LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE 9. Serbani Barus Staf ... tambang tembaga dan emas Freeport, ... Laporan Hasil Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Papua

Embed Size (px)

Text of LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE 9. Serbani Barus Staf ... tambang tembaga dan emas...

  • Halaman 1

    LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

    KOMISI V DPR RI KE PROVINSI PAPUA

    RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2009 - 2010

    TANGGAL 11-13 MARET 2010

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A Dasar Hukum

    1. Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20

    A, perubahan Ketiga Pasal 23;

    2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

    Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

    Daerah;

    3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

    Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

    4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 12 November 2009 tentang Penyusunan

    Program Kerja dan Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI serta Rapat Dengar

    Pendapat tanggal Februari 2010 tentang persiapan kunjungan kerja dengan semua mitra

    Komisi V, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku.

    B. Maksud dan Tujuan

    1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:

    a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung hasil-hasil

    pembangunan di Provinsi Papua khususnya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang

  • Halaman 2

    Perhubungan, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal,

    serta Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi tanggung jawab

    Komisi V DPR RI.

    b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Papua , utamanya

    pembangunan Infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN 2009.

    c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Papua terkait pembangunan

    infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN 2010 dan APBN 2011.

    2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan

    Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang

    Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan

    bahwa:

    1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi)

    2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting)

    3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan

    Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara

    lain pada:

    butir a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk

    anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya

    yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

    butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

    Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang Komisi

    dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut

    pengaduan masyarakat, dapat:

    Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam

    masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat

    komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya.

  • Halaman 3

    C. Lokasi dan Waktu

    Dalam Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2009 - 2010, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan

    Kerja ke Provinsi Papua pada tanggal 11 -13 Maret 2010. Dalam masa kunjungan yang dilakukan

    selama 3 hari itu, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi,

    dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas.

    Agenda kunjungan di Provinsi Papua adalah:

    1. Ekspose dan Peninjauan Bandara Sentani Jayapura.

    2. Paparan oleh Maskapai MNA sebagai salah satu maskapai yang melayani jalur penerbangan

    perintis

    3. Paparan oleh Stasiun Meteorologi Jayapura.

    4. Paparan oleh Kansar Basarnas Jayapura.

    5. Peninjauan Rusunawa Mahasiswa Yumasis Abepura

    6. Ekspose dan Paparan bidang pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua oleh Gubernur

    Papua beserta jajaran.

    7. Peninjauan Jalan Nasional Hamadi Holtekamp Skow

    8. Peninjauan Rumah khusus perbatasan Mosso

    9. Peninjauan kawasan Perbatasan RI - PNG

    10. Peninjauan Bendung Tami dan Daerah Irigasi Koya

    11. Peninjauan Pelabuhan Laut Jayapura

    12. Peninjauan dan paparan Balai Diklat Penerbangan Jayapura

    13. Ekspose dan Paparan bidang pembangunan Infrastruktur oleh Walikota Jayapura, Bupati

    Yahukimo dan Bupati Puncak Jaya.

    Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua pada tanggal 11-

    13 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

    1. H. Muhidin M. Said, SE. MBA Ketua/ F-PG

    2. C.P. Samiadji Massaid, SE. Anggota/ F - PD

    3. Drs. H. Achmad Syafii, Msi Anggota/ F - PD

    4. Etha Bulo Anggota/ F - PD

    5. Drs. H. Riswantony DK Anggota/ F - PD

  • Halaman 4

    6. Drs. H. Eldie Suwandie Anggota/ F - PG

    7. Josef A. Nae Soi Anggota/ F - PG

    8. Drs. H Roem Kono Anggota/ F - PG

    9. Hj. Sadarestuwati, SP, MMA. Anggota/ F - PDIP

    10. Ir. Sudjadi Anggota/ F - PDIP

    11. Drs. Arifinto Anggota/ F - PKS

    12. Ir. Memed Sosiawan Anggota/ F - PKS

    13. Hj. Hanna Gayatri, SH Anggota/ F - PAN

    14. H.A. Bakri HM, SE Anggota/ F - PAN

    15. Capt. H. M. Epyardi Asda, M.Mar Anggota/ F - PPP

    16. H. Marwan Jafar, SE. SH Anggota/ F - PKB

    17. Gunadi Ibrahim Anggota/ F - P. Gerindra

    18. Drs. Akbar Faizal, M.si Anggota/ F - P. Hanura

    Pendukung dari Sekretariat dan Staf Ahli Komisi V DPR RI

    19. Dra. Hani Yuliasih Sekretariat Komisi V DPR RI

    20. Aan Yulianingsih, S.Sos Sekretariat Komisi V DPR RI

    21. Kunarto S. Sos Sekretariat Komisi V DPR RI

    22. Aditya Perdana, ST. MBA. Staf Ahli Komisi V

    Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ke

    Provinsi Papua sebagai Tim Pendamping, adalah sebagai berikut:

    A. Kementerian Pekerjaan Umum:

    1. Ir. Chaerul Taher, M.Sc Direktur Jalan dan Jembatan

    Wilayah Timur Ditjen Bina Marga

    2. Ir. Gultom Kepala Balai Pelaksanaan Jalan

    Nasional Wilayah X

    3. Matius Baba P, BE Kepala Balai Wilayah Sungai Papua

  • Halaman 5

    4. Ir. Beny Hermawan, M Kabid Pelaporan Pimpinan

    Puskom

    5. Ir. N. Sardjiono, MM Kasubdit Pengembangan Air Minum

    Wilayah II Cipta Karya

    6. Dr. Ir. Edy Harsono, ME Kasubdit Pengembangan Wilayah

    Timur Direktorat Rawa dan Pantai

    Ditjen S.D.A

    7. Dra. Etty Winarni, MM Kabid Pelayanan dan Informasi

    Publik Penghubung PU

    7. Ir. Sri Leksono Warisunu Kasubdit Penataan Ruang Kota

    Metropolitan

    B. Kementerian Perhubungan

    1. Budi Setiadjid Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla

    2. Ichwanul Idrus Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen

    Hubud

    3. M. Fuschad Kepala Pusdiklat Hubud

    4. Maryati Karma Kabid Program Pusdiklat Udara

    5. M. Thohir Kasubdit Pengerukan Ditpelpeng Ditjen

    Hubla

    6. Yudishari Sitompul Kasubdit Fas. Bantu Navigasi dan

    Pengamatan Penerbangan Ditjen

    Hubud

    7. Polana BP Kasubdit Prasarana Bandara Ditjen

    Hubud

  • Halaman 6

    8. M. Zaran Nuddin Kasubag Analisa Evaluasi Biro

    Perencanaan

    9. Serbani Barus Staf Dirjen Hubud

    10. Wahyu Ikhwandono Staf Ditjen Hubud

    11. Adi Irawan Biro Umum Kemenhub

    C. Kementerian Perumahan Rakyat

    1. Nanang S. Kemenpera

    2. Fitra Kemenpera

    3. Toto Kunto Kemenpera

    D. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika:

    1. Untung Merdianto Karo Perencanaan BMKG

    2. Aries Erwanto Bag. Perencanaan BMKG

    E. BASARNAS

    1. Drs. Jahirin M.Si Karo Perencanaan dan KTLN

    F. Reporter

    1. Indah Pratiwi S.Sos Reporter

    2. Tumin Setiawan Kameramen TVRI

  • Halaman 7

    BAB II

    Pengantar Provinsi Papua

    Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah

    timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau

    terbesar ke-dua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari

    Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya.

    Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea, yang merupakan bekas koloni

    Inggris.

    Provinsi Papua awalnya mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, sehingga sering disebut sebagai

    Papua Barat terutama oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan yang ingin memisahkan diri dari

    Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini

    dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah masuk

    dalam NKRI, wilayah ini kemudian dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973.

    Nama tersebut kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto pada saat meresmikan

    tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

    Nama provinsi ini kemudian diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

    Khusus Papua. Pada 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua

    Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai

    nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi

    Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Gubernur Papua

    saat ini ad