LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1411.pdfPamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BLITAR TAHUN 2015

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

TAHUN 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP 2015) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

i

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi

Pamong Praja pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2015 wajib dilaksanakan sesuai

dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja instansi dan pelaporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta acuan yang dipakai merujuk pada

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2011-2015 sebagai

penjabaran dari RPJMD Kota Blitar yang didalamnya tercantum visi dan misi Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar Tahun 2015 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai

berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi dan sub bagian di

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan program masing-

masing.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan bahwa belum

terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015 sebagaimana yang

ditetapkan dalam pedoman Rencana Stratejik. Pada tahun 2015 ini kekurangan

tersebut akan diperbaiki melalui peningkatan kinerja dengan memegang disiplin

pelaksanaan Rencana Stratejik yang telah disepakati. Koordinasi dan Sinkronisasi

kegiatan dengan SKPD lain juga akan ditingkatkan sehingga hasil perumusan

kebijakan kepala daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam

peningkatan kesejahteran masyarakat Kota Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP 2015) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

ii

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan.

Blitar, 12 Februari 2016

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BLITAR

HARIYANTO, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19600414 198103 1 008

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP2015) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang didalamnya terdiri atas

seksi- seksi dan sub bagian merupakan unsur dari Pemerintah Kota Blitar yang

bertugas membantu kepala daerah (Walikota) dalam melaksanakan tugas-tugas

penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta menciptakan kondisi

ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang

kondusif di Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Blitar di tahun 2014

dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar,

sebagai lembaga teknis pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah dengan tugas menegakkan Peraturan daerah, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

menjalankan fungsi sebagai berikut :

1). Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan

Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2). Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan

Keputusan Walikota.

3). Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat di Kota Blitar.

4). Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

5). Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota,

Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Kota Blitar dan / atau aparatur lainnya.

6). Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi

dan mentaati Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota


iv

7). Pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan Peraturan Daerah,

Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

8). Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan

personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana prasarana kerja Satuan

Polisi Pamong Praja.

9). Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

10). Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart

Operasional Prosedur (SOP).

11). Palaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan

untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

12). Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

13). Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat secara berkala melalui website Pemerintah Daerah.

14). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong

Praja.

15). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar telah menetapkan Visi “Terdepan dalam Penegakan

Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Menciptakan Kondisi Ketertiban

Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat yang Kondusif di

Kota Blitar”.

Untuk merealisasikan visi tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Misi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang terdiri atas :

a. Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah,

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;


v

b. Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitasi peran serta dan

pemberdayaan masyarakat.

Penetapan visi dan misi tersebut mempunyai Tujuan antara lain untuk :

a. Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap norma sosial

b. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

lingkungan

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar menetapkan 3 (tiga) sasaran tahun 2011-2015

sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah ;

2. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum ;

3. Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat .

Secara umum, Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2015 Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang menjadi

tanggungjawab organisasi. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika

indikator keberhasilannya dapat diwujudkan. Pada Tahun 2015 Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang menjadi tanggung

jawab organisasi dan harus capai dalam kurun waktu 1 tahun.

Operasionalisasi dari 5 (lima) sasaran pembangunan tahun 2015 yang telah

ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tersebut, maka dalam

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 ditetapkan 8

(delapan) program. Program ditujukan untuk meningkatkan peran masing-masing

seksi-seksi dan sub bagian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

dalam perumusan kebijakan kepala daerah demi terwujudnya Kota Blitar yang aman,

tentram, tertib dan kondusif, sehingga kedepan akan tercipta masyarakat Kota Blitar

yang memiliki ketaatan dan kesadaran pada Peraturan Daerah dan Keputusan

Walikota serta kelancaran kegiatan pemerintah dan masyarakat serta keamanan

asset dari segala kerawanan dan gangguan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar merupakan

bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2015 oleh masing-masing seksi – seksi


vi

dan sub bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup

memadai. Pada tahun 2015 dengan Jumlah anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.175.964.508,95

2. Belanja Langsung : Rp. 7.215.835.420,00

J u m l a h : Rp. 9.391.799.928,95

Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna

mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, yang

dituangkan dalam 8 (delapan) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;

8. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

Secara keseluruhan pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan

pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun anggaran 2015

menunjukkan kinerja yang Sangat Berhasil dengan ditandai oleh akumulasi capaian

indikator kinerja dari masing-masing kebijakan yang telah dijabarkan sampai pada

program dan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan

yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2015

termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja 90,29 % (Sembilan puluh

koma dua puluh sembilan persen).


vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi............................................. 2

C. Analisa Perkembangan Strategik.................................................. 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………….……………….. 11

A. Rencana Strategi …………………………………………..……... 12

B. Rencana Kinerja……………….…………………………………... 13

C. Penetapan Kinerja…………….………………………….………... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………................... 23

A. Capaian Kinerja Organisasi....................................................... 24

B. Realisasi Anggaran.......................................................................... 35

BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 38

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2011 - 2015

2. Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015

3. Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015

1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP2015) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan negara yang

bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi

diantara institusi negara / pemerintah, sektor swasta / dunia usaha dan masyarakat

yang diselenggarakan dengan prinsip clean government yang diartikan sebagai

pemerintahan yang bersih, yaitu bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta

permasalahan – permasalahan yang lain terkait dengan pemerintahan. Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi

pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengatur bagaimana bentuk

pertanggungjawaban pemerintah dalam menjaga sinergitas ketiga unsur tersebut

yaitu institusi negara / pemerintah, sektor swasta/ dunia usaha dan masyarakat.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (

APBD ). Sedangkan pedoman penyusunan pelaporan kinerja Satuan Polisi Pmaong

Praja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem

dan prosedur yang sama, sebagimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan

dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja

instansi dan pelaporan kinerja instansi pemerintah serta acuan yang dipakai

merujuk pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun

2011-2015 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Blitar yang didalamnya tercantum


visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-

masing kegiatan/proyek. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan

prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja proyek, evalausi kinerja

program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk

mengukur tingkat pelaksanaan kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja

organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala

sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian

mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya

yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Sekretaris

Daerah. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;

2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;

3. Daya dorong (supporting unit) bagi SKPD lain untuk menyelenggarakan tugas

umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

B. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Visi

Pada hakekatnya membuat visi organisasi merupakan upaya untuk

menggali cita-cita bersama tentang masa depan yang hendak dicapai sebagai

wujud komitmen bersama dari pemilik organisasi itu sendiri. Oleh karena itu,

visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi

yang mampu menjadi akselerasi kegiatan instansi yang bersangkutan. Dengan

kata lain visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana instansi

pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antipatif dan inovatif sehingga

memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan (visioner)


yang diinginkan.

Berangkat dari pemikiran dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai

salah satu SKPD Pemerintah Kota Blitar yang bertugas memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan

Perundang-Undangan di daerah yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota menetapkan visi :

“ Terdepan dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta

Menciptakan Kondisi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan

Perlindungan Masyarakat yang Kondusif di Kota Blitar ”.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi

dapat telaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan Misi yang telah

ditetapkan. Dengan demikian Visi dapat terwujud apabila mempunyai Misi yang

jelas sehingga dapat menyeleraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang

dihadapi. Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar menetapkan misinya sebagai pernyataan yang

menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan memperhatikan

masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan nilai lingkungan strategis

serta perubahan paradigma pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah,

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitasi peran serta dan

pemberdayaan masyarakat.

( review renstra SKPD )

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar dijelaskan pada pasal 51 adalah

bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di


bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan

tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota

dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

1). Meningkatkan kinerja unsur-unsur tata usaha melalui pemantapan kinerja

dalam menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program kegiatan,

pengendalian dan pelayanan administrasi tata usaha kepegawaian,

keuangan, surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, keprotokolan dan

kehumasan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta meningkatkan

koordinasi melalui hubungan kerjasama antar lembaga maupun instansi.

2). Meningkatkan kinerja unsur-unsur ketertiban umum, ketentraman

masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan kinerja

aparatur yang didukung penuh oleh kesadaran dan partisipasi aktif

masyarakat serta kondusifitas lingkungan.

3). Meningkatkan kinerja unsur-unsur pengamanan terhadap kegiatan

kepemerintahan, kemasyarakatan serta aset daerah melalui peningkatan

kinerja aparatur pengamanan yang terampil, inovatif dan profesional

dengan tanpa meninggalkan prosedur tetap.

4). Meningkatkan kinerja unsur-unsur penegak peraturan perundang-

undangan daerah melalui pemantapan kesadaran masyarakat terhadap

peraturan perundang-undangan daerah.

5). Meningkatkan kinerja unsur-unsur sarana dan prasarana melalui

peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana yang representatif serta

memadahi sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Blitar di

tahun 2014 dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun

2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja


Kota Blitar, sebagai lembaga teknis pemerintah daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menegakkan Peraturan

daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

1). Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,

Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban


2). Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota

dan Keputusan Walikota.

3). Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat di Kota Blitar.

4). Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

5). Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota,

Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Kota Blitar dan / atau aparatur lainnya.

6). Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar

mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota

7). Pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan Peraturan Daerah,

Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban


8). Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan

personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana prasarana kerja Satuan

Polisi Pamong Praja.

9). Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

10). Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart

Operasional Prosedur (SOP).

11). Palaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang


bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

12). Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan ketertiban


13). Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat secara berkala melalui website Pemerintah

Daerah.

14). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong

Praja.

15). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

C. Analisis Perkembangan Strategik

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1). Telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dalam aturan tersebut

Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam pelaksanaan tugasnya akan

bergabung menjadi satu dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

2). Telah diterbitkannya Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2010. Hal ini akan menambah kekuatan tersendiri

demi terciptanya Kondisi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat,

dan Perlindungan Masyarakat;

3). Struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah

terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi penegak Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota dengan tingkat pendidikan yang cukup

memadai. Adapun Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar per 31 Desember 2015 sebanyak 203 orang yang terdiri dari


Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 41 orang, Pegawai Honorer (PTT)

12 orang dan Tenaga Outsorching (Ban.Pol.PP) sebanyak 150 orang;

- Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang :

No. Golongan Ruang Jumlah (Orang)

1 IV/b 1 orang

2 IV/a - orang

3 III/d - orang

4 III/c 2 orang

5 III/b 4 orang

6 III/a 1 orang

7 II/d - orang

8 II/c 5 orang

9 II/b 24 orang

10 II/a 1 orang

11 I/d 3 orang

12 I/c - orang

13 I/b - orang

14 I/a - orang

15 PTT 12 orang

16 Outsorching 150 orang

Total 203 orang

- Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal :

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

1 PNS

S2 (Pasca Sarjana) - orang

S1 (Sarjana) 6 orang

Diploma III - orang

Diploma II - orang

Diploma I - orang

SLTA 32 orang

SLTP 3 orang

SD - orang

Jumlah PNS 41 orang


2 PTT / Tenaga Honorer

S2 (Pasca Sarjana) - orang

S1 (Sarjana) - orang

Diploma III - orang

Diploma II - orang

Diploma I - orang

SLTA 12 orang

SLTP - orang

SD - orang

Jumlah PTT 12 orang

4). Adanya profesionalisme manajemen dari pimpinan dan adanya

kebebasan bertindak dari staf Satuan Polisi Pamong Praja untuk

melaksanakan tugas yang terbaik bagi dirinya dan institusinya kedepan

sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan;

5). Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara

pimpinan dan staf Kantor Polisi Pamong Praja dalam menciptakan

suasana kerja yang kondusif sehingga membutuhkan motivasi kerja

yang tinggi, semangat, kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja;

6). Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi tiap-tiap seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang

cukup memadai;

7). Terjalinnya sistem koordinasi antar bagian, bagian dengan pimpinan

serta lintas SKPD yang harmonis;

8). Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;

9). Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup

untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar;

10). Telah tersusunnya Standart Operasional Prosedur (SOP) dan SPM

(Standart Pelayanan Minimal) yang menjadi pedoman dalam setiap

pelaksanaan kegiatan.


b. Kelemahan

1). Masih minimnya staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang

memiliki sertifikasi PPNS sebagai tenaga professional di bidang

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;

2). Keterbatasan sumber daya manusia dalam perencanaan program dan

pengendalian pelaksanaan atau dengan kata lain kompetensi dan

kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu merencanakan dan

melaksanakan program secara optimal;

3). Belum adanya kesamaan persepsi dari berbagai dinas/instansi terhadap

proses penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;

4). Masih ada beberapa personil yang kurang inovatif dan cenderung

menunggu perintah pimpinan / atasannya;

5). Penerapan sanksi yang ”lemah” bagi personil yang melanggar aturan;

6). Intervensi kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program;

7). Belum tertanamnya sifat dan sikap aparat Satuan Polisi Pamong Praja

dalam melaksanakan aktifitas kerja penuh pengabdian, berorientasi

kedepan pada tindakan yang mengarah kepada terobosan baru dan

kreativitas kerja.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1). Adanya tuntutan penerapan prinsip-prinsip good governance di

lingkungan Pemerintahan Kota Blitar baik dari Pemerintah pusat dan

propinsi maupun dari kalangan masyarakat baik dalam kapasitas

kelembagaan maupun individu;

2). Adanya tuntutan perbaikan kualitas pelayanan pemerintah daerah dan

Penetapan pengembangan jaringan dan jangkauan kerja yang

mempunyai keterkaitan tugas dan fungsi dengan pengembangan

koordinasi dengan Badan, Dinas, Kantor, Bagian, instansi terkait untuk

mempercepat informasi dan penanganan kejadian yang terjadi di

masyarakat;


3). Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk

berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk

mengembangkan daerahnya;

4). Terjalinnya ”networking” yang kondusif antara Pemerintah Daerah

dengan DPRD Kota Blitar;

5). Masyarakat Kota Blitar yang semakin ”kritis” untuk mengikuti

perkembangan pembangunan Kota Blitar;

6). Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif.

b. Ancaman

1). Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah baik di lingkup

Pemerintah Daerah maupun pada lintas sektoral dapat menyebabkan

kelambanan Pemerintah Daerah Kota Blitar itu sendiri memenuhi

kewajiban terhadap Pemerintah Pusat, Propinsi maupun DPRD Kota

Blitar terutama mengenai Penegakan Peraturan Daerah tidak dapat

tertuntaskan ;

2). Menjamurnya ”asal LSM” yang mulai masuk ranah birokratis daripada

memihak kepentingan masyarakat ;

3). Masih adanya kelompok wartawan yang ”asal kritis” kepada kebijakan

daerah ;

4). Akselerasi transparansi dan partisipasi masyarakat secara langsung

dalam mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah dan aturan

perundang-undangan yang berlaku masih dirasa kurang sehingga dapat

menimbulkan dampak negative terhadap internal masyarakat itu

sendiri ;

5). Terdapatnya beberapa peraturan daerah yang sudah tidak dapat

mengakomodir perkembangan masyarakat Kota Blitar pada saat ini.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu.

Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman

serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya

yaitu untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya

pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas Tahun Anggaran 20011 – 2015

Penyelenggaraan kegiatan pokok perumusan kebijakan kepala daerah dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan

tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat

daerah sehingga terwujud koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan daerah bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju manajemen pemerintahan

modern.

A. Rencana Strategi

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan

dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-

banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-

usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik

yang terorganisasi dan sistematik.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2011

– 2015 adalah : “ MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG

BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN RELIGIUS MELALUI

APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015 “.

Berpedoman pada visi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka Satuan Polisi Pamong

Praja mempunyai visi : “Terdepan dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan


Daerah serta Menciptakan Kondisi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan

Perlindungan Masyarakat yang Kondusif di Kota Blitar”.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah

Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan

Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun kedepan dengan tetap berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai sampai dengan tahun 2015 yang secara sistematis dan

berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

atau yang mungkin timbul. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar perlu

menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik

personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk

dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui

penyusunan rencana program kerja tahunan SKPD dengan menetapkan Visi, Misi dan

Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna

mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

untuk Tahun 2011-2015 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2011 sampai

dengan 2015 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi

serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2015.

Adapun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2011 – 2015

secara terperinci sebagaimana dalam “ Lampiran 1. Hasil Review Matriks Rencana

Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 “ .

B. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui

berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan


kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2015 dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk

mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2015.

Adapun perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun

2015 adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah,

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Tujuan Sasaran Strategis Indikator

Sasaran Formula Indikator Target

Terwujudnya

peningkatan

ketaatan

masyarakat

terhadap norma

sosial

Meningkatnya

penanganan

pelanggaran

peraturan daerah

Prosentase

pelanggaran

peraturan

daerah yang

terselesaikan

( Jumlah pelanggaran perda

yang terselesaikan sesuai

prosedur ) / Jumlah

pelanggaran perda yang

terlaporkan ) x 100 %

80 %

Meningkatnya

penanganan

gangguan

ketentraman dan

ketertiban umum

Prosentase

gangguan

ketentraman

dan ketertiban

umum yang

terselesaikan

( Jumlah gangguan

ketentraman dan ketertiban

umum yang terselesaikan

sesuai prosedur ) / Jumlah

gangguan ketentraman dan

ketertiban umum ) x 100 %

80 %

MISI 2 : Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitasi peran serta dan

pemberdayaan masyarakat

Tujuan Sasaran Strategis Indikator

Sasaran Formula Indikator Target

Terwujudnya

peran serta

masyarakat

dalam menjaga

ketertiban dan

keamanan

lingkungan

Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam perlindungan

masyarakat

Rasio petugas

linmas per RT

( Jumlah anggota Linmas ) /

Jumlah RT se Kota Blitar )

1

Prosentase

poskamling

aktif

( Jumlah poskamling aktif )

/ Jumlah seluruh

poskamling se Kota Blitar )

x 100 %

65 %


Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 untuk

eselon IV adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Eselon IV Program /

Kegiatan

Anggaran

( Rp )

Penanggung

Jawab Sasaran Indikator Kinerja Target

Terlaksananya

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan

yang tersusun

6 buku Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keg. Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

23.705.150 Ka. Seksi

Penegakan

Peraturan

Perundangan

Daerah

Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

kerjasama

pengembangan

kemampuan

aparat polisi

pamong praja

dengan

TNI/POLRI dan

Kejaksaan

Jumlah kegiatan

peningkatan

kerjasama

kemampuan

aparat polisi

pamong praja

dengan

TNI/POLRI dan

Kejaksaan

48 kali Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Keg. Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan

Aparat Polisi

Pamong Praja

Dengan

TNI/POLRI dan

Kejaksaan

78.528.350 Ka. Seksi

Penegakan

Peraturan

Perundangan

Daerah

Terlaksananya

kegiatan

penertiban dan

penegakan

peraturan daerah

Jumlah kegiatan

penertiban dan

penegakan

peraturan daerah

68 kali Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Keg. Penertiban

dan Penegakan

Peraturan Daerah

795.758.550 Ka. Seksi

Penegakan

Peraturan

Perundangan

Daerah

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah

kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

13

kendaraan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Keg.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

244.198.550 Ka. Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum

Tersedianya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian

dinas dan

perlengkapannya

yang tersedia

55 stel Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Keg. Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

60.519.500 Ka. Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum

Terlaksananya

peningkatan etos

kerja dan

profesionalisme

aparatur

Jumlah kegiatan

etos kerja dan

profesionalisme

aparatur

11 kali Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Keg. Peningkatan

Etos Kerja dan

Profesionalisme

Aparatur

82.974.800 Ka. Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum



Kegiatan

Anggaran

( Rp )

Penanggung


Terlaksananya

kegiatan

kerjasama

pengembangan

kemampuan

aparat polisi

pamong praja

Jumlah kegaiatn

HUT Satuan

Polisi Pamong

Praja dan Jambore

Satuan Polisi

Pamong Praja

2 kali Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan


Keg. Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan

Aparat Polisi

Pamong Praja

95.134.000 Ka. Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum

Terfasilitasinya

kegiatan

pengamanan

aset daerah

Jumlah kegiatan

pengamanan aset

daetah

12 bulan Keg.

Pengamanan

Aset Daerah

3.580.377.700

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor

yang tersedia

18 jenis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Keg. Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

313.915.442 Ka. Seksi

Perlindungan

Masyarakat

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin / berkala

gedung kantor

Jumlah

pemeliharaan

rutin / berkala

gedung kantor

1 set Keg.

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Gedung Kantor

73.042.496

Terlaksananya

kegiatan

pengendalian

keamanan

lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian

keamanan

lingkungan yang

terlaksana

278 kali Program Peningkatan Keamanan dan


Keg.

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

1.581.937.200 Ka. Seksi

Perlindungan

Masyarakat

Terlaksananya

jasa surat

menyurat

Jasa pengiriman

surat

12 bulan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keg. Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

396.000 Ka. Sub Bag

Tata Usaha

Tersedianya jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Pembayaran

telepon, listrik

dan internet

12 bulan Keg. Penyediaan

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

78.000.000

Terlaksananya

jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah perbaikan

peralatan kerja

19 jenis Keg. Penyediaan

Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

36.703.990

Tersedianya alat

tulis kantor

Jumlah alat tulis

kantor yang

tersedia


Alat Tulis Kantor

23.854.232

Tersedianya

barang cetakan

dan

penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

yang tersedia


Barang Cetakan

dan

Penggandaan

16.425.830

Tersedianya

komponen

instalasi listrik /

penerangan

bangunan

kantor

Jumlah

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

yang tersedia


Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan

Bangunan

Kantor

3.991.080



Kegiatan

Anggaran

( Rp )

Penanggung


Tersedianya

peralatan rumah

tangga

Jumlah peralatan

rumah tangga

yang tersedia


Peralatan Rumah

Tangga

7.932.800 Ka. Sub Bag

Tata Usaha

Tersedianya

bahan bacaan

dan peraturan

perundang -

undangan

Jumlah surat

kabar dan

peraturan

perundang -

undangan


Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang -

undangan

4.360.000

Tersedianya

makanan dan

minuman rapat

dan tamu

Makanan dan

minuman rapat

dan tamu

6

kegiatan

Keg. Penyediaan

Makanan dan

Minuman

6.870.000

Terfasilitasinya

rapat – rapat

koordinasi dan

konsultasi

dalam dan luar

daerah

Jumlah rapat

koordinasi dan

konsultasi tingkat

regional dan

nasional

39 kali Rapat – rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

Dalam dan Luar

Daerah

96.559.750

Terfasilitasinya

keperansertaan

pada event

daerah dan hari

besar nasional

Partisipasi pada

event daerah dan

hari besar

nasional

12 bulan Fasilitasi

Keperansertaan

Pada Event

Daerah dan Hari

Besar Nasional

Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

12.650.000 Ka. Sub Bag

Tata Usaha

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Tahun 2015 secara terperinci sebagaimana dalam ”Lampiran.2 LKj IP 2015”

C. Penetapan Kinerja

a. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai oleh instansi Pemerintah dalam kurun waktu Tahunan, Semester,

Triwulan atau Bulanan. Sasaran organisasi merupakan bagian dari perencanaan

strategis yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya

organisasi dalam kegiatan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2015 tersebut, sasaran strategis dan

indikator kinerja yang harus dicapai ditunjukkan dalam tabel berikut.

No. Sasaran Strategis Indikator Target

1. Meningkatnya penanganan

pelanggaran peraturan daerah

Prosentase pelanggaran

peraturan daerah yang

terselesaikan

80 %


2. Meningkatnya penanganan


ketertiban umum

Prosentase gangguan

ketentraman dan

ketertiban umum yang

terselesaikan

80 %

3. Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam perlindungan

masyarakat

Rasio petugas linmas per

RT

1

Prosentase poskamling

aktif

65 %

b. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut,

maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 oleh

masing-masing sub bagian dan seksi-seksi dilingkungan Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar dijabarkan dalam 8 (delapan) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;

8. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai

sasaran dan tujuan merupakan penjabaran dari kebijaksanaan dan program yang

ditetapkan, maka melalui APBD Kota Blitar telah ditetapkan kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan pada tahun 2015 oleh masing-masing sub bagian dan seksi-

seksi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan antara lain

melalui kegiatan :

1). Penyediaan jasa surat menyurat, dengan indikator sebagai berikut :


- Masukan : Rp. 720.000,- selama 12 bulan.

- Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan surat menyurat.

- Hasil : Tercapainya kelancaran surat menyurat.

2). Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan

indikator sebagai berikut :

- Masukan : Rp. 78.000.000,- selama 12 bulan

- Keluaran : Terfasilitasinya sarana komunikasi, air dan listrik.

- Hasil : Tercapainya kelancaran komunikasi untuk pencapaian tugas.

3). Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan indikator sebagai

berikut:


- Keluaran : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor.

- Hasil : Tercapainya kelancaran tugas-tugas administrasi perkantoran

4). Penyediaan alat tulis kantor, dengan indikator sebagai berikut :


- Keluaran : Pembelian alat tulis kantor.

- Hasil : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi

perkantoran.

5). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan indikator sebagai

berikut :


- Keluaran : Pengadaan barang cetakan dan penggandaan.

- Hasil : Tercapainya kelancaran tugas pelayanan administrasi

perkantoran.

6). Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor,

dengan indikator sebagai berikut :


- Keluaran : Tersedianya alat listrik.

- Hasil : Terciptanya penerangan ruang kantor.

7). Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan indikator sebagai berikut:


- Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

- Hasil : Tercapainya kebersihan dan kerapihan kantor.

8). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan




- Keluaran : Tersedianya bahan bacaan.

- Hasil : Peningkatan wawasan staf Pol.PP.

9). Penyediaan makanan dan minuman, dengan indikator sebagai berikut:


- Keluaran : Terfasilitasinya kebutuhan makanan dan minuman rapat.

- Hasil : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas anggota Pol.PP.

10). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, dengan



- Keluaran : Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah.

- Hasil : Tercapainya koordinasi / kerjasama dengan dinas / kantor se

Indonesia.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dijabarkan antara lain

melalui kegiatan :

1). Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan indikator

sebagai berikut :


- Keluaran : Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor.

- Hasil : Tersedianya peralatan kantor yang memadahi.

2). Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan indikator sebagai

berikut :


- Keluaran : Lampu hias taman, teralis dan korden

- Hasil : Terlaksananya penerangan taman

3). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan



- Keluaran : Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan operasional dan

perawatan.

- Hasil : Tercapainya kelancaran tugas operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dijabarkan antara lain melalui


kegiatan:

1). Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan indikator

sebagai berikut :

- Masukan : Rp. 60.519.500,- selama 12 bulan untuk 57 orang

- Keluaran : Tercukupinya pakaian dinas beserta perlengkapannya.

- Hasil : Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dijabarkan antara

lain melalui kegiatan ;

1). Peningkatan etos kerja dan profesionalisme aparatur, dengan indikator

sebagai berikut :


- Keluaran : Terlaksananya kegiatan outbond dan pembinaan jasmani

- Hasil : Tercapainya pembinaan jasmani

5. Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dijabarkan antara lain melalui kegiatan ;

1). Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,



- Keluaran : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang

tepat waktu.

- Hasil : Terciptanya kelancaran penyusunan laporan kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja.

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dijabarkan

antara lain melalui kegiatan ;

1). Pengendalian keamanan lingkungan, dengan indikator sebagai berikut :

- Masukan : Rp. 1.581.937.200,- selama 12 bulan

- Keluaran : Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan

lingkungan, pembinaan anggota Linmas, HUT Linmas dan operasi

gabungan Trantib

- Hasil : Tercapainya situasi yang aman, tertib, tentram dan terkendali

2). Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah, dengan indikator sebagai

berikut :



- Keluaran : Terlaksananya kegiatan penertiban dan penegakan

peraturan daerah

- Hasil : Tercapainya situasi lingkungan yang aman, tertib, tentram

dan terkendali.

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

dijabarkan antara lain melalui kegiatan ;

1). Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja

dengan TNI/Polri dan Kejaksaan, dengan indikator sebagai berikut :


- Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasi penanganan pelanggaran

peraturan daerah dan rapat koordinasi PPNS

- Hasil : Penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Keputusan

Walikota.

2). Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja,



- Keluaran : Jambore Pol.PP se Jatim, Pelatihan Outband, pelatihan

PBB, dan HUT Pol.PP se jatim.

- Hasil : Tercapainya koordinasi dan kerjasama dengan Pol.PP se Jatim

3). Pengamanan Asset Daerah, dengan indikator sebagai berikut :

- Masukan : Rp. 3.580.377.700,- selama 12 bulan

- Keluaran : Terlaksananya situasi dan kondisi yang aman terhadap

asset daerah, pejabat daerah, dan lokasi pusat kegiatan masyarakat

(upah outsourching) dan kegiatan pembekalan bagi tenaga keamanan

kantor.

- Hasil : Tercapainya situasi lingkungan yang aman, tertib, tentram

dan terkendali.

8. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dijabarkan antara

lain melalui kegiatan ;

1). Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar, dengan




- Keluaran : Tercukupinya keperansertaan pada event daerah dan hari

besar nasional.

- Hasil : Terlaksananya keperansertaan pada event daerah dan hari

besar nasional.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum masing-masing sub bagian dan seksi-seksi dilingkungan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan pada tahun 2015 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini

dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja baik makro maupun mikro

yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan 2 (dua)

metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode pembandingan capaian

sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir

PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan PPS (Pengukuran Pencapaian

Sasaran). Pembandingan dilakukan dengan menggunakan formulir rencana

dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini

terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas

kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan suatu

kegiatan.

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan

membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan

dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah

kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang

diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini akan bermanfaat untuk

memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana

pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujud kan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Namun demikian, sangat disadari bahwa kedua metode yang digu -

nakan tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang spesifik

terukur, dapat dicapai dan berorientasi hasil. Kondisi inilah yang belum

sepenuhnya dapat disajikan pada LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar


Tahun 2015 ini. Sampai saat ini keberhasilan program yang dijalank an oleh

masing-masing sub bagian dan seksi-seksi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar secara umum lebih banyak diukur dengan menggunakan indikator out-

put, namun secara bertahap akan terus dilakukan penyempurnaan agar

program-program yang dilakukan oleh masing-masing bagian tersebut dapat

diukur keberhasilannya dari sisi manfaat (outcome).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang

dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

Pada Bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar, serta aspek keuangan yang mempengaruhi capaian kinerja serta permasalahan

terkait beserta strategi pemecahan masalah tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan proses berkesinambungan

untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau/kegagalan pelaksanaan suatu

kegiatan tertentu yang dikerjakan oleh masing-masing sub bagian dan seksi-

seksi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sesuai dengan

program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Pengukuran kinerja kegiatan ini

didasarkan atas 3 (tiga) indikator capaian kinerja yaitu : inputs (masukan),

outputs (keluaran) dan outcomes (hasil).

a. Inputs (masukan) : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat

berupa sumber daya manusia, dana, waktu dan sebagainya;

b. Outputs (keluaran) : segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

pelaksanaan suatu kegiatan, dapat berupa produk/jasa seperti dalam

bentuk keluaran fisik atau non fisik.

c. Outcomes (hasil) : segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah, yaitu ukuran seberapa jauh

setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.


Nilai capaian pengukuran kinerja kegiatan masing-masing indikator

kegiatan yang dilaksanakan bagian-bagian dilingkungan Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar selama tahun anggaran 2015 secara terperinci dapat dilihat

pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagai bagian tidak

terpisahkan dari LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 ini.

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Secara umum, Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2015 Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang menjadi

tanggungjawab organisasi. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran adalah

jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan. Pada Tahun 2015 Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang

menjadi tanggung jawab organisasi dan harus capai dalam kurun waktu 1

tahun. Rincian capaian sasaran dapat diuraikan pada formulir Pengukuran

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 2015 sebagaimana dalam

”Lampiran.3 LKj IP 2015” . Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar Tahun Anggaran 2015 dari pengukuran kinerja merupakan hasil kinerja

melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari

sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya, dan dapat dijelaskan sebagai

berlikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah,

mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar

38,77 % dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Prosentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan

80 % 31,02 % 38,77

Ket : 1. Jumlah pelanggaran perda selama tahun 2015 sebanyak 374 pelanggaran

dan terselesaikan sebanyak 116 pelanggaran ( data terlampir )

2. Pada indikator kinerja prosentase pelanggaran peraturan daerah yang

terselesaikan hanya tercapai 31,02 % dari target sebesar 80 %. Untuk

indikator ini dapat dikatakan tidak tercapai / tidak berhasil . Kegagalan

ini disebabkan karena masih ada pelanggaran Perda yang belum bisa


tertangani karena terbentur oleh berbagai kebijakan di luar jangkauan

Satuan Polisi Pamong Praja dan juga adanya Perda – perda yang sudah

kadaluarsa dan perlu diperbaharui.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan

ketertiban umum, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai

capaian sasaran sebesar 118,5 % dengan rincian sebagai berikut :


1 Prosentase gangguan

ketentraman dan ketertiban

umum yang terselesaikan

80

% 94,80 % 118,5

Ket : 1. Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2015

sebanyak 1021 gangguan dan terselesaikan sebanyak 968 gangguan ( data

terlampir )

2. Pada indikator kinerja prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban

umum yang terselesaikan tercapai 94,80 % dari target sebesar 80 %.

Untuk indikator ini dapat dikatakan sangat berhasil . Keberhasilan ini

karena dalam menyelesaikan gangguan ketentraman dan ketertiban

umum memakai cara yang lebih humanis dan bersifat preventif walaupun

belum ada Peraturan Daerah yang khusus di bidang ketentraman dan

ketertiban umum, selalu melakukan patroli ketentraman dan ketertiban

umum secara kontinyu.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat, mempunyai 2

indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 101,94 %

dengan rincian sebagai berikut :


1 Rasio petugas linmas per RT 1 0,95 95

2 Prosentase poskamling aktif 65 % 70,77 % 108,88

Ket : 1. Jumlah petugas linmas pada tahun 2015 sebanyak 622 personil dengan

jumlah RT sebanyak 648 RT ( data terlampir )

2. Jumlah poskamlimg aktif pada tahun 2015 sebanyak 247 poskamling

dengan jumlah seluruh poskamling sebanyak 349 poskamling ( data


terlampir )

3. Pada indikator kinerja rasio petugas linmas per RT tercapai 0,95 dari

target 1. Untuk indikator ini dikatakan sangat berhasil karena adanya

kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga keamanan

lingkungan masing – masing. Adanya pembinaan terhadap anggota

linmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat menambah

kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki petugas linmas.

4. Pada indikator kinerja prosentase poskamling aktif tercapai 70,77 % dari

target 65 % dan ini dapat dikatakan sangat berhasil karena adanya

patroli sistem keamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja secara rutin sehingga masyarakat mempunyai

semangat yang besar untuk mengaktifkan poskamling yang ada di

lingkungannya.

Sedangkan pengukuran pencapaian kinerja eselon IV dapat dilihat pada tabel

berikut :

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Terlaksananya

penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Jumlah laporan yang

tersusun

6

dokumen

6

dokumen

100

2. Terlaksananya kegiatan

peningkatan kerjasama

pengembangan

kemampuan aparat

polisi pamong praja

dengan TNI/POLRI dan

Kejaksaan

Jumlah kegiatan

peningkatan kerjasama

dengan TNI / POLRI dan

Kejaksaan

48

kegiatan

19

kegiatan

39,58


penertiban dan

penegakan peraturan

daerah

Jumlah kegiatan

penertiban dan penegakan

perda

68

kegiatan

53

kegiatan

77,94

4. Terlaksananya

pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

13

kendaraan

13

kendaraan

100

5. Tersedianya pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapannya

55 stel 55 stel 100

6. Terlaksananya

peningkatan etos kerja

dan profesionalisme

aparatur

Jumlah kegiatan

peningkatan etos kerja

dan profesionalisme

aparatur

11 kali 10 kali 90,90


No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi %


kerjasama

pengembangan

kemampuan aparat

polisi pamong praja

Jumlah kegiatan HUT

Satuan Polisi Pamong

Praja dan Jambore Satuan

Polisi Pamong Praja tahun

2015

2 kali 2 kali 100

8. Terfasilitasinya

kegiatan pengamanan

aset daerah

Jumlah kegiatan

pengamanan aset daerah

12 bulan 12 bulan 100

9. Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan gedung

kantor

18 jenis 18 jenis 100

10. Terlaksananya

pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

1 set 1 set 100


pengendalian

keamanan lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

278

kegiatan

245

kegiatan

88,13

12. Tersedianya jasa surat

menyurat

Pengiriman surat 12 bulan 12 bulan 100

13. Tersedianya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Pembayaran telepon,

listrik dan internet


14. Terlaksananya jasa

perbaikan peralatan

kerja

Jumlah perbaikan

peralatan kerja


15. Tersedianya alat tulis

kantor

Jumlah alat tulis kantor 47 jenis 47 jenis 100

16. Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan

9 jenis 9 jenis 100

17. Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor


18. Tersedianya peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga


19. Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah surat kabar dan

peraturan perundang -

undangan

2 jenis 2 jenis 100

20. Tersedianya makanan

dan minuman rapat dan

tamu

Makanan dan minuman

rapat dan tamu

6 kegiatan 6 kegiatan 100

21. Terfasilitasinya rapat –

rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan

luar daerah

Jumlah rapat koordinasi

dan konsultasi tingkat

regional dan nasional

39 kali 39 kali 100

22. Terfasilitasinya

keperansertaan pada

event daerah dan hari

besar nasional

Jumlah partisipasi pada

event daerah dan hari

besar nasional



3. Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya merupakan pertanggung

jawaban kinerja terhadap pelaksanaan proyek atau kegiatan, program dan

kebijakan. Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati oleh semua pihak

apabila ada kesamaan cara pandang dan penilaian terhadap kinerja tersebut.

Oleh karena itu, untuk menghindarkan perbedaan-perbedaan tersebut,

dipergunakan penilaian yang diatur dalam Insturuksi Presiden nomor 7 Tahun

1999 beserta petunjuk pelaksanaannya mengatur sistem dan prosedur evaluasi

kinerja dalam rangka pencermatan akuntabilitas kinerja.

Langkah awal dari semua prosedur evaluasi kinerja adalah penetapan

indikator dan pemberian bobot pada masing-masing indikator, proyek dan

program. Penetapan indikator kinerja dilakukan berdasarkan perkiraan yang

realistis dan obyektif dengan memperhatikan tujuan dan sasaran masing-masing

proyek, sehingga setiap indikator diharapkan bersifat spesifik, jelas, dapat diukur

secara obyektif, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan.

Secara umum indikator kinerja yang dipergunakan untuk mengukur

tingkat keberhasilan proyek/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing

bagian dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar ditetapkan

berdasarkan 3 kelompok yaitu masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil

(outcomes), yang mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun

anggaran 2015 menunjukkan kinerja yang Sangat Berhasil dengan ditandai oleh

nilai rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 90,29 %

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan

standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO NILAI PREDIKAT

1 85 s/d 100 Sangat Berhasil

2 70 > X < 85 Berhasil

3 55 > X < 70 Cukup Berhasil

4 0 > X < 55 Kurang berhasil

Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2015

ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian

2015

Sangat

Berhasil

Berhasil Cukup

Berhasil

Tidak

Berhasil

Meningkatya

penanganan

pelanggaran

peraturan daerah

Prosentase

pelanggaran

peraturan daerah

yang

terselesaikan

38,77 % √

Meningkatnya

penanganan

gangguan

ketentraman dan

ketertiban

umum

Prosentase

gangguan

ketentraman dan

ketertiban umum

yang

terselesaikan

118,5 % √

Meningkanya

fungsi

perlindungan

masyarakat

Rasio petugas

linmas per RT

95 % √

Prosentase

poskamling aktif

108,88 % √

Rata – rata Keberhasilan Pencapaian

Sasaran Strategis

90,29 % SANGAT BERHASIL

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing

kebijakan yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan tersebut,

menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2015 termasuk kategori 1 (satu)

dengan nilai capaian kinerja 90,29 % (Sembilan puluh koma dua puluh sembilan

persen).

Analisis akuntabilitas kinerja merupakan langkah untuk

mengintepretasikan lebih lanjut hasil pengukuran dari evaluasi kinerja yang

menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

pencapaian visi organisasi. Analisis akuntabilitas kinerja pada dasarnya

bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, keberhasilan, kegagalan,

hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan misi

serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil agar pelaksanaan dimasa

yang akan datang lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan program / kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

pada tahun 2015 dengan nilai rata-rata pengukuran kinerja sebesar 90,29 %

sehingga masuk dalam kategori Sangat Berhasil . Sedangkan keberhasilan /

kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja Eselon IV tahun 2015

ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :



2015

Sangat

Berhasil

Berhasil Cukup

Berhasil

Tidak

Berhasil

Terlaksananya

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan

yang tersusun

100 √

Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

kerjasama

pengembangan

kemampuan

aparat polisi

pamong praja

dengan

TNI/POLRI dan

Kejaksaan

Jumlah kegiatan

peningkatan

kerjasama

dengan TNI /

POLRI dan

Kejaksaan

39,58 √

Terlaksananya

kegiatan

penertiban dan

penegakan

peraturan daerah

Jumlah kegiatan

penertiban dan

penegakan perda

77,94 √

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/ berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah

kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

100 √

Tersedianya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian

dinas dan

perlengkapannya

100 √

Terlaksananya

peningkatan etos

kerja dan

profesionalisme

aparatur

Jumlah kegiatan

peningkatan etos

kerja dan

profesionalisme

aparatur

90,90 √

Terlaksananya

kegiatan

kerjasama

pengembangan

kemampuan

aparat polisi

pamong praja

Jumlah kegiatan

HUT Satuan

Polisi Pamong

Praja dan

Jambore Satuan

Polisi Pamong

Praja tahun 2015

100 √

Terfasilitasinya

kegiatan

pengamanan aset

daerah

Jumlah kegiatan

pengamanan aset

daerah

100 √

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah peralatan

dan

perlengkapan

gedung kantor

100 √



2015

Sangat

Berhasil

Berhasil Cukup

Berhasil

Tidak

Berhasil

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin / berkala

gedung kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

100 √

Terlaksananya

kegiatan

pengendalian

keamanan

lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian

keamanan

lingkungan

88,13 √

Tersedianya jasa

surat menyurat

Pengiriman surat 100 √

Tersedianya jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Pembayaran

telepon, listrik

dan internet

100 √

Terlaksananya

jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah perbaikan

peralatan kerja

100 √

Tersedianya alat

tulis kantor

Jumlah alat tulis

kantor

100 √

Tersedianya

barang cetakan

dan

penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

100 √

Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

Jumlah

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

100 √

Tersedianya

peralatan rumah

tangga

Jumlah peralatan

rumah tangga

100 √

Tersedianya

bahan bacaan

dan peraturan

perundang -

undangan

Jumlah surat

kabar dan

peraturan

perundang -

undangan

100 √

Tersedianya

makanan dan

minuman rapat

dan tamu

Makanan dan

minuman rapat

dan tamu

100 √

Terfasilitasinya

rapat – rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

dan luar daerah

Jumlah rapat

koordinasi dan

konsultasi tingkat

regional dan

nasional

100 √



2015

Sangat

Berhasil

Berhasil Cukup

Berhasil

Tidak

Berhasil

Terfasilitasinya

keperansertaan

pada event

daerah dan hari

besar nasional

Jumlah

partisipasi pada

event daerah dan

hari besar

nasional

100 √

Rata – rata keberhasilan pencapaian

kinerja

SANGAT BERHASIL

Pada dasarnya capaian kinerja tingkat eselon IV dapat dikatakan berhasil

walaupun belum 100 % tercapai semua sesuai target.

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2014

dengan tahun 2015 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian Kinerja

2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya

penanganan

pelanggaran

peraturan daerah

Prosentase

pelanggaran

peraturan daerah

yang terselesaikan

78 % 80 % 30,22

%

31,02

%

59,69 % 38,77

%

2. Meningkatnya

penanganan

gangguan

ketentraman dan

ketertiban umum

Prosentase

gangguan

ketentraman dan

ketertiban umum

yang terselesaikan

78 % 80 % 94,49

%

94,80

%

121,14% 118,5

%

3. Meningkatnya

fungsi

perlindungan

masyarakat

Rasio petugas

linmas per RT

1 1 0,52 0,95 52 % 95 %

Prosentase

poskamling aktif

64 % 65 % 73,31

%

70,77

%

116,37

%

108,88

%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Indikator prosentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan

tahun 2015 lebih timggi realisasinya daripada tahun 2014. Hal ini

disebabkan karena pada tahun 2015 penanganan pelanggaran Perda yang

dilakukan bersifat premtif dan preventif.

2. Pada indikator kinerja prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban

umum yang terselesaikan tahun 2015 lebih baik daripada tahun 2014. Hal


ini disebabkan karena penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban

umum lebih bersifat humanis.

3. Indikator rasio petugas linmas per RT mengalami peningkatan dari tahun

2014 sebesar 0,52 menjadi 0,95 tahun 2015. Untuk indikator poskamling

aktif tahun 2014 realisasinya lebih tinggi daripada tahun 2015. Hal ini

disebabkan karena diselenggarakannya pesta demokrasi ( PILEG dan

PILPRES ) sehingga banyak melibatkan petugas linmas dalam menjaga

keamanan lingkungan agar kondusif.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong

Praja membutuhkan jumlah personil yang memadai. Pengaturan dan penetapan

jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi

Pamong Praja, dan dari hasil analisa jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar idealnya sejumlah serendah – rendahnya 150 PNS dan setinggi – tingginya

250 PNS. Padahal kondisi saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 38 PNS dan

12 PTT, dengan kesimpulan bahwa Satpol PP Kota Blitar masih kekurangan

personil. Tetapi dengan adanya rekruitmen tenaga keamanan kantor sejumlah

170 personil dapat dikatakan kebutuhan personil sudah tercukupi sehingga

Satpol PP Kota Blitar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

Selain itu ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan

dan beberapa faktor penghambat / kendala maupun permasalahan beserta

langkah-langkah strategi kedepan yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi.

a. Faktor Pendorong :

1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang telah sesuai

dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

Hal ini akan menambah kekuatan tersendiri demi terciptanya Kondisi

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan

Masyarakat


2) Struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah

terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi penegak Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota dengan tingkat pendidikan yang cukup

memadai.

3) Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara

pimpinan dan staf Kantor Polisi Pamong Praja dalam menciptakan

suasana kerja yang kondusif sehingga membutuhkan motivasi kerja

yang tinggi, semangat, kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja;

4) Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi tiap-tiap bagian dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang

cukup memadai;

5) Telah tersusunnya Standart Operasional Prosedur (SOP) dan SPM

(Standart Pelayanan Minimal) yang menjadi pedoman dalam setiap

pelaksanaan kegiatan.

6) Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup

untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar;

b. Faktor Penghambat :

1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Kota Blitar

kedudukannya tidak menjadi satu atap sehingga keberadaannya tidak

dapat difungsikan dengan maksimal.

2) Kurangnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan situasi dan

kondisi Kota Blitar agar tetap bersih dan rapi, misalnya pemasangan

reklame tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Adanya tumpang tindih pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi pemerintah maupun lintas

sektoral.

c. Langkah-Langkah Strategis ke Depan :

1) Perlu adanya perubahan produk perundang-undangan terutama

Perda-Perda yang telah kadaluwarsa yang sudah tidak sesuai lagi


dengan kondisi riil situasi saat ini, sehingga kegiatan pelaksanaan

operasionalisasi dapat terwujud dengan aman, lancar dan tertib tanpa

hambatan yang berarti.

2) Perlu adanya peningkatan pemberdayaan terhadap PPNS yang tugas

pokok dan fungsinya melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja.

3) Perlu adanya rutinitas terhadap kegiatan sosilaisasi Perda dan ditindak

lanjuti dengan operasi yustisi berdasarkan aturan yang telah

diberlakukan melalui berkoordinasi lintas sektoral.

4) Perlu adanya payung hukum yang kongkrit dalam menangani serta

menindak tegas melalui peradilan yustisi terhadap gangguan

Kamtibmas termasuk didalamnya penyandang masalah sosial

masyarakat seperti gepeng, pengemis, orang gila, anjal, pengamen

jalanan dan sejenisnya yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan

keindahan Kota Blitar, termasuk didalamnya terhadap pelanggaran

penggunaan cukai ilegal, sehingga ada efek jera demi terwujudnya

kondisi keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang kondusif.

5) Proaktif masing – masing Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian sangat

diharapkan adanya koordinasi dan kerjasama secara periodik dan

berkesinambungan serta aktif mengikuti perkembangan yang berarti

dalam rangka meningkatkan SDM melalui bimbingan teknis, diklat

dan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah.

6) Perlunya adanya peningkatan dalam pelaksanaan koordinasi baik

antar lintas SKPD di jajaran Pemerintah Kota Blitar, instansi eksternal

yang ada di Kota Blitar maupun dengan instansi horisontal dan

vertikal.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat

dikatakan Sangat Berhasil walaupun masih ada beberapa hambatan dalam

pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga akan


dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Kinerja pelaksanaan kegiatan lebih banyak berbicara masalah realisasi

kegiatan dalam APBD 2015. Artinya seberapa jauh tingkat pencapaian target

khususnya yang berhubungan dengan sumber dana untuk menjalankan kegiatan

tersebut.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2015 Jumlah

anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.175.964.508,95

2. Belanja Langsung : Rp. 7.215.835.420,00

J u m l a h : Rp. 9.391.799.928,95

Dari anggaran tersebut sampai dengan bulan Desember 2015 telah

terealisasi sebesar Rp. 8.702.798.216,00. Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi

belanja langsung program/ kegiatan tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI

BELANJA LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

TAHUN ANGGARAN 2015

No. Uraian Anggaran

( Rp)

Realisasi

( Rp ) %

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 275.093.682 251.784.024 91,53

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 396.000 392.670 99,16

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 78.000.000 62.204.961 79,75

3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 36.703.990 36.292.990 98,88

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.854.232 23.752.583 99,57

5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 16.425.830 16.311.530 99,30

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor 3.991.080 3.991.080 100

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.932.800 7.522.000 94,82

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang – undangan 4.360.000 3.360.000 77,06

9. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.870.000 6.410.000 93,30

10. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah 96.559.750 91.546.210 94,81


II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 631.156.448 574.892.500 91,09

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 313.915.442 303.690.850 96,74

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor 73.042.496 68.585.000 93,90

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional 244.198.550 202.616.650 82,97

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.519.500 55.906.500 92,38

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya 60.519.500 55.906.500 92,38

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 82.974.800 75.057.450 90,46

1. Peningkatan Etos Kerja dan

Profesionalisme Aparatur 82.974.800 75.057.450 90,46

V. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

23.705.150 21.515.300 90,76

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.705.150 21.515.300 90,76

VI. Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan 2.377.695.750 2.019.258.800 84,93

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.581.937.200 1.395.471.550 88,21

2. Penertiban dan Penegakan Peraturan

Daerah 795.758.550 623.787.250 78,39

VII. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal 3.752.040.050 3.585.193.789 95,55

1. Kerjasama Pengembangan Kemampuan

Aparat Polisi Pamong Praja Dengan

TNI/POLRI dan Kejaksaan

76.528.350 30.639.350 40,04

2. Kerjasama Pengembangan Kemampuan

Aparat Polisi Pamong Praja 95.134.000 83.445.739 87,71

3. Pengamanan Aset Daerah 3.580.377.700 3.471.108.700 96,95

VIII. Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan 12.650.000 9.075.000 71,74

1. Fasilitasi Keperansertaan Pada Event

Daerah dan Hari Besar Nasional 12.650.000 9.075.000 71,74

JUMLAH 7.215.835.420 6.615.821.213 91,68


BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2015 merupakan

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya

sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good

Governance. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban

kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan

dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah di tetapkan dalam Rencana

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2015 termasuk kategori 1 (satu)

dengan nilai capaian kinerja 90,29 % (Sembilan puluh koma dua puluh sembilan

persen) dan dapat dikatakan Sangat Berhasil walaupun masih dijumpai ada beberapa

kendala / hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya dimasa

mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Nilai tersebut berasal dari indikator sasaran dalam setiap misi pada tahun 2015

dengan perincian sebagai berikut :

1. Misi I dengan sasaran meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah


dan meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar 78,63 % masuk kategori berhasil.

2. Misi II dengan sasaran meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat dengan

nilai capaian kinerja sasaran sebesar 101,94% masuk kategori sangat berhasil.

B. Saran

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi

yang harus ditingkatkan adalah :

a. Perlu adanya perubahan produk perundang-undangan terutama Perda-Perda

yang telah kadaluwarsa yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil situasi

saat ini, sehingga kegiatan pelaksanaan operasionalisasi dapat terwujud dengan

aman, lancar dan tertib tanpa hambatan yang berarti.

b. Perlu adanya peningkatan pemberdayaan terhadap PPNS yang tugas pokok

dan fungsinya melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Perlu adanya rutinitas terhadap kegiatan sosilaisasi Perda dan ditindak lanjuti

dengan operasi yustisi berdasarkan aturan yang telah diberlakukan melalui

berkoordinasi lintas sektoral.

d. Perlu adanya payung hukum yang kongkrit dalam menangani serta menindak

tegas melalui peradilan yustisi terhadap gangguan Kamtibmas termasuk

didalamnya penyandang masalah sosial masyarakat seperti gepeng, pengemis,

orang gila, anjal, pengamen jalanan dan sejenisnya yang mengganggu

keamanan, kenyamanan dan keindahan Kota Blitar, termasuk didalamnya

terhadap pelanggaran penggunaan cukai ilegal, sehingga ada efek jera demi

terwujudnya kondisi keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang kondusif.

e. Proaktif masing – masing Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian sangat

diharapkan adanya koordinasi dan kerjasama secara periodik dan

berkesinambungan serta aktif mengikuti perkembangan yang berarti dalam

rangka meningkatkan SDM melalui bimbingan teknis, diklat dan rapat

koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah.

f. Perlunya meningkatkan pelaksanaan koordinasi baik antar lintas SKPD di

jajaran Pemerintah Kota Blitar, instansi eksternal yang ada di Kota Blitar

maupun dengan instansi horisontal dan vertikal.


Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKj IP Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 semoga dapat memberikan kejelasan

terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan

memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan

kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam

rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BLITAR

HARIYANTO, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19600414 198103 1 008

VISI :

MISI : 1. Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat2. Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitasi peran serta dan pemberdayaan masyarakat

2 4 6 7Misi ke˗1 : Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peningkatan penanganan pelanggaranperaturan daerah dan peraturan kepala daerah

Menyelenggarakan operasi penertibanpenegakan peraturan daerah secara kontinu

Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan

Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal

Misi ke˗2 : Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitasi peran serta dan pemberdayaan masyarakatRasio petugas Linmas per RT Menyelenggarakan patroli siskamling secara

kontinu

Prosentase poskamling aktif Menyelenggarakan pelatihan bagi anggotaperlindungan masyarakat

Terdepan dalam Penegakan Peraturan Perundang - undangan Daerah serta Menciptakan Kondisi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat yangKondusif di Kota Blitar

TUJUAN SASARAN

LAMPIRAN 1. LKj IP 2015

HASIL REVIEWMATRIKS RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

TAHUN 2011-2015

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETURAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 3 5

1 Meningkatnya penanganan pelanggaranPeraturan Daerah

Prosentase pelanggaran peraturan daerahyang terselesaikan

1

Prosentase penurunanpelanggaran K3 ( ketentraman,ketertiban dan keindahan )

Terwujudnya peningkatanketaatan masyarakat terhadapnorma sosial

Peningkatan pemeliharaan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat


Prosentase penurunan angkapelanggaran terhadap peraturanperundangan daerah per tahun

Blitar, 28 September 2015

1 Terwujudnya peran sertamasyarakat dalam menjagaketertiban dan keamananlingkungan

Prosentase peran sertamasyarakat dalam Linmas

1 Meningkatnya fungsi perlindunganmasyarakat

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BLITAR

HARIYANTO, SEPembina Tingkat I

NIP. 19600414 198103 1 008

2 Meningkatnya penanganan gangguanketentraman dan ketertiban umum

Prosentase gangguan ketentraman danketertiban umum yang terselesaikan


Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target Pagu ( Rp ) Ket.

1 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Keamanan dan


Meningkatnya keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

1 : 2 623,787,250

Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan

Daerah

Terlaksananya kegiatan

penertiban dan penegakan

Perda

48 kegiatan 623,787,250

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan


Meningkatnya

pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

1 : 3 30,639,350

Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan

Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI / POLRI dan

Kejaksaan


operasi penanganan

pelanggaran Perda

48 kegiatan 30,639,350

Meningkatnya penanganan gangguan

ketentraman dan ketertiban umum

1 Prosentase gangguan ketentraman dan

ketertiban umum yang terselesaikan

80 % Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan


Meningkatnya

pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

1 : 3 3,554,554,439

Kegiatan Pengamanan Aset Daerah Terlaksananya situasi dan

kondisi yang aman

terhadap aset daerah,

pejabat daerah, dan lokasi

pusat kegiatan masyarakat

12 bulan 3,471,108,700

Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan

Aparat Polisi Pamong Praja


HUT Satpol PP dan

Jambore Satpol PP

2 kali

kegiatan

83,445,739

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Indikator Kinerja

2

Target

3

Meningkatnya penanganan


Prosentase pelanggaran peraturan daerah yang

terselesaikan

1 80 %

LAMPIRAN.2 LKj IP 2015

Program Peningkatan Keamanan dan


Meningkatnya keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

1 : 2 1,395,471,550


pengendalian keamanan

lingkungan

278 kegiatan

1 Terlaksananya HUT

Linmas

1 kali


fasilitasi Pemilukada 2015

1 kali

Terlaksananya pembinaan

anggota linmas

1 kali

2 Prosentase poskamling aktif 65 % Terlaksananya operasi

gabungan trantib

12 kali

Meningkatnya fungsi perlindungan

masyarakat

NIP. 19600414 198103 1 008

Kota Blitar

HARIYANTO, SE

Pembina Tingkat I

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaBlitar, 28 September 2015

Rasio petugas Linmas per RT 1

1,395,471,550

Kegiatan yang

berkaitan dengan

ketentraman dan

ketertiban umum

menjadi satu dengan

kegiatan yang

berhubungan

dengan

perlindungan

masyarakat

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis %

1 5



1 Prosentase pelanggaran peraturan

daerah yang terselesaikan

80 % 31.02 % 38.78



ketertiban umum

1 Prosentase gangguan ketentraman

dan ketertiban umum yang

terselesaikan

80 % 94.8 % 118.50

1 Rasio petugas Linmas per RT 1 0.95 95.00

2 Prosentase poskamling aktif 65 % 70.77 % 108.88

:

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 :

Meningkatnya fungsi

perlindungan masyarakat

Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja PrajaKota Blitar

HARIYANTO, SE

Pembina Tingkat I

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 7,215,835,420.00Rp

6,592,683,363.00Rp

LAMPIRAN.3 LKj IP 2015

PENGUKURAN KINERJA

Indikator Kinerja

2

NIP. 19600414 198301 1 008

Realisasi

4

Target

3


A. TARGET KINERJA TUJUAN

INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 20152 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Misi ke˗1 : Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Prosentase penurunanangka pelanggaranterhadap peraturanperundangan daerahper tahun %

tidak tersediadata 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00%

Prosentase penurunanpelanggaran K3 (ketentraman,ketertiban dankeindahan ) %

tidak tersediadata 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

Misi ke˗2 : Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitasi peran serta dan pemberdayaan masyarakat

1 Terwujudnya peranserta masyarakatdalam menjagaketertiban dankeamananlingkungan

Prosentase peranserta masyarakatdalam Linmas

%tidak tersedia

data0.40% 0.40% 0.41% 0.42% 0.43%

TAHUN 2011-2015

1 Terwujudnyapeningkatanketaatan masyarakatterhadap normasosial

KONDISI 2010 TARGET TAHUNAN KET.URAIAN

HASIL REVIEWMATRIKS RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

1

SATUAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR

produksi padi selama 1tahun (ton)

( Jumlah pelanggaran peraturan perundangandaerah tahun ini- Jumlah pelanggaranperaturan perundangan daerah tahun lalu )

Jumlah pelanggaran peraturan perundangandaerah tahun lalu

X 100%

( Jumlah pelanggaran K3 tahun ini - Jumlahpelanggaran K3 tahun lalu )

Jumlah pelanggaran K3 ( ketentraman,ketertiban, dan keindahan )

X 100%

Jumlah petugas perlindungan masyarakat

Jumlah penduduk

X 100%

B. TARGET KINERJA SASARAN

INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Misi ke˗1 : Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat1 Meningkatnya

penangananpelanggaranPeraturan Daerah

Prosentasepelanggaran peraturandaerah yangterselesaikan %

tidak tersediadata

72% 74% 76% 78% 80%

2 Meningkatnyapenanganangangguanketentraman danketertiban umum

Prosentase gangguanketentraman danketertiban umum yangterselesaikan %

tidak tersediadata

72% 74% 76% 78% 80%

Misi ke˗2 : Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitasi peran serta dan pemberdayaan masyarakat

Rasio petugas Linmasper RT tidak tersedia

data1 1 1 1 1

Prosentaseposkamling aktif

%tidak tersedia

data62.00% 62.50% 63.00% 64.00% 65.00%

NIP. 19600414 198103 1 008

Blitar, 28 September 2015KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BLITAR

HARIYANTO, SEPembina Tingkat I

SATUAN KONDISI 2010 TARGET TAHUNANSASARAN

1 Meningkatnya fungsiperlindunganmasyarakat

URAIANKET.FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR

X 100%Jumlah total Rumah TanggaJumlah PPL PNS Dinas X 100%

Jumlah indikator SPM KP X 100%

Jumlah poskamling aktif

Jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi

X 100%Jumlah peserta pelatihan pertanianX 100%Jumlah PPL PNS Dinas

Jumlah penduduk Kota Blitar (jiwa)+2

X 100%

X 100%Jumlah PPL PNS Dinas X 100%

Jumlah indikator SPM KP X 100%

Jumlah seluruh poskamlingse Kota Blitar

X 100%

Jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi

X 100%X 100%Jumlah PPL PNS Dinas

Jumlah penduduk Kota Blitar (jiwa)+2

X 100%

Jumlah pelanggaran peraturandaerah yang terselesaikan sesuaiprosedur

Jumlah pelanggaran peraturandaerah yang terlaporkan

Jumlah gangguan ketentraman danketertiban umumyang terselesaikan sesuai prosedur

Jumlah gangguan ketentramandan ketertiban umum

Jumlah anggota Linmas

Jumlah RT se Kota Blitar

X 100%

X 100%

X 100%X 100%

X 100%X 100%

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1411.pdfPamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan