LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA … BPKP SUMBAR 2018.pdf · Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2018

Nomor: LKIN-005/PW03/6/2019 Tanggal: 11 Januari 2019

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ii

Kata Pengantar........................................ i Daftar Isi................................................. ii Ringkasan Eksekutif............................... iii A. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Organisasi......................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi............... 4 C. Kegiatan dan Produk Organisasi...... 5 D. Struktur Organisasi........................... 6 E. Sistematika Penyajian....................... 7 A. Rencana Strategis Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat 2015-2019 1. Pernyataan Visi………………… 9 2. Pernyataan Misi………………… 10 3. Tujuan………………………….. 15 4. Indikator Kinerja Utama……….. 17 5. Program dan Kegiatan…………. 18

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi.............. 21

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan B. Kinerja Lainnya.................................... 58 C. Realisasi Anggaran............................... 59

Penutup..................................................... 62

1. Capaian Kinerja Outcome Tahun 2018 2. Perbandingan Kinerja Outcome 3. Capaian Kinerja Output Tahun 2018 4. Perbandingan Kinerja Output 5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 6. Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah

Daerah 7. Hasil Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD

i-iii

Ikhtisar Kinerja

1-7

Bab I Pendahuluan

9-20

Bab II Perencanaan Kinerja

21-61

Bab III Akuntabilitas Kinerja

62-63

Bab IV Penutup

Lampiran

Daftar Isi

iii

aporan Kinerja adalah wujud pertanggungjawaban Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Barat kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) atas

keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya mencapai visi yang telah

ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan bagi

peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat adalah menjadi Auditor Internal

Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional di Sumatera Barat.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unit kerja BPKP turut

berperan dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan

negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta membantu upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-

2019.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat memiliki

tiga misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang

Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di

Wilayah Sumatera Barat; dan

3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten di Wilayah Sumatera Barat.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1)

peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional

yang bersih dan efektif di wilayah Sumatera Barat; (2) peningkatan efektivitas

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di wilayah Sumatera

Barat; (3) peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten di wilayah Sumatera Barat.

L RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja 2018

iv

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

telah merumuskan delapan sasaran strategis/sasaran program yang merupakan turunan

dari sasaran strategis BPKP yang ditetapkan pada Tahun 2015. Perumusan sasaran

program diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar

pengukuran capaian sasaran program.

Penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Laporan Kinerja Tahun

2018 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju

terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas

pelaksanaan kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa capaian kinerja delapan sasaran

program Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebesar 82,35%, dengan uraian

sebagaimana disajikan pada Grafis RE.1.

Grafis RE.1 - Capaian Sasaran Program


v


Tabel RE.1 – Capaian Sasaran Program

No Sasaran Program Capaian 2018

(%) 1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi

100,00

2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan

keinvestigasian

80,00

3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional

0,00

4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi

100,00

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi

100,00

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda 100,00

7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 100,00

8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama

98,88

Capaian Kumulatif 88,17

Keberhasilan capaian sasaran program diukur dengan IKU yang menggambarkan peran

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan nilai tambah bagi para

pemangku kepentingan (stakeholders). Pengukuran capaian kinerja sasaran program

meliputi pengukuran atas realisasi dua puluh IKU yang paling mempengaruhi capaian

sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perkin Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2018.


vi


Realisasi pencapaian delapan sasaran program Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

Capaian sasaran program Tahun 2018 sebesar 100% dihasilkan dari lima indikator

kinerja utama yaitu :

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Indikator kinerja utama persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

dengan realisasi sebesar 65,68% dari target 60%. Dengan demikian capaian

kinerja tahun 2018 mencapai 109,47%.

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

Indikator kinerja utama Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG

baik tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat

minimal A (baik)

Indikator kinerja utama Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik) tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018.

1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dievaluasi

Indikator kinerja utama persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi dengan realisasi sebesar 58,82%

dari target 55%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2018 mencapai

106,95%.

1.5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD

yang dievaluasi

Indikator kinerja utama presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup

baik dari BLUD yang dievaluasidengan realisasi sebesar 66,67% dari target

55%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2018 mencapai 121,22%.


vii


2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

Capaian sasaran program Tahun 2018 sebesar 80% dihasilkan dari lima indikator


2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan

Indikator kinerja utama persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan dengan realisasi sebesar 55% dari target 50%.

Dengan demikian capaian kinerja tahun 2018 mencapai 110%.

2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan Oleh

Aparat Penegak Hukum


dimanfaatkan oleh APH dengan realisasi sebesar 100% dari target 72%.

Dengan demikian capaian kinerja tahun 2018 mencapai 138,89%.

2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan Oleh

K/L/P/K


dimanfaatkan oleh K/L/P/K dengan realisasi sebesar 100% dari target 65%.


2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan Oleh

K/L/P/K

Indikator kinerja utama persentase hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K dengan realisasi sebesar 100% dari target 75%.


2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan Oleh K/L/P/K

Indikator kinerja utama persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K dengan realisasi sebesar 0% dari target 75%. Dengan demikian

capaian kinerja tahun 2018 mencapai 0%.


viii


3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Capaian sasaran program Tahun 2018 sebesar 0% dihasilkan dari satu indikator kinerja

utama yaitu :

3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

Indikator kinerja utama persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan dengan realisasi sebesar 0% dari target 75%. Dengan demikian

capaian kinerja tahun 2018 mencapai 0%.

4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi Dalam

Pencegahan Korupsi

Capaian sasaran program Tahun 2018 sebesar 100% dihasilkan dari satu indikator


4.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (Termasuk FRA)

Indikator kinerja utama persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA) dengan realisasi sebesar 83,33% dari target 52%. Dengan

demikian capaian kinerja tahun 2018 mencapai 153,85%.

5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi

Capaian sasaran program Tahun 2018 sebesar 100% dihasilkan dari satu indikator


5.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (Termasuk FRA)

Indikator kinerja utama persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA) dengan realisasi sebesar 100% dari target 65%. Dengan

demikian capaian kinerja tahun 2018 mencapai 153,85%.

6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

Capaian sasaran program Tahun 2018 sebesar 100% dihasilkan dari tiga indikator


6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)

Indikator kinerja utama Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) dengan

realisasi sebesar 100% dari target 100%. Dengan demikian capaian kinerja

tahun 2018 mencapai 100%.

6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)

Indikator kinerja utama Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)

dengan realisasi sebesar 94,74% dari target 73%. Dengan demikian capaian


ix


kinerja tahun 2018 mencapai 129,78%.


Indikator kinerja utama Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)

dengan realisasi sebesar 5,26% lebih kecil dari target 27%. Dengan demikian

capaian kinerja tahun 2018 mencapai 180,52%.

7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Capaian sasaran program Tahun 2018 sebesar 100% dihasilkan dari tiga indikator


7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

Indikator kinerja utama Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%. Dengan demikian capaian

kinerja tahun 2018 mencapai 100%.

7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)

Indikator kinerja utama Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level

3) dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%. Dengan demikian capaian

kinerja tahun 2018 mencapai 100%.


Indikator kinerja utama Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level

2) tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Pengawasan BPKP

Sasaran ini dihitung dengan melaksanakan survei kepuasan layanan ketatausahaan

terhadap pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan di Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat. Survei kepuasan layanan ketatausahaan pada Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Barat menghasilkan nilai 7,91 pada skala likert dengan target

8 yang berarti capaian kinerja tahun 2018 mencapai 98,81%.

Tidak tercapainya 100% kinerja untuk sasaran program 2 “Meningkatnya efektivitas

hasil pengawasan keinvestigasian”, sasaran program 3 “Meningkatnya penyelesaian

hambatan pelaksanaan pembangunanan nasional” dan sasaran program 4 “Tersedianya

Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama” disebabkan tidak ada

permintaan terhadap jenis kegiatan pendukung capaian sasaran program, penugasan

masih dalam.proses mediasi dan kurang optimalnya penyelenggaraan cleaning service

terhadap kebersihan kantor.


x


Sehubungan dengan tidak tercapainya target sasaran program sebagaimana diuraikan

di atas, berarti dari 17 indikator program/kegiatan yang ditargetkan, terdapat 14

indikator yang mencapai target 100%, dengan hasil demikian didapatkan capaian

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebesar 88,17.

Penyerapan dana sampai Tahun 2018 berdasarkan laporan realisasi anggaran bulan

Desember 2018 adalah sebesar Rp24.489.561.766,00 atau 98,37% dari Anggaran

sebesar Rp24.894.143.000,00. Selain menggunakan dana DIPA Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat, kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun

2018 juga menggunakan dana K/L/P sebesar Rp,78.525.000,00 sehingga total

penggunaan dana tahun 2018 adalah sebesar Rp24.568.086.766,00.

1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan

sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk

menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada

instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini

dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus

membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan),

Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi

pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan

pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan,

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan juga Rencana Strategis tahun 2015-2019. Laporan ini

juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.

A. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan unit pelaksana BPKP di daerah,

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-

286/K/2001 tanggal 31 Mei 2001 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP

Nomor 13 Tahun 2014, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau

daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas

permintaan Kepala Daerah;

BAB I - PENDAHULUAN


2


4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program;

2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggasaan SPIP;

3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan

pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau

lintas kementerian/lembaga/wilayah;

5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;

6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD,

dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya

terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan

pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas

kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku

kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara,

badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan,

dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara

serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian

mutu pengawasan; dan


3


13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Gambar 1.1 – Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

BPKP diamanahkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan

Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut:

1. Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam

pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

2. Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka

meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan

korupsi; dan

3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta

efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.


4


B. Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah, Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (renstra) Tahun 2015-2019.

Pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP

juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan

intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional,

kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis,

serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien

dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM (Internal Audit

Capability Model) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem

pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK)

dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional;

2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-sama

dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal

pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-

2019;

3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan

negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah; pengawasan

terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan pembiayaan

keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana

transfer);

4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan clearing

house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana korupsi.

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada

peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP,

penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi


5


tersebut tertuang dalam empat butir strategi (fokus dan sinergis).

1. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan

program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;

2. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional

bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya menguatkan

sistem pengendalian intern program lintas;

3. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan

4. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance), meningkatnya pelayanan publik, dan terwujudnya iklim yang

mencegah KKN, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan

pengawasan sebagai berikut:

1. Pendampingan Penerapan Aplikasi SIMDA;

2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

3. Pendampingan Penerapan SPIP;

4. Pendampingan Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah;

5. Pendampingan Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD);

6. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

7. Pendampingan Peningkatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah;

a. Sosialisasi, Asistensi dan Assessment Penerapan Good Corporate Governance

pada BUMD.

b. Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Berbasis Komputer pada

PDAM.

8. Penyiapan Administrasi RSUD menjadi Badan Layanan Umum;

9. Pengawasan terhadap BUMD;

10. Pencegahan KKN;

a. Sosialisasi Program Anti Korupsi pada Suatu Organisasi;

b. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan yang Bernuansa KKN;

11. Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum;

a. Audit Investigasi.

b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

c. Pemberian Keterangan Ahli.

12. Pelatihan dan Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa;

13. Pendampingan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil

Pengawasan (SIM-HP);

14. Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Pengawasan;

a. Sosialisasi Pendidikan dengan Kurikulum Khusus di Bidang Akuntansi dan Keuangan Daerah.


6


b. Sosialisasi Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Trampil dan Tingkat Ahli.

c. Sosialisasi Diklat Teknis Substansi Bagi Auditor dan Pegawai Lainnya.

15. Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);

16. Peningkatan Kapabilitas APIP.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Barat memiliki struktur organisasi sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar 1.1.

berikut:

Gambar 1.2 - Struktur Organisasi Perwakilann BPKP Provinsi Sumatera Barat


7


Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pencapaian kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Barat sebanyak 133 orang. Pengelompokan SDM berdasarkan

jabatan dan masa kerjanya disajikan pada gambar 1.2 berikut:

Tabel 1.1

Pengelompokan SDM Berdasarkan Jabatan dan Masa Kerja Per 31 Desember 2018

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 melaporkan

capaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 dinilai berdasarkan Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja

merupakan penjabaran Renstra BPKP Tahun 2015-2019.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 memungkinkan

dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan

bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti, sistematika penyajian

Laporan Kinerja BPKP tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam gambar 1.3.

Arsiparis Pranata Komputer Analis Kepegawaian

> 10 Tahun 0 0 0 0 1

6 s.d 10 tahun 1 1 2 0 3

0 s.d 5 Tahun 4 3 0 1 6

5 4 2 1 10 31

JABATAN

MASA

DINASFUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA

FUNGSIONAL

UMUMTHLSTRUKTURAL

Korwas Madya Muda Pertama PenyeliaPelaksana

LanjutanPelaksana

> 10 Tahun 0 0 0 0 1 0 0

6 s.d 10 tahun 1 2 1 0 0 0 0

0 s.d 5 Tahun 4 14 10 27 9 6 5

5 16 11 27 10 6 5

JABATAN

MASA

DINASFUNGSIONAL AUDITOR


8


Gambar 1.3

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2018

9


A. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2015-2019

1. Pernyataan Visi

Visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan gambaran

besar tentang tekad Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dan

setelahnya. Bersama-sama dengan sasaran strategis, visi misi dan tujuan tersebut

diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ke satu arah yang sama, yaitu Visi

Pembangunan Nasional 20152019: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk mandat berdasarkan Pasal 54

Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya

sebagai Auditor Presiden. Konsekuensi sebagai Auditor Presiden, BPKP dituntut untuk

dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Presiden berdasarkan hasil

pengawasan yang dilakukan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah,

sehingga mampu membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, bersih dan akuntabel. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam

pernyataan visi BPKP yang kemudian diadaptasi menjadi visi Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun

2015-2019 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun

Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional di Wilayah Sumatera Barat”

BAB II – PERENCANAAN KINERJA


10


Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Barat ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi

visi pembangunan nasional.

Pernyataan visi juga merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh

segenap jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Sebagai penjabaran dari

visi tersebut, ditetapkanlah misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

2. Pernyataan Misi

Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang

akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan

kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP

Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau

daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas

permintaan Kepala Daerah;

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Peperintah

(SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan pencapaian tiga misi Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan

dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat;

b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di

Wilayah Sumatera Barat; dan

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten di Wilayah Sumatera Barat.


11


Penjelasan masing-masing misi, adalah:

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas

dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan”, sedangkan manfaatnya adalah “mendukung tata kelola pemerintahan

dan korporasi yang bersih dan efektif”.

Tugas Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

mengandung makna bahwa:

1) Akuntabilitas

Bahwa prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon

pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan

mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara

pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,

serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan,

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selain menjadi kepanjangan tangan

BPKP Pusat dengan mitra kerja Menteri dan Kepala Kementerian, Lembaga,

Pemerintah Daerah, Korporasi (K/L/P/K) juga dengan seluruh Kepala K/L/P/K di

wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui jasa assurance, jasa consultancy.

2) Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Bahwa sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP

melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya

banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi: pelaporan

keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada

periode 2015 2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP

termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional

dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

MISI 1 Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi

yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat


12


3) Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya

meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara. Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan,

BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas

laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas

LK K/L/P/K. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi K/L/P/K yang

LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup

antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan

Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran

(transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan

Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f)

Pengelolaan Korporasi.

4) Pengelolaan Pembangunan Nasional

Bahwa terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara

menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada

implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional

membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia

yang sifatnya wajib; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya

prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Manfaat Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

mengandung makna bahwa: Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah

yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP

diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan

dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang

melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan

pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang

cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta

laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana


13


tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi

tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan

menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan

pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan

dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas

tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan

efektif.

Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka

mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan,

dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai

bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang

handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP

tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015–2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk

meningkatkan maturitas SPIP di tingkat K/L/P/K bahkan hingga tingkat program

(prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP K/L/P/K memang bukan

tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing K/L/P/K. BPKP sebagai

pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan

untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan

pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di

seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen K/L/P/K. Hal tersebut dilakukan

dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan

pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan

prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap

konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan

personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang

pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan

di K/L/P/K.

MISI 2 Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di

Wilayah Sumatera Barat


14


Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan

misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih

dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi

pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem

pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern.

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas

efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan

menunjang efektivitas SPI, dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas

dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Departemen,

Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.

Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan

penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI oleh BPKP diamanatkan

dalam pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mencakup:

a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

b. Sosialisasi SPIP;

c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;

d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap

pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan

budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali

ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat

pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Misi 3 Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten di Wilayah Sumatera Barat


15


Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan

fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60

Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP

diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan

kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan

enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola

pengembangan auditor APIP; (c) praktik profesionalisme pengawasan intern; (d)

eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan

pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP

termasuk kualitas independensi APIP

Penjabaran misi ini merupakan bentuk tanggung jawab dan peran serta BPKP sebagai

bagian dari APIP dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional secara terpadu.

Pengembangan sistem pengawasan nasional tentunya dilakukan bersama-sama, baik

dengan BPK, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan LPND, Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN/BUMD/BUL

maupun dengan Instansi Pemerintah lainnya yang mengkoordinasikan kegiatan

pengawasan seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen

Dalam Negeri, serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang, berorientasi pada

operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

menetapkan empat tujuan, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat;

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) di Wilayah Sumatera Barat;

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten di Wilayah Sumatera Barat; dan

d. Terselenggaranya Dukungan Teknis Pengawasan BPKP di Wilayah Sumatera

Barat.


16


Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis.

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan, yaitu ;

a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional;

b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga,

Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional;

dan

c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian,

Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.

Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan mencerminkan

berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan yang ditetapkan, yaitu :

Tabel 2.1 – Sasaran Program & Sasaran Kegiatan

No Sasaran Program No Sasaran Kegiatan

1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Perwakilan

2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

2 Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di Perwakilan

3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

3 Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di Perwakilan

4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

4 Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5 Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games XVIII

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

6 Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan

7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

7 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan

8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

8 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan


17


4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mengacu

pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan BPKP Tahun 2015-2019.

Indikator-indikator kinerja utama sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.2 - Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

No Indikator Kinerja Utama Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Barat

Sasaran Program 1 : Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)

3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A *)

4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

Sasaran Program 2 : Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

6 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

7 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

8 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

9 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

10 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Sasaran Program 3 : Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan


11 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

Sasaran Program 4 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi

12 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

Sasaran Program 5 : Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi

13 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di Wilayah Sumatera Barat

Sasaran Program 6: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

14 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)

15 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)

16 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)


18


No Indikator Kinerja Utama Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Barat

Sasaran Program 3: Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

17 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

18 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

19 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)

Tujuan 4: Terselenggaranya Dukungan Teknis Pengawasan BPKP di Wilayah

Sumatera Barat

Sasaran Program 4: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama

20 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)

5. Program Dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program diatas, Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun 2018 melaksanakan kegiatan, sebagaimana

disajikan dalam tabel 2.2:

Tabel 2.2 - Program dan Kegiatan Tahun 2018

Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan

Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan

Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di perwakilan 3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan

Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games XVIII 5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Perwakilan

Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan

6 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan

7 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan layanan

8 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

B. Perjanjian Kinerja 2018

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui

pengukuran pencapaian sasaran strategis/sasaran program, dalam hal ini pengukuran

indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program di Tahun 2018,

disusun perjanjian kinerja. Sebagai dokumen perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan


19


dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program dan indikator kinerja utama

organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari

pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap

sasaran program sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Tahun 2018, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra. Perjanjian kinerja yang

memuat 20 (dua puluh) indikator kinerja utama/program yang digunakan untuk mengukur

tercapainya delapan sasaran program sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 - Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (Outcome)

No Indikator Kinerja Utama/Program Satuan Target Sasaran Program 1: Perbaikan pengelolaan program prioritas

nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan % 60

2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik % 0

3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik)

% 0

4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dievaluasi

% 55

5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik

dari BLUD yang dievaluasi

% 55

Sasaran Program 2: Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

6 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% 50

7 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 72

8 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 65

9 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75

10 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75

Sasaran Program 3: Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan


11 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan % 75

Sasaran Program 4: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi

dalam pencegahan korupsi

12 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

% 52

Sasaran Program 5 : Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi 13 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% 65

Sasaran Program 6 : Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi


20


No Indikator Kinerja Utama/Program Satuan Target 14 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100

15 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 73

16 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) % 27

Sasaran Program 7 : Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 17 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 100

18 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) % 100

19 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) % 0

Sasaran Program 8: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama

20 Persepsi Kepuasan Layanan ketatausahaan (skala likert 1 –

10)

Likert

1-10

8

Selain indikator kinerja program (outcome) tersebut di atas, pada tahun 2018 juga telah

dibuat Perjanjian Kinerja yang memuat indikator kinerja kegiatan (output) sebagaimana

disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 - Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (Output)

No Indikator Kinerja Utama/Kegiatan Satuan Target Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di

perwakilan

1 Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan Laporan 55

Sasaran Kegiatan 2 : Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di

perwakilan

2 Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan Laporan 15

Sasaran Kegiatan 3 : Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di

perwakilan

3 Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan Laporan 3

Sasaran Kegiatan 4 : Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional

4 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Laporan 100

Sasaran Kegiatan 5 : Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games XVIII

5 Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Perwakilan

Laporan 0

Sasaran Kegiatan 6 : Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan

6 Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 27

Sasaran Kegiatan 7 : Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP

perwakilan


Laporan 37

Sasaran Kegiatan 8 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

8 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 59


21


Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 21

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran

dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan Tahun 2018 dan membandingkannya

dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2018. Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Barat menyempurnakan rumusan sasaran program dengan

memilih Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dinilai signifikan bagi Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat, dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran program

secara langsung dengan mengacu pada indikator capaian program BPKP Pusat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja

yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2018. Rumus yang

digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari

dua jenis, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik

Capaian = Realisasi

x 100%

Target

2. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin buruk

Capaian = 2 x Target - Realisasi

x 100%

Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator

kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang

menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA



Pengukuran pencapaian sasaran program, dihitung berdasarkan jumlah IKU yang

tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan yang ditetapkan (outcome). Hal ini

dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran program

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Capaian Sasaran Program

= Jumlah IKU yang tercapai

x 100% Jumlah IKU dominan yang ditetapkan (outcome)

Capaian atas IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran program secara

ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran program sebagaimana dalam Tabel 3.1

berikut:

Tabel 3.1 – Capaian Sasaran Program Tahun 2018

No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN

Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1. Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan % 60,00 65,68 109,47

2. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

% N/A N/A N/A

3. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)

% N/A N/A N/A

4. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

% 55,00 58,82 106,95

5. Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

% 55,00 66,67 121,22

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian 6. Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% 50,00 55,00 110,00

7. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 72,00 100,00 138,89

8. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 65,00 100,00 153,85

9. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75,00 100,00 133,33



No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN

10. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75,00 0,00 0,00

Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 11. Persentase penyelesaian hambatan

kelancaran pembangunan % 75,00 0,00 0,00

Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi 12. Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 52,00

83,33 160,25

Sasaran Program 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi 13. Persentase Komunitas Pembelajar

Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% 65,00

100,00 153,85

Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi

14. Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

% 100 100,00 100,00

15. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

% 73,00 94,74 129,78

16. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

% 27,00 5,26 180,52

Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

17. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

% 100,00 100,00 100,00

18. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

% 100,00 100,00 100,00

19. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

% N/A N/A N/A

Sasaran Program 8: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

20. Persepsi kepuasan layanan Bagian Tata Usaha

Skala Likert

8,00 7,91 98,88

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program berserta realisasi

anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.



ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program,

khususnya terhadap IKU dominan pada tiap-tiap sasaran program. Analisis juga

dilakukan terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja

sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Analisis tentang delapan sasaran program yang ditetapkan oleh BPKP sebagai alat

untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Meningkatnya pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan

negara/korporasi merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai

perwujudan fungsi assurance. Capaian sasaran program ini diukur dengan

membandingkan antara jumlah rekomendasi yang diberikan dengan jumlah

rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam

pencapaian sasaran ini adalah pendekatan intensif kepada mitra kerja yang

memungkinkan mitra kerja untuk sesegera mungkin menindaklanjuti seluruh

rekomendasi yang telah diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan sepanjang tahun

2018.

Sasaran program “perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi” diindikasikan oleh capaian tiga IKU yang terkait langsung

dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program

prioritas nasional.

Capaian tiga indikator kinerja utama sasaran program 1 di tahun 2018 disajikan dalam

gambar 3.1 di bawah ini :



Gambar 3.1 - Capaian Sasaran Program 1

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari tiga IKU yang mengindikasikan sasaran

program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi”, seluruhnya memiliki nilai capaian outcome diatas 100%.

Dengan demikian nilai capaian sasaran strategis “Perbaikan Pengelolaan Program

Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” adalah sebesar 100%.



Capaian Sasaran Program Perbaikan

Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi =

3

X 100% = 100% 3

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program

Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” ini adalah:

Sasaran Program 1 IKU 1

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 tahun 2014, BPKP diberi tugas

mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara maupun daerah dan pembangunan nasional bersama dengan aparat

pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya. Untuk memenuhi tugas tersebut,

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai macam

kegiatan pengawasan dalam bentuk audit, evaluasi, monitoring dan verifikasi terhadap

program prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan di wilayah Provinsi

Sumatera Barat.

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

=

Rekomendasi hasil pengawasan tahun 2018 yang TL di tahun 2018

(kejadian) X 100%

Rekomendasi hasil pengawasan yang terbit di

tahun 2018 (kejadian)

Realisasi IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” tahun 2018

adalah sebesar 65,68% atau 109,47% dari target sebesar 60%, dengan perhitungan 155

rekomendasi telah ditindaklanjuti dari 236 rekomendasi yang diberikan.

Tingginya realisasi IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan”

disebabkan oleh tingginya komitmen mitra kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi

sesegera mungkin.

Realisasi IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” tahun 2018

sebesar 65,58% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 56,25%

menunjukkan adanya kenaikan. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra



pada tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun 2018 telah mencapai 93,83%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun ini telah menuju pencapaian tahun 2019.


Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dievaluasi” tahun 2018 adalah sebesar 58,82% atau 106,95% dari target

sebesar 55%, dengan perhitungan sepuluh BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat

Baik dibandingkan dengan 17 BUMD yang dibina.

Realisasi IKU Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

=

BUMD Kinerja minimal Sehat tahun 2018

X 100% BUMD dievaluasi tahun

2018

Tingginya realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dievaluasi” disebabkan peningkatan laba pada empat PDAM dan

meningkatnya cakupan pelayanan teknis pada 12 PDAM.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan adalah

melalui perbaikan jaringan distribusi dan penambahan sambungan baru yang berasal

dari program Hibah Air Minum APBN Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

APBN.

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dibina” tahun 2018 sebesar 58,82%, jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar 17,65% menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Jika

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 56%, maka

realisasi IKU tahun 2018 telah mencapai 105,04%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

tahun ini telah berada pada jalur yang tepat untuk menuju pencapaian tahun 2019.


Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

Realisasi IKU “Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD

yang dievaluasi” tahun 2018 adalah sebesar 66,67% atau 121,22% dari target sebesar



55%, dengan perhitungan dua BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik

dibandingkan dengan tiga BLUD yang dievaluasi.

Realisasi IKU Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

=

BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik tahun

2018 X 100%

BLUD yang dievaluasi tahun 2018

Tingginya realisasi IKU “Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik

dari BLUD yang dievaluasi” disebabkan adanya perbaikan terkait mutu pelayanan yang

diberikan BLUD kepada masyarakat sehingga terjadi peningkatan skor terutama

terhadap aspek “Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat”.

Realisasi IKU “Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD

yang dievaluasi” tahun 2018 sebesar 66,67%, jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar 0% menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Jika


realisasi IKU tahun 2018 mencapai 107,53%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun

ini telah berada pada jalur yang tepat untuk menuju pencapaian tahun 2019.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka

panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi

dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu:

1) Pencegahan tindak pidana korupsi;

2) Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi;

3) Harmonisasi peraturan perundang-undangan;

4) Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor;

5) Pendidikan dan budaya anti korupsi; serta

6) Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.



Sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian”

diindikasikan oleh capaian lima IKU yang terkait langsung dengan strategi pemerintah

di atas, tepatnya strategi penegakkan hukum. Terkait dengan penegakan hukum atas

tindak pidana korupsi, BPKP telah melakukan audit investigasi, audit perhitungan

kerugian keuangan negara serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak

pidana korupsi.

Capaian lima indikator kinerja utama sasaran program 2 di tahun 2018 disajikan dalam



Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari lima IKU yang mengindikasikan

sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian”, hanya

empat yang memiliki nilai capaian outcome 100% atau lebih. Dengan demikian nilai

capaian sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian”

adalah sebesar 80%.

Capaian Sasaran Program Meningkatnya

efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian =

4

X 100% = 80% 5

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil

pengawasan keinvestigasian” ini adalah:




Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan” tahun 2018 adalah sebesar 55% atau 110% dari target sebesar 50%,

dengan perhitungan 11 laporan Pemberian Keterangan Ahli yang terbit pada tahun 2018

dibandingkan dengan 20 laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau

laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen elektronik yang terbit dalam tiga

tahun terakhir.

Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

=

PKA di sidang pengadilan tahun 2018

X 100% LHAI + LHPKKN tiga

tahun terakhir

Tingginya realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan” disebabkan oleh komunikasi yang terus terjalin dengan

mitra kerja walaupun setelah selesainya penugasan.

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan” tahun 2018 sebesar 55%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

sebesar 56% menunjukkan adanya penurunan walaupun persentasenya sangat kecil.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 60%,

maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 91,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

tahun ini telah menuju pencapaian tahun 2019.


Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau 138,89% dari target sebesar 72%, dengan

perhitungan satu laporan Audit Investigasi yang dimanfaatkan oleh APH pada tahun

2018 yaitu Audit Investigasi atas Dugaan TPK Pekerjaan Pembangunan Kawasan

Transmigrasi (P2KTrans) Kecamatan Kapur IX oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2012 dan 2013.



Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

=

LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan

APH pada tahun 2018 X 100%

LHAI yang terbit pada tahun 2018


dimanfaatkan oleh APH” disebabkan oleh koordinasi yang baik dengan mitra kerja

terutama para aparat penegak hukum.


APH” tahun 2018 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2017. Jika dibandingkan

dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi IKU

tahun 2018 mencapai 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun ini telah

berada pada jalur yang tepat untuk menuju pencapaian tahun 2019.


Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K


K/L/P/K” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau 153,85% dari target sebesar 65%

dengan perhitungan lima laporan Evaluasi atas Inpres 10 Tahun 2016 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

=

LHP keinvestigasian (LHAI) + LHP atas Current Issues + LHP dalam rangka

pemberian rekomendasi strategis (RS)

X 100%

LHP Keinvestigasian yang terbit pada tahun 2018


dimanfaatkan oleh K/L/P/K” disebabkan oleh koordinasi yang baik dengan mitra kerja

terutama para aparat penegak hukum.


K/L/P/K” tahun 2018 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

sebesar 0% menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan




tahun 2018 mencapai 142,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun ini telah

berada pada jalur yang tepat untuk menuju pencapaian tahun 2019.


Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau 133,33% dari target sebesar 75%

dengan perhitungan dua laporan hasil audit penyesuaian harga WINRIP Pekerjaan

Paket 07 (Inderapura-Tapan) dan Paket 20 (Lubuk Alung-Sicincin)

Realisasi IKU Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

=

LHA penyesuaian harga yang ditindaklanjuti tahun

2018 X 100%

LHA penyesuaian harga pada tahun 2018

Tingginya realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K” disebabkan oleh koordinasi yang baik dengan mitra kerja terutama para

aparat penegak hukum.

Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” tahun 2018 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

sebelumnya 0% menujukkan adanya peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan


tahun 2018 mencapai 125%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun ini telah berada

pada jalur yang tepat untuk menuju pencapaian tahun 2019.


Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun

2018 adalah sebesar 0% atau 0% dari target sebesar 75%.

Realisasi IKU Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

=

LHA klaim yang ditindaklanjuti pada tahun

2018 X 100%

LHA klaim pada tahun 2018



Tidak adanya realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” disebabkan oleh tidak adanya permintaan audit klaim di tahun 2018 dari

K/L/P/K.

Realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar

0% sama realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir periode

Renstra pada tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 0%.

Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan usaha yang lebih keras untuk mencapai target

tahun 2019.

Pelaksanaan pembangunan yang gencar dilaksanakan pemerintah di seluruh penjuru

Indonesia membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk masyarakat dan pihak

swasta agar menghasilkan suatu nilai tambah berupa manfaat atau dampak yang

diharapkan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri terjadi kondisi dimana proses

pembangunan tidak dapat mencapai keluaran (output), hasil (outcome) dan manfaat

(benefit) yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan

dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. BPKP dalam kondisi ini dapat

melaksanakan suatu evaluasi secara independen dan obyektif terhadap hambatan

kelancaran pembangunan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian (Alternative

Dispute Resolution) sesuai ketentuan yang berlaku melalui proses mediasi sehingga

pembangunan dapat berjalan kembali sesuai dengan tujuan.

Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan

nasional” diindikasikan oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase penyelesaian

hambatan kelancaran pembangunan”. Capaian indikator kinerja utama sasaran program

3 di tahun 2018 disajikan dalam gambar 3.3 di bawah ini :




Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa meski hanya satu IKU yang

mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional”, namun tidak memiliki capaian outcome 100%. Dengan

demikian nilai capaian sasaran strategis “Meningkatnya penyelesaian hambatan

pelaksanaan pembangunan nasional” adalah 0%.

Capaian Sasaran Program Meningkatnya

penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional =

0

X 100% = 0% 1

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan

pelaksanaan pembangunan nasional” ini adalah:


Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” tahun

2018 adalah sebesar 0% atau 0% dari target sebesar 75%, dengan perhitungan 0 laporan

Evaluasi HKP yang ditindaklanjuti tahun 2018 dibandingkan dengan 0 laporan Evaluasi

HKP yang terbit pada tahun 2018. Yang dimaksud dengan laporan EHKP yang



ditindaklanjuti kesepakatannya adalah laporan yang hasil mediasinya disepakati oleh

para pihak.

Realisasi IKU Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

=

Laporan Evaluasi HKP yang Ditindaklanjuti pada

tahun 2018

X 100% Laporan Evaluasi HKP

pada tahun 2018

Tidak adanya realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan” disebabkan karena penugasan Evaluasi Hambatan atas Kelancaran

Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu Evaluasi Hambatan

Kelancaran Pembangunan (EHKP) Proses Saling Hibah Barang Milik Daerah antara

Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Kota Solok sampai dengan 31

Desember 2018 masih dalam proses mediasi.

Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan” sebesar

0% sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir

periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2018

mencapai 0%. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan usaha yang lebih keras untuk

mencapai target tahun 2019.

Indikator Kinerja Utama pada sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil

pengawasan keinvestigasian” dan “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional” merupakan IKU yang memiliki outcome yang sama yaitu

penyelamatan keuangan negara yang metodenya bisa dilaksanakan melalui penugasan

Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Audit

Eskalasi Harga, Audit Klaim atau Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.

Meskipun pada tahun 2018, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tidak

melaksanakan Audit Klaim dan belum menerbitkan laporan hasil Evaluasi Hambatan

Kelancaran Pembangunan, namun dari pelaksanaan Audit Investigatif, Audit PKKN

dan Audit Penyesuaian Harga (Eskalasi), perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

berhasil menyelamatkan keuangan Negara sebesar Rp10.946.642.263,84.



Di samping upaya represif, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat juga

mengedepankan upaya preventif dalam melawan korupsi. Pencegahan korupsi melalui

sistem yang mampu mencegah atau memudahkan pendeteksian adanya

kecurangan/penyimpangan, mendorong BPKP untuk terus berperan aktif bermitra

dengan K/L/P/K dalam memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penugasan dapam rangka

pencegahan korupsi yang terdiri dari bimbingan teknis Fraud Control Plan dan

penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment).

Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi” diindikasikan oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K

yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”.

Capaian indikator kinerja utama sasaran program 4 di tahun 2018 disajikan dalam




mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi”, namun memiliki nilai capaian outcome di atas



100%. Dengan demikian nilai capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas tata

kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi” adalah 100%.

Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas tata

kelola pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi =

1

X 100% = 100% 1

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah

dan korporasi dalam pencegahan korupsi” ini adalah:


Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”

tahun 2018 adalah sebesar 83,33% atau 160,25% dari target sebesar 52%, dengan

perhitungan 5 K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA tahun 2018

dibandingkan dengan 6 penugasan yang telah dilakukan pada tahun 2018.

Realisasi IKU Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

=

K/L/P/K yang Implementasi FCP/FRA

tahun 2018 X 100%

penugasan yang telah dilakukan pada tahun 2018

Tingginya realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” disebabkan terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak

stakeholders. Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” tahun 2018 sebesar 83,33% lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun

2017 sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun

2019 sebesar 55%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 151,51%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun ini telah berada pada jalur yang tepat untuk menuju

pencapaian tahun 2019.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator untuk menetapkan pemeringkatan

Indeks Persepsi Korupsi. Perbaikan birokrasi pelayanan publik adalah suatu keharusan



dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik harus dilibatkan dalam usaha

perbaikan tersebut. Masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka

dan mampu menjadi whistleblower apabila terjadi praktik-praktik yang

mengindikasikan korupsi.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan strategi edukatif anti korupsi

dengan mengimplementasikan konsep masyarakat pembelajar (learning society)

melalui pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Kegiatan ini

berupa pembentukan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) sebagai wadah bagi

proses interaksi peserta belajar dengan BPKP sebagai sumber belajar dimana BPKP

berperan dalam membantu, mendorong, dan memfasilitasi peserta belajar agar dapat

memperoleh pengetahuan dan menguasai keterampilan/keahlian mengenai anti korupsi

serta merubah sikap peserta belajar menjadi anti korupsi.

Diharapkan dengan pelaksanaan MPAK ini maka akan hadir K/L/P/K yang memenuhi

tiga unsur kriteria yaitu :

1. Mempunyai Daftar Risiko Fraud yang terungkap dari hasil kegiatan pembelajaran

KPAK;

2. Mempunyai rencana penanganan risiko fraud yang dibahas bersama dengan anggota

KPAK;

3. Mempunyai peraturan K/L/P/K mengenai sistem pengaduan

masyarakat/whistleblowing, atau belum mempunyai peraturan K/L/P/K mengenai

sistem pengaduan masyarakat/whistleblowing namun menyatakan kesesdiaannya

untuk dilakukan bimtek pengembangan sistem pengaduan

masyarakat/whistleblowing.

Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap

korupsi” diindikasikan oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase Komunitas Pembelajar

Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”.

Capaian indikator kinerja utama sasaran program 5 di tahun 2018 disajikan dalam






mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi”, namun memiliki nilai capaian outcome diatas 100%. Dengan

demikian nilai capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan

masyarakat terhadap korupsi” adalah 100%.

Capaian Sasaran Meningkatnya kepedulian

K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi =

1

X 100% = 100% 1

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan

masyarakat terhadap korupsi” ini adalah:


Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan

masyarakat

Realisasi IKU “Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” tahun 2018 adalah sebesar 100%

atau 153,85% dari target sebesar 65%, dengan perhitungan 1 K/L/P/K yang memenuhi

3 unsur kriteria dibandingkan dengan 1 K/L/P/K atau unit kerja yang telah menjadi

anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.



Realisasi IKU Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

=

K/L/P/K yang memenuhi 3 unsur kriteria tahun 2018

X 100% K/L/P/K atau unit kerja yang telah menjadi anggota

KPAK tahun 2018

Tingginya realisasi IKU “Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)

yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” disebabkan terjalinnya

hubungan yang baik dengan pihak stakeholders. Realisasi IKU “Persentase Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan

masyarakat” tahun 2018 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2017. Jika


realisasi IKU tahun 2018 mencapai 142,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun

ini perlu dipertahankan untuk memenuhi target tahun 2019.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

sebagai pembina SPIP di Provinsi Sumatera Barat terus berperan aktif dalam

peningkatan kualitas SPIP di lingkungan instansi, pemerintah daerah dan korporasi di

Sumatera Barat. Tujuan dari meningkatnya kualitas SPIP bermuara pada peningkatan 1)

efektifitas dan efisiensi operasi, 2) pengamanan aset, 3) kualitas laporan keuangan dan

4) ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di

tingkat K/L/P/K bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional

dengan Sasaran Program Meningkatnya Kualitas SPIP pada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan SPIP K/L/P/K merupakan tanggung jawab masing-masing K/L/P/K.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai pembina penyelenggaraan SPIP di

Sumatera Barat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan mulai dari

pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP sampai pada pengawalan

implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen

K/L/P/K .



Untuk mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melakukan

kegiatan-kegiatan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan diklat penyusunan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP); penataan sistem dan prosedur; serta penilaian

risiko pada 19 kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi” dilengkapi

dengan tiga indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2018 disajikan pada

dua gambar dibawah ini:

Gambar 3.6 - Capaian IKU Sasaran Program 6 (Pemerintah Daerah)

Gambar 3.7 - Capaian IKU Sasaran Program 6 (Korporasi)

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari tiga IKU yang mengindikasikan sasaran

program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi”, seluruhnya

memiliki nilai capaian outcome 100% atau lebih. Dengan demikian nilai capaian

sasaran strategis “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi” adalah

100%.

Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas

penerapan SPIP Pemda/korporasi =

3

X 100% =100% 3

Penerapan SPIP Pemerintah Daerah



Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan kepada beberapa pemerintah daerah pada

Provinsi Sumatera Barat, didapatkan hasil seperti yang disajikan dalam tabel 3.2

berikut:

Tabel 3.2 - Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat

No Pemerintah Daerah Level Maturitas SPIP

1 Provinsi Sumatera Barat 3,1636 2 Kabupaten Agam 3,0602 3 Kabupaten Dharmasraya 3,0100 4 Kabupaten Kepulauan Mentawai 3,0380* 5 Kabupaten Lima Puluh Kota 3,0602 6 Kabupaten Padang Pariaman 3,0284 7 Kabupaten Pasaman 3,0380* 8 Kabupaten Pasaman Barat 3,0380 9 Kabupaten Pesisir Selatan 3,0057

10 Kabupaten Sijunjung 3,0375* 11 Kabupaten Solok 3,0380 12 Kabupaten Solok Selatan 2,5050 13 Kabupaten Tanah Datar 3,2400 14 Kota Bukittinggi 3,0057 15 Kota Padang 3,0807 16 Kota Padang Panjang 3,0380* 17 Kota Pariaman 3,0057 18 Kota Payakumbuh 3,0659 19 Kota Sawahlunto 3,0380 20 Kota Solok 3,0977

* Proses reviu oleh rendal

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP

Pemda/korporasi” untuk penerapan SPIP Pemerintah Daerah adalah:


Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)

Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)” tahun 2018 adalah

sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 1 Pemerintah

Provinsi yang level Maturitas berada pada level 3. Berdasarkan assessment yang

dilakukan pada tahun 2018, nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

berada pada level 3,1636.



Realisasi IKU Maturitas SPIP

Pemerintah Propinsi (level 3) =

Pemprov Min Level 3 SPIP X 100%

Seluruh Pemprov


Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)

Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)” tahun 2018


Pemerintah Kabupaten/Kota yang level Maturitas berada pada level 3 dibandingkan 19

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)

=

Pemerintah Kabupaten/Kota Min Level 3 SPIP X 100%

Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota


Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)

Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)” tahun 2018


Pemerintah Kabupaten/Kota yang level Maturitas berada pada level 2 dibandingkan 19

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)

=

Pemerintah Kabupaten/Kota Min Level 2 SPIP

X 100% Seluruh Pemerintah

Kabupaten/Kota

Tingginya realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Daerah” disebabkan tingginya

komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan level Maturitas SPIP-nya ke

tingkat yang lebih baik.

Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” tahun 2018 sebesar

100% berarti sama dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100%. Jika dibandingkan


tahun 2018 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun ini harus

dipertahankan untuk mencapai target tahun 2019.



Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)” tahun 2018

sebesar 94,74%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 57,89%

menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan target akhir


mencapai 94,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun ini telah menuju

pencapaian tahun 2019. Capaian maturitas SPIP level 3 tersebut adalah berdasarkan

hasil quality assurance yang dilaksanakan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Barat. Belum seluruhnya berdasarkan hasil reviu oleh rendal.

Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)” tahun 2018

sebesar 5,26% mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017

sebesar 31,58%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun

2019 sebesar 0%, maka hal ini menunjukkan kinerja tahun ini telah menuju pencapaian

tahun 2019.

Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap

pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan

budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali

ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat

pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas

APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c)

praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan

akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan

satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi

APIP.

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang

dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP Pemda dengan



quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang

dikembangkan oleh BPKP.

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”

dilengkapi dengan empat indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2018

disajikan pada gambar 3.8 dibawah ini:


Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari dua IKU yang mengindikasikan sasaran

program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda”, seluruhnya memiliki

nilai capaian outcome diatas 100%. Dengan demikian nilai capaian sasaran strategis

“Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” adalah 100%.

Capaian Sasaran Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern Pemda =

2

X 100% =100% 2

Berdasarkan hasil quality assurance yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Barat kepada beberapa APIP pemerintah daerah di wilayah Provinsi

Sumatera Barat, didapatkan hasil level kapabilitas APIP seperti yang disajikan dalam

tabel 3.3 berikut:



Tabel 3.3 Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat

No APIP Pemerintah Daerah Level Kapabilitas APIP

1 Provinsi Sumatera Barat 3* 2 Kabupaten Agam 3* 3 Kabupaten Dharmasraya 3 Dengan Catatan 4 Kabupaten Kepulauan Mentawai 3* 5 Kabupaten Lima Puluh Kota 3 Dengan Catatan 6 Kabupaten Padang Pariaman 3 Dengan Catatan 7 Kabupaten Pasaman 3 Dengan Catatan 8 Kabupaten Pasaman Barat 3* 9 Kabupaten Pesisir Selatan 3*

10 Kabupaten Sijunjung 3* 11 Kabupaten Solok 3 Dengan Catatan 12 Kabupaten Solok Selatan 3* 13 Kabupaten Tanah Datar 3 Dengan Catatan 14 Kota Bukittinggi 3* 15 Kota Padang 3 Dengan Catatan 16 Kota Padang Panjang 3 Dengan Catatan 17 Kota Pariaman 3* 18 Kota Payakumbuh 3* 19 Kota Sawahlunto 3 Dengan Catatan 20 Kota Solok 3 Dengan Catatan

* Proses reviu oleh rendal

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern

Pemda” adalah:


Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” tahun 2018 adalah

sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 1 Pemerintah

Provinsi yang level Kapabilitasnya APIP berada pada level 3. Berdasarkan quality

assurance pada tahun 2018, level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat berada pada level 3.

Realisasi IKU Kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi (Level 3) =

Pemprov Min Level 3 APIP X 100%

Seluruh Pemprov


Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)



Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” tahun 2018

adalah sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 19 APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota yang level Kapabilitasnya berada pada level 3

dibandingkan 19 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)

=

Pemerintah Kabupaten/Kota Min Level 3 APIP X 100%

Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota

Tingginya realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah” disebabkan tingginya

komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan level Kapabilitas APIP-nya ke

level yang lebih tinggi serta forum AAIPI yang aktif mendorong anggotanya untuk

menjadi lebih kapabel.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Perwakilan BPKP Sumatera Barat untuk

mencapai target agar APIP dapat berada pada level 3 antara lain melakukan sosialisasi

dan bimbingan teknis peningkatan level APIP pada tahun 2018 dan melaksanakan

pendidikan dan pelatihan kepada seluruh APIP di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan

untuk SDM BPKP, dilakukan Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan mengefektifkan

tim panel untuk penjaminan mutu (quality assurance).

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan Perwakilan BPKP Sumatera Barat untuk

mencapai target agar APIP dapat berada pada level 3, antara lain melakukan monitoring

atas pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP dan mengefektifkan forum Asosiasi

Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” tahun 2018 sebesar

100%, sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir


mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2018 telah menuju


Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” tahun 2018

sebesar 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 47,37%

menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan target

akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2018



mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2018 telah menuju


Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai

dengan peran dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, sekaligus media

untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Barat. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan

SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya

penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya

arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar

menghasilkan kinerja yang terbaik pula.

Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat

Utama” didukung dengan satu IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama”

yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas

pengelolaan keuangan yang capaiannya disajikan sebagaimana pada gambar 3.9

berikut:




Realisasi IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama” tahun 2018 adalah

sebesar 7,91 atau 98,88% dari target sebesar 8,00. Tidak tercapainya realisasi IKU

“Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama” sebesar 100% ini disebabkan kurang

optimalnya penyelenggaraan cleaning service terhadap kebersihan kantor, oleh karena

itu alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan kedisiplinan

tenaga cleaning service dan supervisi pelaksanaan pekerjaan.

Realisasi IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama” tahun 2018 sebesar

7,91, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,18 menunjukkan adanya

peningkata. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019

sebesar 8,00, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 98,88%. Hal ini menunjukkan

bahwa kinerja tahun ini telah berada pada jalur yang tepat untuk menuju pencapaian

tahun 2019.

Berdasarkan capaian dari masing-masing sasaran program diatas, maka diperoleh

capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagaimana

disajikan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 - Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No. Sasaran Program / Kegiatan Capaian Kinerja

1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

100,00

2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian 80,00


0,00


100,00

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi 100,00

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda 100,00

7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 100,00

8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama 98,88

88.17

Sehubungan dengan tidak tercapainya target sasaran program sebagaimana diuraikan di

atas adalah terutama disebabkan jenis kegiatan yang tidak ada permintaannya, kegiatan

pengawasan yang masih dalam proses mediasi dan kurang optimalnya penyelenggaraan

cleaning service terhadap kebersihan kantor, berarti dari 17 indikator program/kegiatan



yang ditargetkan, terdapat 14 indikator yang mencapai target 100% dengan hasil

didapatkan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2018

sebesar 88,17.

Tabel 3.5 – Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama sesuai Misi BPKP

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Target Tahun 2018

Realisasi 2018

Capaian Kinerja

MISI 1 : Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Sasaran Program

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi


60,00 65,68 109,47

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

N/A N/A N/A

1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)

N/A N/A N/A

1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

55,00 58,82 106,95

1.5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

55,00 66,67 121,22

2.

Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

50,00 55,00 110,00

2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

72,00 100,00 138,89

2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

65,00 100,00 153,85

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

75,00 100,00 133,33

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

75,00 0,00 0,00

3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

75,00 0,00 0,00



4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

52,00 83,33 160,25

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

65,00 100,00 153,85

MISI 2 : Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif 6

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)

100,00 100,00 100,00


73,00 94,74 129,78


27,00 5,26 180,52

MISI 3 : Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 7.

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda


100,00 100,00 100,00


100 100,00 100,00


N/A N/A N/A

Dukungan Pengawasan


8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)

8 7,175 102,5

REALISASI OUTPUT

Selain menargetkan capaian kinerja untuk sasaran berupa outcome, dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 juga ditargetkan capaian kinerja berupa output atas sasaran

kegiatan berupa laporan.

Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan menurut sasaran kegiatan

sebagaimana dalam Tabel 3.6 berikut:

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Target Tahun 2018

Realisasi Tahun 2018

Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan

1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan

55 79 127,27

2 Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan

15 19 126,67



3 Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di perwakilan

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan

3 3 100,00

4 Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

100 134 134,00

5 Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games XVIII

5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Perwakilan

N/A N/A N/A

6 Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

27 27 100,00

7 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan

7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

37 45 121,62

8 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

8.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

59

59 100,00

Sasaran kegiatan ” Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan”

terdefinisi oleh satu indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

PSN BPKP Perwakilan”. Realisasi output IKK “Laporan Hasil Pengawasan PSN

BPKP Perwakilan” sebesar 70 laporan yang berarti 127,27% dari target sebanyak 55

laporan. Realisasi 70 laporan ini antara lain berasal dari:

1. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun

2018 sebanyak 4 PP;

2. Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 sebanyak 6 PP;

3. Reviu Aset BPYBDS Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan

disulkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN (Persero)

sebanyak 3 PP;

4. Reviu Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri Tahun 2018

terhadap Kegiatan Pengadaan Barang pada PPK/Satker di Lingkungan

Kementerian sebanyak 4 PP;



5. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah sebanyak 3 PP;

6. Evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 dan Tambahan DAK

Fisik Tahun Anggaran 2017 sebanyak 12 PP;

7. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) bagian dari Trans Sumatera

sebanyak 8 PP; dan

8. Penilaian Resiko Kecurangan Kegiatan Prioritas Nasional (PSN) sebanyak 4 PP.

Pencapaian sasaran kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP

Perwakilan” dengan realisasi 70 laporan didukung dengan dana sebesar

Rp1.737.772.670,00 atau 97,93% dari anggaran sebesar Rp1.774.586.000,00 dan SDM

sebanyak 3.183 OH atau 64,72% dari rencana sebanyak 4.918 OH.

Dari sisi penggunaan dana, capaian sasaran kegiatan ini telah dicapai secara efisien. Hal

ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan sebesar 127,27% lebih besar daripada capaian

penggunaan dana sebesar 97,93%.

Dari sisi penggunaan SDM, capaian sasaran kegiatan ini juga dicapai secara efisien.

Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2018 sebesar 127,27% lebih besar

dari capaian penggunaan SDM sebesar 64,72%.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan”

terdefinisi oleh indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Siskeudes BPKP Perwakilan”.

Realisasi output IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP

Perwakilan” sebesar 19 laporan yang berarti 126,67% terealisasi dari target 15 laporan.

Realisasi output sebanyak 19 laporan ini berasal dari:

1. Coaching Clinic Aplikasi Siskeudes sebanyak 2 PP;

2. Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa sebanyak 10 PP;

3. Evaluasi Implementasi Aplikasi Siskeudes sebanyak 3 PP; dan

4. Workshop dan Bimtek Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan

Aplikasi Siskeudes sebanyak 4 PP.



Pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di

perwakilan” dengan realisasi 19 laporan didukung dengan dana sebesar

Rp269.892.952,00 atau 86,56% dari anggaran sebesar Rp311.816.000,00 dan SDM

sebanyak 628 OH atau 146,05% dari rencana sebanyak 430 OH.




Dari sisi penggunaan SDM, capaian sasaran kegiatan dinilai belum dicapai secara

efisien. Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2018 sebesar 126,67% lebih

kecil dari capaian penggunaan SDM sebesar 146,05%.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di

perwakilan” terdefinisi oleh indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan”.

Realisasi output IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan”

sebesar 3 laporan yang berarti terealisasi seluruhnya dari target sebanyak 3 laporan.

Realisasi output sebanyak 3 laporan ini berasal dari:

1. Coaching Clinic Implementasi Aplikasi SIMDA Pendapatan sebanyak 2 PP; dan

2. Coaching Clinic Penatausahaan Aplikasi SIMDA Keuangan sebanyak 1 PP.

Pencapaian sasaran kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP

Perwakilan” didukung dengan dana sebesar Rp74.815.381,00 atau 86,61% dari

anggaran sebesar Rp86.382.000,00 dan SDM sebanyak 49 OH atau 19,21% dari

rencana sebanyak 255 OH.


ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan sebesar 100% lebih besar daripada capaian





Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2018 sebesar 100% lebih besar dari

capaian penggunaan SDM sebesar 19,21%.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional”

terdefinisi oleh indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan”.

Realisasi output IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan” sebesar

134 laporan yang berarti terealisasi 134% dari target sebanyak 100 laporan. Realisasi

output sebanyak 134 laporan ini antara lain berasal dari:

1. Audit atas Laporan Keuangan Program yang dibiayai oleh dana Pinjaman Hibah

Luar Negeri (PHLN) sebanyak 20 PP;

2. Monitoring dan Evaluasi Program Kegaiatan Prioritas Nasional sebanyak 8 PP;

3. Reviu atas laporan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Bersih Pedesaan

tahun 2018 sebanyak 6 PP;

4. Evaluasi Kinerja PDAM sebanyak 16 PP;

5. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebanyak 8 PP; dan

6. Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 18 PP.

Pencapaian sasaran kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan”

dengan realisasi 134 laporan didukung dengan dana sebesar Rp867.013.178,00 atau

98,10% dari anggaran sebesar Rp883.772.000,00 dan SDM sebanyak 5.593 OH atau

158,71% dari rencana sebanyak 3.524 OH.




Dari sisi penggunaan SDM, capaian sasaran kegiatan ini belum dicapai secara efisien.

Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2018 sebesar 134% lebih kecil dari




Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan”

terdefinisi oleh indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

BPKP Perwakilan”.

Realisasi output IKK “LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” sebesar 27 laporan

yang berarti terealisasi seluruhnya dari target sebanyak 27 laporan. Realisasi output

sebanyak 27 laporan ini antara lain berasal dari:

1. Bimbingan Teknis SPIP sebanyak 13 PP; dan

2. Quality Assurance (QA) Maturitas SPIP sebanyak 10 PP;

Pencapaian sasaran kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan” dengan realisasi 27 laporan didukung dengan dana sebesar

Rp489.856.388,00 atau 98,47% dari anggaran sebesar Rp497.488.000,00 dan SDM

sebanyak 769 OH atau 43,82% dari rencana sebanyak 1.755 OH.





Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2018 sebesar 100% lebih besar dari


Sasaran kegiatan ”Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP

perwakilan” terdefinisi oleh indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil

Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan”.

Realisasi output IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP

Perwakilan” sebesar 45 laporan yang berarti terealisasi 121,62% dari target sebanyak

37 laporan. Realisasi output sebanyak 45 laporan ini antara lain berasal dari:



1. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP sebanyak 16 PP;

2. Quality Assurance Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP sebanyak 25

PP.

Pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP

perwakilan” didukung dengan dana sebesar Rp590.827.267,00 atau 93,92% dari

anggaran sebesar Rp629.074.000 dan SDM sebanyak 1.301 OH atau 65,48% dari

rencana sebanyak 1.987 OH.





Hal ini terlihat dari capaian sasaran kegiatan tahun 2018 sebesar 121,62% lebih besar

dari capaian penggunaan SDM sebesar 65,48%.

Sasaran kegiatan “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” didefinisikan oleh satu indikator kinerja

kegiatan yaitu “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP” dengan

target output sebanyak 59 laporan yang terealisasi seluruhnya. Capaian ini diperoleh

dari pemenuhan penyusunan laporan/dokumen seperti yang disajikan pada tabel 3.7

berikut:

Tabel 3.7 – Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No LAPORAN DUKUNGAN MANAJEMEN JUMLAH OUTPUT 1 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1 Dokumen 2 Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) 1 Dokumen 3 Dokumen LAPKIN (Triwulanan)

LKj (Tahunan) 3 Laporan 1 Laporan

4 Laporan Laporan Rencana Pembangunan (PP 39) 4 Laporan 5 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Triwulanan) 4 Laporan 6 Laporan GDN 12 Laporan 7 Laporan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat

Terpadu Pegawai 2 Laporan



No LAPORAN DUKUNGAN MANAJEMEN JUMLAH OUTPUT 8 Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM 1 Dokumen 9 Laporan Budaya Organisasi 2 Laporan 10 Dokumen Rencana Anggaran (RKAKL) Unit Kerja

(Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran) 2 Dokumen

11 Laporan Keuangan (LK Semester I Tahun 2017 , LK Triwulan III, LK Tahunan 2017 Unaudited, LK Tahun 2017 Audited)

4 Laporan

12 Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sarana Prasarana 1 Dokumen 13 Laporan BMN 2 Laporan 14 Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi 2 Laporan 15 Laporan Kearsipan 4 Laporan 16 Laporan Kehumasan 4 Laporan 17 Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM) 4 Laporan 18 Laporan Penyelenggaraan SPIP 4 Laporan 19 Laporan Tindak Lanjut Hasil Raker 1 Laporan

B. KINERJA LAINNYA

Selain melaksanakan penugasan atas kinerja yang diperjanjikan, perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Barat juga membuat inovasi yang secara signifikan mendukung

capaian perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dan BPKP. Inovasi yang diganjar

dengan penghargaan yang diberikan oleh Kepala BPKP kepada pegawai Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Barat dan diimplementasikan menjadi prosedur pelaksanaan

penugasan di bidang terkait.

Selain itu, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat juga menerima penghargaan

dari intern BPKP maupun yang berasal dari instansi lain. Penghargaan yang diterima

oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir dijabarkan

dalam tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8 - Daftar Penghargaan/Rewards dari Kementerian/Lembaga/Institusi

No. Nama Penghargaan Frekuensi Momen Pemberian

Penghargaan Kriteria Penilaian

Instansi yang memberikan

penghargaan 1 Peringkat 2 Keterbukaan

Informasi Publik Peringkat Sumatera Barat Tahun 2017 Kategori Instansi Vertikal

Tahunan Anugerah Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

2 Juara 1 Capaian Kinerja Kapabilitas APIP

Tahunan Rapat Kerja Pimpinan BPKP Tahun 2018

- BPKP

3 Juara 3 Pengelolaan Kehumasan dan Layanan Informasi

Tahunan Rapat Kerja Pimpinan BPKP Tahun 2018

- BPKP



4 Juara 2 Inovasi PK APIP Kategori BPKP

Tahunan Lomba Inovasi Memperingati HUT Ke-35 BPKP Tahun 2018

- BPKP

5 Juara 2 Satker Berprestasi Kategori Satker Sedang

Semesteran Acara Anugrah Perbendaharaan Semester I 2018

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

KPPN Padang

6 Capaian Kinerja Terbaik Harapan Ke-I untuk Peningkatan Kapabilitas APIP

Tahunan Forum Kedeputian Bid. Pengawasan PKD, tgl 15 Nov 2018

Kualitas, Kuantitas, Efektivitas Bimtek, Inovasi, dan Best Practices

Deputi Bidang Pengawasan PKD BPKP

7 Capaian Kinerja Terbaik Harapan Ke-II untuk Peningkatan Maturitas SPIP Pemerintah Daerah


Strategi, Capaian Level 3, Kualitas, Assessment, dan Responsivitas


8 Capaian Kinerja Terbaik Harapan Ke-II untuk Implementasi SIMDA Perencanaan


- Deputi Bidang Pengawasan PKD BPKP

9 Capaian Kinerja Terbaik Harapan Ke-II untuk Peningkatan Kapabilitas APIP


Kelengkapan dan Ketepatan Waktu Penyampaian LHE dan KKE Dana Desa serta Efektivitas Pemanfaatan Implementasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 secara total sebesar Rp24.489.383.930,00

atau mencapai 98,37% dari anggaran sebesar sebesar Rp24.894.143.000,00 (revisi

terakhir).

Capaian tersebut dapat dirinci berdasarkan program dan berdasarkan jenis belanja,

sebagai berikut:

1) Capaian Per Program

Pada tahun 2018 terdapat dua program dengan rincian capaian per program,

disajikan pada tabel 3.9 berikut:



Tabel 3.9 Realisasi Penyerapan Anggaran per Program

No Program/IKK Anggaran Realisasi

Capaian Penyerapan

Rp Rp (%) 1 2 3 4 5=4/3*100

A Program 06

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan

1.774.586.000 1.737.772.670 97,93

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan

311.816.000 269.892.952 86,56

3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan

86.382.000 74.815.381 86,61

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 883.772.000 867.013.178 98,10

5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

497.448.000 489.856.388 98,47


629.074.000 590.827.267 93,92

Sub Jumlah Program 06 4.183.078.000 4.030.177.836 96,34

B Program 01

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 17.005.500.000 16.874.222.229 99,23

2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

2.688.093.000 2.601.663.948 96,78

3 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

742.277.000 710.912.753 95,77

4 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP

275.195.000

272.585.000 99,05

Sub Jumlah Program 01 20.711.065.000 20.459.383.930 98,78

Total 24.894.143.000 24.489.561.766 98,37

2) Capaian per Jenis Belanja

Rincian capaian per jenis belanja disajikan seperti pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.10 – Realisasi Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja

No Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa Anggaran

(Rp)

Capaian (%)

1 Belanja Pegawai 17.005.500.000,00 16.874.222.229,00 131.277.771,00 99,23

2 Belanja Barang 7.613.448.000,00 7.342.754.537,00 270.693.463,00 96,44

3 Belanja Modal 275.195.000,00 272.585.000,00 2.610.000,00 99,05

Jumlah 24.894.143.000,00 21.749.169.525,00 404.581.234,00 98,37




62


Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unit kerja BPKP

melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral,

kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi pengawasan

intern dilakukan melalui kegiatan assurance yang meliputi audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta kegiatan consulting yang meliputi

pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, sosialisasi dan kegiatan konsultansi lainnya.

Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Pimpinan Instansi Vertikal

Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera

Barat dalam rangka memperkuat dan menunjang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan

dalam Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan

informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis untuk perbaikan

kinerja di masa datang.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat juga mencerminkan sejauh

mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diimplementasikan.

Beberapa perbaikan mendasar yang telah dilakukan berupa perbaikan kualitas dokumen

renstra, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama.

Terhadap Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 2015-2019 telah dilakukan

penyelarasan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan visi BPKP,

penyesuaian kembali misi dan tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Barat, serta penambahan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target tahunan

yang diselaraskan dengan BPKP Pusat. Target-target kinerja jangka menengah dalam

renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan

dan perjanjian kinerja. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan,

dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama. Kegiatan yang dirancang telah

selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.

Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data

kinerja dengan menggunakan teknologi informasi dan melakukan pengukuran kinerja

melalui pembandingan dengan target tahun berjalan.

BAB IV - PENUTUP


63


Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan

pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan

melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Dari delapan sasaran program dengan keseluruhan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama

dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama yang memiliki target, telah disimpulkan

capaian tahun 2018 yaitu mencapai 88,17%.

Sehubungan dengan tidak tercapainya target sasaran program sebagaimana diuraikan di

atas adalah terutama disebabkan jenis kegiatan yang tidak ada permintaannya, kegiatan

pengawasan yang masih dalam proses mediasi dan kurang optimalnya penyelenggaraan

cleaning service terhadap kebersihan kantor, berarti dari 17 indikator program/kegiatan

yang ditargetkan, terdapat 14 indikator yang mencapai target dengan hasil didapatkan

capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebesar 88,17.

Kelemahan/hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja untuk sasaran program 2

“Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian” dan sasaran program 3

“Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunanan nasional”

disebabkan tidak ada permintaan terhadap jenis kegiatan pendukung capaian sasaran

program dan kegiatan pengawasan yang masih dalam proses mediasi. Sedangkan

rendahnya capaian kinerja untuk sasaran program 8 “Tersedianya Dukungan Teknis

Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama” disebabkan kurang optimalnya

penyelenggaraan cleaning service terhadap kebersihan kantor.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada

seluruh shareholder dan stakeholder Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat,

sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun

mendatang. Secara internal Laporan kinerja ini menjadi motivator untuk lebih

meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga

kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan dapat lebih

dirasakan.

LAMPIRAN

Sasaran Program1 Perbaikan pengelolaan program

prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi


60,00 65,68 109,47

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)

N/A N/A N/A

1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)

N/A N/A N/A

1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

55,00 58,82 106,95

1.5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

55,00 66,67 121,22

2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

50,00 55,00 110,00

2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

72,00 100,00 138,89

2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

65,00 100,00 153,85

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

75,00 100,00 133,33

2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

75,00 0,00 0,00


3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

75,00 0,00 0,00


4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

52,00 83,33 160,25

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

65,00 100,00 153,85

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) 100,00 100,00 100,00


73,00 94,74 129,78


27,00 5,26 180,52

7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda


100,00 100,00 100,00


100,00 100,00 100,00


N/A N/A N/A


8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)

8,00 7,91 98,88

Capaian Kinerja Outcome Tahun 2018

No. Sasaran Program / KegiatanTarget

Tahun 2018Realisasi

Tahun 2018Capaian Kinerja

Indikator Program / Kegiatan

Lampiran II

Laporan Kinerja Tahun 2018


2018 2017 2018 2017 2018 2017Sasaran Program

1 Perbaikan pengelolaan program

prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan

60,00 55,00 65,68 56,25 109,47 102,27

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan

skor GCG baik *)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang

kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)


1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

55,00 54,00 58,82 17,65 106,95 32,69

1.5 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal

cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

55,00 60,00 66,67 0,00 121,22 0,00

2 Meningkatnya efektivitas hasil

pengawasan keinvestigasian

2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian

yang dimanfaatkan di Persidangan

50,00 40,00 55,00 56,00 110,00 140,00


yang dimanfaatkan oleh APH

72,00 70,00 100,00 100,00 138,89 142,86


yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

65,00 60,00 100,00 0,00 153,85 0,00

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

75,00 70,00 100,00 0,00 133,33 0,00

2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

75,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Meningkatnya penyelesaian hambatan

pelaksanaan pembangunan nasional

3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan

75,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

52,00 50,00 83,33 50,00 160,25 100,00

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K

dan masyarakat terhadap korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

65,00 60,00 100,00 100,00 153,85 166,67

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP

Pemda

6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota

(level 3)

73,00 42,11 94,74 57,89 129,78 137,50

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota

(level 2)

27,00 31,58 5,26 31,58 180,52 100,00

7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan

intern Pemda

7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota(Level 3)

100,00 26,00 100,00 47,37 100,00 182,19

7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota(Level 2)

N/A 74,00 N/A 52,63 N/A 71,12

8 Tersedianya Dukungan Teknis

Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat

Utama

8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama

(skala likert 1-10)

8,00 7,00 7,91 7,18 98,88 102,50

Perbandingan Kinerja Outcome Tahun 2018 dan 2017

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / KegiatanTarget Realisasi % Capaian

Lampiran III



Sasaran Kegiatan1 Tersedianya informasi hasil

pengawasan 260 PSN di Perwakilan

1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 55 70 127,27

2 Tersedianya informasi hasil

pengawasan siskeudes di Perwakilan

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 15 19 126,67


pengawasan penerapan SIMDA di

Perwakilan

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 3 3 100,00


pengawasan 10 prioritas nasional

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan

100 134 134,00


pengawasan Asian Games XVIII

5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian

Games BPKP Perwakilan

N/A N/A N/A


pembinaan SPIP perwakilan

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

27 27 100,00


pembinaan kapabilitas APIP

perwakilan

7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas

APIP BPKP Perwakilan

37 45 121,62

8

Tersedianya dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dalam mencapai kepuasan layanan

8.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

59 59 100,00

Capaian Kinerja Output Tahun 2018

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / KegiatanTarget

Tahun

2018

Realisasi

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Lampiran IV



2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sasaran Kegiatan


pengawasan 260 PSN di Perwakilan

1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN 55 N/A 70 N/A 127,27 N/A


pengawasan siskeudes di Perwakilan

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes 15 N/A 19 N/A 126,67 N/A


pengawasan penerapan SIMDA di

Perwakilan

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA 3 N/A 3 N/A 100,00 N/A


pengawasan 1o prioritas nasional

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan

100 127 134 115 134,00 90,55


pengawasan Asian Games XVIII

5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian

Games BPKP Perwakilan



pembinaan SPIP perwakilan

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan

27 26 27 26 100,00 100,00


pembinaan kapabilitas APIP

perwakilan

7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas

APIP BPKP Perwakilan

37 17 45 17 121,62 100,00

8Tersedianya dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dalam mencapai kepuasan layanan

8.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

59 80 59 80 100,00 100,00

Perbandingan Kinerja Output Tahun 2018 dan 2017

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Program / KegiatanTarget Realisasi Capaian

Lampiran V



1 Provinsi Sumatera Barat 3,1636

2 Kabupaten Agam 3,0602

3 Kabupaten Dharmasraya 3,01

4 Kabupaten Kepulauan Mentawai 3,038*

5 Kabupaten Lima Puluh Kota 3,0602

6 Kabupaten Padang Pariaman 3,0284

7 Kabupaten Pasaman 3,038*

8 Kabupaten Pasaman Barat 3,038

9 Kabupaten Pesisir Selatan 3,0057

10 Kabupaten Sijunjung 3,0375*

11 Kabupaten Solok 3,038

12 Kabupaten Solok Selatan 2,505

13 Kabupaten Tanah Datar 3,24

14 Kota Bukittinggi 3,0057

15 Kota Padang 3,0807

16 Kota Padang Panjang 3,038*

17 Kota Pariaman 3,0057

18 Kota Payakumbuh 3,0659

19 Kota Sawahlunto 3,038

20 Kota Solok 3,0977

* : Proses Reviu Rendal

Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2018

No Pemerintah DaerahLevel Maturitas

SPIP Tahun 2018

Lampiran VI



1 Provinsi Sumatera Barat 3*

2 Kabupaten Agam 3*

3 Kabupaten Dharmasraya 3 Dengan Catatan

4 Kabupaten Kepulauan Mentawai 3*

5 Kabupaten Lima Puluh Kota 3 Dengan Catatan

6 Kabupaten Padang Pariaman 3 Dengan Catatan

7 Kabupaten Pasaman 3 Dengan Catatan

8 Kabupaten Pasaman Barat 3*

9 Kabupaten Pesisir Selatan 3*

10 Kabupaten Sijunjung 3*

11 Kabupaten Solok 3 Dengan Catatan

12 Kabupaten Solok Selatan 3*

13 Kabupaten Tanah Datar 3 Dengan Catatan

14 Kota Bukittinggi 3*

15 Kota Padang 3 Dengan Catatan

16 Kota Padang Panjang 3 Dengan Catatan

17 Kota Pariaman 3*

18 Kota Payakumbuh 3*

19 Kota Sawahlunto 3 Dengan Catatan

20 Kota Solok 3 Dengan Catatan

* : Proses Reviu Rendal

Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2018

No Pemerintah DaerahTingkat Kapabilitas

APIP Tahun 2018

No Nama BUMN/Anak Perusahaan/BUMD PREDIKAT KINERJA

1 PDAM Kabupaten Pesisir Selatan Kurang Sehat

2 PDAM Kota Solok Sehat

3 PDAM Kota Bukittinggi Sehat

4 PDAM Kabupaten Agam Sehat

5 PDAM Kota Padang Panjang Sehat

6 PDAM Kota Padang Sehat

7 PDAM Kabupaten Sijunjung Sehat

8 PDAM Kabupaten Tanah Datar Sehat

9 PDAM Kota Payakumbuh Sehat

10 PDAM Kota Sawahlunto Sehat

11 PDAM Kabupaten Pasaman Barat Kurang Sehat

12 PDAM Kabupaten Pasaman Sehat

13 PDAM Kabupaten Solok Kurang Sehat

14 PDAM Kabupaten Padang Pariaman Kurang Sehat

15 PDAM Kabupaten Limapuluh Kota Kurang Sehat

16 PDAM Kabupaten Solok Selatan Sakit

17 PT Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) Kurang Baik

No NAMA BLU/BLUD PREDIKAT KINERJA

1 RSUD Kabupaten Solok Selatan Cukup Baik

2 RSUD dr. Rasidin Kota Padang Sedang

3 RSUD Prof. Dr. M.A. Hanafiah S.M. Batusangkar Baik

HASIL EVALUASI KINERJA (KINERJA BUMD/ANAK PERUSAHAAN/PDAM/BPR) TAHUN 2018

HASIL EVALUASI KINERJA BLU/BLUDTAHUN 2018

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT Jl. By Pass KM 14 Aie Pacah Padang 25177, Telepon (0751) 462777 – Faximile (0751) 462145

Email : [email protected]

Documents

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA … BPKP SUMBAR 2018.pdf · Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan