LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI KE PROVINSI SULAWESI UTARA

PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2011-2012 TANGGAL 16 S/D 18 APRIL 2012

I I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, APRIL 2012

2

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI KE PROVINSI SULAWESI UTARA

PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2012 TANGGAL 16 S/D 18 JULI 2012

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 76/PIMP/III/2011-2012 Tanggal 12 April 2012 tentang Penugasan kepada Anggota-anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja kelompok dalam masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012, dan keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 15 Maret 2012.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 18 April 2012 dan berjumlah 18 (delapan belas) orang Anggota, yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR-RI, Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, M.Si (F-PG)

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 18 orang anggota yang dipimpin oleh Yth. Bapak Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, Ms.Si / Fraksi Partai Golkar dan anggota Tim terdiri dari:

NO NAMA KETERANGAN

1 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP Ketua Komisi II / F-PG

2 Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Wakil Ketua Komisi II / F-PAN

3 Paula sinjal, SH.,M.Si Anggota/F-PD

4 Bokiratu Nitabudi Susati, SE., M.Si Anggota/F-PD

5 Gede Pasek Suardika, SH., MH. Anggota/F-PD

6 Drs.Murad U Nasir, M.Si Anggota/F-PD

7 Ir. Markus Nari Anggota/F-PG

8 Rahardi Zakaria Anggota/F-PDIP

9 Zainun Ahmadi Anggota/F-PDIP

10 Eddy Mihati Anggota/F-PDIP

11 KH.Aus Hidayat Nur Anggota/F-PKS

12 H.M Gamari Sutrisno Anggota/F-PKS

13 Drs.Rusli Ridwan, M.Si Anggota/F-PAN

14 Dr. AW. Thalib, M.Si Anggota/F-PPP

15 Drs. H.Nu’man Abdul Hakim Anggota/F-PPP

16 Abdul Malik Haramain, M.Si Anggota/F-PKB

17 Hj. Mestariany Habie, SH Anggota/F-Gerindra

18 Drs.Akbar faizal, M.Si Anggota/F-Hanura

3

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh 1 (satu) Tenaga Ahli dan 2 (dua) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV. Parlemen DPR RI serta utusan-utusan dari Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Pertanahan Nasional, Arsip Nasional, dan Komisi Pemilihan Umum

B. RUANG LINGKUP

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Gubernur Provinsi Sulut (Bp. DR. Sarundajang, SH) beserta jajarannya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulut (Bp. Andreas Ginting, SH). beserta jajarannya, Bupati Minahasa Selatan (Ibu Christiany Euginia Tatty Paruntu) beserta jajarannya, Walikota Tomohon (Bp. Jimmy Eman) beserta jajarannya dan Wakil Walikota Manado (Bp. Harley Mangindaan SE. M.Si)

Tujuan dari kunjungan kerja ke Provinsi Sulut kali ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan, dibidang pengawasan, khususnya terkait dengan berbagai pengawasan, untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan masukan terkait beberapa permasalahan yang menjadi lingkup kerja Komisi II DPR RI, yakni antara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Sulut, hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru pasca reformasi di wilayah Provinsi Sulut; untuk melihat proses perekaman sidik jari dan iris mata untuk data e-KTP, kunjungan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik satu atap di Kantor Walikota Manado; masalah-masalah pelayanan publik, reformasi birokrasi, kepegawaian, serta masalah pertanahan terkait dengan kerangka pelaksanaan pelayanan publik oleh BPN dan untuk mengetahui perihal pelaksanaan Program Nasional Pertanahan (Prona), sertifikasi (Larasita), proses dan jumlah SDM untuk kegiatan pengukuran area tanah dan berbagai masalah pertanahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara selama ini serta tindak lanjut penyelesaiannya.

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas, yang menjadi prioritas utama Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI adalah untuk melihat proses pengimplementasian penerapan e-KTP dan melihat perkembangan PNPM (Program Nasional Permberdayaan Masyarakat) yang telah dijalankan selama ini di wilayah Provinsi Sulut. Untuk itu, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan langsung lapangan ke Kecamatan Tikala di Kota Manado) terkait dengan penerapan e-KTP dan kunjungan ke Desa Koreng Kecamatan Tareran dan Desa Rompongon Kecamatan Tan untuk melihat perkembangan PNPM (Program Nasional Permberdayaan Masyarakat) yang telah dijalankan di Kabupaten Minahasa Selatan.

4

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e –KTP) di Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kecamatan Tikala untuk melihat pelaksanaan program nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP di Kota Manado. Berdasarkan hasil pengamatan Komisi II DPR RI dan penjelasan secara langsung dari Wakil Walikota Manado (Harley Mangindaan SE, MSM), persentase pelaksanaan e-KTP setiap kecamatan di Kota Manado telah mencapai perekaman 90% lebih. Pemerintah Kota Manado menegaskan optimis akan dapat menyelesaikan perekaman data terhadap jumlah warga wajib e-KTP pada 30 April 2012. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pemerintah Kota Manado dinyatakan bahwa banyak kelurahan yang telah mencapai 100 persen, artinya upaya maksimal dari perangkat pemerintah di kelurahan hingga kecamatan telah berjalan dengan baik. Wakil Walikota Manado menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa ditunjuknya kota Manado sebagai pilot projeck pelaksanaan e-KTP tepatnya di kecamatan Tikala, merupakan sebuah kebanggaan karena Manado satu-

satunya Kota di Indonesia yang pada beberapa waktu lalu melakukan perekaman e-KTP yang langsung dihadiri oleh Mendagri. Namun demikian Pemerintah Kota Manado juga mengakui masih terdapat kendala-kendala dan Pemerintah Kota Manado terus berupaya agar pada waktu yang ditetapkan, Kota Manado sudah tuntas melakukan perekaman data e-KTP.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI (Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, Ms.Si) berpendapat bahwa diharapkan per 1 Januari 2013 kepada seluruh Rakyat Indonesia harus memiliki e-KTP sehingga per 1 Januari 2013 nanti, tidak ada lagi ada orang yang memiliki KTP ganda, mengingat pemanfaatannya yang banyak berkenaan dengan

5

hak-hak pribadi orang yakni harta kekayaan, usaha, pajak, dan perbankan. Bahkan yang lebih penting untuk daerah adalah menata perencanaan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat, sehingga jumlah real penduduk Indonesia itu dapat tergambar secara jelas dan tepat. Disamping itu sering terjadi ketika berbicara data angka kemiskinan tiba-tiba jumlahnya turun artinya tidak ada yang mau mengaku miskin, namun menjadi berbeda pada saat membicarakan perihal peruntukan bantuan sosial. Hal itulah yang kadang-kadang menjadi problem di badan anggaran DPR RI.

Komisi II DPR RI menginginkan program e-KTP ini dapat terlaksana dengan sukses. Ketua Komisi II DPR RI menambahkan bahwa data kependudukan tersebut sangat berpengaruh terhadap data kepemiluan, untuk dapat mengontrol hampir 500 ratus Kabupaten/Kota, sekian ribu Kecamatan dan sekian ribu Desa. Untuk itu Komisi II DPR RI berharap bulan April 2012 ini, pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Tikala ini bisa tercapai sesuai target. Dan di bulan Oktober 2012 mendatang di seluruh wilayah Republik Indonesia program pendataan sudah harus terselesaikan, sehingga seluruh warga Indonesia yang sudah 17 tahun dan sudah menikah wajib memiliki KTP per 1 januari 2013.

Dalam kunjungan kerja ini salah satu anggota Komisi II DPR RI (Ibu Paula Sinjal / Fraksi Demokrat, daerah pemilihan Sulawesi Utara) juga melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Tikala yang dilakukan langsung oleh Wakil Walikota Manado Harley AB Mangindaan SE MSM, sebagai operator.

Wakil Walikota Manado menambahkan bahwa dari bidang SIAK telah dibangun dan dikembangkan di Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut berdampak positif karena mempermudah proses pengolahan data kependudukan dan database kependudukan tersebut dapat menjadi rujukan dasar terkait dengan penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows Server 2003 dan menggunakan sistem back up data melalui server dengan sistem keamanan yang menggunakan paspor yang diatur secara nasional.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara sementara adalah 2.265.937 jiwa, yang terdiri atas 1.157.559 laki-laki dan 1.108.378 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Provinsi Sulawesi Utara masih bertumpu di Kota Manado yakni 18,0 persen, kemudian diikuti oleh:

Kabupaten Minahasa sebesar 13,7 persen. Kabupaten Bolaang Mongondow,

Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung mempunyai sebaran jumlah penduduk yang hampir sama yakni berkisar 8 sampai 9 persen.

6

Kabupaten/kota lain jumlah penduduknya kurang dari 6 persen Penduduk Sulawesi Utara. Bolaang Mongondow Selatan, Siau Tagulandang Biaro dan Bolaang Mongondow Timur adalah 3 kabupaten dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, masing-masing berjumlah 56.546 jiwa, 63.543 jiwa dan 63.593 jiwa.

Dengan luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara sekitar 15.359,50 kilometer persegi dan didiami oleh 2.265.937 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah sebanyak 148 orang per kilometer persegi. Daerah yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Manado dimana setiap satu kilometer persegi terdapat 2.586 orang. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tingkat kepadatan penduduknya paling rendah yakni hanya 29 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk antar kabupaten/kota di Sulawesi Utara sangat bervariasi. Daerah kota hampir semua memiliki ti ngkat kepadatan di atas 600 orang setiap satu kilometer persegi kecuali Kota Kotamobagu dimana ti ngkat kepadatannya hanya 249 orang per kilometer persegi. Tingkat kepadatan Kota Kotamobagu ini lebih rendah dibanding Kabupaten Minahasa dimana setiap satu kilometer persegi di Kabupaten Minahasa terdapat 302 orang. Di daerah kabupaten variasi tingkat kepadatan umumnya berkisar 100 sampai 200 orang per kilometer.

b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado

Dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) tersebut disampaikan bahwa aspek pelayanan publik dalam mensejahterakan rakyat juga menjadi bagian dari upaya komisi II DPR RI. Dalam kunjungan kerja ini Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa setelah menyaksikan secara langsung keberadaan kantor BP2T tersebut Komisi II DPR RI merasa bangga dan puas ketika Kota Manado telah memiliki unit tersendiri dalam rangka pelayanan satu atap. Begitu pula dengan adanya keberadaan beberapa loket, Komisi II DPR RI merasa terhibur karena dalam hal pembayarannya berada ditempat yang sama dan terkait hal ini Komisi II DPR RI mendukung atas apa yang telah dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) tersebut. Namun demikian Komisi II DPR RI juga menyampaikan saran bahwa kiranya kondisi ruangan perlu diperbesar dan bila perlu diletakkan pendingin ruangan seperti AC, sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan menjadi lebih nyaman. Semua ini untuk antisipasi kedepannya sehingga tidak ada salahnya bila dipikirkan untuk lebih baiknya.

7

B. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Minahasa Selatan adalah dalam rangka meninjau pelaksanaan perekaman data e-KTP, mengingat Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu daerah yang bersemboyan “BERDIKARI CEPAT” dan juga dijadikan sebagai pilot projek e-KTP. Selain itu kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ini juga untuk meninjau hasil program PNPM di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang sedang dan sudah dijalankan. Pada saat kunjungan tersebut, rombongan Komisi II DPR RI diterima oleh Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Christiany Eugenia Paruntu). Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI tersebut, Bupati Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan bahwa luas Kabupaten Minahasa Selatan adalah 1.591,65 km2 dengan populasi penduduk 208.349 jiwa yang terdiri dari 106.674 jiwa laki-laki dan 101.675 jiwa perempuan, dan dengan jumlah keluarga sebanyak 66.201 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan, 167 (seratus enam puluh tujuh) Desa dan 10 (sepuluh) Kelurahah. Mayoritas Penduduk Kabupaten Minahasa Selatan beragama Kristen Protestan 75% sudah termasuk sekte-sektenya dan Katolik 25%. Kabupaten Minahasa Selatan berdiri pada Tanggal 4 Agustus 2003 dengan Ibu kota di Amurang. Kemudian mengenai sumber daya alam yang ada, terdapat modal dasar bagi kesinambungan pembangunan yaitu di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan serta potensi sumber tambang yaitu emas yang memberikan harapan bagi peningkatan kemakmuran masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan telah ditetapkan visi yaitu “Minahasa Selatan Berdikari Cepat” dan selanjutnya dalam bidang pembangunan langkah kebijaksanaan yang ditempuh oleh Kabupaten Minahasa Selatan adalah Melanjutkan Tahun 2012 ini sebagai tahun investasi sebagai wujud untuk memberikan dampak positif dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan seperti:

Pembangunan pelabuhan Fery;

Pangkalan pendaratan ikan yang telah ada dan sedang diselesaikan

Pembangunan infrastruktur seperti jalan umum, jalan tani, jalan penghubung antar desa terpencil;

Pembangunan Gelanggang Olah Raga di kawasan Desa teep Amurang Barat;

Penghargaan atas peningkatan produksi beras nasional (P2BN) yang telah meningkat sebesar 5% disbanding panen raya sebelumnya,

Penghargaan Adibhkati Mina Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana Minahasa Selatan dinyatakan sebagai daerah sektor perikanan dan pelabuhan perikanan terbaik sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Minahasa Selatan dan meningkatnya pertubuhan ekonomi;

Pemerintah Minahasa Selatan juga telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) guna mengawal pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan;

8

Pembangunan dan dan Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bahwa sampai dengan 14 April 2012 wajib KTP yang telah melaksanakan perekaman data e-KTP berjumlah 110.357 jiwa atau sebesar 82% sementara itu 18% sisanya yaitu warga wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman antara lain disebabkan adanya data ganda, warga pindahan atau pndah yang tidak melapor ke Dukcapil setempat, dan warga yang tidak berada di tempat saat pelaksanaan perekaman e –KTP;

Untuk PNPM saat ini sedang berjalan dan PNPM di Kabupaten Minahasa Selatan ini merupakan yang terbaik dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan di Provinsi Sulawesi Utara.

Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan yang diserap melalui APBN dan APBD pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.14.950 milyar terdiri dari Rp.11.960 milyar bersumber dari APBN dan 2.990 bersumber dari APBD. Dan pada tahun 2012 sebesar Rp.11.250 milyar dimana bersumber dari APBN sebesar Rp.10.687 milyar dan dari APBD sebesar Rp.563 juta. Dengan demikian sejak tahun 1998 s.d tahun 2012, program PNPM Mandiri Perdesaan telah diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan masyarakat baik dalam penguatan modal usaha dan juga untuk pembangunan sarana prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dalam kurun waktu 9 (Sembilan) tahun, Kabupaten Minahasa Selatan berdiri sebagai daerah otonom baru (UU Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Minahasa Selatan), eksistensinya dalam pelaksaaan Pemerintahan telah menunjukkan nilai-nilai positive. Ketua Kunjungan Kerja Komi-si II DPR RI (Drs Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, Msi) menyampaikan bahwa jika dilihat dari potensi masyarakat dan potensi sumber daya alam yang ada cukup mumpuni. Dalam kunjungan tersebut, Komisi II

DPR RI menyambut baik terhadap proses penyelesaian e-KTP di Kabupaten Minahasa Selatan yang sudah berjalan 90 persen per tanggal 15 April 2012 sehingga Komisi II DPR RI merasa optimis, sesi rekaman data di Kabupaten Minahasa Selatan ini per 1 Januari 2013 sudah selesai. Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan bahwa tujuan e-KTP

9

tersebut dapat menyelesaikan persoalan kebangsaan Republik Indonesia, diantaranya data Pemilih, jumlah penduduk, termasuk didalamnya perencanaan-perencanaan kebutuhan bagi penduduk. Dan untuk KTP ini juga ada permasalahan yang kompleks yang sering terjadi, contohnya ada masyarakat yang melakukan pendataan di dua lokasi, namun dengan adanya e-KTP ini nanti maka masalah validasinya akan ketahuan, mengingat secara teknis komputer akan menolak data ganda tersebut. Selain e-KTP, Ketua Komisi II DPR RI juga menyampaikan bahwa proses penyelenggaraan PNPM Mandiri di Kabupaten Minahasa Selatan dinilai sangat baik dan sangat berarti sekali karena terbukti anggaran dari hasil dana proyek PNPM di Desa Koreng Kecamatan Tareran dapat digunakan untuk membangun Sekolah SMK di Desa Koreng. Hal ini disaksikan langsung oleh Komisi II DPR RI saat kunjungan ke Desa Koreng Kecama-tan Tareran untuk menyaksikan peresmian Sekolah SMK yang di bangun dengan anggaran yang diambil dari dana PNPM tersebut dan peresmian pembangunan penampungan bak air bersih oleh Bupati Kabupaten Minahasa Selatan. Terkait hal tersebut, Bupati Kabupaten Minahasa Selatan juga menambahkan bahwa proyek PNPM mandiri telah memberikan sesuatu yang positif, dimana pelaksanaan Proyek PNPM di Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan sesuai rencana. Partisipasi masyarakat terlihat dalam pelaksanaan proyek PNPM di Desa Koreng tersebut. Bupati Kabupaten Minahasa Selatan juga menyampaikan

bahwa dari dana pembangunan sekolah yang dialokasikan oleh pemerintah sebesar Rp.112 juta, dan swadaya masyarakat sebesar Rp.59 juta, dengan demikian pembangunan sekolah SMK ini dapat berjalan dengan maksimal, bahkan melebihi quota anggaran.

Bupati Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan bahwa proyek PNPM di seluruh Indonesia sebesar Rp.14 Triliun, dan pada prinsipnya tidak ada kecamatan di seluruh Indonesia yang tidak

mendapatkan PNPM tersebut. Namun harus diakui bahwa tak semua Desa di Indonesia, mendapatkan proyek tersebut. Dan yang tak kalah menggembirakan adalah saat mendengar perkemba-ngan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mihahasa Selatan bahwa telah menujukkan diatas rata-rata termasuk dengan adanya potensi sumber daya alam (SDA) yaitu tambang emas meskipun belum berproduksi. Namun demikian Komisi II DPR RI berharap kedepan tambang emas tersebut harus lebih berkembang lebih jauh.

10

C. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. Kota Tomohon merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum tahun 2003 merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami banyak sekali kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warganya untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah Kota. Tomohon menjadi daerah otonom (Kota) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI meskipun peresmian Kota Tomohon baru dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2003. Luas Kota Tomohon adalah 114,20 km2 dengan Populasi Total 91.553 jiwa (sensus 2010), Kepadatan 801,69 jiwa/km2. Kemudian untuk pembagian administratif yaitu untuk jumlah Kecamatan 5 dan Kelurahan 35. Kota Tomohon terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu: Tomohon Utara, Tomohon Tengah, Tomohon Timur, Tomohon Barat, Tomohon Selatan. Kota Tomohon juga dikenal sebagai pusat produsen bunga (kembang) di Provinsi Sulawesi Utara. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kota Tomohon diterima oleh Plt Walikota Tomohon Bapak Jimmy Feidie Eman SE Ak, Ketua DPRD Andy R Sengkey SE, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs Arnold Poli SH MAP dan juga seluruh pejabat eselon II di Kota Tomohon. Adapun maksud dan tujuan Komisi II DPR RI ke Kota Tomohon adalah untuk memperoleh masukan dalam masa reses persidangan III tahun sidang 2011-2012 ini, khususnya mengumpulkan data-data tentang program e-KTP. Dalam sambutannya, Plt Walikota Tomohon Bapak Jimmy Feidie Eman SE Ak, menyampaikan bahwa kondisi umum Kota Tomohon adalah memiliki potensi wisata dan investasi sekaligus memaparkan rencana pelaksanaan TIFF (Tomohon International Flower Festival) yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 serta status Gunung Lokon. Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Plt Walikota Tomohon Bapak Jimmy Feidie Eman SE Ak menyampaikan kepada seluruh anggota Komisi II DPR RI untuk turut mempromosikan dan mengikuti acara Pariwisata TIFF 2012 tersebut. Walikota juga menjelaskan mengenai status Gunung Lokon yang sudah memasuki pada level 3. Dalam pertemuan ini Ketua Komisi II DPR RI (Drs Agun Gunanjar Sudarsa Bcip MSi) menyampaikan kepada Plt. Walikota Tomohon, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kota Tomohon dan juga seluruh pejabat eselon II Kota Tomohon yang hadir bahwa kunjungan Komisi II DPR RI ke Kota Tomohon ini

11

bersifat penting, karena berkaitan dengan pengumpulan data-data mengenai program e-KTP yang berada di Kota Tomohon, yang mana diupayakan program e-KTP ini selesai pada tahun 2012. Ketua Komisi II DPR RI juga menyampaikan perihal Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang nantinya akan terdapat perlakuan yang sama antar lembaga kementerian dan lembaga yang menjadi sorotan tajam dalam setiap kegiatan. Begitu juga dengan program E-KTP yang diupayakan harus selesai pada tahun 2012. Terkait dengan Honor daerah, Ketua Komisi II DPR RI juga mengatakan bahwa dalam pemasukan data harus lengkap dan tidak membengkak sehingga tidak menyulitkan dalam prosesnya. Plt. Walikota Tomohon menyampaikan bahwa dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka Kota Tomohon merupakan kota masa depan.

D. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, telah disampaikan beberapa status Kantor Badan Pertanahan Nasional yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

STATUS KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No.

Satuan Kerja

Luas Tanah/

Bangunan

(M2

)

Kondisi Bangunan

Status Kepemilikan

(Tanah)

Fungsi

Bangunan

Keterangan

1. Kanwil BPN Prov. Sulut 5500 / 1685 Rusak Ringan Milik Pemprov Kantor HP No. 47/1991

2. Mess BPN Prov. Sulut 1000 / 120 Rusak Berat BPN Mess Sertipikat

3. Kota Manado 2887 / 1095 Rusak Ringan BPN Kantor Sertipikat

4. Kota Bitung 2000 / 400 Rusak Ringan BPN Kantor Sertipikat

5. Kota Tomohon

2680 / 300 Baik Milik Pemkot Kantor Belum

Sertipikat

6. Kab. Minahasa

3745 /666 Baik BPN Kantor Sertipikat

7. Kab. Bolmong

1295 /700 Rusak Ringan BPN Kantor Sertipikat

12

No.

Satuan Kerja

Luas Tanah/

Bangunan

(M2

)

Kondisi Bangunan

Status Kepemilikan

(Tanah)

Fungsi

Bangunan

Keterangan

8. Kab. Kepl. Talaud

2000 / 230 Baik Milik Pemda Kantor Sertipikat

9. Kab. Sangihe

1942 /310 Rusak Berat Milik Pemda Kantor Belum

Sertipikat

10. Kab. Minut 5000 /300 Baik BPN Kantor Sertipikat

11. Kab. Minsel 3000 Proses

Pembangunan BPN Kantor Sertipikat

12. Kab. Mitra - - - Kantor Masih Sewa

13. Kota Kotamobagu

- - - Kantor Gabung Dgn

Bolmong

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara juga menjelaskan perihal jumlah pegawai yang ada menurut Golongan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

SSAATTKKEERR

GGOOLLOONNGGAANN

JJUUMMLLAAHH II IIII IIIIII IIVV

KKAANNWWIILL BBPPNN PPRROOVVIINNSSII SSUULLUUTT 33 3399 4411 44 8877

KKOOTTAA MMAANNAADDOO 22 1111 3355 -- 4488

KKOOTTAA BBIITTUUNNGG 11 88 2233 11 3333

KKAABB MMIINNAAHHAASSAA 22 1100 2288 -- 4400

KKAABB BBOOLLMMOONNGG 11 99 2233 11 3344

KKAABB.. KKEEPPLL SSAANNGGIIHHEE -- 66 2211 -- 2277

KKAABB.. KKEEPPLL TTAALLAAUUDD -- 55 1188 -- 2233

KKOOTTAA TTOOMMOOHHOONN 11 88 2211 11 3311

KKAABB.. MMIINNAAHHAASSAA SSEELLAATTAANN 11 55 1188 11 2255

13

KKAABB.. MMIINNAAHHAASSAA UUTTAARRAA 11 77 2244 -- 3322

KKOOTTAA KKOOTTAAMMOOBBAAGGUU -- 11 33 -- 44

KKAABB.. MMIINNAAHHAASSAA TTEENNGGGGAARRAA -- 33 22 -- 55

JJUUMMLLAAHH 1122 111122 225577 88 338899

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara juga menjelaskan perihal keadaan pegawai dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, yaitu

GGOOLLOONNGGAANN ::

GGoolloonnggaann II

33 %%

GGoolloonnggaann IIII

3300 %%

GGoolloonnggaann IIIIII

6666 %%

GGoolloonnggaann IIVV

22 %%

PPEENNDDIIDDIIKKAANN

SSLLTTAA ==

4433,,99 %% DD44//SS11 == 3355,,66 %%

SSDD//SSLLTTPP ==

44,,88 %% DD11//DD33 == 1155,,77 %%

UUSSIIAA

DDIIBBAAWWAAHH

5500 TTHHNN

6699,,99 %%

DDIIAATTAASS 5500 TTHHNN

3311,,11 %%

JJEENNIISS KKEELLAAMMIINN

PPRRIIAA ==

6699,,66 %% WWAANNIITTAA ++ 3300,,44 %%

14

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara juga menjelaskan perihal Daftar Peralatan Teknis Pengukuran Provinsi Sulawesi Utara, yaitu

DAFTAR PERALATAN TEKNIS PENGUKURANPROVINSI SULAWESI UTARA

No. PROVINSIALAT UKUR

Theodolite Total Station GPS Plotter ScannerBaik Rusak Baik Rusak Baik Rusak Baik Rusak Baik Rusak

1.KANWIL SULAWESI UTARA 9 8 2 3 2 - 1 1 1 -

2. KOTA MANADO 5 3 1 - 1 - - - - -3. KOTA BITUNG 2 6 1 - - - - - - -4. MINAHASA 10 4 1 - - - - - - -5. BOLAANG MONGONDOW 6 3 2 - 3 - - - - -6. KAB. SANGIHE 7 1 1 - 1 - - - - -7. KAB. TALAUD 3 - 1 - 2 - - - - -8. KOTA TOMOHON 1 - 1 - 1 - - - - -9. KAB.MINSEL 1 - 1 - 1 - - - - -

10. KAB. MINUT 3 - 1 - - - - - -11. KAB. MITRA - - - - - - - - - -12. KOTA. KOTAMOBAGU - - - - - - - - - -

JUMLAH 47 25 12 3 11 0 1 1 1 0

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yaitu:

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

TAHUN 2007 s/d 2011

NO KANTOR PERTANAHAN

TAHUN

JUMLAH (Rp)2007 (Rp) 2008 (Rp) 2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011 (Rp)

1 KANWIL BPN SULUT 143,943,000 150,661,000 88,677,165 147,019,382 69,328,154 599,628,701

2 KOTA MANADO 1,458,526,986 1,470,707,759 1,381,045,585 3,263,148,559 3,105,126,241 10,678,555,130

3 KABUPATEN MINAHASA 664,594,074 432,050,652 348,167,435 658,265,486 803,314,004 2,906,391,651

4 KOTA BITUNG 395,304,098 272,217,992 406,746,370 756,091,174 982,189,900 2,812,549,534

5 MINAHASA UTARA 0 533,485,453 507,198,700 169,027,968 1,156,833,233 2,366,545,354

6 KOTA TOMOHON 171,565,050 62,813,400 46,313,557 72,581,858 173,894,987 527,168,852

7 MINAHASA SELATAN 0 100,546,135 189,938,910 262,852,581 347,921,632 901,259,258

8KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW370,464,400 618,181,067 536,222,192 930,108,063 1,063,709,179 3,518,684,901

9 KABUPATEN KEP. TALAUD 27,220,450 27,121,591 13,801,808 58,962,147 43,021,046 170,127,042

10 KABUPATEN KEP. SANGIHE 32,919,060 116,806,310 90,775,772 84,338,434 127,833,735 452,673,311

JUMLAH 3,264,537,118 3,784,591,359 3,608,887,494 6,402,395,652 7,873,172,111 24,933,583,734

15

Rencana Kegiatan Larasita Tahun 2012 yaitu:

Rencana kegiatan Larasita 2012

NO SATKERRENCANA KEGIATAN

LARASITA (BIDANG)

REALISASI KEGIATAN

LARASITA S.D APRIL 2012

1 KOTA MANADO 1375 -

2 KOTA BITUNG 200 -

3 KAB MINAHASA 300 -

4 KAB BOLMONG 100 -

5 KAB. KEPL SANGIHE 200 -

6 KAB. KEPL TALAUD 100 -

7 KOTA TOMOHON 1603 525

8 KAB. MINAHASA

SELATAN 2500 28

9 KAB. MINAHASA UTARA 350 -

10 KOTA KOTAMOBAGU - -

11 KAB. MINAHASA

TENGGARA - -

Adapun sengketa tanah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dari 3 (tiga) tahun terakhir adalah

Sengketa Tanah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

3 (tiga) Tahun Terakhir

No

.

Tahun Ditangani Selesai Ket.

1. 2010 197 168 Kasus yang

belum selesai

di tahun

berjalan,

ditangani pada

tahun

berikutnya

2. 2011 122 43

3. 2012 (s/d

Maret)

100 3

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan beberapa masukan kepada Komisi II

DPR RI yaitu:

16

1. Lampiran Peta Wilayah Pemekaran (Kabupaten/Kota/Provinsi) dalam UU

Pemekaran dibahas dan dibuat oleh instansi teknis.

2. Dalam pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi Pemekaran juga perlu

dipertimbangkan kondisi personil/PNS instansi vertical.

3. Agar beban pajak (BPHTB dalam proses sertifikasi tanah yang sumber dananya

dari rupiah murni (APBN /APBD) dibebaskan, sesuai UU No.28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

4. Insentif atau Tunjangan khusus terhadap PNS BPN yang berada di Pulau terluar

atau daerah terpencil.

E. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kantor

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Dari aspek geografis, Provinsi Sulawesi Utara berada pada lokasi strategis di tepian pasifik, yang sangat prospek dalam perdagangan regional dan internasional serta berbatasan langsung dengan Philipina dan merupakan salah satu dari (tujuh) Provinsi Kepulauan di Indonesia dengan luas wilayah sebesar 15.466,25 Km2, yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah kepulauan, dengan jumlah penduduk sebesar ± 2.189.273 jiwa. Dengan luas wilayah per Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Luas wilayah per Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota Luas (Ha) % Keterangan

1 Kep.Talaud 125.092 8.19

2 Sangihe 62.596 4.10

3 Bitung 30.4 1.99

4 Manado 15.751 1.04

5 Tomohon 14.66 0.96

6 Minahasa 102.585 6.72

7 Bolaang Mongondow 644.606 40.79

8 Minahasa Selatan 136.841 8.96

9 Minahasa Utara 93.765 6.14

10 Minahasa Tenggara 71.083 4.66

11 Bolmong Utara 184.392 11.1

12 Sitaro 38.707 2.52

13 Kotamobagu 6.806 0.45

Provinsi Sulawesi Utara 1.527.310 100.00

150 Kec, 1506 Kel/Desa. Terdapat 286 pulau, 11 diantaranya pulau terluar.

17

Pada pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pimpinan Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Sulawesi Utara untuk mendapatkan pandangan yang berkenaan dengan tugas konstitusional DPR RI, yang sedang merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentang Undang-Undang Pemerintahan Desa yang saat ini masih menjadi satu dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pemaparan terhadap Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dimana nantinya tidak ada lagi istilah pegawai pusat dan pegawai daerah dan yang ada adalah Pegawai Republik Indonesia. Jadi untuk semua aparatur birokrasi pemerintahan itu sangat dimungkinkan bagi pejabat berkarir dilingkungan pemerintahan dan tidak hanya sebatas di Kabupaten/Kota, Provinsi tapi bisa menyeberang keseluruh Wilayah Republik Indonesia. Untuk menentukan posisi jabatanpun, terdapat Komisi Aparatur Sipil Negara yang akan menanganinya, yang

atinya tidak hanya Birokrat tetapi ada juga dari sejumlah pakar yang memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi baik dari tes Psikologinya, kompetensi manajerialnya dan lain sebagainya, serta beberapa problematik dalam persoalan PNS untuk dipecahkan, misalnya seperti mencoba untuk memutasikan Pejabat di daerah.

Pimpinan Komisi II DPR RI menyampaikan perihal program e-KTP yang harus diupayakan selesai pada tahun 2012 ini dan persoalan honor daerah yang dalam pemasukan data harus lengkap dan tidak membengkak sehingga tidak menyulitkan dalam prosesnya, serta sejauhmana manfaat daripada PNPM Mandiri yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta tugas-tugas apa saja yang telah dilaksanakan oleh BPN Manado. Dalam kunjungan kerja ke kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara ini, Pimpinan Komisi II DPR RI menegaskan bahwa PNS kedepan merupakan pegawai yang benar-benar kompeten, profesional, independen, dan tidak lagi menjadi bagian dari problem-problem yang terkait dengan kepentingan kekuasaan, politik dan sebagainya yang selama ini menyulitkan aparatur sipil dalam menjalankan tugas-tugas keseharian. Terkait dengan berbagai hal yang telah disampaikan oleh Pimpinan Komisi II DPR RI tersebut, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Dr. Sinyo Harry Sarundajang) juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan secara umum di Provinsi Sulawesi Utara berlangsung kondusif sesuai dengan kewenangan beberapa koridor perundang-undangan yang berlaku, hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD berjalan dengan bagus. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa sejauh ini tidak sering menggunakan kata eksekutif maupun kata legislatif karena

18

kata-kata itu sebenarnya hanya untuk di pusat, jadi apabila pemerintah daerah dan DPRD apalagi DPRD disebut badan legislatif itu sama sekali tidak cocok dan tidak tepat. Badan LegisLatif berada di DPR RI bukan di DPRD. Dan pelaksanaan Otonomi Daerah tidak terlepas dari konsepsi pemerintah secara utuh. Kemudian mengenai pelaksanaan program e-KTP di Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang menyampaikan bahwa:

1. Pelaksanaan e-KTP Tahun 2011 yaitu:

NO KABUPATEN/KOTA PRESENTASI WAJIB KTP

1 Kabupaten Minahasa 73,17% 255.154

2 Kabupaten Minahasa Selatan 80% 134,079

3 Kabupaten Minahasa Utara 57,81% 169,173

4 Kota Manado 80,25% 262,803

5 Kota Bitung 83,43% 122,278

Target penyelesaiannya sampai 30 April 2012. 2. Untuk perekaman e- KTP Tahun 2012 yang targetnya sampai dengan

30 Oktober 2012 yaitu: 1) Kabupaten Bolmong 6). Kabupaten Sangihe 2) Kabupaten Bolmong Selatan 7). Kabupaten Talaud 3) Kabupaten Bolmong Timur 8). Kabupaten Sitaro 4) Kabupaten Bolmong Utara 9). Kabupaten Minahasa Tenggara 5) Kota Mobagu 10). Kabupaten Tomohon

3. Alat yang diterima untuk pelaksanaan e-KTP tahun 2012 di sepuluh Kabupaten/Kota diatas saat ini berada di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa jaringan. Sedangkan untuk di Kecamatan jaringan dan alat untuk perekaman e-KTP belum terpasang/belum ada.

4. Perekaman data penduduk yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe

dan Sitaro belum terlaksana karena alat perekaman di kantor kecamatan dari konsorsium belum ada.

5. Kendala dalam pelaksanaan perekaman e-KTP di Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Utara Tahun 2011 yaitu: a. Pelaksanaan perekaman di Provinsi Sulawesi Utara secara efektif baru

dimulai pada bulan Oktober 2012 karena alat terlambat. b. Sering terjadi pemadaman listrik c. Alat perekaman data yang rusak seringkali terlambat untuk segera diperbaiki

dan masih harus dikirim ke Jakarta yang memerlukan waktu. d. Terbatasnya tenaga konsorsium yang menangani alat yang rusak.

6. PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan sejak tahun 2007 s/d 2012 ini dengan lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BNM) Kabupaten sebagai berikut:

19

NO TAHUN KABUPATEN KECAMATAN DESA

1 2007 6 28 713

2 2008 9 58 706

3 2009 11 105 1.168

4 2010 11 124 1.341

5 2011 11 124 1.346

6 2012 11 124 1.346

Catatan:

Tahun 2009: Jumlah kecamatan yang belum terjangkau: 51

Tahun 2010: Jumlah kecamatan yang belum terjangkau: 35

Tahun 2011: Jumlah kecamatan yang belum terjangkau: 35

Tahun 2012: Jumlah kecamatan yang belum terjangkau: 35

7. Keberadaan Provinsi Kepulauan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, alasannya penerapan kebijakan di daerah kepulauan tersebut selama ini sangat berbeda dengan daerah yang sebagaian besar wilayahnya daratan. Karena itu khusus daerah kepulauan perlu adanya penangan ekstra.

8. Terkait dengan Provinsi Kepulauan hendaknya ada perhitungan DAK/DAU yang harus memasukan dimensi kelautan sebagai satu kesatuan wilayah daratan. maka dalam memanfaatkan laut sebagai ruang publik perlu mendapatkan anggaran pembangunan dermaga dan kapal pengangkut. Karakteristik wilayah kepulauan sangat berbeda dengan wilayah daratan. Dalam Pasal 40 PP No 55/2005 Tentang dana perimbangan masih terfokus pada wilayah daratan, yang seharusnya dalam perhitungan DAU memasukan wilayah laut, karena pada Pasal 18 UU No. 32/2004 menegaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewengan mengelolah sumber daya di wilayah laut. Dalam kerangka itu, penambahan 25 % dari luas wilayah pengelolaan perairan belumlah terasa adil. Karena itu perlu penambahan keruangan lebih 50% dari luas wilayah pengelolaan perairan dari berbagai tingkatan administrasi pemerintahan.

9. Mengenai pelaksanaan Pemilukada selama ini terlalu menguras anggaran negara maka sebaiknya dilaksanakan serentak yaitu pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota sehingga ada penghematan anggaran,sama seperti pemilu di Amerika Serikat.

10. Dan untuk jumlah keseluruhan anggaran yang berasal dari APBN dengan rincian per Kabupaten adalah (terlampir).

Pada Kunjungan Kerja oleh Komisi II DPR RI tersebut Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang menyerahkan beberapa buku karyanya yang telah diterbitkan, dimana buku-buku karyanya tersebut untuk menjawab beberapa permasalahan terkait di Komisi II DPR RI. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa buku-buku tersebut diharapkan dapat memberikan referensi dan solusi bagi perkembangan pemerintahan di Indonesia.

20

III. KESIMPULAN

Kesimpulan daripada hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara yaitu antara lain:

1. Dari hasil peninjauan pelaksaaan SIAK/e-KTP oleh Komisi II DPR RI:

a. Untuk di Kecamatan Tikala Kota Manado dan dari hasil laporan penjelasan secara langsung dari Wakil Walikota Manado (Harley Mangindaan SE MSM), bahwa meskipun dalam perekaman Kartu Penduduk Elektronik (e-KTP) belum mencapai 100%, namun sejauh ini persentasi setiap kecamatan di Kota Manado telah menyentuh perekaman 90% lebih.Dan terkait hal ini Komisi II DPR RI optimis bahwa Kota Manado akan dapat menyelesaikan perekaman data terhadap jumlah warga wajib KTP elektronik pada 30 April 2012 nanti.

b. Namun untuk keseluruhan wilayah di Provinsi Sulwesi Utara tentunya perlu ada perhatian yang lebih serius lagi mengingat pada bulan April 2012 ini masih ada 10 Kabupaten yang perekaman e- KTP nya belum selesai (ditargetkan Oktober 2012) bahkan untuk di Kecamatan, jaringan dan alat untuk perekaman e-KTP belum terpasang/belum ada.

c. Masih terdapatnya berbagai kendala dalam pelaksanaan perekaman e-KTP di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 yaitu: pelaksanaan perekaman di Provinsi Sulawesi Utara secara efektif baru dimulai pada bulan Oktober 2012 karena alat terlambat, sering terjadi pemadaman listrik, alat perekaman data yang rusak seringkali terlambat untuk segera diperbaiki dan masih harus dikirim ke Jakarta yang memerlukan waktu, masih terbatasnya tenaga konsorsium yang menangani alat yang rusak.

2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Bupati Minahasa Selatan (Christiany Eugenia Paruntu) yaitu mengenai penyelenggaraan PNPM Mandiri di Kabupaten Minahasa Selatan. Komisi II DPR RI menilai sangat baik dan sangat berarti sekali karena terbukti anggaran dari hasil dana proyek PNPM di Desa Koreng Kecamatan Tareran tersebut dapat untuk membangun Sekolah SMK di Desa Koreng. Hal ini disaksikan langsung oleh Komisi II DPR RI saat kunjungan ke Desa Koreng Kecamatan Tareran.

3. Plt. Walikota Tomohon Bapak Jimmy Feidie Eman SE Ak menyampaikan bahwa dengan infrastruktur yang memadai tentunya kedepan Kota Tomohon merupakan kota masa depan.

4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan beberapa masukan dan saran kepada Komisi II DPR RI yaitu:

a. Lampiran Peta Wilayah Pemekaran (Kabupaten/Kota/Provinsi) dalam UU Pemekaran dibahas dan dibuat oleh instansi teknis.

b. Dalam pembentukan Kabupaten/Kota/Provinsi Pemekaran juga perlu dipertimbangkan kondisi personil/PNS instansi vertical.

21

c. Agar beban pajak (BPHTB dalam proses sertifikasi tanah yang sumber dananya dari rupiah murni (APBN /APBD) dibebaskan, sesuai UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

d. Insentif atau Tunjangan khusus terhadap PNS BPN yang berada di Pulau terluar atau daerah terpencil.

5. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan:

a. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum di Provinsi Sulawesi Utara berlangsung kondusif sesuai dengan kewenagan beberapa koridor perundang-undangan yang berlaku, hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD berjalan dengan bagus.

b. Terkait dengan Provinsi Kepulauan hendaknya perlu perhitungan DAK/DAU yang harus pula memasukan dimensi kelautan sebagai satu kesatuan wilayah daratan, maka dalam memanfaatkan laut sebagai ruang publik perlu mendapatkan anggaran pembangunan dermaga dan kapal pengangkut. Karakteristik wilayah kepulauan sangat berbeda dengan wilayah daratan. Dalam Pasal 40 PP No 55/2005 Tentang dana perimbangan masih terfokus pada wilayah daratan, yang seharusnya dalam perhitungan DAU memasukan wilayah laut, karena pada Pasal 18 UU No. 32/2004 menegaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewengan mengelolah sumber daya di wilayah laut. Dalam kerangka itu, penambahan 25 % dari luas wilayah pengelolaan perairan belumlah terasa adil. Karena itu perlu penambahan keruangan lebih 50% dari luas wilayah pengelolaan perairan dari berbagai tingkatan administrasi pemerintahan.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 16 April sampai dengan 18 April 2012. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI.. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, April 2012 Ketua Tim

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI

Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, Ms.Si