LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI MALUKU UTARA

RESES MASA PERSIDANGAN IV

TAHUN SIDANG 2016-2017

KOMISI VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2 0 1 7

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di bidang energi kita masih menghadapi tantangan utama, berupa

peningkatan kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi secara

proporsional oleh ketersediaan dan peningkatan pasokan. Di sektor

ketenagalistrikan kita juga dihadapkan pada persoalan keterbatasan pasokan

energi listrik yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Termasuk di Provinsi Maluku Utara, yang juga masih terdapat masalah

pemenuhan kebutuhan listrik, padahal provinsi ini juga memiliki sumber energi

yang cukup banyak dan beragam, selain itu juga memiliki potensi energi yang

dapat dikembangkan.

Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 805

buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang

belum dihuni. Dalam pemenuhan kebutuhan energi termasuk salah satu

wilayah yang akan diterapkan BBM satu harga. Tahap pertama tahun 2017 ini

ditargetkan dengan membangun semacam SPBU mini atau Lembaga Penyalur

di 22 lokasi dalam 14 provinsi, Provinsi Maluku Utara termasuk di dalamnya.

Halmahera akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Timur dengan program utama adalah pengembangan industri pengolahan

tambang yaitu ferro nikel dan industri hilirnya untuk mendapatkan nilai tambah

yang lebih tinggi. Selain itu, di Morotai juga akan dikembangkan kawasan

industri pengolahan dan pariwisata. Namun Rasio jumlah pelanggan rumah

tangga berlistrik PLN pada tahun 2015 untuk Provinsi Maluku Utara adalah

sebesar 71,79%.Beban puncak gabungan sistem-sistem kelistrikan di Provinsi

Maluku Utara saat ini sekitar 58,6 MW. Padahal Di Pulau Halmahera terdapat

beberapa potensi energi panas bumi yang cukup besar yaitu mencapai 40 MW

yang akan dikembangkan menjadi PLTP Jailolo. Di Telaga Ranu dengan juga

terdapat potensi PLTP dengan cadangan terduga sebesar 85 MWe dan

Gunung Hamiding sebesar 265 MWe. Di Pulau Bacan juga terdapat potensi

sumber panas bumi yaitu di Songa Wayaua namun tidak terlalu besar. Sumber

energi primer lainnya adalah tenaga air namun tidak besar dan hanya dapat

dikembangkan menjadi PLTM untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat

setempat

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) akan membangun pabrik

pengolahan feronikel dengan kapasitas hingga 13.500 ton di Halmahera Timur.

Pembangunan pabrik feronikel ini akan dibangun oleh konsorsium PT Wijaya

Karya (Persero) Tbk dan Kawasaki Heavy Industries Ltd. Pembangunan pabrik

feronikel terbagi dalam tiga tahap, di tahap pertama Antam menggelontorkan

dana sebesar Rp 3,5 triliun yang didapatkan dari Penyertaan Modal Negara

(PMN) tahun 2015 lalu.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang

perlu untuk menjadikan Provinsi Maluku Utara sebagai obyek kunjungan pada

reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016 – 2017. Kunjungan ini dalam

rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi

masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan

dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang

dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja

Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata Tertib.

3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa

Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Maluku Utara adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara

langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber

daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor

energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan

teknologi;

2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi

Maluku Utara khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral,

lingkungan hidup serta riset dan teknologi;

3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi

oleh masyarakat di daerah.

4. Mengetahui kinerja dari mitra Komisi VII DPR RI dalam menjalankan

TUPOKSI.

1.4. Waktu, Lokasi Kunjungan dan Agenda Kegiatan

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI direncanakan akan

dilaksanakan pada tanggal 14 Mei sd. 17 Mei 2017 dan mempunyai lokasi

tujuan kunjungan ke Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan

pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke

lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Kunjungan ke Depot PT. Pertamina (Persero) di Ternate,

2. Pertemuan dengan Dirjen Migas, Anggota Komite BPH Migas, dan Direksi

PT. Pertamina (Persero), beserta jajarannya.

3. Pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara,

Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian

ESDM, Kementerian Ristek Dikti RI, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI,

Dirjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direksi

PT. Pertamina (Persero), Direksi PT. PLN (Persero), Anggota Komite BPH

Migas, SKK Migas, Direksi PT. Antam (Tbk), Direktur Utama PT. Bay Nickel,

Direktur Utama PT. NHM dan instansi terkait lainnya.

4. Kunjungan lapangan ke PLTD 2x3 MW di Sofifi;

5. Pertemuan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen PPKL

Kementerian LHK RI, Direksi PT. Antam (Tbk), Direktur Utama PT. Bay

Nickel, Direktur Utama PT. NHM, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi

Maluku Utara, BLHD, dan Badan Geologi beserta jajarannya.

6. Pertemuan dengan Direksi PT. PLN (Persero) beserta jajarannya;

1.5. Sasaran dan Hasil Kegiatan

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Maluku Utara adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait

dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup

(LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi

rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan

mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan

anggaran.

1.6. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi

sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi

kegiatan)

2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan

melihat langsung objek kunjungan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta

rekomendasinya.

4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-

rapat Komisi VII DPR RI.

1.7. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan

representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana daftar dalam lampiran.

BAB II SEKILAS LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Provinsi Maluku Utara merupakan daerah hasil pemekaran dari Provinsi

Maluku yang resmi berpisah pada tanggal 12 Oktober 1999. Provinsi Maluku

Utara berada diantara 3º Lintang Utara sampai 3º Lintang Selatan dan 124º –

129º Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang

terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan

723 pulau yang belum dihuni. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10

km2, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km2 atau 69,08 persen dan luas

daratan 32.004,57 km 2 atau 30,92 persen.

Provinsi Maluku Utara secara administratif memiliki batas wilayah

sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera;

Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku;

Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; dan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram.

Penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sensus Penduduk (SP)

Tahun 2010 sebanyak 1.038.087 jiwa dan sampai tahun 2013 berjumlah

1.114.897 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 569.264 jiwa dan

penduduk perempuan 545.633 jiwa.

Jika dibandingkan dengan luas wilayah maka tingkat kepadatan

penduduk mencapai 24,74 jiwa/km2 . Terdapat empat kabupaten/kota yang

mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi dari kepadatan penduduk provinsi,

yaitu Ternate (807,89 jiwa per km2), Halmahera Utara (55,26 jiwa per km²),

Halmahera Barat (40,91 jiwa per km²), dan Pulau Morotai (24,85 jiwa per km2).

Laju pertumbuhan rata-rata 2,24 persen pertahun pada periode 2010-

2013. Penyebaran penduduk tidak merata dan hanya terpusat pada pulau-

pulau kecil, sedangkan beberapa pulau besar dan sedang tidak mengalami

peningkatan yang signifikan seperti di Kepulauan Sula (Pulau Taliabu, Sulabesi

dan Mangoli) serta Halmahera secara keseluruhan yang terdiri dari Halut,

Halbar, Halteng, Haltim, dan beberapa pulau di Halmahera Selatan (Pulau Obi,

Morotai, Bacan, Makian dan Kayoa).

Kawasan andalan dan potensi di tiap Kabupaten / Kota di lingkungan

Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada halaman berikut ini.

1. Kota Ternate

Kawasan Andalan di Kota Ternate adalah: Pulau Ternate, Ternate Selatan,

Ternate Utara dan Moti. Sektor unggulan di Kota Ternate ini adalah adalah:

Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Industri, Perikanan laut, Pemerintahan,

Perdagangan, Hotel & Restoran, serta Angkutan laut.

Sedangkan sub sektor unggulan di Kota Ternate adalah: Perikanan

budidaya, Kopra, cengkeh, pala, kakao, Wisata bahari, wisata budaya

industri gerabah, serta industri perikanan laut.

2. Kota Tidore

Kawasan Andalan di Kota Tidore adalah: Tidore, Tidore Selatan, Tidore

Utara, Obi Utara dan Obi. Sektor unggulan di Kota Tidore ini adalah adalah:

Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan laut, Pemerintahan, air

bersih, angkutan laut.

Sedangkan sub sektor unggulan di Kota Tidore adalah: tanaman pangan,

Jambu mete, cengkeh, pala, Wisata bahari, wisata sejarah, wisata alam,

serta Cakalang.

3. Kabupaten Halmahera Tengah

Kawasan Andalan di Kabupaten Halmahera Tengah adalah: Weda, Patani

dan Pulau Gebe. Sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Tengah ini

adalah adalah: Perkebunan, Pariwisata, Industri, Pertambangan,

Pemerintahan, air bersih, serta Perikanan laut. Sedangkan sub sektor

unggulan di Kabupaten Halmahera Tengah adalah: Industri kayu, wisata

alam, wisata bahari, Industri perikanan laut, serta pertambangan nikel.

4. Kabupaten Halmahera Timur

Kawasan Andalan di Kabupaten Halmahera Timur adalah: Wasile, Maba,

Maba Selatan dan Wasile Selatan. Sektor unggulan di Kabupaten

Halmahera Timur ini adalah adalah: Perkebunan, Pertanian, Perikanan laut,

Pertambangan, Air bersih, serta Pariwisata.

Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Timur adalah:

Kopra, kakao, cengkeh, pala, tanaman pangan, cakalang, serta

pertambangan emas.

5. Kabupaten Halmahera Selatan

Kawasan Andalan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah: Makian, Kayoa,

Gane Timur, Gane Barat, Obi, Obi Selatan, Bacan, Bacan Timur dan Bacan

Barat. Sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Selatan ini adalah adalah:

Perkebunan, Perikanan, Industri, pertambangan, serta Pariwisata.

Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah:

kopra, kakao, vanili, cengkeh, pala, kenari, tuna dan cakalang, Industri

kelautan, dan industri kayu/gerabah.

6. Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Barat berada di Pulau Halmahera, secara geografis

terletak di antara 10 lintang utara sampai 30 lintang utara, serta 1250 bujur

timur sampai 1280 bujur timur. Kawasan Andalan di Kabupaten Halmahera

Barat adalah: Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Ibu dan Loloda. Sektor

unggulan di Kabupaten Halmahera Barat ini adalah adalah: Pertanian,

Perkebunan, Pariwisata, Air bersih, serta Perikanan laut.

Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Barat adalah:

tanaman pangan, Kopra, cengkeh, serta wisata bahari.

7. Kabupaten Kepulauan Sula

Kawasan Andalan di Kabupaten Kepulauan Sula adalah: Sanana, Mangole

Timur, Sulabesi Barat, Taliabu Barat, Taliabu Timur dan Mangole Barat.

Sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Sula ini adalah adalah: Perikanan

laut, Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan, Industri, serta Pariwisata

Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Sula adalah:

cakalang, tuna, pasir, kuarsa, koral, Kopra, jambu mete, cengkeh, pala,

damar, rotan dan bambu, industri kelautan gerabah, serta industri anyam-

anyaman.

8. Kabupaten Halmahera Utara

Secara geografis, Kabupaten Halmahera Utara berada pada posisi kordinat

10,57′-20,0′ lintang Utara dan 128,17′-128,18′ bujur timur. Kabupaten

Halmahera Utara (Halut) terbentuk pada 31 Mei 2003 dengan ibukota

Tobelo. Secara administratif Kabupaten Halmahera Utara berbatasan

dengan Kabupaten Pulau Morotai di sebelah utara, Kabupaten Halmahera

Timur di sebelah timur, Kabupaten Halmahera Barat di sebelah selatan

maupun barat.

Kawasan Andalan di Kabupaten Halmahera Utara adalah: Tobelo, Tobelo

Selatan, Galela, Morotai Utara, Morotai Loloda Utara, Kao dan Malifut.

Sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Utara ini adalah adalah:

Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, serta Perikanan

Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Utara adalah:

tanaman pangan, kopra, wisata alam, serta wisata bahari.

9. Kabupaten Morotai

Pulau Morotai (695 mil persegi/1.800 km²) adalah nama sebuah pulau,

sekaligus kabupaten definitif baru yang terletak di kepulauan Halmahera,

Kepulauan Maluku, Indonesia. Sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara,

ia merupakan salah satu pulau paling utara di Indonesia. Kabupaten Pulau

Morotai diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada

29 Oktober 2008, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera

Utara.

Kawasan Andalan di Kabupaten Morotai adalah: Morotai Utara, Morotai

Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Jaya, serta Morotai Timur. Sektor

unggulan di Kabupaten Morotai ini adalah adalah: Pertanian, Perikanan,

Pariwisata, Industri Kelautan, serta Pertahanan Keamanan.

Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Morotai adalah: Wisata

Bahari, wisata alam, wisata, budaya, wisata khusus, serta Tanaman

pangan.

BAB III

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

3.1. Pertemuan dengan Dirjen Migas, Anggota Komite BPH Migas,

Direksi PT. Pertamina (Persero), beserta jajarannya

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ibu Setyorini Direktur Pembinaan

Usaha Hilir Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Bapak Martin Ritonga

Anggota Komite BPH Migas, Bapak Muchammad Iskandar Direktur Pemasaran

PT. Pertamina (Persero) dan Bapak Hendry Achmad Drektur Bahan Bakar

Minyak BPH Migas. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Hotel Grand

Dafam-Ternate, Maluku Utara, dalam pertemuan ini diperoleh infomasi antara

lain sebagai berikut:

- Pada tahun 2017 direncanakan terdapat 40 lokasi BBM satu harga akan

dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero). Terdapat dinamisasi dalam

implementasinya karena penetapan formula baru yang ditetapkan. Dengan

kondisi tersebut, PT. Pertamina (Persero) akan defisit sebesar Rp 15 Trilliun.

- Wilayah kerja PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII

termasuk Provinsi Maluku Utara. Khusus Maluku terdapat 4 Terminal BBM

yaitu Tobelo (Caps Safe: 4.677 KL, Cov Days: 15 hari), Ternate (Caps Safe:

11.676 KL, Cov Days: 21 hari), Labuha (Caps Safe: 2.146 KL, Cov Days: 20

hari) dan Sanana (Caps Safe: 1.389 KL, Cov Days: 16 hari).

- Harga jual ke konsumen (One Price Policy) yaitu Premium: Rp 6.450 per liter

dan Solar: Rp. 5.150 per liter, dengan ongkos angkut sebesar Maluku dan

Maluku Utara sebesar Rp. 18,71 Milliar/Bulan yang ditanggung oleh PT.

Pertamina (Persero).

- Pertumbuhan penjualan BBM dari tahun 2012-2016 untuk solar mengalami

kenaikan sebesar 3%, Kerosene mengalami kenaikan sebesar 9%, Premium

mengalami kenaikan sebesar 3%, dan BBK (Pertamax dan Pertalite) naik

lebih dari 100%.

- Program nusantara 1 harga apabila menggunakan pesawat Hercules

sebesar 9500 belum termasuk ongkos handling, Ada juga yang hingga

mencapai 40ribu per liter. Harga saat ini sebesar 6500 per liter.

- Saat ini kendala di lapangan adalah standar pengangkutan BBM. Selama ini

menggunakan kapal kayu, dengan adanya aturan dari Perhubungan yaitu

dengan kapal dari besi maka bisa dipastikan investasi tidak bisa tercapai.

- Kondisi geografis Indonesia yang terdiri banyak kepulauan menjadi

tantangan utama dalam melakukan pendistribusian BBM. Namun hal itu bisa

dicarikan solusi. Yang patut diperhatikan juga adalah koordinasi dari semua

pihak (pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, dll). Terdapat

juga aturan-aturan yang saling bertentangan yang menjadi kendala

implementasikan di lapangan.

- PT. Pertamina (Persero)

- Setyorini: NKRI seperti ini memiliki banyak pulau sehingga upaya yang bisa

lakukan adalah mengkonsolidasikan biaya.

- Semoga ke depan ada hasil yang nyata dan model yang baik dalam

melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Gambar 1. Pertemuan dengan Direktur Pemasaran

PT. Pertamina (Persero) dan BPH Migas

3.2. Pertemuan dengan PT. PLN dan PT. Antam.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Direktur PT. PLN (Persero),

Pertemuan dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Dafam Bela dalam

pertemuan ini diperoleh infomasi antara lain sebagai berikut:

- Rasio elektrifikasi di provinsi Maluku Utara sekitar 76% masih lebih rendah

dibandingkan dengan Provinsi Maluku sebesar 77%.

- Pembangkit listrik dengan menggunakan diesel di Maluku utara sebesar 37

MW milik PT. PLN, sedangkan 46 MW merupakan sewa.

- Tipikal desa di provinsi Maluku Utara berada di pantai, sehinga apabila

infrastruktur jalan yaitu trans-halmahera bisa segera diselesaikan maka akan

memudahkan dalam pendistribusian listrik.

- Tantangan utama yang ada di provinsi Maluku Utara adalah sarana

transportasi. Dan juga sarana komunikasi yang masih banyak area yang

blank spot.

- Beberapa tantangan lainnya: keterbatasan data yang akurat jumlah KK,

- Total pembangkit yang akan dibangun hingga tahun 2019 sebesar 171 MW,

yang berada di 13 lokasi.

- Pada tahun 2017 sebanyak 30 MW, tahun 2018 sebanyak 81 MW dan

sebanyak 60 MW pada tahun 2019.

- Yang sedang dilakukan pembenahan beberapa proyek yang mengalami

kendala antara lain: PLTU Sofifi 2x3 MW, PLTMG – MPP Ternate 30 MW.

- PLTP Jailolo statusnya saat ini WKP dikembalikan kepada Pemerintah

karena pengembang meminta evaluasi terhadap investasi di Jailolo.

- Kebutuhan listrik untuk pabrik ferronikel diperkirakan sebesar 80 MW, saat ini

belum tersedia saat ini.

- Dengan diresmikannya pembangkit 2 x 7 MW di Tidore, belum bisa

mencukupi kebutuhan listrik di pulau tersebut.

- Beberapa daerah di kepulauan Maluku Utara pendistribusian

ketenagalistrikan dengan sistem isolated karena infrastruktur yang belum

memadai. Diperlukan dukungan dari Pemda agar segera menyelesaikan

pembangunan infrastruktur jalan.

- Ditjen ketenagalistrikan, Pak Mahendra, publikasi dari rasio elektrifikasi

merupakan kewenangan dari kementerian ESDM cq Ditjen Ketenagaslitrikan.

Hal-hal ini bersumber dari Pemda, PLN sehingga diperoleh bauran berbagai

sumber dalam memutuskan rasio elektrifkasi.

- Ditjen EBTKE, Ibu Maritje, kondisi geografis Indonesia yang terdapat banyak

pulau menyadari bahwa PLN kesulitan dalam menyediakan energi listrik.

Pemerintah memiliki program untuk melistriki daerah2 yang terpencil. Dan

berdasarkan permen 38 tahun 2017 membolehkan swasta untuk

menyediakan tenaga listrik.

- Program lampu tenaga surya hemat energi merupakan bagian dari Program

Indonesia Terang, diharapkan sebagai pra-elektrifikasi untuk daerah-daerah

pelosok yang selama ini belum memperoleh listrik.

- PT. PLN (Persero) dan Pemerintah cq Ditjen EBTKE dan Ditjen

Ketenagalistrikan sudah berjalan dengan baik, terutama desa-desa mana

yang menjadi tanggung jawab dari PLN dan yang akan dikerjakan oleh

Pemerintah.

- Desa-desa yang mengkuti program Indonesia terang dan menggunakan

sumber yang atau teknologi yang belum sustain maka pada setelah tahun

2019 akan dikerjakan oleh PT. PLN (Persero) agar supplai energi dapat

berjalan dengan sustain.

- PT. Antam memerlukan 80 MW untuk pengoperasian smelter di Halmahera

untuk 1 line. Diupayakan dengan menggunakan swadaya. Diharapkan

menggunakan energi yang murah sekitar 10 sen dollar/Kwh. Rencana

terdapat 3 line, jadi kebutuhannya adalah 240 MW.

- SKK Migas, Pasokan gas dari Maluku utara dimungkinkan berasal dari

tangguh. Karena WK yang berada di Maluku Utara yang berjumlah 3 WK

tidak menemukan sumber gas.

- September 2016, 45VA tidak mengalami kenaikan, 900 VA berdasarkan data

mensos yang 19 jt penduduk diterapkan pengecualian subsidi. Penyesuain

bertahapa yaitu januari, maret, dan mei. Misal : 74 ribu >>> 98ribu >>

108ribu >> 160ribu. Penyesuainnya sebesar 1320 rupiah/Kwh. Untuk wilayah

Maluku dan Maluku Utara sebanyak 38.871 pelanggan.

- Info dari Ditjen Minerba, CNC: 181, Non CNC: 56.

- Info dari Kemenristek Dikti, terdapat 530 jt untuk 5 judul penelitian di bidang

energi.

Gambar 2. Pertemuan dengan Dirut PT. Antam

Gambar 3. Pertemuan dengan Direktur Regional Maluku Utara dan Papua

PT. PLN (Persero)

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku Utara diperoleh kesimpulan

dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tim kunjungan Kerja Komisi VII memahami bahwa PT. Pertamina (Persero)

memiliki tanggung jawab melakukan pendistribusian BBM ke seluruh NKRI,

namun dengan adanya program nasional BBM satu harga berpotensi

mengalami defisit ratusan milliar. Oleh karena itu, Tim kunjungan Kerja

Komisi VII DPR RI merekomendasikan diperlukan konsolidasi biaya-biaya

pendistribusian BBM ke seluruh NKRI dengan satu harga.

2. Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk menjaga

keamanan dari tindakan penyalahgunaan dari pelaku usaha yang

memanfaatkan program BBM satu harga. Karena adanya disparitas harga

yang tinggi tentu akan memunculkan potensi penyalahguanan tersebut. Oleh

karena itu, tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta agar PT.

Pertamina (Persero) untuk melakukan kerjasama dengan aparat keamanan.

3. Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja

dengan topik Implementasi Program Nasional BBM satu harga.

4. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI memperoleh informasi tentang

kondisi kelistrikan di Provinsi Maluku Utara yang memerlukan sekitar 171

MW.

5. Beberapa daerah di kepulauan Maluku Utara pendistribusian

ketenagalistrikan dengan sistem isolated karena infrastruktur yang belum

memadai. Diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah agar segera

menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan. Sehingga akan

mempercepat dan memudahkan dalam pembangunan infrastruktur.

6. Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta bahwa program-program

Pemerintah dalam menyediakan tenaga listrik bisa berjalan dengan baik dan

berkelanjutan (sustainable).

7. Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk

mengagendakan rapat dengar pendapat PT. Antam terkait dengan kinerja

perusahaan (termasuk progress pembangunan smelter)

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke

Provinsi Maluku Utara pada tanggal 14-17 Mei 2017, sebagai bahan masukan

dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya fungsi pengawasan.

Ternate, 17 Mei 2017

Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI

Ketua Tim,

Syaikhul Islam Ali, Lc., M.Sos

.

Lampiran:

Lampiran 1. Daftar Anggota Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan

kerja ke Provinsi Maluku Utara

DAFTAR ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR-RI

KE PROVINSI MALUKU UTARA

RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2016- 2017

TANGGAL 14 S.D 17 MEI 2017

NO. NAMA NO.

ANGG. FRAKSI JABATAN

1. SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc, M.Sos A-63 PKB KETUA TIM

2. AWANG FERDIAN HIDAYAT A-222 PDI-P ANGGOTA

3. DONY MARYADI OEKON A-167 PDI-P ANGGOTA

4. Dr. Ir. H. FADEL MUHAMMAD A-317 P. GOLKAR ANGGOTA

5. BAMBANG HARYADI, S.E A-367 GERINDRA ANGGOTA

6. SAYED ABUBAKAR S. ASSEGAF A-404 P. DEMOKRAT ANGGOTA

7. H. AGUS SULISTYONO, ST. M.T. A-61 PKB ANGGOTA

8. TAMSIL LINRUNG A-121 PKS ANGGOTA

9. H. ACHMAD FARIAL A-517 PPP ANGGOTA

10. Ir. FIRMANSYAH MARDANOES, MM A-537 PPP ANGGOTA

11. H. ENDRE SAIFOEL A-6 NASDEM ANGGOTA

Lampiran 2: Dokumentasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Maluku Utara

Gambar 4. Pertemuan dengan Direksi Pertamina dan BPH Migas

Gambar 5. Sambutan Ketu Rombongan Ketua Komisi VII

Gambar 6. Foto Bersama

Gambar 7. Pertemuan dengan Direksi PT. PLN dan Dirut PT. Antam

Gambar 8. Mitra Komisi VII DPR RI dari SKK Migas, Ristek Dikti dan LHK

Gambar 9. Mitra Komisi VII DPR RI dari Ditjen EBTKE, Ditjen Ketenagalistrikan

Gambar 10. Foto Bersama