LAPORAN KEUANGAN - pta-bandung.go.id · Pada bab CaLK-> Penjelasan Pos Neraca->Akun Kas di Bendahara Pengeluaran , Penerimaan, dan Kas Lain setara Kas, jumlah kas yang telah disetorkan

BAGIAN ANGGARAN 005.01 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jl. Soekarno Hatta No. 714

Bandung - Jawa Barat

SEMESTER I TAHUN 2011

(UNAUDITED)

PETUNJUK PENYUSUNAN LK dan CaLK

Halaman ini bukan bagian dari Laporan Keuangan dan CaLK

1. Kata [penjelasan....] merupakan paragraf penjelasan atas catatan yang ada di atasnya.

Silahkan ganti dengan penjelasan atau hapus apabila tidak ada penjelasan.

2. Pada bab CaLK-> Penjelasan Pos Neraca->Akun Persediaan , akun-akun persediaan

seperti 115111 Barang Konsumsi, 115113 Barang Pemeliharaan, dsb, harus ditulis rinci

dalam tabel rincian persedian.

3. Pada bab CaLK-> Penjelasan Pos Neraca->Akun Kas di Bendahara Pengeluaran ,

Penerimaan, dan Kas Lain setara Kas, jumlah kas yang telah disetorkan ke kas negara /ke

pihak lain harus ditulis dalam tabel penyetoran kas.

4. Pada bab CaLK-> Penjelasan Pos Neraca->Akun Peralatan dan Mesin, rincian mutasi

(reklasifikasi masuk, reklas keluar, dan perubahan nilai) harus ditulis dalam tabel mutasi.

5. Tabel dan Grafik harus rapi. Usahakan agar Judul pada Tabel atau Grafik berada satu

halaman dengan tabel atau grafiknya. Apabila memungkinkan, tabel atau grafik tidak

terpisah halaman.

6. Nomor halaman harus diisi. Halaman Daftar Isi, Daftar Table, Daftar Grafik, dan Indeks

Calk diprint setelah nomor halaman pada Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Grafik, dan

Indeks Calk disesuaikan dengan halaman yang bersangkutan.

BAGIAN ANGGARAN 005.01

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2011

(UNAUDITED)

Jl. Soekarno Hatta No. 714

Telp. (022)7810365 Fax. (022) 7810349

Bandung - Jawa Barat 123123

e-mail : [email protected]

LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja – Halaman IVa. i

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut: Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja

1. Sampul Luar Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nommor halamannya.

5. Daftar Tabel Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. Daftar Grafik Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. Daftar Lampiran

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. Daftar Singkatan

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.


Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja – Halaman IVa. ii

9. Pernyataan Tanggung Jawab Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut :

• pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;

• pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;

• pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Ringkasan Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

11. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.


Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja – Halaman IVa. iii

Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Laporan Keuangan Satuan Kerja.

15. Lampiran Laporan Keuangan

a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja iii) Neraca Percobaan (daftar laporan lihat lampiran III)

b. Laporan barang pengguna i) Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan ii) Laporan Kondisi Barang (khusus LKKL Tahunan) iii) Rincian Saldo Awal (daftar laporan lihat lampiran III)

c. Laporan Keuangan BLU

d. Laporan Rekening Pemerintah

e. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

f. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK 16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan

a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan dll.

LAMPIRAN IVa

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan – Halaman IVa.vi

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

Halaman

Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 11

Catatan B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 11

Catatan B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 11

Catatan B.2.1.2 Penerimaan Hibah 12

Belanja Negara

Catatan B.2.2 Belanja Negara 12

Catatan B.2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat 13

NERACA

ASET

Aset Lancar

Catatan C.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 19

Catatan C.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan 19

Catatan C.2.3 Persediaan 20 Catatan C.2.4 Aset Tetap 21 Catatan C.2.5 Aset Lainnya 25

KEWAJIBAN Catatan C.2.6 Kewajiban Jangka Pendek 25 Catatan C.2.6.1 Utang Kepada Pihak Ketiga 25

EKUITAS

Catatan C.2.7 Ekuitas Dana Lancar 25 Catatan C.2.7.1 Cadangan Persediaan 25

Catatan C.2.7.2 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

25

Catatan C.2.8 Ekuitas Dana Investasi Catatan C.2.34 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 26 Catatan C.2.35 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 26

LAMPIRAN IVa


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011 SEMESTER II

Ringkasan – Halaman IVa.3

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/ tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN TINGGI AGAMA

BANDUNG

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

(Diisi dengan rencana strategis Satker)

Pendapatan

PENDAPATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG Pendapatan Negara dan Hibah pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2011 hanya mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari :

• Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

• Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu.

• Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Kerja. Estimasi Pendapatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.56.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.364.256,- atau sebesar 87.52%.

LAMPIRAN IVa




AKUN 2011 2010

Estimasi Realisasi Estimasi Realisasi 423119 - 40.000 - - 423415 - - 32.185.000 -

423419 20.400.000 5.425.000 3.390.000 22.586.816 423911 - 6.208.000 3.689.000 4.344.831 423991 36.000.000 37.691.256 9.743.000 7.229.698

JUMLAH 56.400.000 49.364.256 49.007.000 34.161.345

Estimasi Pendapatan Tahun Anggaran 2011 mengacu kepada Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010, dimana untuk tahun anggaran 2011 terdapat penerimaan pendapatan hasil temuan BPKP tahun 2006,untuk tahun 2011 hasil pendapatan hasil tindak lanjut BPKP telah terbayar lunas, terdapat Pendapatan Penjualan lainnya sebesar Rp. 40.000,- yang berasal dari setor uang redaksi 8 perkara x Rp. 5.000 pada bulan April 2011, terdapat pula penerimaan kemabli belanja pegawai pusat sebesar Rp. 6.208.000 dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji sebesar Rp. 37.691.256 sehingga realisasi pendapatan 2011 tercapai sebesar 87.52% dari estimasi pendapatan.

Belanja BELANJA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengelola belanja yang bersumber dari APBN dengan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0048/005-01.2.01/12/2011 sebesar Rp.7.854.142.000,dan di revisi sesuai surat Kepala Bidang PA Kanwil Perbendaharaan nomor SP. 3066/WPb.12/BD.01.02/2011 tanggal 9 Desember 2011 menjadi Rp. 4.576.392.000.-

TAHUN ANGGARAN

SEMULA ANGGARAN

SETELAH REVISI KET

2011 7.854.142.000 7.576.392.000

2010 5.065.847.000 5.201.497.000

LAMPIRAN IVa




Jumlah pagu tersebut terbagi menjadi tiga belanja sebagai berikut

JENIS BELANJ

A

2011 2010

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai

4.901.329.000

5.232.596.347

3.723.473.000

4.440.512.704

Belanja Barang

1.866.348.000

1.810.931.399

1.216.124.000

1.310.767.504

Belanja Modal

808.715.000 695.693.523 126.250.000 126.043.000

JUMLAH

7.576.392.000

7.735.433.669

5.065.847.000

5.877.323.208

- Untuk belanja barang pegawai realisasi mecapai 106.76% ini

dikarenakan adanya mutasi pegawai dan kenaikan gaji berkala. - Untuk belanja barang terdapat revisi pada :

1. Akun belanja barang operasional ( 5211) 2. Akun belanja belanja jasa ( 5221) 3. Akun belanja perjalan dinas dalam negari ( 5241 )

- Untuk belanja Modal terdapat revisi pada : 1. Akun belanja modal peralatan dan mesin (5321.04) 2. Akun belanja modal peralatan dan mesin ( 5321.10)

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG Tahun 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansiPENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG.

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG Tahun 2011 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 7.576.392.000

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran Satker BLU adalah sebagai berikut :

APBN BLU

2011 7.576.392.000 0

2010 5.201.497.000 0

Anggaran

LAMPIRAN IVa




Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Neraca

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

LAMPIRAN IVa




Belanja (2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

LAMPIRAN IVa




perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi *1*)

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

� Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.

� Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk

**) jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

LAMPIRAN IVa




Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2XX1 berdasarkan harga perolehan.

LAMPIRAN IVa




Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a.)Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b.)Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

LAMPIRAN IVa




Kewajiban

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang

LAMPIRAN IVa




Ekuitas Dana

Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.


Laporan Keuangan Satuan Kerja (PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG dan periode 31 Desember 2010)

Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVa. 11

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2010 berdasarkan DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 0072/005-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 hanya mengelola belanja dari rupiah murni dan hanya satu DIPA saja, sementara sehubungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai intansi yang bergerak dalam pelayanan hukum terhadap masyarakat yang mencari keadilan sebagaimana diamantkan dalam PP 53 Tahun 2008 untuk menyetor kepada kas Negara berupa Pendapatan Negara bukan pajak dari hukum dan peradilann lainnya dan untuk tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak menerima Hibah dari pihak manapun. Untuk lebih jelasnya pencapaian pendapatan dan Belanja Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut :

1

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 49.007.000Rp 49.719.246Rp 69,70%

-Penerimaan Pajak -Rp -Rp 0,00%

- Penerimaan Negara Bukan Pajak 49.007.000Rp 34.161.345Rp 69,70%

-Penrimaan hibah -Rp -Rp 0,00%

2 Realisasi Belanja Negara 5.201.497.000Rp 5.877.323.208Rp 112,99%

- Belanja Rupiah Murni 5.201.497.000Rp 5.877.323.208Rp 112,99%

- Belanja Pinjaman LN -Rp -Rp 0,00%

- Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp 0,00%

- Belanja Hibah -Rp -Rp 0,00%

- Belanja PNBP -Rp -Rp 0,00%

- Belanja BLU -Rp -Rp 0,00%

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah yang di kelola oleh Pengadilan Tinggi Agama

Bandung tahun anggaran 2010 hanya Pendapatan Negara Bukan Pajak, PNBP

tahun anggaran 2010 mencapai sebesar Rp. 34.161.345 atau 69,70% dari estimasi

pendapatan sebesar Rp. 49.007.000,-. Hal ini tidak memenuhi target sasaran

sehubungan estimasi pendapatan mengacu pada realisasi pendapatan tahun

anggaran 2009 yang di dalamnya terdapat setoran PNBP hasil dari temuan BPKP

tahun 2006 dan penyetoran untuk ongkos perkara banding di bayar oleh tingkat

banding, sementara di tahun 2010 tindak lanjut hasil temuan BPKP baru dapat




terealisasi sekitar 60% saja dari target estimasi tahun 2010 serta bianya banding

untuk tahun 2010 di bayar oleh tingkat pertama.

Penerimaan Bukan Pajak tahun anggaran 2010 menurun di bandingkan dengan

Penerimaan Negara Bupakan Pajak tahun anggaran 2009 realisasi Pendapatan

Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2010 dapat dilihat pada Grafik dibawah

ini:

Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan

2010

2009

0104.410208.821313.231417.642522.052626.462730.873835.283939.6941.044.1041.148.5151.252.9251.357.3351.461.7461.566.1561.670.5671.774.9771.879.3871.983.7982.088.2082.192.6192.297.0292.401.4402.505.8502.610.2602.714.6712.819.0812.923.4923.027.9023.132.3123.236.7233.341.1333.445.5443.549.9543.654.3653.758.7753.863.1853.967.5964.072.0064.176.4174.280.8274.385.2374.489.6484.594.0584.698.4694.802.8794.907.2905.011.7005.116.1105.220.5215.324.9315.429.3425.533.7525.638.1625.742.5735.846.9835.951.3946.055.8046.160.2156.264.6256.369.0356.473.4466.577.8566.682.2676.786.6776.891.0876.995.4987.099.9087.204.3197.308.7297.413.1407.517.5507.621.9607.726.3717.830.7817.935.1928.039.6028.144.0128.248.4238.352.8338.457.2448.561.6548.666.0658.770.4758.874.8858.979.2969.083.7069.188.1179.292.5279.396.9379.501.3489.605.7589.710.1699.814.5799.918.99010.023.40010.127.81010.232.22110.336.63110.441.04210.545.45210.649.86210.754.27310.858.68310.963.09411.067.50411.171.91511.276.32511.380.73511.485.14611.589.55611.693.96711.798.37711.902.78712.007.19812.111.60812.216.01912.320.42912.424.84012.529.25012.633.66012.738.07112.842.48112.946.89213.051.30213.155.71213.260.12313.364.53313.468.94413.573.35413.677.76513.782.17513.886.58513.990.99614.095.40614.199.81714.304.22714.408.63714.513.04814.617.45814.721.86914.826.27914.930.69015.035.10015.139.51015.243.92115.348.33115.452.74215.557.15215.661.56215.765.97315.870.38315.974.79416.079.20416.183.61516.288.02516.392.43516.496.84616.601.25616.705.66716.810.07716.914.48717.018.89817.123.30817.227.71917.332.12917.436.54017.540.95017.645.36017.749.77117.854.18117.958.59218.063.00218.167.41218.271.82318.376.23318.480.64418.585.05418.689.46518.793.87518.898.28519.002.69619.107.10619.211.51719.315.92719.420.33719.524.74819.629.15819.733.56919.837.97919.942.39020.046.80020.151.21020.255.62120.360.03120.464.44220.568.85220.673.26220.777.67320.882.08320.986.49421.090.90421.195.31521.299.72521.404.13521.508.54621.612.95621.717.36721.821.77721.926.18722.030.59822.135.00822.239.41922.343.82922.448.24022.552.65022.657.06022.761.47122.865.88122.970.29223.074.70223.179.11223.283.52323.387.93323.492.34423.596.75423.701.16523.805.57523.909.98524.014.39624.118.80624.223.21724.327.62724.432.03724.536.44824.640.85824.745.26924.849.67924.954.09025.058.50025.162.91025.267.32125.371.73125.476.14225.580.55225.684.96225.789.37325.893.78325.998.19426.102.60426.207.01526.311.42526.415.83526.520.24626.624.65626.729.06726.833.47726.937.88727.042.29827.146.70827.251.11927.355.52927.459.94027.564.35027.668.76027.773.17127.877.58127.981.99228.086.40228.190.81228.295.22328.399.63328.504.04428.608.45428.712.86528.817.27528.921.68529.026.09629.130.50629.234.91729.339.32729.443.73729.548.14829.652.55829.756.96929.861.37929.965.79030.070.20030.174.61030.279.02130.383.43130.487.84230.592.25230.696.66230.801.07330.905.48331.009.89431.114.30431.218.71531.323.12531.427.53531.531.94631.636.35631.740.76731.845.17731.949.58732.053.99832.158.40832.262.81932.367.22932.471.64032.576.05032.680.46032.784.87132.889.28132.993.69233.098.10233.202.51233.306.92333.411.33333.515.74433.620.15433.724.56533.828.97533.933.38534.037.79634.142.20634.246.61734.351.02734.455.43734.559.84834.664.25834.768.66934.873.07934.977.49035.081.90035.186.31035.290.72135.395.13135.499.54235.603.95235.708.36235.812.77335.917.18336.021.59436.126.00436.230.41536.334.82536.439.23536.543.64636.648.05636.752.46736.856.87736.961.28737.065.69837.170.10837.274.51937.378.92937.483.34037.587.75037.692.16037.796.57137.900.98138.005.39238.109.80238.214.21238.318.62338.423.03338.527.44438.631.85438.736.26538.840.67538.945.08539.049.49639.153.90639.258.31739.362.72739.467.13739.571.54839.675.95839.780.36939.884.77939.989.19040.093.60040.198.01040.302.42140.406.83140.511.24240.615.65240.720.06240.824.47340.928.88341.033.29441.137.70441.242.11541.346.52541.450.93541.555.34641.659.75641.764.16741.868.57741.972.98742.077.39842.181.80842.286.21942.390.62942.495.04042.599.45042.703.86042.808.27142.912.68143.017.09243.121.50243.225.91243.330.32343.434.73343.539.14443.643.55443.747.96543.852.37543.956.78544.061.19644.165.60644.270.01744.374.42744.478.83744.583.24844.687.65844.792.06944.896.47945.000.89045.105.30045.209.71045.314.12145.418.53145.522.94245.627.35245.731.76245.836.17345.940.58346.044.99446.149.40446.253.81546.358.22546.462.63546.567.04646.671.45646.775.86746.880.27746.984.68747.089.09847.193.50847.297.91947.402.32947.506.74047.611.15047.715.56047.819.97147.924.38148.028.79248.133.20248.237.61248.342.02348.446.43348.550.84448.655.25448.759.66548.864.07548.968.48549.072.89649.177.30649.281.71749.386.12749.490.53749.594.94849.699.35849.803.769

Pendapatan Pajak

Pendapatan PNBP

Pendapatan Hibah

Juta

Rupiahh

2010

2009

Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010

B.2.1.2. Penerimaan Hibah

Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk tahun anggaran 2010 tidak menerima

pendapatan hibah dari pihak manapun.

B.2.2. Belanja Negara

Realalisasi belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran

2010 hanya merealisasikan Belanja Rupiah Murni yang bersumber dari APBN

dengan DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bandung jumlah Belanja Negara Tahun

Anggaran 2010 sebesar Rp. 5.877.323.208,- atau 112.99% dari total anggaran

sebesar Rp. 5.201.497.000,-




Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:

Tahun 2010

Tahun

2009

0

4.000.000.000

8.000.000.000

Belanja Rupiah

Murni

Belanja Pinjaman

LN

Belanja Rupiah

Pendamping

Belanja Hibah

Tahun 2010

Tahun 2009

Grafik : Komposisi Alokasi Belanja TA 2010

B.2.2.1. Belanja

Anggaran Belanja satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung tahun anggaran

2010 sebesar Rp. 5.065.847.000,- kemudian pada tanggal 19 Agustus 2010

menerima revisi kuning penambahan anggaran untuk keperluan perkantoran dan

langganan daya dan jasa sebesar Rp. 156.800.000,- kemudian pada bulan oktober

2010 mengeleluarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) untuk langganan

daya dan jasa kepada satker di bawah yang terdiri dari :

1. Pengadilan Agama Sukabumi sebesar Rp. 3.650.000,-

2. Pengadilan Agama Garut sebesar Rp. 5.000.000,-

3. Pengadilan Agama Tasikmalaya sebesar Rp. 5.000.000,-

4. Pengadilan Agama Majalengka sebesar Rp. 7.500.000,-

Jumlah SKPA yang di keluarkan seluruhnya sebesar Rp. 21.150.000,- untuk

perlakukan SKPA ini kami lakukan sebagai pengurang anggaran sehubungan pada

satker penerima SKPA mereka menginput di aplikasi SAKPA menjadi menambah

anggaran sehingga apabila di pemberi SKPA tidak di keluarkan sejumlah tersebut

maka akan ada penamahan pagu pada aplikasi SAKPA sementara DIPA pemberi

SKPA dan penerima SKPA tetap sama tidak ada revisi kuning, sehingga pagu

setelah revisi per 31 Desember 2010 untuk Pengadilan Tinggi Agama Bandung

sebesar Rp. 5.201.497.000,-.

Dari jumlah pagu setelah revisi tersebut di bedakan menjadi tiga kelompok menurut jenis belanjanya sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal




Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pegawai71,58%

Belanja Barang25,99%

Belanja Modal13,71%

Grafik: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

TA 2010

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 4.440.512.704,-

atau 119,26% dari anggaran sebesar Rp. 3.723.473.000,-

Realisasi Belanja Pegawai ini melebihi pagu anggaran kurang lebih sekitar

19,26% hal ini dikarenakan banyaknya mutasi masuk pegawai hakim dan meminta

uang muka kerja di Pengadilan Tinggi Agama Bandung sehingga tidak dapat

diprediksi sebelumnya.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2010 ini naik kurang lebih sekitar 7,88% dari

Realisasi Belanja Tahun 2009,

Pada Tahun Anggaran 2010 ini tidak ada belanja honorarium seperti halnya pada

tahun anggaran 2009, hal ini di sebabkan karena menurut Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-33/PB/2008 mulai tahun 2009 belanja

honorarium di alihkan menjadi belanja barang bukan lagi belanja pegawai, namun

untuk tahun 2009 sehubungan sudah Nampak di DIPA dan tidak bias di revisi ke

belanja pegawai maka belanja honorarium di realisasi di belanja pegawai.




Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian 31 Des 2010 31 Des 2009 % Naik/(Turun)

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 4.434.892.704Rp 4.060.820.016Rp 9,21%

Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri -Rp -Rp 0,00%

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat

Negara-Rp -Rp

0,00%

Belanja Pegawai Perjan -Rp -Rp 0,00%

Belanja Gaji Dokter PTT -Rp -Rp 0,00%

Belanja Honorarium -Rp 53.900.000Rp -100,00%

Belanja Lembur 5.620.000Rp 1.460.000Rp 284,93%

Belanja Vakasi -Rp -Rp 0,00%

Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja

Pegawai Transito-Rp -Rp

0,00%

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu -Rp -Rp 0,00%

Belanja Asuransi Kesehatan -Rp -Rp 0,00%

Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran -Rp -Rp 0,00%

Total 4.440.512.704Rp 4.116.180.016Rp 7,88%

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Tinggi Agama

Bandung sebesar Rp. 1.310.767.504, atau 96,97% dari anggaran sebesar Rp.

1.351.774.000,-

Pagu belanja barang tahun anggaran 2010 semula sebesar Rp. 1.216.124.000,-

kemudian menerima SRAA revisi kuning untuk belanja barang kebutuhan

perkantoran dan belanja langganan daya dan jasa. Kemudian pada bulan oktober

mengeluarkan SKPA kepada empat satker di bawahnya sehingga pagu belanja

barang per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.351.774.000,-

Sementara realisasi belanja barang untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp.

1.126.577.371,- atau 93,87% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.200.084.000,-

Realisasi belanja barang tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar kurang lebih

16,35% baik realisasi maupun pagu anggaran dari tahun anggaran 2009,

kenaikan tersebut di picu dengan kenaikan langganan daya dan jasa akiat dari

kenaikan tarif daya listrik, serta kenaikan tarif tenaga honorer yang menyesuaikan

dengan standar biaya umum.




Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:


Belanja Barang Operasional 400.722.340Rp 261.631.202Rp 53,16%

Belanja Barang Non

Operasional45.426.000Rp 82.455.300Rp -44,91%

Belanja Jasa 168.955.976Rp 128.777.148Rp 31,20%

Belanja Pemeliharaan 274.797.988Rp 296.012.221Rp -7,17%

Belanja Perjalanan 420.865.200Rp 357.701.500Rp 17,66%

Jumlah 1.310.767.504Rp 1.126.577.371Rp 16,35%

Belanja Modal Rp...

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Tinggi Agama

Bandung sebesar Rp. 126.043.000,- atau 99,84% dari anggaran 126.250.000,-

Belanja modal tahun anggaran 2010 ini untuk sub kegiatan 0656 (Pengembangan

Sistem Informasi) dengan akun 532111 sebesar Rp. 50.000.000,- sehubungan

pada detail sub kegiatan ini ada belanja software dan menurut Bagan Akun

Setandar harus akun 536111 bukan 532111, maka berdasarkan Surat Ditjen

Perbendaharaan Kanwil 12 Bandung No. S-3841/WPb.13/BD.02.01/2010 tanggal

11 Oktober 2010 di revisi menjadi 532111 sebesar Rp. 30.000.000,- dan 536111

sebesar Rp. 20.000.000,-.

Anggaran belanja modal tahun 2010 lebih kecil atau menurun sekitar kurang lebih

76 ,28% dari anggaran tahun 2009 akan tetapi realisasi anggaran 2010 dari tahun

anggaran 2009.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:


Belanja Modal Tanah -Rp -Rp -

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin106.043.000Rp 486.725.400Rp -78,21%

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan-Rp 44.650.000Rp -100,00%

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan-Rp -Rp 0,00%

Belanja Modal Fisik Lainnya 20.000.000Rp -Rp 100%

Jumlah 126.043.000Rp 531.375.400Rp -76,28%

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

• Akun Langganan Daya dan Jasa semula 521111 sementara menurut Bagan Akun Standar harus 522111 sehingga akun langganan daya dan jasa pada bulan pebruari di revisi sesuai dengan Surat Pengesahan Revisi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil




Provinsi Jawa Barat Nomor : S-111/WPb.13/BD.0203/2010 tangal 1 Pebruari 2010 .

• Belanja Pengiriman Surat Dinas POS hanya cukup sampai bulan Agustus 2010 sehubungan dengan pagu yang tidak mencukupi, kemudian untuk belanja pengiriman surat dinas pos bulan September s.d Desember dibebankan pada belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran.

• Belanja Barang Non Operasional untuk kegiatan Penanganan Perkara (0382) pada sub kegiatan Operasional Persidangan Peradilan (04987) sehubungan tidak adanya petunjuk teknis yang mengatur tentang penanganan perkara, maka kuasa pengguna anggaran mengambil keputusan untuk tidak direalisasikan, sehingga sisa anggaran untuk kegiatan ini masih 100%.


Laporan Keuangan Satuan Kerja (Pengadilan Tinggi Agama Bandung)

Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVa. 18

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Posisi Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada periode per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut : Aset Sebesar Rp.25.694.404.991,-; Kewajiban sebesar Rp,32.151.373-; dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 25.662.253.618,-

Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

Uraian 31 Desember 2011 31 Desember2010% Naik/

(Turun)

Aset 25.694.404.991Rp 24.228.506.298Rp 6,05%

Kewajiban 32.151.373Rp 20.082.087Rp 60,10%

Ekuitas Dana 25.662.253.618Rp 24.208.424.271Rp 6,01%

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 sebesar Rp 25.694.404.991,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 19.109.463,- dan Aset Tetap sebesar Rp 25.466.288.528, Aset Lainnya sebesar Rp 209.007.000,-

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar Rp 32.151.373,- merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp 32.151.373,-

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2011 sebesar Rp 25.662.253.618,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp (13.041.910) dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 25.675.295.528,- Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini




Grafik. Komposisi Neraca

24.228.506.298

20.082.027

24.208.424.271

10

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

Aset Kewajiban Ekuitas Dana

(dalam ribuan)

2010

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

ASET Aset Lancar

C.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011

sebesar Rp. 0 ( nihil ),-

Sementara saldo kas uang persediaan per 31 Desember 2011

adalah nihil, sisa uang persediaan disetor per tanggal 30

Desember 2011 sebesar Rp. 3.722.000,-

C.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di bendahara penerima per 31 Desember 2011

adalah sebesar Rp.45.000.- saldo ini belum disetorkan dikarenakan terdapat putusan yang belum putus.

31 Desember 2011 31 Desember 2010 Kenaikan /

(Penurunan)

Rp. 45.000 Rp. 14.560.000 Rp. 14.515.000




Daftar Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Penerima Selama bulan Juni tahun 2011 adalah sbb :

Penyetoran periode s.d 30 Juni 2010

No Kode Akun

Tanggal Setor

No. NTPN Nama Bank

Jumlah

1 423419

17-01-2011

1315050208010412

Bank BNI 80.000

2 423419

14-02-2011

1313100401111315

Bank BNI 35.000

3 423419

01-02-2011

1509061012160714

Bank BNI 55.000

4 423419

14-03-2011

0706131300071305

Bank BNI 40.000

5 423419

01-03-2011

1514120105150006

Bank BNI 50.000

6 815111

20-04-2011

1511151000081408

Bank BNI 4.010.000

7 423419

28-04-2011

0303100306090913

Bank Jabar

2.000.000

8 423419

18-04-2011

0913020609011509

Bank BNI 40.000

9 423419

31-03-2011

0002050102141013

Bank BNI 50.000

10 423419

31-05-2011

0006090400050514

Bank BNI 75.000

11 423419

29-04-2011

1314041302090712

Bank BNI 65.000

12 423419

24-06-2011

0711120312100902

Bank BNI 65.000

13 423419

01-07-2011

1304104141121042

Bank BNI 40.000

Daftar Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Penerima pada semester II

No Akun Tanggal NTPN Bank Nominal

1 423419

01-07-2011

1304104141121407

Bank BNI 40.000

2 423419

25-07-2011

0701140807021300

Bank BNI 75.000

3 423419

24-08-2011

1303071502060202

Bank Jabar

1.000.000

4 423419

01-08-2011

001520805081502 Bank BNI 35.000




5 423419

30-09-2011

0806140611021202

Bank Jabar

60.000

6 423419

30-09-2011

1310021310110300

Bank Jabar

130.000

7 423419

31-10-2011

140308090020303 Bank Jabar

110.000

8 423419

28-11-2011

1405000304070712

Bank Jabar

125.000

9 423419

19-12-2011

0011050200051005

Bank Jabar

385.000

Persediaan Rp...

C.2.3 Persediaan

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.19.064.463,- yang terdiri dari barang konsumsi sebesar Rp. 13.761.182,- dan barang pemeliharaan sebesar Rp. 5.303.281,-

30 Desember 2011 31 Desember 2010

Kenaikan /

(Penurunan)

Rp. 19.064.463- Rp. 24.156.196,- 5.091.733

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik.

Aset Tetap Rp...

C.2.4. Aset Tetap

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 Bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.25.466.288.528,- dengan perincian sebagai berikut :




Nama Aset Tetap Saldo Awal

Mutasi Saldo

Akhir

Tambah

Kurang

1 2 3 4 5

Tanah 9.143.421.3

00 - -

9.143.421.300

a. Peralatan dan Mesin

5.204.601.571

691.003.523

- 5.895.605.0

94

b. Gedung dan Bangunan

10.353.003.194

- - 10.353.003.

194

Jalan, Irigasi dan Jaringan

- - - -

d. Aset Tetap Lainnya 71.430.262 2.828.68

7 - 74.258.940

Jumlah 24.772.456.

327 287.693.

750 -

25.466.288.528

Jumlah asset tetap Semester II 2011 sebesar Rp.25.466.288.528,- naik sekitar 5.7 % dari jumlah asset tetap tahun 2010 dengan jumlah asset sebesar Rp. 23.995.343.102,- kenaikan ini terjadi karena pada tahun 2011 terdapat asset yang diakui yaitu wisma Bale Endah dan telah di sertifikat kan dan untuk peralatan dan mesin penambahan dikarenakan adanya pembelian peralatan dan mesin senilai Rp.684.127.523 dan pengembangan nilai aset sebesar Rp.5.650.000 juga terdapat koreksi pindah akun hasil migrasi ( dikarenakan aplikasi baru) dari asset tetap lainya senilai Rp.1.226.000,- dan kenaikan pada asset tetap lainnya dikarenakan adanya migrasi dari asset tetap lainya ke peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.226.000,- dan terdapat koreksi BMN tak termigrasi sebesar Rp. 60.775,-

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No. Uraianper 31 Desember

2011

per 31 Desember

2010

% Naik /

(Turun)

1 Tanah 9.143.421.300Rp 9.143.421.300Rp 0,00%

2 Peralatan dan Mesin 5.895.605.094Rp 5.204.601.571Rp 13,28%

3 Gedung dan Bangunan 10.353.003.194Rp 9.574.603.194Rp 8,13%

4 Asep Tetap Lainnya 74.258.940Rp 72.717.037Rp 2,12%

Jumlah 25.466.288.528Rp 23.995.343.102Rp 6,13%




Rp-

Rp2.000.000.000

Rp4.000.000.000

Rp6.000.000.000

Rp8.000.000.000

Rp10.000.000.000

Rp12.000.000.000

1 2

Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN Per 31 Desember 2011

No Uraian Aset Tetap

dalam Neraca SAKPA

Aset Tetap dalam Neraca SIMAK BMN

Selisih

1 Tanah 9.143.421.300 9.143.421.300 -

2 Peralatan dan Mesin 5.895.605.094 5.895.605.094 -

3 Gedung dan Bangunan

10.353.003.194

10.353.003.194

-

4 Aset Tetap Lainnya 74.258.940 74.258.940 -

JUMLAH 25.466.288.52

8 25.466.288.52

8 -

C.2.4.1 Tanah Jumlah Nilai tanah per 31 Desember 2011 tidak mengalami perubahan masih sama dengan tahun lalu

31 Desember 2011 31 Desember 2010

Kenaikan /

(Penurunan)

Rp. 9.143.421.300,- Rp. 9.143.421.300,- -

C.2.4.2 Peralatan dan Mesin Nilai Peralatan dan Mesin periode per 31 Desember 2011




sebesar Rp. 5.895.605.094,- turun sebesar Rp.680.830.673,- atau 0.11 % dari nilai peratan dan mesin periode per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 5.214.774.421,-.

Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2010 31 Desember 2010Kenaikan /

(penurunan)

Rp5.895.605.094 Rp5.204.601.571 Rp691.003.523 Mutasi/perubahan peralatan dan mesin sebesar Rp.691.003.523,- tersebut adalah sbb:

Penambahan :

Saldo Awal -Rp

Pembelian 684.127.523Rp

Transfer Masuk

Pengembangan 5.650.000Rp

Reklasifikasi Masuk 1.226.000Rp

691.003.523Rp

Pengurangan

Transfer Keluar -Rp

Reklasifikasi Keluar

Koreksi Nilai -Rp

-Rp

Jumlah 691.003.523Rp Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

MA Uraian Jumlah

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( Kendaraan ) 169.197.063Rp

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Alat Pengolah

Data) 210.710.000Rp

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan

kantor/inventaris) 126.745.000Rp

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan peralatan dan mesin yaitu penambahan melalui transaksi pembelian dan pengembangan sebesar




C.2.4.3 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan Periode per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 10.353.003.194,- nilai gedung dan bangunan ini dari saldo awal per 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2011 ada perubahan yaitu kenaikan sebesar Rp. 778.400.000 ini dikarenakan Gedung Bale Endah yang telah di sertifikat kan.

C.2.4.4 Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya Periode per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 74.258.940,- nilai asset tetap per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 72.717.037. Nilai asset ini ada kenaikan nilai sebesar Rp.1.541.903 ,- yang terjadi pada kurun waktu 1 Tahun dikarenakan adanya transfer masuk berupa buku dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar Rp2.828.678, dan migrasi dari asset tetap lainya ke peralatan dan mesin sebesar -Rp. 1.226.000,- dan terdapat koreksi BMN tak termigrasi sebesar -Rp. 60.775.

Aset Lainnya Rp...

C.2.5. Aset Lainnya

Nilai asset lainnya periode per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 209.007.000,- asset lainnya ini terdiri dari Aset Tak berwujud dan asset lain-lain.

Sementara periode sebelumnya yaitu per 31 Desember 2010 aset lainnya ini tidak ada. Sehingga nilai asset lainnya ini mengalami kenaikan sekitar 0%.


(penurunan)

Rp209.007.000 Rp0 (Rp209.007.000)

C.2.5.1 Aset Tak Berwujud

Nilai asset tak berwujud Periode per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 19.932.000,- nilai ini adalah nilai pembelian pada tahun anggaran 2010 berupa belanja modal fisik lainnya berupa pembelian software. Software tersebut berupa aplikasi untuk penyimpanan data arsip, monitoring surat masuk, dan lain-lain.


(penurunan)

Rp19.932.000 Rp19.932.000 Rp0

C.2.5.2 Aset Lain-lain Nilai asset lain-lain periode per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 189.075.000,- asset lain-lain ini adalah Aset Tetap Intrakontabel yang tidak digunakan lagi sehubungan sudah




kondisi rusak berat. Nilai aset lainnya ini adalah nilai aset yang akan di hapuskan, sambil menunggu proses penghapusan maka kondisinya beralih dari asset tetap menjadi aset lainnya.


(penurunan)

Rp189.075.000 Rp189.075.000 Rp0

Kewajiban Rp... C.2.6. Kewajiban Jangka Pendek C.2.6.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga pada tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 32.106.373 dan pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp. 45.000.-

Ekuitas Dana Lancar Rp...

C.2.7. Ekuitas Dana Lancar

C.2.7.1 Cadangan Persediaan Cadangan persediaan merupakan akun penyeimbang dari persediaan, nilai cadangan persediaan periode per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.(13.041.910),- nilai cadangan persediaan periode ini turun dari periode sebelumnya untuk periode per 30 Juni 2011 nilai cadangan persediaan adalah sebesar Rp. 12.910.555,-.


(penurunan)

(Rp13.041.910) Rp12.910.555 Rp25.952.465

C.2.7.2 Dana Yang Harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Dana Yang Harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan Akun penyeimbang dari Utang Kepada Pihak Ketiga, dimana akun ini merupakan dana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk membayar kepada pihak ketiga/pegawai yang pada saat periode pelaporan belum dibayar. Nilai Dana Yang Harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek periode per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.13.41.910,-




Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp...

C.2.8 Ekuitas Dana Diinvestasikan

C.2.8.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Tetap, nilai investasi asset tetap periode per 31 Desember 2011 adalah Rp. 25.466.288.528,- naik dari nilai investasi dalam asset tetap periode sebelumnya yaitu periode per 31 Desember 2010 adalah Rp. 23.995.343.102,-.

C.2.8.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Diinvestasikan dalam aset lainnya merupakan akun penyeimbang dari jumlah aset lainnya. Nilai Aset lainnya per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 209.007.000,-

Catatan Penting Lainnya

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintah Tahun 2007 yaitu adanya penggunaan PNBP yang tidak disetor terlebih dahulu ke Kas Negara, dan BPKP berpendapat harus disetor terlebih dahulu sebelum di pergunakan, sehingga penggunaan honorarium pengelola PNBP sejumlah Rp. 20.500.000,- harus dikembalikan. Tindak lanjut hasil temuan BPKP tersebut sampai saat ini sudah ditindaklanjutidah telah setorkan sesuai dengan temuan dan telah terbayar lunas. Adapun perhitungan penyetoran hasil temuan tersebut adalah sebagai berikut :




TAHUN 2010

NO

TGL SETOR JUMLAH NO NTPN KET

1 05 Peb 2010 Rp. 7.850.000 060915010811010

4

2 09 Agust 2010 Rp. 4.000.000 060403141009011

1

3 24 Nop 2010 Rp. 4.700.000 0315080907150412

JUMLAH Rp. 16.550.000

TAHUN 2011

NO TGL SETOR JUMLAH NO NTPN KET

1 28 April 2011 Rp. 2.000.000 030310030609091

3

2 24 Agt 2011 Rp.1.000.000 130307150206020

2

3 30 Des 2011 Rp. 950.000 121513130014010

6

JUMLAH Rp. 3.950.000

JUMLAH TAHUN 2010 DAN 2011

2010 Rp. 16.550.000

2011 Rp. 3.950.000

jumlah Rp. 20.500.000

D.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah Rekening Giro BRI Cabang Dewi Sartika Bandung dengan Nomor Rekening . 0286-01-000383-30-3 dan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 0,- Rekening Bendahara Pengeluaran ini telah mendapat persetujuan dari KPPN Bandung II pada tanggal 09 April 2008 dengan nomor surat S-355/WPb.12/KP.095/2008. Selain rekening bendahara pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga membuka Rekening Bendahara Penerima di Bank BRI Cabang Dewi Sartika dengan nomor rekening 0286-01-000428-30-5 dan sudah mendapat persetujuan dari KPPN Bandung II.dan saldo per tanggal 31 Desember sebesar Rp. 28.926.351.-

D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN




D.3.1 LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2011 1. Biaya Proses = 28.911.400 2. Materai 249 Pkr x @ Rp. 6.000 = 1.494.000,- 3. Redaksi 249 Pkr x @ Rp. 5.000 = 1.245.000,-

Jumlah = 18.759.600,-

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(UNAUDITED)

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2010

Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal 1

II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65 /PB/ tahun 2010. tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan Teknis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS SATKER PTUN BANDAR LAMPUNG

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS SATKER PTUN BANDAR LAMPUNG

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar lampung dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden RI No.22 tanggal 14 April tahun 1994, secara resmi mulai beroperasi sejak diresmikannya oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Ibu Lies Suganda, SH pada tanggal 15 November 1996.

Pada saat itu wilayah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung meliputi Propinsi Lampung dan Bengkulu. Namun sejak diresmikannya PTUN Bengkulu Pada tanggal 29 Oktober 1998, maka wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung hanya meliputi Propinsi Lampung.

Rencana Strategis PTUN Bandar Lampung. Perencanaan Strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan.

Untuk mencapai Perencanaan Strategis tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah menyusun Rencana dan Strategi, sebagai berikut:



No. RENSTRA URAIAN

1. VISI Menciptakan Aparatur Negara yang tertib Administrasi dan bertanggung jawab.

2. MISI Melakukan Penegakan Hukum Administrasi.

3. TUJUAN Terwujudnya Pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

4. SASARAN Terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, mandiri dan bersih dalam fungsinya sebagai penegak kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya penegak hukum.

5. STRATEGI Mendorong percepatan persidangan agar tercipta peradilan yang cepat,sederhana dan murah.

6. KEBIJAKAN Memberikan Perlindungan Hukum untuk Para Pencari Keadilan

7. PROGRAM Peningkatan Kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

8. KEGIATAN Penyelenggaraan Peradilan tingkat pertama

9. TUGAS Memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ( Pasal 50 UU No.5/1986)

10. FUNGSI Ketertiban dan keamanan

Pendapatan

PENDAPATAN SATKER PTUN BANDAR LAMPUNG

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.20.897.563,-.

(dalam rupiah)

TA 2010 TA 2009

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Pendapatan Negara dan Hibah

- 20.897.563 - 15.369.530

JUMLAH 20.897.563 15.369.530



Terdapat kenaikan Penerimaan Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 jika dibandingkan dengan Penerimaan Pendapatan dan Hibah pada TA 2009 yaitu sebesar Rp.5.528.033,- Secara umum pendapatan keseluruhan masih dapat dikatakan stabil.

Belanja BELANJA SATKER PTUN BANDAR LAMPUNG

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.3.122.242.891,- atau mencapai 107,55 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp.3.122.242.891,- atau 107,55 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Perbandingan LRA Belanja

TA 2010 dan TA 2009

(dalam rupiah)

TA 2010 TA 2009

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

Belanja Rupiah Murni

2.903.162.000 3.122.242.891 107,55 4.031.070.000 4.017.429.837 99,66

JUMLAH 2.903.162.000 3.122.242.891 107,55 4.031.070.000 4.017.429.837 99,66

Terdapat Penurunan Pagu Anggaran satuan kerja PTUN Bandar lampung Tahun Anggaran 2010 jika dibandingkan dengan TA 2009 yaitu sebesar Rp.1.100.908.000,- akibat dampak menurunnya Pagu Belanja Modal yang sangat signifikan walaupun terdapat kenaikan pada Pagu Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan pada satker Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar lampung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun 2010 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp.2.903.162.000,-

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Neraca

3. Catatan atas Laporan Keuangan



Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar lampung adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja (2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset (3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan



sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi∗∗∗∗*)

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non

∗

*) jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan



permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

� Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.

� Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara (BUMN/BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Aset Tetap c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2009 pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LK Tahun 2009, seluruh aset tetap yang dikelola belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tersebut.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua



pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) BP MIGAS. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari



dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.


Catatan Atas Laporan Keuangan - Hal 10

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.20.897.563,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2010 adalah sebesar Rp.3.122.242.891,- atau mencapai 107,55 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp.3.122.242.891,- atau 107,55 persen dari anggarannya.

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

TA 2010

%

Real.

Angg.

1

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah -Rp 20.897.563Rp -

- Penerimaan Negara Bukan Pajak -Rp 20.897.563Rp -

2 Realisasi Belanja Negara 2.903.162.000Rp 3.122.242.891Rp 107,55%

- Belanja Rupiah Murni 2.903.162.000Rp 3.122.242.891Rp 107,55%

Uraian Anggaran RealisasiNo

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp20.897.563,-

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.20.897.563,-. Pada Tahun 2010 Satuan Kerja PTUN Bandar lampung belum melakukan perkiraan / Estimasi Pendapatan Negara dan Hibah sehingga Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah saat ini tidak bisa ditaksir nilai persentasenya.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA

2010 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Tabel 3

Komposisi Realisasi Pendapatan Negara & Hibah TA 2010

20,897,563.0015,369,530.00

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

2010 2009

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Realisasi PNBP Rp20.897.563,- Realisasi Belanja Negara Rp3.122.373.518,-

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2010 Semester II

adalah sebesar Rp.20.897.563,-.

Realisasi PNBP berasal dari (i) Pendapatan Sewa; (ii) Pendapatan

Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi; (iii) Pendapatan

Lain-lain

Realisasi PNBP dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini:

Tabel 4

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian 31-Dec-10 31-Dec-09 Naik/Turun % Naik/Turun

Pendapatan Sewa 768,893Rp 509,000Rp 259,893Rp 51.06

Pendapatan Kejaksaan &

Peradilan dan Hasil Tindak

Pidana Korupsi 7,815,500Rp 2,138,600Rp 5,676,900Rp 265.45

Pendapatan Lain-lain 12,313,170Rp 12,721,930Rp (408,760)Rp (3.21)

Jumlah 20,897,563Rp 15,369,530Rp 5,528,033Rp 35.97

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

Pendapatan

Sewa

Peradilan &

Tipikor

Pendapatan

Lain-lain

2010

2009

B.2.2. Belanja Negara

Satuan Kerja PTUN Bandar lampung pada TA 2010 mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp.2.903.162.000,- berupa Pagu Belanja Rupiah Murni. Terdapat penurunan Pagu yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan TA 2009 sebesar Rp.1.100.908.000,- hal ini sebagai dampak menurunnya Pagu Belanja Modal walaupun terdapat sedikit kenaikan pada Pagu Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Sedangkan untuk Realisasi Belanja Negara pada TA 2010 adalah sebesar Rp3.122.373.518,-.



Grafik 2 Perbandingan Komposisi Alokasi Belanja

TA 2010 dan TA 2009

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

Tahun 2010 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2009

Realisasi Belanja Rp3.122.373.518,- Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

B.2.2.1. Belanja

Realisasi Belanja Negara pada TA 2010 adalah sebesar Rp3.122.373.518,- atau mencapai 107,55 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp3.122.373.518,- atau 107,55 persen dari pagu anggarannya.

Terjadi Kenaikan persentase Realisasi Anggaran / Penyerapan anggaran TA 2010 jika dibandingkan dengan TA 2009 yaitu sebesar 7,89 persen. Walaupun terdapat kenaikan persentase penyerapan anggaran pada belanja pegawai dan belanja barang juga pada belanja modal. Namun secara keseluruhan persentase penyerapan anggaran masih dapat dikatakan stabil.

Komposisi realisasi Belanja Satuan Kerja PTUN Bandar lampung untuk Semester II TA 2010 menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:

Tabel 5

Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja Ta 2010 Dan Ta 2009

(dalam rupiah)

TA 2010 TA 2009


Belanja Pegawai

1.579.265.000 1.819.137.634 115,19 1.492.614.000 1.628.265.122 109,09

Belanja Barang

522.397.000 506.786.134 97,01 430.292.000 389.255.310 90,46

Belanja Modal

801.500.000 796.449.750 99,37 2.108.164.000 1.999.909.405 94,86



Belanja Pegawai Rp1.819.137.634,-

JUMLAH

2.903.162.000 3.122.373.518 107,55 4.031.070.000 4.017.429.837 99,66

Grafik 3

Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 Dan TA 2009

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2010

2009

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai satuan kerja PTUN Bandar lampung untuk Semester II TA 2010 adalah sebesar Rp1.819.137.634,- sedangkan realisasi Belanja Pegawai TA 2009 adalah sebesar Rp1.628.265.122,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp190.872.512,-, akibat dampak dari Belanja Gaji & tunjangan PNS pada TA 2010 pada DIPA satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung TA 2010.

Namun terjadi kenaikan persentase Realisasi Anggaran / Penyerapan anggaran TA 2010 untuk Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan TA 2010 yaitu sebesar 6,09 % . Hal ini dimungkinkan karena pada semester II TA 2010 banyak terdapat peristiwa mutasi pegawai dan Hakim ke satuan kerja PTUN Bandar lampung sehingga banyak menyedot anggaran Belanja Pegawai sedangkan untuk Belanja Lembur nilai penyerapan TA 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan TA 2009.



Belanja Barang Rp506.786.134,-

Tebel 6

Perbandingan rincian realisasi belanja pegawai

TA 2010 dan TA 2009

(dalam rupiah)

TA 2010 TA 2009


Belanja Gaji & Tunj.PNS

1.563.592.000 1.803.515.634 115,34 1.476.941.000 1.612.745.622 109,22

Belanja Gaji & Tunj. Pej. Negara

- - - - - -

Belanja Honorarium

- - - - - -

Belanja Lembur

15.673.000 15.622.000 99,67 15.673.000 15.519.000 99,02

JUMLAH

1.579.265.000 1.819.137.634 115,19 1.492.614.000 1.628.264.622 109,09

B.2.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang satuan kerja PTUN Bandar lampung Semester II TA 2010 adalah sebesar Rp506.786.134,- , sedangkan realisasi Belanja Barang pada TA 2009 adalah sebesar Rp389.255.310,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp117.530.824,- atau sebesar 30,19 persen.

Terdapat peningkatan persentase Realisasi Anggaran / Penyerapan anggaran Belanja Barang TA 2010 jika dibandingkan dengan TA 2009 walaupun tidak terlalu signifikan yaitu 30,19 persen. Hal ini pun cukup wajar karena penyerapan belanja barang satuan kerja PTUN Bandar- lampung dari tahun ke tahun tidak mengalami kendala yang berarti dan cenderung normal sama halnya dengan Belanja Pegawai.

Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang

TA 2010 dan TA 2009

(dalam rupiah)

TA 2010 TA 2009


Belanja Barang Operasional

186.572.000 184.759.461 99,03 164.630.000 164.291.174 99,79

Belanja Barang Non Operasional

36.000.000 28.887.368 80,24 5.000.000 4.989.294 99,79

Belanja Jasa

56.400.000 51.208.914 90,79 82.200.000 41.847.713 50,91

Belanja pemeliharaan

153.425.000 152.712.391 99,53 78.825.000 78.425.999 99,62

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

90.000.000 89.218.000 99,13 99.737.000 99.701.130 99,96

JUMLAH

522.397.000 506.786.134 97,01 430.292.000 89.255.310 90,46



Belanja Modal Rp796.449.750,-

B.2.2.1.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal satuan kerja PTUN Bandar lampung Semester II TA 2010 adalah sebesar Rp796.449.750,-, sedangkan realisasi Belanja Modal pada TA 2009 sebesar Rp1.999.909.405,-. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp796.449.750,-.

Terdapat penurunan persentase Realisasi Anggaran / Penyerapan anggaran Belanja Modal TA 2010 jika dibandingkan dengan TA 2009 dengan nilai yang cukup signifikan yaitu 39,82 persen. Hal ini dimungkinkan karena belanja penambahan nilai gedung dan bangunan belum baru saja dilakukan pengerjaannya sesuai dengan kontrak sedangkan belanja modal gedung dan bangunan belum dilakukan sama sekali pencairan dana nya. Bertolak belakang dengan hal di atas Belanja Modal peralatan dan Mesin sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak pengadaan nya.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Perbandingan rincian realisasi belanja modal

TA 2010 dan TA 2009

(dalam rupiah)

TA 2010 TA 2009


Belanja Modal Tanah

- - - - - -

Belanja Modal Peralatan & Mesin

- - - 498.430.000 471.304.700 94,56

Belanja Penambahan Nilai Peralatan & Mesin

- - - - - -

Belanja Modal Gedung & Bangunan

800.000.000 794.949.750 99,37 1.579.734.000 1.498.823.305 94,87

Belanja Penambahan Nilai Gedung & Banguna

1.500.000 1.500.000 100,00 30.000.000 29.781.400 99,27

Belanja Modal Jaringan, jalan & Irigasi

- - - - - -

JUMLAH

801.500.000 796.449.750 99,37 2.108.164.000 1.999.909.405 94,86




B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Dalam pelaksanaannya dilapangan Pengadaan Gedung dan bangunan sendiri tidak hanya menggunakan MAK Belanja Modal Gedung dan Bangunan saja tetapi juga bisa dengan menggunakan MAK Belanja Modal Fisik Lainnya seperti halnya juga Pengadaan Peralatan & Mesin yang tekadang menggunakan MAK untuk Belanja Modal Jaringan atau sebaliknya Kesalahan yang terjadi terkadang harus diakui diakibatkan kurang matangnya satuan kerja dalam melakukan perencanaan anggaran.



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

TABEL 9

PERBANDINGAN NERACA TA 2010 DAN TA 2009

Uraian 31-Dec-10 31-Dec-09

% Kenaikan/

(penurunan)

Aset 9,805,030,889Rp 8,992,874,204Rp 9.03

Kewajiban 9,776,910Rp -Rp 100.00

Ekuitas Dana 9,795,253,979Rp 8,992,874,204Rp 8.92

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp.9.805.030.889,-, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.17.524.733,-, Aset Tetap sebesar Rp.9.733.703.814,-, dan Aset Lainnya sebesar Rp.53.802.342,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp.9.776.910,-.

Jumlah ekuitas dana pada periode per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.9.795.253.979,-, terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp.7.747.823,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp.9.787.506.156,-.

Grafik 4 Perbandingan komposisi neraca

TA 2010 dan TA 2009

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

Aset Lancar C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendaharawan Pengeluaran Rp0,- dan Kas di Bendaharawan Penerima RP0,-

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar NIHIL . Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per-Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

9.000.000.000

10.000.000.000

Aset Kewajiban Ekuitas Dana

2010

2009



TABEL 10

PERBANDINGAN SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN

TA 2010 DAN TA 2009

Uraian 31-Dec-10 31-Dec-10% Kenaikan/

(penurunan)

Kas di Bendahara

Pengeluaran-Rp -Rp -

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,-

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2009

No Tanggal Setor No. NTPN Nama Bank Jumlah

Jumlah Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010


Jumlah C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Satuan Kerja PTUN Bandar Lampung pada Semester II TA 2010

sudah membayarkan uang yang dianggap sebagai penerimaan

Negara bukan Pajak kepada negara sehingga jika dilihat

berdasarkan aplikasi SAKPA maka nilai kas di bendahara penerima

adalah NIHIL

Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2010 adalah NIHIL Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per-Satuan Kerja adalah sebagai berut :

TABEL 11

PERBANDINGAN SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN

TA 2010 DAN TA 2009

Uraian 31-Des-10 31-Des-09

% Kenaikan/

(penurunan)

Kas di Bendahara

Penerimaan-Rp -Rp -



Jumlah





Jumlah

Uang Muka Belanja Rp14.403.250,-

C.2.1.3 Uang Muka Belanja Nilai Uang Muka Belanja pada satuan kerja PTUN Bandarlampung Semester II TA 2010 Rp14.403.250,-. Nilai ini menunjukkan kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan dengan Nilai Uang Muka Belanja pada Semester II TA 2009 yang sebesar Rp0,-.

Persediaan Rp3.121.483,-

TABEL 12

PERBANDINGAN SALDO UANG MUKA BELANJA

TA 2010 DAN TA 2009

Uraian 31-Dec-10 31-Dec-09% Kenaikan/

(penurunan)

Uang Muka Belanja 14,403,250Rp -Rp 100.00

C.2.1.4 Persediaan Nilai Barang Persediaan pada satuan kerja PTUN Bandarlampung Semester II TA 2010 Rp.3.121.483,-. Nilai ini menunjukkan kenaikan sebesar 71,71 persen dibandingkan dengan Nilai Barang Persediaan pada Semester II TA 2009 yang sebesar Rp.1.817.798,-. Tampak bahwa perbedaan pada TA 2010 dan TA 2009 tidak terlalu besar dan terlihat stabil,ini dikarenakan pada akhir tahun di Satker kami sudah tidak melakukan pembelian barang persedian untuk kegiatan perkantoran dan hanya mengandalkan sisa-sisa pada bulan-bulan sebelumnya.

TABEL 13

PERBANDINGAN SALDO PERSEDIAAN

TA 2010 DAN TA 2009

Uraian 31-Des-10 31-Des-09% Kenaikan/

(penurunan)

Barang Persediaan 3.121.483Rp 1.817.798Rp 71,72

Kode Akun Uraian Akun Jumlah



Aset Tetap Rp9.733.703.814,-

C.2.2. Aset Tetap Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp9.733.703.814,-, dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp8.962.104.064,- mengalami kenaikan sebesar Rp771.599.750,-. Hal ini dikarenakan pada kurun waktu 2 semester ini terdapat transaksi pembelian untuk Aset Tetap Tanah dan Peralatan & Mesin dan transaksi pengembangan dan pembangunan baru pada Aset Tetap Gedung & Bangunan yang menyebabkan kenaikan yang cukup signifikan.

TABEL 14

PERBANDINGAN ASET TETAP

TA 2010 DAN TA 2009

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No. UraianPer 31 Desember

2010

Per 31 Desember

2009

Kenaikan /

(penurunan)

Persentase

(%)

1 Tanah 2.019.900.000Rp 2.019.900.000Rp -Rp 0,00

2 Peralatan dan Mesin 1.161.499.356Rp 1.186.349.356Rp (24.850.000)Rp -2,09

3 Gedung dan Bangunan 6.496.598.897Rp 5.700.149.147Rp 796.449.750Rp 13,97

4 Jalan, Irigasi & Jembatan 52.905.561Rp 52.905.561Rp -Rp -

5 Aset Tetap Lainnya 2.800.000Rp 2.800.000Rp 4.938.000Rp 176,36

Jumlah 9.733.703.814Rp 8.962.104.064Rp 771.599.750Rp 8,61

Grafik 5

PERBANDINGAN ASET TETAP

TA 2010 DAN TA 2009

C.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.019.900.000,-, dibandingkan dengan Nilai Tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.019.900.000,-. Hal ini menunjukkan tidak adanya kenaikan atau penurunan yang berarti.

Rp-

Rp1.000.000.000

Rp2.000.000.000

Rp3.000.000.000

Rp4.000.000.000

Rp5.000.000.000

Rp6.000.000.000

Rp7.000.000.000

2010

2009



TABEL 15

PERBANDINGAN TANAH

TA 2010 DAN TA 2009

31-Dec-10 31-Dec-09 Kenaikan / (penurunan) (%)

2,019,900,000Rp 2,019,900,000Rp 2,019,900,000Rp 100.000

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin sebesar Rp.0,- tersebut adalah sbb: Penambahan :Penambahan Saldo Awal -Rp Pembelian -Rp

-Rp Pengurangan- -Rp

-Rp Jumlah -Rp

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Realisasi Belanja Modal tanah per 31 Desember 2010

MA Uraian Jumlah

5311 BM Tanah -Rp

Jumlah Belanja -Rp

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.161.499.356,-, dibandingkan dengan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.186.349.356,-. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp24.850.000,- atau 2,09 persen.

TABEL 16

PERBANDINGAN PERALATAN DAN MESIN

TA 2010 DAN TA 2009

31-Des-10 31-Des-09 Kenaikan / (penurunan) (%)

1.176.694.232Rp 1.200.974.234Rp (24.280.002)Rp -2,022 Mutasi/perubahan peralatan dan mesin sebesar –Rp.24.280.002,- tersebut adalah sbb: Penambahan :Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 569.998Rp

569.998Rp

PenguranganPenghentian Aset dari Penggunaan 24.850.000Rp

24.850.000Rp

Jumlah (24.280.002)Rp

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010



MA Uraian Jumlah

5321 BM Peralatan dan Mesin -Rp

Jumlah Belanja -Rp

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh Penghentian Aset dari Penggunaannya.

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp6.496.598.897,-, dibandingkan dengan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 sebesar Rp5.700.149.147,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp796.449.750,- atau 13,97 persen.

TABEL 17

PERBANDINGAN GEDUNG DAN BANGUNAN

TA 2010 DAN TA 2009


6.496.598.897Rp 5.700.149.147Rp 796.449.750Rp 13,972

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.796.449.750,- tersebut adalah sbb:

Penambahan :

Pengembangan Melalui KDP 796.449.750Rp

796.449.750Rp

Pengurangan-Rp

-Rp

Jumlah 796.449.750Rp Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010

MA Uraian Jumlah

5331 BM Gedung & Bangunan 796.449.750Rp

Jumlah Belanja 796.449.750Rp

Penambahan Gedung dan Bangunan sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan nilai Rp.796.449.750,- adalah nilai dari pengembangan melalui KDP.

C.2.2.4 Jalan, Irigasi, & Jaringan Nilai Jalan, Irigasi, & Jaringan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp52.905.561,-, dibandingkan dengan nilai Jalan, Irigasi, & Jaringan per 31 Desember 2009 sebesar Rp52.905.561,-. Hal ini menunjukkan tidak adanya kenaikan ataupun penurunan yang berarti.



TABEL 18

PERBANDINGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

TA 2010 DAN TA 2009


52.905.561Rp 52.905.561Rp -Rp -

Mutasi/perubahan jalan, Irigasi & Jaringan sebesar Rp.0,- tersebut adalah sbb:

Penambahan :Penambahan Saldo Awal -Rp

Pembelian -Rp

PenguranganTransfer Keluar -Rp

Reklasifikasi Keluar -Rp

Jumlah -Rp

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2010

MA Uraian Jumlah

5341 BM Jalan dan Jembatan -Rp

Jumlah Belanja -Rp

Tidak ada perbedaan antara Penambahan jalan dan jembatan dengan Realisasi Belanja Modal.

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.800.000,-, dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.800.000,-. Hal ini menunjukkan tidak adanya kenaikan ataupun penurunan yang berarti.

TABEL 19

PERBANDINGAN ASET TETAP LAINNYA

TA 2010 DAN TA 2009


2.800.000Rp 2.800.000Rp -Rp 0,00

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.0,- tersebut adalah sbb:

Penambahan :Saldo Awal -Rp

Pembelian -Rp

-Rp

Pengurangan -Rp

Koreksi Nilai TIM Penertiban Aset -Rp

reklasifikasi Keluar -Rp

-Rp Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember



2010 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010

MA Uraian Jumlah

- BM Aset Tetap Lainnya -Rp

Jumlah Belanja -Rp

penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember tidak dapat perbedaan dengan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp796.449.750,-, dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp0,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp796.449.750,- atau sebesar 100 persen.

TABEL 20

PERBANDINGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

TA 2010 DAN TA 2009


796.449.750Rp -Rp 796.449.750Rp -

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Satuan Kerja PTUN Bandarlampung Tahun Anggaran 2010

No No SP2D TGL SP2DJNS

BLNJA

URAIAN JNS

BLNJARUPIAH SPM RUPIAH SPM

1 366424O 09/03/2010 533111 PENGELOLAAN 7.042.750 PENGELOLAAN 1

2 368183O 31/03/2010 533111 PENGELOLAAN 16.478.000 PENGELOLAAN 2

3 368184O 31/03/2010 533111 PERENCANAAN 38.342.700 PERENCANAAN 90%

4 371952O 05/04/2010 533111 PELAKSANAAN 199.683.300 UANG MUKA FISIK

5 645146P 25/05/2010 533111 HONOR PANITIA 1.500.000 HONOR PANITIA LELANG

6 648647P 22/06/2010 533111 PELAKSANAAN 232.963.850 TERMIN 1 FISIK

7 653203P 21/07/2010 533111 PELAKSANAAN 149.762.475 TERMIN 2 FISIK

8 398328Q 25/08/2010 533111 PENGELOLAAN 34.125.000 PENGELOLAAN 3

9 402507Q 28/09/2010 533111 PELAKSANAAN 49.920.825 TERMIN 3 FISIK

10 402506Q 28/09/2010 533111 PERENCANAAN 4.260.300 PERENCANAAN 10%

11 402505Q 28/09/2010 533111 PENGAWASAN 26.181.000 PENGAWASAN 90%

12 438753R 06/12/2010 533111 PELAKSANAAN 2.909.000 TERMIN 4 FISIK (Retensi)

13 438754R 438754R 438754R PENGAWASAN 33.280.550 PENGAWASAN 10%

796.449.750 Hal ini sangat wajar karena sampai dengan 31 desember 2010 seluruh Konstruksi Dalam Pengerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah di input ke dalam masing-masing transaksi sesuai dengan latar belakang pelaksanaan pengadaan Pembangunan Gedung atau Peralatan & Mesin apakah Penyelesaian Pembangunan atau Pengembangan melalui KDP.



Aset Lainnya Rp53.802.342,-

C.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp.53.802.342,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Aset Lainnya masih Rp.28.952.342,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp24.850.000,-. Posisi Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraianper 31 Desember

2010

per 31 Desember

2009

Kenaikan /

(penurunan)

Aset Tak Berwujud -Rp -Rp -Rp

Aset Lain-lain -Rp -Rp -Rp

Kerjasama dengan pihak ketiga -Rp -Rp -Rp

Aset Tetap yang tidak digunakan 53.802.342Rp 28.952.342Rp 24.850.000Rp

Jumlah 53.802.342Rp 28.952.342Rp 24.850.000Rp

Grafik 6 Perbandingan Aset Tetap Lainnya Pada Neraca

TA 2010 dan TA 2009

C.2.3.1 Aset Lain-lain Tabel 21

Perbandingan Aset Lain-Lain TA 2010 dan TA 2009


-Rp -Rp -Rp -

Mutasi/perubahan Aset Lain-Lain sebesar 0 tersebut adalah sbb :

Rp-

Rp10.000.000

Rp20.000.000

Rp30.000.000

Rp40.000.000

Rp50.000.000

Rp60.000.000

Aset Tetap yang tidak digunakanTahun 2010Tahun 2009



Penambahan :

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke

Aset Lain-Lain -Rp

Pengembangan Nilai Aset -Rp

Koreksi Nilai -Rp

-Rp

PenguranganKoreksi Pencatatan -Rp

-Rp

Jumlah -Rp Sampai dengan Periode 31 Desember 2010 Terdapat penurunan Nilai Aset Lain-lain karena sampai saat ini nilai aset lain-lain masih nihil.

Kewajiban Rp9.776.910,-

C.2.4. Kewajiban Nilai Kewajiban pada Satuan Kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp9.776.910,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Kewajiban sebesar Rp0,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp9.776.910,- atau sebesar 100 persen

Tabel 22 Perbandingan Kewajiban

TA 2010 dan TA 2009


9,776,910Rp -Rp 9,776,910Rp 100.00

C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun kas di Bendahara Pengeluaran . Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan dan / atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif Berdasarkan data yang telah dihimpun periode 31 Desember 2010 Uang Muka dari KPPN Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah Rp.14.403.250,- merupakan uang Persekot gaji yang belum dipergunakan dan / atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif. Hal itu terjadi karena PTUN telah memakai sistem akrual.

Tabel 23 Perbandingan Uang Muka KPPN

TA 2010 dan TA 2009


14,403,250Rp -Rp 14,403,250Rp 100.00

C.2.4.2 Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp9.776.910,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga



masih Rp0,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp9.776.910,- atau sebesar 100 persen.

Tabel 24 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga

TA 2010 dan TA 2009


9,776,910Rp -Rp 9,776,910Rp 100.00

Ekuitas Dana Lancar Rp7.747.823,-

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.747.823,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Ekuitas Dana Lancar masih Rp1.817.798,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp5.930.025,- atau sebesar 326,22 persen.

Tabel 25 Perbandingan Ekuitas Dana Lancar

TA 2010 dan TA 2009


7,747,823Rp 1,817,798Rp 5,930,025Rp 326.22 C.2.5.1 Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan . Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan Aset Barang Persediaan yang belum dipergunakan dan / atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif. Berdasarkan data yang telah dihimpun untuk periode 31 Desember 2010 Satuan Kerja PTUN Bandar Lampung terdapat Cadangan Persediaan sebesar Rp.3.121.483,-, sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp1.817.798,-. Hal ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp1.303.685,- atau 71,71 persen.

Tabel 26 Perbandingan Cadangan Persediaan

TA 2010 dan TA 2009


3.121.483Rp 1.817.798Rp 1.303.685Rp 71,72

C.2.5.2 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp-9.776.910,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek masih Rp0,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp9.776.910,- atau sebesar 100 persen.



Tabel 27 Perbandingan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran

Utang Jangka Pendek TA 2010 dan TA 2009


(9,776,910)Rp -Rp (9,776,910)Rp

Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp9.787.506.156,-

C.2.5.3 Barang/Jasa Yang Harus Diterima Barang/Jasa Yang Harus Diterima pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp14.403.250,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima masih Rp0,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp14.403.250,- atau sebesar 100 persen.

Tabel 28 Perbandingan Barang/Jasa Yang Harus Diterima

TA 2010 dan TA 2009


14,403,250Rp -Rp 14,403,250Rp 100.00

C.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan

Ekuitas Dana Diinvestasikan pada satuan kerja PTUN Bandar lampung per 31 Desember 2010 sebesar Rp9.787.506.156,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2009 Nilai Ekuitas Dana Diinvestasikan masih Rp8.991.056.406,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp796.449.750,- atau sebesar 8,85 persen.

Tabel 29 Perbandingan Ekuitas Dana Diinvestasikan

TA 2010 dan TA 2009


9,787,506,156Rp 8,991,056,406Rp 796,449,750Rp 8.858

C.2.6.1 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Dana Diinvestasikan ke dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Tetap . Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan Aset Tetap yang dikelompokkan ke dalam Aset Tetap Intrakomptabel pada Aplikasi SIMAK BMN. Berdasarkan data yang telah dihimpun untuk periode 31 Desember 2010 Satuan Kerja PTUN Bandar Lampung terdapat Dana Diinvestasikan ke dalam Aset Tetap sebesar Rp9.733.703.814,-. Sedangkan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp8.962.104.064,-, hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp771.599.750,- atau 8,60 persen.



Tabel 30 Perbandingan Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

TA 2010 dan TA 2009


9,733,703,814Rp 8,962,104,064Rp 771,599,750Rp 8.60

C.2.6.2 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Lainnya . Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan Aset Lainnya yang dikelompokkan ke dalam Aset Lainnya Intrakomptabel pada Aplikasi SIMAK BMN. Berdasarkan data yang telah dihimpun untuk periode 31 Desember 2010 Satuan Kerja PTUN Bandar Lampung terdapat Dana Diinvestasikan ke dalam Aset Lainnya sebesar Rp.53.802.342,-, sedangkan nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya pada tahun 2009 sebesar Rp28.952.342,- atau naik sekitar 85,83 persen.

Tabel 31

Perbandingan Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

TA 2010 dan TA 2009


53.802.342Rp 28.952.342Rp 24.850.000Rp 85,83


C.3 CATATAN PENTING

a) Nilai Revaluasi Aset BMN hasil penilaian dari KPKNL di satuan Kerja PTUN Bandar Lampung sudah di input ke dalam Aplikasi SIMAK BMN dan telah dikirim ke Aplikasi SAKPA pada TA 2010. Revaluasi dilakukan dari tahun 2009 dan berlanjut sampai pada tahun 2010.Sampai dengan akhir TA 2010,Satuan kerja PTUN bandar lampung telah melakukan penginputan transaksi 205 (Koreksi penilaian dari tim penertiban aset) dan telah memiliki Berita Acara IP (Inventarisasi dan penilaian dari KPKNL wilayah Bandar Lampung.Lalu Pada awal Januari 2011 PTUN juga telah melakukan rekonsiliasi pemutakhiran data dari KPKNL sehingga data yang dimiliki telah sama dan telah diakui oleh KPKNL di Wilayah Lampung.

b) Pada 31 Desember TA 2010 diinformasikan juga bahwa kuhusu untuk barang persediaan,Satuan Kerja PTUN Bandar Lampung telah melakukan Opname Fisik Barang persediaan yang menjadi dasar pengecekan antara Jumlah barang persediaan yang ada dilemari Baranag persediaan dan Jumlah barang Persediaan yang sudah diinput didalam aplikasi Barang Persediaan.

c) Pada Proses Penyamaan atau Rekonsiliasi SAKPA antara

Satuan Kerja PTUN dengan KPPN Bandarlampung selama ini berlangsung lancar dan tepat waktu.



Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Istilah Audit dalam bidang Akuntansi adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menemukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945,BPK merupakan lembaga audit yang bebas dan mandiri. Tugas utama BPK adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Sesuai dengan pasal 1 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PPTJKN). yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam hal ini adalah proses identifikasi,masalah,analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen,obyektif dan profersional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Penilaian mengenai kewajaran suatu laporan pertanggungjawaban keuangan meliputi :

1) Keberadan dan keterjadian (existence and occurance) dari suatu transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan;

2) Kelengkapan (completeness), yang berarti bahwa semua kondisi / hal yang ada sudah tersaji dalam laporan keuangan;

3) Hak dan kewajiban (right and obligation), yaitu bahwa apa yang tersaji dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak dan kewajiban entitas yang diperiksa;

4) Ketepatan penilaian dan pengalokasian (valuation and alocation), yaitu bahwa hal-hal yang tersaji dalam laporan keuangan telah dinilai secara wajar dan dibebankan dalam anggaran yang sesuai;

5) Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure), yaitu bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi; dan

6) Ketaatan pada anggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK terhadap laporan keuangan satker PTUN Bandar lampung telah dilakukan pada tahun 2008. Adapun temuana-temuan BPK terhadap laporan



keuangan PTUN Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1) Terdapat sisa UP pada tahun 2007 (8-9 Januari 2008) sebesar Rp.7.947.000,- dengan 2x setoran. Tetapi pada aplikasi SAKPA diinput ke dalam Jurnal Aset. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan proses tutup tahun 31 desember 2008. Operator SAKPA belum menerima bukti setoran SSBP sebesar Jumlah tersebut.tetapi di KPPN terdapat jumlah sedemikian,jadi biar hasilnya sama pihak satker meminta bantuan kepada pihak korwil setempat dan pihak korwil menyarankan agar diinput kedalam jurnal aset saja biar hasil rekonsiliasinya di KPPN sama. Begitu juga dari Pihak KPPN di Bandar Lampung juga menyarankan supaya diinput kedalam jurnal aset saja karena bukti setoran tidak ada. Setelah diinput sesuai setoran SSBP ternyata Satker kami mempunyai saldo kas dibendahara pengeluaran pada Tahun 2007 sebesar Rp.-62,-. Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran satker PTUN Bandarlampung per 31 Desember 2007 sebesar Rp.-62,-, ini merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah diatas merupakan saldo kas/Bank dari Penerimaan Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal Neraca 31 Desember 2007 (Lebih Setor) yang dananya berasal dari UP pada Bulan desember 2007. Masalah ini sudah diselesaikan di Tahun 2008.

2) Pada Tahun 2010 terdapat temuan BPK tentang kesalahan akun

pendapatan / penerimaan (423999) dengan jumlah setoran sebesar Rp.127.500,-. Akun yang benarnya adalah 511129.

D.2 REKENING PEMERINTAH

Untuk Tahun anggaran 2010 semester II tidak terdapat rekening yang ditutup, jadi pada satuan kerja PTUN Bandar lampung hanya ada 1 rekening yaitu rekening BRI.

D.3 TAMBAHAN PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN & BELANJA SECARA AKRUAL

Belanja Secara Akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Sedangkan Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.



Pendapatan Secara Akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sedangkan Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke rekening Kas Umum negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/wajib bayar ke rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak.

Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-62/PB/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan yang baru disosialisasikan di Lampung tanggal 11 Januari 2010 bertempat di Kantor wilayah VII DJPB Lampung, UAPPA-W PTA Bandar Lampung mencoba untuk membuat perincian Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual (PER-62/PB/2009 pasal 3 dan 4) (daftar terlampir). Pada tanggal 16 dan 17 Desember 2010 dilakukan Rapat koordinasi antara seluruh operator baik SIMAK BMN & SAKPA. Salah satu hasil rapat adalah seluruh satker sepakat untuk melakukan penginputan pendapatan & Belanja secara akrual pada aplikasi SAKPA sebelum melakukan rekonsiliasi ke KPPN di wilayah masing-masing disertai dengan lampiran perincian per Akun belanja dan pendapatan dengan menggunakan Aplikasi Excel.

Perincian yang dibuat berdasarkan laporan satuan kerja-satuan kerja dari formulir pengisian yang telah dibuat oleh UAPPA-W sebelumnya, disertai bukti dokumen sumber berupa setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) serta Rekening Tagihan Belanja berupa Rekening pembayaran listrik, telepon dan air pada awal tahun 2011. Sebagai informasi bahwa sebelum melakukan rekonsiliasi ke KPPN untuk bulan Desember 2010, seluruh satker terlebih dahulu menginput data Pendapatan & Belanja secara Akrual ke dalam Aplikasi SAKPA sehingga neraca yang dikumpulkan ke KPPN adalah neraca yang sudah memasukkan informasi akrual setiap satuan kerja. Lampiran yang menggambarkan perincian belanja & pendapatan secara akrual satuan kerja PTUN Bandar Lampung dapat dilihat pada Lampiran III tentang pendapatan & Belanja secara Akrual TA 2010.



D.4 PENCATATAN BIAYA PROSES / UANG TITIPAN PIHAK KE TIGA /PANJAR BIAYA PERKARA

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama & Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri. Uang titipan pihak ketiga terdiri dari : 1) Uang Panjar Biaya Perkara; 2) Uang Panjar Biaya Eksekusi Perkara; 3) Uang Konsinyasi; 4) Uang Titipan dari Kepaniteraan Pidana.

D.4.1 UANG PANJAR BIAYA PERKARA Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staadblaad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009. Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari :

1) Biaya Perkara seperti : Biaya Panggilan, Biaya Penyitaan 2) Biaya Proses : Biaya untuk mendukung proses penanganan

perkara, seperti penggandaan dokumen, penjilidan dll. 3) Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) yang di setor ke Kas Negara.

D.4.2 UANG PANJAR BIAYA EKSEKUSI PERKARA Merupakan Uang Persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang ”kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.



D.4.3 UANG KONSINYASI Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama oleh pihak / orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima / belum mengambil uang tersebut.

D.4.4 UANG TITIPAN DARI KEPANITERAAN PIDANA

Uang Titipan dari Kepaniteraan Pidana terdiri dari : 1) Uang jaminan penangguhan penahanan; 2) Uang yang menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana.

D.4.5 KEADAAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA SELAMA TAHUN 2010

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Satker PTUN Bandar Lampung telah melakukan rekapitulasi keadaan uang titipan pihak ketiga Tahun Anggaran 2010 dalam Tabel Rekapitulasi Biaya Proses TA 2010 dan Tabel Penjelasan Rekapitulasi Biaya Proses TA 2010 (Lihat Lampiran III tentang Biaya Proses).

D.4.6 LAPORAN KEUANGAN PERKARA BULANAN

Laporan keuangan perkara PTUN bandar Lampung adalah pemberian bahan-bahan atau keterangan secara obyektif dan berdasarkan kenyataan yang terjadi atas keuangan perkara disertai dengan bukti pendukung / dokumen sumber atas keuangan perkara satker PTUN Bandar Lampung. Dasar Hukum dari Pelaporan Keuangan Perkara menurut yang diterangkan didalam Pola Bindalmin adalah sebagai berikut : 1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 11

ayat (4) 2) UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pasal 32 3) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/009/SK/III/1988. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008

tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Laporan Keuangan Perkara yang dilaporkan adalah sebagai berikut : 1) Laporan Keuangan Perkara dari bulan januari 2010 s/d bulan

desember 2010, meliputi bidang perdata dan pidana (jika ada). Namun pada Korwil PTA Bandar Lampung tidak ada laporan dari satuan kerja tentang laporan keuangan perkara pidana.

2) Laporan Keuangan Eksekusi dari bulan januari 2010 s/d bulan desember 2010 (jika ada)

3) Laporan Keuangan Konsinyasi dari bulan januari 2010 s/d bulan desember 2010 (jika ada)

4) Laporan Keuangan Lain-lain, yaitu selain dari yang telah disebutkan diatas, dari bulan januari 2010 s/d bulan desember 2010 (jika ada).



Lampiran yang menggambarkan perincian Laporan Keuangan Perkara satuan kerja PTUN Bandar Lampung dapat dilihat pada Lampiran III tentang Perincian Laporan Keuangan Perkara TA 2010.

D.5 CATATAN PENTING LAINNYA

1) Terhadap Temuan BPK dan Tindak Lanjut Temuan BPK tersebut, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai tambahan informasi.

a) Temuan BPK dan Tindak Lanjut atas Temuan BPK pada tahun anggaran 2007 yang sebesar -62,- telah diselesaikan di tahun 2008. Terjadinya pergantian petugas Bendahara Penerima, dimana petugas yang baru tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada petugas lama mengenai pengelompokkan jenis penerimaan negara bukan pajak yang sesuai menurut Bagan Akun Standar (BAS).

sedangkan untuk temuan BPK tahun 2008 karena bukti setoran SSBP yang ada pada bendahara tidak dikasih kepada operator sakpa. selain itu juga ini disebabkan karena Terjadinya pergantian petugas Bendahara Penerima, dimana petugas yang baru tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada petugas lama mengenai pengelompokkan jenis penerimaan negara bukan pajak yang sesuai menurut Bagan Akun Standar (BAS). telah diselesaikan di akhir 2008.

b) Temuan BPK tentang kesalahan akun pendapatan /

penerimaan terhadap 4 (empat) satuan kerja di wilayah korwil PTA Bandar Lampung pada tahun anggaran 2010. Sedangkan yang terjadi pada satker kami, yaitu :

1) Terjadi hal yang tidak biasa / jarang terjadi yang mengakibatkan ”peristiwa penerimaan negara” (pengembalian uang makan), Dimana lagi-lagi satuan kerja mengira-ngira sendiri akun yang sesuai tanpa melakukan konsultasi dengan KPPN di wilayah masing-masing namun tetap lolos dari pengamatan KPPN.

c) Temuan BPK tentang tentang Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran (Neraca SAKPA) bernilai positip dan negatip terhadap 11 (sebelas) satuan kerja di wilayah korwil PTA Bandar Lampung,disini termasuk juga satker kami PTUN Bandar Lampung.

Adapun kesalahan-kesalahan terkait temuan BPK tentang Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran bernilai positip dan negatip disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Terdapat kesalahan perhitungan terhadap pengembalian uang persediaan yang dilakukan oleh KPPN setempat. Dimana kesalahan perhitungan tersebut baru diketahui setelah formulir SSBP telah dibuat dan bahkan sudah disetorkan ke Kas Negara. Hal ini tentu saja akan menyebabkan peristiwa lebih bayar / lebih setor. Peristiwa ini



terjadi karena satuan kerja kami tidak sempat diberitahukan oleh KPPN mengenai masalah kesalahan perhitungan pengembalian uang persediaan tersebut hingga masa periode pelaporan berakhir. Hal ini terjadi di Tahun 2007.

2) Selain hal-hal diatas diinformasikan juga bahwa kami juga mengalami kesulitan di dalam mengumpulkan data-data dokumen sumber (form pembayaran SSBP dan lain-lain) yang memiliki masalah tentang nilai Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut, terutama untuk dokumen sumber tahun anggaran 2006 dan 2007. Hal ini dikarenakan satker di lingkungan kami banyak yang mengalami rolling petugasseperti bendahara yang selalu ditukar sehingga banyak terdapat dokumen yang hilang.

Belum lagi kendala pada saat meminta bantuan untuk penyelesaian permasalahan di KPPN (terutama KPPN di daerah) yang sering berlarut-larut dan terkesan diperlambat, mungkin karena merasa sebenarnya data satker tersebut tidak ada masalah (berdasarkan data LKPP KPPN tersebut) sehingga mereka agak sungkan untuk membuat surat pernyataan yang diminta oleh Mahkamah Agung RI. Sering terjadi satker harus ”agak memaksa” dalam meminta bantuan KPPN agar bersedia menyelesaikan permasalahan satker tersebut.

Hal ini tentu saja akan mempengaruhi proses penyelesaian. Untuk itulah guna menghindari kejadian-kejadian seperti ini, kami mengusulkan kepada BPK ketika melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang menggunakan sistem perbandingan data antara KPPN dan satuan kerja di daerah masing-masing. Jika terdapat temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK agar ditembuskan kepada Departemen Keuangan yang kemudian diperintahkan untuk meneruskan ke KPPN di wilayah satker-satker Kementerian Negara / Lembaga yang bermasalah. Upaya ini sangat berguna untuk mempercepat proses perbaikan data laporan keuangan yang audited di lingkup Departemen Keuangan & Kementerian Negara / Lembaga.

2) Terhadap Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual

Satker PTUN Bandar Lampung, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai tambahan informasi.

Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual baru dimasukkan ke dalam neraca PTUN Bandar Lampung pada tahun anggaran 2010. Sedangkan pada tahun 2009 Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual belum kami dikarenakan kami baru memakai sistem akrual mulai bulan desember 2010 selain itu juga belum ada sosialisasi dari pihak kppn serta pada saat itu KPPN di Lampung masih ragu-ragu dalam pelaksanaan di lapangan.

Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual yang dimasukkan dan diakui dalam neraca satuan kerja PTUN untuk bulan Desember 2010 Bandar Lampung meliputi hal-hal



sebagai berikut :

a) Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Untuk tahun anggaran 2010 berdasarkan pengamatan kami dengan didukung oleh data-data yang dikumpulkan dari satker, informasi Belanja Yang Masih Harus Dibayar di satker PTUN Bandar Lampung terbagi kedalam hal-hal sebagai berikut : � Kekurangan Tunjangan Beras dari bulan januari 2010 s/d

desember 2010 berdasarkan Peraturan DIRJEN No.PER-67/PB/2010. Kekurangan Tunjangan Beras itu diinput menggunakan hitungan GPP yang belum ada pembulatan dan PPH hal itu dikarenakan belum adanya update GPP 2011 terbaru.

� Tunggakan Listrik, Air, Telepon yang belum dibayarkan s/d 31 desember 2010

b) Belanja Dibayar Di Muka, Untuk tahun anggaran 2010 berdasarkan pengamatan kami dengan didukung oleh data-data yang dikumpulkan dari satker, informasi Belanja Dibayar Di Muka di satker PTUN Bandar Lampung terbagi kedalam hal-hal sebagai berikut : � Sisa Cicilan Persekot Gaji Pegawai yang belum dibayar

s/d 31 desember 2010

3) Terhadap Pencatatan Biaya Proses / Uang Titipan Pihak Ketiga / Panjar Biaya Perkara & mengenai Laporan Keuangan Perkara Bulanan satker PTUN Bandar Lampung, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai tambahan informasi.

Untuk Laporan Perkara baru akan di input kedalam Laporan Keuangan pada periode semester II. Hal ini Baru dilakukan pada periode Semester II ini disebabkan karena Bagian Perkara baru mengasih datanya bulan Agustus 2010.

Pada akhir tahun 2010, kami telah membuat format untuk pelaporan keuangan perkara bulanan. Kemudian format tersebut kami gunakan untuk keseluruhan laporan keuangan perkara sebagai berikut : (1) Laporan Keuangan Perkara Perdata (pidana tidak ada), (2) Laporan Keuangan Eksekusi, (3) Laporan Keuangan Konsinyasi & (4) Laporan Keuangan Lain-Lain.

Laporan Keuangan Perkara Bulanan menggambarkan keadaan keuangan per bulan, dilihat dari masing-masing satuan kerja maupun berdasarkan data rekapitulasi seluruh satuan kerja.

Pada pertengahan bulan desember 2010, kami mendapat Format Laporan Biaya Proses dari Bawas MA-RI (Badan Pengawas Mahkamah Agung RI) yang harus dimasukkan ke dalam Laporan Keuangan Tahunan kami. Setelah kami teliti dan kami telaah kembali mengenai Format Laporan Biaya Proses tersebut, kami dapatkan kesimpulan bahwa Format Laporan Biaya Proses tersebut sama dengan Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Bulanan selama 1 (satu) tahun atau dapat dikatakan sebagai ”Laporan Keuangan Perkara Tahunan”. Hanya bedanya pada Format Laporan Biaya Proses terdapat keterangan yang juga merupakan data pendukung dari ”Laporan Keuangan Perkara Tahunan” tersebut berupa



jumlah perkara, nomor rekening Bank sampai jumlah orang terkait konsinyasi dan lain-lain.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka kami mengambil sikap sebagai berikut :

a) Biaya Proses kami masukkan sebagai data Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Tahunan yang disertai dengan data-data pendukung sesuai format dari Badan Pengawas MA-RI.

b) Laporan Keuangan Perkara Bulanan tetap kami masukkan sebagai perincian per bulan dari ”Laporan Keuangan Perkara Tahunan” / Biaya Proses.

Documents

LAPORAN KEUANGAN - pta-bandung.go.id · Pada bab CaLK-> Penjelasan Pos Neraca->Akun Kas di Bendahara Pengeluaran , Penerimaan, dan Kas Lain setara Kas, jumlah kas yang telah disetorkan