LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI SULAWESI BARAT

Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019

14 - 18 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2019

1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI SULAWESI BARAT RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018-2019

14 – 18 FEBRUARI 2019

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan

pertama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

B. Objek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), BUMN Sektor Perbankan, BUMN Sektor

Energi, BUMN Sektor Telekomunikasi, dan BUMN Sektor Transportasi Udara,

yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Barat.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk

memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah

dilaksanakan dan rencana serta program pembangunan yang akan dilakukan,

terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR

RI, yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah

(UKM), BUMN, Investasi, dan persaingan usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk

mendapatkan informasi dan data mengenai perkembangan perbankan,

pasokan energi listrik, bahan bakar minyak, telekomunikasi, angkutan

penerbangan serta stok dan distribusi pangan di Sulawesi Barat.

2

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunker Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat ini dilaksanakan dengan

agenda pertemuan sebagai berikut:

1. Pemprov Sulbar beserta jajarannya.

2. Direksi BUMN di sektor perbankan, yaitu:

Bank BRI (Persero) Tbk.

Bank BNI (Persero) Tbk.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank BTN (Persero) tbk.

3. Direksi BUMN di sektor telekomunikasi, yaitu:

PT Telkom (Persero) Tbk.

4. Direksi BUMN di sektor energi, yaitu:

PT PLN (Persero).

PT Pertamina (Persero).

5. Direksi BUMN di sektor transportasi udara, yaitu:

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Selain itu, juga dilakukan peninjauan langsung dan dialog di lokasi, yakni di

Gudang Bulog Divisi Regional Mamuju, Sulawesi Barat.

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Komisi VI DPR RI ke

Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut.

NO. NO.

ANGG. N A M A KETERANGAN

1. A-430 Ir. H. Azam Azman Natawijana Ketua Tim/F PD

2. A-125 Irmadi Lubis F.PDIP

3. A-160 Rieke Diah Pitaloka F.PDIP

4. A-257 Eka Sastra, SE. M.Si F.PG

5. A-388 Supratman Andi Agtas, SH, MH F. Gerindra

6. AA-396 Steven Abraham F.Gerindra

7. A-473 Primus Yustisio, SE F.PAN

8. A-74 H. Lukmanul Khakim, M.Si F.PKB

9. A-66 Ir. M. Nasim Khan F.PKB

10. A-101 Drh. Slamet F.PKS

3

NO. NO.

ANGG. N A M A KETERANGAN

11. A-514 H. Abdul Aziz, SE F.PPP

12. A-2 Zulfan Lindan F.Nasdem

13. -- Rina Sartika Pamela, ST, MH Setkom

14. -- Devi Risnayanti, SE Setkom

15. -- Heru Prabowo Setkom

16. -- Wahyudi M. Pratopo Tenaga Ahli

17. - --

Arief Rahman Media Cetak dan Media Sosial

18. --- -- Koko Inugroho TV Parlemen

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Hasil Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sulbar dalam agenda pertemuan dan

peninjauan adalah sebagai berikut:

A. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili Asisten II, Hamzah,

menyambut Delegasi Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Bandara

Tampa Padang, Mamuju, dan dilanjutkan dengan ramah tamah di Ruang VIP

Bandara.

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, tidak bisa menemui Tim Kunker

Komisi VI DPR RI karena sedang bertugas ke Dubai, Uni Emirat Arab. Asisten

II Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Hamzah, yang mendapat tugas

menyambut dan mendampingi Tim Kunker Komisi VI DPR RI, mengikuti

semua kegiatan dan pertemuan yang dilaksanakan para anggota Dewan

dengan mitra di Mamuju, Sulawesi Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Hamzah menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi

Barat memiliki potensi utama dalam sektor perkebunan, pertanian, dan

perikanan. Komoditas-komoditas dari sulbar antara lain kelapa sawit, beras,

jagung, kopi, dan hasil laut.

Hamzah menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi Sulawesi Barat,

antara lain akses permodalan untuk para petani, nelayan, serta pengusaha

kecil dan menengah. Akses transportasi udara juga menjadi persoalan bagi

Sulawesi Barat karena penerbangan ke Bandara Tampa Padang, Mamuju

belum berjalan setiap hari sehingga para penumpang harus menyesuaikan

4

dengan jadwal penerbangan. Selain itu, penumpang juga sering kesulitan

mendapatkan tiket karena keterbatasan seat penerbangan.

Asisten II Pemprov Sulbar juga menanggapi berbagai hal yang berkembang

dalam dialog antara Tim Kunker Komisi VI DPR dengan para mitra dari BUMN.

B. BUMN Perbankan

Agenda pertemuan dengan Direksi BUMN Perbnkan dihadiri oleh:

1. Direktur Ritel Bank BRI (Persero) Tbk, Supari.

2. Direktur Keuangan Bank BNI (Persero) Tbk, Anggoro Eko Cahyo.

3. Direktur Commercial Banking Bank Mandiri (Persero) Tbk, Riduan.

4. Direktur Strategic Human Capital Bank BTN (Persero) Tbk, Yossi Istanto.

5. Staf Ahli Menteri Perdagangan, Dody Edward.

6. Asisten II Pemprov Sulbar, Hamzah.

1. Hasil pertemuan dengan BUMN Perbankan

Bank BRI (Persero) Tbk memiliki 44 jaringan kantor konvensional BRI,

1.075 jaringan kerja elektronik, dan 2.281 agen Brilink di Sulawesi Barat.

Seluruh jaringan tersebut memberikan layanan perbankkan yang ada di

enam kabupaten / kota di Sulawesi Barat. Kinerja finansial Bank BRI

Sulawesi Barat bagus, dengan menguasai pangsa pasar pinjaman

sebesar 34% dengan nilai Rp 3,66 triliun (2018) dan pangsa pasar

Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Direksi BUMN Perbankan di Mamuju,

Sulawesi Barat.

5

simpanan sebesar 46% dengan nilai Rp 2,45 triliun (2018). Penyaluran

Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Barat tahun 2018 sebesar Rp

487,21 miliar atau 86,13% dari target sebesar Rp 565,65 miliar. Kualitas

kredit Bank BRI di Sulawesi Barat cukup bagus, terlihat dari kecilnya kredit

macet (non-performing loan/NPL) yakni kisaran 1%, bahkan untuk KUR

tingkat kredit macet hanya 0,5%. Nilai pinjaman di Bank BRI Sulawesi

Barat tumbuh 15%, sedangkan nilai simpanan tumbuh 11%. Selama ini

nilai simpanan di Bank BRI Sulawesi Barat lebih kecil dari nilai pinjaman,

sehingga pendanaan kredit didukung dari daerah lain. Program kemitraan

yang disalurkan Bank BRI di Sulbar tahun 2018 sebesar Rp 2,45 miliar

untuk untuk 40 debitur, meningkat dari Rp 1,53 miliar untuk 25 debitur

pada 2017. Penyaluran dana Program Bina Lingkungan BRI di Sulbar

selama 2016-2018 mencapai Rp 3,08 miliar.

Bank BNI (Persero) Tbk di Provinsi Sulbar memiliki dua Kantor Cabang

Utama/KCU yakni di Mamuju dan Polewali, lima Kantor Cabang

Pembantu/KCP (Majene, Wonomulyo, Mamasa, Pasangkayu, Topoyo),

dan 55 Anjungan Tunai Mandiri/ATM. Dana pihak ketiga (DPK) di Bank

BNI wilayah Sulbar dari tahun 2016 sampai 2018 tumbuh rata-rata 16%

(yoy), yakni dari Rp 531 miliar (2016) menjadi Rp 764 miliar (2017), dan

Rp 703 miliar (2018). Sedangkan nilai pinjaman BNI di Sulbar pada kurun

waktu yang sama tumbuh rata-rata 33%, dari Rp 355 miliar (2016), lalu

Rp 481 miliar (2017), dan Rp 587 miliar (2018). Sektor Ekonomi unggulan

untuk penyaluran kredit BNI di Sulawesi Barat tahun 2018 adalah sektor

pertanian, perkebunan, kehutanan, perdagangan, restoran, dan hotel.

Penyaluran KUR BNI di Sulbar terus meningkat, yakni Rp 40,9 miliar untuk

158 debitur (2016), Rp 73,8 miliar untuk 463 debitur (2017), dan Rp 91,3

miliar untuk 430 debitur (2018). Kolektibiltas kredit di Sulbar cukup baik,

dengan NPL KUR 0,8%. Selama 3 tahun terakhir, BNI telah menyaluran

dana Bina Lingkungan sebesar Rp 246 Juta di Provinsi Sulawesi Barat.

Bank Mandiri (Persero) Tbk di Sulawesi Barat memiliki lima cabang yang

tersebar di tiga kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju Utara, Kota

Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk pelayanan nasabah,

Bank Mandiri Sulawesi Barat memiliki 191 jaringan kantor, 110 agen

branchless, 840 ATM, dan 11.131 EDC (Electronic Data Capture).

Penyaluran kredit Bank Mandiri di Sulbar terus meningkat tiga tahun

terakhir, yakni dari Rp 312,7 miliar (2016), lalu Rp 825 miliar (2017), dan

Rp 1 triliun (2018), atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 178%

(yoy). Sektor usaha utama dalam penyaluran kredit Bank Mandiri adalah

6

sektor kelistrikan, bahan bakar gas, dan air. Sedangkan perdagangan,

restoran dan hotel menjadi sektor yang paling tinggi pertumbuhannya,

yakni dari Rp 184 miliar (2017) menjadi Rp 254 miliar (2018). Total

penyaluran kredit UMKM per 31 Desember 2018 sebesar Rp 392 miliar

atau 39,1% dari total seluruh kredit yang disalurkan Bank Mandiri

Sulawesi Barat. NPL kredit UMKM tercatat sebesar 1,51%. Per 31

Desember 2018 tercatat 3.926 debitur telah menerima KUR dengan total

plafon sebesar Rp 405,7 miliar. Pemenuhan kewajiban oleh debitur KUR

sangat baik, dengan kredit macet hanya sebesar 0,87%. Bank Mandiri

tidak menyalurkan Program Bina Lingkungan di Sulbar.

Bank BTN (Persero) Tbk menyalurkan kredit di Provinsi Sulawesi Barat

selama 3 tahun terakhir (2016-2018) sebesar Rp. 286 miliar, dengan

posisi DPK (Dana Pihak Ketiga) per 31 Desember 2018 sebesar Rp 30

miliar. Outlet Bank BTN di Provinsi Sulawesi Barat dalam 3 tahun terakhir

(2016-2018) tidak menyalurkan KUR karena outlet tersebut masih di

bawah supervisi Kantor Cabang Makassar terkait tingginya kredit macet.

KUR BTN di Sulbar terakhir disalurkan tahun 2014. Upaya yang dilakukan

untuk memperbaiki kualitas KUR/KUKM adalah: 1. Penjualan agunan

untuk proses penyelamatan kredit; 2. Meningkatkan hubungan dengan

perusahaan penjamin untuk mempercepat proses klaim. Selain itu, juga

dilakukan upaya perbaikan proses analisis KUR agar kualitas kredit dapat

ditingkatkan dan membentuk Credit Risk Division. Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan Bank BTN di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat

terus meningkat tiga tahun terakhir, yakni dari Rp 50 juta untuk satu

debitur (2016), lalu Rp 360 juta untuk 12 debitur (2017), dan Rp 3,67 miliar

untuk 79 debitur (2018).

Pemerintah berencana melakukan replanting kelapa sawit milik para

petani seluas total 5.000 hektare di Sulawesi Barat dengan pendanaan

dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan

KUR.

2. Kesimpulan / Rekomendasi

a. Komisi VI DPR RI meminta BUMN perbankan untuk meningkatkan

penyaluran kredit di Provinsi Sulbar, khususnya KUR dan KUKM, untuk

mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

b. Komisi VI DPR RI meminta BUMN perbankan untuk meningkatkan

dana simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) agar bisa disalurkan

7

untuk pinjaman dan kegiatan ekonomi. Untuk itu, bank-bank BUMN

perlu mengadakan program promosi, sosialisasi, dan pendidikan

kepada masyarakat.

c. Komisi VI DPR RI meminta Bank BTN untuk menyelesaikan kredit

macet yang dialami terutama KUR dan lebih hati-hati dalam

memberikan kredit agar tidak macet.

d. Komisi VI DPR RI meminta Bank Mandiri untuk menyalurkan dana

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Sulbar sebagai

pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat di provinsi ini.

e. Komisi VI DPR RI meminta BUMN perbankan mendukung pembiayaan

replanting kelapa sawit milik petani di Sulbar dengan dana BPDP-KS

dan KUR.

C. BUMN Energi, Telekomunikasi, Dan Transportasi Udara

Agenda pertemuan dengan Direksi BUMN Energi, Telekomunikasi, dan

Transportasi Udara dihadiri oleh:

1. Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina (Persero), Mas’ud Khamid.

2. Direktur Consumer Services PT Telkom (Persero) Tbk., Siti Choiriana.

3. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero), Haryanto.

4. Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Fikri Ariansyah.

5. Asisten II Pemprov Sulbar, Hamzah.

Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI, Ir. H. Azam Azman Natawijana, saat memberikan cindera mata kepada Asisten II Pemprov Sulbar, Hamzah, disaksikan sejumlah Direksi BUMN. Perbankan di Mamuju, Sulawesi Barat.

8

1. Hasil pertemuan dengan Direksi BUMN Energi, Telekomunikasi, dan

Transportasi Udara

Distribusi bahan bakar minyak di Sulawesi Barat ditangani oleh Marketing

Operation Region VII PT Pertamina (Persero). Permintaan bahan bakar

minyak (BBM) di wilayah Sulawesi Barat meningkat dalam tiga tahun

terakhir. Permintaan gasolin tumbuh rata-rata 14% dari 116.342 KL (2016)

menjadi 112.910 KL (2017) dan 129.176 KL (2018). Sedangkan

permintaan gasoil naik rata-rata 10% dari 52.292 KL (2016) menjadi

51.682 KL (2017) dan 56.652 KL (2018). Hal ini menunjukkan bahwa

perekonomian di daerah ini tumbuh. Dalam distribusi BBM di Sulawesi

Barat, Pertamina juga melaksanakan kebijakan BBM satu harga di

sejumlah lokasi. Terkait kenaikan tarif penerbangan, dia mengungkapkan

bahwa kenaikan itu bukan karena harga bahan bakar karena harga avtur

turun sejak November 2018.

Layanan PT Telkom (Persero) Tbk telah menjangkau seluruh wilayah di

Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi enam kabupaten dan 1 kota, 69

kecamatan, dan 727 desa. Telkom mendominasi pasar telekomunikasi di

Sulbar, dengan menguasai pangsa pasar 69%. Untuk Kota Mamuju,

pangsa pasar Telkom malah mencapai 79%. Pendapatan Telkom di

Sulbar dalam tiga tahun terakhir terus meningkat, dari Rp 45 miliar (2016),

menjadi Rp 71 miliar (2017), lalu Rp 102 miliar (2018). PT Telkom terus

meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di Sulbar, termasuk BTS,

backbone, dan fiber optik. Mulai Desember 2018 semua ibu kota

kabupaten di Sulbar telah terlayani fiber optik. Kota Mamuju malah sudah

terlayani fiber optik sejak 2016. Telkom juga melaksanakan program

digitalisasi bekerja sama dengan BUMN lain. Namun, ragam layanan dan

tarif yang diberikan Telkom untuk wilayah timur Indonesia termasuk

Sulawesi Barat belum sama dengan wilayah barat Indonesia.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melayani penerbangan Makassar-

Mamuju pp menggunakan pesawat CRJ-1000 dengan total 96 seat.

Khusus rute Mamuju ke Makassar terdapat restriksi payload pesawat

sebesar 88 penumpang atau maksimal 7.900 kg karena adanya kendala

(gunung) di ujung runway. Kendala lain yang dialami adalah terbatasnya

fasilitas di bandara Tampa Padang Mamuju, dimana sarana dan

prasarana untuk kargo belum tersedia sehingga Garuda belum bisa

melayani pengiriman kargo dari Mamuju. Misalnya: belum ada gudang

kargo dan Xray khusus untuk kargo. Masalah cuaca juga masih sering

menjadi gangguan sehingga menimbulkan keterlambatan penerbangan.

9

Mengenai kenaikan tarif penerbangan, Garuda tidak menaikkan sendiri.

Selama ini yang lebih sering terjadi adalah perang tarif, sehingga

kenaikan yang terjadi belakangan ini diharapkan bisa menutup kerugian

sebelumnya. Garuda mengusulkan agar ekosistem industri penerbangan

ditata ulang. Maskapai tidak boleh hanya terbang di daerah yang

menguntungkan. Di rute-rute gemuk maskapai dapat untung, maka di rute

sepi maskapai memberi subsidi. Untuk meningkatkan pangsa pasar,

Garuda telah mengambil alih Sriwijaya Air dan NAM Air. Dengan

demikian, Garuda Grup memiliki empat produk untuk pasar yang berbeda,

yakni full service, medium air, low cost carrier, dan boutique air. Pemprov

Sultra meminta Garuda bisa terbang ke Mamuju tujuh kali seminggu

karena arus penumpang cukup banyak, sementara penerbangan

sekarang ini hanya empat kali seminggu.

PT PLN (Persero) wilayah kerja Sulbar memiliki enam Unit Layanan

Pelanggan (ULP) dan 21 unit layanan di enam kabupaten. Sistem

kelistrikan Sulawesi Barat memiliki daya terpasang 157,1 MW, dengan

beban puncak 68,72 MW, dan daya mampu 149,1 MW. Jumlah pelanggan

PLN di Sulbar hingga akhir 2018 sebanyak 249.965 pelanggan. Tahun

2019 diproyeksikan meningkat menjadi 258.428 pelanggan, dan tahun

2020 menjadi 271.080 pelanggan. Tingkat elektrifikasi di Sulbar terus

meningkat, dari 93,1% (2017) menjadi 97% (2018), dan ditragetkan

mencapai 99,9% (2019). Terdapat sejumlah kendala pembangunan listrik

desa di Sulbar, yakni: 1. Kondisi lokasi sangat minim akses jalan sehingga

belum memungkinkan pengangkutan tiang ke lokasi desa sasaran

utamanya di Kabupaten Mamasa. 2. Masih terkendala oleh banyaknya

pohon produktif milik masyarakat yang bertahan tidak mau

ditebang/dipotong apabila tidak ada ganti kerugian. 3. Kontraktor

pelaksana pekerjaan yang memenuhi kriteria jumlahnya sedikit. 4.

Standar tiang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) yang panjangnya

minimal 13 meter menjadi hambatan dalam pengangkutan ke pelosok

pegunungan yang terdapat banyak belokan dengan jarak haluan sangat

pendek sehingga tiangnya kandas di bagian pangkal atau ujungnya ketika

diangkut. Sebagai solusi, PLN telah berkoordinasi dengan Pemerintah

Provinsi Sulbar untuk menyediakan akses jalan bagi material kelistrikan.

Gubernur juga telah mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan PLN

memotong pohon yang menghalangi saluran distribusi. PLN bekerja sama

dengan BRI berusaha membantu kontraktor lokal yang menghadapi

masalah finansial.

10

2. Kesimpulan / Rekomendasi

a. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) menjaga

ketersediaan pasokan BBM di Sulawesi Barat dengan harga yang

wajar. Pelaksanaan Program BBM satu harga harus diawasi dengan

ketat agar tidak terjadi penyelewengan, sebab ditemukan kasus

ketiadaan barang untuk BBM satu harga.

b. Komisi VI DPR RI meminta PT Telkom (Persero) Tbk untuk

meningkatkan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di Sulawesi

Barat. Jenis-jenis layanan yang ada di wilayah barat Indonesia

hendaknya juga disediakan untuk masyarakat wilayah timur Indonesia

termasuk Sulbar dengan tarif yang sama.

c. Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia memberikan layanan

penerbangan ke Mamuju, Sulbar tujuh hari seminggu untuk

memperlancar lalu lintas penumpang dan barang serta meningkatkan

perekonomian di wilayah Sulbar.

d. Komisi VI DPR RI meminta PT PLN (Persero) melanjutkan program

elektrifikasi di Sulawesi Barat hingga seluruh masyarakat terlayani

listrik. Wilayah Mamasa yang tingkat elektrifikasinya paling rendah di

Sulbar harus mendapat perhatian khusus.

D. Perum Bulog

Agenda peninjauan gudang Bulog Mamuju, Sulawesi Barat, dihadiri oleh:

1. Direktur Keuangan Perum Bulog, Triyana

2. Kepala Divre Perum Bulog Sulawesi Selatan dan Barat, Mansyur

3. Staf Ahli Menteri Perdagangan, Dody Edward

4. Asisten II Pemprov Sulbar, Hamzah

Tim Kunker Komisi VI DPR RI mengecek stok beras di Gudang Bulog Mamuju, Sulbar.

11

1. Hasil pertemuan dengan Perum Bulog

Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Divre

Sulselbar) memiliki delapan Subdivre, empat Kantor Seksi Logistik

(Kansilog), dan 181 gudang dengan kapasitas total 365.800 ton. Divre

Sulselbar merupakan daerah yang surplus beras dan banyak yang suka

rasa berasnya sehingga permintaan tinggi. Selama ini surplus beras dari

Sulselbar dikirim ke DKI Jakarta dan Kalimantan. Selain itu, terdapat

permintaan beras merah dari Selandia Baru dan Papua Nugini, namun

keberlanjutan pasokan dari Sulselbar kurang. Untuk mendukung

perdagangan beras di wilayah Sulselbar, akan dibangun Pasar Induk

Beras Parepare. Bulog akan membangun gudang yang lebih besar dan

silo-silo dengan anggaran dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

Realisasi pengadaan Subdivre Mamuju tahun 2018 sebanyak 3.166 ton,

lebih rendah dari target pengadaan 4.000 ton. Penyaluran bantuan sosial

beras keluarga sejahtera di Provinsi Sulbar selama 2018 sebanyak 8.868

ton. Beras yang disalurkan untuk bantuan Rastra merupakan beras yang

masih bagus dan layak dikonsumsi.

Terjadinya penurunan mutu beras di gudang Bulog merupakan hal yang

tidak bisa dihindari karena Bulog mendapat tugas untuk

membikin/menjaga stok. Ketentuannya, stok beras harus cukup untuk

memenuhi kebutuhan tiga bulan sehingga pengeluaran stok harus

didukung dengan pemasukan. Dalam menjalankan tugas ini, Bulog

menyimpan beras di gudang dan dikeluarkan sesuai

permintaan/kebutuhan. Mutu beras akan menurun bila disimpan terlalu

lama di gudang. Bulog menetapkan kebijakan untuk mengecek kualitas

beras setiap bulan. Beras yang turun mutu dievaluasi: yang bisa

direproses akan direproses; yang tidak direproses akan dibuat tepung;

yang tidak bias dibuat tepung akan dijadikan pakan ternak.

Provinsi Sulbar juga merupakan penghasil jagung, dengan hasil panen

mencapai 400.000 ton per tahun. Selama ini jagung produksi Sulbar

banyak yang diekspor.

2. Kesimpulan/Rekomendasi

1. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog untuk meningkatkan

penyerapan beras hasil panen petani sesuai target yang ditetapkan.

Perlu dibuat kebijakan dan mekanisme yang menjamin arus masuk dan

keluar beras dari gudang Bulog agar penyerapan beras petani dan

distribusi berjalan lancar.

12

2. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog untuk menjaga kualitas beras

yang ada di gudang dengan pengecekan berkala. Penyaluran beras

dari gudang Bulog hendaknya dilakukan dengan mendahulukan

pengeluaran beras yang lebih dahulu masuk, sesuai prinsip first in first

out (FIFO).

3. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog untuk menyerap jagung hasil

panen petani di Sulawesi Barat dengan harga wajar. Jagung dari

Sulawesi Barat hendaknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan

dalam negeri agar impor jagung bisa ditekan dan devisa negara bias

dihemat.

4. Komisi VI DPR RI mendukung pembangunan Pasar Induk Beras

Parepare dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan beras di

wilayah Sulselbar. Komisi VI DPR RI juga mendukung langkah Bulog

untuk membangun gudang beras yang lebih besar untuk mendukung

perdagangan di Pasar Induk Beras Parepare dan wilayah Sulselbar

pada umumnya.

III. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi

Sulawesi Barat pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019

tanggal 14 sampai dengan 18 Februari 2019. Semoga laporan ini dapat

digunakan sebagai bahan pendukung bagi Komisi VI DPR RI untuk

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah khususnya di

bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, Investasi, dan

Persaingan Usaha.

Ketua Tim,

IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA A - 430