LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENCEGAHAN DAN ... · Laporan Kinerja Dekonsentrasi Satker 05 merupakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) untuk

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018 | 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (P2P)

(SATKER O5)


DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Dekonsentrasi Satker 05 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 berhasil kami susun Laporan Kinerja Dekonsentrasi Satker 05 merupakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) untuk menilai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja. Hal itu bertujuan untuk mengetahui dan atau melakukan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Tahun anggaran 2018 ini dapat diketahui gambaran secara akurat mengenai capaian dari Perjanjian Kinerja, yang akhirnya dapat menjadi acuan atau bermanfaat bagi para perencana program, pelaksana program maupun pengguna jasa lainnya. Dalam penyusunan Laporan ini banyak hal yang ditampilkan dan masih memerlukan perbaikan atau peningkatan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, saran serta masukan dari berbagai pihak demi perbaikan laporan yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran serta tenaganya hingga terbitnya Laporan Kinerja Dekonsentrasi Satker 05 Tahun Anggaran 2018 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 13 Februari 2019 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dr.dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An.KIC.KAP Pembina Utama Muda NIP. 19611203 198802 1 001


RINGKASAN EKSEKUTIF Ringkasan eksekutif merupakan ringkasan yang terdiri dari beberapa paragraph yang menggambarkan laporan kinerja yang telah disusun.


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.. ii RINGKASAN EKSEKUTIF. iii DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL. v DAFTAR GAMBAR.. vi DAFTAR LAMPIRAN.. vii BAB 1 PENDAHULUAN.. 1

Latar Belakang. 1 Visi dan Misi 2 Tugas Pokok dan Fungsi 4 Sumber Daya Manusia. 4 Sistematika Penulisan. 4 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.. 6 Perencanaan Kinerja. 6 Perjanjian Kinerja. 6 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.. 9 Capaian kinerja. 9

Realisasi Anggaran. 31 BAB 4 PENUTUP.. 32 Kesimpulan. 32 Tindak Lanjut 33


BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) adalah: 1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2) meningkatnya pengendalian penyakit; 3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS. RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang. Dalam perkembangannya Renstra yang telah disusun memerlukan penyesuaian terkait dengan GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun 2018 dilakukan revisi Renstra Kementerian Kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P. Pada revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2018 terjadi perubahan indikator dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Isu-isu strategis yang ada di bidang P2 Dinkes Provinsi Jawa Timur tahun 2018. 1. Prevalensi TB 2. Prevalensi HIV 3. Eliminasi Malaria 4. Imunisasi dasar lengkap


Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018. Disamping itu, laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.


Visi dan Misi Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan yakni: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.


Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai yakni sebagai berikut: 1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. 3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%. 4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. 5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Visi : Meningkatkan derajat kesehatan masayarakat Jawa Timur Misi : 1. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak

2. Mewujudkan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit 3. Meningkatkan status gizi masyarakat


Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan serta tugas pembantuan. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan, dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya 2. Struktur Organisasi.


Sumber Daya Manusia Pada tahun 2018, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan distribusi pegawai di seksi surveilans dan imunisasi 17 orang, seksi pengendalian penyakit 26 orang, dan seksi penyakit tidak menular dan keswa 16 orang. a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional.

15 16

25

1 1 1

PTM SURVIM P2

Fungsional Struktural

S2 S1 D3 D2 D1 SMA

32.2

38.93

8.47

1.69 1.69

16.95

Total Bidang P2P


Sistematika Penulisan 1. Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi. 2. Bab II Perencanaan Kinerja Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2018. 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja a. Capaian Kinerja Organisasi Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. b. Realisasi Anggaran Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja 4. Bab IV Penutup Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK). Perencanaan 5 tahunan Ditjen P2P tahun 2018 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2015-2019 yang telah dilakukan revisi pada bulan Desember 2017 dan ditetapkan pada tahun 2018, sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2018 akan menggunakan indikator yang tertera pada RAP revisi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019. Rencana Aksi Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengacu pada RAP revisi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019 dengan indicator: 1. Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan peningkatan antigen imunisasi dasar lengkap 2. Prevalensi TB 3. Prevalensi HIV 4. Eliminasi Malaria

Perjanjian Kinerja


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Kohar Hari Santoso, SP.An, KIC, KAP

Jabatan : Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anung Sugihantono, M. Kes

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

, Maret 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama, dr. Anung Sugihantono, M. Kes NIP 19600321985021002

Dr. dr. Kohar Hari Santoso, SP.An, KIC, KAP Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No Sasaran Indikator Kegiatan Target 1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

95% 2. Kabupaten/Kota yang melakukan

pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

80%

3. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

34

4. Kabupaten/kota di pintu masuk negara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

7

Kab/kota 5. Meningkatnya pencegahan dan

pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

95%

6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

0

7. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91% 8. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar 79%

9. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase kasus HIV yang diobati 52% 10. Menurunnya angka kesakitan dan

kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

40%

11. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

40%


Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

35%


Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

20%

14. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan napza

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

12


15. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan napza

Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

1 (1578 SMA)

16. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

100%


No Kegiatan Anggaran 1 Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 1.303.810.000 2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Rp. 1.184.000.000 3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 1.654.100.000 4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 1.283.166.000 5 Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Rp. 119.145.000 6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp. 517.500.000

TOTAL

Rp. 6.061.721.000

, Maret 2018 Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur

dr. Anung Sugihantono, M. Kes NIP 19600321985021002

Dr. dr. Kohar Hari Santoso, SP.An, KIC, KAP NIP 196112031988021001


BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Pada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per setiap indikator (PILIH Indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja 2018): No Uraian Target Capaian

1 Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yg mendpat imunisasi lengkap 92,5 % 98,37 %

2 persentase respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensi KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan dan Respon) 80 % 57 %

3 Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging 38 Kab/Kota 38 Kab/Kota

4 Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah (KKM)

7 kab/kota 7 kab/kota

5 Presentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar 95 % 95 %

6 Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 66 % 92 %

7 Jumlah Kabupaten /Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM 0 0

8 Jumlah Kabupaten /Kota intervensi stunting yang melakukan POPM cacingan dengan cakupan > 75% dari sasaran minum obat 11 % 11 %

9 Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat 91 % 74 %

10 Persentase kasus TB yang di tatalaksana sesuai standart 100 % 98 %

11 Persentase kasus HIV yang diobati 81 % 74 %

12 Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko 60 % 86,84 %


13 Persentase Kab/Kota yang 50 % Puskesmasnya melakukan tatalaksana standart Pneumonia 50 % 63 %

14 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah 40 % 52,6 %

15 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 40 % 78,9 %

16 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM 40 % 57,96 %

17 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30 - 50 tahun 35 % 84, 96 %

18 persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak 20 % 86,72 %

19 Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalagunaan NAPZA di Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL)

12 % 12 %

20 Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi (Dukman)


1. Indikator: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Grafik capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 3 Tahun Terakhir (2016-2018) Provinsi Jawa Timur

2. Dari gambaran capaian kinerja program di atas menunjukkan kerja yang sangat baik karena indikator Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) telah tercapai memenuhi target dengan capaian 98,37 % pada tahun 2018 dan ternyata melebihi dari target daerah maupun target nasional yaitu 92,5%. Namun pada tahun 2017 cakupan IDL Jawa Timur sempat mengalami penurunan dikarenakan adanya kegiatan tambahan imunisasi yaitu pelaksanaan MR (Measless dan Rubella) serta banyaknya puskesmas yang melaksanakan penilaian akriditasi yang mana pada saat penilaian tersebut petugas puskesmas dibuat sibuk untuk menyiapkan dokumen penilaian yang sangat komplek sehingga mempengaruhi kinerja rutinitas yng sudah diprogramkan, namun perlu kita apresiasi petugas bahwa dengan kesibukan tambahan tersebut capaian IDL nya masih diatas target daerah maupun Nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari strategi dan komitmen petugas Kab/Kota yang telah menargetkan cakupan IDL sebagai salah satu indikator keberhasilan imunisasi di tingkat Kab/Kota.

2016 2017 2018

98.1 96.4498.37


3. Indikator: Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan Grafik Capaian Imunisasi Baduta tahun 2016 s/d 2018 provinsi Jawa timur

Dari Gambaran diatas cakupan imunisasi Baduta menunjukkan trent kenaikan yang signifikan , utamanya pada tahun 2018 yang hampir 100% capaian imunisasinya ini tidak terlepas dari komitmen petugas imunisasi di Kab/Kota yang selalu turun untuk memotifasi dan mengevaluasi setiap selesai kegiatan utamanya di puskesmas yang sudah sebagian besar terakriditasi. 4. Dalam kegiatan ferifikasi signal/Alert dalam rangka penanggulan sistem respon kewaspadaan dini untuk deteksi dini KLB di provinsi Jawa Timur belum mencapai target 80%, baru 57% mengingat banyaknya Alert di dalam SKDR yang lambat direspon oleh petugas puskesmas maupun petugas Kab/Kota, dikarenakan tidak semua petugas tahu bila di wilayahnya terdapat alert karena petugas belum peduli untuk mengecek setiap habis mengirim laporan yang sudah dikirim ke WEB SKDR, olehnya itu perlunya review untuk petugas kab/kota agar lebih peduli untuk mengecek data-data yang ada di dalam SKDR dan selanjutnya bisa langsung ditindak lanjuti petugas di tempat yang menunjukkan alert 5. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.dari 34 kabupaten /kota yang ditargetkan tercapai 38 kabupaten/kota, artinya di Jawa Timur sudah lebih dari 100% dari yang ditargetkan. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 38 Kab/Kota yang semuanya mempunyai resiko/berpotensi terdapat penyakit infeksi Emerging dengan berbagai macam jenis penyakit diantaranya Mers Covi, H1N1, Meningitis, Ebola dan lain-lain serta bermacam-macam resiko bencana diantaranya banjir, tanah longsor, gunung


berapi dan lain-lain oleh karena itu setiap kabupaten/kota siap untuk siaga dalam hal-hal tersebut dengan membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) untuk segera merespon bila di daerah kab/kota tersebut terjadi hal seperti uraian diatas segera bergerak untuk menindak lanjuti kapanpun waktunya yang dituangkan dalam SK Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kesehatan. Untuk Provinsi Jawa Timur sudah semua kabupaten/Kota melaksanakan hal tersebut. Namun kendala di lapangan dalam pelaksanaan utamanya kelengkapan regulasi (SK TGC) untuk pengurusan sangat dipengaruhi perubahan SOTK baru, yang semula Tanggap darurat bencana itu menyatu dengan program surveilans, sekarang terpisah di seksi pelayanan kesehatan sehingga di daera utamanya di kabupaten/kota dengan keterbatasan personel saling berharap sehingga butuh waktu untuk penyesuaian hal tersebut, hingga saat ini masih ada beberapa kabupaten/kota kegiatannya dirangkap oleh petugas surveilans. . 6. Untuk Provinsi Jawa Timur kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah ditargetkan 7 kabupaten /Kota yang berpotensi atau mempunyai pintu-pintu keluar masuknya ke negara atau antar pulau atau antar provinsi sehingga kabupaten/kota tersebut sudah mempersiapkan Rencana Kontijensi (renkon) untuk antisipasi kejadian yang kemungkinan bisa terjadi di wilayah tersebut dengan strategi koordinasi lintas sektor dan UPT Kemenkes seperti KKP maupun perhubungan , kepolisian serta TNI yang ada di wilayah tersebut, jadi dari 7 kabupaten yang ditargetkan semuanya sudah siap untuk Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal tersebut sudah dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan menggunakan dukungan anggaran APBD dan APBN. 7. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota dengan API kurang dari 1 per 1000 penduduk Di Jawa Timur penyakit malaria sudah Eliminasi , sehingga kegiatan kasus malaria hanya peningkatan sistem kewaspadaan di semua wilayah terutama di daerah-daerah yang rawan malaria sebelumnya serta kewaspadaan kasus import dari luar daerah yang masih endemis malaria , dengan cara peningkatan pelayanan serta memaksimalkan SKDR dalam menjaga sistem kewaspadaan dini malaria, disamping itu bila ada kasus dilakukan pemeriksaan nyamuk oleh tim Entomologi untuk memastikan agent penularan endegenus atau bukan sehingga akan terjaga dengan jelas kasus yang ada import atau yang sudah ada.


8. Pada 3 tahun terakhir Angka IR di provinsi jawa timur masih di bawah 49 per 100.000 penduduk dikarenakan peran serta masyarakat dengan program 1 rumah 1 jumantik berjalan dengan baik, yang didukung oleh pemerintah daerah setempat di kabupaten /kota seluruh wilayah Jawa Timur. Selain itu di beberapa kabupaten/kota membuat inovasi-inovasi yang yang diimplemantasikan di masyarakat serta dilombakan baik antar RT maupun antar desa. 9. Indikator: Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat. Grafik Penemuan Kusta Tanpa Cacat tahun periode2016 – 2018 Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian penemuan kusta tanpa cacat dari tahun 2016 s/d 2018 meningkat , artinya Bahwa deteksi dini penderita kusta bisa cepat ditemukan dan segera diobati sehingga penderita kusta tidak akan mengalami kecacatan secara permanen. Hal tersebut bisa dilakukan dengan beberapa strategi antara lain : 1. Memanfaatkan peran kader di desa yang sebelumnya dilakukan pelatihan untuk menemukan tanda –tanda awal penyakit kusta 2. Kerja sama lintas sektor terutama dengan aparat desa untuk lebih peduli terhadap penderita kusta 3. Melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menghilangkan stigma penyakit kusta itu penyakit yang menakutkan. 4. Melakukan sosialisasi bahwa penyakit kusta itu bisa disembuhkan

86889092949698

2016 2017 2018

90 91.3

97.3


10. Indikator: Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar. Grafik capaian TB yang di tatalaksana standar periode 2016 – 2018 Provinsi Jawa Timur

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa penderita TB yang ditangani dengan tatalaksana standar dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal tersebut sesuai harapan dari program mengingat sudah banyak dilakukan metode-metode baik dari sosialisai hingga pengobatan yang banyak melibatkan berbagai pihak yang merupakan bagian dari strategi penanganan TB 11. Indikator: Persentase kasus HIV yang diobati Grafik presentase kasus HIV diobati periode 2016 -2018 Provinsi Jawa Timur

HIV –AIDS di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah terbanyak kasusnya, oleh karena itu kegiatan program HIV –AIDS di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu program prioritas yang di canangkan oleh pemerintah daerah setempat, bila dilihat dari grafik diatas dari tahun ke tahun terjadi peningkatan penderita positif HIV diobati bahkan di tahun 2018 sudah melebihi target yang ditetapkan, hal tersebut tidak terlepas dari komitmen daerah untuk mendukung program tersebut dan pemerintah pusat serta dukungan dari WHO.

85

90

95

100

2016 2017 2018

89.91 90

98

020406080

100120

2016 2017 2018

79.880

114.8


12. Indikator: Persentase kab/kota yang 50% puskesmasnya melakukan tata laksana standar pneumoni.

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian program pneumonia 3 tahun terakhir mengalami naik turun , tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan bahkan sudah melebihi target yang ditetapkan, pada tahun 2017 walaupun mengalami penurunan tapi tetap melebihi target yang ditetapkan, artinya tidak terlalu bermasalah hal tersebut dikarenakan terjadi pergantian programer selain itu di kabupaten /kota sudah melaksanakan MTBS di pelayanan dasar untuk screning kasus-kasus pneumonia di puskesmas baik perawatan maupun non perawatan.

60

62

64

66

68

2016 2017 2018

67.6

63

68


13. Indikator: Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu. Grafik capaian program Penyakit Tidak Menular Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Program PTM merupakan SOTK baru yang di oprasionalkan dalam 1 tahun terakhir , sehingga belum bisa dilihat tren setiap indikator programnya, di Provinsi Jawa Timur dari 6 indikator PTM yang ada semuanya melampaoi target yang ditetapkan, artinya komitmen pemerintah daerah berkaitan dengan program PTM sangatlah besar baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, seperti POSBINDU di setiap desa di seluruh jawa timur sudah berjalan dengan baik, katarak di beberapa Kab/Kota bahkan melaksanakan kegiatan operasi Katarak yang di prakarsai oleh pemerintah daerah setempat, begitu juga pemeriksaan Kanker terutama IVA hampir semua puskesmas melakukan pemeriksaan dan merujuk ke RS yang ditunjuk, serta indikator program ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) menjadi salah satu program prioritas di Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pelayanan yang maksimal serta mengorangkan orang , selain itu untuk kegiatan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yang ditargetkan 40% di Jawa Timur yang dicapai 52,6% dengan anggran Rp. 281,658,000 yang terealisasi Rp. 261,677,600 (92,91%) jadi program PTM walaupun masih baru akan tetapi responnya di daerah sangatlah bagus yang dibuktikan dari perhatian pemerintah daerah dan cakupan yang ada di grafik.

0

20

40

60

80

100

KTR PTM Trpdu

PTM pbindu

Dtsi Dni Cncer

Rujuk Ktrax

NAPZA

40 40 40 3520

12

52.6

78.9

57.96

84.96 86.72

12

Target

Realissi


Realisasi Anggaran TABEL REALISASI ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT (SATKER 05) TAHUN 2018

NO NAMA KEGIATAN PAGU REALISASI DAN

PERSENTASE

SUBKEG REALISASI PERSEN

1 2 4 5 6

1 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi wabah

129,680,000 44,139,200 34.04

2 Layanan Respon KLB dan Wabah 48,490,000 40,669,600 83.87 3 Layanan Imunisasi 1,125,640,000 868,233,100 77.13 4 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 684,000,000 504,928,400 73.82

5 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan

500,000,000 470,012,500 94.00

6 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS

504,100,000 467,012,800 92.64

7 Layanan Pengendalian Penyakit TB 300,000,000 268,920,000 89.64 8 Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta 850,000,000 834,954,600 98.23

9 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera

184,008,000 156,518,140 85.06

10 Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

817,500,000 712,547,000 87.16

11 Layanan Pengendalian Konsumsi Rokok 281,658,000 261,677,600 92.91 12 Layanan Internal (over head) 517,500,000 436,796,200 84.41

13 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa

119,145,000 102,860,166 86.33

TOTAL 6,061,721,000 5,169,269,306 85.28 Tabel diatas adalah wujud dari realisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama dengan Kementrian Kesehatan dalam hal ini Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (satker 05).


BAB 4

PENUTUP

Kesimpulan 1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rata –rata capaian kinerja sebesar 83,47 % 2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dari 18 Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2018, sebanyak 11 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 5 indikator telah mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 2 indikator tidak mencapai target dengan pencapaian sebesar 72,63 %. 3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 diketahui bahwa kinerja anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 85,28 %, dengan realisasi tertinggi pada kegiatan intensitifikasi penemuan kasus Kusta sebesar 98,23% dan realisasi paling rendah pada kegiatan Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi wabah yakni sebesar 34,04 %. 4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 18 indikator, terdapat 12 indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai atau melebihi target dengan anggaran yang belum mencukupi standar dan semua kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. 5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan, maupun negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara nasional dilakukan dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama antara unsur pemerintahan di pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap permasalahan penyakit dan faktor risikonya yang timbul di suatu wilayah perlu ditangani secara bersama antara unsur pusat dan daerah, sedangkan untuk pintu masuk negara dilakukan upaya khusus melalui upaya kekarantinaan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar negara sebagai bentuk komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara..


Tindak Lanjut 1. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, RAP P2P, dan RAK Dinas Kesehatan Provinsi periode tahun 2015 – 2019 sehingga akan dilakukan review untuk mengevaluasi capaian target akhir tahun perencanaan, menilai keberhasilan dan pembelajaran yang dihasilkan. 2. Akan dilakukan penyusunan dan pembahasan target RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, RAP P2P, RAK Dinas Kesehatan Provinsi periode tahun 2020 – 2024. Penetapan target indikator mengacu pada tantangan dan capaian indikator periode sebelumnya, isu strategis dan hasil mid term evaluation.


Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Lampiran 1Perjanjian Kinerja TA 2018 Lampiran 2 ……. Lampiran 3 …. Lampiran 4 lainnya

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENCEGAHAN DAN ... · Laporan Kinerja Dekonsentrasi Satker 05 merupakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) untuk