LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - BPKP · 2020. 1. 14. · Laporan Kinerja Tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Papua i i KATA PENGANTAR isi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019

NOMOR : LKIN-03/PW26/6/2020

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

Laporan Kinerja Tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

i i

KATA PENGANTAR

isi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 adalah

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong” dan dilanjutkan dengan lima visi untuk

periode tahun 2019-2024 yaitu 1) Mempercepat dan melanjutkan

pembangunan infrastruktur, 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia

(SDM), 3) Undang investasi seluas luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, 4) Reformasi

birokrasi, dan 5) APBN yang fokus dan tepat sasaran. BPKP mempunyai tugas strategis

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagai instansi yang mengurusi

pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan serta pembina Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun

2008. BPKP Perwakilan Provinsi Papua sebagai unit Eselon II melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata

kerja perwakilan BPKP, melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta

penyelenggaraan akuntabilitas di Provinsi Papua.

Target-target dalam Perjanjian Kinerja sifatnya mengikat untuk dicapai dan

dipertanggungjawabkan. Target-target tersebut secara kumulatif mengarah pada sasaran

dan tujuan organisasi. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan

tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran atas realisasi capaian dibandingkan

dengan target yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat

Edaran Sekretaris Utama Nomor S-2571/SU/01/2019 tanggal 18 November 2019 tentang

Petunjuk Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019, maka Perwakilan BPKP Provinsi

Papua menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun

2019. Penyusunan laporan kinerja menunjukkan komitmen yang kuat Perwakilan BPKP

terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati, tidak hanya pada institusi tetapi juga

komitmen untuk memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik di wilayah Provinsi Papua.


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

IKHTISAR EKSEKUTIF ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi 1

B. Aspek Strategis Organisasi 4

C. Kegiatan dan Produk Organisasi 5

D. Struktur Organisasi 7

E. Sistematika Penyajian 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 12

1. Visi 12

2. Misi 13

3. Tujuan dan Sasaran 14

4. Indikator Kinerja Utama 16

B. Perjanjian Kinerja 2019 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 24

1. Sasaran Program 29

2. Sasaran Kegiatan 65

B. Kinerja Lainnya 80

1. Kinerja Lain di Luar Perkin 80

2. Penghargaan 81

C. Akuntabilitas Keuangan 82

BAB IV PENUTUP 85


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Papua 3

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 9

Tabel 2.1 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 15

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Papua 16

Tabel 2.3 Target Sasaran Program dan Inddikator Kinerja Outcome Tahun

2019

18

Tabel 2.4 Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Output Tahun

2015-2019

19

Tabel 2.5 Target Sasaran Program Tahun 2019 20

Tabel 2.6 Target Sasaran Kegiatan Tahun 2019 22

Tabel 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian dalam Periode Resntra 2015-2019 26

Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Tahun 2019

29

Tabel 3.3 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

31


Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

39


Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan

Nasional

45


Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi

Dalam Pencegahan Korupsi

47


Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

49


Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

50


Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

57


v

Tabel 3.10

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Kepuasan atas

Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

64

Tabel 3.11 Capaian IKK Tahun 2019 65

Tabel 3.12 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Tahun 2019

75

Tabel 3.13 Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dukungan 2

77

Tabel 3.14 Daftar Diklat yang Diselenggarakan Perwakilan BPKP Provinsi

Papua

80

Tabel 3.15 Daftar Penghargaan yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi

Papua

82

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis 86


vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 4 Strategi Pengawasan BPKP 4

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua 8

Gambar 1.3 Komposisi Pejabat Fungsional Auditor 10

Gambar 1.4 Komposisi Pendidikan Pegawai 10

Gambar 1.5 Sistematika Penyajian 11

Gambar 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan

33

Gambar 3.2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

36

Gambar 3.3 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase BLUD yang Tata

Kelolanya Minimal Cukup Baik pada Tahun 2017-2018 serta Baik

pada Tahun 2019 dari BLUD yang Dievaluasi

38

Gambar 3.4 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Hasil

Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

40


Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

42


Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

44

Gambar 3.7 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

56

Gambar 3.8 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP Level 2

63

Gambar 3.9 Capaian Kinerja IKU Persepsi Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan

Perwakilan SPIP

64

Gambar 3.10 Penghargaan yang Diterima Perwakilan BPKP 82

Gambar 3.11 Realisasi Anggaran Menurut Jenis Kegiatan 84

Gambar 3.12 Realiasi Anggaran Menurut Jenis Belanja 85


vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Capaian Kinerja Outcome Tahun 2019

Lampiran 2 Perbandingan Kinerja Outcome Tahun 2019 dengan Tahun 2018

dan Tahun 2019

Lampiran 3 Capaian Kinerja Output dan Efisiensi Tahun 2019

Lampiran 4 Perbandingan Kinerja Output Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Lampiran 5 Maturitas SPIP PEMDA Tahun 2019

Lampiran 6 Capaian Level Kapabilitas APIP Tahun 2019

Lampiran 7 Tingkat Kesehatan BUMD Tahun 2019

Lampiran 8 Tingkat Kesehatan BLUD Tahun 2019

Lampiran 9 Daftar Penghargaan/Rewards dari Kementerian/Lembaga/Institusi

Tahun 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Persentase Tindak Lanjut RekomendasiHasil Pengawasan

Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik

Target Realisasi Capaian

Persentase BUMD/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Baik dari BUMD yang Dievaluasi

Persentase BUMD yang KinerjanyaMinimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi

Presentase BLUD yang TatakelolanyaMinimal Cukup Baik dari BLUD yang dievaluasi

70% 23,09% 32,99%


0% 0% 0%


0% 0% 0%


56% 33,33% 59,52%


62% 66,67% 107,53%

SASARAN PROGRAM 1: Perbaikan pengelolaan program

prioritas nasional dan pengelolaan keuangan

Negara/Korporasi

SASARAN PROGRAM II: Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasianyang Dimanfaatkan di Persidangan


60% 40% 66,67%

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasianyang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K


70% 100% 142,86%

Persentase Hasil Audit Penyesuaian Hargayang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K


0% 100% 100%

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasianyang Dimanfaatkan oleh APH


75% 100% 133,33%

Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkanoleh K/L/P/K


0% 0% 0%

ix

SASARAN PROGRAM VI: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

Persentase Pemerintah Provinsi dengan MaturitasSPIP Level 3

Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

SASARAN PROGRAM V: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Persentase K/L/P/K Anggota KomunitasPembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem PengaduanMasyarakat


70% 100% 142,86%


100% 0% 0%


0% 100% 100%

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3


34,48% 3,44% 9,98%



65,52% 37,93% 57,89%

SASARAN PROGRAM VII: Meningkatnya Kapablitas Pengawasan

Intern Pemda

Persentase Pemerintah Provinsi denganKapabilitas Level 3

Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2


0% 0% 0%


100% 100% 100%

Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3


20,69% 6,90% 33,35%

Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2


24,14% 74,41% 299,96%

SASARAN PROGRAM VIII: Dukungan Pengawasan Tersedianya Dukungan

Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan

Kepuasan atas Pelayanan KetatausahaanPerwakilan BPKP


Skala 8 Skala 8,35 104,38%

SASARAN PROGRAM III: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Persentase Penyelesaian HambatanKelancaran Pembangunan


80% 100% 125%

SASARAN PROGRAM IV: Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan

Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K yang MengimplementasikanFCP (termasuk FRA)


55% 85,71% 155,84%

x


1

BAB I PENDAHULUAN

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Tahun 2019 disusun dalam rangka mewujudkan

dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan

yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional,

efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan

strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Papua, diawali dengan menyusun Rencana Strategis

(Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) yang kemudian dievaluasi

atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance

Accountability Report).

A. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Selain itu, Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dalam Rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, mengamanatkan BPKP untuk melakukan pengawasan

intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk

akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Dalam rangka pencapaian visi BPKP, berdasarkan Peraturan Kepala BPKP

Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Papua

mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;


2

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau

atas permintaan Kepala Daerah;

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Papua

mempunyai fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;

3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas

permintaan daerah;

4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis

dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah

kerjanya;

6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

9. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah

atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontrak bagi hasil dan

kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima

pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan

akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain

yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik


3

daerah atas permintaan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan

negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya

terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan

kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka

perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli

kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-perundangan;

12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

pengendalian mutu pengawasan; dan

13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua meliputi 30 Pemda, yaitu satu

provinsi, satu kota dan 28 kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Papua

1 Provinsi Papua 16 Kabupaten Deiyai

2 Kota Jayapura 17 Kabupaten Nabire 3 Kabupaten Jayapura 18 Kabupaten Biak

4 Kabupaten Keerom 19 Kabupaten Kepulauan Yapen 5 Kabupaten Sarmi 20 Kabupaten Waropen

6 Kabupaten Boven Digoel 21 Kabupaten Mamberamo Raya 7 Kabupaten Pegunungan Bintang 22 Kabupaten Mamberamo Tengah

8 Kabupaten Merauke 23 Kabupaten Yahukimo 9 Kabupaten Asmat 24 Kabupaten Yalimo

10 Kabupaten Jayawijaya 25 Kabupaten Mappi 11 Kabupaten Puncak 26 Kabupaten Intan Jaya

12 Kabupaten Puncak Jaya 27 Kabupaten Lanny Jaya 13 Kabupaten Mimika 28 Kabupaten Nduga

14 Kabupaten Paniai 29 Kabupaten Supiori 15 Kabupaten Dogiyai 30 Kabupaten Tolikara


4

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam upaya melaksanakan tugas, fungsi dan dalam rangka mengawal

pencapaian Renstra BPKP Pusat, maka Perwakilan BPKP Provinsi Papua

menyusun Renstra Tahun 2015-2019.

Program Pengawasan yang disusun Perwakilan BPKP Provinsi Papua

diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam kurun waktu

2015-2019 mengacu pada strategi pengawasan BPKP Pusat yaitu memokuskan

pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui

penguatan SPIP, penguatan kapabilitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber

daya manusia BPKP. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi

dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir

strategi:

Gambar 1.1 4 Strategi Pengawasan BPKP

Perwakilan BPKP Provinsi Papua diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan

di daerah, khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju sistem

otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel serta

memberikan kontribusi bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang

berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak melalui evaluasi keberhasilan

program-program yang ada di daerah.

Peningkatan kapabilitas

pengawasan intern yang mendukung

sinergi pengawasan

program pemerintah dan

mendukung penguatan

penyelengga-raan SPIP

Pemokusan pengawasan

intern pada isu strategis atau

program pembangunan

nasional termasuk di dalamnya

menguatkan sistem

pengendalian intern program lintas bidang

Pengawasan terhadap

optimalisasi penerimaan

daerah

Pengamanan keuangan/ aset

daerah termasuk pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana

korupsi


5

C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan utama Perwakilan BPKP Provinsi Papua berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, diarahkan untuk mengawasi

akuntabilitas program strategis pemerintah yang dikelompokkan ke dalam 4

(empat) fokus pengawasan, sebagai berikut:

1. Pengawalan Pembangunan Nasional,

2. Peningkatan Ruang Fiskal

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah

4. Perbaikan Governance System.

Layanan yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Papua, sebagai berikut:

a. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), meliputi:

1) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP antara lain Sosialisasi, Bimtek

Penyusunan Perkada Penyelenggaraan SPIP serta Diagnostic

Assessment, Monitoring Perbaikan dan Penyusunan Rencana Tindak

Pengendalian (RTP);

2) Pendampingan dan Asistensi SIMDA Keuangan, Barang Milik Daerah,

SIMDA Gaji, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),

Simda Desa/Siskeudes, dan SIMDA Perencanaan;

3) Asistensi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP);

4) Analisis dan Evaluasi Keselarasan Prioritas Pembangunan;

5) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD;

6) Pendampingan/reviu pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);

7) Pendampingan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD);

8) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

9) Evaluasi LPPD;

b. Bidang Pengawasan Akuntan Negara, meliputi:

1) Audit Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

2) Penilaian Risiko dan RTP;

3) Asistensi Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi PDAM;

4) Asistensi Manajemen Aset;


6

5) Asistensi Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) dan Rencana

Bisnis dan Anggaran (RBA);

6) Asistensi Penyusunan Persyaratan Administrasi Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD);

7) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan (LK) BLUD/Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD);

8) Bimtek/Asistensi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) BUMD;

9) Sosialisasi dan Asistensi Manajemen Risiko;

c. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP), meliputi:

1) Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit Operasional, dan Audit dengan

Tujuan Tertentu;

2) Evaluasi Kebijakan dan Program;

3) Sosialisasi SPIP;

4) Inventarisasi BMN;

5) Pendampingan Penyusunan/Reviu LK K/L;

6) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;

7) Bimtek dan Asistensi Manajemen Aset K/L;

8) Bimtek dan Asistensi Pengelolaan Keuangan K/L;

9) Audit PHLN;

10) Evaluasi Ketahanan Pangan pada BUMN.

d. Bidang Pengawasan Investigasi, meliputi:

1) Audit Investigatif;

2) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

3) Pemberian Keterangan Ahli;

4) Audit/Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan;

5) Audit Klaim/Eskalasi Harga;

6) Fraud Control Plan (FCP);

7) Kajian atas Hasil Program Keinvestigasian yang terkait dugaan TPK dan

Penyimpangan PBJ;

8) Sosialisasi Program Anti Korupsi.

e. Bidang Pengawasan Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), meliputi:


7

1) Pendampingan penilaian mandiri dan peningkatan kapabilitas APIP;

2) Pendampingan dan asistensi Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM-

HP);

3) Sosialisasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA);

4) Pembinaan Peningkatan SDM Inspektorat;

5) Penyelenggaraan Diklat Teknis Subtantif, Diklat Pembentukan Auditor,

serta Diklat Penjenjangan Auditor.

f. Bagian Tata Usaha yang terdiri atas 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

1) Subbagian Keuangan;

2) Subbagian Kepegawaian;

3) Subbagian Umum.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan,

Perwakilan BPKP Provinsi Papua memiliki struktur organisasi berdasarkan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua serta Peraturan Kepala BPKP Nomor 20

Tahun 2016, dengan struktur yang terdiri atas Kepala Perwakilan yang

membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 5 (lima) Koordinator Pengawas

dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdapat perubahan jumlah Koordinator Pengawas berdasarkan Keputusan

Kepala BPKP Nomor 428/K/SU/2016 tentang Jumlah Koordinator Pengawasan

pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bidang

APD dipecah menjadi 2 (dua) bidang, yaitu Bidang APD I (15 Pemda) dan

Bidang APD II (15 Pemda).


8

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Masing-masing bagian/bidang/kelompok mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,

keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, dan

pengelolaan perpustakaan.

2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan

pengawasan instansi pemerintah pusat dan pinjaman/bantuan luar negeri

yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan

akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1 dan 2 mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi

pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan

penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil pengawasan.

4. Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi

pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja

badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak

bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya

KEPALA PERWAKILAN SUEB CAHYADI

KABAG. TATA USAHA

HARI SANTOSA

SUBBAG. KEPEGAWAIAN

SUPRIYADI

SUBBAG. KEUANGAN TULUS SANTOSO

SUBBAG. UMUM M. CHALIL PURBA

KORWAS JFA BID. IPP TRI WINARNO

KORWAS JFA BID. APD 1 AGUNG ZAENAL

KORWAS JFA BID. APD 2

B. FREDY JOKO SUSILO

KORWAS JFA BID. AN

INDRA ARZAINDRA

KORWAS JFA BID. P3APIP KONSTANTIN SIBORO

KORWAS JFA BID. INVESTIGASI SYARWAN

KELOMPOK

JFA


9

terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas

permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.

5. Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,

program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan

yang merugikan keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-

badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan

terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan

pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

6. Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana dan program pengawasan, melaksanakan pelaporan hasil

pengawasan, pendampingan dan pembinaan kapabilitas APIP,

melaksanakan diklat untuk auditor, dan melaksanakan sosialisasi Jabatan

Fungsional Auditor (JFA).

7. Kelompok Jabatan Fungsional (JFA) mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua didukung oleh

99 orang pegawai/PNS yang sebagian besar memiliki kompetensi sebagai

auditor. Komposisi pegawai per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2,

Gambar 1.4 dan Gambar 1.5.

Tabel. 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan Jumlah

Pejabat Struktural 5

Pejabat Fungsional Auditor 81

Non-JFA dan Non-Struktural 13


10

Gambar 1.3 Komposisi Pejabat Fungsional Auditor

Gambar 1.4 Komposisi Pendidikan Pegawai


11

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Tahun 2019, sebagai berikut:

Gambar 1.5 Sistematika Penyajian

BAB I Pendahuluan

Menyajikan secara ringkas tugas, fungsi, dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan

produk organisasi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menyajikan Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2019

Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan simpulan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2019 dan langkah-langkah peningkatan kinerja di

masa mendatang.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menyajikan simpulan menyeluruh dari

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Tahun 2019 dan strategi peningkatan

kinerja di masa datang.


12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2015. Renstra

BPKP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan

periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada

akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-

program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah menetapkan beberapa sasaran dan

program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung rencana strategis

BPKP.

1. Visi

Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan.

Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan

serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP untuk

mewujudkannya.

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir

yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat

diberikan BPKP kepada Shareholder/Stakeholder-nya.

Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi BPKP

sebagai berikut:

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional


13

Sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019. Hal

tersebut dapat dibuktikan dengan adanya persinggungan antara peran

BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA

CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah

selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik,

mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang

dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut

sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan

Terpercaya.

2. Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai

pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Rumusan misi BPKP adalah:

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih

dan Efektif;

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat

BPKP. Tugas yang dimaksud adalah “Pengawasan Intern Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan” dan

manfaatnya yaitu “Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Dan Korporasi

Yang Bersih Dan Efektif”.

b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang Efektif;

Misi kedua ini terkait erat dengan Misi Kesatu. Untuk menjamin

pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka

mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan


14

dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang

dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan

efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan

aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP.

Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan

pembinaan penyelenggaraan SPIP. Misi 1 menyangkut penggunaan

sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan

keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi

2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk

membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem

Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya

adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten.

Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur

penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap

pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan

kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan

organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain

diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai

aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan

tugas dan fungsinya.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima

tahun.

Untuk mewujudkan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan, yaitu :

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;


15

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten.

Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Papua Tahun

2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis.

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan

dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah

ditetapkan, yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional;

b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program

Prioritas Pembangunan Nasional;

c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi;

Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan

yang ditetapkan, yaitu:

Tabel 2.1 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

No Sasaran Program No Sasaran Kegiatan

1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara

1.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan

2 Meningkatnya efektivitas hasil

pengawasan keinvestigasian

2.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan Perwakilan BPKP

3 Meningkatnya penyelesaian

hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional

3.1 Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan pada

Perwakilan BPKP

4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

4.1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5.1 Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan pada


16

No Sasaran Program No Sasaran Kegiatan

Perwakilan BPKP

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemerintah Daerah/ Korporasi

6.1 Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan

7 Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern Pemerintah

Daerah

7.1 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan

8 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

8.1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

8.2 Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan

4. Indikator Kinerja Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam

suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan

berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima

karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan

nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator

hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan

menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program

dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-

kegiatan yang mendukung program tersebut.

Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Papua sesuai Peraturan

Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 dapat dilihat pada

Tabel 2.2

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Papua

No Uraian Satuan

1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi

Indikator Kinerja:

1) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Persentase

2) Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG

baik

Persentase

3) Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya

Berpredikat Minimal A (baik)

Persentase


17

No Uraian Satuan

4) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dievaluasi

Persentase

5) Presentase BLUD yang kinerjanya minimal cukup baik

yang dievaluasi dari BLUD

Persentase

2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Indikator Kinerja:

1) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

Persentase


dimanfaatkan oleh APH

Persentase


dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Persentase

4) Persentase hasil audit penyesuaian harga yang


Persentase

5) Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

Persentase

3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan


Indikator Kinerja:

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan Persentase

4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi

dalam pencegahan korupsi

Indikator Kinerja:

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

Persentase

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap

korupsi

Indikator Kinerja:

Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

Persentase

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi

Indikator Kinerja:

1) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) Persentase

2) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2) Persentase

3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) Persentase

4) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) Persentase


18

No Uraian Satuan

7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

Indikator Kinerja:

1) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Persentase

2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Persentase

3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Persentase

4) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) Persentase

8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan BPKP

Indikator Kinerja:

Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP Skala 1-10

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Program dan 5 (lima) Indikator Kinerja Outcome

yang hendak dicapai dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada

akhir tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Outcome Tahun 2019

No Sasaran Program Indikator

Kinerja

Outcome

Satuan Target 2019

1 Tersedianya

informasi hasil

pengawasan dalam

mencapai

perbaikan tata

kelola, perbaikan

sistem

pengendalian intern

pengelolaan

keuangan

negara/daerah dan

peningkatan

kepabilitas APIP

Persentase Tindak

lanjut hasil

pengawasan

% 30

Peningkatan

Maturitas APIP

% 20

Peningkatan

Kapabilitas APIP

% 20

2 Tersedianya

dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya

dalam mencapai

kepuasan layanan

Kepuasan Layanan

Bidang Tata Usaha

Skala likert 7


19

No Sasaran Program Indikator

Kinerja

Outcome

Satuan Target 2019

3 Termanfaatkannya

aset secara optimal

dalam mencapai

kepuasan layanan

pegawai

Kepuasan Layanan

Penyediaan Sarana

Prasarana

Skala likert 7

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Output

yang hendak dicapai dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada

akhir tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Output Tahun 2015-2019

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Output

Satuan Target

2015

Target

2016

Target

2017

Target

2018

Target

2019

1 Tersedianya informasi hasil

pengawasan

dalam

mencapai

perbaikan tata

kelola,

perbaikan

sistem

pengendalian

intern

pengelolaan

keuangan negara/daerah

dan

peningkatan

kepabilitas

APIP

Rekomendasi Hasil

Pengawasan

Rekomendasi 100 100 100 100 100

Rekomendasi

Pembinaan

Penyelenggaraan

SPIP

Rekomendasi 20 20 20 20 20

Rekomendasi

Pembinaan

Kapabilitas

APIP

Rekomendasi 6 6 6 6 6

2 Tersedianya dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya dalam

mencapai

kepuasan

layanan

Laporan Dukungan

Manajemen

Perwakilan

BPKP

Laporan 85 85 85 85 85


20

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja

](Perkin) Tahun 2019 Nomor 04/PW26/1/2019 tanggal 7 Januari 2019, yang

direvisi dengan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019 Nomor 513/PW26/1/2019

tanggal 30 Agustus 2019, yang merupakan bentuk perjanjian antara Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi Papua dengan Kepala BPKP. Perjanjian kinerja

tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan

pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalannya.

Target Sasaran Program pada Perkin Perwakilan BPKP Provinsi Papua

tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Sasaran Program Tahun 2019

No Uraian Satuan Target

t 1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi

Indikator Kinerja:

1) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan

% 70

2) Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG

baik

% 0

3) Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya

Berpredikat Minimal A (baik)

% 0

4) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dievaluasi

dari BUMD yang dievaluasi

% 56

5) Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup

baik dari BLUD yang dievaluasi

yang dievaluasi

% 62

2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Indikator Kinerja:


dimanfaatkan di persidangan

% 60



% 75



% 70

4) Persentase hasil audit penyesuaian harga yang


% 0

5) Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

% 0

3 Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan



21


t Indikator Kinerja:

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan % 80

4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi

dalam pencegahan korupsi

Indikator Kinerja:

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

% 55

5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi

Indikator Kinerja:

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat

% 70

6 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

Indikator Kinerja:

1) Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP

Level 3

% 100

2) Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP

Level 2

% 0

3) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 3

% 34,48

4) Persentase Pemerintah Kabupaten Kota dengan


% 65,52

7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

Indikator Kinerja:

1) Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 3

% 0

2) Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 2

% 100

3) Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3

% 20,69

4) Persentase APIP Pemerintah Kabupaten Kota dengan

Kapabilitas Level 2

% 24,14

8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan


Indikator Kinerja:

Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP Skala 1-10 8

Sedangkan target Sasaran Kegiatan tahun 2019 sebagai berikut:


22

Tabel 2.6 Target Sasaran Kegiatan Tahun 2019


1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Indikator Kinerja:

1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Strategis dan Prioritas

Presiden Perwakilan BPKP

Laporan 10

2 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

Indikator Kinerja:

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas

Nasional Perwakilan BPKP

Laporan 81

3 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi

Indikator Kinerja:

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 9

4 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa

Indikator Kinerja:

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan

BPKP

Laporan 16

5 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Indikator Kinerja:

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan


Perwakilan BPKP

Laporan 6

6 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP

Indikator Kinerja:

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP Laporan 50 7 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

Indikator Kinerja:

7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

Laporan 24

8 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

Indikator Kinerja:


23


8.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 82

9 Termanfaatkannya Aset secara optimal

Indikator Kinerja:

9.1 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan

BPKP

Unit 0

9.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP Unit 1

9.3 Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP Unit 1

9.4 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP Unit 0

9.5 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP Unit 3

9.6 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP Unit 3

9.7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Unit 0

Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada tahun 2019 juga melaksanakan berbagai

kegiatan di luar Perjanjian Kinerja yaitu kegiatan dukungan berupa penugasan

dari BPKP Pusat dan tugas pendampingan kepada stakeholders yang tidak

dapat diprediksi sebelumnya.


24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Tahun 2019 dilakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh

bagian di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Pengumpulan data

kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap,

dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya

perbaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target

kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Tahun 2019. Rumus yang digunakan untuk menghitung

persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerja semakin baik

2. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin buruk

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap

indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan

kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari

guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara

realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun

berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber

daya terkait dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini

direpresentasikan dengan Orang Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi

Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi

X 100% Target

Persentase Pencapaian Kinerja = 2 x Target - Realisasi

X 100% Target


25

manakala capaian kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber

daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber

daya keuangan dan sumber daya manusia.

Realisasi dan Capaian Kinerja dalam Periode Renstra 2015-2019 disajikan pada

Tabel 3.1.


26

Tabel 3.1

Target, Realisasi, dan Capaian dalam Periode Renstra 2015-2019

Uraian Satuan

2015 2016 2017 2018 2019

T R C T R C T R C T R C T R C

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

Indikator Kinerja:

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 28,5 47,43 70 23,09 32,99

1.2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG baik

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0,00

1.3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan

yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik)


1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi dari BUMD yang dievaluasi

% 20 100 100 30 15 50 54 60 111 60 33,3 55,56 56 33,33 59,52

1.5 Persentase BLUD yang tata kelolanya

minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

% N/A N/A N/A 30 0 0 60 42,9 71,43 55 66,7 121,2 62 66,67 107,53

Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Indikator Kinerja:

2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 100 250 50 79,6 40 60 40,00 66,67

2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 88,2 126,04 72 100 100 75 100,00 133,33

2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 100 166,67 65 100 100 70 100,00 142,86

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 0 0 0 0 0 0 100,00 100,00


27

Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019


2.5 Persentase hasil audit klaim yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 100 0 0 0 0,00

Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

Indikator Kinerja:

3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 100 142,86 75 0 0 80 100 125

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

Indikator Kinerja:

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 100 200 52 100 85,71 55 85,71 155,84

Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Indikator Kinerja:

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 100 166,67 65 100 153,9 70 100 142,86

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

Indikator Kinerja:

6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3


6.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 2 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 100 0 100 100,00

6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

% N/A N/A N/A 5 0 0 17,2 0 0 34,5 10,3 3,44 34,5 3,44 9,98

6.4 Persentase Pemerintah Kabupaten Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37,9 13,8 70,01 65,5 27,6 37,93 65,5 37,93 57,89

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern

Pemda


28

Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019


Indikator Kinerja:

7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3



% N/A N/A N/A 100 0 0 N/A N/A N/A 100 100 100 100 100 100,00

7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,9 3,45 50 27,6 3,45 6,9 20,7 6,90 33,35

7.4 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten Kota dengan Kapabilitas Level 2

% N/A N/A N/A 10 10 100 100 0 0 72,4 31 72,41 24,1 72,41 299,96

Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

Indikator Kinerja:

8.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

Skala 1-10

7 7 100 7 7,6 108,1 N/A N/A N/A 8 8,16 107,9 8 8,35 104,38


29

1. Sasaran Program

Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan tujuan dan

sasaran program secara ringkas disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2019

No Indikator Kinerja

Utama Satuan Target

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

1 Perbaikan Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi


% 70 23,09 32,99

1.2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik

% 0 0 0

1.3 Persentase BUMD/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Baik dari BUMD yang Dievaluasi

% 0 0 0

1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi

% 56 33,33 59,52

1.5 Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang dievaluasi

% 62 66,67 107,53

2 Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

% 60 40,00 66,67

2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

% 75 100,00 133,33

2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 100,00 142,86

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0 100,00 100,00


30


Utama Satuan Target

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0 0 0

3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

% 80 100 125

4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 55 85,71 155,84

5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

% 70 100,00 142,86

6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda


% 100 0 0


% 0 100,00 100,00


% 34,48 3,44 9,98


% 65,52 37,93 57,93

7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda


% 0 0 0


% 100 100,00 100,00


31


Utama Satuan Target

Realisasi

(%)

Capaian

(%)


% 20,69 6,90 33,35


% 24,14 72,41 299,96

8 Dukungan Pengawasan Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan


Skala 1-10

8 8,35 104,38

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program beserta

realisasi anggarannya disajikan pada Lampiran 1.

Analisis terhadap delapan sasaran program dan masing-masing indikator

kinerja program yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019

Perwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai berikut:

Capaian sasaran program ini diukur melalui lima IKU yang terkait langsung

dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

program prioritas nasional dengan ringkasan target, realisasi dan capaian

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

No. IKU Satuan Target Realisasi

(%) Capaian

(%)


% 70 23,09 32,99

1.2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik

% 0 0 0

Sasaran Program Pengawasan 1: Perbaikan Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi


32


(%) Capaian

(%)

1.3 Persentase BUMD/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Baik dari BUMD yang Dievaluasi

% 0 0 0

1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

% 56 33,34 59,52

1.5 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

% 62 66,67 107,53

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) IKU yang mendukung capaian

sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”, hanya satu IKU yang memiliki

capaian lebih dari 100%.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” ini

sebagai berikut:

IKU 1 Sasaran Program 1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” merupakan

capaian indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam

memperoleh umpan balik berupa tindak lanjut atas hasil rekomendasi

pengawasan yang telah diberikan. IKU tersebut merupakan sasaran program

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi.

Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus :

Realisasi IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan”

tahun 2019 adalah sebesar 23,09% atau tercapai 32,99% dari target sebesar

Realisasi IKU Persentase

Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan

= TL Rekomendasi 2019

X 100% Rekomendasi 2019


33

70,00%, dengan perhitungan sebanyak 139 rekomendasi telah ditindaklanjuti

dari 602 rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2019.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 23,09%, lebih rendah

5,37% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 28,46%. Demikian

pula dengan capaian IKU tahun 2019 lebih rendah 14,44% dibandingkan

dengan capaian tahun 2018 sebesar 47,43%. Kondisi ini disebabkan masih

rendahnya komitmen mitra kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi yang

telah diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019

sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 32,99%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU pada tahun berikutnya

adalah dengan melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

secara continuously kepada para mitra kerja.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun

2019 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2019

disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

60

70

28,4623,09

2018 2019

Perbandingan Realisasi Kinerja

Target Realisasi IKU

47,43

32,99

Capaian

Perbandingan Capaian Kinerja

2018 2019


34

IKU 2 Sasaran Program 1 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik

Realisasi IKU “Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik”

tidak ditargetkan pada tahun 2019 dan tidak terdapat realisasi outcome.

IKU 3 Sasaran Program 1 Persentase BUMD/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Baik

dari BUMD yang Dievaluasi

Realisasi IKU “Persentase BUMD/Anak Perusahaan yang Kinerjanya

Berpredikat Baik dari BUMD yang Dievaluasi” tidak ditargetkan pada tahun

2019 dan tidak terdapat realisasi outcome.

IKU 4 Sasaran Program 1 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD

yang Dievaluasi

IKU “Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik Dari

BUMD Yang Dievaluasi” merupakan capaian indikator kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Papua dalam memberikan pembinaan berupa jasa konsultansi

dan assurance kepada perusahaan BUMD. IKU tersebut merupakan sasaran

program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :

Realisasi IKU “Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik

Dari BUMD Yang Dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 33,33% atau

tercapai sebesar 59,52% dari target sebesar 56%, dengan perhitungan 1

(satu) BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik/sehat tahun 2019 dari


BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD

yang dievaluasi

=

BUMD yg kinerjanya

minimal baik/sehat

2019 X 100%

BUMD yang

dievaluasi 2019


35

3 (tiga) BUMD yang dievaluasi pada tahun 2019. Daftar BUMD yang

dievaluasi dan capaian kinerjanya dapat dilihat pada Lampiran 7.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sama dengan realisasi tahun 2018

sebesar 33,33%. Capaian IKU tahun 2019 sebesar 59,52%, meningkat 3,95%

dibandingkan capaian IKU tahun 2018 yaitu sebesar 55,56%.

Faktor pendukung meningkatnya capaian pada tahun 2019, turunnya target

persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang

dievaluasi yang pada awalnya tahun 2018 memiliki target 60%, pada 2019

target menjadi 56%.




Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat

mencapai target tahun berikutnya antara lain:

1) Meningkatkan pembinaan sistem pengawasan intern perusahaan yang

efektif;

2) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan perusahaan guna mendukung tata kelola korporasi

yang bersih dan efektif;

3) Meningkatkan pembinaan untuk mengembangkan kapasitas aparat

pengawasan intern perusahaan yang profesional dan kompeten;

4) Meningkatkan perbaikan kinerja BUMD dari aspek keuangan, sumber

daya manusia, dan administrasi;

5) Meningkatkan perbaikan tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian

internal perusahaan.


2019 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Papua tahun 2019 disajikan

pada Gambar 3.2.


36


Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

IKU 3 Sasaran Program 1 Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD

yang Dievaluasi

IKU “Persentase BLUD Yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik Dari BLUD

Yang Dievaluasi” merupakan capaian indikator kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Papua dalam memberikan pembinaan berupa jasa pendampingan

dalam penerapan tata kelola BLUD pada RSUD. IKU tersebut merupakan

sasaran program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari

BLUD yang dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 66,67% atau tercapai

107,53% dari target sebesar 62,00%, dengan perhitungan sebanyak 2 BLUD

Realisasi IKU Persentase BLUD

yang tata kelolanya minimal

cukup baik dari BLUD yang

dievaluasi

=

BLUD yang tata

kelolanya minimal

cukup baik 2019 X 100%

BLUD yang dievaluasi

2019

5460

5660

33,33 33,33

2017 2018 2019

Target Realisasi

111

55,56 59,51

2017 2018 2019


Capaian


37

yang tata kelolanya minimal cukup baik tahun 2019 yaitu dari 3 BLUD yang

dievaluasi pada tahun 2019. Daftar BLUD yang dievaluasi dan capaian

kinerjanya dapat dilihat pada Lampiran 8.

Realisasi tahun 2019 sama dengan realisasi tahun 2018. Namun, capaian

IKU tahun 2019 lebih rendah 13,68% dibandingkan dengan dibandingkan

dengan capaian tahun 2018 sebesar 121,21%.

Kondisi ini disebabkan pada tahun 2018 target yang harus dicapai sebasar

55% sedangkan tahun 2019 target yang harus dicapai sebesar 62%. Selain

itu ada peningkatan kualitas IKU yang sebelumnya pada tahun 2018 yaitu

Realisasi Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal Cukup Baik dari

evaluasi yang dievaluasi, sedangkan pada tahun 2019 Realisasi Persentase

BLUD yang tata kelolanya minimal Baik dari evaluasi yang dievaluasi.



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 harus dipertahankan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat

mencapai target tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja BLUD yang telah dilakukan

pada tahun sebelumnya;

2. Meningkatkan tata kelola BLUD RSUD dengan menambah cakupan

rumah sakit;

3. Melakukan koordinasi kepada RSUD terkait penerapan pola pengelolaan

keuangan BLUD RSUD.


2019 disajikan pada Gambar 3.3.


38

Gambar 3.3

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal Cukup Baik pada

tahun 2017-2018 serta Baik pada tahun 2019 dari BLUD yang dievaluasi

Sasaran program Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian merupakan perwujudan peran pengawasan keinvestigasian

yang dilakukan oleh BPKP dalam rangka memberikan manfaat dalam upaya

pencegahan maupun penindakan perubuatan fraud baik yang digunakan

pada persidangan, dimanfaatkan oleh APH maupun K/L/P/K. BPKP bertekad

untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap

kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas

manajemen risiko, kurang memadainya proses tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan, dan risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional

dalam RPJMN 2015 -2019.

Capaian sasaran program diukur melalui lima IKU dengan ringkasan target,

realisasi dan capaian dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Sasaran Program Pengawasan 2:

Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

6055

62

42,86

66,67 66,67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017 2018 2019


Target Realisasi

71,43

121,21

107,53

0

20

40

60

80

100

120

140

2017 2018 2019


Capaian


39

Tabel 3.4. Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran Program Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

No IKU

Satuan

Target

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% 60 40 66,67

2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 75 100 133,33

2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 100 142,85

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0 100 100,00

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0 0 0

Tabel 3.3. tersebut menunjukkan bahwa dari lima IKU yang mendukung

capaian sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian”, menunjukkan bahwa tiga IKU memiliki capaian di atas

100,00%.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Efektifitas

Hasil Pengawasan Keinvestigasian” ini sebagai berikut:

Sasaran Program 2 IKU 1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

di Persidangan

IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan” diukur dengan menghitung persentase pemberian keterangan

ahli di persidangan pada tahun 2019 dibandingkan jumlah laporan hasil

pengawasan keinvestigasian dalam tiga tahun terakhir.


Realisasi IKU Persentase Hasil

Pengawasan Keinvestigasian

yang Dimanfaatkan di

Persidangan

= PKA Tahun 2019

X 100% LHAI + LHPKKN tiga

tahun terakhir


40

Realisasi IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian Yang

Dimanfaatkan Di Persidangan” tahun 2019 adalah sebesar 40% atau tercapai

66,67% dari target sebesar 60%. Realisasi tersebut diperoleh dari

pelaksanaan 20 kali Pemberian Keterangan Ahli (PKA) pada tahun 2019

dibandingkan dengan 50 Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian tiga

tahun terakhir yaitu 4 Laporan Hasil Audit Investigatif dan 46 Laporan Hasil

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dalam tiga tahun

terakhir (2017, 2018, 2019).

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 40%, lebih rendah sebesar

39,63% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 79,63%.

Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sebesar 66,67% lebih rendah

92,59% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 159,26%.


sebesar 60%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 40%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 harus harus ditingkatkan





Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

5060

79,63

40

2018 2019


Target Realisasi IKU

159,26

66,67

Capaian


2018 2019


41

Sasaran Program 2 IKU 2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan oleh APH

IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

APH” diukur dengan menghitung persentase jumlah hasil pengawasan

keinvestigasian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Aparat Penegak

Hukum (Kejaksaan/Kepolisian) terhadap jumlah laporan hasil audit

investigasi yang terbit.


Realisasi IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan oleh APH” tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau tercapai

133,33% dari target sebesar 75,00%, dengan perhitungan sebanyak 3

Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan

oleh APH pada tahun 2019 dibandingkan dengan 3 LHAI yang diterbitkan

pada tahun 2019.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% sama dengan

realisasi tahun 2018. Sementara untuk capaian IKU tahun 2019 lebih rendah

5,26% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 138,89%. Kondisi

ini disebabkan target pada tahun sebelumnya lebih besar 3%, sebesar 72%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai

target tahun berikutnya antara lain perlu diadakan koordinasi pengawasan

dengan Aparat Penegak Hukum supaya memudahkan dalam koordinasi

dalam penanganan perkara yang sedang ditangani.


2019 disajikan pada Gambar 3.5.


Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan oleh APH

=

LHAI Keinvestigasian yang

ditindaklanjuti/


pada tahun 2019 X 100%


diterbitkan pada tahun 2019


42

Gambar 3.5. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

Sasaran Program 2 IKU 3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

oleh K/L/P/K” diukur dengan menghitung persentase jumlah hasil

pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan K/L/P/K terhadap laporan

keinvestigasian (laporan hasil audit investigasi, laporan hasil pengawasan

atas current issues, dan laporan hasil pengawasan dalam rangka

pemberian rekomendasi strategis) yang terbit.


Realisasi IKU Persentase Hasil


yang Dimanfaatkan oleh APH =

LHAI Keinvestigasian +

Laporan hasil pengawasan atas

Current Issues + Laporan hasil

pengawasan dalam rangka

pemberian rekomendasi

strategis/RS yang

Ditindaklanjuti/ dimanfaatkan

oleh K/L/P/K pada Tahun 2019

X 100%



72 75

100 100

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019


Target Realisasi

138,89

133,33

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

2018 2019


Capaian


43

Realisasi IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau

tercapai 142,86% dari target sebesar 70,00%, dengan perhitungan

sebanyak 3 Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian (LHAI + Laporan

Hasil Pengawasan atas Current Issues + Laporan Hasil Pengawasan dalam

rangka pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan

dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2019 dibandingkan dengan 3 Laporan

Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 2019.

Tercapainya target tersebut merupakan keberhasilan pelaksanaan penugasan

dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja melalui audit investigatif

terhadap 3 laporan/kasus ditemukan indikasi kerugian keuangan

negara/daerah sebesar Rp14.504.627.293,84.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100,00% sama dengan

realisasi tahun 2018. Sementara capaian IKU tahun 2019 lebih rendah 11%

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 153,85%. Hal ini

disebabkan target tahun sebelumnya lebih rendah 5%, sebesar 65%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019

sebesar 70,00%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 142,86%. Hal ini






44

Gambar 3.6 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Sasaran Program 2 IKU 4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

IKU “Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga Yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” diukur dengan menghitung persentase jumlah hasil audit

penyesuaian harga yang dimanfaatkan K/L/P/K terhadap laporan audit

penyesuaian harga yang terbit.


Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K” tahun 2019 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100% dari

target sebesar 0%, dengan perhitungan 1 LHA penyesuaian harga yang

ditindaklanjuti oleh K/L/P/K pada tahun 2019 dibandingkan dengan laporan

hasil audit penyesuaian harga yang diterbitkan pada tahun 2019.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100,00% lebih besar

dibandung realisasi tahun 2018. Sementara capaian IKU tahun 2019 lebih

6570

100 100

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019


Target Realisasi

153,85

142,85

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

2018 2019


Capaian


Hasil Audit Penyesuaian

Harga yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

=

LHA Eskalasi Harga yang

ditindaklanjuti oleh K/L/P/K

pada Tahun 2019 X 100%

LHA Eskalasi Harga yang



45

rendah 100% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0%. Hal ini

disebabkan adanya kegiatan Audit Penyesuaian Harga atas kontrak Nomor

03/MYC/JBT.HOLT/PPK.07/APBN/2015 tanggal 15 Juli 2015 Paket

Pembangunan Jembatan Holtekamp (MYC) pada Balai Besar Pelaksanaan

Jalan Nasional XVlll Jayapura.

Sasaran Program 2 IKU 5 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tidak

ditargetkan pada tahun 2019 dan tidak terdapat realisasi outcome di tahun

2019.

Sasaran program “Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional” merupakan perwujudan peran yang dilakukan oleh

BPKP Perwakilan dalam rangka memberikan manfaat menyelesaikan

hambatan pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua.

BPKP berperan aktif sebagai mediator dalam upaya menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan

pembangunan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional

dalam RPJMN 2015 -2019.

Capaian sasaran program diukur melalui satu IKU dengan ringkasan target,



Sasaran Program Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

No IKU Satuan Target Realisasi Capaian

(%)


% 80 100 125

Sasaran Program Pengawasan 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan



46

Sasaran Program 3 IKU 1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

IKU “Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan” diukur

dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan yang diukur dengan menghitung laporan hasil evaluasi

hambatan kelancaran pembangunan yang ditindaklanjuti K/L/P/K terhadap

jumlah laporan hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang terbit.


Realisasi IKU “Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 125% dari

target sebesar 80%.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%, lebih besar 100%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 0%. Demikian pula

dengan capaian IKU tahun 2019 lebih besar 100% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar 0%.

Jika melihat ke target akhir periode Renstra pada tahun 2019, maka realisasi

IKU tahun 2019 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun

berikutnya harus dipertahankan.


Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan =

Laporan Evaluasi

Hambatan Kelancaran

Pembangunan yang

ditindaklanjuti

kesepakatannya oleh para

pihak pada tahun 2019

X 100%

LEHKP yang terbit pada

Tahun 2019


47

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan

Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi” merupakan perwujudan peran yang

dilakukan oleh BPKP Perwakilan dalam rangka meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintah dan korporasi di wilayah Papua dalam pencegahan korupsi.

BPKP berperan aktif melalui pembinaan dalam pengimplementasian FCP

untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam

RPJMN 2015 -2019.




Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi


(%)

4.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 55 85,71

155,84

Sasaran Program 4 IKU 1

Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

IKU “Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”

yang diukur dengan jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

termasuk FRA pada tahun 2018 terhadap jumlah penugasan yang telah

dilakukan (sosialisasi, diagnostic assessment, bimbingan teknis,

implementasi, evaluasi, monitoring) termasuk FRA pada tahun 2018.


Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi


K/L/P/K yang

Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

=

K/L/P/K yang IMPL

FCP/FRA pada tahun 2019 X 100%

penugasan yang telah

dilakukan pada tahun 2019


48

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” tahun 2019 adalah sebesar 85,71% atau tercapai 155,84%

dari target sebesar 55,00%, dengan perhitungan 6 K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 2018 dibandingkan

dengan 7 penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic

Assessment + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring)

termasuk FRA pada tahun 2018.

Tercapainya target tersebut disebabkan tersedianya pedoman

pelaksanaan penugasan dan koordinasi yang baik dengan mitra.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 85,71%, lebih rendah

dibandingkan realisasi tahun 2018. Demikian pula dengan capaian IKU tahun

2019, lebih rendah 36,48% dibandingkan dengan capaian tahun 2018

sebesar 192,31% . Jika melihat ke target akhir periode Renstra pada tahun

2019, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 155,83%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu dipertahankan.

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K

Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat”.



Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi


49


Sasaran Program Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat


(%)


% 70 100 142,86

Sasaran Program 5 IKU 5

Persentase K/L/P/K K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)

yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat” diukur dengan

indikator kinerja Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat yang diukur dengan

menghitung persentase K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur

kriteria terhadap jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang menjadi anggota

komunitas pembelajar anti korupsi.


Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat”

tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 142,86% dari target sebesar

70%, dengan perhitungan 2 K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan


K/L/P/K anggota komunitas

pembelajar anti korupsi

(KPAK) yang

mengimplementasikan

system pengaduan

masyarakat

=

K/L/P/K atau unit kerja

yang memenuhi 3 unsur

kriteria tahun 2019

X 100% K/L/P/K atau unit kerja

yang telah menjadi anggota

KPAK


50

K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi tiga

unsur kriteria dibandingkan dengan 2 K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di

lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah

menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Tercapainya target tersebut disebabkan telah adanya kesepakatan antara

Pemda Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Nabire dengan Perwakilan

BPKP Provinsi Papua untuk membentuk system pengaduan masyarakat,

yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk bimbingan teknis FCP tematik Whistle

Blower System (WBS) oleh tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2010 sebesar 100,00% sama dengan

realisasi tahun 2018 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian IKU tahun 2019

mengalami penurunan 9% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar

153,85%. Jika melihat ke target akhir periode Renstra pada tahun 2019

mencapai 142,86% sedangkan realisasi IKU tahun 2019 mencapai 100,00%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 harus dipertahankan.

Capaian sasaran program ini diukur melalui 4 (empat) IKU yang terkait

langsung dengan kualitas penerapan SPIP Pemda dengan ringkasan target,

realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8.


Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda


(%) Capaian

(%)


% 100 0 0


% 0 100,00 100,00


% 34.48 3,44 9,98


% 65,52 37,93 57,89

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda


51

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa dari empat IKU yang mendukung capaian

sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda”, hanya

satu IKU yang memiliki capaian 100% yaitu Persentase Pemerintah

Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2.

Daftar Pemda dengan skor dan level maturitas SPIP-nya pada tahun 2019

selengkapnya disajikan pada Lampiran V.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP Pemda” ini sebagai berikut:

Sasaran Program 6 IKU 1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3”

merupakan capaian indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam

memberikan asistensi dan pendampingan peningkatan maturitas SPIP pada

Pemerintah Provinsi Papua. IKU tersebut merupakan sasaran program

tersedianya informasi peniliaian kualitas penyelenggaraan SPIP.

IKU tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level

3” tahun 2018 adalah sebesar 0,00% atau tercapai 0% dari target sebesar

100,00%.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 0% meningkat sama

dengan realisasi tahun 2018. Sementara capaian IKU tahun 2019 lebih

rendah 100% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100% %.

Kondisi ini disebabkan tidak ada target Maturitas SPIP Level 3 di tahun 2018.

Tidak tercapainya target IKU tahun 2019 disebabkan oleh beberapa kendala

antara lain:

1) Kurangnya komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan

penyelenggaraan SPIP serta rendahnya disiplin pegawai;


Pemerintah Provinsi dengan


=

Pemprov dengan Maturitas

SPIP Level 3 X 100%

Pemprov yang dievaluasi

tahun 2019


52

2) Kegiatan penyelenggaraan SPIP belum masuk dalam rencana kegiatan

yang tercantum dalam RPJMD;

3) Belum ada unit organsiasi yang secara khusus diserahi tanggung jawab

terhadap penyelenggaraan SPIP.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kienrja sebagai

berikut:

1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui diklat maupun bimbingan

teknis;

2) Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas

penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah

3) Mengoptimalkan peran Satgas SPIP untuk meningkatkan maturitas SPIP.

Sasaran Program 6 IKU 2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2”

merupakan capaian indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam

memberikan asistensi dan pendampingan peningkatan maturitas SPIP pada

Pemerintah Provinsi Papua. IKU tersebut merupakan sasaran program

tersedianya informasi peniliaian kualitas penyelenggaraan SPIP.


Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level

2” tahun 2018 adalah sebesar 100,00% atau tercapai 100,00% dari target

sebesar 0%.


realisasi tahun 2018. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sama

dibandingkan dengan capaian tahun 2018.


Pemerintah Provinsi dengan


=

Pemprov dengan Maturitas

SPIP minimal Level 2 X 100%

Pemprov mitra


53

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai

berikut:


teknis;


penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah;


Sasaran Program 6 IKU 3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 3

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level

3” diukur dengan menghitung persentase jumlah pemerintah Kabupaten/Kota

yang tingkat maturitas SPIP-nya telah mencapai level 3 terhadap jumlah

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi

Papua.


Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 3,44% atau mencapai 9,98% dari

target sebesar 34,48% tahun 2019, dengan perhitungan 1 Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan dengan

29 Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi

Papua.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai minimal level 3 sebagai

berikut:

No Kabupaten Skor Level Status

1 Merauke 3,0230 3 Sedang proses Reviu ke Rendal


Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan


=

Pemkab/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 3 X 100%

Pemkab/Kota mitra


54

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 3,44%, lebih rendah 6,9%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 10,34%. Demikian pula

dengan capaian IKU tahun 2019 lebih rendah 20,02% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar 30%.

Kondisi ini disebabkan ada perubahan rumus menghitung Realisasi IKU

“Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3”.

Penyebut pada rumus tahun sebelumnya adalah jumlah Pemkab yang

dievaluasi pada tahun tersebut.


antara lain:







Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kienrja sebagai

berikut:


teknis;


penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah


Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019



Sasaran Program 6 IKU 4 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan


IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2”

diukur dengan menghitung persentase jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota

yang tingkat maturitas SPIP-nya telah mencapai level 2 terhadap jumlah


55


Papua.


Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 2” tahun 2019 adalah sebesar 37,93% atau mencapai 57,89% dari

target sebesar 65,52% dengan perhitungan 11 Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan maturitas SPIP minimal Level 2 dibandingkan dengan 29 Pemerintah


Papua.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai level 2 sebagai berikut:

No Kabupaten/Kota Skor Level

1 Kabupaten Keerom 2,9230 2

2 Kabupaten Jayapura 2,9060 2

3 Kabupaten Kep. Yapen 2,6190 2

4 Kabupaten Supiori 2,1470 2

5 Kabupaten Jayawijaya 2,9630 2

6 Kabupaten Puncak Jaya 2,1330 2

7 Kabupaten Lanny Jaya 2,0160 2

8 Kabupaten Intan Jaya 2,0570 2

9 Kabupaten Nabire 2,1614 2

10 Kota Jayapura 2,8800 2

11 Kabupaten Asmat 2,5818 2

Capaian Maturitas SPIP Pemda Tahun 2019 pada wilayah kerja Perwakilan

BPKP Provinsi Papua dapat dilihat pada Lampiran 5.

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 37,93%, lebih rendah 22,27%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%. Demikian juga

dengan capaian IKU, lebih rendah 42,11% dibandingkan dengan capaian

tahun 2018 sebesar 100%.


antara lain:


Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level

2

=

Pemkab/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 2 X 100%

Pemkab/Kota mitra


56







Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai

berikut:


teknis;


penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah;




menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 ditingkatkan.




Gambar 3.7. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja


65,52 65,52

100

37,93

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019


Target Realisasi

100

57,89

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019


Capaian


57

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Daerah” merupakan Peningkatan kapabilitas APIP yang dilakukan

berdasarkan kriteria Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang

dikembangkan oleh Institut Internal Auditor (IIA). Upaya peningkatan

kapabilitas APIP pada tahun 2019 dilaksanakan melalui kegiatan penjaminan

kualitas atas evaluasi/assessment mandiri kapabilitas APIP yang bertujuan

untuk mengetahui tingkat kapabilitas APIP dan bimbingan teknis atau

workshop peningkatan kapabilitas APIP yang bertujuan untuk membimbing

APIP dalam memperbaiki/membangun infrastruktur kapabilitas APIP.

Sasaran program ini didukung empat indikator kinerja utama yang

capaiannya pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.9.


Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

No IKU Satuan Target Realisasi

(%) Capaian

(%)


% 0 0 0


% 100 100 100,00


% 20,69 6,90 33,35


% 24,14 72,41 299,96

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa dari empat IKU yang mendukung capaian

sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda”,

hanya dua IKU yang memiliki capaian outcome 100% atau lebih.

Capaian Level Kapabulitas APIP Tahun 2019 pada wilayah kerja Perwakilan

BPKP Provinsi Papua dapat dilihat pada Lampiran 6.

Sasaran Program Pengawasan 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda


58

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemda” ini sebagai berikut:

Sasaran Program 7 IKU 1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi diukur dengan menghitung persentase

jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang telah mencapai level 3 dibandingkan

jumlah APIP Pemerintah Provinsi.

Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus :

IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3” tahun

2019 tidak menjadi target dalam perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Papua. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2019 baru

ditargetkan mencapai kapabilitas Level 2.

Sasaran Program 7 IKU 2 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2

IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2”

diukur dengan menghitung persentase jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang

telah mencapai level 2 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemerintah

Provinsi.



APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 3 =

Pemprov Min Level 3 APIP X 100%

Seluruh Pemprov


APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 2 =

Pemprov Min Level 2 APIP X 100%

Seluruh Pemprov


59

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas

Level 2” tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau 100,00% dari target

sebesar 100,00%.


realisasi tahun 2018 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun

2019 sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.


sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 100%. Hal ini


Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi memenuhi target yang

ditetapkan disebabkan:

1. Adanya komitmen dan kemauan yang kuat dari Inspektur Provinsi

beserta pegawainya untuk meningkatkan level kapabilitas APIP.

2. Koordinasi yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan

Inspektorat Provinsi Papua.

Namun demikian Inspektorat Provinsi Papua masih perlu meningkatkan

Kapabilitas Inspektorat Provinsi Papua menuju level 3 (Integrated) hingga

mampu memberikan perbaikan terhadap pengendalian, manajemen risiko dan

tata kelola Pemerintah Papua, antara lain:

1. Mengembangkan program sertifikasi profesional di bidang pengawasan

intern bagi SDM-nya;

2. Memfasilitasi seluruh OPD dalam lingkup kerja Provinsi Papua

melakukan manajemen risiko sehingga hasil penilaian risiko tersebut

dapat digunakan oleh lnspektorat untuk memutakhirkan peta auditan

sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko;

3. Melaksanakan penilaian mandiri antar lrban secara berkala sebagai

upaya pemantauan pelaksanaan pengawasan sesuai Standar Audit

Intern Pemerintah Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan AAIPI

di Wilayah Provinsi Papua untuk merealisasikan kegiatan Telaah

Sejawat antar APIP;


60

4. Mengusulkan pembentukan komite pengawasan yang memiliki tanggung

jawab dan wewenang untuk mereviu, mengevaluasi, dan mengawasi

kinerja lnspektorat.

Sasaran Program 7 IKU 3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level

3” diukur dengan menghitung persentase jumlah APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 dibandingkan dengan jumlah

APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua.


Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 6,90% atau tercapai 33,35%

dari target sebesar 20,69%, dengan perhitungan 2 Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan kapabilitas minimal level 3 APIP dibandingkan

dengan 29 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan

BPKP Provinsi Papua.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3

sebagai berikut:

No. Nama APIP Level Keterangan

1. Kabupaten Merauke 3

SP Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SP-2468/D3/04/2019 Tanggal 19 Desember 2019

2. Kota Jayapura 3

SP Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SP-246/D3/04/2019 Tanggal 19 Desember 2019


APIP Pemerintah


Kapabilitas Level 3

=

Pemkab/Kota Min Level 3

APIP X 100% Seluruh Pemkab/Kota


61

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 6,90% meningkat 3,45%


dengan capaian IKU tahun 2019 meningkat 266,80% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar 12,50%.





target tahun berikutnya antara lain:

1) Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi Peningkatan Kapabilitas

APIP;

2) Melakukan workshop Peningkatan Kapabilitas APIP;

3) Melakukan penjaminan kualitas Peningkatan Kapabilitas APIP.

Sasaran Program 7 IKU 4 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level

2” Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota diukur dengan menghitung

persentase jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai

level 2 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di

Wilayah Provinsi Papua.


Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 2” tahun 2019 adalah sebesar 72,41% atau 299,96% dari

target sebesar 24,14%, dengan perhitungan 21 Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan kapabilitas minimal level 2 APIP dibandingkan dengan 29 APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota mitra.


APIP Pemerintah


Kapabilitas Level 2

=

Pemkab/Kota Min Level 2

APIP X 100% Seluruh Pemkab/Kota


62

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 2

sebagai berikut:

No. Nama APIP Level

1. Kabupaten Jayapura 2

2. Kabupaten Boven Digoel 2

3. Kabupaten Jayawijaya 2

4. Kabupaten Keerom 2

5. Kabupaten Kepulauan Yapen 2

6. Kabupaten Lanny Jaya 2

7. Kabupaten Mamberamo Tengah 2

8. Kabupaten Mimika 2

9. Kabupaten Nabire 2

10. Kabupaten Nduga 2

11. Kabupaten Paniai 2

12. Kabupaten Pegunungan Bintang 2

13. Kabupaten Puncak 2

14. Kabupaten Supiori 2

15. Kabupaten Tolikara 2

16. Kabupaten Yahukimo 2

17. Kabupaten Yalimo 2

18. Kabupaten Deiyai 2

19. Kabupaten Intan Jaya 2

20. Kabupaten Mappi 2

21 Kabupaten Puncak Jaya 2 DC

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 72,41% meningkat 41,38%


dengan capaian IKU tahun 2019 meningkat 257,10% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar 42,86%.





target tahun berikutnya antara lain:

1) Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi Peningkatan Kapabilitas

APIP;

2) Melakukan workshop Peningkatan Kapabilitas APIP;


63

3) Melakukan penjaminan kualitas Peningkatan Kapabilitas APIP.



disajikan pada Gambar 3.8

Gambar 3.8. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP Level 2

Target kualitas layanan dukungan teknis pengawasan pada tahun 2018

adalah sebesar 8 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja outcome ini

menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan ketatausahaan yaitu

layanan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sasaran Program 8 IKU 1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu

keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan

tersebut terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh

melalui survey kepada para pegawai dengan metode skala Likert 1-10.

Pengukuran persepsi kepuasan terhadap layanan bagian ketatausahaan

dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada

Dukungan Pengawasan Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan

atas Pelayanan Ketatausahaan

72,41

24,14

31,03

72,41

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018 2019


Target Realisasi

42,86

299,96

0

50

100

150

200

250

300

350

2018 2019


Capaian


64

para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua, sebagaimana

ditampilkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

No IKU Satuan Target Realisasi

(%) Capaian

(%)

8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan

Skala Likert 1-

10

8 8,35 104.38

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan

BPKP” sebesar 8,35 skala atau mencapai 104,37% dari target tahun 2019

sebesar 8 skala. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi

kepuasan pada 3 bidang layanan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.7.

Capaian IKU sebesar 8,35 menunjukkan bahwa layanan melebihi target

harapan stakeholders. Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 8,35, lebih tinggi

dari capaian tahun 2018 sebesar 8,16 atau 101,99% sebagaimana dapat

dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Capaian Kinerja IKU

Persepsi Kepuasan Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP


sebesar 8, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 104,38%. Hal ini


Perbandingan kinerja outcome tahun 2019 dengan tahun 2018 disajikan pada

Lampiran 2.

8,22

8,55

8,288,35

Sub BagianKepegawaian

Sub BagianKeuangan

Sub Bagian Umum Rata-Rata

Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Kinerja


65

2. Sasaran Kegiatan

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

ditargetkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan pengawasan dengan 7 (tujuh) indikator

kinerja kegiatan (IKK) dan 2 (dua) sasaran kegiatan dukungan pengawasan

dengan 8 (delapan) IKK.

Capaian IKK tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian IKK Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)

Capaian (%)

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Laporan 10 12 120,00

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

2.1 Jumlah Laporan Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

Laporan 81 97 119,75

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penerapan SIMDA Integrasi di Perwakilan BPKP

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 9 10 111,11

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

Laporan 16 16 100

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan


5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Laporan 6 6 100

Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

Laporan 50 50 100,00

Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan

7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Laporan 24 24 100


66

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)

Capaian (%)

Sasaran Kegiatan Dukungan Pengawasan

Tersedianya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 82 85 103,66

Termanfaatkannya Aset Secara Optimal

1.1 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP

Unit 0 0 0

1.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

Paket 1 1 100

1.3 Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP

Unit 1 1 100

2.4 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP

Unit 0 0 0

2.5 Tersedianya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP

Unit 3 3 100

2.6 Tersedianya Sarana Prasarana Unit 3 3 100

2.7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung

Unit 0 0 0

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Sasaran kegiatan ”Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP”

didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 12 laporan atau mencapai 120% dari

target sebanyak 10 laporan.

Hal ini disebabkan adanya PKPT tambahan sebanyak 2 PP yang

menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Papua menggunakan SDM

secara efisien untuk dapat mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp282.080.000,00 atau 100,00% dari anggaran tahun 2019 sebesar

Rp282.080.000,00 dan dengan SDM sebanyak 270 OH atau 81,08% dari

rencana tahun 2019 sebanyak 333 OH.


67

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” telah tercapai secara

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar

120%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar

100,00%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP telah

tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun

2019 sebesar 120% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019

sebesar 81,08% .

Tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua melakukan Evaluasi Padat Karya Tunai pada kegiatan pemberdayaan

masyarakat desa di Kabupaten Nabire


68

Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 97 laporan atau mencapai 119,75%

dari target sebanyak 81 laporan.





Rp3.821.151.347,00 atau 93,98% dari anggaran tahun 2019 sebesar

Rp4.065.921.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.880 OH atau 71,96% dari

rencana tahun 2019 sebanyak 4.002 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” telah tercapai secara


119,75% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar

93,98%.

Tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua melaksanakan Audit BPJS Rumah Sakit Kasih Harapan di Kabupaten

Merauke


69


Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” telah


2019 sebesar 119,75% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun

2019 sebesar 71,96% .

Tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua melaksanakan Audit pada Kantor BPJS Cabang Biak Numfor

Sasaran Kegiatan 3

Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan

SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP”.







70

Tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua bersama aparat kampung di Kabupaten Pegunungan Bintang





Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP” telah/belum tercapai secara efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 111,11% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 99,80%.


Pengawasan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP” telah/belum tercapai secara


111,11% lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH tahun

2019 sebesar 27,38% .


71

Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP”.



Tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua tengah memeriksa salah satu rumah di Kampung Botawa, Kabupaten

Waropen, yang dibangun dengan Dana Desa tahun 2019





Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Hasil

Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah/belum tercapai secara


100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar

99,68%.


72


Pengawasan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah/belum


2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019

sebesar 34,78% .

Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019”

didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 6 laporan atau mencapai 100 % dari



Rp182.208.000,00 atau 100% dari anggaran tahun 2019 sebesar




73

Tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua melakukan open meeting Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemilu

2019 dengan jajaran KPU Provinsi Papua


Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100%

sama dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 100%.


Pengawasan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah tercapai

secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019

sebesar 100 % lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH

tahun 2019 sebesar 58,30% .

Sasaran Kegiatan 6 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan BPKP”.


74




Rp1.353.695.300,00 atau 99,98% dari anggaran tahun 2019 sebesar

Rp1.353.984.000,00 dan dengan SDM sebanyak 1.523 OH atau 71,91% dari



Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah/belum tercapai secara


100,00% lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian dana tahun

2019 sebesar 99,98%.


Pengawasan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah/belum


2019 sebesar 100,00% lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan

capaian OH tahun 2019 sebesar 71,91% .

Sasaran Kegiatan 7 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

APIP BPKP Perwakilan”.



Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 24 laporan lebih

rendah sebanyak 35 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2018

sebanyak 59 laporan. Namun, capaian output tahun 2019 sama dengan

capaian tahun 2018 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun

2019 harus dipertahankan.

Kegiatan dari pembinaan kapabilitas APIP yang dilaksanakan Perwakilan

BPKP Provinsi Papua sebagai berikut :

1) Asistensi Penerapan Kapabilitas pada Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota;


75

2) Evaluasi/ Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas pada Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota;

3) Sosialisasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota.





Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 99,96%.


Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” telah tercapai secara


100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar

74,19%.

Sasaran Kegiatan Dukungan 1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

Sasaran kegiatan ” Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan” didukung satu

IKK “Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP”. Realisasi

output tahun 2019 sebanyak 82 laporan atau mencapai 100% dari target

sebanyak 82 laporan. Rincian laporan dukungan manajemen sebanyak 82

laporan disajikan pada Tabel 3.12

Tabel 3.12 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Papua

No Laporan Dukungan Manajemen Jumlah Output

1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 9 Laporan

2 Perjanjian Kinerja (Perkin) & Revisi 2 Laporan

3 Laporan Kinerja 2 Laporan

4 Laporan PP 39 4 Laporan


76

No Laporan Dukungan Manajemen Jumlah Output

5 Laporan Budaya Kerja 4 Laporan

6 Laporan GDN 12 Laporan

7 Laporan Kenaikan Pangkat Berkala 2 Laporan

8 Laporan RKAKL 2 Laporan

9 Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan

10 Laporan Barang Milik Negara 12 Laporan

11 Laporan Konversi Energi 2 Laporan

12 Laporan Kehumasan 4 Laporan

13 Laporan PPM 4 Laporan

14 Laporan Hasil Pengawasan (SIM-HP) 4 Laporan

15 Laporan Kinerja Tahunan (LKj) 1 Laporan

16 Laporan SPIP 4 Laporan

17 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan 12 Laporan

18 Laporan Rekonsiliasi Keuangan 3 Laporan

Jumlah 85 Laporan

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 85 laporan lebih

rendah sebanyak 17 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2018

sebanyak 102 laporan. Kondisi ini disebabkan Laporan Target dan Realisasi

Output Pengawasan telah ditiadakan. Sedangkan capaian output tahun 2019

sebesar 103,66% lebih tinggi 6,51% dibandingkan dengan capaian tahun

2018 sebesar 97,14%.

Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp 753.962.721,00

atau 99,89% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp754.781.000,00 dan

dengan SDM sebanyak 1.440 OH atau 92,13% dari rencana tahun 2019

sebanyak 1.563 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Laporan Dukungan Manajemen

Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK

tahun 2019 sebesar 103,66% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana

tahun 2019 sebesar 99,89%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya Laporan

Dukungan Manajemen Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 103,66% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 92,13%.


77

Sasaran Kegiatan 8.2 Termanfaatkannya Aset Secara Optimal

Sasaran kegiatan ”Termanfaatkannya aset secara optimal” didukung tujuh

IKK dengan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel

3.13.

Tabel 3.13 Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan 2

No. IKK Satuan Target Realisasi (%)

Capaian (%)

1 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP

Unit 0 0 0

2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP

Paket 1 1 100

3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP

Unit 1 1 100

4 Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP

Unit 0 0 0

5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

Unit 3 3 100

6 Tersedianya sarana prasarana BPKP

Unit 3 3 100

7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung

Unit 0 0 0

Uraian capaian IKK sasaran kegiatan dukungan “Termanfaatkannya aset

secara optimal” sebagai berikut:

IKK 1 Sasaran Kegiatan Dukungan 2 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP

Realisasi IKK “Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP”

tahun 2019 adalah sebanyak 0 unit atau 0% dari target sebesar 0 unit. IKK ini

tidak dianggarkan di tahun 2019.


78

IKK 2 Sasaran Kegiatan Dukungan 2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 1 paket atau 100% dari target

sebesar 1 paket. Realisasi sebanyak 1 paket merupakan realisasi alat

pengolahan data berupa Paket CCTV, Kamera CCTV, DVR 16 Channel, HDD

4 TB, Asus ROG GL503GE-EN130T, dan UPS.

Realisasi IKK sampai dengan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan

realiasi tahun 2018 karena satuan IKK tahun 2019 berupa unit, sebanyak 8

unit. Capaian IKK pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018, sebesar 100%.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp132.064.000,00 atau 99,88%

dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp132.220.000,00.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP”

telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019

sebesar 100% lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian dana


IKK 3 Sasaran Kegiatan Dukungan 2 Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 1 unit atau 100% dari target

sebesar 1 unit. realisasi sebanyak 1 unit merupakan penyediaan meubelair

berupa Lemari Pakaian, Sofa, Meja, dan Kursi Makan.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 unit meningkat 1 unit

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 0 unit. Demikian juga

dengan capaian output tahun 2019 sebesar 100% meningkat 100%

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0%.



Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP”

telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019

sebesar 100% lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian dana



79

IKK 4 Sasaran Kegiatan Dukungan 2 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP

Realisasi IKK “Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP” tahun 2019 adalah

sebanyak 0 unit atau 0% dari target sebesar 0 unit. IKK ini tidak dianggarkan

di tahun 2019.

IKK 4 Sasaran Kegiatan Dukungan 2 Tersedianya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP


sebesar 3 unit. Realisasi sebanyak 3 unit merupakan rehabilitasi atas ruangan

Bidang P3APIP, APD 1, dan APD 2.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 3 unit meningkat 3 unit

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 0 unit. Demikian juga

dengan capaian output tahun 2019 sebesar 100% meningkat 100%

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0%.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp428.971.485 atau 99,53%


Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Rehabilitasi Kantor Perwakilan

BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun

2019 sebesar 100% lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan capaian

dana tahun 2019 sebesar 99,53%.

IKU 6 Sasaran Kegiatan Dukungan 2 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP


sebesar 3 unit. Realisasi sebanyak 3 unit merupakan penyediaan sarana

prasarana berupa kendaraan roda dua.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 3 unit, lebih rendah

sebanyak 21 unit dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 24

unit. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar 100%, lebih

rendah 33% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 133%.




80

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Sarana Prasarana BPKP telah

tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019

sebesar 100%, lebih rendah dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019

sebesar 97,82%.

IKU 7 Sasaran Kegiatan Dukungan 2 Tersedianya Pembangunan Konstruksi Gedung BPKP

Realisasi IKK “Tersedianya Pembangunan Konstruksi Gedung BPKP” tahun

2019 adalah sebanyak 0 unit atau 0% dari target sebesar 0 unit. IKK ini tidak

dianggarkan di tahun 2019.

Capaian kinerja output dan efisiensi tahun 2019 disajikan pada Lampiran 3.

Sementara perbandingan kinerja output tahun 2019 dengan tahun 2018

disajikan pada Lampiran 4.

B. KINERJA LAINNYA

1. Kinerja Lain di Luar Perkin

Selain kinerja pengawasan dan dukungan pengawasan yang diuraikan di

atas, Perwakilan BPKP Provinsi Papua juga melaksanakan inovasi melalui

penyelenggaraan diklat dengan rincian disajikan di Tabel 3.14

Tabel 3.14 Daftar Diklat yang Diselenggarakan Perwakilan BPKP Provinsi Papua

No. Nama Diklat Tanggal Peserta

1 Diklat Audit Intern Berbasis Risiko bagi Pegawai Inspektorat Kabupaten Yalimo

22 s.d. 27 April 2019

32

2 Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah bagi APIP di Provinsi Papua

22 s.d. 26 Juli 2019

40

3 Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP di Provinsi Papua

22 s.d. 26 Juli 2019

39

4 Diklat Pembentukan Auditor Pertama bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua

23 September s.d. 14 Oktober

2019

27


81

Kepala Perwakilan tengah membuka Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah dan Diklat Perencanaan Pengawasan

Berbasis Risiko bagi APIP bagi APIP di Provinsi Papua

Diklat Pembentukan Auditor Pertama bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua

2. Penghargaan

Penghargaan yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi Papua pada tahun

2019 disajikan di Tabel. 3.15 dan Lampiran 9.


82

Tabel 3.15 Daftar Penghargaan yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi Papua

No. Jenis Penghargaan Tahun Penghargaan

Instansi yang Memberikan Penghargaan

Substansi Penghargaan

1 Terbaik Ketiga Pencapaian IKPA Terbaik Tahun 2018 untuk Kategori Satuan Kerja Anggaran Sedang

2019 Sekretariat Utama BPKP

Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran

2 Terbaik Pertama Satker Terbaik Kategori Pagu Sedang Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2018 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua

2019 Kanwil DJPb Provinsi Papua

Kinerja Pelaksanaan

Anggaran

3 Terbaik Pertama Satker Terbaik Kategori Pagu Sedang Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2018 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua


Kinerja Pelaksanaan

Anggaran

4 Terbaik Kedua Satker Terbaik Kategori Pagu Sedang Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2019 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua


Kinerja Pelaksanaan

Anggaran

Gambar 3.10 Penghargaan yang Diterima Perwakilan BPKP


83

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-

089.01.2.450655/2019 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp25.109.010.000,00, yang

telah direvisi beberapa kali, terakhir kali direvisi pada 10 Desember 2019 dengan

anggaran menjadi sebesar Rp27.569.409.000,00. Realisasi anggaran tahun 2019 per

tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.155.071.958,00 atau 98,50% dari anggaran,

dengan rincian:

a. Menurut Jenis Kegiatan (data per 31 Desember 2019)

No Uraian Anggaran

(Rp)

Realiasi

Rp %

A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP 18.313.757.000 18.153.005.830 99,12

2 Fasilitas Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP 754.781.000 753.962.721 99,89

3 Pengadaan dan Penyaluran

Sarana dan Prasarana BPKP 671.585.000 667.2486.085 99,39

B Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan

Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1 Pelaksanaan Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembangunan Nasional

7.829.286.000 7.580.617.322 96,82

Total 27.569.409.000 27.155.071.958 98,50


84

Gambar 3.11 Realiasi Anggaran Menurut Jenis Kegiatan

b. Menurut Jenis Belanja (data per 31 Desember 2019)

Jenis Belanja Anggaran

(Rp ,00)

Realisasi

Rp ,00 %

Belanja Pegawai 16.048.175.000 15.893.135.925 99,03

Belanja Barang 10.849.649.000 10.594.449.948 97,65

Belanja Modal 671.585.000 667.486.085 99,39

Total 27.569.409.000 27.155.071.958 98,50


85

Gambar 3.12 Realiasi Anggaran Menurut Jenis Belanja


86

BAB IV PENUTUP

elain sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja dalam

mencapai sasaran strategis 2019 dari Perwakilan BPKP Provinsi

Papua, Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Papua juga menjadi cerminan implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Perwakilan BPKP

Provinsi Papua. Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan terhadap seluruh

komponen Sistem AKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Berikut adalah tabel pencapaian sasaran strategis dari Perwakilan BPKP Provinsi

Papua.

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN

%

1 Perbaikan Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi


32,99

1.2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan skor GCG baik

0

1.3 Persentase BUMN/Anak Persahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A

0

1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi

59,52

1.5 Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD yang dievaluasi

107,53


87


%

2 Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

66,67

2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

133,33

2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

142,86

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

100,00

2.5 Pesentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

0

3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional


125,00

4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

155,84

5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi


142,86

6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda


0


100,00

6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

9,98


88


%



57,89

7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda


0


100,00


33,35


299,96

8 Dukungan Pengawasan Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan


104,38

Pencapaian sasaran strategis sebanyak 7 dari 22 IKU belum memenuhi target,

walaupun capaian sasaran program (output) seluruhnya mencapai atau melebihi

100% dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun

2019

Adapun kendala pencapaian sasaran strategis yang dapat diidentifikasi adalah

sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen Pimpinan Mitra Kerja untuk menindaklanjuti

rekomendasi yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua;

2. Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD dalam mencapai

peningkatan level maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP;

3. Belum dirasakannya manfaat nyata dari SPIP oleh Pemerintah Daerah dan

Korporasi;

4. Rendahnya tingkat pengendalian intern pada BUMD/BLUD yang

mengakibatkan menyempitnya ruang fiskal.


89

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua

dalam upaya memperbaiki kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara terus

menerus kepada Mitra Kerja;

2. Meningkatkan pembinaan sistem pengendalian intern perusahaan guna

mendukung tata kelola korporasi yang bersih dan efektif;

3. Melaksanakan asistensi Sistem Informasi Akuntansi BLUD, penyusunan

Laporan Keuangan PPK-BLUD, Penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA), dan Penyusunan Persyaratan Administratif untuk

Pemenuhan Ketentuan PPK-BLUD;

4. Melakukan kordinasi dan pendampingan kepada Pemda di Provinsi Papua

dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Pemda serta

perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan;

5. Dalam rangka pencapaian maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

pada seluruh Pemda se-Provinsi Papua perlu dilakukan:

a. Penuntasan penguatan dan pengembangan infrastruktur

penyelenggaraan SPIP dengan terus melakukan pembinaan

penyelenggaraan SPIP. Kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam

mendukung kegiatan tersebut antara lain melaksanakan sosialisasi,

diklat, workshop, dan asistensi penyelenggaraan SPIP bagi

Pemerintah Daerah di Provinsi Papua;

b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemda dan KPK dalam

percepatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara integral

pada kegiatan operasional instansi.

6. Dalam rangka pencapaian target peningkatan Kapabilitas APIP pada Level

3 perlu dilakukan:

a. Meningkatkan kualitas bimbingan teknis/asistensi yang diberikan

mengingat kondisi APIP Pemda yang memerlukan perbaikan pada

seluruh elemen peningkatan kapabilitas APIP;

b. Melakukan monitoring melalui perangkat monitoring yang dibangun

dalam rangka memantau perkembangan tindak lanjut hasil bimbingan

teknis/asistensi dalam rangka perbaikan mandiri (self improvement)

untuk perbaikan kapabilitas APIP.


90

7. Meningkatkan Layanan Umum dan Kepuasan dalam rangka dalam

menunjang pelaksanaan pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini, diharapkan dapat memberikan

informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas

fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua, sehingga dapat memberikan umpan balik

guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Lampiran 1 / 1 - 4

Anggaran Realisasi % Rencana Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program

1 1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan

% 70 23,09 32,99

1.2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan

Skor GCG baik *)

% 0 0,00 0,00

1.3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang

Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik) *)

% 0 0,00 0,00

1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal

Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi

% 56 33,33 59,52

1.5 Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal

Cukup Baik dari BLUD yang dievaluasi

% 62 66,67 107,53

2 2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian

yang Dimanfaatkan di Persidangan

% 60 40,00 66,67

2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian

yang Dimanfaatkan oleh APH

% 75 100,00 133,33


yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 100,00 142,86

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0 100,00 100,00

2.5 Pesentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

% 0 0,00 0,00

CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2019

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

Perbaikan Pengelolaan Program

Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

Meningkatnya Efektifitas Hasil


No. Sasaran Program Satuan Target RealisasiCapaian

(%)

Keuangan SDM (OH)Indikator Kinerja Program

Lampiran 1 / 2 - 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




(%)


3 Meningkatnya Penyelesaian

Hambatan Pelaksanaan


3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan

% 80 100,00 125,00

4 Meningkatnya Kualitas

Tatakelola Pemerintah dan

Korporasi dalam Pencegahan

Korupsi

4,1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan

FCP (termasuk FRA)

% 55 85,71 155,84

5 Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

% 70 100,00 142,86


Penerapan SPIP Pemda



% 100 0,00 0,00



% 0 100,00 100,00



% 34,48 3,44 9,98

6,4 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan


% 65,52 37,93 57,89

7 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemda

7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 3

% 0 0,00 0,00


Kapabilitas Level 2

% 100 100,00 100,00

7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 3

% 20,69 6,90 33,35



% 24,14 72,41 299,96

Lampiran 1 / 3 - 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




(%)


B Sasaran Kegiatan

1. Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek


Laporan 10 12 120,00 282.080.000 282.080.000 100,00 333 270 81,08


Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

Laporan 81 97 119,75 4.065.921.000 3.821.151.347 93,98 4002 2880 71,96


Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA


Laporan 9 10 111,11 570.357.000 569.233.175 99,80 946 259 27,38


Pengawasan Dana Desa

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

Laporan 16 16 100,00 697.744.000 695.517.100 99,68 1104 384 34,78


Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun

2019

5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Dana Pemilu Tahun 2019

Laporan 6 6 100,00 182.208.000 182.208.000 0,00 283 165 58,30


Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP

Laporan 50 50 100,00 1.353.984.000 1.353.695.300 99,98 2118 1523 71,91


Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan BPKP

Laporan 24 24 100,00 676.992.000 676.732.400 99,96 1031 765 74,20

Indikator Kinerja Kegiatan

Lampiran 1 / 4 - 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




(%)


A Sasaran Program

1. Tersedianya Dukungan Teknis

Kepuasan atas Pelayanan


1.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Skala 1-

10

8 8,35 104,38

B Sasaran Kegiatan

1. Tersedianya Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya dalam

Mencapai Kepuasan Layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 82 85 103,66 754.781.000 753.962.721 99,89 1.563 1.440 92,13

2. Termanfaatkannya Aset secara

Optimal

2.1 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara

Perwakilan BPKP

unit 0 0 0,00 - - 0,00

2.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP paket 1 1 100,00 132.220.000 132.064.000 99,88

2.3 Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP unit 1 1 100,00 29.750.000 29.550.000 99,33

2.4 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP unit 0 0 0,00 - - 0,00

2.5 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan

BPKP

unit 3 3 100,00 431.000.000 428.971.485 99,53

2.6 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP unit 3 3 100,00 78.615.000 76.900.000 97,82

2.7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung unit 0 0 0,00 - - 0,00

Indikator Kinerja Program


Lampiran 2 / 1 - 4

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program

1 1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan

% 28,46 23,09 -5,37 47,43 32,99 -14,44 70 32,99

1.2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor

GCG baik *)

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

1.3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang

Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik) *)

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal

Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi

% 33,33 33,33 0,00 55,56 59,52 3,96 56 59,52

1.5 Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal

Cukup Baik dari BLUD yang dievaluasi

% 66,67 66,67 0,00 121,21 107,53 -13,68 62 107,53

2 2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian

yang Dimanfaatkan di Persidangan

% 79,63 40,00 -39,63 159,26 66,67 -92,59 60 66,67


yang Dimanfaatkan oleh APH

% 100,00 100,00 0,00 138,89 133,33 -5,56 50 200,00


yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 100,00 100,00 0,00 153,85 142,86 -10,99 70 142,86

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0 0,00

2.5 Pesentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

% 100,00 0,00 -100,00 133,33 0,00 -133,33 0 0,00

PERBANDINGAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

% realisasi 2019 dari

target 2019


Naik/ (Turun) Target 2019Realisasi Naik/

(Turun)

CapaianNo. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Satuan

Perbaikan Pengelolaan Program

Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

Meningkatnya Efektifitas Hasil


Lampiran 2 / 2 - 4

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



target 2019



(Turun)


3 Meningkatnya Penyelesaian

Hambatan Pelaksanaan


3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan

% 0,00 100,00 100,00 0,00 125,00 125,00 80 125,00


Tatakelola Pemerintah dan

Korporasi dalam Pencegahan

Korupsi

4,1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan

FCP (termasuk FRA)

% 100,00 85,71 -14,29 192,31 155,84 -36,47 55 155,84

5 Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

% 100,00 100,00 0,00 153,85 142,86 -10,99 70 142,86


Penerapan SPIP Pemda



% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00



% 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0 0,00



% 10,34 3,44 -6,90 30,00 9,98 -20,02 34,48 9,98



% 27,59 37,93 10,34 42,10 57,89 15,79 65,52 57,89

7 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemda


Kapabilitas Level 3

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00


Kapabilitas Level 2

% 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100 100,00



% 3,45 6,90 3,45 12,50 33,35 20,85 20,69 33,35



% 31,03 72,41 41,38 42,86 299,96 257,10 24,14 299,96

Lampiran 2 / 3 - 4

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



target 2019



(Turun)


B Sasaran Kegiatan




Perwakilan BPKP

1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek


Laporan 80,00 12,00 -55,00 128,13 120,00 175,00 10 120,00




BPKP

2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

Laporan N/A 97,00 N/A N/A 119,75 N/A 81 119,75


Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi

3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA


Laporan 5,00 10,00 -77,00 N/A 111,11 188,11 9 111,11



4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

Laporan15,00

16,00 -81,00 N/A 100,00 181,00 16 100,00





2019

5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Dana Pemilu Tahun 2019

Laporan N/A 6,00 N/A N/A 100,00 #VALUE! 6 0,00



BPKP

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP

Laporan 41,00 50,00 -33,00 105,13 100,00 -5,13 50 100,00



Perwakilan BPKP

7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

Laporan 59,00 24,00 26,65 100,00 100,00 0,00 24 100,00


Lampiran 2 / 4 - 4

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



target 2019



(Turun)


A Sasaran Program

1. Tersedianya Dukungan Teknis

Kepuasan atas Pelayanan


1.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Skala

1-10

8,16 8,35 0,19 107,86 104,38 -3,49 8 104,38

B Sasaran Kegiatan

1. Tersedianya Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya dalam

Mencapai Kepuasan Layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 102 85 -17,00 107,86 100,00 -7,86 82 103,66

2. Termanfaatkannya Aset secara

Optimal

2.1 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara

Perwakilan BPKP

unit 0 0 0,00 0,00 100,00 100,00 0 0,00

2.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP Paket 8 1 -7,00 0,00 100,00 100,00 1 100,00

2.3 Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP unit 0 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.4 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP unit 0 0 0,00 0,00 100,00 100,00 0 0,00

2.5 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan

BPKP

unit 0 3 3,00 100,00 100,00 0,00 3 100,00

2.6 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP unit 24 3 -21,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00

2.7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Indikator Kinerja Program


Lampiran 3 / 1 - 2

Penggunaan

Dana Penggunaan SDM

Target Realisasi % Target Realisasi % Efisien/ Tidak

Efisien

Efisien/ Tidak

Efisien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Tersedianya Informasi

Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas


Jumlah Laporan Hasil



Perwakilan BPKP

Laporan 10 12 120,00 282.080.000 282.080.000 100,00 333 270 81,08 Efisien Efisien


Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas





BPKP

Laporan 81 97 119,75 4.065.921.000 3.821.151.347 93,98 4.002 2.880 71,96 Efisien Efisien


Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA

Integrasi


Pengawasan SIMDA Integrasi

Perwakilan BPKP



Hasil Pengawasan Dana

Desa



Perwakilan BPKP

Laporan 16 16 100,00 697.744.000 695.517.100 99,68 1.104 384 34,78 Efisien Efisien


Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019





2019



Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP



BPKP

Laporan 50 50 100,00 1.353.984.000 1.353.695.300 99,98 2.118 1.523 71,91 Efisien Efisien


Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP



Perwakilan BPKP

Laporan 24 24 100,00 676.992.000 676.732.400 99,96 1.031 765 74,20 Efisien Efisien

8 Tersedianya Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Dalam Mencapai

Kepuasan layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 82 85 103,66 754.781.000 753.962.721 99,89 1.563 1.440 92,13 Tidak Efisien Efisien

9 Termanfaatkannya Aset

Secara Optimal

Terlaksananya Rehabilitasi

Rumah Negara

Unit 0 0 0,00 - - 0,00% Efisien

Tersedianya Alat Pengolahan

Data BPKP

Paket 1 1 100,00 132.220.000 132.064.000 99,88% Efisien Efisien

CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN EFISIENSI TAHUN 2019

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanNo


SDM (OH)Dana (Rp)

Satuan Target RealisasiCapaian

(%)

Lampiran 3 / 2 - 2

Tersedianya Meubelair

Perwakilan BPKP

Unit 1 1 100,00 29.750.000 29.550.000 99,33% Efisien Efisien

Tersedianya Alat Rumah

Tangga BPKP

Unit 0 0 0,00 - - 0,00% Efisien


Kantor Perwakilan


Tersedianya Sarana Prasarana

BPKP


Terlaksananya Pembangunan

Konstruksi Gedung

Unit 0 0 0,00 - - 0,00% Efisien

Lampiran 4

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas





Perwakilan BPKP

Laporan 80 12 68 186,05 120,00 66,05


Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas





BPKP

Laporan N/A 97 N/A 100 119,75 -19,75


Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA Integrasi


Pengawasan SIMDA Integrasi

Perwakilan BPKP

Laporan 5 10 -5 166,67 111,11 55,56


Hasil Pengawasan Dana

Desa



Perwakilan BPKP

Laporan 15 16 -1 95,52 100,00 -4,48


Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019





2019

Laporan N/A 6 N/A N/A 100,00 N/A


Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP



BPKP

Laporan 41 50 -9 105,26 100,00 5,26


Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP



Perwakilan BPKP

Laporan 59 24 35 100,00 100,00 0,00

8 Tersedianya Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Dalam Mencapai

Kepuasan layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 102 85 -17 97,14 99,89 2,75

9 Termanfaatkannya Aset

Secara Optimal


Rumah NegaraUnit 0 0 0 0 0,00 0,00

Tersedianya Alat Pengolahan

Data BPKPPaket 8 1 N/A 100 100,00 0,00

Tersedianya Meubelair

Perwakilan BPKPUnit

0 1 1 0 100,00 100,00

Tersedianya Alat Rumah

Tangga BPKPUnit

0 0 0 0 0,00 0,00


Kantor PerwakilanUnit

0 3 3 0 100,00 100,00

Tersedianya Sarana Prasarana

BPKPUnit

24 3 -21 133,33 100,00 -33,33

Terlaksananya Pembangunan

Konstruksi GedungUnit

0 0 0 0 0,00 0,00

Naik/ (Turun)

PERBANDINGAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018


No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan SatuanCapaianRealisasi Naik/

(Turun)

Lampiran 5 / 1 - 2

LAPORAN EVALUASI

NOMOR DAN TANGGAL

(1) (2) (3) (4) (5) (5)

A Provinsi

1 Provinsi Papua LQA-92/PW26/3.1/2019 tgl 19 Maret 2019 2,8450 2

B Kabupaten dan Kota

1 Kabupaten Keerom LBA-696/PW26/3.1/2019 tgl 15/11/2019 2,9230 2

2 Kabupaten Jayapura LQA-417/PW26/3/2018 tgl 3 Oktober 2018 2,9060 2

3 Kabupaten Sarmi LBA-393/PW26/3/2018 tgl 24 Sep 2018 1,4600 1

4 Kabupaten Waropen LBA-166/PW26/3/2018 tgl 25 April 2018 1,6980 1

5 Kabupaten Kepulauan Yapen LQA-658/PW26/3.1/2019 tgl 24 Oktober 2019 2,6190 2

6 Kabupaten Biak Numfor LQA-214/PW26/3.1/2019 tgl 21 Mei 2019 1,8682 1

7 Kabupaten Supiori LQA-646/PW26/3.1/2019 tgl 21 Oktober 2019 2,1470 2

8 Kabupaten Jayawijaya LBA-542/PW26/3.1/2019 tgl 24 Sep 2019 2,9630 2

9 Kabupaten Tolikara LEV-92/PW26/3/2017 tgl 20 Maret 2017 1,0557 1

10 Kabupaten Puncak Jaya LBA-182/PW26/3/2018 tgl 7 Mei 2018 2,1330 2

11 Kabupaten Puncak LEV-94/PW26/3/2017 tgl 20 Maret 2017 1,1240 1

12 Kabupaten Lanny Jaya LQA-419/PW26/3/2018 tgl 03/10/2018 2,0160 2

13 Kabupaten Intan Jaya LBA-278/PW26/3/2018 tgl 6 Juli 2018 2,0570 2

14 Kabupaten Nduga LEV-101/PW26/3/2017 tgl 20 Maret 2017 1,1761 1

15 Kabupaten Merauke LR-511/PW26/3.2/2019 tgl 3 September 2019 3,0230 3 Sedang proses Reviu ke Rendal

16 Kabupaten Mimika LBA-100/PW26/3.2/2019 tgl 26 Maret 2019 1,9841 1

17 Kabupaten Nabire LBA-102/PW26/3.2/2019 tgl 26 Maret 2019 2,1614 2

18 Kabupaten Paniai LR-544/PW26/3.2/2019 tgl 24 September 2018 1,7000 1

19 Kota Jayapura LQA-673/PW26/3.2/2018 tgl 17 Desember 2018 2,8800 2

20 Kabupaten Asmat LBA-224/PW26/3.2/2019 tgl 29 Mei 2019 2,5818 2

21 Kabupaten Yahukimo LEV-123/PW26/4/2017 tgl 29 Maret 2017 1,2820 1

22 Kabupaten Pegunungan Bintang LQA-672/PW26/3.2/2018 tgl 17 Desember 2018 1,6820 1

23 Kabupaten Boven Digoel LR-700/PW26/3.2/2019 tgl 15 November 2019 1,2740 1

24 Kabupaten Mappi LR-698/PW26/3.2/2019 tgl 15 November 2019 1,0010 1

25 Kabupaten Mamberamo Raya LR-683/PW26/3.2/2019 tgl 6 November 2019 1,1159 1

26 Kabupaten Mamberamo Tengah LR-699/PW26/3.2/2019 tgl 15 November 2019 1,0270 1

27 Kabupaten Yalimo LEV-133/PW26/3/2017 tgl 31 Maret 2017 1,0205 1

28 Kabupaten Dogiyai LR-545/PW26/3.2/2019 tgl 24 September 2019 1,0852 1


MATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2018

NO PEMERINTAH DAERAHSKOR

MATURITASSTATUS

LEVEL

MATURITAS

Lampiran 5 / 2 - 2

LAPORAN EVALUASI

NOMOR DAN TANGGAL

(1) (2) (3) (4) (5) (5)

NO PEMERINTAH DAERAHSKOR

MATURITASSTATUS

LEVEL

MATURITAS

29 Kabupaten Deiyai LR-543/PW26/3.2/2019 tgl 24 September 2019 1,0284 1

Lampiran 6 / 1 - 1

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

1 Kota Jayapura 3 3 3 3 3 3 3LQAPIP-556/PW26/6/2019

30 September 20193 2 2 2 3 3 3

2 Kabupaten Jayapura 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-691/PW26/6/2019

14 November 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

3 Kabupaten Boven Digoel 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-700/PW26/7/2018

31 Desember 20182 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

4 Kabupaten Keerom 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-375/PW26/7/2018

14 September 20182 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

5 Kabupaten Kep. Yapen 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-591/PW26/6/2018

4 Desember 20182 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

6 Kabupaten Deiyai 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-780/PW26/6/2019

Tanggal 13 Desember 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

7 Kabupaten Intan Jaya 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-778/PW26/6/2019


8 Kabupaten Jayawijaya 3 3 3 3 3 3 3LGIAT-50/PW26/6/6/2019

21 Mei 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

9 Kabupaten Lanny Jaya 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-502/PW26/6/2019

23 Agustus 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

10 Kabupaten Mamberamo Tengah 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-477/PW26/6/2019

23 Agustus 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

11 Kabupaten Mappi 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-777/PW26/6/2019


12 Kabupaten Merauke 3 3 3 3 3 3 3LQAPIP-557/PW26/6/2019

30 September 20193 2 2 2 2 2 2

13 Kabupaten Mimika 3 3 3 3 3 3 3LQAPIP-126.a/PW26/6/2019

5 April 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

14 Kabupaten Nabire 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-677/PW26/6/2019

15 November 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

15 Kabupaten Nduga 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-444/PW26/6/2019

29 Juli 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

16 Kabupaten Paniai 2 2 2 2 2 2 2LGIAT-80/PW26/6/2019

29 Juli 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

17 Kabupaten Puncak 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-519/PW26/6/2019

05 September 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

18 Kabupaten Puncak Jaya 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-478/PW26/6/2019

13 Agustus 20192 DC 1 1 1 2 2 2 - - - - - - - -

19 Kabupaten Tolikara 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-475/PW26/6/2019

12 Agustus 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

20 Kabupaten Yahukimo 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-692/PW26/6/2019

14 November 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

21 Kabupaten Yalimo 2 2 2 2 2 2 2LQAPIP-474/PW26/6/2019

12 Agustus 20192 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - -

Telah dilakukan ekspose Level 3 dan dalam proses

penyusunan laporan hasil reviu dari Rendal

Telah dilakukan ekspose Level 3 dan dalam proses

penyusunan laporan hasil reviu dari Rendal

Level per ElemenNo & Tgl Laporan QA

Capaian

Level

Level per ElemenNo & Tgl

Laporan

Reviu

Capaian

Level

CAPAIAN LEVEL KAPABILITAS APIP TAHUN 2019


No Nama APIP

Menurut Hasil Self Assessment

(SA)Menurut Hasil Quality Assurance (QA) Menurut Hasil Reviu

Capaian

Level

Level per Elemen

Lampiran 7

NOMOR TANGGAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Provinsi Papua

1 PDAM Jayapura LEV-149/PW26/4/2019 12-Apr-19 Cukup 57,81

2 PDAM Kepulauan Yapen LEV-150/PW26/4/2019 12-Apr-19 Baik 60,14

3 PDAM Kabupaten Nabire LEV-200/PW26/4/2019 14 Mei 2019 Kurang Baik 44,12


TINGKAT KESEHATAN BUMD TAHUN 2019

NO BUMDLAPORAN EVALUASI PREDIKAT

KINERJASKOR KETERANGAN

Lampiran 8

NOMOR TANGGAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Provinsi Papua

1 RSUD Kabupaten Merauke LEV-549/PW26/4/2019 24 September 2019 Baik 75,73

2 RSUD Kabupaten Mimika LEV-451/PW26/4/2019 30 Juli 2019 Baik 73,86

3 RSUD Kabupaten Nabire LEV-423/PW26/4/2019 24 Juli 2019 Sedang 56,88

TINGKAT KESEHATAN BLUD TAHUN 2019


NO BLUDLAPORAN EVALUASI

PREDIKAT KINERJA SKOR KETERANGAN

Lampiran 9

No. Jenis Penghargaan

Tahun

Penghargaa

n

Instansi yang Memberikan

PenghargaanSubstansi Penghargaan

1

Terbaik Ketiga Pencapaian IKPA Terbaik

Tahun 2018 untuk Kategori Satuan Kerja

Anggaran Sedang

2019 Sekretariat Utama BPKPPencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran

2

Terbaik Pertama Satker Terbaik Kategori

Pagu Sedang Dalam Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Semester I TA 2018 Lingkup

Kanwil DJPb Provinsi Papua

2019 Kanwil DJPb Provinsi Papua Kinerja Pelaksanaan Anggaran

3

Terbaik Pertama Satker Terbaik Kategori


Anggaran TA 2018 Lingkup Kanwil DJPb

Provinsi Papua


4

Terbaik Kedua Satker Terbaik Kategori


Anggaran Semester I TA 2019 Lingkup

Kanwil DJPb Provinsi Papua


Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Daftar Penghargaan/Rewards dari Kementerian/Lembaga/Institusi Tahun 2019

Documents

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - BPKP · 2020. 1. 14. · Laporan Kinerja Tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Papua i i KATA PENGANTAR isi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun