Halaman 1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI V DPR RI KE PROVINSI PAPUA

RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2009 - 2010

TANGGAL 11-13 MARET 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20

A, perubahan Ketiga Pasal 23;

2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 12 November 2009 tentang Penyusunan

Program Kerja dan Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI serta Rapat Dengar

Pendapat tanggal Februari 2010 tentang persiapan kunjungan kerja dengan semua mitra

Komisi V, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:

a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung hasil-hasil

pembangunan di Provinsi Papua khususnya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang

Halaman 2

Perhubungan, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal,

serta Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi tanggung jawab

Komisi V DPR RI.

b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Papua , utamanya

pembangunan Infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN 2009.

c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Papua terkait pembangunan

infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN 2010 dan APBN 2011.

2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan

Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang

Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan

bahwa:

1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi)

2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting)

3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan

Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara

lain pada:

butir a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk

anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya

yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi

dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut

pengaduan masyarakat, dapat”:

”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam

masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat

komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.

Halaman 3

C. Lokasi dan Waktu

Dalam Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2009 - 2010, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan

Kerja ke Provinsi Papua pada tanggal 11 -13 Maret 2010. Dalam masa kunjungan yang dilakukan

selama 3 hari itu, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi,

dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas.

Agenda kunjungan di Provinsi Papua adalah:

1. Ekspose dan Peninjauan Bandara Sentani Jayapura.

2. Paparan oleh Maskapai MNA sebagai salah satu maskapai yang melayani jalur penerbangan

perintis

3. Paparan oleh Stasiun Meteorologi Jayapura.

4. Paparan oleh Kansar Basarnas Jayapura.

5. Peninjauan Rusunawa Mahasiswa Yumasis – Abepura

6. Ekspose dan Paparan bidang pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua oleh Gubernur

Papua beserta jajaran.

7. Peninjauan Jalan Nasional Hamadi – Holtekamp – Skow

8. Peninjauan Rumah khusus perbatasan Mosso

9. Peninjauan kawasan Perbatasan RI - PNG

10. Peninjauan Bendung Tami dan Daerah Irigasi Koya

11. Peninjauan Pelabuhan Laut Jayapura

12. Peninjauan dan paparan Balai Diklat Penerbangan Jayapura

13. Ekspose dan Paparan bidang pembangunan Infrastruktur oleh Walikota Jayapura, Bupati

Yahukimo dan Bupati Puncak Jaya.

Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua pada tanggal 11-

13 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

1. H. Muhidin M. Said, SE. MBA Ketua/ F-PG

2. C.P. Samiadji Massaid, SE. Anggota/ F - PD

3. Drs. H. Achmad Syafi’i, Msi Anggota/ F - PD

4. Etha Bulo Anggota/ F - PD

5. Drs. H. Riswantony DK Anggota/ F - PD

Halaman 4

6. Drs. H. Eldie Suwandie Anggota/ F - PG

7. Josef A. Nae Soi Anggota/ F - PG

8. Drs. H Roem Kono Anggota/ F - PG

9. Hj. Sadarestuwati, SP, MMA. Anggota/ F - PDIP

10. Ir. Sudjadi Anggota/ F - PDIP

11. Drs. Arifinto Anggota/ F - PKS

12. Ir. Memed Sosiawan Anggota/ F - PKS

13. Hj. Hanna Gayatri, SH Anggota/ F - PAN

14. H.A. Bakri HM, SE Anggota/ F - PAN

15. Capt. H. M. Epyardi Asda, M.Mar Anggota/ F - PPP

16. H. Marwan Ja’far, SE. SH Anggota/ F - PKB

17. Gunadi Ibrahim Anggota/ F - P. Gerindra

18. Drs. Akbar Faizal, M.si Anggota/ F - P. Hanura

Pendukung dari Sekretariat dan Staf Ahli Komisi V DPR RI

19. Dra. Hani Yuliasih Sekretariat Komisi V DPR RI

20. Aan Yulianingsih, S.Sos Sekretariat Komisi V DPR RI

21. Kunarto S. Sos Sekretariat Komisi V DPR RI

22. Aditya Perdana, ST. MBA. Staf Ahli Komisi V

Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ke

Provinsi Papua sebagai Tim Pendamping, adalah sebagai berikut:

A. Kementerian Pekerjaan Umum:

1. Ir. Chaerul Taher, M.Sc Direktur Jalan dan Jembatan

Wilayah Timur Ditjen Bina Marga

2. Ir. Gultom Kepala Balai Pelaksanaan Jalan

Nasional Wilayah X

3. Matius Baba P, BE Kepala Balai Wilayah Sungai Papua

Halaman 5

4. Ir. Beny Hermawan, M Kabid Pelaporan Pimpinan –

Puskom

5. Ir. N. Sardjiono, MM Kasubdit Pengembangan Air Minum

Wilayah II Cipta Karya

6. Dr. Ir. Edy Harsono, ME Kasubdit Pengembangan Wilayah

Timur Direktorat Rawa dan Pantai

Ditjen S.D.A

7. Dra. Etty Winarni, MM Kabid Pelayanan dan Informasi

Publik – Penghubung PU

7. Ir. Sri Leksono Warisunu Kasubdit Penataan Ruang Kota

Metropolitan

B. Kementerian Perhubungan

1. Budi Setiadjid Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla

2. Ichwanul Idrus Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen

Hubud

3. M. Fuschad Kepala Pusdiklat Hubud

4. Maryati Karma Kabid Program Pusdiklat Udara

5. M. Thohir Kasubdit Pengerukan Ditpelpeng Ditjen

Hubla

6. Yudishari Sitompul Kasubdit Fas. Bantu Navigasi dan

Pengamatan Penerbangan Ditjen

Hubud

7. Polana BP Kasubdit Prasarana Bandara Ditjen

Hubud

Halaman 6

8. M. Zar’an Nuddin Kasubag Analisa Evaluasi Biro

Perencanaan

9. Serbani Barus Staf Dirjen Hubud

10. Wahyu Ikhwandono Staf Ditjen Hubud

11. Adi Irawan Biro Umum Kemenhub

C. Kementerian Perumahan Rakyat

1. Nanang S. Kemenpera

2. Fitra Kemenpera

3. Toto Kunto Kemenpera

D. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika:

1. Untung Merdianto Karo Perencanaan BMKG

2. Aries Erwanto Bag. Perencanaan BMKG

E. BASARNAS

1. Drs. Jahirin M.Si Karo Perencanaan dan KTLN

F. Reporter

1. Indah Pratiwi S.Sos Reporter

2. Tumin Setiawan Kameramen TVRI

Halaman 7

BAB II

Pengantar Provinsi Papua

Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah

timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau

terbesar ke-dua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari

Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya.

Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea, yang merupakan bekas koloni

Inggris.

Provinsi Papua awalnya mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, sehingga sering disebut sebagai

Papua Barat terutama oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan yang ingin memisahkan diri dari

Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini

dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah masuk

dalam NKRI, wilayah ini kemudian dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973.

Nama tersebut kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto pada saat meresmikan

tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

Nama provinsi ini kemudian diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Papua. Pada 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua

Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai

nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi

Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Gubernur Papua

saat ini adalah Barnabas Suebu, SH. Dengan wakilnya yaitu Alex Hasegem, SE.

Potensi

Tembaga dan Emas merupakan primadona sumber daya alam Papua saat ini. Namun masih banyak

potensi lainnya yang belum digarap secara serius seperti minyak dan gas bumi, emas, tembaga,

batubara, nikel, pasir besi dan lain-lain.

Halaman 8

Potensi minyak dan gas bumi selain terdapat di Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang kini dikelola

British Proteleum (BP), juga terdapat di Merauke. Diperkirakan Merauke menyimpan sekitar 14,4 Juta

Metriks kubik feet potensi migas dengan kualitas terbaik di dunia.

Adapun potensi batubara terdapat di Memberamo, Teluk Bintuni, selatan Mimika hingga Merauke dan

sampai saat ini belum dieksploitasi. otensi yang sangat besar tersebut jika dapat dikelola secara baik

dapat menjadi salah satu sumber energi murah terutama dalam mengatasi krisis energi di Indonesia.

Saat ini setidaknya terdapat dua perusahaan tambang sedang merintis investasi di Papua yaitu PT Aneka

Tambang (Antam) dan perusahaan Valli dari Brazil. Kedua perusahaan itu berencana berinvestasi di

bidang pertambangan emas di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan langsung

dengan negara tetangga, Papua New Guinea (PNG). Di wilayah perbatasan tersebut sebelumnya

terdapat perusahaan tambang emas Oktedi yang beroperasi di Papua New Guinea yang meskipun telah

ditutup tetapi menimbulkan masalah lingkungan lantaran perusahaan itu mengalirkan tailing melalui

sungai ke wilayah Indonesia.

Selain potensi pertambangan, Papua menyimpan kekayaan hutan berupa kayu terutama kayu merbau

alias kayu besi dengan kualitas terbaik. Sesuai data Dinas Kehutanan Provinsi Papua, katanya, sekitar

enam juta hektar hutan di Papua kaya dengan kayu merbau dimana setiap hektar menyimpan potensi

kayu merbau sekitar 13,65 meter kubik.

Sementara potensi hutan sagu di Papua mencapai 2,2 juta hektar. Sagu kini bukan lagi sekedar untuk

kebutuhan pangan, tapi juga terdapat potensi bio etanol untuk sumber energi alternatif. Setiap batang

sagu menghasilkan sekitar 100 kg tepung yang jika diolah akan menghasilkan 25 liter etanol. Tentu saja

hal ini merupakan cadangan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui

yang sangat luar biasa dalam jumlah.

Mengingat dan mempertimbangkan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua maka

diperlukan infrastruktur pendukung yang memadai dalam mendukung eksplorasi dan eksploitasi sumber

daya alam di kawasan tersebut. Infrastruktur pendukung tersebut antara lain berupa jalan raya,

pelabuhan laut, pelabuhan udara, perumahan, layanan air minum dan sebagainya. Untuk itu diperlukan

dukungan seluruh pihak terutama DPR RI dalam mendukung pembangunan Provinsi paling timur di

Indonesia ini secara terpadu dan berkelanjutan.

Halaman 9

BAB III

Laporan Hasil Tim Kunjungan Kerja

Komisi V DPR RI

Ke Provinsi Papua

Berikut merupakan laporan hasil kunjungan Kerja atas objek yang ditinjau dan atau pemaparan

yang diterima Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua yang dilaporkan

berdasarkan tata urutan peninjauan objek.

1. Bandara Sentani

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua berencana menambah

panjang Runway (landasan pacu) dan Apron (tempat parkir pesawat) di Bandara Sentani

Jayapura, karena semakin tingginya pergerakan jumlah pesawat di Bandara tersebut.

Pergerakan pesawat setiap harinya di Bandara Sentani Jayapura, diperkirakan antara 120-130

pergerakan. Alasan perluasan adalah kapasitas apron sudah tidak dapat menampung seluruh

pergerakan tersebut dalam satu waktu sehingga diperlukan penambaan luas Apron. .

Run way atau landasan pacunya Bandara Sentani Jayapura untuk saat ini sudah menjadi 2.500

meter dari persyaratan standar 2180 meter. Dengan demikian, landasan pacu tersebut sudah

dapat didarati pesawat berukuran Boeing 737-400. Kendati begitu, untuk mendukung kapasitas

bandara, diusulkan untuk menambah panjang run way dari 2.500 menjadi 3.000 meter.

Saat ini Bandara Sentani juga telah dilengkapi dengan fasilitas lampu Runway dan Radar

sehingga diharapkan maskapai penerbangan dapat mengambil jadwal malam sehingga traffic

(lalu lintas) tidak ramai.

Visi Bandara Sentani:

Menjadi pintu gerbang udara di Kawasan Indonesia Timur dengan misi penyelenggaraan

pelayanan jasa navigasi penerbangan dan jasa ke Bandarudaraan yang berkualitas dalam

upaya mendukung arus pergerakan penumpang dan barang.

Kondisi existing fasilitas sisi udara, meliputi :

Runway : 2.500 x 45 m;

Azimuth : 12 – 30;

Halaman 10

Taxiway A : 200 x 23 m;

Taxiway B : 206 x 23 m;

Apron I : 100 x 400 m (7 nose in parking stand);

Apron II : 81 x 298 m (12 remote parking stand) 6 Bae 146, 6 Twin

Otter.

Sedangkan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yaitu : MSSR Coverage

250 NM, PSR Coverage 70NM, DVOR Coverage 150 NM, DME Coverage 150 NM, ILS

(Cat I), RVR dan NDB.

Operator/Airlines :

Operator yang melayani penerbangan di Provinsi Papua, antara lain : Garuda Indonesia,

Merpati Nusantara, Batavia Air, Express Air, Lion Air, Wings Air, Trigana Air, Manungal Air,

Avia Star, Pelita Air, NAC, Deraya, Penas, Susi Air, Premi Air dan Air Pacific.

Program/Kegiatan yang tellah dilaksanakan, meliputi :

Pada Tahun Anggaran 2009, yaitu : pemasangan D.ATIS, pelebaran STRIP 300,

pemasangan LIFT, perpanjangan landas pacu 320 M menjadi 2.500 M, pengadaan

kendaraan PKP-PK Type 2.

Pada Tahun Anggaran 2010, yaitu : pekerjaan pergeseran approach light dan SQFL,

konstruksi approach light di danau, pemindahan glide path, MM dan RVR, pengadaan

mobil PKP-PK Type I, perluasan APRON, dan pelapisan landas pacu.

Usulan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 meliputi:

pembuatan parallel taxiway, perluasan appron, pemasangan AWOS, pemasangan AIS

Automation, pemasangan peralatan pelayanan TMA Timika dan TMA Merauke,

pemasangan Center Line Light, pengadaan tower mobile, dan pelapisan landas pacu

untuk perataan pemukiman landasan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam operasional Bandara:

utilisasi aset terminal belum optimal,

slot time tidak merata,

SDM operasional terbatas,

load factor internasional airlines rata-rata di bawah 80%;

Halaman 11

Hal-hal lain di luar bandara Sentani yang terkait dengan Tupoksi Ditjen Perhubungan Udara di

Provinsi Papua yang juga ikut dilaporkan adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan lapangan terbang rumput

Pembangunan yang direncanakan pada lima titik distrik lapangan terbang rumput

dikembangkan menjadi landasan pacu yang diaspal dan dilakukan pelebaran dan

perpanjangan yang memenuhi standar persyaratan teknis keselamatan penerbangan.

Sehingga diharapkan dengan tersedianya landasan pacu yang memadai untuk dapat

didarati pesawat jenis twinotter dengan kapasitas penumpang 16 orang dapat

dioperasikan penerbangannya dalam berbagai aktifitas pembangunan ekonomi

wilayah.

2) Bandara Nop Goliat Dekai Kabupaten Yahukimo

Panjang landasan pacu (runway) 1.700 M dan lebar 30 M. Penambahan ketebalan

pengerasan runway pada tahun anggaran 2010-2011, usul tambahan perpanjangan

runway 500 M, sehingga seluruh perpanjangan (runway) 2.200 M. Informasi dari

Dishub , dalam waktu dekat Bandara Nop Goliat Dekai akan dioperasikan oleh UPT

Ditjen Hubud. Sambil menunggu rancangan Perda dan penyiapan SDM untuk

dijadikan UPTD Provinsi Papua

3) Operasional Bandara Biak

Sehubungan dengan naskah penandatanganan Berita Acara serah terima Bandara saat

ini peresmian Bandara di Biak oleh Gubernur Provinsi Papua tanggal 22 Januari 2010

penyerahannya kepada Dirjen Perhubungan Udara. Bahwa informasi dari Dinas

Perhubungan Provinsi Papua dalam waktu dekat Bandara Nop Goliat Dekai akan

dioperasikan oleh UPT Ditjen Hubud. Sambil menunggu rancangan Perda dan

penyiapan SDM dari Dishub Provinsi Papua untuk dijadikan UPTD Provinsi Papua.

2. Paparan Maskapai Merpati Nusantara Airlines di Bandara Sentani:

Peran Merpati khususnya dalam melayani penerbangan perintis, memberikan

kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial melalui transportasi udara di

wilayah Papua, tahun 2009 Merpati melayani 27 rute perintis di wilayah Papua di

luar rute komersil;

Halaman 12

Dalam rangka mendukung Otonomi Daerah khusus di wilayah Papua dan Papua

Barat. Merpati berkontribusi dalam pengembangan dan pengintegrasian sistem

transportasi udara yang selanjutnya akan mendukung pembangunan

perekonomian;

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Merpati berperan juga

sebagai agen pembangunan, melalui penyediaan sarana transportasi udara dari

provinsi sampai pelosok pedalaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI);

Penambahan dan peremajaan armada perintis kapasitas 20 penumpang. Dalam

rangka meningkatkan keamanan, keselamatan dan pelayanan merpati khususnya

penerbangan perintis, maka diperlukan penambahan dan peremajaan armada,

yang meliputi :

Casa 212-400 PT. Dirgantara Indonesia sebanyak 10 pesawat;

Viking DHC-6 series 400 (Twin Otter) sebanyak 10 pesawat.

Perbaikan keamanan dan keselamatan penerbangan Keselamatan dan keamanan

penerbangan khususnya penerbangan perintis di wilayah Papua yang perlu

mendapat perhatian antara lain :

Kondisi pesawat perintis yang dioperasikan Merpati saat ini berjenis DHC-6

200 yang masih menerapkan VFR (Visual Flight Rule), sehingga sangat

tergantung kondisi cuaca. Dengan menggunakan pesawat DHC-6 400 yang

baru dilengkapi IFR (Instrument Flight Rule) tingkat keselamatan dapat

ditingkatkan;

Meningkatkan intensitas penyampaian informasi terkait kondisi cuaca yang

sering tidak menentu di wilayah pedalaman, termasuk akurasi cuaca Bandara

tujuan;

Perlunya dukungan peralatan navigasi Bandara perintis berupa pemasangan

NDB dan/atau VOR untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

3. Paparan BMKG

Stasiun Meteorologi Jayapura tahun 2009 baru mendapatkan anggaran untuk pengadaan radar

cuaca, guna melakukan pengamatan khususnya di wilayah Jayapura dan sekitarnya. Dilaporkan

saat ini Radar tersebut dalam kondisi baik dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang

Halaman 13

memadai guna mengoperasionalkannya. Karena keterbatasan waktu tim Kunjungan Kerja Komisi

V DPR RI tidak berkesempatan untuk meninjau secara langsung operasionalisasi Radar tersebut.

Saat ini di Papua terdapat 12 stasiun Meteorologi dan 1 Stasiun Geofisika yang tergabung dalam

Balai Besar MG Wilayah V Jayapura. Papua sendiri mempunyai daerah pengunungan yang

berada di atas lempeng pasifik sehingga mengakibatkan wilayah ini termasuk rawan terhadap

gempa. Cuaca Papua sendiri sangat cepat berubah secara ekstrim sehingga cukup

mengakibatkan kerawanan baik terhadap moda transportasi laut maupun udara.

Permasalahan yang dihadapi oleh Balai V MG Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas maupun kualitas SDM yang tersedia masih terbatas

2. Belum adanya pembangunan Stasiun Meteorologi Maritim

3. Perlunya peningkatan kelas stasiun Meteorologi Sentani (terkait dengan kelengkapan

fasilitas maupun penyediaan SDM)

4. Jaringan Pengamatan yang masih sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan luas

Provinsi Papua.

4. Paparan Basarnas

Di wilayah Provinsi Papua terdapat satu Kantor SAR Type A di Biak, 3 kantor SAR type B di

Jayapura, Timika dan Merauke dan 6 Pos SAR yang terletak di Waimena, Sarmi, Nabire, Serui,

Agats dan Okaba. Kantor dan Pos tersebut didukung oleh 242 pegawai disertai dengan 1 Unit

Rescue Boat 36 m, 2 Unit Rescue Boat 28 m,3 unit Rigid InflatableBoat, 4 Unit Rescue Truck dan

12 unit Rescue Car.

Dilaporkan pada tahun 2009 telah dianggarkan pengadaan tanah beserta pembangunan gedung

operasi SAR di pos SAR Wamena, Sarmi, Nabire, Serui, Agats dan Okkaba termasuk pula

pengadaan peralatan.

Adapun kendala yang dihadapi adalah sulitnya menjangkau daerah pegunungan dan masih

banyaknya daerah yang belum terjangkau oleh jalur darat.

5. Rusunawa Yumasis Jayapura

Program pembangunan Rusunawa Mahasiswa ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi

Perguruan Tinggi dalam memberi fasilitas hunian yang layak bagi mahasiswanya dan

Halaman 14

diperuntukkan bagi mahasiswa yang hendak menuntut ilmu di perguruan tinggi di Jayapura dan

sekitarnya. Pertama kali dibangun pada tahun 2003 hanya terdiri dari 1 lantai bangunan.

Pada tahun 2008 dengan bantuan Kementerian Perumahan Rakyat, Rusunawa ini ditingkatkan

menjadi dua lantai dengan 28 kamar type 21 dimana masing-masing kamar dihuni oleh 4 orang

mahasiswa. Mulai dibangun pada TA 2008 dan dapat diselesaikan pada bulan juni 2009. Adapun

waktu pemeliharaan adalah 180 hari kerja dimana setiap kerusakan dalam masa waktu tersebut

masih merupakan tanggungan dari pembangun.

Saat ini tingkat hunian 100% dengan mayoritas penghuni adalah Mahasiswa Universitas/Sekolah

Tinggi di sekitar Jayapura yang berasal dari Papua Barat.

6. Pelabuhan Laut Jayapura

Pelabuhan Jayapura berada di Provinsi Papua, termasuk Pelabuhan Kelas II dalam wilayah kerja

Pelabuhan Indonesia IV. Posisi pelabuhan Jayapura cukup strategis, karena berhadapan dengan

Samudera Pasifik sebelah Utara. Transportasi laut mempunyai peran penting dalam menunjang

dan mendukung proses pembangunan di daerah ini.

1) Komoditi Dominan yang melalui Pelabuhan Jayapura:

Jenis komoditi hasil produksi daerah yang didatangkan dari sentra-sentra produksi antara

lain : kayu, rotan, coklat dan minyak sawit.

2) Fasilitas dermaga pelabuhan Jayapura, meliputi :

Alur Pelayaran, panjang alur : 1,62 Mil, lebar alur : 500 M, kedalaman minimum : 27

M, kedalaman maksimum : 234 M;

Dermaga, dermaga beton I : 132 M’ (7 MLWS), dermaga beton II : 82 M’ (9 MLWS),

dermaga APO : 32 M’;

Gudang : 2.200 M2;

Lapangan penumpukan : 13.227 M2, terdiri dari container : 11.867 M2 dan gudang

lini I : 2.200 M2;

Terminal penumpang : 800 M2;

Peralatan pelabuhan meliputi : speed boat 1 unit kapasitas 25 ton, mobile crane 25

Ton 1 unit, forklift 2 unit kapasitas 2 ton, forklift 1 unit kapasitas 1 ton dan mobil

PMK 1 unit;

Halaman 15

Alur Pelayaran, panjang : ± 1,62 Mil, lebar : ± 500 Meter, kedalaman minimal : 30

meter, keadaan tanah dasar : pasir/lumpur.

3) Rencana pengembangan pelabuhan Jayapura meliputi :

Tahun 2010-2011, penambahan dermaga petikemas 80 x 25 M sumber dana APBN;

Tahun 2012-2013, replacement dermaga dan trestel lama menjadi dermaga

petikemas 132 x 25 M, sumber dana APBN;

Tahun 2012-2013, ganti rugi dan pengosongan lahan perkantoran untuk perluasan

CY, sumber dana APBN;

Tahun 2012-2013, reklamasi dan pembangunan Talud, sumber dana APBN;

Tahun 2014-2015, perpanjangan dermaga petikemas sebelah barat 115 x 25 m,

sumber dana APBN;

Ganti rugi dan pengosongan lahan perkantoran (bea cukai, karantina, kesehatan,

KPLP dan KP3) untuk perluasan lapangan petikemas melalui APBN tahun 2012/2013.

4) Permasalahan fasilitas Pelabuhan Jayapura :

Kinerja pelayanan kapal di pelabuhan saat ini relatif rendah, hal ini ditunjukkan

dengan rata-rata lamanya kapal berada di Pelabuhan (Turn Round-Time) yang

mencapai 5 s.d. 7 hari;

Ketersediaan fasilitas dan back-up area Pelabuhan Jayapura sangat terbatas dan

kapasitas pelayanan petikemas saat ini, dengan luas lapangan penumpukan 17.000

M2, hanya mampu melayani 50.000 TEU’s setahun;

Pelayanan B/M sebagaian besar masih mengandalkan crane kapal, sehingga

produktivitas relatif rendah, hanya sekitar 8-10 box/crane/jam. Sebagai

perbandingan bahwa untuk pelabuhan lain sekelas pelabuhan Jayapura (Pelabuhan

Sorong) sedang dalam proses pemasangan alat bongkar muat petikemas Luffing

Crane dengan produktivitas 15-20 box/crane/jam.

Adapun usulan tertulis dari Administratur Pelabuhan Jayapura adalah sebagai berikut:

A. Pembangunan Pelabuhan Yos Sudarso yang meliputi :

a. Pembangunan Dermaga Khusus Penumpang 4.006 m2

b. Pembangunan Dermaga General Cargo 9m x 78 m 702 m2

c. Pembangunan Dermaga Container 167 x 23 m 3.841 m2

Halaman 16

d. Pembangunan L Sheep dan Lapangan Penumpukan 5.628 m2

e. Pembangunan Talud untuk areal parkir mobil penumpang kapal cepat

2.500 m2

B. Pembangunan Dermaga APO yang meliputi :

a. Pembangunan Dermaga khusus Perintis 1.066 m2

b. Pembangunan Trestle 60 m2

c. Lapangan Parkir kendaraan 2000 m2

d. Terminal Penumpang

e. Pembuatan Talud, Dolpin , Pagar Reservoir

Kebutuhan Anggaran A = Rp 269.632.750.000,00.-

Kebutuhan Anggaran B = Rp 28.324.500.000,00.-

Total kebutuhan Anggaran = Rp 297.957.250.000,00.-

7. Rumah khusus Perbatasan Mosso

Kampung Mosso merupakan wilayah pemekaran baru pada Distrik Muara Tami, Kota

Jayapura, Provinsi Papua. Letaknya yang strategis pada kawasan perbatasan Indonesia

dengan PNG membuatnya memiliki arahan pengembangan yang bersifat strategis nasional.

Wilayah Kampung Mosso di sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Wutung (wilayah

PNG), sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Yeti, Kabupaten Keerom, sebelah Timur

berbatasan dengan Negara Papua Nugini (PNG), dan sebelah Barat berbatasan dengan

Kampung Skow Sae.

Distrik Muara Tami secara geografis terletak di sebelah paling timur pantai utara Papua

dengan luas wilayah 860,62 km2. Letak astronomi Distrik Muara Tami adalah 1º,28’ 2 “ – 3º,

58’ 82” LS dan 137º, 34’-141º, 0’ BT. Distrik Muara Tami berbatasan dengan Samudera

Pasifik di sebelah Utara, dengan Distrik Arso Kab. Keerom di sebelah Selatan, dengan Papua

Nugini di sebelah Timur, dan dengan Distrik Abepura di sebelah Barat.

Pada mulanya Kampung Mosso merupakan salah satu desa yang terbangun atas prakarsa

TNI Mandiri dimana melalui program tersebut telah terbangun sebanyak 20 unit rumah semi

bangunan dan diperbaikinya sejumlah unit rumah penduduk di kawasan tesebut. Program

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Pemda Kota Jayapura telah menyediakan

Halaman 17

perumahan bagi 30 KK yang terdiri dari 65 orang pria dan 43 wanita eks pelintas batas yang

terdiri dari : 10 unit rumah tipe 36, satu sekolah dasar, jembatan gantung, 3 unit sumur gali,

satu gereja GKI, satu unit lapangan volley, dan dua unit pos siskamling.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Menteri Perumahan Rakyat dalam

rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan di Kampung Mosso Kota Jayapura

Provinsi Papua, antara lain adalah :

a) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Khusus Perbatasan di

Kampung Mosso pada tahun anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar

Rp.421.313.200,-.

b) Pelaksanaan pembangunan PSU kawasan pada tahung anggaran 2009

berupa pembangunan jalan akses kawasan sepanjang 1.200 m dengan lebar

perkerasan 5 m dan jenis perkerasan aspal hotmix. Dengan nilai kontrak

Rp.1.429.426.000,-.

c) Pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan PSU Kawasan yang

berupa jalan akses kawasan pada tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak

Rp.227.947.500,-

d) Pembangunan 20 unit rumah pada tahun anggaran 2009 dengan nilai

kontrak Rp. 789.692.000,-

e) Pelaksanaan pengawasan pembangunan 20 unit rumah pada tahun

anggaran 2009 dengan nilai kontrak Rp.51.678.656,-

f) Dengan demikian total investasi Kementerian Perumahan Rakyat dalam

kerangka pengembangan kawasan khusus perbatasan negara di Kampung

Mosso Kota Jayapura Provinsi Papua adalah berkisar : Rp.2.920.057.356,-

Disinyalir bahwa banyak dari rumah khusus di wilayah tersebut yang saat ini tidak

berpenghuni disebabkan oleh alasan keamanan.

8. Jalan Nasional Hamadi-Hotelkamp-Skow

Jalan Nasional Hamadi-Hotelkamp-Skow (Perbatasan RI – PNG) sepanjang + 53 km

merupakan salah satu jalur dari 7 jalur strategis bagi Provinsi Papua terutama terkait

transportasi darat dari dan menuju perbatasan dengan Papua New Guinea. Kondisi jalan

rata-rata dalam keadaan baik dengan tingkat kepadatan lalu lintas rendah.

Halaman 18

Selain itu juga dilaporkan kondisi jalan Nasional secara umum di Provinsi Papua. Jalan

Nasional di Provinsi Papua terutama ditujukan bagi pengembangan 6 pusat pertumbuhan

berdasarkan tata ruang Provinsi Papua yaitu : Kawasan Biak-Teluk Cenderawasih, Kawasan

Memberano, Kawasan Timika – Enarotali, Kawasan Pegunungan Tengah, Kawasan Jayapura

– Lereh dan Kawasan Merauke-Oksibil.

Dilaporkan saat ini terdapat 65 ruas jalan Nasional di Papua dengan 7 diantaranya

merupakan ruas jalan Nasional Strategis dengan panjang Ruas Rencana sepanjang 2.076 km,

dari jumlah tersebut sudah terbangun 1.822 km dan sisanya sepanjang 254 km belum

tembus. Ketujuh ruas itu meliputi :

1. RuasNabire – Wagete – Enarotali

2. Ruas Timika – Mapurujaya – Pomako

3. Serui – Menawi – Saubeba

4. Jayapura – Wamena – Mulia

5. Jayapura – Sarmi

6. Jayapura – Hamadi – Holtekamp – Batas PNG

7. Merauke – Waropo

Selain ketujuh ruas tersebut terdapat 4 (empat) ruas jalan yang diusulkan menjadi jalan

Nasionla Strategis tambahan, dengan rencana ruas sepanjang 361 km. Dari jumlah tersebut

baru terbangun sepanjang 9.40 km dan belum tembus sepanjang 351,60 km. Adapun

keempat ruas tersebut meliputi :

1. Ruas Ring Road Jayapura

2. Ruas Depapre Bongrang

3. Ruas Timika Potowaiburu – Timika

4. Ruas Habema – Nduga – Kenyam (Yaguru)

Alokasi Dana APBN untuk bidang Binamarga TA 2009 Provinsi Papua mencapai 665,92 Milyar

yang terdiri dari program pembangunan sebesar Rp 473,29 Milyar dan program

pemeliharaan sebesar 191,629 Milyar. Untuk tahun 2010 jumlah ini meningkat menjadi Rp

1,159 Trilyun dengan rincian; Program Pembangunan sebesar Rp 729,61 Milyar Program

Preservasi RP 347,05 Milyar, SKPD Rp 12 Milyar dan P2JJ sebesar 59,09 Milyar.

Halaman 19

Adapun alokasi dana pada program 11 ruas jalan strategis di Papua mencapai 831,52 Milyar

dengan perincian program pembangunan Jalan sebesar RP 559,7 Milyar, program

pembangunan Jembatan sebesar Rp 34,89 Milyar, program rehabilitasi jalan sebesar Rp

219,89 Milyar dan Rehabilitasi jembatan sebesar Rp 17 Milyar. Total alokasi dana yang telah

dikucurkan (termasuk anggaran 2010) untuk ruas-ruas jalan tersebut kurang lebih sekitar

2,53 Trilyun. Terdapat sisa kebutuhan sebesar 6,764 Trilyun yang diusulkan akan dilakukan

secara bertahap hingga tahun 2014.

Khusus untuk jalur Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Skow-Batas PNG sepanjang 53 km telah

terdapat penanganan hingga 2009 sepanjang 31,9 km dan total panjang jembatan 198

meter. Terakhir adalah pembangunan jalan dengan target effektif 7,64 km dengan rincian

lebar badan jalan 4,5 m (aspal HRS-WC) dan lebar bahu jalan 1,5 meter yang dibiayai oleh

APBN secara multiyears 2008-2009 dengan total dana sebesar Rp 19,65 Milyar. Untuk 2010,

untuk ruas ini telah dianggarkan sebesar 10,51 Milyar yang berasal dari APBN.

Usulan dari Balai X Jayapura:

1. Kebutuhan dana + Rp. 1,957 Trilyun pertahun (APBN), untuk penanganan Ruas Strategis

dan Prioritas (Target Fungsional)

2. Perlu Penanganan Prioritas dan percepatan pada Ruas :

a. Habema – Nduga – Kenyam (Yaguru)

b. Timika – Potowaiburu - Enaratoli

3. Diperlukan Tambahan Dana melalui APBN-P TA-2010, yaitu sebesar Rp. 827 Milyar

4. Diperlukan Multi Years Contract untuk mempercepat Pembangunan / Penanganan Jalan

serta menjaga ruas jalan agar tetap berfungsi (fungsional).

9. Perbatasan RI – Papua New Guinea

Komisi V DPR RI juga berkesempatan untuk meninjau daerah perbatasan antara RI dan PNG.

Mengingat nilai strategis wilayah tersebut dan potensi yang masih terpendam dan perlu

dikembangkan ke depan perlu adanya perencanaan yang lebih matang terutama di bidang

Penataan Ruang ke depannya.

Halaman 20

10. Bendung Irigasi Tami

Propinsi Papua memiliki topografi pegunungan dengan kemiringan yang rata-rata curam,

sementara dataran rendah yang luas umumnya terletak di sepanjang pantai dan di sisi kiri

dan kanan sungai. Luas daerah yang dapat dikembangkan untuk tanaman pangan sekitar +

320.000 ha yang tersebar di beberapa kabupaten. Dari jumlah tersebut baru 273.000 yang

dikembangkan dimana irigasi baru menjangkau 20% wilayah selebihnya berupa pengairan

rawa dan sawah tadah hujan (10%).

Bendung Tami dan Daerah Irigasi Koya sendiri telah mulai direncanakan pada TA 1990/1991,

namun baru mulai dibangun secara bertahap sejak 1998. Permasalahan utama adalah

besarnya laju endapan sungai. Total anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah untuk

Bendung Tami dan DI Koya sampai dengan Tahun 2009 adalah sebesar Rp 70 Milyar.

Direncanakan Bendung Tami beserta Daerah Irigasi Koya dapat mengairi + 5.000 HA wilayah

pertanian dan tambak.

Adapun beberapa manfaat proyek direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup transmigran dan masyarakat lokal

b. Menunjang swasembada pangan khususnya untuk kota Jayapura dan sekitarnya

c. Menciptakan lapangan kerja baru (+ 2.175 kk dibutuhkan untuk menggarap lahan

pertanian).

d. Mengamankan daerah permukiman dan pertanian dari bahaya banjir pada musim

hujan.

Namun pada realitasnya hanya termanfaatkan 10-15% dari kapasitas terpasang. Saat ini

bendungan dalam kondisi dengan baik namun tidak termanfaatkan secara maksimal karena

berkurangnya luas lahan pertanian (faktor eksternal)

11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura tidak dimaksudkan untuk mencetak

tenaga pilot/penerbang, namun khusus mendidik tenaga-tenaga pendukung sisi

darat/bandara.

Program Pendidikan yang terdapat pada Balai Diklat Penerbangan Jayapura:

A. Program Diklat Diploma (Pembentukan)

a. Diploma I Pendidikan Dasar Teknik Listrik (D 1 PDTL)

b. Diploma I Pendidikan Dasar Teknik Radio (D 1 PDTR)

Halaman 21

c. Diploma I Pendidikan Basic Air Trafic Service (D1 BATS)

B. Program Diklat Non Diploma (Pembayaran)

a. Diklat Teknis Basic Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam

Kebakaran (Basic PKP-PK)

b. Diklat Teknis Junior Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam

Kebakaran (Junior PKP-PK)

c. Diklat Teknis Senior Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam

Kebakaran (Junior PKP-PK)

d. Diklat Teknis Hygiene dan Sanitasi Bandar Udara

e. Diklat Teknis Bangunan dan Landasan Bandar Udara

f. Diklat Teknis Airport Inormation Officer

g. Diklat Teknis Digital

h. Diklat Teknis Manajemen Bandara tingkat Dasar

Jumlah keseluruhan peserta program diklat dari tahun ke tahun pada umumnya meningkat

dari 71 orang pada tahun 2005, 125 orang pada 2007 dan 116 orang pada 2009. Tahun 2010

direncanakan peningkatan peserta menjadi 180 orang yang direncanakan terus meningkat

hingga 260 orang pada 2014.

Adapun anggaran yang diterima Balai Diklat Penerbangan Jayapura adalah sebagai berikut:

Tahun 2005 : Rp 1,997 Milyar

Tahun 2006 : Rp 5,116 Milyar

Tahun 2007 : Rp 7,900 Milyar

Tahun 2008 : Rp 11,429 Milyar

Tahun 2009 : Rp 9,565 Milyar

Tahun 2010 : Rp 8,565 Milyar

Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan pelatihan maka jumlah Instruktur Tetap dan

Instruktur Tidak Tetap pun mengalami peningkatan dari 8 Instruktur Tetap dan 30 Instruktur

tidak tetap pada 2005 menjadi 16 Instruktur Tetap dan 58 Instruktur Tidak Tetap pada 2009.

Halaman 22

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pun terutama D3 dan S1 meningkat dari 5

orang D3 menjadi 10 orang D3 dan 6 orang S1 menjadi 11 orang S1. Pada 2009 bahkan

terdapat 1 orang S2 sebagai pegawai Diklat.

Berdasarkan data yang ada di wilayah papua terdapat + 269 lapangan terbang (yang

memiliki runway > 600 meter) dimana sebagian besar merupakan lapangan terbang

Perintis. Sedangkan bila dihitung dengan Lapangan Terbang perintis < 600 meter maka

jumlah tersebut mencapai + 340 buah lapter.

Dengan jumlah lulusan hanya sekitar 478 lulusan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir maka

belum dapat memenuhi kebutuhan di lapangan.

12. Pertemuan dengan Bupati Yahukimo, Bupati Jayawijaya dan Walikota Jayapura

Selain mengadakan peninjauan langsung ke lapangan Komisi V DPR RI juga mengadakan

berbagai pertemuan baik dengan Pemprov TK I Papua, Bupati Yahukimo, Bupati Jayawijaya

dan Walikota Jayapura.

Ketiga Kepala Wilayah tersebut selain melaporkan hasil-hasil pembangunan di wilayahnya

juga memaparkan berbagai kendala dan hambatan yang terjadi selama proses

pembangunan. Selain itu juga diusulkan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

A. Usulan Kabupaten Yahukimo:

a. Peningkatan 5 lapangan terbang rumput menjadi lapangan terbang yang

diaspal agar lebih memenuhi persyaratan spesifikasi penerbangan bagi jenis

pesawat penumpang berkapasitas 18 orang.

b. Usulan perkerasan landasan setebal 12,5 cm melalui APBN 2010 dan 2011 di

Bandara Nop Goliat Dekai Kabupaten Yahukimo sepanjang 1700 m dan lebar 30

meter.

c. Rencana pengalihaoperasian Bandara Nop Geliat Dekai dari UPT Dirjen

Perhubungan Udara ke UPTD Provinsi Papua.

d. Usulan penambahan panjang runway sepanjang 500 m sehingga panjang total

runway menjadi 2200 meter dengan didahului oleh pengalihan sungai Bonto.

e. Permintaan bantuan 2 unit kapal fery LCT ukutan GT 204

Halaman 23

B. Usulan Kabupaten Puncak Jaya (untuk TA 2011):

a. Pembangunan Jalan Ruas Ilu – Tiom

b. Peningkatan jalan (Pengaspalan) Ruas Mulia – Ilu

c. Peningkatan Jalan (Pengaspalan) 4 km

d. Jembatan Multi Plate Kali Nioga II

e. Jembatan Multi Plate Kali Nioga Atas

f. Jembatan Multi Plate Kali Habilik

g. Jembatan Multi Plate Kali Anggomegi

h. Jembatan Multi Plate Kali Gurik

i. Jembatan Multi Plate Kali Toponombak

j. Jembatan Multi Plate Kali Ilu Wage

k. Jembatan Multi Plate Kali Iminggame II

l. Talud Kantor Bupati

m. Jaringan Air Bersih

n. PLTMH Distrik Mulia

C. Usulan Kotamadya Jayapura

i. Kotamadya Jayapura mengusulkan pembangunan jembatan Hamadi-

Hotelkamp sepanjang 600 meter senilai +Rp 950,864 Milyar sebagaimana

diusulkan oleh Bina Marga. Jembatan ini direncanakan akan mempersingkat

waktu tempuh sekitar 45 menit hingga 1 jam dari dan menuju perbatasan.

ii. Kotamadya Jayapura juga menekankan perlunya sarana dan prasarana

pelabuhan laut yang memadai sebagai pintu gerbang bagi penumpang

maupun barang dari dan ke provinsi Papua.

13. PDAM Kotamadya Jayapura

Meskipun tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI tidak melakukan peninjauan secara langsung ke

PDAM Kotamadya Jayapura namun permasalahan terkait telah ikut dipaparkan oleh Wakil

Gubernur Provinsi Papua maupun Walikota Jayapura.

Saat ini PDAM Jayapura berada dalam kondisi kurang sehat (skor dari BPP SPAM 1,80). Total

kapasitas terpasang 895 liter per detik dan kapasitas produksi minimal (musim kemarau) sekitar

426 liter per detik. Jumlah pelanggan sekitar 26.918 sambungan dengan tarif air rata-rata Rp

3.500 per m3 tingkat kebocoran 52% dan efisiensi penagihan 70%.

Halaman 24

Walikota Jayapura dan Bupati Jayapura direncanakan akan memberikan Penyertaan Modal

Daerah kepada PDAM Jayapura. Kedua Kepala Daerah tersebut telah juga menandatangani MOU

dimana PDAM Kabupaten Jayapura berganti nama menjadi PDAM Jayapura ikut juga melayani

wilayah Kotamadya Jayapura. PDAM juga telah diberikan keleluasaan untuk tidak diminta

menyetor keuntungan ke kas daerah sebelum tingkat pelayanan mencapai 80%

Halaman 25

BAB IV

Rekomendasi Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI

Berikut rekomendasi tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua terkait dengan berbagai

objek peninjauan dan pemaparan yang dibagi berdasarkan sektor.

A. Sektor Perhubungan

A.1. Sub Sektor Perhubungan Udara

A.1.1. Bandara Sentani:

1. Komisi V DPR RI mendukung usulan pembangunan Bandara sentani, Jayapura untuk

TA 2011 sebagai berikut :

a. Pembuatan parallel taxyway

b. Perluasan apron

c. pemasangan AWOS

d. Pemasangan AIS Automation

e. Pemasangan Peralatan Pelayanan TMA Timika dan TMA Merauke

f. Pemasangan Center Line Light

g. Pengadaan Tower Mobile

h. Pelapisan Landas Pacu untuk penyesuaian level

2. Apabila terdapat tanah pihak ketiga yang digunakan dalam perencanaan

pengembangan maka pihak pengelola dan Pemda terlebih dahulu harus

menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah tersebut sebelum APBN turun. Terkait

Tanah adat/Ulayat maka Komisi V DPR RI meminta dilakukan pendekatan persuasif

dengan pemuka adat setempat.

3. Adapun salah satu urgensi dari perluasan apron adalah dalam upaya menampung

jumlah pesawat yang karena masalah operasional dan strategi maskapai

berbarengan tiba di Jayapura pada pagi hari (sekitar pukul 07.00 – 08.00). Selain itu

karena permasalahan cuaca di wilayah Papua yang cukup cepat perubahannya maka

terkadang Bandara Wamena dinyatakan tertutup (dapat terjadi 1 – 3 kali sebulan).

Dimana pesawat yang seharusnya mendarat di Bandara tersebut dialihkan ke

Bandara Sentani. Bila terpaksa bermalam maka maskapai lebih memilih Bandara

Sentani karena permasalahan keamanan dan ketersediaan Bahan Bakar.

Halaman 26

4. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Udara untuk meningkatkan

pengawasan terhadap penerbangan tidak berjadwal terkait misi maupun barang

yang diangkut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

upaya menjaga stabilitas keamanan NKRI serta mencegah terjadinya hal-hal yang

tidak diinginkan.

5. Terkait usulan penambahan terminal penumpang dimana dibedakan terminal

penumpang untuk penerbangan internal papua dan penerbangan jalur nasional

(lintas provinsi), maka Komisi V DPR RI meminta pengelola Bandara untuk

melakukan pengkajian urgensi kebutuhan tersebut dengan berlatarbelakang trend

kebutuhan penumpang pesawat udara ke depan.

6. Mengingat keadaan geografis dan cuaca wilayah Papua yang rawan kecelakaan,

dalam mendukung operasional penerbangan harus mengutamakan faktor

keselamatan dan kemanan penerbangan;

A.1.2. Hal lain yang terkait tupoksi Ditjen Perhubungan Udara

1. Pembangunan infrastruktur perhubungan merupakan langkah strategis untuk

membuka isolasi suatu daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah

tersebut serta menjamin kesediaan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan

pokok.

2. Komisi V DPR RI mendukung upaya pengembangan Lapangan Terbang Rumput

menjadi Lapangan terbang beraspal agar dapat didarati oleh pesawat dengan

jumlah penumpang 16 orang guna meningkatkan kapasitas transportasi udara

khususnya di daerah-daerah terpencil di Provinsi Papua. Untuk itu Komisi V DPR RI

meminta agar Ditjen Perhubungan Udara berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

setempat terkait mekanisme pembiayaan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

3. Terkait permintaan anggaran bagi perpanjangan landasan maka Komisi V DPR RI

meminta Dirjen Perhubungan Udara untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan

Pemerintah Daerah dan Maskapai Penerbangan yang ada sehingga pembangunan

tersebut apabila telah dilaksanakan tidak akan mubazir dan dapat termanfaatkan

secara optimal. Komisi V DPR RI juga meminta kejelasan status operasional dari

Bandara tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Halaman 27

A.1.3. Paparan Penerbangan Perintis Maskapai PT. Merpati Nusantara Airlines

1. Komisi V DPR RI mendukung upaya Merpati Nusantara Airlines dalam meningkatkan

pelayanan penerbangan khususnya penerbangan perintis di Provinsi Papua.

Dilaporkan bahwa dari 10 pesawat yang melayani penerbangan perintis di Papua

saat ini hanya 6 pesawat yang operasional dan laik terbang. Sebagian pesawat juga

telah berusia di atas 30 tahun sehingga rentan terkendala permasalahan

operasional.

2. Untuk itu Komisi V DPR RI meminta MNA untuk melakukan upaya-upaya

optimalisasi dan rehabilitasi pesawat yang ada maupun upaya peremajaan terhadap

jenis dan usia pesawat.

3. Komisi V DPR RI juga mendukung pemberian Public Service Obligation (PSO) bagi

penerbangan perintis dalam upaya memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat

dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

A.2. Subsektor Perhubungan Laut

A.2.1. Pelabuhan Laut Jayapura

1. Komisi V DPR RI menilai bahwa pembangunan prasarana dan sarana transportasi

termasuk pelabuhan laut merupakan hal yang vital bagi pengembangan provinsi

Papua.

2. Untuk itu Komisi V DPR RI mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Yos

Sudarso dan APO ini namun sebelumnya Komisi V DPR RI meminta seluruh pihak

terkait untuk menyelesaikan terlebih dahulu seluruh permasalahan pembebasan

lahan terkait pengembangan tersebut.

3. Komisi V DPR RI juga meminta Pemerintah Daerah dan Ditjen Perhubungan Laut

Departemen Perhubungan untuk melakukan penajaman pada rencana

pengembangan dengan memperhatikan trend kebutuhan penumpang dan kargo ke

depan serta menyelaraskan dengan rencana tata ruang wilayah yang ada agar

pembangunan yang akan dilaksanakan terintegrasi dengan pembangunan

hinterland sekitarnya terutama kota Jayapura.

Halaman 28

A.3. Subsektor Pendidikan Kementerian Perhubungan

A.3.1. Pusat Pendidikan dan Latihan Penerbangan Jayapura

1. Untuk meningkatkan keselamatan Penerbangan khususnya di wilayah Papua maka

Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

sesuai dengan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk segera melengkapi

kebutuhan Sumber Daya Manusia yang profesional dan bersertifikat pada lapangan-

lapangan terbang tersebut, antara lain dengan mengutamakan lulusan Balai

Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura.

2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara untuk memprioritaskan

penyediaan Prasarana, Sarana, perlengkapan dan tenaga pendidik berkualitas yang

disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan pelaksanaan di lapangan bagi

pendidikan dan pelatihan penerbangan khususnya di Balai Diklat Penerbangan

Jayapura.

B. Sektor ke-PU-an

B.1. Sub Sektor SDA

B.1.1. Bendung Tami dan Daerah Irigasi Koya

1. Komisi V DPR RI menilai positif program/kegiatan pembangunan bendung ini

terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan kemandirian

wilayah terutama terkait ketersediaan bahan makanan pokok.

2. Terkait tidak optimalnya pemanfaatan bendung, maka Komisi V DPR RI meminta

Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah

setempat agar berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanian dalam

melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam

menggunakan dan memanfaatkan bendung dan saluran irigasi agar dapat

dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan yang direncanakan.

3. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Daerah setempat untuk melaporkan masalah

kayu gelondongan di aliran sungai Tami yang diduga merupakan hasil penebangan

liar ke pihak yang berwajib guna ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencegah erosi dan kelangsungan

Halaman 29

ekosistem pada pinggiran sungai serta menjamin daya dukung air baku baik bagi

penyediaan air minum maupun irigasi.

B.2. Sub Sektor Bina Marga

1. Komisi V DPR RI menilai positif pengembangan jalur-jalur darat di Papua terutama

dalam upaya membuka kota/kabupaten yang terisolir, terutama untuk menunjang

Community Base Infrastructure Development dan Commodity Base Infrastructure

Development di Papua. Untuk itu Komisi V DPR RI mendukung upaya pengembangan

jalan nasional di provinsi papua terutama dalam rangka menstabilkan dan

menurunkan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat setempat dan meningkatkan

kondisi keamanan dan ketahanan nasional.

2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Binamarga untuk memprioritaskan jalur Jalan

Nasional berikut dalam alokasi anggaran Kementerian PU disesuaikan dengan

kemampuan APBN:

i. Pembangunan jembatan Hamadi-Hotelkamp sepanjang 600 meter senilai

+Rp 950,864 Milyar. Jembatan ini diusulkan untuk dibangun dalam jangka

waktu maksimal 3 tahun sejak 2011.

ii. Dana Pembangunan dan Preservasi/peningkatan bagi 11 ruas jalan (7+4),

Prioritas.

3. Terkait panjang ruas jalan yang harus dibangun maka Komisi V DPR RI meminta

Ditjen Binamarga untuk memasukan pembangunan pada point di atas ke dalam

kontrak tahun jamak (Multy Years Contract) agar tercipta kesinambungan

pembangunan di Provinsi Papua.

B.3. Sub Sektor Penataan Ruang

a. Komisi V DPR RI meminta mitra Komisi V DPR RI untuk memberi perhatian lebih

pada daerah perbatasan termasuk pengembangan infrastruktur di kawasan

tersebut.

b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Tata Ruang dan Pemda setempat untuk memberi

perhatian khusus pada penataan wilayah (tata ruang) di daerah perbatasan pada

khususnya dan Provinsi Papua pada umumnya agar kebijakan yang diambil saling

sinergis dan mendukung pengembangan daerah ke depan.

Halaman 30

B.4. Sub Sektor Cipta Karya

a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Public Services), Komisi

V DPR RI meminta kepada Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk

meneruskan bantuan program penyehatan PDAM, pembuatan Review Master Plan,

FS, DED SPAM serta bimbingan teknis bagi pengembangan SPAM di kotamadya

Jayapura pada khususnya dan Provinsi Papua pada umumnya.

b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya untuk membantu PDAM dalam

menurunkan tingkat kebocoran saat ini yang dianggap masih relatif tinggi yaitu 52%.

Hal ini menimbulkan ketidak efisienan yang berimbas pada tingginya harga produksi

air minum per meter kubik.

c. Komisi V DPR RI mitra Komisi V DPR RI juga mengharapkan agar berbagai

permasalahan pelayanan seperti penggiliran air, keterbatasan pasokan air baku

khususnya pada musim kemarau dapat segera ditanggulangi utamanya terkait air

bersih sebagai salah satu kebutuhan primer masyarakat.

C. Sektor Perumahan Rakyat

C.1.1. Rumah Susun Sederhana Sewa Yumasis (untuk Mahasiswa)

1. Pada saat peninjauan, Komisi V DPR RI melihat kurangnya PSU terutama jalan akses

masuk yang masih belum diaspal. Kondisi Rusunawa sendiri masih terlihat baik dan

terpelihara dimana setiap penghuni dikenakan biaya Rp 35.000 per bulan yang

digunakan untuk pemeliharaan.

2. Terkait usulan untuk pembangunan Pagar dan Pengadaan Fasilitas Asrama

Mahasiswa Yumasis (termasuk Furniture) senilai + Rp 3,5 Milyar merupakan wilayah

kewajiban dan kewenangan Pemda untuk memfasilitasi hal tersebut.

3. Komisi V DPR RI meminta peningkatan partisipasi dari Pemda untuk program sejenis

baik dalam pengelolaan dan pemeliharaan Rusunawa maupun penyediaan PSU

pendukungnya.

C.1.2. Rumah Khusus Perbatasan Kampung Mosso

1. Komisi V DPR RI menilai positif program pembangunan rumah khusus kawasan

perbatasan beserta Prasarana dan Sarana pendukungnya sebagai upaya

pengembangan kawasan perbatasan. Yang harus diikuti dengan pengadaan

Halaman 31

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung serta program pemeliharaan yang

memadai baik oleh penghuni maupun Pemda baik terhadap unit rumah dan PSU

pendukungnya.

2. Komisi V DPR RI meminta dalam pembangunan ke depan untuk mengikut sertakan

rakyat sekitar dalam pembangunan rumah beserta kawasannya, memperhatikan

unsur kearifan lokal, serta memperhatikan kebutuhan real jumlah unit yang

dibutuhkan. Dalam penentuan lokasi, Komisi V DPR RI meminta untuk

memperhitungkan faktor kedekatan dengan tempat kerja maupun pusat-pusat

kegiatan sosial masyarakat lainnya dengan disertai ketersediaan sarana transportasi

yang memadai.

3. Terkait sinyalemen bahwa banyak dari rumah tersebut yang tidak berpenghuni

karena alasan keamanan maka Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Daerah dan

pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kestabilan keamanan di wilayah

tersebut.

D. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

1. Melihat karakteristik kondisi geografis maupun cuaca wilayah Provinsi Papua yang

sangat cepat berubah dan dengan mempertimbangkan cakupan stasiun

pengamatan yang masih tidak memadai selama ini jika dibandingkan dengan luas

wilayah Provinsi Papua maka Komisi V DPR RI mendukung upaya BMKG untuk

memperbanyak stasiun pengamatan baik meteorologi maupun geofisika guna

memberikan data yang akurat baik dalam antipasi mitigasi bencana maupun dalam

meningkatkan keselamatan transportasi.

2. Mengingat luasnya wilayah lautan Negara kita, Komisi V DPR RI mendukung rencana

BMKG untuk mendirikan Stasiun Meteorologi Maritim utamanya dalam mendukung

keselamatan transportasi laut termasuk keselamatan para nelayan.

3. Komisi V DPR RI mendorong BMKG untuk segera meningkatkan kuantitas maupun

kualitas SDM yang dimiliki agar dapat mengoptimalkan peralatan yang ada dalam

rangka meningkatkan akurasi dan dependability data hasil pengamatan serta analisa

yang dihasilkan.

Halaman 32

E. Basarnas

Terkait kesulitan menjangkau daerah pegunungan/daerah tengah Provinsi Papua maka

Komisi V DPR RI memberikan rekomendasi untuk melengkapi Kantor SAR di Provinsi

Papua dengan Sarana Transportasi Udara seperti Helikopter atau pesawat kecil guna

memberikan kemudahan dan kecepatan dalam waktu tanggap (respond time) terhadap

suatu bencana/kecelakaan.

F. Terkait Usulan Daerah

Terkait berbagai usulan dan aspirasi daerah antara lain dari Kabupaten Yahukimo,

Kabupaten Puncak Jaya dan Kotamadya Jayapura, maka tim kunjungan Kerja Komisi V

DPR RI memberi rekomendasi agar usulan tersebut mendapatkan perhatian dari mitra

kerja Komisi V DPR RI sesuai dengan Tupoksinya masing-masing dengan memperhatikan

apakah usulan tersebut benar-benar merupakan tugas dan wewenang dari Pemerintah

Pusat / APBN (seperti pembangunan jalan nasional, pembangunan irigasi dll) dalam

pelaksanaannya. Komisi V DPR RI juga meminta Pemda berperan lebih proaktif dalam

penyelesaian permasalahan pembebasan lahan guna menghindari ketidakeffektifan dan

ketidakefisienan anggaran.

Halaman 33

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Papua pada Reses Masa Persidangan

II Tahun Sidang 2009 - 2010 yang dilaksanakan dari tanggal 11-13 Maret 2010.

Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR-RI terutama sebagai bahan fungsi Pengawasan dan

Penganggaran DPR RI. Selain itu hasil Kunjungan kerja ini juga diserahkan kepada Pemerintah untuk

dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan

prasarana bagi kesejahteraaan rakyat di Provinsi Papua pada khususnya dan Indonesia pada

umumnya.

Jakarta, April 2010

KETUA TIM KUNKER KOMISI V DPR-RI

KE PAPUA

TTD

H. Muhidin M. Said, SE. MBA