LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) …orpegbag.boyolali.go.id/arsip/2018/04/LKJIP3.pdf · menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2017 ... memberikan

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP ) KECAMATAN WONOSEGORO

TAHUN 2017

KECAMATAN WONOSEGORO TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan

dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Wonosegoro Tahun 2017 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban

menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2017

sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2017 serta

evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat

memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Wonosegoro serta dapat

diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan

target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan

Wonosegoro).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain

seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja.

Dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan

rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

di masing-masing bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-

prinsip Good Govermance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim

penyusun LKjIP Kecamatan Wonosegoro dan para pelaksanaan kegiatan serta

pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Wonosegoro

Tahun 2017 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan

obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan

langkah dan kebijakan Kecamatan Wonosegoro di tahun selanjutnya serta dapat

mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam

mewujudkan visi-misi Kecamatan Wonosegoro dan visi-misi Pemerintah Kabupaten

Boyolali.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Wonosegoro Tahun 2017 ini

dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .............……………………............................................... i

Daftar isi ......................................................................................................... ii

Ikhtisar Eksekutif .............................................................................................. iii-iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang ...................................................………..… 1

1.2. Gambaran Organisasi .............…………………….………... 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi ………………....................... 6

2.2. Perjanjian Kinerja ………………………………..…………….. 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi …...................................... 9

3.2. Realisasi Anggaran ………………………………………......... 21

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan .......................................................................... 24

4.2. Saran .................................................................................... 24

DAFTAR LAMPIRAN

A Perjanjian Kinerja Tahun 2017

B Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021

C

D

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

Pengukuran Kinerja Tahun 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi

kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas

tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan

bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2017, sesuai

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Daerah

Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen

LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan tugas.

Berdasar Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37),

Kecamatan Wonosegoro dipimpin oleh Camat, terdiri 1 Sekretaris Kecamatan, 2

Kepala Sub Bagian, dan 5 Kepala Seksi. Jumlah pegawai secara keseluruhan

adalah 22 orang. Kecamatan Wonosegoro mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

terhadap kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Pada tahun 2017 Kecamatan Wonosegoro melaksanakan 12 (dua belas)

program dengan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

890.801.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 untuk mencapai 6 sasaran, atau dengan kata lain seluruh

kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja

dari 6 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 98,67 % (kategori baik). Keberhasilan

ini disumbangkan oleh 4 (empat) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 100%

dengan kategori baik, namun ada 2 (dua ) sasaran yang mencapai nilai kinerja 92,07

% dan 99,95%.

Secara keseluruhan capaian kinerja 98,67% (kategori baik) dan mengalami

kenaikan sebesar 2,84% dibanding capaian kinerja tahun 2016 yang 95,83%.

Pembiayaaan program / kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2017

sebesar Rp. 890.801.000 terealisasi Rp. 807.680.161 dengan penyerapan sebesar

90,67% atau efisiensi 9,33%.

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan

Wonosegoro, maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi

pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua Subbag dan Kasi serta desa.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Wonosegoro lebih baik

dan akuntabel antara lain melakukan reviu terhadap program/kegiatan yang kurang

tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan

sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU

dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja

sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented

goverment). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementrian/Lembaga,

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon 1 pada

Kementrian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri

yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang ditentukan oleh pimpinan

instansi masing-masing.

Setelah pelaksanaan tahun anggaran 2017, pemerintah daerah menyusun

LKjIP 2017 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung

jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan

dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator

Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian

Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja

instansi pemerintah (Kecamatan Wonosegoro) dalam mencapai sasaran strategis

instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja diawal

tahun anggaran. dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja

Kecamatan Wonosegoro dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan

perjanjian kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja kecamatan

wonosegoro;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja. Kecamatan

wonosegoro pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen

LKjIP Kecamatan Wonosegoro antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka sesuai siklus SAKIP;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali

Tahun 2016-2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 183);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor

15);

7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor

37);

8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6)

1.2 Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kantor Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dapat

dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek startegis

organisasi.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, mempunyai tugas untuk

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik

dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan

Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i. menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan

Kecamatan;

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan

Perundang-undangan.

1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dibentuk

berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

1) Camat

2) Sekretaris Kecamatan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

3) Seksi Pemerintahan

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

6) Seksi Perekonomian dan Pembangunan

7) Seksi Pelayanan

8) Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan diperoleh dengan mengakomodasi

isu organisasi Kecamatan Wonosegoro, permasalahan dan atau arah

kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama

kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan, yaitu :

1. pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari

Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan

segenap potensi yang ada di wilayah;

2. optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah

kecamatan;

3. penyelenggaraan pelayana publik yang prima;

4. peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur;

5. mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat. mengembangkan kebijakan yang berorientasi

pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan

Wonosegoro dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

2. Belum konsistennya antara perencanaan, penganggaran dan

pelaksanaan kegiatan.

3. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang masih belum

sepenuhnya dapat mencukupi kegiatan penyelenggara pemerintah dan

pembangunan.

4. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, untuk

mendukung tercapainya visi Kecamatan Wonosegoro.

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Wonosegoro sebagaimana tertuang dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Wonosegoro Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran

strategis:

1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel;

3. Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan

kesejahteraan sosial,

4. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat

Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat.

Sasaran strategis tersebut memiliki 4 indikator kinerja dengan targer kinerja

setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana

terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan

Wonosegoro merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), yaitu

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator

dalam dokumen IKU berlaku 5 tahun menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan

RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam

sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang

memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karateristik

program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2017

Kecamatan Wonosegoro, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Wonosegoro 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2017.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2017

yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2017, Perjanjian Kinerja Meliputi 6 (enam) sasaran

strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik,

mempunyai 3 (tiga) indikator.

2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik,

mempunyai 1 (satu) indikator.

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, mempunyai 3

(tiga) indikator.

4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah

kecamatan, mempunyai 1 (satu) indikator.

5. Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum, mempunyai 1

(satu) indicator.

6. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi, mempunyai 1

(satu) indikator.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2017 sebagaimana

tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2017.

Tabel 2.1 Pernjanjian Kinerja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2017

No Sasaran Startegis Indikator Target

1 2 3 4

1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik

Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi

100 %

Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

100 %

Capaian pembayaran PBB 100 %

2

Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di kecamatan

79.35

nilai

3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

100 %

Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan

100 %

Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa

100 %

4 Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah kecamatan

Presentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti

100 %

5 Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum

Frekwensi monitoring dan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum

100 %

6 Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

100 %

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut,

Kecamatan Wonosegoro melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp. 890.801.000,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Wonosegoro merupakan perwujudan

kewajiban Kecamatan Wonosegoro untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dalam mencapai sasaran

yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2017

tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan

atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

1. Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin

tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin

rendahnya kinerja menggunakan rumus:

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja

menggunakan rumus:

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran

dengan kategori sebagai berikut:

a. Lebih dari 100% = Sangat baik (A)

b. 76-100% = Baik (B)

c. 56-75% = Cukup (C)

d. K dari 55% = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Wonosegoro sesuai dengan pengukuran kinerja

tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna

memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

A. Sasaran 1 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut:

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No Indikator kinerja Satuan Target Tahun 2016

Realisasi Tahun 2016

Target Tahun 2017


Capaian Tahun 2017

Kategori Penanggung

jawab

1 Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

% 100 100 100 100 100 B Sie Pemerintahan

2 Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

% 0 0 100

100 100 B Sie Pemerintahan

3 Capaian Pembayaran PBB

% 100 72,99 100 72,63 76,2 B Sie Pemerintahan

Rata-rata 92,07 B

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara

keseluruhan (rata-rata) 92,07% (kategori baik) terdiri dari 2 (tiga) indikator kategori

baik (100%) dan 1 (satu) indikator Kategori baik (76,2%). Berikut analisis

keberhasilan capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

1. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

a. Analisis keberhasilan :

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah seluruh desa di

Kecamatan Wonosegoro telah melakukan / melaksanakan kegiatan

keuangan melalui SIMKEUDES, dengan pendampingan yang dilakukan

oleh Pendamping Desa

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Melakukan asistensi lewat pendamping desa yang melakukan

pembinaan kepada operator SIMKEUDES.

- Pembuatan surat yang ditujukan ke desa berisi pedoman dalam

penyusunan administrasi APBDesa, ADD dan Dana Desa dan

dilakukan fasilitasi untuk memastikan lingkup dan kualitas sesuai

dengan ketentuan guna mengurangi kesalahan-kesalahan penerapan

dan penyusunannya.

- Menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk menjangkau

seluruh desa di wilayah kecamatan wonosegoro, dengan Anggaran

sebesar Rp. 28.538.500 dapat terealisasi sebesar Rp. 25.895.440

dengan demikian efisiensinya sebesar 9,03%

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator

tercapai 100 % (baik) yaitu :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Pendampingan Pengelolaan

Keuangan Desa bentuk kegiatan yang dilaksakan adalah dengan

melakukan pendampingan dari perencanaan, penggunaan,

pertanggungjawaban, pelaporan dana desa.

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

dengan Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDes dan Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa, bentuk kegiatan

yang dilaksakan adalah dengan melakukan pendampingan dan

asistensi penyusunan APBDes dan melaksanakan pembinaan

administrasi desa di wilayah kecamatan wonosegoro.

2. Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa


Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan

Pemilihan Perangkat Desa sudah dilaksanakan dengan monitoring dari

Tim Pengendali Kecamatan.


- Membentuk Tim tingkat Kecamatan untuk melakukan monitoring

pelaksanaannya.

- Melakukan koordinasi dengan Muspika Kecamatan Wonosegoro, untuk

koordinasi pengamanan sebelum dan saat pelaksanaan Pemilihan

Perangkat Desa.

- Menggunakan anggaran sebesar Rp. 9.520.000, terealisasi sebesar

Rp. 9.374.700,- dengan demikian efisiensinya sebesar 5,53%



tercapai 100 % (baik) yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Monitoring Pengisian dan

Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, bentuk kegiatan yang

dilaksakan adalah dengan monitoring persiapan, pelaksanaan ujian,

penyampaian hasil ujian hingga pelantikan pelaksanaan pengisian

Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Wonosegoro.

3. Capaian Pembayaran PBB


Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah partisipasi

masyarakat dalam mensukseskan pembangunan lewat pajak, salah

satunya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.

Himbauan dan reward yang diberikan Pemerintah juga mempengaruhi

pembayaran PBB.


- Melakukan pekan panutan PBB di Tingkat Kecamatan bagi para PNS.

- Melakukan penyisiran ke desa yang dilakukan oleh petugas PBB.

- Melakukan himbauan di setiap kegiatan, rapat, upacara untuk

pelunasan PBB.



tercapai 76,20 % (baik) yaitu Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi

Desa, bentuk kegiatan yang dilaksakan adalah dengan menetapkan PBB

sebagai salah satu bagian dari pembinaan administrasi yang dilakukan

oleh Tim Kecamatan, untuk mengetahui capaian pembayaran di desa.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat





Target Tahun 2017


Capaian Tahun 2017

Kategori Penanggung

jawab

1 Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

nilai 79,35 79,11 79,35 79,31 99,95 B Sie Pelayanan

Rata-rata 99,95 B

Capaian kinerja meliputi1(satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 99,95%

(kategori baik). Analisis capaian kinerja dari sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah komitmen dari seksi

Pelayanan untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) secara optimal.


- Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat

- Optimalisasi pelayanan perijinan (Ijin UMKM) dengan menggunakan

aplikasi yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Boyolali lewat

Simantap, dengan pelayanan 1 (satu) hari jadi.

- Menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dapat terealisasi

sebesar Rp. 8.970.620,- Jadi terdapat efisiensi sebesar 10,29%.



tercapai 100 % (baik) yaitu Program Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi dan Publik Kecamatan dengan Kegiatan Pembinaan

Administrasi dan Publik Kecamatan/Kelurahan, bentuk kegiatan yang

dilaksanakan adalah dengan memberikan pelayanan publik yang optimal

melalui sapras yang memadai dan servis yang memuaskan kepada

masyarakat. Yang semuanya dapat diukur melalui kuesioner untuk

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat melalui SKM.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan





Target Tahun 2017


Capaian Tahun 2017

Kategori Penanggung

jawab

1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

% 100 100 100 100 100 B Sie Perekonomian dan Pembangunan

2 Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan

% 100 100 100 100 100 B Sie SPM

3 Cakupan Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa

% 100 100 100 100 100 B Sie SPM

Rata-rata 100 B

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara

keseluruhan (rata-rata) 100 % (kategori baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator kategori

baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 per indikator :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya Musrenbang tingkat

Kecamatan yang menghasilkan dokumen usulan kegiatan untuk

Musrenbang tingkat Kabupaten yang sudah dipilah sesuai dengan

kewenangannya. Penyusunan RKPD, Renstra dan Renja yang tepat waktu.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Mengirimkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang dan Program /

kegiatan yang dapat diakses oleh desa sehingga dalam pelaksanaan

akan lebih efisien.

- Memfasilitasi input data hasil Musrenbangdes ke dalam aplikasi

emusrenbang.sippd-jateng.info, dengan melakukan desk bagi kaur

pembangunan desa.

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar

berpengaruh terhadap capaian target kinerja.Dengan

menggunakan anggaran sebesar Rp. 27.822.500,- terealisasi

sebesar Rp. 15.017.760,- Jadi terdapat efisiensi sebesar 46,03%.


Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini

sehingga tercapai 100 % yaitu Program Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan

desa/kelurahan, kegiatan monitoring dan evaluasi RKPDes dan kegiatan

penyusunan renstra dan renja SKPD. Dengan bentuk kegiatan yang

dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, memfasilitasi pelaksanaan

Musrenbangdes, melakukan koordinasi dalam penyusunan Renstra dan

Renja OPD.

2. Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah peran serta aktif dari ibu-ibu yang

tergabung di organisasi PKK untuk ikut perencanaan pembangunan dalam

memperjuangkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesetaran

jender dalam pembangunan.


- Potensi sumber daya ibu-ibu di PKK yang sudah cukup tinggi dalam

mengikuti kegiatan yang membahas program di desa .

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh

terhadap capaian target kinerja.Dengan menggunakan anggaran

sebesar Rp. 20.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 18.246.840,-

Jadi terdapat efisiensi sebesar 8,77%.


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini

dapat tercapai 100 % yaitu Program Peningkatan Peran Perempuan di

Perdesaan dengan Kegiatan Pembinaan Peran Perempuan di wilayah

Kecamatan/Kelurahan. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu

dengan melakukan rapat koordinasi TPP PKK se Kecamatan dan melakukan

pembinaan administrasi PKK ke desa.

3. Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat

desa.


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan

melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya, baik dalam

kegiatan pembangunan, pemberdayaan maupun olah raga.



terhadap capaian target kinerja. Dengan menggunakan anggaran

sebesar Rp. 18.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 9.554.660,- Jadi

terdapat efisiensi sebesar 46,92%.



dapat tercapai 100 % yaitu :

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan

kegiatan Fasilitasi kegiatan dana belanja hibah dan bantuan sosial,

Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga. Bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah dengan melakukan monitoring dan konsultasi

terhadap alokasi bantuan kepada masyarakat, salah satu diantaranya

adalah monitoring pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

bagi Gakin di wilayah Kecamatan Wonosegoro. Juga dengan mengikuti

pertandingan sepakbola antar Kecamatan dengan memperebutkan tropi

Bupati Boyolali Cup 2017.

D. Sasaran 4 : Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di

wilayah Kecamatan





Target Tahun 2017


Capaian Tahun 2017

Kategori Penanggung

jawab

1 Prosentase kejadian pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 B Sie Trantib

Rata-rata 100 B

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 %

(kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis

capaian kinerja dari sasaran 4 sebagai berikut :

1. Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

yang ditindaklanjuti.


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan rutin patroli

wilayah/kunjungan desa-desa se wilayah Kecamatan. untuk melihat

kesiapsiagaan Linmas yang ada di desa dalam menjaga keamanan dan

ketertiban wilayah sehingga apabila ada suatu kejadian cepat tanggap. Serta

melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui rapat yang

diselenggarakan di Kecamatan.


- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT, Desa

dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, pos

pengamanan, patroli wilayah, upacara peringatan hari besar.

- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada anggota

Linmas dan warga masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat

mengganggu situasi kemanan dan ketertiban sehingga masyarakat lebih

waspada.


terhadap capaian target kinerja.Dengan menggunakan anggaran

sebesar Rp. 24.713.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 23.007.570,-

Jadi terdapat efisiensi sebesar 6,01%.



dapat tercapai 100 % yaitu Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Keamanan

Lingkungan, dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui

kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa, dan kegiatan Pembinaan peningkatan iman dan taqwa di kalangan

masyarakat.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan patroli

wilayah sebagai bentuk pengendalian keamanan lingkungan. Selain itu

bersama dengan muspika dan masyarakat, pelajar bersama-sama

melakukan upacara peringatan HUT RI dan hari jadi Kabupaten Boyolali.

E. Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum





Target Tahun 2017


Capaian Tahun 2017

Kategori Penanggung

jawab

1 Frekwensi monitoring dan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum

kali 1 1 1 1 100 B Subbag Umum dan Kepegawaian

Rata-rata 100 B


(kategoribaik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis


1. Frekwensi monitoring dan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan

umum


Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya:

Dari penggunaan sumber dana, dari anggaran Rp. 110.530.000,- terealisasi

Rp. 108.994.937,- atau terdapat efesiensi sebesar 1,39%.

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan


adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor. Dengan bentuk

kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pemeliharaan

bangunan kantor yaitu penataan lingkungan kantor, pembuatan tempat parkir

kantor dan taman.

F. Sasaran 6 : Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut: Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 6



Target Tahun 2017


Capaian Tahun 2017

Kategori Penanggung

jawab

1 Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

% 100 100 100 100 100 B Sie Perekonomian

dan Pembangunan

Rata-rata 100 B


(kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis


1. Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi


Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah terlaksananya

monitoring kegiatan bantuan sosial, bantuan keuangan yang berdampak

kepada perekonomian warga masyarakat.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya

Dari penggunaan sumber dana.Dari total anggaranRp. 13.000.000,-, khusus

kegiatan ini mendapat alokasi Rp. 3.000.000 dan terealisasi Rp. 2.500.000,-

atau 16,67%.

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan


dapat tercapai 100 % yaitu :

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan

Fasilitasi kegiatan dana belanja hibah dan bantuan sosial. Bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah dengan melakukan monitoring dan konsultasi

terhadap alokasi bantuan kepada masyarakat, salah satu diantaranya adalah

monitoring pelaksanaan bantuan UMKM bagi kelompok/masyarakat di

wilayah Kecamatan Wonosegoro.

Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja

persasaran:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Sasaran

No Sasaran

Capaian

Kinerja

2017 (%)

Tingkat

Keberhasilan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

desa/ kelurahan yang baik

92,07 Baik

2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap

masyarakat

99,95 Baik

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pembangunan Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam pembangunan

100 Baik

4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan

(K3) di wilayah kecamatan

100 Baik

5. Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan

umum

100 Baik

6. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan

ekonomi

100 Baik

Rata-rata 98,67 Baik

1.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Wonosegoro pada tahun 2017

sebagaimana tabel dibawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun

2017 berjumlah Rp. 890.801.000 terealisasi Rp. 807.680.161 dengan penyerapan

sebesar 90,67% atau efisiensi 9,33%. Besar pembiayaan tahun 2017 mengalami

penurunan sebesar Rp. 193.749.000 dibandingkan tahun 2016 sebesar

1.084.550.000, dengan realisasi 986.763.010.

Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No Sasaran

Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator

1 2 3 4 5 6 7

1 Terwujudnya

penyelenggaraa

n pemerintahan

desa/ kelurahan

yang baik

Program

peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah / wakil

kepala daerah

Rapat koordinasi

pejabat pemerintah

daerah

1.500.000

343.200

22,88

Subag Renlap

Program pembinaan

dan fasilitasi,

pengelolaan

keuangan desa

Pembinaan

administrasi desa

7.467.000

6.359.240

85.16

Seksi

Pemerintahan

Pendampingan

pengelolaan

keuangan desa

16.635.000 15.776.700 94,84

Seksi

Pemerintahan

Evaluasi rancangan

peraturan desa

tentang APBDesa

4.436.500 3.759.500 84.74 Seksi

Pemerintahan

Program

Peningkatan

kapasitas aparatur

pemerintah desa

Fsilitasi monitoring

pengisian dan

pemberhentian

Kepala Desa dan

Perangkat Desa

9.520.000

9.374.700

98,47

Seksi

Pemerintahan

2 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

terhadap

masyarakat

Program

Penyelenggaraan

pelayanan

administrasi dan

publik kecamatan/

kelurahan

Pelayanan

administrasi dan

publik kecamatan/

kelurahan

10.000.000

8.970.620

89,71

Seksi

Pelayanan

3 Meningkatnya

peran serta

masyarakat

dalam

pembangunan

Program perencanaan

pembangunan daerah

Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

15.000.000

7.591.220

50.61

Seksi

Perekonomian

Monitoring dan

evaluasi RKPDes

Penyusunan

Renstra dan Renja

SKPD

9.096.500

3.726.000

5.836.040

1.490.600

64,16

40,01

Pembangunan

Seksi

Pemerintahan

Subag Renlap

Program peningkatan

peran perempuan di

perdesaan

Pembinaan

perempuan di

wilayah kecamatan/

kelurahan

20.000.000

18.246.840

91,23

Seksi SPM

Program peningkatan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

Fasilitasi kegiatan

dana belanja hibah

dan bantuan sosial

13.000.000

5.304.660

40,81

Seksi SPM

Penyelenggaraan

kegiatan

kepemudaan dan

olah raga olah raga

6.100.000

5.839.350

95,73

Seksi SPM

4 Meningkatnya

ketertiban,

ketentraman,

keindahan (K3)

di wilayah

kecamatan

Program

pengembangan

wawasan

kebangsaan

Peningkatan

kesadaran

masyarakat akan

nilai nilai luhur

budaya bangsa

12.463.000

11.545.000

92,63

Seksi Trantib

Pembinaan

peningkatan iman

dan taqwa di

kalangan

masyarakat

6.250.000

5.583.820

89.34

Seksi Trantib

Program

peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Pengendalian

keamanan

lingkungan

6.000.000

5.878.750

97,98

Seksi Trantib

5 Meningkatnya

kualitas

prasarana dan

pelayanan

umum

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Pemeliharaan rutin/

berkala gedung

kantor

110.530.000

108.994.93

7

98,61

Seksi

perekonomian

dan

pembangunan

6 Meningkatnya

monitoring dan

evaluasi

kegiatan

ekonomi

Program peningkatan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

Fasilitasi kegiatan

dana belanja hibah

dan bantuan sosial

3.000.000

2.500.000

83,33

Seksi

Perekonomian

dan

Pembangunan

BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Pada tahun 2017, Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Dari 6 (enam)

sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2017,

menunjukkan tingkat keberhasilan untuk 6 sasaran capaian kinerja diatas 76%

(kategori baik ).

Secara keseluruhan capaian kinerja 98,67% (kategori baik) dan mengalami

kenaikan sebesar 2,84% dibanding capaian kinerja tahun 2016 yang 95,83%.

Pembiayaaan program / kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2017

sebesar Rp. 890.801.000 terealisasi Rp. 807.680.161 dengan penyerapan sebesar

90,67% atau efisiensi 9,33%

1.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan

Wonosegoro, fungsi Kecamatan Wonosegoro sebagai pengoordinasi, pembina, dan

memfasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di

wilayah kecamatan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara

lain :

a. Melakukan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan secara berkala;

b. Secara berkala mengadakan rapat intern sebagai bahan evaluasi pelaksanaan

dan pencapaian kinerja semua Subbag dan Kasi secara berkala;

c. Meningkatkan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada desa ;

d. meningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor dalam

menberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Wonosegoro lebih baik

dan akuntabel antara lain :

a. melakukan reviu terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;

b. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan

kinerja;

c. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan;

d. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Wonosegoro secara

menyeluruh, efektif, dan efesien;

e. menguatkan komitmen dari seluruh Sub Bagian dan Seksi untuk meningkatkan

kinerjanya.

Wonosegoro, Februari 2018

CAMAT WONOSEGORO

Ir. JOKO SUHARTONO, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19650220 199302 1 002

DAFTAR LAMPIRAN

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

C. Rencana Kinerja Tahunan

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) …orpegbag.boyolali.go.id/arsip/2018/04/LKJIP3.pdf · menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2017 ... memberikan