 78.63% 77.98% 70.05%

AKAP2 76.32% 85.92% 74.27% 63.88% 80.00% 79.15% 70.73%

AKAP3 76.06% 85.63% 74.01% 66.09% 79.04% 79.31% 69.54%

AKAP4 77.02% 85.63% 75.20% 65.60% 80.41% 80.56% 69.88%

AKAP5 77.28% 88.17% 74.93% 65.36% 80.82% 79.94% 72.08%

AKAP6 44.15% 58.03% 41.01% 32.19% 47.60% 45.92% 40.61%

AKAP7 65.63% 76.62% 63.23% 54.05% 69.04% 69.67% 57.36%

AKAP8 44.58% 57.18% 41.73% 37.59% 46.64% 44.59% 44.84%

5.7 Buku Teks Pelajaran(1) Pelaksanaan ketentuan tentang jumlah buku teks per mata

pelajaran untuk setiap siswa masih jauh dari harapan, baru


116

terpenuhi 50%.

(2) Baru 52% guru mengetahui adanya Permendiknas No. 2 Th

2008 tentang Buku Teks Pelajaran.

(3) Persentase guru yang menggunakan buku teks pelajaran

yang sudah dianggap layak melalui penilaian BSNP baru

67%.

(4) Masih banyak pengadaan buku yang langsung dilakukan

oleh penerbit (41%) yang berarti tidak sesuai dengan ke-

tentuan.

(5) Masih banyak penetapan buku teks pelajaran yang dilaku-

kan oleh selain dewan guru (36%) yang berarti tidak sesuai

dengan ketentuan.

5.8 Ujian Nasional

(1) Sebagian besar sekolah menambah jam pelajaran mata

pelajaran yang dicakup dalam Ujian Nasional dan mem-

berikan les tambahan, yang bisa ditafsirkan bahwa proses

belajar mengajar yang dilaksanakan berdasarkan kuri-

kulum dianggap belum cukup; atau rasa percaya diri ter-

hadap kesiapan untuk menghadapi Ujian Nasional masih

rendah.

(2) Anggapan bahwa semua sekolah menggunakan Ujian Na-

sional sebagai satu-satunya penentu kelulusan ternyata

tidak benar karena ada siswa yang tidak lulus satuan pen-

didikan walaupun mereka lulus Ujian Nasional.

(3) Kegiatan sosialisasi tentang Ujian Nasional kepada pihak-

pihak yang berkepentingan belum maksimal, belum sesuai

dengan harapan sehingga berpeluang menjadi hambatan

atas pelaksanaan dan pencapaiannya.

(4) Persentase responden (12%) yang menyatakan bahwa

tingkat kesukaran UN tinggi sejalan dengan tingkat kelu-

lusan UN yang 90%.



117

6| Tim AhliAnggota BSNP

Tabel 9. Anggota BSNP dalam Pemantauan StandarNO NAmA INSTANSI ASAL

1 Prof. Dr. Bambang Soehendro UGM Yogyakarta2 Prof. Dr. Edy Tri Baskoro ITB Bandung

3 Prof. Dr. Djemari Mardapi UNY Yogyakarta

4 Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo UNNES Semarang

5 Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis UI Jakarta

6 Dr. Anggani Sudono, M.A - Jakarta

7 Pdt. Weinata Sairin, M.Th - Jakarta

Tim Ahli yang bersifat ad hoc adalah:

Tabel 10. Tim Pemantauan StandarNO. NAmA INSTANSI ASAL

1 Dr. Mukminan UNY Yogyakarta

2 Dr. M. Salman ITB Bandung

3 dr. I. Wilarso UI Jakarta

4 Dr. Bagyo Yuono M. UI Jakarta

5 Drs. Muchtar Abdul Karim, MA UM Malang

6 Prof. Ali Saukah, M. A., Ph.D UM Malang

7 Dr. Bana Kartasasmita ITB Bandung

8 Dr. Adi Rahmat UPI Bandung

9 Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd UM Malang

10 Dr. Danny Meirawan UPI Bandung

11 Dr. Sisworo UM Malang

12 Prof. Dr. Nana Sudjana UPI Bandung

13 Dr. Achmad Slamet UNNES Semarang

14 Drs. Tri Bagyo, M.Ed Mandikdasmen Jakarta

15 Drs. Martono, M.Si Dir. Tendik Jakarta

16 Dr. Samitha Djayanti ITB Bandung

17 Arif Rifai Dwiyanto, ST - Jakarta


118

7| Hambatan, Permasalahan, dan SaranKegiatan pemantauan ini langsung dimulai dengan pelatihan

surveyor di 33 provinsi tanpa didahului dengan pertemuan koordi-

nasi tim ad hoc pemantauan sebagai pelatih surveyor. Hal tersebut

berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan metode dan fokus

pelatihan surveyor. Oleh karena itu untuk kegiatan pemantauan

berikutnya perlu adanya pertemuan tim ad hoc sebelum kegiatan

pelatihan surveyor.

Kegiatan pelatihan surveyor berakhir pada 18 Juli 2009, karena

alasan non-tehnis kegiatan pengumpulan data baru dapat dilak-

sanakan pada akhir Agustus 2009, jadi terdapat tenggang waktu

yang cukup lama. Hal tersebut mengakibatkan cukup banyak sur-

veyor yang berhalangan untuk melaksanakan tugas, meskipun me-

reka yang berhalangan dapat dicarikan pengganti, namun para

penggantinya tidak mendapatkan pelatihan karena tidak ada kesem-

patan. Sebaiknya kegiatan pengumpulan data dilakukan sesegera

mungkin setelah pelatihan surveyor. Selain itu perlu ada pertemuan

tim ad hoc sebelum kegiatan pengumpulan data untuk membahas

permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat kegiatan pela-

tihan surveyor.

Surveyor pada kegiatan pemantauan ini terdiri dari pengawas,

dosen LPTK, staf dinas pendidikan, dan staf LPMP. Mengingat peng-

ambilan data pemantauan juga dilakukan di madrasah, sebaiknya

surveyor yang bertugas juga melibatkan pihak departemen agama.

Berdasarkan hasil pemantauan implementasi Standar Isi/SKL,

Standar Guru, Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Standar Pengawas

Sekolah/Madrasah, ketentuan tentang Ujian Nasional, dan ketentuan

tentang Buku Teks Pelajaran, dipaparkan beberapa rekomendasi se-

bagai berikut.

(1) Guru perlu diberi pelatihan dan pendampingan secara intensif

tentang pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pem-

belajaran (RPP) oleh lembaga yang kompeten karena sekolah



119

yang mata pelajarannya sudah dilengkapi dengan silabus dan

RPP tidak lebih dari 79%, dan guru yang membuat sendiri sila-

bus baru 38% dan RPP 67%.

(2) Untuk meningkatkan jumlah guru yang memenuhi standar kua-

lifikasi akademik guru sesuai dengan tahun pencapaian (2015),

perlu dipertimbangkan program kesetaraan S-1 berdasarkan

kualitas “track-record” dan uji kompetensi oleh institusi yang

kompeten sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Stan-

dar Guru.

(3) Pemberian beasiswa bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi

akademik agar memenuhi standar juga perlu dilakukan.

(4) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan antara

Jawa dan luar Jawa dari segi penyebar-luasan peraturan dan per-

undangan tentang pelaksanaan pendidikan pada satuan pendi-

dikan karena ternyata tingkat ketersediaannya di luar Jawa lebih

rendah daripada di Jawa.

(5) Sosialisasi tentang dokumen standar, khususnya Standar Isi,

Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Guru, di luar Jawa

perlu diberi perhatian yang lebih besar daripada di Jawa karena

ternyata sosialisasi yang dilakukan di Jawa secara konsisten di-

anggap lebih banyak daripada di luar Jawa. Faktor ini mungkin

yang menyebabkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dari

segi ketersediaan dokumen-dokumen tentang Standar Nasional

Pendidikan beserta dokumen pendukungnya.

(6) Perlu dilakukan upaya untuk menutupi kesenjangan guru seko-

lah/madrasah negeri dan swasta dari segi aksesibilitas terhadap

Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Guru kare-

na ternyata tingkat aksesibilitasnya terhadap dokumen standar

tersebut di sekolah/madrasah swasta lebih rendah daripada di

sekolah/madrasah negeri.

(7) Perlu ditelaah lebih lanjut substansi Standar Isi dan Standar

Kompetensi Lulusan karena ada guru, kepala sekolah, dan pe-


120

ngawas (antara 12,74% sampai dengan 20,49%) yang mengang-

gap standar tersebut tinggi.


Jawa dan luar Jawa dari segi persepsi mereka terhadap Standar

Isi dan Standar Kompetensi Lulusan karena lebih banyak seko-

lah/madrasah di luar Jawa menilai tinggi terhadap Standar Isi

dan Standar Kompetensi Lulusan daripada sekolah di Jawa.


sekolah dan madrasah dari segi persepsi mereka terhadap Stan-

dar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan karena lebih banyak

madrasah menilai tinggi terhadap Standar Isi dan Standar Kom-

petensi Lulusan daripada sekolah.


sekolah/madrasah negeri dan sekolah/madrasah swasta dari

segi persepsi mereka terhadap Standar Isi dan Standar Kom-

petensi Lulusan karena lebih banyak sekolah/madrasah swasta

menilai tinggi terhadap Standar Isi dan Standar Kompetensi Lu-

lusan daripada sekolah/madrasah negeri.


Jawa dan luar Jawa, sekolah dan madrasah, serta sekolah/ma-

drasah negeri dan sekolah/madrasah swasta dari segi pencapai-

an kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas karena ada

kecenderungan pencapaian kompetensi guru, kepala sekolah,

dan pengawas di luar Jawa, di Madrasah, dan di sekolah/ma-

drasah swasta lebih rendah daripada di Jawa, di sekolah, dan di

sekolah/madrasah negeri.

(12) Perlu ditindak-lanjuti adanya data yang menunjukkan masih cu-

kup banyak peraturan atau kebijakan pemerintah daerah yang

tidak sesuai dengan Standar Guru, Standar Kepala Sekolah, dan

Standar Pengawas karena kalau dibiarkan akan dapat meng-

hambat pelaksanaan dan pencapaian standar-standar tersebut.

(13) Sebagai lembaga penghasil guru bidang studi, setiap Program



121

Studi Pendidikan Bidang Studi harus mengetahui sedikitnya Un-

dang-undang Guru dan Dosen (hanya 89% LPTK yang memiliki

dokumennya) serta Standar Guru (hanya 81% Prodi LPTK yang

memiliki dokumennya) karena mereka harus tahu kompetensi

apa yang dimiliki para lulusannya sebagai calon guru profesio-

nal. Oleh karena itu, harapannya angka yang muncul adalah

100% untuk dua dokumen ini. Keadaan ini harus dianggap seri-

us dan perlu ditindak-lanjuti di tingkat pimpinan LPTK atau di

tingkat Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi.

(14) Buku teks pelajaran yang telah dinilai layak oleh BSNP perlu

didistribusikan secara memadai dan merata ke sekolah-seko-

lah; dan mata pelajaran yang buku teks pelajarannya belum ada

yang dinilai perlu segera dilakukan penilaiannya.

(15) Perlu ada program percepatan pemenuhan standar tentang

jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa setiap rombongan

belajar karena akan memberikan pengaruh yang signifikan ter-

hadap kualitas pembelajaran.

(16) Untuk mengungkapkan latar belakang adanya fakta banyaknya

sekolah yang menambah jam pelajaran dan memberikan les

tambahan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang proses

belajar mengajar di kelas apakah sudah sesuai dengan karak-

teristik peserta didik dan mata pelajaran.

(17) Perlu dilakukan sosialisasi tentang cara yang paling dianggap

tepat untuk mempersiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional,

yaitu dengan melaksanakan prinsip pembelajaran tuntas sejak

awal, bukan dengan cara menambah jam pelajaran dan mem-

beri les tambahan.

(18) Perlu dikembangkan model sistem informasi manajemen yang

terpadu sehingga memungkinkan dilaksanakannya pengum-

pulan data yang terpadu dan serempak secara nasional.

(19) Perlu dilakukan koordinasi di tingkat pemerintah pusat (Ke-

menterian Pendidikan Nasional dan Departemen Agama) dan


122

Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Dinas

Pendidikan Provinsi, Kantor Departement Agama Kabupaten/

kota, Kantor Wilayah Departmen Agama, dan LPMP) dalam

pengumpulan data karena gambaran tentang pelaksanaan dan

pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional sangat

tergantung pada ketersediaan data-data yang relevan di semua

unit tersebut.

(20) Perlu ditingkatkan fungsi dan peranan pusat pengumpulan data

terpadu untuk mengurangi beban unit terkecil dalam memberi-

kan data yang sama untuk kepentingan yang berbeda-beda;

untuk itu perlu pengumpulan data yang dilaksanakan serentak

secara nasional.



123

BAB 8 PENgEmbANgAN iNStrUmEN PENiLAiAN bUkU tEkS PELAjArAN


125

BAB 8. PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN BUKU TEKS

PELAJARAN

A mata Pelajaran Agama Sd, SmP, SmA/SmK, dan PKn SmA/SmK

1| PendahuluanDalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki

sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pen-

didikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pem-

belajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas maka di-

perlukan buku sebagai penunjang pembelajaran. Pernyataan terse-

but diperkuat dengan pasal 43 ayat (4) yang menyatakan bahwa ada

rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata

pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta

didik.

Demikian juga dalam Pasal 43 ayat (5) dinyatakan bahwa buku

teks pelajaran dinilai kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan pe-

nyajian dan kelayakan kegrafikaannya oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri.

PENGEmBANGAN INSTRUmEN PENILAIANBUKU TEKS PELAjARAN


127

2| Tujuan dan manfaatPada tahun 2009, telah dilaksanakan kegiatan pengembangan

instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama pada jenjang pendi-

dikan dasar dan menengah, dan buku teks pelajaran PKn SMA/SMK.

Instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama terdiri atas: Agama

Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu,

dan Agama Khonghucu untuk SD, SMP, dan SMA/SMK.

Kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela-

jaran bertujuan untuk menghasilkan instrumen yang dapat diper-

gunakan untuk menilai buku teks pelajaran : Agama Islam, Agama

Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu, dan Agama

Khonghucu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, PKn un-

tuk SMA/SMK.

Manfaat instrumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan

Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama

Hindu, dan Agama Khonghucu, dan PKn adalah diperolehnya alat pe-

nilaian buku teks pelajaran yang terstandar dan dapat dipergunakan

untuk menilai buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, ba-

hasa, penyajian dan kegrafikaan.

Tujuan menilai kelayanan isi, kelayakan penyajian, kelayakan

bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran untuk se-

tiap mata pelajan pada satuan pendidikan adalah agar peserta di-

dik memperoleh buku yang sesuai dengan standar pendidikan yang

ditetapkan oleh BSNP, yaitu sesuai dengan Standar Isi, Standar Kom-

petensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan. Buku teks pelajaran

yang telah dinilai kelayakannya digunakan sebagai sumber belajar

di setiap satuan pendidikan. Tujuan lain adalah untuk membeli buku

teks pelajaran yang dialihkan hak ciptanya dan dijadikan buku teks

pelajaran elektornik.

Manfaat buku teks yang telah dinilai kelayakan isi, kelayakan pe-

nyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaannya merupakan

jaminan bagi peserta didik memperoleh buku yang dapat digunakan


128

untuk pembelajaran yang bermutu dan sarana untuk mencapai kom-

petensi yang ditetapkan.

Buku teks pelajaran selain bermanfaat bagi peserta didik juga

dapat digunakan oleh guru sebagai sumber belajar, baik dalam pe-

rencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaanya.

3| Tim ahli1. Anggota BSNP

No Nama Instansi Asal

1 Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis (Koordinator)

UI Jakarta

2 Prof. Dr. M. Yunan Yusuf UIN Jakarta

3 Prof. Dr. Djaali UNJ Jakarta

4 Dr. Suharsono, M.M., M.Pd STBA Pertiwi Jakarta

5 Pdt. Weinata Sairin, M.Th(Wakil Koordinator)

LAI Jakarta

6 Prof. Dr. A.T. Soegito UNNES Semarang

2. Tima Ahli

No Namajabatan

dalam timInstansi mata Pelajaran

1 Dr. R. Urip Purwono Ketua UNPAD Bandung

Psikometri

2 Dr. Anggadewi Moesono Wakil Ketua UI Jakarta Psikometri

3 Prof. Dr. Siradjudin Zar, MA Anggota IAIN Padang Agama Islam

4 Dr. Hamidah, M.Ag Anggota IAIN Palembang Agama Islam

5 Dr. Drs. M. Idrus, S.Psi. Anggota UII Yogyakarta Agama Islam

6 Dra. Netty Hartaty, M.Si. Anggota UIN Jakarta Agama Islam

7 FX Adisusanto Sj, S. Tl Anggota KWI Jakarta Agama Katolik

8Drs. Matheus Beny Mite, M. Hum, Lic.Th.

Anggota Univ Atma Jaya Jakart

Agama Katolik

9 Dr. Kadarmanto Harjowasito Anggota STTH Jakarta Agama Kristen

10 Dr. Daniel Nuhamara, M.Th Anggota UKSW Salatiga Agama Kristen

11 Suhadi Sendjaja, Pdt Utama Anggota WALUBI Jakarta Agama Buddha

12 Soedjito Kusumo K, SE, MBA Anggota WALUBI Jakarta Agama Buddha

13 Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D Anggota IHDN Bali Agama Hindu



129

No Namajabatan


14 Drs. I Wayan Suwira Satria, MM

Anggota Jakarta Agama Hindu

15 WS Dr. Mulyadi Anggota MATAKIN Jakarta

Agama Khonghucu

16 WS Dr. Oesman Arif Anggota MATAKIN Jakarta

Agama Khonghucu

17 Prof. Dr. Abdul Gafur, M.Sc. Anggota UNY Yogyakarta PKn

18 Drs. H. Rustopo,SH,M.Hum. Anggota UNNES Semarang

PKn

19 Dr. Gardjito Anggota Perpustakaan Nasional Jakarta

Kegrafikaan

20 Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si Anggota UNM Makassar Psikometri

4| Tahapan KegiatanLangkah-langkah penyusunan instrumen penilaian buku teks

pelajaran Agama SD, SMP, SMA/SMK dan PKn SMA/SMK sebagai beri-

kut.

a. Menetapkan tim ahli yang terdiri atas ahli materi mata pelajar-

an, ahli pembelajaran mata pelajaran, ahli kegrafikaan dan ahli

psikometri.

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang

ditetapkan oleh BSNP seperti berikut ini:

1) Penyusunan desain Instrumen dan Pengenalan men-genai Instrumen

Kegiatan penyusunan desain instrumen dan penge-

nalan mengenai instrumen dilaksanakan di ruang rapat

BSNP Gedung D lantai 2 Cipete Jakarta Selatan pada tang-

gal 4 – 6 Maret 2009. Temu awal ini dihadiri oleh koordina-

tor tim dan 5 orang anggota BSNP, serta 17 orang anggota

tim ahli.

Pada awal pertemuan ini diadakan perkenalan antara


130

anggota BSNP dengan anggota tim ahli. Setelah itu dilaku-

kan pemilihan ketua dan wakil ketua tim ahli dengan hasil;

Urip Purwono, M.Sc, Ph.D dari Universitas Padjajaran Ban-

dung sebagai ketua tim dan Dr. Anggadewi dari Universi-

tas Indonesia sebagai wakil ketua tim.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kerangka

Naskah Akademik (NA) dan draf awal pengembangan in-

strumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan Agama

SD, SMP, SMA/SMK dan PKn SMA/SMK. Untuk mencapai

tujuan tersebut, tim ahli melakukan brainstorming tentang

jenis buku yang ingin diterbitkan dengan mengacu kepa-

da Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar

Isi (SI) dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) masing-masing mata

pelajaran yang bersangkutan.

2) Kajian Bahan dasar Kajian bahan dasar untuk penyusunan desain instru-

men penilaian buku teks pelajaran agama dan PKn dilak-

sanakan di ruang sidang Bvlgari II Hotel Grand Boutique

Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 11 - 13 Maret 2009.

Kegiatan ini dihadiri oleh semua anggota tim ahli (19 orang),

dan 7 orang anggota BSNP. Tim ahli mengkaji Standar

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata

pelajaran terkait, serta contoh instrumen penilaian buku

teks pelajaran yang telah dikembangkan BSNP pada tahun

sebelumnya. Hasil kajian tersebut dijadikan kerangka un-

tuk menyusun instrumen pengumpulan data di 5 provinsi

pada langkah berikutnya. Pada langkah ini pula ditetapkan

nama-nama anggota tim ahli dan anggota BSNP yang akan

bertugas mengumpulkan data serta unsur-unsur yang

akan diundang pada masing-masing provinsi.



131

3) Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan melalui sistem Focused

Group Discussion (FGD) dilaksanakan di lima provinsi yaitu:

Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bali, DI Yogyakarta, dan

Jawa Timur pada tanggal 18 - 21 Maret 2009. Jumlah tim

pengumpul data yang bertugas pada masing-masing kota

sebanyak 5 orang dengan rincian: 3 orang tim ahli, 1 orang

anggota BSNP, dan 1 orang staf sekretariat. Jumlah peserta

FGD tiap provinsi sebanyak 40 orang dengan rincian : (a)

orang tua siswa sebanyak 12 orang yang terdiri atas: 4 orang

Katolik, 4 orang Hindu, dan 4 orang; (b) guru sebanyak 12

orang yang terdiri atas: 4 orang Katolik, 4 orang Hindu, dan

4 orang Khonghucu; (c) siswa sebanyak 6 orang yang ter-

diri atas: 2 orang Katolik, 2 orang Hindu, dan 2 orang Khon-

ghucu; (d) tokoh agama sebanyak 6 orang yang terdiri atas:

2 orang Katolik, 2 orang Hindu, dan 2 orang Khonghucu;

dan (e) panitia sebanyak 4 orang.

4) Pengolahan data Data dan masukan responden dari 5 kota yang telah

terkumpul melalui FGD pada langkah sebelumnya diolah

dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif un-

tuk dijadikan bahan pembuatan Naskah Akademik dan draf

instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang sidang BSNP Gedung

D Lantai 2 Mandikdasmen Jl. RS. Fatmawati Cipete Jakarta

Selatan pada tanggal 1 - 3 April 2009 yang dihadiri oleh

6 orang anggota BSNP dan semua anggota tim ahli. Pada

akhir pertemuan langkah ini akan dilakukan pleno BSNP

dengan anggota tim ahli masing-masing mata pelajaran.

5) Analisis data Kegiatan analisis data untuk penyusunan draf instru-

men penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn dilak-


132

sanakan di ruang sidang Anggrek 6 lantai 7 Hotel Mega

Anggrek Jakarta Barat pada tanggal 15 - 17 April 2009.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis semua ma-

sukan dari setiap daerah yang telah diolah dan dijadikan

bahan untuk menyusun draf instrumen penilaian buku

teks pelajaran Agama dan PKn. Anggota BSNP yang hadir

pada kegiatan ini sebanyak 6 orang dan anggota tim se-

banyak 19 orang.

6) Penyusunan draf Instrumen Hasil analisis data pada pertemuan sebelumnya dija-

dikan bahan untuk menyusun Naskah akademik dan draf

instrumen. Kegiatan penyusunan draf instrumen ini dilak-

sanakan di ruang sidang BSNP Gedung D lantai 2 Mandik-

dasmen Cipete Jakarta Selatan pada tanggal 2 – 4 Mei 2009

yang dihadiri oleh 5 orang anggota BSNP dan 17 orang

anggota tim. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasil-

kan draf naskah akademik dan draf instrumen penilaian

buku teks pelajaran Agama dan PKn.

7) Reviu draf Instrumen Reviu draf instrumen penilaian buku teks pelajaran

agama dan PKn dilaksanakan di ruang sidang Anggrek 6

lantai 7 Hotel Mega Anggrek Jakarta Barat pada tanggal

27 - 29 Mei 2009 yang dihadiri oleh 18 orang anggota tim

dan 6 orang anggota BSNP. Tujuan kegiatan ini adalah un-

tuk menyempurnakan draf naskah akademik dan instru-

men penilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn yang

telah dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. Pada

bagian akhir pertemuan, tim membuat bahan presentasi

yang akan disampaikan kepada pleno BSNP pada perte-

muan berikutnya.

8) Presentasi ke BSNP dan Reviu draf Instrumen-2 Presentasi ke BSNP dan reviu draf instrumen 2 pe-



133

nilaian buku teks pelajaran agama dan PKn dilaksanakan

di ruang sidang BSNP Gedung Mandikdasmen Lt. 2 Cipete

Jl. R.S. Fatmawati Jakarta Selatam pada tanggal 4 - 6 Juni

2009. Draf instrumen-2 ini diberi masukan oleh anggota

BSNP, kemudian pada tanggal 5 -6 Juni 2009, tim ahli me-

ngolah masukan BSNP untuk menyempurnakan draf in-

strumen-2 menjadi draf instrumen-3.

Pada pertemuan ini juga dikembangkan instrumen

yang dapat dijadikan bahan pengumpul masukan dari

para reviewer pada pertemuan berikutnya.

9) Validasi draf instrumen Validasi draf instrumen dilaksanakan di 10 – 12 Juni

2009 di lima kota yaitu : Palembang, Malang, Solo, Bandung,

dan Makassar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapat-

kan masukan berupa tingkat keterbacaan masing-masing

butir dan deskripsi instrumen dari para ahli pembelajaran,

ahli materi, dan guru masing-masing mata pelajaran. Un-

tuk melaksanakan kegiatan validasi ini, panitia pada ma-

sing-masing kota mengundang 40 orang peserta, 2 orang

anggota tim, 1 orang anggota BSNP dan 1 orang staf sek-

retariat BSNP.

10) Lokakarya Pembahasan draf Instrumen Masukan para pakar pada saat kegiatan validasi in-

strumen diolah dan dianalisis oleh tim ahli, kemudian di-

jadikan bahan untuk menyempurnakan draf instrumen.

Selanjutnya hasil analisis ini dijadikan bahan lokakarya

dengan mengundang ahli masing-masing mata pelajaran.

Kegiatan lokakrya draf Instrumen ini dilaksanakan pada

tanggal 17 – 19 Juni 2009 di Apartemen Puri Casablanca

Jakarta. Target kegiatan ini adalah mendapatkan masukan

dari para pakar masing-masing mata pelajaran untuk me-

nyempurnakan draf instrumen.


134

11) Finalisasi draf Instrumen untuk Uji Coba Kegiatan finalisasi draf instrumen ini dilaksanakan di

hotel Golden Boutique Jakarta pada tanggal 24 – 26 Juni

2009 dengan dihadiri oleh 6 orang anggota BSNP dan 18

orang anggota tim. Tujuan kegiatan ini adalah untuk me-

nyempurnakan draf instrumen penilaian masing-masing

mata pelajaran. Pada akhir kegiatan dihasilkan juga pan-

duan uji coba instrumen, agenda uji coba, nama tim uji

coba, dan lokasi uji coba instrumen.

12) Uji Coba draf Instrumen Kegiatan uji coba draf instrumen bertujuan untuk

melihat sejauh mana instrumen tersebut dapat dijadikan

alat untuk menilai sampel buku teks pelajaran yang bere-

dar di masing-masing provinsi. Oleh karena itu pada lang-

kah ini diundang para ahli terkait mata pelajaran Agama

Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Khonghucu, dan PKn.

Para undangan diberi buku untuk dinilai dengan menggu-

nakan draf instrumen yang telah dikembangkan oleh tim

ahli.

Kegiatan uji coba instrumen dilaksanakan pada 5 – 7

Juli 2009 secara bersamaan di 5 kota yaitu: Denpasar, Ku-

pang, Bogor, Jakarta, dan Surabaya. Uji coba dihadiri oleh

1 orang anggota BSNP, 2 orang anggota tim ahli, dan 40

orang undangan yang terdiri atas dosen, guru, dan para

praktisi mata pelajaran terkait di masing-masing provinsi.

13) Analisis Hasil Uji Coba dan Perbaikan Instrumen Analisis data hasil uji coba dan revisi instrument pe-

nilaian buku teks pelajaran Agama dan PKn dilaksanakan

di ruang sidang BSNP Cipete Jakarta Selatan pada tanggal

11 – 13 Juli 2009. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota BSNP,

dan tim ahli. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganali-

sis masukan para pakar sewaktu instrumen diujicobakan.



135

Hasil analisis kemudian dirangkum dan dijadikan masukan

untuk menyempurnakan instrumen penilaian buku teks

pelajaran Agama dan PKn.

14) Persiapan Sosialisasi Instrumen yang telah disempurnakan pada langkah

sebelumnya kemudian diplenokan di BSNP dan difinal-

kan berdasarkan masukan anggota BSNP. Instrumen hasil

penyempurnaan melalui pleno akan disahkan oleh BSNP

sebagai tanda bahwa instrumen tersebut telah sahih un-

tuk dipergunakan menilai buku teks pelajaran dan siap

untuk disosialisasikan kepada penerbit dan calon penulis.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Juli di ru-

ang sidang BSNP Cipete Jakart Selatan yang dihadiri oleh

anggota BSNP dan tim ahli.

Secara rinci kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku

teks pelajaran Agama dan PKn dapat dirangkum seperti berikut ini.

No Kegiatan Tempat Tanggal Target

1 Temu awal untuk penyusunan desain Ruang sidang BSNP

04 – 06 Maret 2009

Kerangka naskah akademik (NA) dan kerangka instrumen

2 Kajian bahan dasarJakarta

11 – 13 Maret 2009

Kerangka NA, kerangka instrumen, dan Panduan FGD

3 Pengumpulan data Padang, Manado, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya

18 – 20 Maret 2009

Data FGD untuk penyu sunan draf instrumen

4 Pengolahan data Ruang sidang BSNP

01 – 03 April 2009

Data dari 5 provinsi

5 Analisis data Jakarta

15 – 17 April 2009

Hasil analisis data untuk penyusunan draf instrumen

6 Penyusunan draf instrumen

Ruang sidang BSNP02 – 04 Mei 2009

Draf instrumen


136


7 Reviu draf instrumen

Jakarta27 – 29 Mei 2009

Masukan para pakar untuk penyempurnaan draf instrumen

8 Presentasi ke BSNP dan reviu draf instrumen 2

Ruang sidang BSNP04 – 06 Juni 2009

Masukan dari BSNP

9 Validasi draf instrumen

Palembang, Malang, Solo, Bandung, dan Makassar

10 – 12 Juni 2009

Data hasil vali dasi dan draf instrumen

10 Lokakarya pembahasan draf instrumen

Jakarta17 – 19 Juni 2009

Masukan dari para pakar dan draf instrumen

11 Finalisasi draf instrumen untuk uji coba

Jakarta24 – 26 Juni 2009

Instrumen yang siap diujicoba kan

12 Uji coba draf instrumen

Denpasar, Kupang, Bogor, Jakarta, Surabaya

05 – 07 Juli 2009

Masukan dari para stake holder

13 Analisis hasil uji coba dan perbaikan instrumen

Ruang sidang BSNP11 – 13 Juli 2009

Instrumen final

14 Persiapan sosialisasi instrumen

Ruang sidang BSNP22 – 24 Juli 2009

Instrumen yang telah disahkan BSNP yang siap disosialisa sikan

5| Hasil yang diperoleh Kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela-

jaran Agama dan PKn ini menghasilkan dokumen berupa:

a. Naskah akademik penyusunan instrumen penilaian buku teks

pelajaran Agama SD,SMP, SMA/SMK, dan PKn SMA/SMK.

b. Instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan isi,

penyajian, bahasa dan kegrafikaan buku teks pelajaran Agama

SD,SMP, SMA/SMK, dan PKn SMA/SMK. Rincian instrumen yang

dihasilkan dalam kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:



137

No Nama Mata Pelajaran Nama Produk Jumlah1 Pendidikan Agama Islam Instrumen 1 SD 6

Deskripsi Instrumen 1 SD 6Instrumen 2 SD 6

Deskripsi Instrumen 2 SD 6

Instrumen 1 SMP 3

Deskripsi Instrumen 1 SMP 3

Instrumen 2 SMP 3

Deskripsi Instrumen 2 SMP 3Instrumen 1 SMA 3Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3

Sub total (1) 48 2 Pendidikan Agama Katolik Instrumen 1 SD 6

Deskripsi Instrumen 1 SD 6Instrumen 2 SD 6Deskripsi Instrumen 2 SD 6Instrumen 1 SMP 3Deskripsi Instrumen 1 SMP 3Instrumen 2 SMP 3Deskripsi Instrumen 2 SMP 3Instrumen 1 SMA 3Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3

Sub total (1) 48 3 Pendidikan Agama Kristen Instrumen 1 SD 6


Sub total (1) 48


138

No Nama Mata Pelajaran Nama Produk Jumlah 4 Pendidikan Agama Buddha Instrumen 1 SD 6


Sub total (1) 485 Pendidikan Agama Hindu Instrumen 1 SD 6


Sub total (1) 486 Pendidikan Agama

KhonghucuInstrumen 1 SD 6Deskripsi Instrumen 1 SD 6Instrumen 2 SD 6Deskripsi Instrumen 2 SD 6Instrumen 1 SMP 3Deskripsi Instrumen 1 SMP 3Instrumen 2 SMP 3Deskripsi Instrumen 2 SMP 3Instrumen 1 SMA 3Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3

Sub total (1) 48



139

No Nama Mata Pelajaran Nama Produk Jumlah7 PKn Instrumen 1 SMA 3

Deskripsi Instrumen 1 SMA 3Instrumen 2 SMA 3Deskripsi Instrumen 2 SMA 3

Sub total (1) 12jumlah Total 300

6| Refleksi Dalam penyusunan instrumen penilaian buku teks pelajaran

Agama dan PKn ini terdapat beberapa kendala antara lain sulitnya

menemukan dosen ataupun guru yang ahli dalam mata pelajaran

Agama Khonghucu, Hindu dan Buddha pada saat validasi dan uji-

coba instrumen pada daerah-daerah tertentu. Hal ini mengakibatkan

kurangnya kritikan/masukan terhadap substansi butir yang dikem-

bangkan terutama pada saat validasi. Untuk mengatasi hal tersebut,

pada saat uji coba instrumen, dipilih peserta yang lebih banyak jum-

lahnya untuk mata pelajaran agama Khonghucu, Buddha dan Hindu

terutama untuk daerah-daerah sentra agama yang bersangkutan.

Namun demikian dalam pengembangan instrumen penilaian

buku teks pelajaran Agama dan PKn ini, terdapat pula beberapa hal

yang sangat mengagumkan antara lain terjadinya interaksi yang

dinamis dan harmonis baik antara sesama pengembang instrumen

maupun antara pengembang dengan tim pakar yang diundang pada

saat pengumpulan data, validasi dan uji coba draf instrumen. Interak-

si yang harmonis ini menunjukkan suasana kerukunan antar ummat

beragama yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam

pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran Agama ini

telah tercipta suasana “bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam

persatuan”. Sejak awal dalam kelompok ini memang ditekankan oleh

BSNP agar buku teks pelajaran Agama yang dihasilkan nanti mampu

membangun semangat kerukunan dan kesatuan demi memantap-

kan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks masyarakat

majemuk Indonesia.


140

B mata Pelajaran Bahasa Asing SmA/SmK

1| PendahuluanDalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki

sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pen-

didikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pem-

belajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan pasal tersebut di atas maka diperlukan

buku sebagai penunjang pembelajaran. Pernyataan tersebut di-

perkuat dengan pasal 43 ayat (4) yang menyatakan bahwa ada ra-

sio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata

pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta

didik.

Demikian juga dalam Pasal 43 ayat (5) dinyatakan bahwa buku

teks pelajaran dinilai kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan pe-

nyajian dan kelayakan kegrafikaannya oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri.

2| Tujuan dan manfaatPada tahun 2009, telah dilaksanakan kegiatan pengembangan

instrumen penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing SMA/SMK

yang terdiri atas: Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Arab, Ba-

hasa Jepang dan Bahasa Mandarin.

Kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela-

jaran bertujuan untuk menghasilkan instrumen yang dapat diper-

gunakan untuk menilai buku teks pelajaran : Bahasa Jerman, Bahasa

Perancis, Bahasa Arab, Bahasa Jepang dan Bahasa Mandarin untuk

SMA/SMK.

Manfaat instrumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan

Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Arab, Bahasa Jepang dan



141

Bahasa Mandarin adalah diperolehnya alat penilaian buku teks

pelajaran yang terstandar dan dapat dipergunakan untuk menilai

buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian

dan kegrafikaan.

Tujuan menilai kelayanan isi, kelayakan penyajian, kelayakan

bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran untuk se-

tiap mata pelajan pada satuan pendidikan adalah agar peserta di-


ditetapkan oleh BSNP, yaitu sesuai dengan Standar Isi, Standar Kom-

petensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan. Buku teks pelajaran

yang telah dinilai kelayakannya digunakan sebagai sumber belajar

di setiap satuan pendidikan. Tujuan lain adalah untuk membeli buku

teks pelajaran yang dialihkan hak ciptanya dan dijadikan buku teks

pelajaran elektornik.

Manfaat buku teks yang telah dinilai kelayakan isi, kelayakan pe-

nyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaannya merupakan

jaminan bagi peserta didik memperoleh buku yang dapat digunakan

untuk pembelajaran yang bermutu dan sarana untuk mencapai kom-

petensi yang ditetapkan.




3| Tim ahli1. Anggota BSNP


1 Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis (Koordinator) UI Jakarta

2 Pdt. Weinata sairin, M.Th(Wakil Koordinator)

LAI Jakarta

3 Prof.Dr. Mungin Eddy Wibowo, MPd.,Kons. UNNES Semarang

4 Prof.Dr. Djemari Mardapi UNY Yogyakarta

5 Prof.Dr. Edy Tri Baskoro ITB Bandung

6 Prof.Dr. Furqon UPI Bandung


142


7 Prof.Dr. Bambang Soehendro UGM Yogyakarta




11 Dr. Anggani Sudono, MA Al Ihzar Jakarta

12 Prof.Dr. Komarudin Hidayat UIN Jakarta

12 Dr. Seto Mulyadi Komnas Anak Jakarta

14 Prof.Dr. Zaki Baridwan UGM Yogyakarta


2. Tima Ahli

No Namajabatan


1 Dr. M. Syaifudin Ketua UMM Malang Psikometri

2Ir. Tato Hendarto Msi

Wakil Ketua

Al Izhar Pondok Labu Psikometri

3 Prof. Dr. Moh. Matsna, MA Anggota UIN Jakarta Bahasa Arab

4Dr. Afdol Tharik Wastono, M.Hum

AnggotaUI Jakarta Bahasa Arab

5 Prof.Dr. Hermina Sutami Anggota UI Jakarta Bahasa Mandarin

6Nita Madona Sulanti, SS, MA

AnggotaUI Jakarta Bahasa Mandarin

7Prof.Dr. Astini

Anggota UNNES Semarang Bahasa Perancis

8 Dr. Tri Indri Hardini, MPd Anggota UPI Bandung Bahasa Perancis

9Dr. Setiawati Darmojuwono, MA

AnggotaUI Jakarta Bahasa Jerman

10 Dr. Irene Risakotta, MPd Anggota UNESA Surabaya Bahasa Jerman

11Prof,Dr. Djodjok Soenardjo, Mlit

AnggotaUNESA Surabaya Bahasa Jepang

12 Evi Lusiana, MA Anggota Japan Foundation Bahasa Jepang

13 Dr. GardjitoAnggota Perpustakaan

Nasional Kegrafikaan

14Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si Anggota UNM Makassar



143

4| Tahapan KegiatanLangkah-langkah penyusunan instrumen penilaian buku teks

pelajaran Agama SD, SMP, SMA/SMK dan PKn SMA/SMK sebagai beri-

kut.

c. Menetapkan tim ahli yang terdiri atas ahli materi mata pela-

jaran, ahli pembelajaran mata pelajaran, ahli kegrafikaan dan

ahli psikometri.

d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang

ditetapkan oleh BSNP seperti berikut ini:

1) Temu Awal, Kajian Bahan dasar dan Penyusunan de-sain Instrumen

Kegiatan penyusunan desain instrumen dan penge-

nalan mengenai instrumen dilaksanakan di hotel Golden

Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 10 - 12 Ma-

ret 2009. Kegiatan ini dihadiri oleh koordinator tim dan 7

orang anggota BSNP, Kepala Pusat Perbukuan, Kabid Bang-

nas daltuku Pusat Perbukuan, Kasubbid daltuku, 12 orang

anggota tim ahli, dan staf teknis Pusbuk.

Pada awal pertemuan ini diadakan perkenalan antara

anggota BSNP dan Staf Pusbuk dengan anggota tim ahli.

Setelah itu dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua tim

ahli dengan hasil; Dr. Syaifuddin dari Universitas Muham-

madiyah Malang sebagai ketua tim dan Ir. Tato Hendarto,

M.Si dari Al.Ihzar Pondok Labu sebagai wakil ketua tim.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kerangka

Naskah Akademik (NA) dan draf awal pengembangan in-

strumen penilaian buku teks pelajaran Pendidikan Bahasa

Asing SMA/SMK. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim ahli

melakukan brainstorming tentang jenis buku yang ingin

diterbitkan, mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kom-

petensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran terkait, serta con-


144

toh instrumen penilaian buku teks pelajaran yang telah

dikembangkan BSNP pada tahun sebelumnya.

Pada langkah ini pula ditetapkan nama-nama ang-

gota tim ahli dan anggota BSNP yang akan bertugas me-

ngumpulkan data serta unsur-unsur yang akan diundang

pada masing-masing provinsi.

2) Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan melalui sistem Focused

Group Discussion (FGD) dilaksanakan di Jakarta pada tang-

gal 14 - 16 Maret 2009. Kegiatan pengumpulan data dihadiri

oleh seluruh anggota tim, anggota BSNP, dan staf Pusbuk.

Peserta FGD terdiri atas unsur : ahli materi, ahli pembela-

jaran, guru, siswa, praktisi, dan orang tua siswa untuk ma-

sing-masing mata pelajaran. Peserta FGD dikelompokkan

berdasarkan mata pelajaran.

3) Pengolahan dan Analisis data Data dan masukan para peserta FGD pada langkah

sebelumnya diolah dan dianalisis, baik secara kualitatif

maupun kuantitatif untuk dijadikan bahan pembuatan

Naskah Akademik dan draf instrumen penilaian buku teks

pelajaran Bahasa Asing. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel

Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan pada tanggal 19

- 21 Maret 2009 yang dihadiri oleh anggota BSNP, staf Pus-

buk, dan semua anggota tim ahli. Pada akhir pertemuan

langkah ini akan dilakukan pleno BSNP dengan anggota

tim ahli masing-masing mata pelajaran.

4) Penyusunan draf Instrumen-1 Hasil analisis data pada pertemuan sebelumnya dija-

dikan bahan untuk menyusun Naskah akademik dan draf

instrumen. Kegiatan penyusunan draf instrumen ini dilak-

sanakan di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan

pada tanggal 2 – 4 April 2009 yang dihadiri oleh semua



145

anggota tim ahli, anggota BSNP dan staf Pusbuk. Tujuan

kegiatan ini adalah untuk menghasilkan draf naskah aka-

demik dan draf instrumen penilaian buku teks pelajaran

Bahasa Asing.

5) Reviu draf Instrumen dan Presentasi ke BSNP Reviu draf instrumen penilaian buku teks pelajaran

Bahasa Asing dilaksanakan di hotel Golden Boutique Mela-

wai Jakarta Selatan pada tanggal 15 – 17 Mei 2009 yang

dihadiri oleh seluruh anggota tim ahli, anggota BSNP dan

staf Pusbuk. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyem-

purnakan draf naskah akademik dan instrumen penilaian

buku teks pelajaran Bahasa Asing yang telah dikembang-

kan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini, tim

juga melakukan presentasi dalam sidang pleno BSNP. Hasil

pertemuan ini adalah draf Instrumen yang siap divalidasi,

jadwal validasi, dan nama-nama calon validator di lima

provinsi.

6) Validasi draf instrumen Validasi draf instrumen dilaksanakan tanggal 22 – 24

Mei 2009 di lima kota yaitu : Jakarta, Bandung, Jogjakarta,

Medan, dan Makassar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk

mendapatkan masukan berupa tingkat keterbacaan ma-

sing-masing butir dan deskripsi instrumen dari para ahli

pembelajaran, ahli materi, dan guru masing-masing mata

pelajaran. Untuk melaksanakan kegiatan validasi ini, pani-

tia pada masing-masing kota mengundang validator yang

terdiri atas unsur-unsur: ahli pembelajaran dan ahli materi

masing-masing mata pelajaran.

7) Penyusunan draf Instrumen Masukan para pakar pada saat kegiatan validasi in-

strumen diolah dan dianalisis oleh tim ahli, kemudian di-

jadikan bahan untuk menyempurnakan draf instrumen.


146

Kegiatan penyusunan draf Instrumen ini dilaksanakan

pada tanggal 31 Mei – 2 Juni 2009 di hotel Mega Anggrek

Jakarta Barat. Target kegiatan ini adalah mendapatkan draf

instrumen yang siap untuk diujicobakan pada pertemuan

berikutnya.

8) Uji Coba draf Instrumen Kegiatan uji coba draf instrumen bertujuan untuk

melihat sejauh mana instrumen tersebut dapat dijadi-

kan alat untuk menilai sampel buku teks pelajaran yang

beredar di masing-masing provinsi. Oleh karena itu pada

langkah ini diundang para ahli terkait mata pelajaran Ba-

hasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang

dan Bahasa Mandarin. Para undangan diberi buku untuk

dinilai dengan menggunakan draf instrumen yang telah

dikembangkan oleh tim ahli. Kegiatan uji coba instrumen

dilaksanakan pada 27 – 29 Juni 2009 secara bersamaan

di 5 kota yaitu: Bandung, Jakarta, Manado, Semarang, dan

Surabaya. Uji coba dihadiri oleh 1 orang anggota BSNP, 2

orang anggota tim ahli, dan dan staf Pusbuk serta para

undangan yang terdiri atas dosen, guru, dan para praktisi

mata pelajaran terkait di masing-masing provinsi.

9) Analisis Hasil Uji Coba dan Revisi draf Instrumen Analisis data hasil uji coba dan revisi instrument pe-

nilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing dilaksanakan

di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan pada

tanggal 9 – 11 Juli 2009. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota

BSNP, tim ahli, dan staf Pusbuk. Tujuan kegiatan ini adalah

untuk menganalisis masukan para pakar sewaktu instru-

men diujicobakan. Hasil analisis kemudian dirangkum dan

dijadikan masukan untuk menyempurnakan instrumen

penilaian buku teks pelajaran Bahasa Asing.



147

10) Finalisasi draf Instrumen Instrumen yang telah disempurnakan pada langkah

sebelumnya kemudian diplenokan di BSNP dan difinal-

kan berdasarkan masukan anggota BSNP. Instrumen hasil

penyempurnaan melalui pleno kemudian disahkan oleh

BSNP sebagai tanda bahwa instrumen tersebut telah sahih

untuk dipergunakan menilai buku teks pelajaran dan siap

untuk disosialisasikan kepada penerbit dan calon penulis.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Juli 2009

di hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan yang di-

hadiri oleh anggota BSNP, tim ahli, dan staf Pusbuk.

Secara rinci kegiatan pengembangan instrumen penilaian buku

teks pelajaran Agama dan PKn dapat dirangkum seperti berikut ini.


1 Temu Awal, Kajian Bahan Dasar dan Penyusunan Desain Instrumen

Jakarta

10 - 12 Maret 2009

Kerangka naskah akade mik dan kerang ka instrumen

2 Pengumpulan data Jakarta14 – 16 Maret 2009

Data FGD untuk penyu sunan draf instrumen

3 Pengolahan dan analisis data

Jakarta19 – 21 Maret 2009

Data untuk penyusunan draf instrumen

4 Penyusunan draf instrumen dan Presentasi ke BSNP

Jakarta 2 – 4 April 2009

Draf Instrumen

5 Reviu draf instrumen

Jakarta 15 – 17 Mei 2009

Draf instrumen yang telah direviu

6 Validasi Draf Instrumen

Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Medan, dan Makassar

22 – 24 Mei 2009

Data validasi


148


7 Penyusunan draf instrumen

Jakarta31 Mei – 2 Juni 2009

Penyempurnaan draf instrumen

8 Uji coba instrumen Bandung, Jakarta, Manado, Semarang, Surabaya

27 - 29 Juni 2009

Data Uji coba

9 Analisis data hasil uji coba dan revisi draf instrumen

Jakarta 9 – 11 Juli 2009

Revisi dan penyempurnaan draf instrumen

10 Finalisasi instrumen Jakarta 26 – 28 Juli 2009

Instrumen final

5| Hasil yang diharapkanKegiatan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela-

jaran Agama dan Bahasa Asing ini menghasilkan dokumen berupa:

a. Naskah akademik penyusunan instrumen penilaian buku teks

pelajaran Bahasa Asing SMA/SMK.

b. Instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan isi,

penyajian, bahasa dan kegrafikaan buku teks pelajaran Bahasa

Asing SMA/SMK. Rincian instrumen yang dihasilkan dalam ke-

giatan ini diuraikan sebagai berikut:

No Nama Mata Pelajaran Nama Produk Jumlah

1 Bahasa Arab Instrumen 1 1

Deskripsi Instrumen 1 1

Instrumen 2 1


Sub total (1) 4

2 Bahasa Jerman Instrumen 1 1


Instrumen 2 1


Sub total (1) 4



149

3 Bahasa Perancis Instrumen 1 1


Instrumen 2 1


Sub total (1) 4

4 Bahasa Jepang Instrumen 1 1


Instrumen 2 1


Sub total (1) 4

5 Bahasa Mandarin Instrumen 1 1


Instrumen 2 1


Sub total (1) 4

jumlah Total 20

6| Refleksi Dalam penyusunan instrumen penilaian buku teks pelajaran

Bahasa Asing ini terdapat beberapa kendala antara lain sulit me-

nemukan dosen ataupun guru ahli mata pelajaran terutama Bahasa

Mandarin di luar Kota Jakarta. Hal ini diduga akan berdampak pula

nanti pada saat perekrutan calon penilai buku teks pelajaraan Baha-

sa Asing. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya para validator dan

peserta uji coba instrumen diundang untuk menjadi calon penilai.


150

BAB 9 PENiLAiAN bUkU tEkS PELAjArAN


PENILAIAN BUKU TEKS PELAjARAN Januari 2010 © BSNP

151

BAB 9. PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN

1| PendahuluanBuku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk diguna-

kan di sekolah/madrasah yang memuat materi pembelajaran dalam

rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan ke-

pribadian, kemampuan penguasaan IPTEKS, kepekaan dan kemam-

puan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan

standar nasional pendidikan.

Buku teks pelajaran berperan penting dan strategis dalam upa-

ya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, sehingga

buku teks pelajaran harus digunakan sebagai acuan wajib oleh guru

dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Buku teks pelajaran ini

digunakan sebagai sumber belajar yang diperlukan untuk menun-

jang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 42 ayat (1)). Untuk mencapai

tujuan tersebut diperlukan kebijakan pemerintah mengenai buku

teks pelajaran bagi peserta didik.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, pemerintah menetapkan bahwa buku

teks pelajaran yang akan digunakan harus dinilai terlebih dahulu kela-

yakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaannya oleh BSNP dan ditetap-

kan dengan Peraturan Menteri (PP 19 th 2005 pasal 43 ayat (5).

Sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 yang mengatur tentang penilaian buku teks pelajaran, Depdik-


153

nas melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional telah memben-

tuk suatu panitia nasional yang disebut Panitia Nasional Penilaian

Buku Pelajaran (PNPBP). PNPBP telah berhasil menilai buku pelajaran

Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA untuk Sekolah Dasar dan Ba-

hasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika untuk SMP dan SMA.

Dengan adanya BSNP maka kegiatan penilaian buku teks pelajaran

dilimpahkan ke BSNP untuk menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian

dan kegrafikaan untuk semua mata pelajaran di setiap jenis dan jen-

jang pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mulai tahun 2006

hingga tahun 2009 BSNP telah melakukan penilaian semua buku

teks pelajaran untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK, kecuali Bahasa

Asing, Agama SD-SMP-SMA, dan PKn SMA. Khusus pada tahun 2009,

buku teks pelajaran yang telah dinilai BSNP bekerjasama dengan Pu-

sat Perbukuan (Pusbuk) adalah Pendidikan Seni Budaya, Kerajinan,

Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan Jasmani-olah-

raga dan kesehatan.

2| Tujuan dan manfaatTujuan Penilaian kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan

bahasa, dan kelayakan kegrafikaan buku teks pelajaran Pendidikan

Seni Budaya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pen-

didikan Jasmani-olahraga dan kesehatan bertujuan agar peserta di-


ditetapkan oleh BSNP. Buku teks pelajaran yang telah dinilai kela-

yakannya digunakan sebagai sumber belajar di setiap satuan pen-

didikan. Selain itu kegiatan penilaian juga dimaksudkan untuk mem-

beli buku teks pelajaran yang dialihkan hak ciptanya dan dijadikan

buku teks sekolah elektornik.

Manfaat buku teks pelajaran yang telah dinilai kelayakan isi,

kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan-

nya merupakan jaminan bagi peserta didik memperoleh buku yang


154

dapat digunakan untuk pembelajaran yang bermutu dan sarana un-

tuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.




3| Tim Ahli1. Anggota BSNP Tabel-1. Nama-nama anggota BSNP yang bertugas sebagai

supervisor utama dalam penilaian buku teks pelajaran


1 Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis (Koordinator)

UI Jakarta

2 Pdt. Weinata Sairin, M.Th(Wakil Koordinator)

LAI Jakarta

3 Prof. Dr. Djemari Mardapi UNY Yogyakarta

4 Prof. Dr. Furqon UPI Bandung

5 Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo UNNES Semarang

6 Prof. Dr. Edy Tri Baskoro ITB Bandung


8 Prof. Dr. Bambang Soehendro UGM Yogyakarta



11 Prof. Dr. Zaki Baridwan UGM Yogyakarta

12 Prof. Dr. Komaruddin Hidayat UIN Jakarta

13 Dr. Anggani Sudono Al Ihzar Jakarta


15 Dr. Seto Mulyadi Komnas Anak Jakarta

2. Tima Ahli Tabel-2. Nama-nama anggota tim ahli pengembang instrumen

yang bertugas sebagai supevisor dalam penilaian buku teks pela-

jaran


155

No NamaJabatan d a l a m tim

Instansi Mata Pelaja-ran

1 Dr. R. Urip Purwono Ketua UNPAD Bandung Psikometri

2 Dr. M. Syaifuddin Sekretaris UMM Malang Psikometri

3 Prof. Sofyan Salam, Ph.D Anggota UNM Makassar Seni Rupa

4 Dra. Tri Hartiti R, M.Pd Anggota UNY Yogyakarta Pembelajaran Seni Rupa

5 Dr. Johan Salim Anggota ISI Yogyakarta Seni Musik

6 Dr. Rita Anggota UNJ Jakarta Pembelajaran Seni Musik

7 Dra. Rahmida Setiawati, M.M

Anggota UNJ Jakarta Seni Tari

8 Prof. Dr. Jazuli Anggota UNNES Semarang Pembelajaran Seni Tari

9 Jose Rizal Manua, S.Sn Anggota DKJ Jakarta Seni Teater

10 Autar Abdillah, M.Si Anggota UNESA Surabaya Pembelajaran Seni Teater

11 Drs. Taswadi, M.Sn Anggota UPI Bandung Keterampilan

12 Dra. Caecilia Tridjata S, M.Sn

Anggota UNJ Jakarta Pembelajaran Keterampilan

13 Dr. Khomsin Anggota UNNES Semarang Olah Raga

14 Prof.Wawan Suherman, M.Ed

Anggota UNY Yogyakarta Penjaskes

15 dr. Sarfiel Tafal, MPh Anggota UI Jakarta Kesehatan

16 dr. Drupadi L Dillon Anggota UI Jakarta Kesehatan

17 Dr. Djoko Supriyanto Anggota ITB Bandung TIK

18 Herman Dwi Surjono, Ph.D Anggota UNY Yogyakarta Pembel.TIK

19 Prof. Dr. Heru Suhartanto Anggota UI Jakarta TIK

20 Dr. Samsul Hadi Anggota UNY Yogyakarta Psikometri

21 Gardjito Pg, DipLS, M.Sc Anggota Perpustakaan Nasional

Grafika

22 Drs. Kaharuddin Arafah, M.Si Anggota UNM Makassar

4| Tahapan Kegiatan Dalam melaksanakan penilaian buku teks pelajaran, BSNP

bekerjasama dengan Pusat Perbukuan (Pusbuk) Departemen Pen-

didikan Nasional. Buku teks pelajaran pelajaran Pendidikan Seni Bu-


156

daya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan

Jasmani-olahraga dan kesehatan pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah yang dinilai oleh BSNP terdiri atas buku teks pelajaran

yang diusulkan oleh penerbit dan oleh penulis perorangan. Penilaian

buku teks pelajaran dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan yaitu:

a. Pendaftaran dan Pengkodean Buku yang akan Dinilai

Sebelum buku teks pelajaran didaftarkan untuk dini-

lai, maka terlebih dahulu Pusbuk bekerjasama dengan BSNP

melakukan pengembangan instrumen penilaian buku teks pela-

jaran Pendidikan Seni Budaya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan

Komputer, serta Pendidikan Jasmani-olahraga dan kesehatan

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pengembangan

instrumen ini dilakukan pada tahun 2008, lalu disosialisasikan

kepada para penulis dan penerbit di beberapa provinsi. Selain

itu, juga dilakukan pengumuman melalui media massa dan me-

lalui internet dengan memanfaatkan website BSNP dan website

Pusbuk.

Setelah para penerbit dan penulis menyiapkan bukunya,

maka buku tersebut didaftarkan di Pusbuk pada tanggal 23 – 25

Februari 2009. Pada tahun 2009, buku yang didaftarkan oleh ber-

bagai penerbit dan penulis dan memenuhi persyaratan adalah

sebanyak 1.087 jilid. Setelah itu dilakukan pengkodean masing-

masing buku yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2009.

b. Prapenilaian

Setelah pengkodean buku teks pelajaran selesai, maka

langkah selanjutnya adalah prapenilaian buku teks pelajaran.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai buku teks pelajaran

yang memenuhi persyaratan minimal SK-KD. Sebuah buku teks

pelajaran dinyatakan lengkap dan dinyatakan lulus praseleksi

apabila:

(1) jumlah KD sampai dengan 20, diperkenankan tidak memuat

maksimal 1 KD.


157

(2) jumlah KD 21 sampai dengan 40, diperkenankan tidak

memuat maksimal 2 KD

(3) jumlah KD 41 sampai dengan 60, diperkenankan tidak

memuat maksimal 3 KD

Kegiatan praseleksi ini dilaksanakan di hotel Pitagiri Jakarta Barat

pada tanggal 2 – 4 Maret 2009 oleh tim ahli pengembang instru-

men (tabel-2 di atas) yang diangkat oleh BSNP/Pusbuk. Setelah

dilakukan prapenilaian maka jumlah buku yang dinyatakan leng-

kap dan lulus praseleksi oleh BSNP melalui rapat pleno adalah

sebanyak 986 jilid dari 1.087 jilid buku yang dinilai.

c. Pelatihan Calon Penilai

Langkah selanjutnya adalah pelatihan calon penilai buku

teks pelajaran pelajaran Pendidikan Seni Budaya, Kerajinan,

Teknologi Informasi dan Komputer, serta Pendidikan Jasmani-

olahraga dan kesehatan pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah. Tujuan pkegiatan ini adalah untuk mendapatkan

calon penilai yang kompeten dan sesuai dengan kriteria yang

ditetapkan BSNP. Peserta pelatihan calon penilai ini terdiri atas

dosen ahli materi, dosen ahli pembelajaran dan guru mata pela-

jaran yang bersangkutan dengan buku yang akan dinilai. Ke-

giatan ini laksanakan di hotel Grand Jaya Raya Cisarua Bogor

pada tanggal 26 – 29 Maret 2009. Jumlah peserta yang mengi-

kuti pelatihan ini sebanyak 202 orang dan yang dinyatakan lulus

sebagai penilai sebanyak 184 orang.

d. Penilaian Tahap I

Penilaian tahap I dilaksanakan pada tanggal 4 – 8 April

2009di hotel Grand Jaya Raya Cisarua Bogor dengan tujuan un-

tuk mendapatkan buku yang memenuhi kelayakan isi dan ke-

layakan penyajian yang ditetapkan BSNP.. Setiap jilid buku teks

pelajaran Seni Budaya, Kerajinan, Teknologi Informasi dan Kom-

puter, serta Pendidikan Jasmani-olahraga dan kesehatan pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai oleh dua orang


158

penilai yaitu satu orang ahli materi dan satu orang ahli pem-

belajaran yang telah lulus seleksi calon penilai. Komponen yang

dinilai pada penilaian tahap I ini adalah komponen kelayakan

Isi dan komponen kelayakan penyajian. Buku yang dinyatakan

lulus melalui rapat pleno BSNP sebanyak 527 jilid dari 986 jilid

buku yang dinilai dengan rincian sebagai berikut:

(1) Seni Budaya dan Ket.SD/MI sebanyak 48 jilid dari 174 jilid

buku yang dinilai;

(2) Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 8 jilid dari 23 jilid

buku yang dinilai;

(3) Seni Teater SMP/MTs sebanyak 6 jilid dari 23 jilid

buku yang dinilai;

(4) Seni Musik SMP/MTs sebanyak 7 jilid dari 21 jilid

buku yang dinilai;

(5) Seni Tari SMP/MTs sebanyak 8 jilid dari 16 jilid

buku yang dinilai;

(6) Seni Musik SMA/MA sebanyak 6 jilid dari 13 jilid

buku yang dinilai;

(7) Seni Tari SMA/MA sebanyak 6 jilid dari 7 jilid

buku yang dinilai;

(8) TIK SMP/MTs sebanyak 115 jilid dari 199

jilid buku yang dinilai;

(9) TIK SMA/MA sebanyak 43 jilid dari 78 jilid

buku yang dinilai;

(10) Penjasorkes SD/MI sebanyak 193 jilid dari 304

jilid buku yang dinilai;

(11) Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 63 jilid dari

97 jilid buku yang dinilai;

(12) Penjasorkes SMA/MA sebanyak 25 jilid dari 31 jilid

buku yang dinilai;

Buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus pada penilaian tahap

I dilanjutkan untuk dinilai pada tahap II.


159

e. Penilaian Tahap II

Buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus pada tahap I di-

lanjutkan untuk dinilai pada penilaian tahap II. Penilaian tahap II

ini dilakukan oleh 2 orang guru mata pelajaran dan satu orang

ahli grafika untuk setiap jilid buku. Komponen yang dinilai pada

penilaian tahap II ini adalah komponen kelayakan penyajian,

keyakan bahasa dan kelayakan kegrafikaan. Kegiatan penilaian

tahap II ini dilaksanakan di hotel Grand Jaya Raya Cisarua Bogor

tanggal 3 – 6 Mei 2009 yang dihadiri oleh BSNP sebagai supervi-

sor utama, tim pengembang instrumen sebagai supervisor, pe-

nilai, dan pimpinan Pusbuk beserta staf. Sesuai dengan kriteria

penilaian yang ditetapkan oleh BSNP dalam prosedur operasi

standar, maka jumlah buku teks pelajaran yang dinyatakan lulus

(L) sebanyak 24 jilid, lulus dengan perbaikan (LP) sebanyak 431

jilid, dan yang dinyatakan tidak lulus (TL) sebanyak 72 jilid.

Rincian buku yang dinyatakan lulus sebagai berikut:

1. Seni Budaya dan Ket.SD/MI sebanyak 10 jilid dari 48 jilid

buku yang dinilai;

2. Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 0 jilid dari 8 jilid buku yang

dinilai;

3. Seni Teater SMP/MTs sebanyak 0 jilid dari 6 jilid buku yang

dinilai;

4. Seni Musik SMP/MTs sebanyak 1 jilid dari 7 jilid buku yang

dinilai;

5. Seni Tari SMP/MTs sebanyak 2 jilid dari 8 jilid buku yang

dinilai;

6. Seni Musik SMA/MA sebanyak 1 jilid dari 6 jilid buku yang

dinilai;

7. Seni Tari SMA/MA sebanyak 1 jilid dari 6 jilid buku yang

dinilai;

8. TIK SMP/MTs sebanyak 4 jilid dari 115 jilid buku


160

yang dinilai;

9. TIK SMA/MA sebanyak 0 jilid dari 42 jilid buku

yang dinilai;

10. Penjasorkes SD/MI sebanyak 2 jilid dari 193 jilid buku

yang dinilai;

11. Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 2 jilid dari 63 jilid buku

yang dinilai;

12. Penjasorkes SMA/MA sebanyak 1 jilid dari 25 jilid buku

yang dinilai;

Selanjutnya rincian buku yang dipertimbangkan lulus dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Seni Budaya dan Ket SD/MI sebanyak 37 jilid dari 48 jilid

buku yang dinilai;


dinilai;


dinilai;


dinilai;


dinilai;


dinilai;


dinilai;


yang dinilai;


yang dinilai;


yang dinilai;


161


yang dinilai;


yang dinilai;

f. Pengumuman Hasil Penilaian dan Perbaikan

Setelah penilaian tahap II selesai maka, Pusat perbukuan

bekerjasama dengan BSNP mengumumkan hasil penilaian

buku teks pelajaran dengan tiga kriteria yaitu lulus (L), lulus de-

ngan perbaikan (LP), dan tidak lulus (TL). Buku yang dinyatakan

LP masih diberi kesempatan untuk diperbaiki oleh penerbit

atau penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat perbu-

kuan mengundang para penulis dan penerbit yang bukunya di-

nyatakan LP. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi penjelasan

kepada para penulis atau penerbit tentang hal-hal yang perlu

diperbaiki berdasarkan skor penilaian dan komentar kualitatif

penilai.

g. Reviu dan Penilaian Buku Yang Lulus dengan Perbaikan

Setelah buku yang dinyatakan LP selesai diperbaiki oleh

penulis atau penerbit maka buku tersebut diserahkan kembali

kepada Pusbuk untuk dinilai. Kegiatan reviuw ini dilaksanakan di

hotel Mega Anggrek Jakarta Barat pada tanggal 3 – 6 Juli 2009.

Setelah diadakan reviu dan penilaian terhadap 431 jilid buku,

maka melalui sidang pleno BSNP bersama dengan pimpinan

Pusbuk ditetapkan 352 jilid buku yang lulus dan 79 jilid buku

yang dinyatakan tidak lulus. Rincian buku yang dinyatakan lulus

diuraikan seperti berikut ini:

1. Seni Budaya dan Ket SD/MI sebanyak 17 jilid dari 37 jilid

buku yang dinilai;


dinilai;


dinilai;


162


dinilai;


dinilai;


dinilai;


dinilai;


yang dinilai;


yang dinilai;


yang dinilai;


yang dinilai;


yang dinilai;

5| Hasil yang diperolehBerdasarkan data hasil penilaian tahap II dan penilaian buku

yang dinyatakan LP pada tahap II, maka jumlah buku yang dinyatakan

lulus sebanyak 376 jilid dengan rincian sebagai berikut:

1. Seni Budaya dan Ket SD/MI sebanyak 27 jilid

2. Seni Rupa SMP/MTs sebanyak 4 jilid

3. Seni Teater SMP/MTs sebanyak 4 jilid

4. Seni Musik SMP/MTs sebanyak 5 jilid

5. Seni Tari SMP/MTs sebanyak 5 jilid

6. Seni Musik SMA/MA sebanyak 4 jilid

7. Seni Tari SMA/MA sebanyak 5 jilid

8. TIK SMP/MTs sebanyak 67 jilid

9. TIK SMA/MA sebanyak 32 jilid


163

10. Penjasorkes SD/MI sebanyak 165 jilid

11. Penjasorkes SMP/MTs sebanyak 42 jilid

12. Penjasorkes SMA/MA sebanyak 16 jilid

Buku yang dinyatakan lulus tersebut selanjutnya direkomen-

dasikan kepada Mendiknas untuk ditetapkan melalui Permendiknas

tentang buku teks pelajaran yang layak dipergunakan dalam proses

belajar mengajar.

6| RefleksiDalam pelaksanaan penilaian buku teks pelajaran Seni Budaya,

Keterampilan, Penjasorkes, dan TIK ditemuai beberapa kendala anta-

ra lain: adanya sebagian penilai yang kurang memahami filosofi pe-

nilaian buku dan juga kurang memahami instrumen walaupun telah

dilatih sebelumnya. Akibatnya diperlukan banyak moderasi untuk

menjembatani adanya perbedaan skor antar penilai. Selain itu, waktu

yang diperlukan untuk menilai sebuah buku relatif lama akibatnya

waktu penilaian yang ditetapkan panitia harus ditambah untuk me-

ngakomodasi hal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk masa yang

akan datang sistem perekrutan dan seleksi calon penilai perlu disem-

purnakan. Tujuan perbaikan sistem perekrutan dan pelatihan calon

penilai adalah untuk mendapatkan penilai yang tidak saja kompeten

tetapi juga memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas

perbukuan.


164

BAB 10 PENyELENggArAAN UjiAN NASioNAL 2009: UN, UASbN, UNPk


165

BAB 10. PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL 2009: UN, UASBN, UNPK

A| PENdAHULUANSalah satu tugas BSNP adalah menyelenggarakan Ujian Nasio-

nal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Standar

Nasional Pendidikan, pasal 67 ayat (1) Pemerintah menugaskan BSNP

untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik

pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan

menengah dan jalur nonformal kesetaraan.

Seperti tahun 2008, untuk tahun 2009 susunan penyelenggara

UN terdiri dari: Penyelenggara Tingkat Pusat, Penyelenggara Tingkat

Provinsi, Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara

Tingkat Satuan Pendidikan. Lihat Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Penyelenggara UN

Pusat Provinsi Kab/Kota Satuan Pendidikan

1. BSNP2. Depdiknas3. MRPTNI4. Depag

1. Gubernur2. PTN3. Dinas Pendidikan4. Kanwil Depag

1. Bupati/Walikota2. PT3. Dinas Pendidikan4. Kandepag

PT: Pengawas Satuan PendidikanPT: Tim Pemantau Idependen (TPI)

Untuk UN Perguruan Tinggi (PT) ikut aktif berperan serta dalam

struktur Penyelenggara, namun untuk Ujian Akhir Sekolah Berstan-

PENyELENGGARAAN UjIAN NASIONAL 2009:UN, UASBN, UNPK


167

dar Nasional (UASBN) ujian di tingkat SD/MI dan SDLB perguruan

tinggi tidak ikut berperan serta secara aktif. Lihat Tabel 2 di bawah.

PT relatif tidak ambil peran pada UASBN, namun PT dilibatkan dalam

review soal UASBN yang dilaksanakan di semua provinsi.

Tabel 2. Penyelenggara UASBNPusat Provinsi Kab/Kota Satuan Pendidikan

1. BSNP2. Depdiknas3. Depag

1. Gubernur2. Dinas Pend.4. Kanwal Depag

1. Bupati/Walikota3. Dinas Pend.4. Kandepag

Sekolah/Madrasah

Masing-masing penyelenggara memiliki tugas dan tanggung-

jawab yang berbeda antara SMA/MA dengan SMP/MTs, SMPLB,

SMALB, dan SMK serta dengan SD/MI dan SDLB.

Dalam penyelenggaraan UN tahun 2009 untuk SMA/MA, BSNP

menunjuk perguruan tinggi negeri berdasarkan rekomendasi Majelis

Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), sebagai koordi-

nator perguruan tinggi di provinsi tertentu. Perguruan tinggi terse-

but bertanggung jawab untuk:

a. membentuk tim kerja UN di tingkat provinsi yang bertugas;

1) menunjuk perguruan tinggi yang bertugas pada kabupa-

ten/ kota di provinsi yang menjadi kewenangannya;

2) menetapkan tata kerja pengawasan penyelenggaraan UN;

3) mensosialisasikan pengawasan penyelenggaraan UN;

b. menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di

wilayahnya;

c. melaksanakan pengawasan UN berkoordinasi dengan pemerin-

tah daerah;

d. menjaga keamanan dan kerahasiaan penggandaan dan pendis-

tribusian naskah UN;

e. melakukan pemindaian (scanning) LJUN dengan menggunakan

perangkat lunak yang ditetapkan oleh BSNP;

f. menjamin keamanan, kerahasiaan, dan kejujuran pemindaian


168

LJUN;

g. menyerahkan hasil pemindaian (scanning) LJUN ke Penyeleng-

gara UN Tingkat Pusat;

h. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan UN di

wilayahnya kepada Menteri melalui BSNP.

Peran PT untuk UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK seperti

tahun sebelumnya hanya sebagai tim pemantau independen (TPI).

B| jAdWAL UjIANUN SMA/MA, SMLB, dan SMK tahun PELAJARAN 2008/2009 di-

laksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 24 April 2009 dengan

jadwal sebagai berikut:

jadwal UN SmA Tahun Pelajaran 2008/2009

No jenis UN Hari dan Tang-gal

jammata Pelajaran

Program IPA

Program IPS

Program Bahasa

Program Keaga-maan

1. UN Utama Senin, 20 April 2009

08.00 – 10.00

11.00 – 13.00

BahasaIndonesia

Biologi

BahasaIndonesia

Sosiologi

BahasaIndonesia

Sejarah Budaya/ Antropologi

BahasaIndonesia

Ilmu Kalam

UN Susulan Senin, 27 April 2009

2. UN Utama Selasa, 21 April 2009

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

UN Susulan Selasa, 28 April 2009

3. UN Utama Rabu, 22 April 2009

08.00 – 10.00 Matema-

tikaMatema-tika

Matematika Matematika

UN Susulan Rabu , 29 April 2009

4. UN Utama Kamis, 23 April 2009

08.00 – 10.00 Fisika Geografi Sastra

IndonesiaIlmu Hadis

UN Susulan Kamis, 30 April 2009



169

No jenis UN Hari dan Tang-gal

jammata Pelajaran

Program IPA

Program IPS

Program Bahasa

Program Keaga-maan

5. UN Utama Jumat, 24 April 2009

08.00 – 10.00

Kimia Ekonomi Bahasa

AsingIlmu Tafsir

UN Susulan Jumat , 1 Mei 2009

jadwal UN SmALB Tahun Pelajaran 2008/2009No. jenis UN Hari dan Tanggal jam mata Pelajaran

1. UN Utama Senin, 20 April 2009 08.00 – 10.00 BahasaIndonesiaUN Susulan Senin, 27 April 2009

2. UN Utama Selasa, 21 April 2009 08.00 – 10.00 Matematika


3. UN Utama Rabu, 22 April 2009 08.00 – 10.00 Bahasa Inggris


jadwal UN SmK Tahun Pelajaran 2008/2009No. jenis UN Hari dan Tanggal jam mata Pelajaran

1. UN Utama Senin, 20 April 2009 08.00 – 10.00 BahasaIndonesiaUN Susulan Senin, 27 April 2009

2. UN Utama Selasa, 21 April 2009 08.00 – 10.00 Bahasa Inggris


3. UN Utama Rabu, 22 April 2009 08.00 – 10.00 Matematika


Pada tahun 2009, sebelum UN utama dilaksanakan, untuk SMK

diadakan uji kompetensi kejuruan yang meliputi ujian teori dan uji-

an praktik. Kelulusan dalam uijan teori kejuruaan merupakan syarat

untuk mengikuti ujian praktik kejuruan. Nilai ujian praktik dipergu-

nakan untuk menentukan nilai rata-rata ujian nasional sisiwa SMK.

Pelaksanaan UN SMP/MTs dan SMPLB dimulai dari tanggal 27

sampai dengan 30 April 2009 dengan jadwal sebagai berikut:


170

jadwal UN SmP/mTs/SmPLB Tahun Pelajaran 2008/2009No. jenis UN Hari dan Tanggal jam mata Pelajaran

1. UN Utama Senin, 27 April 2009 08.00 – 10.00 BahasaIndonesiaUN Susulan Senin, 4 Mei 2009

2. UN Utama Selasa, 28 April 2009 08.00 – 10.00 Matematika

UN Susulan Selasa, 5 Mei 2009

3. UN Utama Rabu, 29 April 2009 08.00 – 10.00 Bahasa Inggris

UN Susulan Rabu, 6 Mei 2009

4. UN Utama Kamis, 30 April 2009 08.00 – 10.00 Ilmu PengetahuanAlam (IPA)UN Susulan Kamis , 7 Mei 2009

Untuk UASBN tahun 2009 dilaksanakan dari tanggal 11 sampai

dengan 13 Mei 2009 dengan jadwal sebagai berikut:

jadwal UASBN Tahun Pelajaran 2008/2009No. jenis UASBN Hari dan Tanggal jam mata Pelajaran

1. UASBN Utama Senin, 11 Mei 2009 08.00 – 10.00 Bahasa Indonesia

UASBN Susulan Senin, 18 Mei 2009

2. UASBN Utama Selasa, 12 Mei 2009 08.00 – 10.00 Matematika

UASBN Susulan Selasa, 19 Mei 2009

3. UASBN Utama Rabu, 13 Mei 2009 08.00 – 10.00 Ilmu PengetahuanAlam (IPA) UASBN Susulan Jumat , 22 Mei 2009

Untuk Ujian Program Paket A, Paket B, dan Paket C tahun 2009

dilaksanakan dua periode dengan jadwal sebagai berikut:

jadwal Ujian Program Paket A, Paket b, dan Paket C Tahun 2009

Program HariTanggal

jam mata Ujian Periode I Periode II

Paket ARabu 1 Juli 2009

18 November 2009

13.00 – 15.00

15.30 – 17.30

Pendidikan Ke-warganegaraan Ilmu Pengeta-huan Alam

Kamis 2 Juli 200919 November 2009

13.00 – 15.00

15.30 – 17.30

Ilmu Pengeta-huan SosialBahasa Indonesia



171

Program HariTanggal

jam mata Ujian Periode I Periode II

Jum’at 3 Juli 200920 November 2009

14.00 – 16.00 Matematika

Paket B

Rabu 1 Juli 200918 November 2009

13.00 – 15.00

15.30 – 17.30

Pendidikan Ke-warganegaraanMatematika

Kamis 2 Juli 200919 November 2009

13.00 – 15.00

15.30 – 17.30

Ilmu Pengeta-huan SosialBahasa Indonesia

Jum’at 3 Juli 200920 November 2009

14.00 – 16.00 16.30 – 18.00

Bahasa InggrisIlmu Pengeta-huan Alam

Paket CIPS

Selasa23 Juni 2009

10 November 2009

13.00 – 15.00

15.30 – 17.30

Pendidikan Ke-warganegaraanBahasa Inggris

Rabu 24 Juni 200911 November 2009

13.00 – 15.0015.30 – 17.30

SosiologiGeografi

Kamis25 Juni 2009

12 November 2009

13.00 – 15.0015.30 – 17.30

Bahasa IndonesiaEkonomi

Jum’at 26 Juni 200913 November 2009

14.00 – 16.00

Matematika

Paket CIPA

Selasa23 Juni 2009

10 November 2009

13.00 – 15.00

15.30 – 17.30

Pendidikan Ke-warganegaraanBahasa Inggris

Rabu 24 Juni 200911 November 2009

13.00 – 15.0015.30 – 17.30

BiologiKimia

Kamis25 Juni 2009

12 November 2009

13.00 – 15.0015.30 – 17.30

Bahasa IndonesiaFisika

Jum’at 26 Juni 200913 November 2009

14.00 – 16.00 Matematika

Pada periode kedua mulai diadakan UN Program paket C Keju-

ruan selama dua hari pada tanggal 10 dan 11 November 2009 ber-

samaan dengan UN Paket C dengan 4 mata pelajaran yang diujikan

yakni: Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, Bahasa Indone-

sia, dan Matematika.


172

C| KRITERIA KELULUSANAdapun kriteria kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009 adalah

sebagai berikut:

1. Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan

UN sebagai berikut:

a. Memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata

pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk

paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk

mata pelajaran lainnya

b. Khusus untuk SMK nilai ujian praktik kejuruan minimal 7,00

dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN

2. Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat mene-

tapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud di

atas.

Untuk UASBN tidak ada kriteria kelulusannya namun menurut

POS UASBN diatur sebagai berikut:

1. Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan oleh setiap sekolah/ma-

drasah yang peserta didiknya mengikuti UASBN.

2. Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan melalui rapat dewan guru

yang mencakup:

a. nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan;

b. nilai rata-rata ketiga mata pelajaran.

3. Kelulusan UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan

penentuan kelulusan dari sekolah/madrasah.

Hasil UN SMA/MA dan SMK diumumkan paling lambat pada

minggu kedua Juni 2009, oleh masing-masing satuan pendidikan,

serta hasil UN SMP/MTs dan SD/MI diumumkan pada minggu ketiga

Juni juga oleh masing-masing satuan pendidikan.

Bagi peserta didik yang tidak lulus UN SMA/MA dan SMP/MTs

dapat mengikuti UN untuk Program Paket C yang diselenggarakan



173

pada tanggal 23 – 26 Juni 2009, dan untuk program Paket B dari tang-

gal 1 – 3 Juli 2009. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh

peseta didik yang akan pindah jalur dari formal ke nonformal, antara

lain: harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan,

memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan

surat keterangan tidak lulus atau telah menyelesaikan seluruh pro-

gram pembelajaran di pendidikan formal.

d| HASIL UN TAHUN PELAjARAN 2008/2009Hasil UN tahun pelajaran 2008/2009 adalah sebagai berikut:

1. SmP/mTsUN SMP/MTs diikuti oleh 3441815 siswa SMP/MTs/SMP Terbuka

baik negeri maupn swasta, dengan jumlah sekolah 41271. Adapun

prosentasi ketidaklulusan siswa SMP/MTs adalah 4,910% (169010

siswa). Tabel berikut menyajikan nilai rata-rata pencapaian nasional

siswa SMP/MTs tahun pelajaran 2008/2009.

SMP/MTs BIN ING MAT IPA TOTAL

Rata-rata 7,35 7,15 7,59 7,30 29,30

Nilai terendah 0,20 0,20 0,25 0,25 1,60

Nilai tertinggi 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

Standar deviasi 1,20 1,44 1,55 1,27 4,30

Tabel berikut menyajikan hasil UN empat tahun terakhir, bila

dibandingkan dua tahun terakhir hasil pencapaian UN secara nasio-

nal meningkat.

Tahun BIN ING MAT IPA TOTAL

2005/2006 7,46 6,62 7,13 - 21,21

2006/2007 7,39 6,72 6,96 - 21,07

2007/2008 6,96 6,81 6,69 7,00 27,46

2008/2009 7,35 7,15 7,59 7,30 29,30


174

Selanjutnya pencapaian setiap provinsi dalam empat mata-

pelajaran yang diujikan pada UN SMP/MTs tahun pelajaran 2008/2009

dapat disajikan sebagai berikut:

NAmA PROPINSI jUmLAH mATA UjIAN

PesertaTdk. Lls

% BIN ING mAT IPA RATA

DKI JAKARTA 132958 254 0,19 7,4 6,86 6,95 6,66 6,98

JAWA BARAT 600479 6352 1,06 7,73 7,92 7,84 7,57 7,77

JAWA TENGAH 501622 33296 6,64 7,26 6,05 7,25 7,05 6.90

DI YOGYAKARTA 47593 3111 6,54 7,93 6,34 6,99 6,55 6,95

JAWA TIMUR 510033 15974 3,13 7,84 7,84 8,11 7,89 7,92

NEGGROE ACEH DARUSSALAM 79271 2841 3,58 7,33 8,34 8,28 7,71 7,92

SUMATERA UTARA 235433 7600 3,23 7,17 7,32 7,95 7,48 7,48

SUMATERA BARAT 76446 6851 8,96 7,32 7,13 7,29 7,25 7,25

RIAU 81344 4712 5,79 7,07 6,72 7.60 7,13 7,13

JAMBI 43293 1313 3,03 7,16 7,25 7.80 7.40 7.40

SUMATERA SELATAN 105911 1646 1,55 7,19 7,23 7,97 7,49 7,47

LAMPUNG 118437 4871 4,11 7,22 6,94 7,45 7.30 7,23

KALIMANTAN BARAT 55049 12174 22,11 6,71 5,76 5,83 5,95 6,06

KALIMANTAN TENGAH 27467 3819 13.90 7,21 5.90 6.50 6,49 6,53

KALIMANTAN SELATAN 42859 1990 4,64 6,99 6,55 7,39 7,37 7,08

KALIMANTAN TIMUR 47541 1115 2,35 7,16 6,79 6,99 6,82 6,94

SULAWESI UTARA 33478 414 1,24 7,15 7,76 7,9 7,49 7,58

SULAWESI TENGAH 36886 4773 12,94 6,17 6,55 6,94 6,83 6,62

SULAWESI SELATAN 120815 7493 6.20 6,68 7,05 7,78 7,35 7,22

SULAWESI TENGGARA 36937 993 2,69 7,25 7,76 8,03 6,99 7,51

MALUKU 28064 1595 5,68 6,89 7,21 7,39 6,67 7,04

BALI 52067 217 0,42 7,47 7,99 8,58 8,33 8,09

NUSA TENGGARA BARAT 76078 6462 8,49 6,66 6,59 7,66 6.90 6,95

NUSA TENGGARA TIMUR 62555 18590 29,72 6,74 5,94 5,75 5,85 6,07

PAPUA 24816 2416 9,74 6,73 6,64 7,17 6,51 6,76

BENGKULU 26568 2829 10,65 6,98 6,27 7,52 6,73 6,88

MALUKU UTARA 17691 2697 15,25 6,53 6,73 6,65 6,56 6,62

BANGKA BELITUNG 13956 3948 28,29 7,08 6,26 5,64 5,98 6,24



175


PesertaTdk. Lls

% BIN ING mAT IPA RATA

GORONTALO 14090 488 3,46 6,94 6,63 7.80 7,39 7,19

BANTEN 148123 2176 1,47 7,49 7,25 7,83 7,47 7,51

KEPULAUAN RIAU 17484 3175 18,16 7,24 6,39 6,39 6,01 6,51

SULAWESI BARAT 16055 1836 11,44 6,19 6,68 7.10 6.80 6,69

PAPUA BARAT 10416 989 9.50 6,47 6,79 6,64 6,44 6,59

2. SmA/mAAda empat program pada UN SMA/MA yaitu program IPA, IPS

Bahasa, dan khusus MA program keagamaan. Total jumlah peserta

1523908 yang berasal dari 26214 sekolah/madrasah baik swasta

maupun negeri, dengan prosentase ketidaklulusan mulai dari 3,593%

(untuk program IPA), 8,218% (untuk program IPS), 10,481% (untuk

program Bahasa), dan 6,216% (untuk MA program Keagamaan). Ta-

bel berikut menyajikan jumlah peserta, jumlah sekolah, dan prosen-

tase ketidaklulusan UN SMA/MA tahun pelajaran 2008/2009.

Program Studi IPA IPS BAHASA KEAGAMAAN TOTAL

Jumlah peserta 622058 854628 43690 3532 1523908

Jumlah sekolah 10022 14718 1342 132 26214

% ketidaklulusan 3,593 8,218 10,481 6,216

Pencapaian nasional pada setiap matapelajaran UN SMA/MA ta-

hun pelajaran 2008/2009 untuk program IPA sebagai berikut:

SMA/MA IPA BIN ING MAT FIS KIM BIO TOTAL

Rata-rata 6,79 7,76 7,71 7,93 8,30 7,16 45,65

Nilai terendah 0,02 0,80 0,25 0,50 0,50 0,25 2,75

Nilai tertinggi 9,60 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 58,40

Standar deviasi 1,03 1,18 1,52 1,29 1,10 1,45 5,30


hun pelajaran 2008/2009 untuk program IPS sebagai berikut:


176

SMA/MA IPS BIN ING MAT EKO SOS GEO TOTAL

Rata-rata 6,27 7,17 7,66 7,32 6,79 6,83 42,04

Nilai terendah 0,20 0,20 0,25 0,50 0,50 0,25 0,60

Nilai tertinggi 9,80 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 55,85

Standar deviasi 1,18 1,41 1,56 1,26 1,28 1,24 5,36


hun pelajaran 2008/2009 untuk program Bahasa sebagai berikut:

SMA/MA Bhs BIN ING MAT SAS ANTR B.ASING TOTAL

Rata-rata 6,79 7,09 6,76 6,81 5,85 8,06 41,36

Nilai terendah 0,40 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 5,00

Nilai tertinggi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 54,40

Standar deviasi 1,41 1,41 1,74 1,11 1,04 1,36 5,32

Pencapaian nasional pada setiap matapelajaran UN MA tahun

pelajaran 2008/2009 untuk program Keagamaan sebagai berikut:

MA KEAGAMAAN BIN ING MAT TAFSIR HADIS TASAWUF TOTAL

Rata-rata 6,37 6,87 7,66 8,31 7,56 6,88 43,65

Nilai terendah 2,20 1,40 0,25 3,50 2,75 2,25 18,40

Nilai tertinggi 9,00 9,80 10,00 10,00 9,75 9,25 54,50

Standar deviasi 0,99 1,43 1,57 1,01 1,14 1,22 5,07

Pencapaian setiap provinsi dalam enam matapelajaran yang

diujikan pada UN SMA/MA program IPA tahun pelajaran 2008/2009



Peserta T d k . Lls

% BIN ING mAT FIS KIm BIO RATA

DKI JAKARTA 24455 577 2,36 7,17 7,75 6,72 7,52 7,83 6,16 7,19

JAWA BARAT 88750 242 0,27 6,73 8,15 8,21 8,56 8,65 7,68 8,00

JAWA TENGAH 64048 1738 2,71 7,23 7,25 7,24 7,81 7,96 6,60 7,35

DI YOGYAKARTA 8789 382 4,35 7,36 7,82 7,36 7,69 8,44 6,45 7,52



177


Peserta T d k . Lls

% BIN ING mAT FIS KIm BIO RATA

JAWA TIMUR 84477 2283 2,70 6,96 7,92 7,71 8,52 8,72 7,98 7,97

NEGGROE ACEH DARUS-SALAM 35036 1417 4,04 6,39 7,63 8,17 7,98 7,78 7,48 7,57

SUMATERA UTARA 65155 856 1,31 6,89 8,02 8,6 8,05 8,36 7,62 7,92

SUMATERA BARAT 16528 215 1,30 6,70 7,63 7,1 8,14 8,36 7,50 7,57

RIAU 15652 196 1,25 7,09 7,73 8,77 8,07 8,69 6,47 7,80

JAMBI 8471 66 0,78 6,73 7,77 7,6 7,48 8,39 7,90 7,65

SUMATERA SELATAN 22633 172 0,76 7,11 8,1 8,48 8,52 8,66 7,31 8,03

LAMPUNG 17978 349 1,94 6,79 8,05 7,44 8,11 8,22 6,86 7,58

KALIMANTAN BARAT 6630 1141 17,21 6,81 7,17 5,84 5,65 7,38 6,30 6,53

KALIMANTAN TENGAH 4679 526 11,24 7,02 5,92 6,79 6,97 7,45 6,22 6,73

KALIMANTAN SELATAN 6493 235 3,62 6,48 7,86 7,32 7,22 8,21 6,39 7,25

KALIMANTAN TIMUR 8472 510 6,02 6,90 7,39 6,84 7,43 7,93 6,09 7,10

SULAWESI UTARA 6108 44 0,72 6,99 8,12 8,52 8,13 8,17 6,76 7,78

SULAWESI TENGAH 7408 1197 16,16 5,83 6,98 6,61 6,97 7,38 5,36 6,52

SULAWESI SELATAN 30972 2221 7,17 5,69 7,84 7,17 7,61 8,57 6,26 7,19

SULAWESI TENGGARA 9662 54 0,56 6,50 7,51 8,82 8,05 8,79 7,45 7,85

MALUKU 6813 607 8,91 6,08 7,00 7,16 6,37 7,99 5,89 6,75

BALI 11074 1 0,01 7,55 8,78 9,40 8,5 9,34 8,38 8,66

NUSA TENGGARA BARAT 13748 1149 8,36 6,48 7,02 7,33 7,56 8,16 6,28 7,14

NUSA TENGGARA TIMUR 8055 1702 21,13 6,61 6,58 5,98 6,07 7,10 5,73 6,35

PAPUA 5178 430 8,30 6,46 7,02 7,17 7,01 7,96 6,80 7,07

BENGKULU 5887 340 5,78 6,74 7,91 6,64 7,39 7,34 6,38 7,07

MALUKU UTARA 5150 1419 27,55 5,64 6,27 6,39 5,61 6,90 5,60 6,07

BANGKA BELITUNG 2553 636 24,91 6,25 7,09 5,96 7,44 7,76 6,20 6,78

GORONTALO 2271 49 2,16 7,15 7,60 7,31 6,47 7,53 7,14 7,20

BANTEN 21845 559 2,56 6,87 8,22 7,24 7,33 8,30 7,99 7,66

KEPULAUAN RIAU 2643 373 14,11 6,89 7,55 6,31 6,31 7,21 5,77 6,67

SULAWESI BARAT 2484 321 12,92 6,24 6,59 6,45 7,01 7,72 6,22 6,71

PAPUA BARAT 1961 344 17,54 6,43 6,82 7,39 7,25 7,2 5,78 6,81

Pencapaian setiap provinsi dalam enam matapelajaran yang

diujikan pada UN SMA/MA program IPS tahun pelajaran 2008/2009



178


Peserta Tdk. Lls % BIN ING mAT EKO SOS GEO RATA

DKI JAKARTA 36898 1543 4,18 6,59 7,15 7,10 7,06 7,11 7,13 7,02

JAWA BARAT 106565 948 0,89 6,34 7,8 8,35 7,55 7,38 7,09 7,42

JAWA TENGAH 98472 6059 6,15 6,62 6,51 7,42 6,89 7,05 7,20 6,95

DI YOGYAKARTA 11379 856 7,52 6,96 7,36 6,93 7,53 7,23 6,68 7,12

JAWA TIMUR 114084 6432 5,64 6,42 7,39 8,35 7,54 7,63 6,69 7,34


SUMATERA UTARA 59378 2579 4,34 6,55 7,62 8,12 8,12 5,82 6,93 7,19

SUMATERA BARAT 25865 1466 5,67 6,10 7,1 7,78 6,76 7,14 6,49 6,90

RIAU 26844 1161 4,32 6,40 7,15 8,08 7,81 6,55 7,80 7,30

JAMBI 15627 760 4,86 6,35 7,4 7,80 7,41 6,38 6,58 6,99


LAMPUNG 32176 2928 9,10 6,21 7,44 7,48 7,42 5,99 6,90 6,91





SULAWESI UTARA 7991 165 2,06 6,61 7,83 8,18 7,44 6,07 7,46 7,27

SULAWESI TENGAH 12823 4686 36,54 5,03 6,15 6,68 6,05 5,11 6,41 5,91



MALUKU 11380 1407 12,36 5,72 6,66 7,64 6,79 6,61 6,47 6,65

BALI 10673 7 0,07 7,01 8,21 8,45 8,17 7,32 7,95 7,85



PAPUA 7895 1568 19,86 5,91 6,48 6,59 6,69 6,65 6,11 6,41

BENGKULU 9354 941 10,06 6,06 7,47 6,90 8,22 7,12 6,19 6,99

MALUKU UTARA 5745 1905 33,16 5,17 6,03 6,26 6,31 5,89 5,61 5,88

BANGKA BELITUNG 4396 1239 28,18 5,7 6,64 6,37 6,81 6,77 5,76 6,34

GORONTALO 3600 78 2,17 6,65 7,27 7,19 7,11 7,34 6,11 6,95

BANTEN 35651 3003 8,42 6,40 7,72 7,59 7,95 6,26 6,39 7,05

KEPULAUAN RIAU 5400 1137 21,06 6,26 6,78 6,43 6,61 6,74 5,61 6,41

SULAWESI BARAT 4341 716 16,49 5,52 6,12 7,32 7,25 5,99 7,10 6,55

PAPUA BARAT 3258 1001 30,72 5,69 6,09 6,84 6,04 5,14 6,14 5,99



179

Dua provinsi tidak ada program bahasa yaitu provinsi Sulawesi

Barat dan Papua Barat. Adapun pencapaian setiap provinsi dalam

enam matapelajaran yang diujikan pada UN SMA/MA program Ba-

hasa tahun pelajaran 2008/2009 dapat disajikan sebagai berikut:

NAMA PROPINSI

jUmLAH mATA UjIAN

Peser-ta

T d k . Lls

% BIN ING mAT SAS ATR BAS RATA

DKI JAKARTA 810 73 9,01 7,04 7,01 5,97 7,29 5,54 7,53 6,73

JAWA BARAT 3541 19 0,54 7,68 7,98 7,38 7,23 6,79 8,35 7,57

JAWA TENGAH 4495 210 4,67 7,28 6,86 6,10 7,14 5,41 8,09 6,81

DI YOGYAKARTA 244 13 5,33 6,91 7,23 5,63 7,05 6,72 7,94 6,91

JAWA TIMUR 7073 468 6,62 7,94 7,36 6,77 7,89 5,79 8,70 7,41


SUMATERA UTARA 252 34 13,49 6,31 8,08 7,67 7,10 5,79 7,72 7,11

SUMATERA BARAT 341 107 31,38 7,27 6,63 5,45 7,41 5,07 6,81 6,44

RIAU 187 46 24,60 6,96 7,60 4,9 6,92 5,18 7,49 6,51

JAMBI 470 46 9,79 6,36 7,53 7,14 6,73 5,22 7,92 6,82


LAMPUNG 157 20 12,74 6,56 6,69 6,25 6,43 4,92 6,67 6,25





SULAWESI UTARA 802 194 24,19 5,57 6,35 5,88 5,97 5,23 7,70 6,12

SULAWESI TENGAH 1137 171 15,04 5,98 7,58 6,81 6,86 6,23 7,63 6,85



MALUKU 5015 11 0,22 6,97 8,3 8,44 6,78 6,13 9,05 7,61

BALI 5733 924 16,12 5,91 6,32 6,55 6,09 6,28 8,09 6,54



PAPUA 196 4 2,04 6,04 7,71 6,47 7,46 5,74 8,05 6,91

BENGKULU 129 57 44,19 4,98 5,95 5,03 5,16 5,01 5,66 5,30

MALUKU UTARA 520 56 10,77 5,96 7,05 6,41 5,97 6,39 7,95 6,62

BANGKA BELITUNG 274 74 27,01 6,44 7,74 5,61 7,32 5,42 7,36 6,65


180

NAMA PROPINSI

jUmLAH mATA UjIAN

Peser-ta

T d k . Lls

% BIN ING mAT SAS ATR BAS RATA

GORONTALO 52 - - 6,41 7,30 7,24 7,20 6,18 7,99 7,05

BANTEN 308 49 15,91 5,58 6,11 6,56 6,64 5,29 7,94 6,35

KEPULAUAN RIAU 315 96 30,48 5,95 5,65 6,42 6,31 5,12 7,18 6,11

Untuk MA program Keagamaan baru ada di 19 provinsi seperti

pada tabel. Dengan pencapaian setiap provinsi dalam enam mata-

pelajaran yang diujikan pada UN MA program Keagamaan tahun

pelajaran 2008/2009 dapat disajikan sebagai berikut:


Peserta T d k . Lls

% BIN ING mAT TAF HAd TWF RATA

DKI JAKARTA 352 - - 6,42 7,48 8,02 8,07 7,45 6,72 7,36

JAWA BARAT 138 6 4,35 6,66 6,69 6,3 8,41 7,90 7,37 7,22

JAWA TENGAH 1189 35 2,94 6,52 7,09 8,20 8,70 8,03 7,42 7,66

DI YOGYAKARTA 38 - - 7,20 8,09 8,68 7,49 5,77 6,12 7,23

JAWA TIMUR 38 - - 7,44 8,62 5,56 7,19 7,09 5,53 6,91

NEGGROE ACEH DA-RUSSALAM 716 36 5,03 6,23 6,65 7,73 8,27 7,44 6,78 7,18

SUMATERA UTARA 94 7 7,45 6,59 7,11 8,11 8,43 7,55 6,04 7,31

SUMATERA BARAT 71 7 9,86 5,74 6,52 5,92 7,78 7,73 6,76 6,74

RIAU 34 1 2,94 6,06 7,57 8,88 7,77 6,57 6,29 7,19

JAMBI 156 8 5,13 6,71 7,39 7,60 8,67 7,50 7,03 7,48


LAMPUNG 255 30 11,76 6,10 6,70 6,22 8,20 7,35 6,53 6,85

KALIMANTAN BARAT 34 - - 7,59 7,31 6,40 8,18 7,65 6,43 7,26

KALIMANTAN TENGAH 25 - - 6,54 6,28 8,01 8,52 7,38 6,03 7,13


KALIMANTAN TIMUR 32 - - 4,72 7,18 9,02 8,11 8,97 4,73 7,12

SULAWESI UTARA 12 - - 6,25 7,62 7,13 8,52 7,56 7,04 7,35

SULAWESI TENGAH 181 63 34,81 5,78 4,57 6,55 7,58 6,25 6,19 6,15

SULAWESI SELATAN 9 - - 6,69 8,27 7,56 7,11 7,28 5,81 7,12



181

3. SmKUN SMK diikuti oleh 707344 peserta dari 6680 SMK dengan ber-

bagai program keahlian dan prosentase ketidaklulusan UN SMK ini

adalah 3,495% (24721 peserta). Tabel berikut menyajikan nilai rata-

rata pencapaian nasional siswa SMK tahun pelajaran 2008/2009.

SMK BIN ING MAT Produktif TOTAL

Rata-rata 6,73 7,40 7,47 8,36 19,96

Nilai terendah 0,40 0,20 0,25 1,12 0,20

Nilai tertinggi 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

Standar deviasi 1,12 1,26 1,41 0,61 3,30

Selanjutnya pencapaian setiap provinsi dalam empat mata-

pelajaran yang diujikan pada UN SMK tahun pelajaran 2008/2009



Peserta Tdk. Lls % BIN ING mAT PRO RATA

DKI JAKARTA 57914 1359 2,35 6,88 7,37 7,27 8,46 7,50

JAWA BARAT 116750 1699 1,46 6,77 7,64 7,38 8,25 7,51

JAWA TENGAH 127946 2041 1,60 7,23 7,17 7,79 8,61 7,70

DI YOGYAKARTA 19458 407 2,09 7,03 7,26 7,73 8,8 7,71

JAWA TIMUR 112687 1658 1,47 7,12 7,88 7,97 8,67 7,91

NEGGROE ACEH DARUS-SALAM 7888 1687 21,39 6,01 6,86 6,98 7,28 6,78

SUMATERA UTARA 53851 2939 5,46 5,82 7,37 7,51 8,09 7,20

SUMATERA BARAT 13159 837 6,36 6,78 6,68 6,85 8,14 7,11

RIAU 11728 514 4,38 6,48 6,81 7,02 8,27 7,15

JAMBI 5919 317 5,36 5,59 7,16 7,37 8,03 7,04

SUMATERA SELATAN 14079 147 1,04 6,84 7,76 7,69 8,28 7,64

LAMPUNG 19581 595 3,04 6,23 7,50 7,29 8,45 7,37

KALIMANTAN BARAT 8396 1606 19,13 5,65 6,24 5,84 8,01 6,44

KALIMANTAN TENGAH 3069 507 16,52 6,36 5,60 5,30 7,5 6,19

KALIMANTAN SELATAN 6335 429 6,77 6,22 7,05 7,05 8,16 7,12

KALIMANTAN TIMUR 11799 175 1,48 6,60 7,02 7,13 8,02 7,19

SULAWESI UTARA 6635 178 2,68 6,8 7,90 7,78 8,14 7,66


182


Peserta Tdk. Lls % BIN ING mAT PRO RATA

SULAWESI TENGAH 5379 663 12,33 6,03 6,72 6,19 7,75 6,67

SULAWESI SELATAN 18595 481 2,59 6,85 7,91 7,49 8,14 7,60

SULAWESI TENGGARA 3264 302 9,25 6,75 6,72 6,87 8,06 7,10

MALUKU 2524 439 17,39 5,77 6,35 5,69 7,78 6,40

BALI 11253 25 0,22 7,01 7,96 8,39 8,46 7,96

NUSA TENGGARA BARAT 7776 1585 20,38 5,34 6,08 6,13 8,09 6,41

NUSA TENGGARA TIMUR 8097 959 11,84 6,26 6,30 6,18 7,99 6,68

PAPUA 3965 440 11,10 5,68 6,79 6,66 7,56 6,67

BENGKULU 4610 412 8,94 6,3 7,19 6,82 7,96 7,07

MALUKU UTARA 1385 201 14,51 5,57 5,82 5,19 7,56 6,04

BANGKA BELITUNG 3515 750 21,34 6,58 6,33 6,14 8,13 6,80

GORONTALO 2541 58 2,28 5,88 7,84 7,48 8,01 7,30

BANTEN 29614 304 1,03 6,37 7,74 7,67 8,27 7,51

KEPULAUAN RIAU 3478 420 12,08 6,29 7,65 6,70 7,97 7,15

SULAWESI BARAT 2283 335 14,67 5,86 6,42 6,45 7,86 0,00

PAPUA BARAT 1871 252 13,47 6,21 6,24 6,25 7,87 0,00

E| KASUS-KASUS UjIAN NASIONAL TAHUN PELA-jARAN 2008/2009Kasus–kasus UN tahun pelajaran 2008/2009 muncul berdasar-

kan laporan dari berbagai pihak terkait. Inspektorat Jenderal (Itjen)

Depdiknas mencatat 22 kasus selama pelaksanaan ujian nasional (UN)

2009 untuk tingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SLTA yang

meliputi SMA, Madrasah Aliyah (MA) dan SMK. Kasus-kasus yang dite-

mukan pada pelaksanaan UN 2009 mulai dari kategori ringan terkait

pencetakan dan distribusi soal hingga dugaan kebocoran soal UN.

Terkait masalah distribusi dan pencetakan soal, tim Itjen meneri-

ma laporan dari berbagai daerah antara lain kesalahan nomor pada

soal, nomor soal tercetak dua kali, soal tertukar yakni soal A masuk ke

amplop soal B, soal mata pelajaran X masuk ke soal mata pelajaran Y,

dan kualitas kertas yang mudah rusak. Lembar Jawaban Ujian Nasio-

nal (LJUN) yang tidak sesuai klasifikasi sehingga tidak bisa dibaca op-

scan. Percetakan yang tidak kredibel karena berorientasi pada biaya



183

yang murah dan juga mengubah layout naskah UN.

Beberapa kasus terkait pencetakan dan kendala dalam distribu-

si soal antara lain di Bangka Tengah, Magelang, Purbalingga, Mamuju

Sulbar, Majene Sulsel, dan Kabupaten Padang Panjang.

Terkait dugaan kebocoran soal UN, ada upaya membocorkan soal

terjadi sehari menjelang pelaksanaan UN terjadi di Bengkulu Selatan

yang melibatkan 16 orang, yakni 10 kepala sekolah SMA Negeri, em-

pat kepala sekolah swasta, satu kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri

dan seorang Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Umum (Dik-

menum) Diknas setempat. Kasusnya diproses pihak kepolisian karena

upaya tindak kecurangan dengan cara menyembunyikan soal cada-

ngan saat penyerahan kepada pihak kepolisian. Kecurangan tersebut

segera diketahui polisi yang langsung menangkap basah saat terjadi

pembagian berkas di antara ke-16 orang tersebut sehingga jawaban

soal tidak sempat dibocorkan kepada peserta didik.

Itjen juga menerima laporan dari SMPN I Bengkulu tentang

adanya guru yang membocorkan soal dan jual beli soal di SMP di

Kendari, dugaan kebocoran jawaban soal di SMP Negeri di Bandung,

guru di Banten yang membacakan jawaban soal ujian kepada siswa

di dalam kelas. Sementara itu, penyelenggara UN dan tim peman-

tau BSNP juga memperoleh laporan adanya pungutan uang UN di

sekolah swasta di Bandung Barat yang seharusnya gratis. Sedang di

sejumlah daerah yang dilanda banjir juga diperoleh laporan soal UN

yang rusak, siswa terlambat mengikuti UN karena banjir.

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil evaluasi penyeleng-

garaan UN yang dilakukan oleh BSNP, Majelis Rektor Perguruan Tinggi

Negeri Indonesia (MRPTNI), Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik),

dan Itjen Depdiknas, disepakati untuk diadakan ujian ulang bagi be-

berapa sekolah. Tercatat sebanyak 19 sekolah/madrasah setingkat

SMA/MA/SMK dan juga 19 sekolah/madrasah setingkat SMP/MTs

diuji ulang untuk beberapa matapelajaran. Satuan pendidikan terse-

but berasal tersebar dari beberapa provinsi.


184

F| REFLEKSIDalam pelaksanaan UN pada tahun 2009 masih menyisakan

banyak sekali pro-kontra namun tidak segencar tahun sebelumnya

karena pada tahun 2009 ada pemilihan umum (Pemilu) yang hampir

bersamaan dengan pelaksanaan UN. Pada tahun ini juga untuk per-

tama kalinya diadakan ujian ulang bagi sekolah-sekolah yang patut

diduga melanggar Prosedur Operasi Standar (POS). Ujian ulang dia-

dakan karena berdasarkan evaluasi pelanggaran terhadap POS UN.

Keanggotaan BSNP yang 4 tahunan mestinya sudah berakhir

pada bulan Mei 2009, namun baru bulan September 2009 dilantik

untuk kenggotaan baru BSNP. Ada 8 anggota baru dan salah satu

mengundurkan diri, dimulailah wacana untuk mengembalikan tu-

gas penyelenggaraan UN untuk ditinjau kembali. Secara legal formal

BSNP memang sebagai penyelenggara UN, namun secara sumber

daya (resources) baik biaya dan tenaga, BSNP tidak memilikinya se-

hingga semua tergantung pada institusi lain di luar BSNP. Hal-hal

semacam inilah yang akan membebani seluruh anggota BSNP pada

tahun-tahun yang akan datang, bila UN masih diselenggarakan oleh

BSNP yang hanya 15 orang. Hal lain adalah pusaran politik yang me-

lingkupi UN seperti tarik ulur eksekutif dengan legislatif dalam hal

kebijakan dan pembiayaan. Ini semua sangat melelahkan dan banyak

makan waktu serta tenaga dan pikiran.



185

BAB 11 kEgiAtAN rUtiN bSNP


187

BAB 11. KEGIATAN RUTIN BSNP

Dalam melaksanakan misinya: yakni mengembangkan, meman-

tau dan mengevaluasi standar nasional pendidikan, serta menilai

buku teks pelajaran dan menyelenggarakan ujian nasional, BSNP

diperlengkapi dengan Rapat Pleno dalam memutuskan semua ke-

bijakannya. Rapat pleno ini diadakan secara rutin sekali seminggu.

Disamping itu, BSNP juga banyak menerima undangan sebagai nara

sumber dari berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi kebijakan

standar pendidikan dan pelaksanaannya.

1| Rapat Pleno Rapat pleno diselenggarakan sekali seminggu, setiap hari Se-

lasa, dan berfungsi sebagai wahana untuk pengambilan keputusan

semua kebijakan yang dikeluarkan oleh BSNP. Pengambilan keputus-

an dilakukan bila kourum dipenuhi, yakni dihadiri oleh sedikitnya 8

(dari 15) anggota BSNP. Rapat Pleno BSNP, diantaranya, membahas

tentang rencana kegiatan BSNP, hal-hal yang berkaitan dengan pem-

bentukan tim ahli pengembang draf standar nasional pendidikan,

pengembangan standar nasional pendidikan, penilaian buku teks

pelajaran, ujian nasional, perihal rekomendasi standar nasional pen-

didikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan hal-hal yang bersi-

fat strategis lainnya. Hasil-hasil keputusan rapat pleno BSNP dido-

kumentasikan dalam notulen rapat BSNP yang ditandatangani oleh

notulis dan diketahui/disahkan oleh ketua dan sekretaris BSNP.

KEGIATAN RUTIN BSNP Januari 2010 © BSNP

189

2| menghadiri UndanganBSNP menerima banyak undangan dari berbagai pihak sebagai

nara sumber tentang kebijakan standar nasional pendidikan serta

pelaksanaannya. Berikut ini beberapa undangan yang dapat dihadiri

oleh BSNP.

jANUARI1. Prof. Mungin dan Prof. Djemari mewakili BSNP menjadi Nara

Sumber Jumpa Pers tentang Pelaksanaan UN dan UASBN Tahun

Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas, tanggal 12

Januari 2009 di Gerai Informasi dan Media (GIM) Depdiknas – Ja-

karta.

2. Prof. Bambang Soehendro menghadiri undangan Rapat Stake-

holder Jasa Pendidikan Perdagangan Internasional dari Ditjen.

Kerjasama Perdagangan Internasional, tanggal 13 Januari 2009

di Departemen Perdagangan – Jakarta.

3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Pusat pada

kegiatan Penulisan Naskah Soal Pra Ujian Nasional SD/MI, SMA/

MA dan SMK Provinsi Sumatera Barat dari Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11-15

Januari 2009 di Hotel Rocky Plaza Padang – Sumatera Barat.

4. Prof. Dr. Mungin, Prof. Edy Tri Baskoro, Prof. M. Yunan Yusuf, Dr. Su-

harsono, Prof. Djaali, Prof. Fawzia, Dr. Anggani, Prof. Komaruddin,

Dr. Seto Mulyadi, Pdt. Weinata Sairin, Prof. AT. Soegito menghadiri

undangan Pemaparan Instrumentasi SKKD Penulisan Buku TIK

dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi, tanggal 15 Janu-

ari 2009 di Gd. II BPP Teknologi – Jakarta.

5. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP Permohonan

Menjadi narasumber Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Nasio-

nal Pendidikan, tgl 16 Januari 2009 Panitia Seminar dan Loka-

karya Nasional Pendidikan Forum Guru Profesional Sumatera

Selatan (FGP-SS)


190

6. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan Pemakalah Rapat Koor-

dinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Mutu PTK-PNF dari Ditjen.

PMPTK, Depdiknas, tanggal 21 Januari 2009 di Hotel Santika

– Jakarta.

7. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Rapat

Koordinasi dan Sosialisasi Ujian Nasional Tahun 2008/2009 dari

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua tanggal 21-24

Januari 2009 di Aula Dinas Pendidikan dan Pengajaan Provinsi

Papua.

8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri rapat Koordinasi

pelaksanaan Uji Komptensi Keahlian Siswa SMK Tahun Pelajaran

2008/2009 dari Dit. Pembinaan SMK tanggal 23 Januari di Hotel

Mega Anggrek – Jakarta.

9. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan Finalisasi Pedoman/Pan-

duan Kursus dan Kelembagaan dari Ditjen. PNF-I Depdiknas

tanggal 30 Januari – 2 Februari 2009 di Hotel Sahid Kusuma

– Surakarta.

FEBRUARI1. Dr. Seto Mulyadi mewakili BSNP menjadi Pemakalah pada Rapat

Kerja Nasional dan Seminar Nasional dari Asosiasi CI/BI, tanggal

2 Februari 2009 di Wisama UNJ – Jakarta.

2. Prof. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Yunan Yusuf dan Dr. Suharsono

menghadiri undangan Pertemuan “Finalisasi Spektrum Pendi-

dikan Kesetaraan” dari Dit. Pendidikan Kesetaraan Ditjen. PNF-I

Depdiknas tanggal 4-6 Februari 2009 di Hotel Lor In – Solo.

3. Prof. Dr. Furqon mewakili BSNP menghadiri undangan dalam

rangka penyiapan bahan Rembuk Nasional Depdiknas dari Ba-

litbang Depdiknas tanggal 10 Februari 2009 di Balitbang Dep-

diknas – Jakarta.

4. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan rapat Koordinasi Tim Nasio-

nal KTSP 2009, dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 11 Febru-


191

ari 2009 di ruang rapat Ditjen. PMPTK Depdiknas – Jakarta.

5. Prof. Djaali menghadiri undangan rapat dalam rangka pelatihan

Master Penguji dari Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Depdiknas, tanggal 12 Februari 2009 di ruang siding Dit. Pembi-

naan Kursus dan Kelembagaan Depdiknas – Jakarta.

6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan dari Pu-

sat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Depdiknas

dalam rangka menyusun Rencana Talkshow Unggulan dan In-

formasi Pendidikan tahun 2009 yang akan ditayangkan di Tele-

visi Edukasi, tanggal 18-20 Februari 2009 di Hotel Purnama Pu-

tra, Cipayung – Bogor.

7. Prof. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri undangan Rapat

Kordinasi Pelaksanaan USSN PAI Tahun Pelajaran 2008/2009 dari

Ditjen. Pendidikan Islam, Departemen Agama tanggal 18-20

Februari 2009 di Golden Boutique Hotel – Jakarta.

8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Pembicara pada Rem-

buk Nasional Pendidikan Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009

di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depdiknas, Sawangan – De-

pok.

9. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri

undangan Rapat Finalisasi Materi SNP untuk Timnas KTSP tahun

2009 dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 23 Februari 2009 di

Hotel Parama CIpayung – Bogor.

10. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pada ke-

giatan Training Of Trainer (TOT) Calon Fasilitator Bimtek Kuriku-

lum Tingkat Satuan Pendidikan SMK dari Dit. Pembinaan SMK,

tanggal 24 Februari 2009 di Hotel Batavia – Jakarta.

11. Prof. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri undangan Penyu-

sunan Rancangan Standar Nasional Keolahragaan Cabang Olah-

raga dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, tanggal

25-26 Februari 2009 di ruang sidang PP ITKON Departemen Ke-

menterian Negara Pemuda dan Olahraga – Jakarta.


192

12. Prof. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri undangan Penyu-

sunan Rancangan Standar Nasional Keolahragaan Cabang Olah-

raga Panahan dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga,

tanggal 26-27 Februari 2009 di ruang sidang Garaha Pemuda De-

partemen Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga – Jakarta.

13. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada rapat

Koordinasi Perluasan dan Peningkatan Mutu TK 2009 dari Dit.

Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 26-28 Februari 2009

di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung – Bogor.

14. Prof. Yunan Yusuf dan Dr. Suharsono mewakili BSNP menjadi

Nara Sumber pada Uji Publik RPMA Pendidikan Keagamaan Is-

lam dari Ditjen. Pendidikan Islam, Departemen Agama RI tang-

gal 27 Februari 2009 di Hotel Ibis Tamarind - Jakarta.

15. Prof. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri un-

dangan Rapat Koordinasi Penyusunan Draf Permendiknas

SPPMP dari Ditjen. PMPTK, tanggal 27 Februari 2009 di ruang

siding PMPTK Depdiknas – Jakarta.


undangan rapat dalam rangka pembahasan Finalisasi draf revisi

Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendi-

dikan Kesetaraan dan Naskah Akademik Program Paket C Keju-

ruan dari Ditjen. PNF-I Depdiknas, tanggal 27 Februari 2009 di

ruang sidang Ditjen. PNF-I Depdiknas – Jakarta.

17. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan rapat Koordinasi Penyu-

sunan Draf Permendiknas SPPMP dari Ditjen. PMPTK Depdiknas,

tanggal 27 Februari 2009 di ruang sidang PMPTK Depdiknas

– Jakarta.

18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan sebagai

Penyaji Materi pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program

Pembinaan TK dan SD Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan TK dan

SD Depdiknas, tanggal 27 Februari 2009 di Hotel Grand Jaya

Raya Cipayung – Bogor.


193

mARET1. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis menghadiri undangan dalam rangka

penyediaan buku pelajaran yang memenuhi standar kelayakan

pendidikan agama dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 2

Maret 2009 di Hotel Pitagiri – Jakarta.

2. Prof. Dr. Mungin Eddy WIbowo menghadiri undangan perte-

muan tentang Pembahasan rancangan Permen Standar Pendi-

dik dan tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal dari

Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, tanggal 2 Maret 2009 di

ruang sidang Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas – Jakarta.

3. Prof. Dr. Yunan Yusuf dan Pdt. Weinata Sairin mewakili BSNP

menghadiri undangan untuk memberikan ceramah dengan

judul “Standar Pengelolaan Pendidikan Menengah Keagamaan”

dari Ditjen. Bimbingan Masyarakat Kristen, Departemen Agama

RI, tanggal 6 Maret 2009 di Hotel Puncak Raya Cisarua – Bogor.

4. Prof. Dr. Djaali dan Dr. Suharsono menghadiri undangan dari

Ditjen. PNF-I Depdiknas dalam rangka penyiapan Standar Kom-

petensi Lulusan, tanggal 10-12 Maret 2009 di Wisma Bahtera

Cipayung – Bogor.

5. Prof. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Training Of

Trainer (TOT) Calon Fasilitator Bimtek Kurikulum Tingkat Satu-

an Pendidikan SMK dari Dit. Pembinaan SMK, tanggal 10 Maret

2009 di Hotel Pita Giri – Jakarta.

6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada rapat

Koordinasi dan Konsultasi Program Pembinaan TK dan SD Tahun

2009 dari Dit. Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 10-13

Maret 2009 di Hotel Grand Angkasa – Medan.

7. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sum-

ber pada kegiatan persiapan TOT Tim Bimtek SNP/KTSP di SMA

Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan SMA, tanggal 10-13 Maret 2009

di Hotel Grand Aquila – Bandung.

8. Dr. Suharsono menghadiri undangan Wokshop I “Preparation


194

Mission LSE3” dari Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Ditjen. PNF-I, tanggal 13-15 Maret 2009 di Hotel Sahid Jaya – Ja-

karta.

9. Prof. Bambang Soehendro, Prof. Djemari M, Prof. Zaki B dan Prof.

Mungin Eddy mewakili BSNP menghadiri undangan dalam

rangka pelaksanaan pengawasan UN SMA/MA tahun 2009 dari

Universitas Negeri Surabaya, tanggal 15 Maret 2009 di Grand

Quality Hotel – Yogyakarta.

10. Prof. Mungin, Dr. Suharsono dan Dr. Seto Mulyadi menghadiri un-

dangan rapat dalam rangka Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun

2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal

16 Maret 2009 di ruang rapat Pusat Informasi dan Humas Dep-

diknas – Jakarta.

11. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Penyu-

sunan Rancangan Standar Nasional Keolahragaan dari Kemen-

terian Negara Pemuda dan Olahraga, tanggal 17 dan 31 Maret

2009 di ruang sidang PPITKON Menpora.

12. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan dalam

rangka persiapan pengawasan pelaksanaan Ujian Akhir Nasio-

nal tahun 2009 dari Inspektorat Jenderal Depdiknas, tanggal

17 Maret 2009 di ruang sidang Inspektorat Jenderal Depdiknas

– Jakarta.

13. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada ke-

giatan rapat Koordinasi bagi Pembina Pendidikan TK, SD dan

Pendidikan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tanggal 18 Maret

2009 di Hotel Kartika Wijaya – Kota Batu.


Nara Sumber pada kegiatan Sosialisasi dan Workshop Pendata-

an Data Peserta UASBN dan PNF Tahun Pelajaran 2008/2009 dari

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan TEngah, tanggal 20 Maret

2009 di Hotel Dandang Tingang – Palangkaraya.


195

15. Prof. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Seminar

Nasional “Pendidikan Profesi Guru dan Konselor” dan Lokakarya

“Pengembangan Pendidikan Profesional Konselor” dari Univer-

sitas Negeri Semarang, tanggal 21-22 Maret 2009 di Auditorium

Universitas Negeri Semarang dan Hotel Belle View Semarang.

16. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Nara Sum-

ber pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyeleng-

garaan Pendidikan Kesetaraan dan Orientasi Teknis Kebijakan

Pendidikan Kesetaraan dengan Organisasi Mitra dari Ditjen.

PNF-I Depdiknas, tanggal 23-25 Maret 2009 di Hotel Sahid Raya

– Solo.

17. Prof. Djemari Mardapi menghadiri undangan sebagai Nara Sum-

ber pada kegiatan persiapan TOT Tim Bimtek SNP/KTSP di SMA

Tahun 2009 dari Dit. Pembinaan SMA, tanggal 23-26 Maret 2009

di Hotel Grand Aquila – Bandung.

18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menghadiri un-

dangan rapat Koordinasi Tim Nasional KTSP dari Ditjen. PMPTK

Depdiknas, tanggal 25 Maret 2009 di Depdiknas – Jakarta.

19. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Talk Show

Radio dengan topic Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah

Berstandar Nasioanl (UASBN) Tahun Pelajaran 2008/2009 dari

Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal 25 dan 27 Maret

2009 di Studio PIH Depdiknas – Jakarta.

20. Dr. Seto Mulyadi menjadi Pembicara dalam rangka hari Pendi-

dikan Nasional dari BEM Universitas PGRI Palembang, tanggal

30 April 2009 di Hotel Swarna Dwipa – Palembang.

21. Prof. Dr. Yunan Yusuf mewakili BSNP menjadi pengarah dalam

penjelasan teknis pemantauan Ujian Nasional 2008/2009 untuk

pemantau tingkat provinsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Dae-

rah Ibukota Jakarta, tanggal 30 Maret 2009 di LPMP – Jakarta.

22. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber dalam

rangka penyamaan mekanisme kerja sosialisasi dan pelatihan


196

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2009 di Pu-

sat dan Daerah dari Ditjen. PMPTK Depdiknas, tanggal 31 Maret

2009 di Hotel Grand Jaya Raya Cipayung – Bogor.

APRIL1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djemari Mardapi

menghadiri undangan sebagai Nara Sumber pada kegiatan Per-

luasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pelayan-

an Pendidikan Khusus (CI-BI) dari Dit. Pembinaan SLB, tanggal 2

April 2009 di Hotel Sahid Kusuma – Surakarta.

2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro meng-

hadiri undangan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan dan

pemantauan Ujian Nasional dari Dit. Pembinaan SMP, tanggal 2

April 2009 di ruang sidang Dit. PSMP Depdiknas – Jakarta.

3. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan sebagai pengarahan dalam

Rapat Koordinasi Penempatan Pengawas UN Tingkat Satuan

Pendidikan SMA/MA dari Universitas Negeri Jakarta, tanggal 2

April 2009 di Universitas Negeri Jakarta.

4. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Depdik-

nas tentang Mekanisme dan Prosedur Perisapan, Pencetakan,

Pendistribusian, Pelaksanaan dan pengumpulan Hasil Ujian Na-

sional” dari Inspektorat Jenderal, tanggal 6 April 2009 di Depdik-

nas – Senayan

5. Prof. Dr. Djemari mewakili BSNP menjadi Nara Sumber tentang

“Mekanisme dan Prosedur Persiapan, Pencetakan, Pendistribu-

sian, Pelaksanaan dan Pengumpulan Hasil Ujian Nasional” dari

Inspektorat Jenderal Depdiknas, tanggal 7 April 2009 di Depdik-

nas - Jakarta.

6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Pemba-

hasan Ujian Nasional dari Inspektorat Jenderal Depdiknas, tang-

gal 8 April 2009 di Depdiknas - Jakarta.

7. Semua anggota BSNP menghadiri rapat Pembahasan Prosedur


197

Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pondok Pesantren Salafiyah

tahun 2009 dari Dit. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Departemen Agama, tanggal 8 April 2009 di Departemen Agama

– Jakarta.

8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menjadi Nara

Sumber dalam rangka Sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2009 di Pusat dan Dae-

rah dari Ditjen PMPTK Depdiknas, tanggal 13 April 2009 di Hotel

Sahid – Surabaya.


Radio dan Konferensi Pers tentang Pelaksanaan Ujian Nasional

dan Ujian AKhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pe-

lajaran 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas Depdiknas,

tanggal 14 dan 15 April 2009 di Depdiknas – Jakarta.

10. Prof. Dr. Furqon menghadiri undangan sebagai Panelis Kegiatan

Training of Trainers Provincial Core Team (PCT) dari Ditjen.

PMPTK, tanggal 15 April 2009 di Hotel Mega Anggrek – Jakarta.

11. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Ke-

giatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pendi-

dikan Kesetaraan dan Orientasi Teknis Kebijakan Pendidikan

Kesetaraan dengan Organisasi Mitra dari Ditjen PNF-I, tanggal

15-17 April 2009 di Hotel Clarion Makassar - Sulawesi Selatan.

12. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan perte-

muan AQAN dan IQF dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Depdiknas, tanggal 16 April 2009 di Depdiknas – Jakarta.


hadiri pertemuan dalam rangka membahas rencana/program/

kegiatan BSNP Tahun 2010 dari Balitbang Depdiknas, tanggal 17

April 2009 di ruang sidang Balitbang Depdiknas – Jakarta.

14. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Ke-

giatan Rapat Konsolidasi Teknis Pencapaian Standar Sarana dan


198

Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan Pendidikan se Kaliman-

tan Tengah Tahun 2009 dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaliman-

tan Tengah, tanggal 17 -19 April 2009 di Hotel Hawai – Palangka-

raya.

15. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Work-

shop Pendidikan Kecacatan dari Dit. Pembinaan SLB Depdiknas,

tanggal 21-24 April 2009 di Bukittinggi - Sumatera Barat.

16. Prof. Dr. Bambang Soehendro mewakili BSNP menjadi Panelis

Kegiatan Training of Trainers Provincial Core Team (PCT) dari

Dit. Pembinaan Diklat Depdiknas, tanggal 21 April 2009 di Hotel

Grand Bali Beach – Bali.

17. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri rapat dalam rangka

pembahasan Ujian Paket C Kejuruan dari Dit. Pembinaan SMK,

tanggal 22 April 2009 di Dit. Pembinaan SMK – Jakarta.

18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pertemuan

tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Tentang Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan dari

Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, tanggal 23 April 2009 di

Depdiknas – Jakarta.


undangan rapat Streering Committee Reviu dan Finalisasi Draf

Naskah Akademik dan Peraturan Mendiknas Tentang Sistem

Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dari Ditjen.

PMPTK, tanggal 24 April 2009 di ruang sidang Ditjen. PMPTK

Depdiknas – Jakarta.

20. Prof. Dr. Djaali menghadiri Undangan Sebagai Panelis Kegiatan

Training of Trainers Provincial Core Team (PCT), tgl 28 April 2009,

dari Dit. Pembinaan Diklat di Depdiknas Jakarta.


Nara Sumber pada workshop Penyusunan Pedoman Kompe-

tensi Siswa dari Dit. Pembinaan SLB, tanggal 29 April 2009 di Ho-

tel Sahid Kusuma – Solo.


199

22. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan pada

Workshop Pengembangan Indonesia Qualification Framework

dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Depdiknas, tanggal

30 April 2009 di ruang sidang Dikti Depdiknas – Jakarta.

23. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro mewakili BSNP menghadiri Undangan

Diskusi tentang Rancangan Peraturan Mendiknas tentang Pen-

didikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tgl 31

April 2009 di ruang rapat Ditjen. Dikti Depdiknas.

mEI1. Ketua BSNP menjadi Nara Sumber Jumpa Pers dalam rangka

penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK dan SMP/

MTs Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Informasi dan Humas

Depdiknas, tanggal 4 Mei 2009 di Depdiknas – Jakarta.

2. Dr. Suharsono menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Orientasi

Teknis Peningkatan Kapasitas LKP dari Ditjen. PNF-I Depdiknas,

tanggal 4-6 Mei 2009 di Hotel Sahid Raya – Solo.

3. Prof. Dr. Djaali mengahdiri Undangan Sebagai Panelis Kegiatan

Training of Trainers Core Team (PC) dari Dit. Pembinaan Diklat,

Depdiknas, tanggal 5 Mei 2009 di Depdiknas Jakarta.

4. Prof. Dr. Mungin Eddy Wiobowo menghadiri undangan rapat

Finalisasi POS UN Program Wajar Dikdas PPS dari Ditjen Pendi-

dikan Islam Departemen Agama RI, tanggal 6 Mei 2009 di De-

partemen Agama – Jakarta.

5. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP Narasumber pada TOT Tim Verifi-

kasi/Evaluasi Pelaksanaan Program Rintisan PBKL di SMA tahun

2009 dari Ditjen. Mandikdasmen Depdiknas, tanggal 12 Mei

2009 di Hotel Mega Anggrek – Jakarta.

6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wiobowo mengahadiri undangan Pemba-

hasan Materi Rakornas Jarlitbang Tahun 2009 dari Balitbang, tgl

12 Mei 2009 di Balitbang Depdiknas Jakarta.

7. Prof. Dr. Djaali mengahdiri Undangan Sebagai Panelis Kegiatan


200

Training of Trainers Provincial Core Team (PCT) dari Dit. Pembi-

naan Diklat, tanggal 12 Mei 2009 di Hotel Parama Puncak Bo-

gor.

8. Prof. Dr. Furqon mewakili BSNP, Permohonan Nara Sumber pada

kegiatan Workshop Pengembangan KTSP Sekolah Menengah

Pertama Berbasis Pesantren, tgl 12 Mei 2009 di Asrama Haji Pon-

dok Gede. Topik: Standar Nasional Pendidikan.

9. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro mewakili BSNP menghadiri undangan

Lokakarya Persiapan Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional

dari Ditjen. Mandikdasmen Depdiknas, tanggal 12-13 Mei 2009

di Wisma Bahtera – Bogor.

10. Dr. Suharsono menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Orientasi

Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga PKBM dari Ditjen. PNF-

I Depdiknas, tanggal 12-14 Mei 2009 di Hotel Perdana Wisata

– Bandung.

11. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, menjadi Narasumber pada TOT

Tim Verifikasi/Evaluasi Pelaksanaan Program Rintisan PBKL di

SMA tahun 2009, tanggal 12-15 Mei 2009 di Hotel Mega Ang-

grek – Jakarta.

12. Prof. Dr. Zaki Baridwan menjadi Nara Sumber pada kegiatan Lo-

kakarya Internal mengenai Hasil Implementasi Biaya Operasion-

al Satuan Pendidikan (BOSP) dari USAID – DBE-1, tanggal 13 Mei

2009 di Hotel Ambhara – Jakarta.

13. Prof. Dr. Yunan Yusuf menjadi Nara Sumber pada kajian “Kuriku-

lum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMA/

SMK” dari Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, tang-

gal 14-16 Mei 2009 di Hotel Mirah – Bogor.

14. Prof. Dr. Zaki Baridwan menjadi Nara Sumber dalam rangka Pela-

tihan Penyusunan Dokumen Rencana Pegembangan Kapasitas

(RPK) dari Dit. Pembinaan SMP Depdiknas, tanggal 15 Mei 2009

di Hotel Prabu Putragus – Bogor.

15. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada per-


201

temuan Pimpinan Pondok Pesantren dari Ditjen Pendidikan Is-

lam Departemen Agama RI, tanggal 17 Mei 2009 di Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim – Malang.

16. Prof. Dr. Djaali dan Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara-

sumber pada kegiatan Training of Trainer (TOT), tanggal 14-17

Mei 2009 di Hotel Grand Jayaraya, Bogor-Jawa Barat dan tgl 18-

21 Mei 2009 di Hotel Yasmin, Makassar-Sulawesi Selatan.

17. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan dalam

rangka pelaksanaan Program Telaah Kluster Pendidikan den-

gan tema Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak dalam Situasi

Darurat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tanggal 18-19

Mei 2009 di Hotel Mirah Santika – Bogor.

18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Edy Tri Baskoro meng-

hadiri undangan rapat dalam rangka Persiapan Pembahasan

Instrument SLB dan TK/RA dari BAN S/M Depdiknas, tanggal 20

Mei 209 di ruang sidang BAN S/M Depdiknas - Jakarta.

19. Prof. Dr. Yunan Yusuf menjadi Pembicara pada Seminar Nasional

“Membangun Harga Diri Pendidikan Nasional” dari Himpunan

Mahasiswa Matematika FKIP UMSB Padangpanjang , tanggal 21

Mei 2009 di Padangpanjang.

20. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Pembu-

kaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional XVII dan

Pameran Kreasi Siswa SMK dari Mendiknas, tanggal 21 Mei 2009

di Arena Pekan Raya Jakarta.

21. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Review

Program Pengembangan Madrasah Bertaraf Internasional dari

Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, tanggal 23-25

Mei 2009 di Hotel Topas Galeria -Bandung.

22. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri rapat Koordinasi Na-

sional Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan an-

tara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dari Balitbang Depdik-

nas, tanggal 26-28 Mei 2009 di Hotel Patra Jasa - Semarang.


202

23. Dr. Anggani Sudono, Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis dan Dr. Suhar-

sono menghadiri Undangan Rapat dalam rangka Penyusunan

Instrumen Akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) dari BAN S/M

Depdiknas , tanggal 27 Mei 2009 di Ruang SIdang BAN S/M Dep-

diknas - Cipete.

24. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Bambang Suhendro meng-

hadiri Undangan Seminar Kepentingan Indonesia di Berbagai

Perundingan Perdagangkan Internasional: Jasa Pendidikan,

tanggal 28 Mei 2009 di Hotel Borobudur-Jakarta

25. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Nara Sum-

ber Diklat TOT System Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP) di

Tingkat Provinsi dari Dit Pembinaan Diklat, Ditjen PMPTK, tang-

gal 29 Mei 2009 di Hotel Grasia - Semarang.

26. Prof. Dr. Djaali dan Dr. Suharsono menghadiri undangan rapat

Reviu Instrumen Akreditasi Program PNF dari BAN PNF Depdik-

nas, tanggal 29 Mei 2009 di Ruang Rapat BAN PNF Depdiknas

- Jakarta.

27. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Se-

minar Nasional Optimalisasi Potensi Daerah dalam Pengem-

bangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Berkualitas

Nasional dan Global dari Himpunan Pengembangan Kurikulum

Indonesia, tanggal 30 Mei di Grand Hotel Preanger – Bandung.

jUNI1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Pemba-

hasan Sertifikasi Kompetensi dari Dit Pembinaan Kursus dan

Kelembagaan Depdiknas, tanggal 1 Juni 2009 di Ruang Sidang

Ditjen PNF-I Depdiknas Jakarta.

2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan untuk

memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Teknis Kom-

puterisasi UNPK Tahun 2009 dari Pusat Penilaian Pendidikan

Depdiknas, tanggal 2 Juni 2009 di Ruang Sidang Pusat Penilaian


203

Pendidikan Depdiknas - Jakarta.

3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djemari Mardapi

menjadi Nara Sumber Konferensi Pers mengenai hasil Ujian Na-

sional (UN) Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Pusat Infomasi dan

Humas Depdiknas, tanggal 3 Juni 2009 di ruang Konferensi Pers

Gerai Informasi dan Media Depdiknas Jakarta.

4. Prof. Dr. Fawzia menghadiri undangan diskusi tentang Integrat-

ing Gender and Reproductive Health Issues in the Indonesian

National School Curricula; Challenges for Moslem Societies” dari

the Australian National University, tanggal 5 Juni 2009 di Dep-

diknas – Jakarta.

5. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, Prof. Dr.

Djemari Mardapi, Prof. Dr. Furqon, Prof. Dr. Bambang Soehendro

menghadiri undangan rapat dalam rangka Pelaksaan Program

EfSD tahun 2009 pada BSNP dan Balitbang Depdiknas dari koor-

dinator Nasional EfSD Indonesia, Prof. Dr. Retno S. Sudibyo, tang-

gal 5 Juni 2009 di Depdiknas Jakarta.

6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Pemateri pada Semi-

nar Nasional Pendidikan dengan topik “Upaya Profesionalisasi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan” dari Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, tanggal 6 Juni 2009 di Audito-

rium STAIN Batusangkar.

7. Prof. Dr. Djaali menghadiri undangan sebagai narasumber diklat

tot system penjaminan-peningkatan mutu pendidikan (SPPMP)

tingkat provinsi di Makassar dari Dit. Pembinaan Diklat, Ditjen

PMPTK Depdiknas, tgl 8-10 juni 2009 di Hotel Imperial Aryaduta

- Makassar.

8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. M.Yunan Yusuf dan Dr.

Suharsono menghadiri undangan rapat dalam rangka memper-

siapkan penyusunan Peraturan Menteri tentang Penyelenggara-

an Paket C Kejuruan dan Menindaklanjuti Perubahan Peraturan

Menteri Pendidikan nasional No. 14 Tahun 2007 tentang Standar


204

Isi Pendidikan Kesetaraan dari Ditjen PNFI Depdiknas, tanggal

11 Juni 2009 di ruang sidang Ditjen PNFI Depdiknas Jakarta.

9. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Nara sum-

ber Diklat TOT Sistem Penjaminan - Peningkatan Mutu Pendi-

dikan (SPPMP) Tingkat Provinsi di Denpasar dari Dit. Pembinaan

Diklat, tanggal 11-13 Juni 2009 di Hotel Inna Sindhu Beach Den-

pasar Bali.

10. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo (Ketua BSNP) menjadi Nara Sum-

ber pada Rakor Pembinaan TK Pedesaan dari Dit. Pembinaan TK

dan SD Depdiknas, tanggal 12-14 Juni 2009 di Hotel Safari Gar-

den, Cisarua Bogor.

11. Prof. Dr. M. Yunan Yusuf menghadiri undangan rapat dengan

tema UN Pengganti dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ja-

karta, tanggal 15 Juni 2009 di Ruang Rapat PP Muhammadiyah

– Jakarta.

12. Prof. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada kegiatan

Tutorial Pelaksanaan dan Aplikasi Pendataan dalam Rapat Koor-

dinasi dan Workshop Pendataan Pendidikan Nasional Tahun

2009 dari Pusat Statistic Pendidikan Depdiknas, tanggal 16 Juni

2009 di Sahid Jaya - Jakarta.

13. Prof. Dr. Fawziah Aswin Hadis dan Dr. Anggani Sudono dan Dr.

Suharosono menghadiri undangan rapat dalam rangka penyu-

sunan Instrumen Akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) dari BAN

S/M Depdiknas, tanggal 17 Juni 2009 di Wisma Perkumpulan Ke-

luarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta.

14. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis menghadiri undangan pertemuan

“Mengidentifikasi Buku Teks Pelajaran Yang Akan Dialihbaha-

sakan” dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 18 Juni 2009 di

ruang Sidang Pusat Perbukuan Depdiknas – Jakarta.

15. Prof. Edy Tri Baskoro, Prof. Yunan Yusuf dan Dr. Suharsono me-

wakili BSNP menghadiri Undangan Pembahasan draft Permen-

diknas tentang Program Paket C Kejuruan dan draft Permendik-


205

nas tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Paket C

Kejuruan dari Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, tanggal 18

Juni 2009 di Depdiknas Jakarta.


giatan Forum Diskusi Media Analisis dari Pusat Informasi dan

Humas Depdiknas, tanggal 19 Juni 2009 di ruang Konferensi

Pers Gerai Informasi dan Media Depdiknas – Jakarta.

17. Prof. Dr. Mungin Edy Wibowo menjadi Nara Sumber pada ke-

giatan Workshop Diklat Terakreditasi dan Pengakuan Hasil

Belajar Melalui Pengalaman Dalam Rangka Peningkatan dan

Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Dit.

Pembinaan Diklat Depdiknas, tanggal 22 Juni 2009 di Sanur Pa-

radise Plaza – Bali.

18. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djemari Mardapi

menjadi Nara Sumber Konferensi Pers mengenai Hasil Ujian Na-

sional (UN) tahun pelajaran 2008/2009 dari Pusat Infomasi dan

Humas Depdiknas, tanggal 22 Juni 2009 di Ruang Konferensi

Pers Gerai Informasi dan Media Depdiknas Jakarta.


hadiri undangan Rapat Koordinasi tentang Standar Nasional

Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdik-

nas, tangal 23 Juni 2009 di Dikti Jakarta.

20. Prof. Dr. Furqon menjadi Nara Sumber pada Rapat Koordinasi

Evaluasi Pengawasan dan Tim Pemantau Independen Ujian Na-

sional (TPI-UN) Tingkt Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota

Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat, tanggal 23 Juni 2009 di Danau Dariza Resort Hotel Cipanas

– Garut.

21. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menjadi Nara Sumber pada kegiatan

Diklat Pengawas Pendidikan Angkatan 1 dan 2 tentang Standar

Nasional Pendidikan dari Pusdiklat Depdiknas, tanggal 24 Juni

2009 di Depdiknas Jakarta.


206

22. Prof. Dr. Mungin Edy Wibowo menjadi Nara Sumber Diklat TOT

Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP)

Bagi Stake Holder Pendidikan tingkat Kab/Kota dari Dit. Pembi-

naan Diklat Depdiknas, tanggal 24 Juni 2009 di Hotel Inna Muara

– Padang.

23. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Prof. Dr. Djaali menjadi Nara

Sumber Diklat TOT System Penjaminan Peningkatan Mutu Pen-

didikan (SPPMP) bagi Stake Holder Pendidikan Tingkat Kab/Kota

dari Dit. Pembinaan Diklat, tanggal 29 Juni 2009 di Hotel Sahid

Jaya Jakarta.

jULI1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Diklat TOT

Sistem Penjaminan - Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP)

Bagi Stake Holder Pendidikan tingkat Kab/Kota dari Dit. Pembi-

naan Diklat, tanggal 3 Juli 2009 di Hotel Ciputra – Surabaya.


dengan topik Ujian Nasional dan Kesenjangan Mutu Sekolah

dari Voice of Human Rights News Center (VHR), tanggal 7 Juli

2009 di Studio VHR Jakata.

3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber Diklat TOT

sistem Penjaminan-Pendidikan Mutu Pendidikan (SPPMP) Bagi

Stakeholder Pendidikan tingkat Kab/Kota dari Dit. Pembinaan

Diklat Depiknas, tanggal 9 Juli 2009 di Hotel Golden View – Ba-

tam.

4. Prof. Dr. Yunan Yusuf mewakili BSNP menghadiri Undangan

dalam rangka Pembahasan draf Peraturan Menteri tentang Pro-

gram Paket C Kejuruan dari Biro Hukum dan Organisasi Depdik-

nas, tanggal 10 Juli 2009 di Ruang Sidang Biro Hukum Depdik-

nas Jakarta.

5. Prof. Dr. Djaali menjadi Nara Sumber pada Diklat KTSP Sekolah

Dasar dari Dit. Pembinaan TK dan SD Depdiknas, tanggal 12 Juli


207

2009 di Hotel Golden Virgo – Batam.

6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Penyaji Makalah pada

Rapat Koordinasi Bidang Perbukuan dari Pusat Perbukuan Dep-

diknas, tanggal 12 Agustus 2009 di Hotel Safari Garden – Bogor.


giatan Workshop Evaluasi Program SMP-RSBI Angkatan Tahun

2007 (Angkatan I) dari Dit. Pembinaan SMP, tanggal 14 Juli 2009

di Hotel Saphir Yogyakarta.

8. Prof. Dr. Djemari Mardapi menjadi Nara Sumber pada kegiatan

Workshop Asistensi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Rin-

tisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA dari

Dit. Pembinaan SMA, tanggal 14 Juli 2009 di Hotel Mega Ang-

grek Jakarta.

9. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo Key Note Speaker pada Seminar

Nasional yang bertema “Inovasi Biologi dan Pendidikan Biologi

dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Universitas

Pendidikan Indonesia, tanggal 15 Juli 2009 di Auditorium FMIPA

Universitas Pendidikan Indonesia.

10. Prof. Djaali, Prof. Mungin Eddy Wibowo, Prof. Dr. Djemari Mardapi

menjadi Nara Sumber pada kegiatan Pengkajian Standar Isi Pen-

didikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, Standar Proses

Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, dan Stan-

dar Penilaian dari Ditjen PNF-I Depdiknas, tanggal 16 Juli 2009 di

Hotel Sahid Kusumo – Solo.

11. Prof. Dr. Furqon menghadiri Undangan Workshop Penilaian Ki-

nerja Guru dari Dit. Profesi Pendidik, tanggal 17 Juli 2009 di Hotel

Atlet Century Park - Jakarta.

12. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri Undangan tentang

Pembahasan Rancangan Permendiknas tentang Sistem Penja-

minan Mutu Pendidikan dari Sekretaris Jenderal Depdiknas,

tanggal 17 Juli 2009 di Ruang Sidang Sekretaris Jenderal Dep-

diknas.


208

13. Prof. Dr. M. Yunan Yusuf menjadi Nara Sumber pada Seminar

Nasional Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Jurus-

an Dakwah STAIN Kudus dari STAIN Kudus, tanggal 18 Juli 2009

di Kampus Timur STAIN Kudus.

14. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menjadi Nara Sumber pada Rapat

Koordinasi dan Evaluasi UN dan UASBN Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun Pelajaran 2008/2009 dari Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Provinsi NTB, tanggal 20 Juli 2009 di Hotel Jaya-

karta, Lombok.

15. Prof. Dr. Bambang Soehendro mewakili BSNP menjadi Nara Sum-

ber pada kegiatan Workshop Tim Persiapan Kebijakan Streng-

thening Education Quality of Health Professional through Accre-

ditation and Testing System Project (SEHAT Project) dari Ditjen.

Pendidikan Tinggi, tanggal 24 Juli 2009 di Hotel Millenium Sirih

– Jakarta.

16. Prof. Dr. Yunan Yusuf menjadi Penceramah pada acara Konsultasi

Pengelola Penyelenggara Pendidikan Agama dan Keagamaan

Kristen se Indonesia Tahun 2009 dari Ditjen. Bimbingan Ma-

syarakat Kristen Depag RI, tanggal 28 Juli 2009 di Hotel Puncak

Raya – Bogor.


giatan Peningkatan Pemahaman Teknis Program PAUD pada

tenaga Kependidikan dari Ditjen. PNF-I Depdiknas, tanggal 28

Juli 2009 di Hotel Garuda Plaza – Medan.

18. Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis menghadiri Undangan dalam rang-

ka Pembahasan Lanjutan Hasil Kajian Spesifikasi Kertas oleh Tim

Analisis Departemen Perindustrian dalam rangka Program Buku

Murah dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 30 Juli 2009 di

Ruang Sidang Pusat Perbukuan, Depdiknas.

19. Prof. Dr. Furqon menghadiri Undangan Presentasi draft Naskah

Akademik Teacher Underperformance dari Dit. Profesi Pendidik

Depdiknas, tanggal 30 Juli 2009 di Hotel Pitagiri Jakarta.


209

SEPTEmBER1. Dr. Teuku Ramli Zakaria mewakili BSNP menghadiri undangan

rapat tentang Sistem penilaian berkesinambungan pada Rintis-

an Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dari Dit. Pembinaan SMP,

tanggal 10 September 2009 di ruang sidang Dit. PSMP Depdik-

nas.

2. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku Ramli Zakaria mewakili

BSNP untuk menghadiri undangan Perumusan Naskah Aka-

demik Pendidikan Pancasila dari Ditjen. Pendidikan tinggi Dep-

diknas, tanggal 13 September 2009 di Ditjen. Pendidikan Tinggi

Depdiknas.

3. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Narasumber pada ke-

giatan Apresiasi Program dan Seminar Hasil Akhir (PTK dan PTS)

dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 13 September

2009 di Hotel Grand Cempaka Jakarta.

OKTOBER1. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Edi Tri Baskoro menghadiri

Undangan tentang Pembahasan draft Permendiknas tentang

SPMPT dari Ditjen. Pendidikan Tinggi Depdiknas, tanggal 2 Ok-

tober 2009 di Hotel Ambara Jakarta.

2. Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri Rapat Koordinasi dan So-

sialisasi UN Program Paket A, B, dan C Periode II dari Balitbang

Depdiknas, tanggal 2 Oktober 2009 di Depdiknas Jakarta.

3. Seluruh anggora BSNP menghadiri undangan rapat tentang

Pembahsan Pelaksanaan USSN (Ujian Sekolah ber Standar Nasio-

nal) PAI pada SD, SMP, SMP, SMA/SMK, tanggal 3 Oktober 2009

dari Ditjen. Pendidikan Islam di Hotel Santika Jakarta.

4. Prof. Dr. Djemari Mardapi, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Dr. Teuku

Ramli Zakaria menghadiri Undangan Seminar Hasil Penelitian

dari Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas, tanggal 28-29 Okto-

ber 2009 di Depdiknas Jakarta.


210

NOVEmBER1. Prof. Jamaris Jamna mewakili BSNP Sebagai Pembicara pada

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Akreditasi Sekolah

dan Madrasah, tgl 4 November 2009 Badan Akreditasi Nasional

Sekolah/Madrasah.

2. Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri undangan Workshop

dalam rangka Education Sector Support Program (ESSP) dari

Balitbang Depdiknas, tanggal 5 November 2009 di Le Meredien

Hotel Jakarta.

3. Teuku Ramli Zakaria mewakili BSNP menghadiri undangan pada

kegiatan Penyusunan Soal teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan

dari Dit. Pembinaan SMK Depdiknas, tanggal 8 November 2009

di Hotel Pitagiri Jakarta.

4. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro mengha-

diri undangan rapat tentang Ujian Nasional dari Balitbang Dep-

diknas, tanggal 12 November 2009 di Depdiknas Jakarta.

5. Prof. Dr. M. Aman mmenghadiri undangan Indikator Penjaminan

dan Pengendalian Mutu dari Pusat Statistik Pendidikan Depdik-

nas, tanggal 11-14 November 2009 di Hotel Panghegar – Ban-

dung.

6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo menghadiri undangan Rapat

Teknis Finalisasi ESSP-Results Framework dari Biro Perencanaan

dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas, tanggal 18 November

2009 di ruang rapat Biro KLN Depdiknas Jakarta.

7. Prof. Dr. Djemari Mardapi dan Prof. Dr. Edy Tri Baskoro menghadiri

undangan rapat tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional tahun

2010 dari Balitbang Depdiknas, tanggal 18 November 2009 di

Depdiknas Jakarta.

8. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP menghadiri un-

dangan sebagai Nara Sumber pada rapat kerja Kepala SMP-RSBI

dari Ditjen. Mandikdasmen, tanggal 19 November 2009 di SMP K

4 Penabur Jakarta.


211

9. Semua anggota BSNP menghadiri Undangan pada kegiatan Fi-

nalisasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dari Dit. Pembinaan

Kursus dan Kelembagaan Depdiknas, tanggal 20-22 November

2009 di Hotel Perdana Wisata – Bandung.

10. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP menghadiri Un-

dangan pada kegiatan Penyusunan Soal teori Kejuruan dan

Praktik Kejuruan untuk mata pelajaran Kompetensi Keahlian

dari Dit. Pembinaan SMK Depdiknas, tanggal 22 November 2009

di Hotel Pitagiri Jakarta.

11. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP menjadi Nara

Sumber pada Rapat Koordinasi USSN dengan Kepala Dinas Pen-

didikan Kabupaten/Kota dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI,

tanggal 25 November 2009 di Hotel Madani – Medan.

12. Semua anggota BSNP menghadiri undangan RDPU tentang Uji-

an Nasional dari Komisi X DPR-RI, tanggal 26 November 2009 di

ruang rapat Komisi X-DPR RI Jakarta.

13. Prof. Djemari, Prof. Furqon dan Prof. Djaali mewakili BSNP meng-

hadiri Undangan Rapat dalam rangka menentukan langkah se-

lanjutnya setelah adanya penolakan kasasi tentang UN dari Ba-

litbang Depdiknas, tanggal 30 November 2009 di ruang sidang

Balitbang Depdiknas.

dESEmBER1. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Dr. T. Ramli Zakaria mengha-

diri undangan dalam rangka Pembahasan Sraf Peraturan Ber-

sama menteri Agama RI dengan Menteri Pendidikan Nasional

tentang Ujian Sekolah Standar nasional (USSN) dari Ditjen. Pen-

didikan Islam Dpeag RI, tanggal 1 Desember 2009 di Hotel Mega

Matra Jakarta.

2. Dr. T. Ramli Zakaria mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada

kegiatan Penyusunan Peringkat hasil Penilaian Pendidikan Ta-

hun 2009 dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tanggal 2 De-


212

sember 2009 di Hotel Abadi – Serang.

3. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Nara Sumber Dialog In-

teraktif tentang UN dari Dewan Perwakilan Daerah, tanggal 3

Desember 2009 di Stasiun JAK TV Jakarta.

4. Prof. Dr. Mungin mewakili BNSP menghadiri Rapat Koordinasi

Nasional Kehumasan dari Pusat Informasi dan humas Depdik-

nas, tanggal 4 Desember 2009 di Hotel The Sunan - Solo.

5. Prof. Dr. Zaki Baridwan menghadiri undangan Diskusi Hasil Loka-

karya Juknis Pengelolaan Keuangan Sekolah Berdasarkan Pan-

duan BOS 2009 dari USAID Indoensia, tanggal 4 Desember 2009

di Ruang Meeting Sesditjen Mandikdamen Depdiknas.

6. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo mewakili BSNP Permohonan Ke-

sediaan Menjadi Pembicara Seminar Nasional, 5 Desember 2009

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika SMA

Kota Palembang

7. Dr. Teuku Ramly Zakaria mewakili BSNP menjadi Nara Sumber

pada Rapat Koordinasi USSN PAI dengan Mapenda dari Ditjen.

Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 6 Desember 2009 di Hotel

Singgasana - Makassar.

8. Prof. Dr. Djemari Mardapi menjadi Nara Sumber Talk Show Ra-

dio tentang Penyelenggaraan UN Tahun pelajaran 2009/2010

dar Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, tanggal 7 Desember

2009 di Studio Pusat Informasi dan Humas Depdiknas.

9. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada Rapat

koordinasi USSN PAI dengan Mapenda dari Ditjen. Pendidikan

Islam Depag RI, tanggal 9 Desember 2009 di Hotel Golden Bou-

tique Jakarta.

10. Prof. Dr. Djemari Mardapi menghadiri Undangan Pemaparan Ha-

sil Uji Kompetensi Bahasa Inggris dan TIK Siswa SMA Tahun 2009

dari Dit. Pembinaan SMA Depdiknas, tanggal 11-12 Desember

2009 di Hotel Saphir – Yogyakarta.

11. Prof. Dr. Djaali mewakili BSNP menjadi Nara Sumber pada ke-


213

giatan Sosialisasi dan Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada

Sekolah dari Ditjen. Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 11 De-

sember 2009 di Studio TVRI Jakarta.

12. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo dan Dr. T. Ramli Zakaria meng-

hadiri undangan dalam rangka Pembahasan Draft peraturan

Bersama menteri Agama RI dengan Menteri pendidikan Nasio-

nal tentang Ujian Sekolah Standar Nasional (USSN) dari Ditjen.

Pendidikan Islam Depag RI, tanggal 14 Desember 2009 di UIN

– Jakarta.

13. Prof. Dr. Moehammad Aman Wirakartakusumah, M.Sc. mewakili

BSNP menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Pembinaan Kelem-

bagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dari Dinas Pendidikan

Kabupaten Tangerang, tanggal 16 Desember 2009 di Hotel Bukit

Indah – Cianjur.

14. Prof. Dr. Djemari Mardapi, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dan Pdt.

Weinata Sairin menghadiri undangan Rapat Kerja Pengendalian

Mutu Buku Teks Pelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK

dari Pusat Perbukuan Depdiknas, tanggal 17-18 Desember 2009

di Hotel Mega Anggrek Jakarta.

15. Semua anggota BSNP menghadiri Undangan dalam rangka pe-

nyiapan Standar Kompetensi Lulusan dari Dit. Pembinaan Kursus

dan Kelambagaan Depdiknas, tanggal 21-23 Desember 2009 di

Hotel Mega Anggrek Jakarta.

16. Prof. Dr. Furqon mewakili BSNP menjadi Nara Sumber dalam

Seminar Nasional Kepala Sekolah dari Asosiasi Kepala Sekolah

Indonesia, tanggal 29 Desember 2009 di Kampus ITHB - Ban-

dung.


214

BAB 12 PENcAPAiAN DAN EvALUASi kEgiAtAN


215

BAB 12. PENCAPAIAN DAN EVALUASI KEGIATAN

A| Pengembangan Standar Sampai akhir tahun 2009 BSNP telah menyelesaikan penyu-

sunan 8 standar nasional pendidikan untuk sekolah dasar dan

menengah sebagaimana diamanatkan oleh PeraturanPemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dengan selesainya standar nasional pendidikan untuk sekolah

dasar dan menengah, pada tahun 2009 pula, BSNP mulai menyusun

standar nasional pendidikan untuk pendidikan tinggi. Ada tiga SNP

untuk pendidikan tinggi yang telah selesai disusun pada tahun 2009,

yaitu

1. Pengembangan standar dosen akademik dan profesi pendidi-

kan tinggi

2. Pengembangan standar isi pendidikan tinggi

3. Pengembangan standar sarana dan prasaranapendidikan tinggi:

program sarjana

B| Penyelenggaraan Ujian Nasional Dalam penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2008/2009 terda-

pat beberapa perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan UN

tahun sebelumnya. Diantara perbedaan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Pada tahun ini pelaksana UN SMA/MA tingkat provinsi adalah

Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk oleh BSNP atas usul

PENCAPAIAN dAN EVALUASI KEGIATAN Januari 2010 © BSNP

217

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).

Pada setiap SMA/MA yang menyelenggarakan UN diawasi oleh

minimal 2 orang Pengawas Satuan Pendidikan yang berasal dari

perguruan tinggi.

2. Pengawas Satuan Pendidikan diberi wewenang untuk mene-

gur pengawas ruangan atau mencatatnya kemudian dilaporkan

secara berjenjang kepada penyelenggara UN yang lebih tinggi

jika disinyalir terjadi pelanggaran POS UN yang diakibatkan oleh

kurang tegasnya pengawas ruangan tersebut.

3. Ada Ujian Teori Kejuruan bagi SMK/MAK.

4. Kriteria kelulusan UN tahun pelajaran 2008/2009 adalah:

a. Memiliki nilai rata-rata 5,50 untuk seluruh mata pelajaran

yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling ba-

nyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata

pelajaran lainnya;

b. Khusus untuk SMK nilai ujian kompetensi keahlian mini-

mum 7,00 dengan nilai teori kejuruan minimum 5,00 ; nilai

uji kompetensi keahlian digunakan untuk menghitung

nilai rata-rata UN

Hasil UN Tingkat kelulusan UN SMA/MA dan SMALB tahun pelajaran

2008/2009 adalah 93,61% lebih tinggi dari hasil UN tahun pelajar-

an 2007/2008 yang sebesar 91,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa

tingkat kelulusan UN SMA/MA dan SMALB tahun ini maik sebesar

2,61% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya tingkat

kelulusan UN SMK tahun pelajaran 2008/2009 sebesar 96,51%

lebih tinggi dari hasil UN tahun pelajaran 2007/2008 yang hanya

sebesar 92,58%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kelulusan

UN SMK tahun ini naik sebesar 3,93% jika dibandingkan tahun

sebelumnya.

Demikian juga tingkat kelulusan UN SMP/MTs dan SMPLB tahun


218

pelajaran 2008/2009 sebesar 95,099% lebih tinggi dari hasil UN ta-

hun pelajaran 2007/2008 yang sebesar 92,79%. Hasil ini menunjuk-

kan bahwa tingkat kelulusan UN SMP/MTs dan SMPLB tahun ini naik

sebesar 2,309 % jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tindak Lanjut Hasil UN Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi UN serta untuk me-

ningkatkan mutu penyelenggaraan UN pada tahun yang akan datang

terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain sebagai

berikut:

1. Perlu ditingkatkan kewenangan para pengawas satuan pendi-

dikan misalnya diberi kewenangan masuk ruang ujian apabila

disinyalir terjadi pelanggaran atau penyimpangan POS UN.

2. Perlu dipertimbangkan untuk juga menyediakan ujian ulangan

dalam ujian nasional untuk memberikan kesempatan kedua ke-

pada peserta didik yang belum lulus. Hal ini akan dapat mengu-

rangi beban psikologis yang dialami peserta didik.

3. Perlu disampaikan kepada semua daerah (provinsi dan kabu-

paten/kota) hingga tingkat Sekolah/madrasah tentang hasil

analisis daya serap dari soal-soal UN agar dapat digunakan seba-

gai dasar untuk melakukan evaluasi kegiatan belajar-mengajar

dalam rangka perbaikan mutu.

C| Penilaian buku teks pelajaran Ada dua kegiatan utama terkait dengan penilaian buku teks

pelajaran, yaitu pengembangan instrument penilaian buku teks

pelajaran dan penilaian buku teks pelajaran. Pada tahun 2009 BSNP

mengembangkan instrumen penilaian buku teks pelajaran agama.

Ada lima instrument yang selesai dikembangkan yaitu:

1. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Islam

2. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Kristen

3. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Buddha


219

4. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Hindu

5. Instrumen penilaian buku teks pelajaran agama Konghucu

Sedangkan buku yang telah dinilai kelayakannya kurang lebih

tujuh ratus buku teks pelajaran.

d| Pemantauan implementasi standar nasional pendidikanSetelah empat tahun dibentuk, Badan Standar Nasional Pendi-

dikan (BSNP) melakukan pemantauan penerapan standar nasional

pendidikan pada tahun 2009. Ada lima standar yang dipantau, yaitu

Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pengawas

Sekolah/Madrasah, Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dan Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain lima standar ter-

sebut, BSNP juga memantau pelaksanaan ketentuan tentang Buku

Teks Pelajaran dan Ujian Nasional. Tujuan kegiatan ini adalah un-

tuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan, sosialisasi, dan

pemahaman dokumen SNP di lapangan. Pemantauan dilaksanakan

di 32 provinsi dengan melibatkan 96 kabupaten/kota dan 3.705 res-

ponden dari unsur kepala sekolah, guru, pengawas, ketua program

studi LPTK, ketua panitia sertifikasi guru di LPTK, kepala dinas pen-

didikan kabupaten/kota, kepada dinas pendidikanprovinsi, kepada

departemen agama kabupaten/kota, kepala kantor wilayah departe-

men agama provinsi, dan kepala LPMP. Kegiatan ini dilakukan selama

enam bulan, mulai dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan No-

vember 2009. Dalam pelaksanaannya, BSNP membentuk tim peman-

tauan standar nasional yang bersifat ad hoc.

Secara umum, faktor yang paling menghambat pencapaian

standar kualifikasi akademik guru, kualifikasi kepala sekolah, dan

kualifikasi pengawas adalah biaya. Dilihat dari kategori Jawa-Luar

Jawa, sekolah-madrasah, dan negeri-swasta, masih ada kesenjangan

dalam pencapaian Standar Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan

Pengawas. Keadaan sekolah yang terkait dengan jumlah rombongan


220

belajar dan jumlah siswa setiap rombongan belajar masih jauh dari

standar.

Ketersediaan dokumen tentang standar beserta dokumen-do-

kumen pendukungnya di sekolah dan unit-unit kerja yang terkait

masih belum maksimal. Ketersediaan dokumen tentang standar be-

serta dokumen-dokumen pendukungnya di luar Jawa lebih rendah

daripada di Jawa, dan di sekolah/madrasah swasta lebih rendah dari-

pada di sekolah/madrasah negeri.

E| Evaluasi Kegiatan BSNP tahun 2009Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemantauan stan-

dar nasional pendidikan yang dilakukan oleh BSNP pada tahun 2009,

secara umum dapat dikatakan berjalan cukup baik dan lancar. Ber-

bagai hal yang dianggap menjadi hambatan atau perlu diperbaiki

pada masa mendatang adalah:

1. Pengembangan standar nasional pendidikan untuk pendidikan

dasar dan menengah telah selesai. Namun demikian, sosialisasi

standar-standar tersebut kepada masyarakat dirasakan masih

belum optimal sehingga pemahaman mereka terhadap standar

sangat terbatas.

2. Ujian Nasional masih menuai pro kontra dari masyarakat baik

dari aspek kebijakan, implementasi, maupun kredibilitas hasil-

nya. Di sisi lain, penyelenggaraan UN juga masih sarat dengan

kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

3. Tindak lanjut dari hasil pemantauan standar oleh satuan pendi-

dikan, dinas pendidikan dan direktorat terkait masih dirasakan

lamban.

4. Pencapaian target penilaian buku teks pelajaran masih rendah

karena kemampuan menulis dan mutu tulisan yang belum se-

suai dengan standar yang ditetapkan.


221

F| Rencana Kegiatan BSNP tahun 2010Pada tahun 2010, BSNP akan melaksanakan beberapa kegiatan

yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah, antara lain:

1. Pengembangan paradigm pendidikan

2. Pengembantan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi

program vokasi

3. Pengembangan standar proses pendidikan tinggi

4. Pengembangan Standar Dosen Pendidikan Vokasi

5. Pengembangan Standar Biaya SMK

6. Pemantauan Implementasi Standar Dikdasmen

7. Penilaian buku teks pelajaran

8. Penyelenggaraan ujian nasional

9. Penyelenggaraan Rapat Pleno BSNP

10. Pengembangan Manajemen Kesekretariatan BSNP


222

BAB 13 EPiLog


223

BAB 13. EPILOG

Dalam rentang waktu empat tahun, BSNP telah menghasilkan

beberapa standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian na-

sional setiap tahunnya dan menilai buku teks pelajaran. Perjalanan

selama empat tahun ini memberikan arti yang luar biasa bagi BSNP

untuk terus mewujudkan dirinya sebagai lembaga yang mandiri, pro-

fesional, dan independen sesuai dengan tuntutan undang-undang.

Tugas yang tidak begitu ringan setiap tahunnya membuat BSNP

semakin dewasa dalam menentukan tindakan atau kebijakan yang

berkaitan dengan standar nasional pendidikan.

Beberapa program telah dilaksanakan sesuai dengan target-tar-

get yang dicanangkan. Namun ada juga program yang tidak dapat

terlaksana dengan optimal karena berbagai kendala. Kegiatan yang

belum terlaksana tersebut menjadi catatan tersendiri dan perhatian

dalam melaksanakan program tahun 2010.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa semua yang dapat diraih

hingga tahun 2009 bukan semata-mata hanya ditentukan oleh BSNP

itu sendiri, melainkan ditentukan/didukung pula oleh banyak pihak.

Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan apre-

siasi yang tulus kepada semua pihak yang telah bekerjasama serta

membantu BSNP dalam menunaikan tugasnya. Kami berharap ker-

jasama sinergis yang sudah terjalin baik ini dapat terus kembangkan

dalam pelaksanaan program-program mendatang, demi terwujud-

nya pendidikan nasional yang makin bermutu sesuai dengan ama-

nah undang-undang.

Menghadapi tahun 2010, BSNP telah mempersiapkan program

EPILOG Januari 2010 © BSNP

225

yang merupakan kelanjutan dari program-program yang terlaksana

pada tahun 2009 dan program baru dalam rangka mengembang-

kan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan stan-

dar nasional pendidikan di Indonesia. Semoga program yang akan

dilaksanakan pada tahun 2010 akan lebih berhasil dan optimal. Dan

itu hanya terjadi bila semua potensi member dukungan optimal dan

tangan-tanganTuhan yang ramah membimbing perjalanan kita ber-

sama dalam mengukir karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan

Negara, khususnya di bidang pendidikan.


226

Documents

Laporan BSNP2. Pengembangan standar isi pendidikan tinggi 3. Pengembangan standar sarana dan prasaranapendidikan tinggi: program sarjana 4. Pengembangan standar pendidikan anak usia