LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE …...LAPORAN KUNJUNGAN KERJAKOMISI VI DPR RI ... PG Madukismo 4. UMKM dan IKM Binaan PT Bank Mandiri, PT BNI, PT BRI, dan PT BTN D. WAKTU

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017 - 2018

1 - 5 Mei 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2018

1

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJAKOMISI VI DPR RI KE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2017-2018 1 MEI - 5 MEI 2018

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan

pertama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Surat Tugas Nomor: ST/21/Kom.VI/DPR RI/IV/2018 tentang Penugasan

Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Pada

Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017 - 2018 ke Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai bagian dari kewajiban konstitusional

dewan, khususnya Komisi VI DPR RI, untuk mengawasi pelaksanaan

kewajiban pemerintah di bidang industri dan perdagangan, investasi, BUMN,

serta Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Sebagian dari

mekanisme pengawasan ini dilakukan dengan cara mendapatkan masukan

langsung dari Pemda beserta aparat Satuan Kerja Pemerintah Daerah,

BUMN,serta para pelaku industri di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan, anggota Komisi VI DPR

RI berkewajiban mengawasi dan meninjau secara langsung pelaksanaan

kewajiban pemerintah di bidang industri dan perdagangan, investasi, BUMN,

serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM dan mendapatkan

masukan secara langsung dari para stakeholder. Dengan demikian

diharapkan masalah-masalah yang ada dapat dicarikan jalan keluarnya.

Selain itu, masukan dari daerah ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

Anggota Komisi VI dalam pengambilan keputusannya.

2

C. SASARAN DAN OBYEK KUNJUNGAN KERJA

Sasaran Kunjungan Kerja dititik beratkan pada aspek:

1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, khususnya

yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR RI.

2. Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang berada di

dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR RI.

3. Pengawasan terhadap implementasi Public Service Obligation (PSO) dan

pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh para Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) di Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang terkait dengan

bidang tugas mitra kerja Komisi VI DPR RI.

5. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang berkembang

berkaitan dengan pengembangan industri, koperasi dan UMKM,

penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

lokal.

Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:

1. Kepala Daerah dan SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta

2. PT Angkasa Pura I (Area Pembangunan Bandara New Yogyakarta

Internasional Airport)

3. PG Madukismo

4. UMKM dan IKM Binaan PT Bank Mandiri, PT BNI, PT BRI, dan PT BTN

D. WAKTU DAN ACARA KUNJUNGAN KERJA

(Terlampir)

E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

(Terlampir)

II. DESKRIPSI UMUM DAERAH KUNJUNGAN KERJA

A. Gambaran Umum

Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks historis dimulai

dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan

Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan

yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah

Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan

Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden

RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah

3

Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu

kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri

Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada

Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII

tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;

1. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII

tertanggal 5 September1945 (dibuat secara terpisah);

2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII

tertanggal 30 Oktober1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang

menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan

pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan

tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan

DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang

Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada

tanggal 3 September 2012. Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2

meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang

Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah

Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan

Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan

kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY

sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa

Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil

pemerintah pusat di daerah.

DIY terbagi dalam lima wilayah, meliputi empat kabupaten dan satu kota:

1. Kabupaten Bantul

2. Kabupaten Gunung Kidul

3. Kabupaten Kulon Progo

4. Kabupaten Sleman

5. Kota Yogyakarta

4

Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak antara 110º24’19”-110º28’53”

Bujur Timur dan 07º15’24”-07º49’26” Lintang Selatan. Wilayah kota

Yogyakarta dibatasi oleh daerah-daerah seperti:

1. Batas wilayah utara: Kab.Sleman

2. Batas wilayah selatan: Kab.Bantul

3. Batas wilayah barat: Kab.Bantul dan kab.Sleman

4. Batas wilayah timur : Kab.Bantul dan kab.Sleman

Kegiatan perekonomian DIY terkonsentrasi di wilayah bagain tengah dengan

pusatnya di kota Yogyakarta. Wilayah Kota Yogyakarta terdiri dari 14

kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2532 RT dengan wilayah seluas

32,5 km² atau kurang lebih 1,02% dari luas Wilayah Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta termasuk cekungan bagian bawah

dari lereng Gunung Merapi, sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol

atau vulkanis muda. Sedangkan di Kecamatan Umbulharjo dan sekitarnya

jenis tanahnya adalah lempung kepasiran (sandy clay ) dengan formasi

geologi batuan sedimen andesit tua (old andesit)/kepasiran.

Meskipun secara geografis merupakan provinsi terkecil kedua setelah DKI

Jakarta, DIY memiliki potensi kearifan lokal yang membuatnya tidak kalah

bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Banyak prestasi dan

keunggulan yang dimiliki oleh daerah ini. Dari segi akuntabilitas dan kinerja

pemerintah, DIY selalu berada pada posisi teratas. DIY juga memiliki potensi

sumberdaya manusia yang kuat dengan angka melek huruf 95 % dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,59, angka ini jauh di atas IPM

nasional yang hanya 69,55 %. Berbagai potensi ini tentunya menjadi daya

tarik tersendiri bagi investor, baik asing maupun dalam negeri, untuk

menanamkan modalnya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan investasi yang

terus meningkat, terutama di sektor pendidikan dan pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir berada di atas 5 %.

Bahkan, pada tahun 2017 perekonomian DIY tumbuhsebesar 5,26%, angka

ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai

5,07%. Inflasi DIY juga terkendali pada kisaran 4+1 %. Pada tahun 2017

industri DIY tubuh sebesar 2,68%.

B. Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta

DIY tumbuh menjadi kota yang kaya akan budaya dan kesenian Jawa. Yang

menjadi titik sentral dari perkembangan kesenian dan budaya adalah

kesultanan. Beragam kesenian Jawa klasik, seperti seni tari, tembang,

geguritan, gamelan, seni lukis, sastra serta ukir-ukiran, berkembang dari

5

dalam keraton dan kemudian menjadi kesenian rakyat. Kemudian, kesatuan

masyarakat dengan nilai-nilai kesenian seakan telah mendarah daging

sehingga Yogyakarta dengan 395.604 jiwa penduduknya seperti tidak

pernah kehabisan seniman-seniman handal. Selain pesona budaya,

khasanah arsitektur kuno juga memiliki daya magis tersendiri bagi para

wisatawan. Sebutlah Istana Air Tamansari, Keraton Yogyakarta, Keraton

Pakualaman, lCandi Prambanan, dan berbagai museum. Karena dinilai sarat

akan kebudayaan, maka Yogyakarta menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW)

utama di Indonesia (meski masih dibawah Pulau Bali). Salah satu kekayaan

lain dari Yogyakarta adalah sekolah. Sejak bedirinya UGM tahun 1949, kota

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar.

1. Potensi Budaya

DIY memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan potensial.

Potensi budaya tersebut tersebar di seluruh wilayah DIY. Tercatat

sebanyak 107 Prasarana Budaya, 459 Upacara Adat, 4944 Organisasi

Kesenian, 43 Desa Budaya, 515 Cagar Budaya, 48 Museum, dan

sebuah Taman Budaya KP, menunjukkan banyaknya potensi dalam

wujud tangible (fisik) yang hingga saat ini masih dilestarikan dengan baik

oleh masyarakat DIY. Selain itu terdapat juga wujud budaya intangible

(non fisik) yang juga sangat beragam, seperti Organisasi Senirupa,

organisasi Seni Pertunjukan, organisasi perfilman, permainan

tradisional, kerajinan property budaya, gatleri seni rupa serta tokoh

seniman/budaya.

2. Potensi Pendidikan

DIY dikenal sebagai Kota Pelajar, hal ini bukannya tanpa alasan

mengingat banyaknya tokoh-tokoh besar pendiri bangsa yang oernah

mengenyam pendidikan di Yogyakarta. Di sisi lain, fasilitas pendukung

kegiatan pendidikan juga sangat memadai, seperti tersedianya sekolah

dan univesrsitas yang berkualitas dan terjamin mutunya, setidaknya

terdapat 142 perguruan tinggi di DIY.

3. Potensi Pariwisata

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan adalah penetapan kawasan

pariwisata budaya yang difokuskan di seluruha wilayah DIY dan awasan

pariwisata alam yang juga difokuskan di seluruh wilayah DIY dan

kawasan pariwisata alam yang juga difokuskan di seluruh wilayah DIY

kecuali kota Yogyakarta.

6

III. DESKRIPSI PER BIDANG

A. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah DIY menerima kunjungan Komisi VI DPR RI di Gedhong

Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. DIY mempunyai kontribusi

yang sangat besar untuk NKRI. Berbagai kontribusi nyata didukung dengan

berbagai kearifan lokal di setiap daerahnya, sehingga DIY mampu meraih

prestasi, salah satunya terbaik dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyampaikan, bahwa sektor

perdagangan memberikan andil yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi di

DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor

ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan

prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti

pergudangan, pasar modern dan pasar tradisional, Perkembangan indikator

kinerja sektor industri, Pemda DIY telah memanfaatkan dengan baik atas

terbukanya perdagangan bebas saat ini. Dengan demikian, peluang ekspor

DIY juga semakin meningkat. Namun demikian, peredaran produk-produk

asing juga akan meningkat di pasar domestik DIY. Untuk itu, Pemda DIY

harus mengoptimalkan kembali program-program terutama terkait dengan

peningkatan daya saing produk seperti penjaminan mutu, sertifikasi dan

standarisasi sehingga pasar memiliki preferensi untuk memilih produk-

produk berkualitas dari DIY.

Sesuai rencana umum penanaman modal DIY, ada 6 sektor unggulan yang

menjadi arah investasi jangka panjang yaitu infrastruktur, energi,

pengembangan pangan, ekonomi kreatif, budaya dan periwisata, serta

sektor pendidikan. Namun, koperasi dan UKM akan menjadi perhatian

utama dalam pembangunan DIY mengingat perannya dalam menggerakan

ekonomi kerakyatan. Peningkatan peran koperasi dalam perekonomian DIY

ditunjukan dengan peningkatan keragaman koperasi, baik dari aspek jumlah

koperasi aktif maupun volume usaha. Perkembangan unit usaha di DIY yang

didominasi skala kecil dan menengah menunjukan pertumbuhan yang positif

dari tahun ke tahun. Hal tersebut dilihat dari jenis usaha, UKM di DIY yang

didominasi oleh usaha perdagangan dan industri pertanian.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan ini, Sekda DIY, Bupati Kulon

Progo, pejabat OPD Pemerintah se-DIY, perwakilan KC Bank BRI

Yogyakarta, KC Bank BNI Yogyakarta, KC Bank BTN Yogyakarta, Pabrik

Gula Madukismo Yogyakarta, Direkrut PT Rajawali Nusantara Indonesia,

7

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Koperasi dan UMKM DIY,

dan BKPM DIY.

Terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN,

BUMN yang telah melaksankan PKBL-nya di DIY antara lain PT Telkom,

Pertamina, Jamkrindo, PT Angkasa Pura, PLN, Bank BRI. Adapun

pelaksanaannya sebagian besar belum melibatkan atau belum bersinergi

dengan Pemda sehingga penyebarannya masih kurang terarah sesuai

kebijakan yang diinginkan Pemda DIY; sedangkan sebagian lain sudah ada

yang disinergikan dengan Program Peningkatan Akses Pembiayaan yang

dilaksanakan oleh Pemda DIY.

Dari keterangan yang diberikan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM), Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, terdapat beberapa hal yang dapat dilaporkan.

1. Dinas Koperasi dan UMKM

Terkait dengan Pengembangan UMKM, Pemda DIY mempunyai tekad

meng-istimewakan Koperasi dan UMKM artinya tidak hanya sekedar

fasilitasi yang sifatnya instan tapi lebih pada upaya :

a. Mendorong daya juang dalam meningkatkan kapasitas SDM

maupun usahanya

b. Mendorong daya kolaborasi / kerja sama diantara sesama

pengusaha mikro kecil menengah maupun dengan mitra usaha

besar

c. Mendorong daya adaptasi pelaku UMKM untuk menyesuaikan diri

dengan kondisi lingkungan usaha yang berkembang, ditengah

lingkungan bisnis baik lokal regional maupun internasional

Untuk mendorong perkembangan UMKM telah dilakukan pembinaan

termasuk dari aspek pembiayaan yaitu meningkatkan kapasitas

manajemen keuangan melalui pelatihan dalam bidang manajemen

keuangan serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM yang

membutuhkan tambahan pembiayaan.

Program pembinaan UMKM meliputi :

a. Desa / Kampung Preneur

Program Berbasis Pengentasan Kemisikinan dengan sasaran

wilayah terkecil desa di Kabupaten, dan Kelurahan di Kota, dengan

mengindentifikasi potensi usaha yang ada (investasi) kemudian

dilakukan peningkatan kapasitas bewujud pelatihan dan praktek

dengan peserta pelaku usaha yang ada dan sudah teridentifikasi

8

beserta lingkungan sekitar. Diharapkan Usaha ini akan berkembang

dan meningkatkan peran serta masyarakat di Desa/Kelurahan

sekaligus sebagai pengungkit untuk meningkatkan kemampuan

wilayah dalam pengentasan kemiskinan. Sasaran Desa/Kelurahan di

lokasi kecamatan kantong kemiskinan.

b. Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat

Merupakan Program Berbasis Kemiskinan, dengan fokus pada

pelaku usaha baru atau pemula yang berada di Desa/Kelurahan. Di

awali dari sosialisasi penumbuhan motivasi usaha dilanjutkan

dengan diklat berikut pelatihan serta diikuti dengan pendampingan

selama pelaksanaan program.

c. Pendampingan Usaha berkaitan dengan MEA

Untuk kegiatan usaha yang punya potensi ekspor, ada upaya

pendampingan baik pada tahapan awal dari sisi manajemen usaha,

teknis usaha sampai dengan promosi pemasaran. Saat ini sudah

memasuki tahun ketiga dengan target pengusaha yang terdampingi

berkelanjutan dari sejak tahun awal sampai dengan saat ini.

Terkait dengan Pengembangan koperasi maka kegiatan-kegiatannya

meliputi:

a. Mendorong anggota koperasi untuk meningkatkan usaha dan

sumber daya manusia.

b. Mengembangkan usaha anggota koperasi melalui kerjasama

dengan instansi lain atau usaha swasta lainnya dalam bentuk

pelatihan, pendampingan promosi, pemeringkatan koperasi,

penilaian kesehatan

c. Meningkatan usaha koperasi melalui kelompok nelayan dan

budidaya perikanan, pertanian, generasi muda/kopma/kopsis/karang

taruna dan kelompok perempuan atau wanita , pariwisata dan desa

wisata.

d. Peningkatan kelembagaan dan usaha koperasi

Program pembinaan Kapasitas SDM Koperasi dan UKM dilaksanakan

melalui :

a. Kegiatan Pelatihan

b. Bimbingan Teknis

c. Sosialisasi program-program Pembiayaan yang dapat di akses oleh

Koperasi dan UKM

9

Sedangkan pembinaan dan fasilitasi permodalan yang diberikan kepada

Koperasi dan UKM dilakukan melalui :

a. Program Dana Bergulir dari sumber dana APBD dan APBN serta

Kementerian Koperasi dan UKM RI ( melalui LPDB-KUMKM

Kementerian Koperasi dan UKM RI)

b. Bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal

fasilitasi bantuan Pemerintah untuk Permodalan Wirausaha Pemula

(WP)

c. Program Kemitraan Bina Lingkungan / CSR PKBL BUMN

d. Kredit Perbankan

e. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

f. Kredit Ultra Mikro (KUM) Kementerian Keuangan

g. Kerjasama jaringan usaha antar Koperasi dibidang permodalan

(APEX)

Disamping itu dalam rangka untuk kelancaran program dan sukses dari

sisi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kami juga

menyelenggarakan program pendampingan yaitu:

a. Pendampingan Program Dana Bergulir APBD bagi Koperasi

b. Program Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMK

Program Pendampingan Akses Pembiayaan LKB/LKBB termasuk

Koperasi.

Khususnya program KUR dari Kementerian Koperasi dan UKM

membentuk Koordinator dan Tenaga Pendamping dan dilaksanakan

mulai tahun 2016 – 2018 ini yang dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi,

UMKM DIY

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berkaitan dengan pembangunan kawasan industri, perizinan usaha

kawasan industri Piyungan sudahada. Selain itu, kawasan industry

Piyungan telah memiliki pengelola. Kawasan Industri (KI) Piyungan,

Bantul juga telah masuk menjadi salah satu dari 15 kawasan perluasan

Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) tahap III tahun 2018.

Kawasan industry Piyungan nantinya menampung investor dari segala

kelas. Baik kecil, menengah, maupun besar. Khusus UMKM telah

disedikan lahan seluas 85 hektar. Sedangkan total lahan yang disiapkan

mencapai 335 hektar. Keberadaan kawasan itu untuk merespons

berkembangnya industry kreatif di DIY. Kendala yang dihadapi dalam

pengembangan kawasan industri piyungan diantaranya pengurusan

beberapa perizinan belum selesai.

10

Upaya yang dilakukan Pemda dan jajarannya dalam pengentasan

kemiskinan dan mendorong perkembangan Industri Kecil dan Menengah

(IKM) serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah

Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah:

a. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada

pengurangan angka kemiskinan

b. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan

penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga,

pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran

c. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan

konsumen dan pengamanan perdagangan

d. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam

upaya meningkatkan nilai ekspor DIY

e. Penguatan dan penumbuhan sumber daya IKM melalui

pengembangan aspek produksi, desain, dan pemasaran produk

f. Penguatan dan penumbuhan sumber daya IKM melalui

pengembangan aspek produksi, desain, dan pemasaran produk

industri kreatif

g. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi

secara kualitas maupun kuantitas

Dalam rangka mengembangkan sektor perdagangan baik domistik

maupun nasional dan internasional, Pemda DIY memiliki tiga program.

Ketiga program tersebut adalah: Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor; Program Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri; serta Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen.

Program peningkatan dan Pengembangan Ekspor dilaksanakan melalui

kegiatan Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor dengan sub

kegiatan berupa pameran, pelayanan penerbitan SKA Otomasi.

Program pengembangan Perdagangan Dalam Negeri diwujudkan

melalui kegiatan Penguatan Perdagangan Dalam Negeri dengan sub

kegiatan bimtek PKL dan pedagang, Pameran dalam negeri baik secara

online maupun offline, serta revitalisasi pasar.

Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen diwujudkan melalui

kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok

dengan sub kegiatan Pemantauan Stok dan Harga Kebutuhan Pokok,

Pengawasan barang berbahaya, Operasionalisasi Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK), Pembinaan dan pengawasan barang

11

beredar dan jasa, Pengembangan kemitraan produsen Bahan Pokok

denganToko Modern, Operasi pasar, dan pasar murah.

Terkait dengan pengembangan kawasan industry, perdagangan dan

kawasan pariwisata, peran pihak swasta adalah sebagai pengelola dan

investor. Saat ini, PT Yogyakarta Isti Parama berperan sebagai

pengelola. Sementara ini tercatat enam pabrik yang telah beroperasi di

kawasan industri Piyungan, dengan produk kulit, paper bag, boneka

tissue, dan kerajinan.

3. Perkembangan Investasi di DIY Selama Lima Tahun Terakhir

Perkembangan investasi di DIY selama lima tahun terakhir baik dalam

bentuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal

dalam negeri (PMDN) dapat dijelaskan di bawah ini.

Grafik 1.

Perkembangan /Pertumbuhan Investasi Perusahaan PMDN /PMA DI

DIY (Kumulatif) Tahun 2013 -2017

Sumber: BKPM DIY, 2018

12

Tabel 1.

Perkembangan /Pertumbuhan Investasi Perusahaan PMDN /PMA di DIY

(Kumulatif) Tahun 2013 -2017

TAHUN INVESTASI INVESTASI TOTAL

PMDN PMA PMDN + PMA

2013 2,864,654,491,755 5,203,115,642,883 8,067,770,134,638

2014 3,568,546,291,755 5,955,853,842,883 9,524,400,134,638

2015 3,951,662,458,339 7,271,740,783,735 11,223,403,242,074

2016 4,522,819,693,467 7,554,841,971,335 12,077,661,664,802

2017 4,817,449,093,467 8,036,525,281,335 12,853,974,374,802

Sumber: BKPM DIY, 2018

Nilai Investasi pada tabel 1 dan Grafik 1 di atas merupakan realisasi

investasi langsung yang ilakukan selama lima tahun, dari tahun 2013 -

2017 berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang

diterima BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN. Invesasi-investasi

tersebut adalah Nilai Investasi diluar investasi Migas, perbankan,

Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha dan

Industri Rumah Tangga. Pada tahun 2013, nilai Realisasi Investasi

adalah Rp8.067.770.134.638, angka ini meningkat sebesar 14,34 % (Rp

1.011.703.992.879) dari tahun 2012, Rp 7.056.066.141.759. Realisasi

Investasi pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 18,05 %

(Rp1.456.630.000.000) menjadi Rp9.524.400.134.638. Pada tahun

2015, nilai realisasi investasi DIY adalah Rp11.223.403.242.074, nilai ini

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 17,4%.

Pada tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan nilai investasi mengalami

penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2016 investasi hanya tumbuh

sebesar 7,61% (Rp854.258.422.728) menjadi Rp12.077.661.664.802.

Dan pada tahun 2017 investasi hanya mengalami peningkatan sebesar

6,43% (Rp776.312.710.000) menjadi Rp12.853.974.374.802. Realisasi

Invesatasi pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp870.725.550.000,

meningkat sebesar Rp753.336.430.000 dari Triwulan I Tahun 2017,

Rp117.389.120.000. Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh Investor

dan Pengusaha dalam berinvestasi dan mengembangkan usahanya di

DIY, diantaranya adalah luas lahan yang terbatas dan harga tanah yang

tinggi serta masih terdapat kendala terkait infrastruktur Kawan Industri.

13

B. PT Angkasa Pura I

(Pembangunan New Yogyakarta International Airport)

Dalam rangka meningkatkan Customer Satisfaction Index (CSI), Angkasa

Pura Airports mengakselerasi pengembangan dan pembangunan bandara

serta melengkapi berbagai fasilitasnya demi meningkatkan kepuasan

pelanggan.Pengembangan dan pembangunan bandara tersebut antara lain

Bandara Internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah, yang resmi

beroperasi 20 Oktober 2011, untuk menggantikan Bandara Selaparang di

Mataram. Selanjutnya, 19 September 2013, menjelang berlangsungnya KTT

APEC 2013 di Bali, terminal internasional baru Bandara Internasional I Gusti

Ngurah Rai Bali juga resmi beroperasi. Dengan pengembangan ini,

kapasitas bandara ini meningkat dari 9,7 juta penumpang per tahun menjadi

24,7 juta penumpang per tahun. Pada 14 Februari 2014, Terminal 2 (T2)

Bandara Internasional Juanda Surabaya juga mulai dioperasikan, yang

meningkatkan kapasitas bandara dari 8 juta penumpang per tahun menjadi

14 juta penumpang per tahun. Menyusul kemudian pengoperasian terminal

baru Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan pada 22 Maret 2014.

Dengan pengembangan ini, bandara kebanggaan masyarakat Kalimantan

Timur ini meningkat kapasitasnya dari hanya 1,7 juta penumpang per tahun

menjadi 15 juta penumpang per tahun.

Saat ini, Angkasa Pura Airports sedang melaksanakan 3 (tiga) proyek

pengembangan bandara, yaitu:

1. Proyek Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang

2. Proyek Pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor

Banjarmasin

3. Proyek Pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta

Proyek ini telah di-groundbreaking pada 27 Januari 2017 oleh Presiden RI

Joko Widodo. Bandara di Kulonprogo sebagai pengganti Bandara Adisutjipto

ini akan memiliki terminal seluas 130 meter persegi berkapasitas 14 juta

penumpang per tahun, dengan panjang runway 3.250 meter dan apron yang

bisa menampung 28 pesawat.

Bandara yang sedang dikembangkan di DIY ini diberi nama New Yogyakarta

International Airport (NIYA) adapun Dasar Hukum Pembagunan Bandara

NYIA ini adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

14


Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional


Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di

Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Keputusan Gubernur Nomor 68/KEP/2015 Tanggal 31 Maret 2015

Tentang Penetapan Lokasi (IPL) Pembangunan untuk Pengembangan

Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Master Plan KP 1164 Tahun 2013 tentang Izin Penetapan Lokasi Bandar

Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengenai

Kelayakan Lingkungan Hidup (Amdal) Nomor SK 557/Menlhk/Setjen/PLA

4/10/2017 dan Izin Lingkungan Nomor SK 558/Menlhk/Setjen/PLA

4/10/2017

Gambar 1. Terminal New Yogyakarta Airport

Saat ini pembebasan lahan bandara elah mencapai lebih dari 80 persen.

Berdasarkan undang-undang, yang bertanggungjawab terhadap

pembebasan lahan adalah pemerintah. Masih ada beberapa lahan yang

belum dibebaskan karena pemilik lahan tidak mau menjualnya. Pihak

pemda dan angkasa pura akan melakukan pendekatan persuasive dan

negosiasi dengan pemilik lahan agar bersedia menjual lahannya.

Rencana Pembangunan dan Investasi NYIA adalah sebagai berikut:

Investasi : Land : + Rp. 4,1 T ; Infrastruktur: + Rp. 6,7 T (Phase I)

Pendanaan : PT AP I, Pinjaman Bank, Obligasi dan Mitra Strategis

Konstruksi : 2017 – 2020

Target Operasi : April 2019

Masterplan : KP.1164/ Tahun 2013

15

Fasilitas yang akan dibangun adalah:

Terminal seluas 235.000 m2 dengan kapasitas 20 juta pax/year

Apron 371.205 m2, 22 ps

Runway seluas 3.250 x 60 m2

Kargo seluas 12.000 m2 dengan kapasitasn 40.300 ton/tahun

Progress Pembangunan New Yogyakarta International Airport

Table 3. Progres Pekerjaan Per 25 April 2018

No. Jenis Pekerjaan Progres Keterangan

1. Proses Pengadaan Tanah

Telah selesai 100% dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah dari Kanwil BPN DIY kepada PT Angkasa Pura I (Persero) pada 29 Maret 2018

Berita Acara Nomor 61/BA-PPT/III/2018.

2. Masalah Pembongkaran Rumah dan Bangunan di atas bidang konsinyasi

Telah dibongkar 36 Rumah / Bangunan dari Total keseluruhan 73 Rumah / Bangunan.

Masih terdapat 37 rumah / bangunan yang masih berdiri di atas lahan IPL dan seluruhnya telah dibayarkan ganti kerugian melalui Konsinyasi di PN Wates.

3. Konsinyasi

Total bidang konsinyasi 323 bidang = 100%

Tanah Warga : 319 Bidang Tanah PAG : 4 Bidang

Tabel 4. Progres Pengerjaan Fisik

No. Pekerjaan Volume BoQ

Progres Progres (%)

1. Land Clearing 587,3 485,77 82,71

2. Soil Improvement dengan Dynamic Compaction

940,991 707.459,61 75,18

Gambar 3. Pengerjaan Lahan

Sumber: PT Angkasa Pura I, 2018

16

Progres Land Clearing

Tabel 5. Progress Land Clearing Per 25 April 2018

Urian Volume Pekerjaan

Progres s.d. 25 April 2018

Area Land Side 219,60 ha 131,89 ha → 60,05%

Area Air Side 363,82 ha

344,88 ha → 93,64%

Total 583,42 ha

1. Proses Pengadaan Tanah

Pembebasan lahan seluas 587,3 ha telah selesai 100% dan sudah

dilaksanakan Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah

dari Kanwil BPN DIY kepada AP1 sesuai Berita Acara No.: 61/BA-

PPT/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.

2. Pembongkaran Rumah dan Bangunan di atas bidang konsinyasi

Telah dibongkar 36 rumah/bangunan dari 73 rumah/bangunan.

Sudah dilakukan pembentukan Tim Teknis dari Pemerintahan

berdasarkan hasil Rapat Forkominda untuk melakukan

Pengosongan Lahan dan Bangunan yang masih berdiri pada lahan

IPL Bandara yaitu sebanyak 37 rumah/bangunan

Tabel 6. Progres Pembebasan Lahan Per April 2018

Sumber: PT Angkasa Pura I, 2018

3. Amdal

Sudah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RI mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor: SK 557/Menlhk/

Setjen/PLA 4/10/2017 dan Izin Lingkungan Nomor: SK 558/Menlhk/

Setjen/PLA 4/10/2017

17

4. Mitigasi Tsunami

Terkait pelaksanaan mitigasi Tsunami, sudah dilaksanakan

beberapa kali FGD bersama tim ahli mengenai adanya mitigasi

tsunami terhadap desain bandara. Adapun hasil pembahasan yaitu

elevasi runway menjadi 7,4 m. Elevasi lantai dua tiap gedung sudah

mengakomodir aman dari limpasan tsunami. Tinggi limpasan

tsunami berdasarkan hasil simulasi dari BMKG terhadap ketinggian

elevasi tanah berdasarkan tinggi rencana bandara. Konstruksi

bangunan seperti terminal, bangunan PKP-PK, gedung crisis centre,

dll sudah mengakomodir kekuatan struktur tahan tumbukan dari

benda/barang yang hanyut akibat tsunami. Telah disiapkan tempat

evakuasi untuk tsunami di lantai 2 terminal dan crisis centre

5. Pekerjaan Pesiapan

a. Sesuai Surat Perintah Kerja Sementara AP.113/HK.05/2017 tgl 4

Agustus 2017 dan Addendum SPKS nomor: ADD.02/HK.05/2018

tanggal 2 Februari 2018 dilaksanakan Pekerjaan Persiapan

(Clearing dan Grubbing, Galian biasa dan Timbunan dengan

material setempat) dan Pekerjaan Soil Improvement dengan

Dynamic Compaction

b. Membuat kesepakatan dengan PT Pembangunan Perumahan

untuk menunjuk tim dari UGM sebagai tim appraisal pekerjaan

persiapan yang telah dilakukan. Hasil appraisal direview oleh

BPKP untuk dijadikan dasar pembayaran PT Angkasa Pura I

kepada PT Pembangunan Perumahan

c. Melaksanakan penyusunan draft perjanjian kerjasama / kontrak

antara AP1 dan PT PP atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

6. Pekerjaan Pembangunan

Proses pelelangan, yaitu sudah dilaksanakan Pembukaan

Penawaran Administrasi dan Teknis pada tanggal 27 April 2018 dan

saat ini sedang dalam proses penilaian teknis.

7. Underpass JJLS

Sesuai hasil rapat bersama Kementerian PUPR bahwa desain jalan

sudah disepakati yaitu struktur underpass dan bangunan

penghubung tidak saling mempengaruhi, dengan pertimbangan:

a. Operasional lalu lintas pada underpass menimbulkan getaran

b. Potensi terjadi kebakaran dan kecelakaan lalu lintas di underpass

c. Terjadi perbedaan waktu settlement karena nilai SPT elevasi

dasar underpass dan elevasi akhir pondasi yang tidak sama

18

C. PT Madukismo

Madukismo merupakan satu-satunya pabrik gula Gula dan Alkohol/Spirtus di

DIY. Pabrik gula dan pabrik spritus Madukismo terletak di desa Padokan,

Kelurahan Tirtonimolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta. Badan usaha ini menjadi perseroan terbatas yang

didirikan dengan akta notaris pada tanggal 14 Juni 1955 dengan nama PT

Madubaru oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang diresmikan pada

tanggal 28 Mei 1958 oleh presiden Soekarno. PT Madubaru memiliki dua

pabrik, yaitu Pabrik Gula ( PG ) dan Pabrik Spritus ( PS ) Madukismo. Pabrik

gula mulai beroperasi pada tahun 1959, sedangkan pabrik spritus mulai

beroperasi pada tahun1960. Kontraktor utama perusahaan ini adalah

Machine Fabrick Sangerhausen dari Jerman Timur. Kepemilikan saham PT

Madu Baru pada awal berdirinya sebesar 75% dipegang oleh Sri Sultan

Hamengku Buwono IX dan 25 % dipegang oleh pemerintah Indonesia

(Departemen Pertanian Republik Indonesia).

Kronologi perubahan status PT Madubaru adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1952-1962 : Perusahaan Swasta

2. Tahun 1963-1965 Adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang

mengambil alih semua perusahaan perkebunan di Indonesia, maka PT

Madubaru bergabung dengan Perusahaan Negara dibawah Badan

Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara ( BPUPPN).

3. Tahun 1966-awal 1984 Pada tahun 1966 BPU-PPN dibubarkan dan PT

Madubaru kembali menjadi perusahaan swasta dengan Sri Sultan

Hamengku Buwono sebagai presiden direktur.

4. Tahun 1984-sekarang Mulai tanggal 4 maret 1984 pengelolaan PT

Madubaru diserahkan pada PT Rajawali Nusantara Indonesia,

berdasarkan kontrak manajemen 10 tahun pertama. Sampai saat ini

saham PT Madu Baru sebesar 65% dipegang oleh Sri Sultan Hamengku

Buwono dan 35% dipegang oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan

keputusan Menteri BUMN No.KEP-01/MBU/2003 tanggal 4 Februari

tahun 2003 dan telah diundangkan dengan Peraturan Pemerintah No.03

tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang penambahan penyertaan

modal Negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan PT

Rajawali Nusantara Indonesia sebesar 35%, maka PT Rajawali

Nusantara Indonesia saat ini sebagai pemegang saham minoritas PT

Madubaru Yogyakarta.

Tim Kunker Komisi VI melakukan kunjunga ke pabrik pengolahan gula

Madu Kismo dan menyaksikan secara langsung proses produksi yang

berjalan di situ.

19

Gambar. 3. Kunjungan ke Pabrik Gula Madu Kismo

Bahan baku utama dalam pembuatan gula di PT Madubaru adalah tebu.

Untuk mendapatkan bahan baku ini, PT Madubaru bekerjasama dengan

para petani lokal yang ada disekitarnya. Luas lahan yang digunakan untuk

penanaman tebu ini sekitar 5000-6000 hektar.

Proses Produksi Gula

Gula pasir yang diproduksi oleh PY. Madubaru memiliki kualitas SHS IA

(Super Head Sugar) atau GKP (Gula Kristal Putih). Mutu produksi dipantau

oleh P3GI Pasuruan (Pusat Penelitian Perkebunan Gula ndonesia). Dari

sekitar bahan baku tebu 400.000-500.000 ton per tahun, dapat

menghasilkan gula SHS sekitar 35.000 ton per tahun. Pembuatan gula putih

di pabrik gula mengalami beberapa tahapan pengolahan, yaitu pemerahan

nira, pemurian, penguapan, kristalisasi, pemisahan kristal, dan pengeringan.

a. Pemerahan Nira (Ekstrasi)

Setelah tebu ditebang, dikirim ke stasiun pengilingan untuk dipisahkan

antara bagian padat (ampas) dengan cairannya yang mengandung gula

(nira mentah). Alat penggiling tebu yang digunakan di pabrik gula berupa

suatu rangkaian alat yang terdiri dari alat pengerja pendahuluan

(Voorbewer keras) yang dirangkaikan dengan alat giling dari logam. Alat

pengerja pendahuluan terdiri dari Unigator Mark IV dan Cane knife yang

berfungsi sebagai pemotong dan pencacah tebu. Setelah tebu

mengalami pencacahan dilakukan pemerahan nira untuk memerah nira

digunakan 5 buah gilingan, masing-masing terdiri dari 3 rol dengan

ukuran 36” x 64”.

20

b. Pemurnian Nira

Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk proses pemurnian gula yaitu

cara defekasi, sulfitasi dan karbonatasi. Pada umumnya pabrik gula di

indonesia memakai cara sulfitasi. Cara sulfitasi menghemat biaya

produksi, bahkan pemurnian mudah di dapat dan gula yang dihasilkan

adalah gula putih atau SHS (Superieure Hoofd Sumber).

Proses ini menggunakan tabung defekator, alat pengendap dan saringan

Rotary Vacuum Filter dan bahan pemurniannya adalah kapur tohor dan

gas sulfit dari hasil pembakaran. Mula-mula nira mentah ditimbang,

dipanaskan, direaksikan dengan susu kapur dalam defekator, kemudian

diberi gas SO2 dalam peti sulfitasi, dipanaskan dan diendapkan dalam

alat pengendap. Nira kotor yang diendapkan kemudian disaring

menggunakan Rotery Vaccum Filter. Dari proses ini dihasilkan nira jernih

dan endapan padat berupa blotong. Nira jernih yang dihasilkan

kemudian dikirim kestasiun penguapan.

c. Penguapan Nira (Evaporasi)

Nira jernih masih banyak mengandung uap air. Untuk menghilangkan

kadar air dilakukan penguapan (evaporasi). Dipabrik gula penguapan

dilakukan dengan menggunakan beberapa evaporator dengan sistem

multiple effect yang disusun secara interchangeable agar dapat

dibersihkan bergantian. Evaporator bisanya terdiri dari 4-5 bejana yang

bekerja dari satu bejana sebagai uap pemanas bejana berikutnya. Total

luas bidang pemanas 5990m2 VO. Dalam bejana Nomor 1 nira diuapkan

dengan menggunakan bahan pemanas uap bekas secara tidak

langsung. Uap bekas ini terdapat dalam sisi ruang uap dan nira yang

diuapkan terdapat dalam pipa-pipa nira dari tombol uap. Dari sini, uap

bekas yang mengembun dikeluarkan dengan kondespot. Dalam bejana

nomor 2, nira dari bejana nomor 1 diuapkan dengan menggunakan uap

nira dari bejana penguapan nomor 1. Kemudian uap nira yang

mengembun dikeluarkan dengan Michaelispot. Di dalam bejana nomor

3, nira yang berasal dari bejana nomor 2 diuapkan dengan

menggunakan uap nira dari bejana nomor 2. Demikian seterusnya,

sampai pada bejana terakhir merupakan nira kental yang berwarna

gelap dengan kepekatan sekitar 60 brik. Nira kental ini diberi gas SO2

sebagai belancing dan siap dikristalkan. Sedangkan uap yang dihasilkan

dibuang ke kondensor sentral dengan perantara pompa vakum.

21

d. Kristalisasi

Nira kental dari sari stasiun penguapan ini diuapkan lagi dalam suatu

pan vakum, yaitu tempat dimana nira pekat hasil penguapan dipanaskan

terus-menerus sampai mencapai kondisi lewat jenuh, sehingga timbul

kristal gula. Sistem yang dipakai yaitu ABD, dimana gula A dan B

sebagai produk,dan gula D dipakai sebagai bibit (seed), serta sebagian

lagi dilebur untuk dimasak kembali. Pemanasan menggunakan uap

dengan tekanan dibawah atmosfir dengan vakum sebesar 65 cmHg,

sehingga suhu didihnya 65oC. Jadi kadar gula (sakarosa) tidak rusak

akibat terkena suhu yang tinggi. Hasil masakan merupakan campuran

kristal gula dan larutan (Stroop). Sebelum dipisahkan di putaran gula,

lebih dulu didinginkan pada palung pendinginan (kultrog).

e. Pemisahan Kristal Gula

Pemisahan kristal dilakukan dengan menggunakan saringan yang

bekerja dengan gaya memutar (sentrifungal). Alat ini bertugas

memisahkan gula agar menjadi butiran-butiran kecil. Dalam tingkatan

pengkristalan, pemisahan gula dari tetesnya terjadi pada tingkat B. Pada

tingkat ini terjadi poses separasi (pemisahan). Mekanismenya

menggunakan gaya sentrifugal. Dengan adanya sistem ini, tetes dan

gula terpisah selanjutnya pada tingkat D dihasilkan gula melasse (kristal

gula) dan melasse (tetes gula).

f. Pengeringan Kristal

Gula Air yang dikandung kristal gula hasil sentrifugasi masih cukup

tinggi, kira-kira 20%. Gula yang mengandung air akan mudah rusak

dibandingkan gula kering, untuk menjaga agar tidak rusak selama

penyimpanan, gula tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu.

pengeringan dapat dilakukan dengan cara alami atau dengan memakai

udara panas kira-kira 80oC. Pengeringan gula secara alami dilakukan

dengan melewatkan SHS pada talang goyang yang panjang. Dengan

melalui talang ini gula diharapkan dapat kering dan dingin. Proses

pengeringan dengan cara ini membutuhkan ruang yang lebih luas

dibandingkan cara pemanasan. Karena itu, pabrik-pabrik gula

menggunakan cara pemanasan. Cara ini bekerja atas dasar prinsip

aliran berlawanan dengan aliran udara panas

22

D. BUMN Keuangan Perbankan

Anggota Komisi VI DPR RI juga melakukan kunjungan ke UKM binaan

perbankan yang terdapat di DIY. UKM yang dikunjungi adalah kerajinan

batik Haryanto, yang berlokasi di Sewon Bantul, batik Sungsang di Imogiri,

Kerajinan Kulit Sanggar Omah Wayang di Imogiri, serta kerajinan kulit Djoen

Leather yang berlokasi di Banguntapan. Anggota Komisi VI DPR RI

mengharapkan UKM binaan perbankan tersebut dapat terus meningkatkan

kualitan dan kuantitas produksi selain mengembangkan pasar produk.

Dengan demikian usaha yang sekaran merupakan home industry ini dapat

berkembang menjadi perusahaan yang berskala nasional bahkan

internasional. BUMN didorong untuk terus mengembangkan program

kemitraan dan bina lingkungan dan menjalin kerjasama dengan UKM dan

IKM di daerah untuk mengembangkan usaha rakyat dan mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah.

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Yogyakarta

Posisi keuangan serta perkembangan kinerja keuangan dan operasional

persero wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima tahun terakhir

dapat dilihat berikut ini.

Grafik 2. Kinerja Keuangan BNI di Daerah Istimewa Yogyakarta

23

Kontribusi BNI di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemenuhan kebutuhan

modal sektor Koperasi dan UMKM. Selain itu kontribusi perbankan juga

dapat dilihat dari nilai kredit dan pemanfaatan kredit perbankan di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyaluran Kredit KUR hingga 2018 untuk

DIY telah mencapai Rp56,69 M atau telah mencapai 33,14% dari target

2018 sebesar Rp170 M. Adapun Penyaluran KUR BNI Di DIY periode

Maret 2018 tumbuh 160% (YoY). Rinciannya dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 7. Realisasi Penyaluran KUR kepada UMKM di DIY - BNI Wilayah

Yogyakarta

Rp. M % Rp. M %

Industri Pengolahan 0.11 0.49% 12.75 22.50%

Pertanian, Perburuan, & Sarana Pertanian - 0.00% 4.94 8.71%

Konstruksi - 0.00% 0.26 0.45%

Perdagangan, Restoran, & Hotel 21.68 99.51% 32.00 56.45%

Pengangkutan, Pergudangan, & Komunikasi - 0.00% 1.36 2.40%

Jasa-jasa Dunia Usaha - 0.00% 3.76 6.63%

Jasa-jasa Sosial Masyarakat - 0.00% 1.43 2.51%

Listrik, Gas, & Air - 0.00% - 0.00%

Pertambangan - 0.00% 0.20 0.35%

Total 21.78 100.00% 56.69 100.00%

Rp. M % Rp. M %

Sektor Produksi 0.11 0.49% 24.69 43.55%

Sektor Non Produksi 21.68 99.51% 32.00 56.45%

Total 21.78 100.00% 56.69 100.00%

Sektor EkonomiMar-17 Mar-18

Sektor Ekonomi2017 Mar-18

24

Tabel 8. Baki Debet Penyaluran KUR kepada UMKM di

DIY BNI Wilayah Yogyakarta

Rp. M % Rp. M %

Lancar 172.64 95.81% 241.57 96.53%

Pra NPL 7.07 3.93% 7.05 2.82%

NPL 0.48 0.26% 1.64 0.66%

Total 180.19 100.00% 250.26 100.00%

Sektor EkonomiMar-17 Mar-18

*Baki Debet KUR bulan Maret 2018 meningkat 38.89% (YoY)

Upaya yang dilakukan BNI dalam rangka pemberdayaan UMKM agar

lebih berdayasaing dan mudah mendapatkan pembiayaan antara lain

dengan:

Pelatihan jual beli online bekerjasama dengan Bukalapak, dan

Blanja.com untuk BUMDes

Pelatihan UMKM binaan malalui Rumah Kreatif BUMN (RKB) Sleman

Pemberdayaan UMKM melalui Kampoeng BNI Imogiri kepada 34

mitra binaan

Solusi cashless transaction untuk UMKM

Pembiyaan kepada UMKM supplier debitur eksisiting seperti supplier

Hamzah Batik

Memfasilitasi dalam pameran dan event seperti inacraft,dll

Bentuk program dan mekanisme kemitraan yang telah dikembangkan

serta nilai yang telah disalurkan dalam Program kemitraan serta Bina

Lingkungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Penyaluran Bina Lingkungan di DIY

Uraian Dati II Nominal

Beasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta 10.000.000

Beasiswa Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta 43.500.000

Bak Penampungan Air Kulon Progo Kulon Progo 19.000.000

Motor Sampah dan Taman Rempah Panggungharjo Bantul 155.575.000

Bantuan Bina Lingkungan Petani Kunir Putih Sleman 21.000.000

Sarana Prasarana Pendidikan Puro Pakualaman Kota Yogyakarta 45.000.000

Green House Program D'Amelo Sleman 100.000.000

RKB Sleman Sleman 104.493.000

Beasiswa Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Kota Yogyakarta 98.600.000

Giant Letter Bukit Hijau Imogiri Bantul 48.862.000

Perbaikan Gedung Foodpark UGM Sleman 198.400.000

Menara Masjid UGM Sleman 416.000.000

Gapura Taman Penangkaran Burung Wukirsari Bantul Bantul 194.685.300

Total 2017 1.455.115.300

25

Masalah dan kendala yang dihadapi perbankan dalam memberikan

pelayanan dan penyaluran kredit kepada UMKM di Daerah Istimewa

Yogyakarta

Perlu pendampingan dari Pemerintah berupa pelatihan/workshop

untuk pengembangan UMKM sehingga penerima KUR dapat lebih

profitable dan bankable.

Persaingan suku bunga DPK relatif sangat ketat karena lembaga

keuangan memberikan suku bunga diatas LPS rate (saat ini 6,00%)

sehingga lembaga keuangan harus menaikkan suku bunga untuk

produk pinjamannya.

Perlu pemahaman akan adanya SLIK untuk debitur KUR, sehingga

apabila ada calon debitur yang telah menikmati fasilitas KUR aturan

baru maksimum Rp500 juta sudah tidak dapat menikmati lagi (naik

ke kelas komersil)

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut:

Sosialisasi pembiayaan perbankan kepada kelompok-kelompok

usaha

Mengoptimalkan potensi agen laku pandai (Agen46) untuk

menjangkau areal yang jauh dari outlet termasuk dalam

menyampaikan potensi calon debitur

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Kinerja Bank BRI di DIY selama lima tahun terakhir serta gambaran

tentang target dan realisasinya.

Gambar 3. Kinerja Simpanan dan Kredit

Kinerja Pinjaman BRI di DIY terus tumbuh positif secara year on year

selama lima tahun, BRI mampu meningkatkan pinjaman dengan Growth

66%. Sedangkan Kinerja Simpanan BRI di Prov. DIY terus tumbuh

26

positif secara year on year selama lima tahun, BRI mampu

meningkatkan Simpanan dengan Growth 86%.

Kontribusi lembaga keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama

perbankan dalam pemenuhan kebutuhan modal sektor Koperasi dan

UMKM. Bank BRI konsisten menyalurkan KUR sebagai modal

Pemberdayaan usaha masyarakat mikro dan kecil di Provinsi DIY.

Tabel 10. Penyaluran Kredit Kepada UMKM

Gambar 4. Penyaluran Kredit Usaha Rakya (KUR)

27

Upaya yang dilakukan dalam memfasilitasi UMKM dan koperasi agar

memperoleh kredit bagi pengembangan usaha adalah:

Melakukan pemberdayaan edukasi produk perbankan.

Sosialisasi tentang produk perbankan khususnya di bidang kredit

melalui dinas terkait (dinas koperasi, dinas tenaga kerja) misal

produk KUR TKI.

Pemberdayaan capacity building untuk pembinaan UMKM dalam

bentuk pelatihan (Diklat Achievement Motivation Training (AMT))

dengan dinas Koperasi, UMKM DIY.

Bekerjasama dengan RKB dengan mengikuti UMKM berskala

nasional (Bangga Karya Indonesia) dan internasional (BRICRAFT

2018).

Pendampingan cluster potensi bisnis diwujudkan dengan adanya

teras nusantara.

3. Bank BTN Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Posisi keuangan dan perkembangan kinerja keuangan dan operasional

BTN wilayah DIY dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 11. Posisi Keuangan dan Kinerja Tahun 2013-2017

Kontribusi lembaga keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama

perbankan dalam pemenuhan kebutuhan modal sektor Koperasi dan

UMKM dapat dilihat dari penyaluran kredit kepada UMKM setempat.

Data penyaluran kredit di DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

28

Tabel 12. Penyaluran Kredit Tahun 2015-2017

Penyaluran kredit Linkage – Koperasi di Propinsi DIY untuk sektor

konsumsi dan produktif. Dalam penyaluran kredit UMKM Bank fokus

pada bidang housing dan housing related di sektor produksi yaitu sektor

kosntruksi dan sektor real estate, usaha persewaan dan jasa

perusahaan.

Upaya yang telah dan akan dilakukan dalam memfasilitasi UMKM dan

Koperasi agar dapat memperoleh kredit bagi pengembangan usahanya

adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan mitra kerja BTN terutama

pengembang / developer untuk memfasilitasi supply chain

2. Mengoptimalkan fungsi dan peranan Rumah Kreatif BUMN (RKB)

sebagai wadah pelaku UMKM

3. Kerjasama dengan instansi/dinas terkait (Dinas Kperasi dan UKM,

LPPM Universitas Negeri dan Swasta)

Masalah dan kendala yang dihadapi perbankan dalam memberikan

pelayanan dan penyaluran kredit kepada UMKM di Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah: Secara khusus, kendala yang dihadapi dalam

penyaluran kredit Koperasi & UMKM dalam 3 tahun terakhir ini di Bank

BTN yakni adalah rendahnya kompetensi (lack of competency) analis

untuk menganalisa kelayakan usaha UMKM. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut, Bank BTN meningkatkan kompetensi Analis

kredit KUR/UMKM melalui pendidikan dan coaching. Bagi Pejabat

pemutus kredit diwajibkan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko

secara bertahap.

Adapun penyaluran kredit Kemitraan di Propinsi DIY untuk jenis kredit

Modal Kerja, Investasi dan Pinjaman Khusus, Jenis debitur perorangan

dan koperasi dan disalurkan pada sektor Industri, Perdagangan,

29

Peternakan dan Jasa. Dalam penyaluran kredit Kemitraan Bank

melakukan pendekatan dan kerjasama dengan mitra Bank, Pemerintah

Daerah/instansi/dinas terkait (Dinas Koperasi dan UKM, Dinas

Pariwisata), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Universitas / Lembaga Pendidikan (UKM Center), Kelompok Usaha dan

Lainnya.

Tabel 13. Bentuk Program dan Mekanisme Kemitraan

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kinerja Keuangan Bank Mandiri Area Yogyakarta dalam kurun waktu 5

tahun terakhir menunjukkan kinerja yang baik seperti pada tabel di

bawah ini.

Tabel 14. Kinerja Keuangan Tahun 2013-2018*

2013 2014 2015 2016 Mar-17 Des-17 Mar-18 Nominal %

1 Dana Pihak Ketiga (DPK) 6,239 7,471 7,506 8,576 8,331 8,775 8,441 110 1.32% 9,423

Tabungan 3,531 4,075 4,210 4,801 4,656 5,329 4,963 306 6.58% 5,583

Giro 742 865 953 1,127 939 963 896 (43) -4.56% 1,107

Deposito 1,966 2,531 2,342 2,647 2,736 2,483 2,582 (154) -5.61% 2,733

Low Cost Fund 4,273 4,940 5,164 5,928 5,595 6,292 5,859 264 4.71% 6,690

2 Kredit 1,751 1,892 2,130 2,546 2,516 2,694 2,541 26 1.02% 3,347

No IndikatorPerformance (Rp. Milyar) Growth YoY Proyeksi Des-

18(Rp. Milyar)

1) Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK Area Yogyakarta pada Maret 2018 (Q1 2018) mencapai Rp

8,44 Trilyun tumbuh Rp. 110 Milyar (1,32%) dibandingkan posisi

Maret 2017 dengan rincian :

a. Tabungan pada Q1 2018 mencapai Rp 4,96 Trilyun tumbuh

Rp.306 Milyar (6.58%) secara YoY dibandingkan Maret 2017.

b. Giro pada Q1 2018 mencapai Rp 896 Milyar turun Rp 43 Milyar (-

4,56%) secara YoY dibandingkan Maret 2017.

c. Deposito pada Q1 2018 mencapai Rp 2,58 Trilyun turun Rp 154

Milyar (-5,61%) secara Yoy dibandingkan Maret 2017.

d. Low Cost Fund (Dana Murah) pada Q1 2018 mencapai Rp 5,85

Trilyun tumbuh Rp. 164 Milyar (4,71%) secara YoY dibandingkan

Maret 2017.

30

Proyeksi pencapaian pada akhir tahun 2018 adalah untuk DPK akan

mencapai Rp 9,42 Trilyun, Tabungan mencapai Rp 5,58 Trilyun,

Giro mencapai Rp 1,10 Trilyun, Deposito mencapai Rp 2,73Trilyun

dan Kredit mencapai Rp 3,34 Trilyun.

2) Kredit

Kredit Area Yogyakarta pada Maret 2018 (Q1 2018) mencapai Rp

2,54 Trilyun tumbuh Rp.2,5 Milyar (1.02%) dibandingkan posisi

Maret 2017. Detail kinerja kredit dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Kinerja Kredit Tahun 2013-2018

2013 2014 2015 2016 Mar-17 Des-17 Mar-18 Nominal %

Baki Debet 315,600 276,323 200,390 235,519 222,395 182,690 94,500 (127,896) -57.51% -

NPL (Nominal) - - - - - - - -

% NPL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0!

Baki Debet 338,730 391,290 475,447 622,398 579,853 649,165 569,258 (10,595) -1.83% 928,010

NPL (Nominal) 9,252 16,529 7,643 7,944 11,368 5,895 20,294 7,214

% NPL 2.73% 4.22% 1.61% 1.28% 1.96% 0.91% 3.57% 0.78%

Baki Debet 364,742 413,328 743,438 944,311 975,367 1,136,507 1,163,175 187,809 19.26% 1,416,392

NPL (Nominal) 4,886 9,567 23,689 24,113 12,438 22,241 14,409 14,814

% NPL 1.34% 2.31% 3.19% 2.55% 1.28% 1.96% 1.24% 1.05%

Baki Debet 731,445 811,382 710,578 743,954 738,296 725,354 714,544 (23,751) -3.22% 828,925

NPL (Nominal) 9,814 6,330 8,884 9,797 12,795 17,379 16,884 15,734

% NPL 1.34% 0.78% 1.25% 1.32% 1.73% 2.40% 2.36% 1.90%

Baki Debet 1,750,517 1,892,322 2,129,852 2,546,182 2,515,911 2,693,716 2,541,478 25,567 1.02% 3,173,327

NPL (Nominal) 23,952 32,427 40,216 41,854 36,602 45,515 51,587 37,761

% NPL 1.37% 1.71% 1.89% 1.64% 1.45% 1.69% 2.03% 1.19%

4Consumer

Loan

Total Area

Yogyakarta

Commercial

Banking1

2Business

Banking

3 Micro Banking

No Business UnitGrowth YoY Proyeksi

Des-18(Rp. Milyar)

Total Bade & NPL

(Rp. Juta)

Proyeksi pencapaian pada akhir tahun 2018 adalah untuk baki debet

total all segmen akan mencapai Rp. 3,17 Trilyun dengan nominal

NPL Rp. 37,7Milyar (1.19%). Untuk secara oprasional saat ini

cabang Bank Mandiri di area yogyakarta berjumalah 25 cabang

reguler, 21 cabang mikro dan 1 cabang prioritas dengan jumalah

ATM tarik tunai berjumlah 310 mesin , cDM 22 mesin dan draive

Thru 1 lokasi.

Perkembangan KUR di Bank Mandiri

1. Sejak awal penyaluran KUR tahun 2008 sampai dengan 31 Maret

2018, Bank Mandiri telah menyalurkan Rp51,8 Triliun kepada

1,053,517 debitur.

2. Setiap tahun, realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri selalu

mencapai target yang ditentukan pemerintah. Untuk penyaluran KUR

tahun 2018 (31 Maret 2018 YtD), Bank Mandiri baru mencapai 24.3%

dari target tahun 2018 atau sebesar Rp 3,547 Miliar kepada 58,165

debitur dengan %NPL sebesar 0%.

3. Selama 3 tahun terakhir penyaluran KUR Bank Mandiri selalu

meningkat.

31

Tahun 2015 Akumulasi realisasi penyaluran KUR sebesar Rp.

21.683 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 466.923






51.884 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 1.053.517

Tabel 16. Perkembangan penyaluran KUR di Provinsi D.I

YogyaKarta

Kualitas Portfolio KUR relatifterjagadenganbaikdengan NPL

Nasionalsebesar1,27% sementara di Provinsi D.I Yogyakarta

sebesar 1,02%.

32

Tabel 17. Kualitas Portofolio KUR

Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank mandiri untuk memfasilitasi

UMKM dan koperasi dalam penyaluran kredit dengan cara :

1. Pengembangan jaringan kantor untuk memudahkan layanan

perbankan bagi UMKM dimana saat ini unit mikro terdapat 20 cabang

yang tersebar di Yogyakarta .

2. Sosialisasi Produk KUR dan KUM bank mandiri bekerjasama dengan

dinas terkait.

3. Aktif mengunjungi dan memasarkan Produk KUM dan KUR ke sentra

UMKM, Cluster UMKAM danKomunitas UMKM.

Secara umum relatif tidak ada kendala yang berarti, Bank Mandiri terus

berupaya berkontribusi dalam pengambangan UMKM melalui :

1. Pemberian skema penyaluran kredit modal kerja maupun investasi

yaitu Kredit Usaha Mikro (KUM) maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Program pengembangan UMKM melalui program sinergi Kementerian

BUMN bersama Bank Mandiri yaitu Rumah Kreatif BUMN sebagai

creative Place dan sebagai fasilitator untk pembinaan,

pengembangan dan pelatihan UMKM secara berkesinambungan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi :

1. Hambatan yang ada lebih kepada kurangnya pemahaman

masyarakat terkait perbankan itu sendiri atau unbankable.

2. Tingginya persaingan antara Bank dengan memberikan produk yang

hampir sama.

33

Penyaluran Program Kemitraan dari Bank Mandiri telah dilakukan sejak

tahun 1993 sd 2014 dengan total penyaluran sebesar Rp.

53.077.316.950,-,- untuk wilayah DIY . Program kemitraan diberikan baik

untuk individu maupun badan hukum seperti koperasi . Penyaluran

Program Kemitraan melalui 2 skema yaitu penyaluran secara one by one

dan linkage (Linkage Recommender dan Linkage avalist). Untuk individu

platform kredit Program Kemitraan sebesar maksimal Rp. 30.000.000

dan untuk Koperasi maksimal sebesar Rp. 100.000.000,-

Sejak tahun 2014 hingga saat ini Penyaluran Program Kemitraan di

fokuskan kepada perbaikan kualitas kredit kemitraan sampai dengan

naik sehingga menjadi debitur KUR, Bank Mandiri juga melaksanakan

dalam bentuk CSR guna pelaksanaan Bina Lingkungan. Salah satu

contoh yang realisasi CSR sebagai berikut :

Revitalisasi Jalan desa di kawasan Prambana dan sekitarnya

sepanjanng 4.2 KM sebesar 1.1 M, dimana sangat mebantu

peningkatan produktivitas pada pelaku UKM di sekitar wilayah wisata

Candi Parmbanan

Pemberian santunan 1000 anak yatim di Bantul untuk

membantumasyarakat sekitar bantul

Hibah 1 mobil layanan masyarakatmelalui CPNU Bantul Rp 200 juta.

Untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses baik

bagi masyarakat atau para pelaku UKM

Pembanagunan Digilib Cafe Rp 489 Juta untuk memfasilitasi para

mahasiswa yang belajar untuk menjadi pelaku usaha muda

Motor Ambulan untuk PemKab Sleman Rp 18.850 Ribu guna

membatu peningkatan kesehatan di masyarakat sekitar sleman

Sanitasi Air Ponpes Mardhotullah Al Islami Wonosari Gunung Kidul

Rp 25 Juta untuk kebutuhan ponpes dan warga sekitar untuk

kebutuhan sehari hari begitu pula untuk memperlancar kebutuhan

para pelaku usaha di daerah sekitar.

AdapunProgram kemitraan yang telah dikembangkan berupa :

Pinjaman modal kerja/investasi yang diberikan kepada

masyarakat/kelompok masyarakat untuk dipergunakan berusaha

(belum bankable namun harus feasible) dan tidak memiliki fasilitas

pinjaman di bank/BUMN lain.

Pembinaan kepada mitra binaan yang berbentuk pelatihan (mis.

pelatihan pembukuan sederhana) dan diikutsertakan dalam pameran.

34

Mekanisme penyaluran kemitraan yang dikembangkan adalah :

Pola Penyaluran Kemitraan Door to Door - yaitu penyaluran pinjaman

kemitraan dengan cara langsung kepada calon mitra binaan.

Pola Penyaluran Kemitraan Kelompok- yaitu penyaluran pinjaman

kemitraan dimana kerjasama program pemerintah/instansi/kelompok

(misal Program PRONA Bank Madiri bekerjasama dengan BPN, dari

program PRONA tersebut Bank mandiri menawarkan ke semua

warga untuk mengembangkan usahanya menggunakan produk KUR

dengan syarat jaminan sertifikat yang sudah mereka terima)

III. PENUTUP

Tim Kunker Komisi VI DPR RI mengapresisasi prestasi dan kinerja pemerintah

DIY. Meskipun pertumbuhan ekonomi DIY cukup baik, akan tetapi masih kurang

merata. Untuk itu perlu upaya untuk pemerataan pembangunan dan investasi

daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi

wilayahh.

Tim Kunker Komisi VI DPR RI sangat mendukung pelaksanaan proyek

pengembangan bandara Internasional NYAI. Dan mengaharapakan agar proses

pengembangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu.

Dalam pengembangan bandara ini sebaiknya memberikan dampak yang positif

bagi semua stakeholder-nya termasuk masyarakat yang berada di sekitar

bandara. Tidak hanya itu proyek ini juga sebaiknya memberi efek domino dalam

rangka percepatan pembangunan dan perekonomian nasional pada umumnya

dan masyarkat DIY khususnya. Selain itu dengan lokasi proyek yang berada di

pinggiran (kabupatan Kulon Progo) diharapakn mampu menjadi lokomotif

pemerataan pertumbuhan ekonomi dan aktifitas perekonomian daerah. Masalah

pembebasan tanah sebaiknya dilakukan dengan bijak dan menggunakan

pendekatan persuasif. Pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam hal

ini.

BUMN didorong untuk terus meningkatkan program kemitraan dan bina

lingkungan terhadap UMKM dan IKM di wilayahnya. Dengan demikian upaya

pemerintah untuk meningkatkan jumlah usahawan dan ekonomi masyarakat

yang mandiri dapat terwujud. Perbankan juga hendaknya terus melakukan

pembinaan kepada UMKM agar dapat memperoleh pendanaan yang murah dan

mudah. Dengan demikian aktifitas kewirausahaan di masyarakat dapat tumbuh

dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya akan berdampak signifikan

terhadap perekonomian daerah.

35

Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI akan menjadikan laporan ini

menjadi masukan bagi Komisi VI DPR RI terutama sebagai bahan bagi fungsi

Pengawasan dan Penganggaran DPR RI. Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini

juga akan diserahkan kepada Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti terutama

dalam melakukan perencanaan bagi pembangunan dan atau pemeliharaan serta

perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat di DIY.

Ketua Tim, Ttd.

II. DESKRIPSI UMUM DAERAH KUNJUNGAN KERJAA. Gambaran UmumKeberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkemb...Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, ber...Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struk...Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Kewenangan dalam urus...DIY terbagi dalam lima wilayah, meliputi empat kabupaten dan satu kota:Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak antara 110º24’19”-110º28’53” Bujur Timur dan 07º15’24”-07º49’26” Lintang Selatan. Wilayah kota Yogyakarta dibatasi oleh daerah-daerah seperti:1. Batas wilayah utara: Kab.Sleman2. Batas wilayah selatan: Kab.Bantul3. Batas wilayah barat: Kab.Bantul dan kab.Sleman4. Batas wilayah timur : Kab.Bantul dan kab.SlemanKegiatan perekonomian DIY terkonsentrasi di wilayah bagain tengah dengan pusatnya di kota Yogyakarta. Wilayah Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2532 RT dengan wilayah seluas 32,5 km² atau kurang lebih 1,02% dari luas...Meskipun secara geografis merupakan provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, DIY memiliki potensi kearifan lokal yang membuatnya tidak kalah bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Banyak prestasi dan keunggulan yang dimiliki oleh ...Pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir berada di atas 5 %. Bahkan, pada tahun 2017 perekonomian DIY tumbuhsebesar 5,26%, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,07%. Inflasi DIY juga terkendali pada k...B. Potensi Daerah Istimewa YogyakartaDIY tumbuh menjadi kota yang kaya akan budaya dan kesenian Jawa. Yang menjadi titik sentral dari perkembangan kesenian dan budaya adalah kesultanan. Beragam kesenian Jawa klasik, seperti seni tari, tembang, geguritan, gamelan, seni lukis, sastra serta...DIY memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan potensial. Potensi budaya tersebut tersebar di seluruh wilayah DIY. Tercatat sebanyak 107 Prasarana Budaya, 459 Upacara Adat, 4944 Organisasi Kesenian, 43 Desa Budaya, 515 Cagar Budaya, 48 Museum, d...1. Proyek Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang2. Proyek Pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin3. Proyek Pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta

Documents

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE …...LAPORAN KUNJUNGAN KERJAKOMISI VI DPR RI ... PG Madukismo 4. UMKM dan IKM Binaan PT Bank Mandiri, PT BNI, PT BRI, dan PT BTN D. WAKTU