LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA RESES I TAHUN SIDANG 2019 – 2020

TANGGAL 18 DESEMBER 2019

Sekretariat Komisi VIII DPR RI Set_komisi8@dpr.go.id

JAKARTA TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

B. Dasar Kunjungan Kerja

C. Maksud dan Tujuan

BAB II

KINERJA KOMISI VIII DPR RI

A. Fungsi Legislasi

B. Fungsi Anggaran

C. Fungsi Pengawasan

BAB III

HASIL DAN ANALISA KUNJUNGAN KERJA

A. Sekilas Sumetera Selatan

B. Hasil Kunjungan Kerja

1. Kunjungan ke Kanwil Kemenag Sumsel

2. Kunjungan ke Dinas Sosial Provinsi Sumsel

3. Kunjungan ke BPBD Provinsi Sumsel

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

BAB V

PENUTUP

DAFTAR NAMA ANGGOTA

TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI SULAWESI SELATAN

TANGGAL 18 DESEMBER 2019

NOMOR N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL URUT ANG

1.

A-509

H. YANDRI SUSANTO, S.Pt

Ketua Komisi VIII/

Ketua Tim

PAN BANTEN II

2. A-3 H. MARWAN DASOPANG, M.Si

Wakil Ketua Komisi VIII PKB SUMUT II

3. A-

154

I KOMANG KOHERI, SE. Anggota PDIP

LAMPUNG II

4. A-

211

UMAR BASHOR Anggota PDIP JATIM IV

5. A-

260

H. ARWAN M. ARAS T. S.Kom Anggota PDIP SULBAR

6. A-

280 MOHAMMAD SALEH, SE. Anggota GOLKAR

BENGKU LU

7. A-

346 Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH, MH. Anggota GOLKAR

GORONTALO

8. A-

125 Drs. H. SYAIFUL RASYID, MM. Anggota

GERIN DRA

KALSEL I

9. A-

351

Dra. DELMERIA Anggota NASDEM SUMUT II

10. A-

529

Drs. H. ACHMAD, M.Si Anggota

DEMOK RAT

RIAU I

11. A-

559

H. HASANI BIN ZUBER, S.IP Anggota

DEMOK RAT

JATIM XI

12. A-

440

K.H. BUCHORI YUSUF, Lc., MA. Anggota PKS JATENG I

13. A-

413

H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA. Anggota PKS SUMUT II

14. A-

483

H. MHD. ASLI CHAIDIR, SH. Anggota PAN SUMBAR I

15. - Agus Widijatmoko, SH.

Sekretariat Komisi VIII DPR RI

16. - Reno Bulan Sekretariat Komisi VIII DPR RI

17. - Dicky Rachmadi, S.A.P

Sekretariat Komisi VIII DPR RI

18. - Mohammad Hasyim, M.Si.

Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI

19. - Ferdian Nur Rachman

TV PARLEMEN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan

Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja

Masa Reses I Tahun Sidang 2019-2020 telah membentuk 3 Tim yakni ke

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), dan

Provinsi Bali.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20,

20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan

Pengawasan.

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah

diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;

b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan

c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi

DPR RI pada Masa Reses.

4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR

RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga

yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang Agama,

Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana.

b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang

termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah

maupun masyarakat.

2. Tujuan

a. Secara umum untuk mendapatkan masukan berupa data faktual tentang

pelaksanaan program pembangunan di bidang agama, sosial,

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta pelaksanaan

penanggulangan bencana di daerah.

b. Secara khusus untuk memperoleh informasi dan data akurat mengenai

kinerja Kanwil Kemenag Sumatera Selatan dan pelaksanaan PMA No 29

Tahun 2019 tentang Majelis Taklim; penyaluran program PKH dan BPNT di

Sumatera Selatan; serta penanggulangan kabut asap akibat kebakaran

lahan di wilayah Sumatera Selatan.

BAB II

KINERJA KOMISI VIII DPR RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1)

menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk

undang-undang.*). Kemudian Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa ”Dewan

Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan.**)1

Untuk menjalankan fungsi tersebut dibentuk alat kelengkapan Dewan, antara lain

Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kementerian Agama RI; Kementerian Sosial RI;

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB); dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Badan Wakaf Indonesia

(BWI).

Atas dasar konstitusional di atas, Komisi VIII DPR-RI melaksanakan tugas-

tugasnya dalam tiga fungsi:

A. Fungsi Legislasi

1. Dalam melaksanakan fungsi legislasi ini Komisi VIII DPR RI telah

menyelesaikan 3 (tiga) RUU pada Tahun 2019 yakni:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) yang disahkan pada tanggal 29 Maret

2019.

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

(Peksos) yang disahkan pada tanggal 3 September 2019.

c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang

disahkan pada tanggal 24 September 2019.

2. Komisi VIII DPR RI kini sedang menyusun RUU Inisiatif dan yang menjadi

prioritas Tahun 2020 yakni RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU

tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.2

B. Fungsi Anggaran

Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Gabungan dengan Menteri Agama RI, Menteri

Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 16

September 2019 telah menyepakati:

1 http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

2 Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2019 tentang Daftar RUU Prioritas Tahun 2020 dan

Program Legislasi Nasional 2020-2024.

1. Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2020 sebesar

Rp65.060.948.695.000,- (enam puluh lima triliun enam puluh miliar sembilan

ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),

yang dialokasikan untuk program:

a. Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Rp1.921.417.232.000,- (Satu Triliun

Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Miliar

Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua

Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

b. Kerukunan Umat Beragama Rp53.341.037.000,- (Lima Puluh Tiga

Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu

Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

c. Pengawasan Aparatur dan

Akuntabilitas

Rp162.396.272.000,- (Seratus Enam

Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan

Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh

Puluh Dua Ribu Rupiah).

d. Bimbingan Masyarakat

Islam

Rp5.617.461.944.000,- (Lima Triliun

Enam Ratus Tujuh Belas Miliar Empat

Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan

Ratus Empat Puluh Empat Ribu

Rupiah).

e. Pendidikan Islam Rp51.454.932.558.000,- (Lima Puluh

Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh

Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga

Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh

Delapan Ribu Rupiah).

f. Bimbingan Masyarakat

Kristen

Rp1.779.757.940.000,- (Satu Triliun

Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan

Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh

Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu

Rupiah).

g. Bimbingan Masyarakat

Katolik

Rp884.926.735.000,- (Delapan Ratus

Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan

Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh

Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

h. Bimbingan Masyarakat

Hindu

Rp760.797.881.000,- (Tujuh Ratus

Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus

Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan

Ratus Delapan Puluh Satu Ribu

Rupiah).

i. Bimbingan Masyarakat

Buddha

Bimbingan Masyarakat Buddha sebesar

Rp269.783.529.000,- (Dua Ratus Enam

Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus

Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus

Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

j. Penyelenggaraan Haji dan

Umrah

Rp1.554.866.308.000,- (Satu Triliun

Lima Ratus Lima Puluh Empat Miliar

Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta

Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah).

k. Penelitian Pengembangan

dan Pendidikan Pelatihan

Rp560.978.718.000,- (Lima Ratus

Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus

Delapan Belas Ribu Rupiah).

l. Penyelenggaraan Jaminan

Produk Halal

Rp40.288.541.000,- (Empat Puluh Miliar

Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta

Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu

Rupiah).

2. Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2020 sebesar

Rp62.767.643.594.000,- (enam puluh dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh

miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu

rupiah), yang dialokasikan untuk program:

a. Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Sosial

RI

Rp469.129.710.000,- (empat ratus

enam puluh sembilan miliar seratus dua

puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh

ribu rupiah).

b. Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian

Sosial

Rp46.550.770.000,- (empat puluh enam

miliar lima ratus lima puluh juta tujuh

ratus tujuh puluh ribu rupiah).

c. Pemberdayaan Sosial Rp391.757.849.000,- (tiga ratus

sembilan puluh satu miliar tujuh ratus

lima puluh tujuh juta delapan ratus

empat puluh sembilan ribu rupiah).

d. Rehabilitasi Sosial Rp973.764.729.000,- (sembilan ratus

tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam

puluh empat juta tujuh ratus dua puluh

sembilan ribu rupiah).

e. Perlindungan dan Jaminan

Sosial

Rp31.380.074.415.000,- (tiga puluh

satu triliun tiga ratus delapan puluh

miliar tujuh puluh empat juta empat

ratus lima belas ribu rupiah).

f. Penanganan Fakir Miskin Rp28.975.250.028.000,- (dua puluh

delapan triliun sembilan ratus tujuh

puluh lima miliar dua ratus lima puluh

juta dua puluh delapan ribu rupiah).

g. Pendidikan, Pelatihan, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian

Penelitian Pengembangan

dan Penyuluhan Sosial

Pengembangan dan Penyuluhan Sosial

sebesar Rp531.116.093.000,- (lima

ratus tiga puluh satu miliar seratus

enam belas juta sembilan puluh tiga

ribu rupiah).

3. Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RI sebesar Rp.273.641.802.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam

Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah).

4. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020

sebesar Rp.700.646.814.000,- (Tujuh Ratus Milyar Enam Ratus Empat

Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang

dialokasikan untuk program:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

Rp213.608.214.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB

Rp8.924.900.000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

c. Program Penanggulangan Bencana sebesar

Rp478.113.700.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

C. Fungsi Pengawasan

Komisi VIII DPR RI juga menjalankan fungsi pengawasan atas

pelaksanaan Undang Undang dan APBN tahun 2019 terkait dengan program dan

kinerja Kementerian Agama RI; Kementerian Sosial RI; Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI; Badan Nasional

Penanggulangan Bencana; serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan

Wakaf Indonesia (BWI).

BAB III

HASIL DAN ANALISA KUNJUNGAN KERJA

KE SUMATERA SELATAN

A. Sekilas Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan (disingkat Sumsel), dengan Ibukota

Palembang, adalah provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatra,

berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka-

Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat.3

Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas

alam dan batu bara dan terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan

Sriwijaya. Provinsi ini memiliki 17 kabupaten dan kota yakni:

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu

2. Kabupaten Ogan Komering Ilir

3. Kabupaten Muara Enim

4. Kabupaten Lahat

5. Kabupaten Musi Rawas

6. Kabupaten Musi Banyuasin

7. Kabupaten Banyuasin

8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

10. Kabupaten Ogar Ilir

11. Kabupaten Empat Lawang

12. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

13. Kabupaten Musi Rawas Utara

14. Kota Palembang

15. Kota Pagar Alam

16. Kota Lubuk Linggau

17. Kota Prabumulih

3 https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan

Provinsi ini dipimpin oleh Gubernur H. Herman Deru, SH., MH dan Wakil

Gubernur Ir. H. Mawardi Yahya.

B. Hasil Kunjungan Kerja

1. Kunjungan ke Kanwil Kemenag Sumsel

Dalam kunjungan ke Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera

Selatan, tim Komisi VIII DPR RI diterima oleh Kepala Kanwil DR. H. Alfajri

Zabidi, S.Pd., MM., M.Pd.I beserta jajarannya serta Kepala Kandepag dari 17

kabupaten/kota se-Sumsel. Dalam pertemuan ini dibahas isu tentang:

a. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim

dipertanyakan oleh Komisi VIII DPR RI karena dinilai mengintervensi

kegiatan keagamaan. PMA ini, seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1)

mengharuskan semua Majelis Taklim terdaftar di Kantor Kemenag.

Peraturan ini dianggap menyulitkan karena jumlah Majelis Taklim sangat

banyak sehingga akan membebani tugas para penyuluh yang sudah

berat. Selain itu Majelis Taklim ini juga tumbuh dari, oleh dan untuk

masyarakat sehingga dapat mandiri tanpa bantuan dari Pemerintah.

Kepala Kanwil Kemenag Sumsel H. Alfajri mengemukakan, jumlah Majelis

Takim di Sumsel cukup banyak yakni 3.192 Majelis Taklim. Jumlah ini

tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumsel, yakni di Kota Palembang 825

Majelis Taklim; OKU Timur 578 Majelis Taklim; Muara Enim (337); Empat

Lawang (221); OKU (204); PALI (182); Lubuk Linggau (143); Musi

Banyuasin (124); Lahat (120); Musi Rawas Utara (119); Banyuasin (87);

OKU Selatan (60); Musi Rawas (54); Pagaralam (51); Ogan Ilir (42);

Prabumulih (42); dan OKI (3).

Namun bantuan yang disalurkan oleh Kanwil Kemenag Sumsel Tahun

2019 hanya mampu untuk 72 Majelis Taklim saja dengan nilai total Rp

516juta. Bantuan ini terdiri dari bantuan yang melalui Kanwil Kemenag di

empat Majelis Taklim @Rp10.000.000 dan melalui Kemenag

Kabupaten/Kota di 68 lokasi total Rp476.000.000.

Bantuan ini sama sekali tidak sebanding dengan jumlah Majelis Taklim

yang menurut PMA 29/2019 harus didata untuk keperluan penyaluran

bantuan keuangan. Alih-alih mau membantu Majelis Taklim, Kemenag

justru diminta fokus untuk menyelesaikan utang atau pembayaran yang

tertunggak kepada para guru agama yang honor atau tunjangan

kinerjanya sampai sekarang belum dicairkan.

Namun demikian, Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag RI DR. H.

A. Juraidi, MA yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, alasan

Kemenag RI menyusun dan melahirkan PMA yang mengatur Majelis

Taklim ini karena organisasi Majelis Taklim sendiri tidak mengetahui

berapa banyak jumlah Majelis Taklim di Indonesia.

b. Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Sumatera Selatan. Indeks KUB di

Sumsel dinilai rendah karena skornya hanya 72,4 dan berada di urutan

ke-25 dari 34 provinsi di Indonesia atau berada di bawah rata-rata indeks

KUB secara nasional yakni 73,83. Demikian hasil survey Puslitbang dan

Diklat Kemenag.4

NO PROVINSI SKOR NO PROVINSI SKOR

1. Papua Barat 82,1 18. Kalimantan Timur 73,6

2. Nusa Tenggara Timur 81,1 19. Gorontalo 73,2

3. Bali 80,1 20. Bangka Belitung 73,1

4. Sulawesi Utara 79,9 21. Lampung 73,1

5. Maluku 79,4 22. Kepulauan Riau 72,8

6. Papua 79,0 23. Maluku Utara 72,7

7. Kalimantan Utara 78,0 24. Kalimantan Selatan 72,5

8. Kalimantan Tengah 77,8 25. Sumatera Selatan 72,4

9. Kalimantan Barat 76,7 26. Bengkulu 71,8

10. Sumatera Utara 76,3 27. DKI Jakarta 71,3

11. Sulawesi Selatan 75,7 28. Jambi 70,7

12. Sulawesi Tengah 75,0 29. Nusa Tenggara Barat 70,4

13. Jawa Tengah 74,6 30. Riau 69,3

14. DI Yogyakarta 74,2 31. Banten 68,9

15. Sulawesi Barat 74,1 32. Jawa Barat 68,5

16. Sulawesi Tenggara 73,9 33. Sumatera Barat 64,4

17. Jawa Timur 73,7 34. Aceh 60,2

Indeks KUB menunjukkan lemahnya peran Kanwil Kemenag Sumsel

dalam membina kerukunan umat beragama di Sumsel. Apalagi saat ini

sedang terjadi moratorium pembangunan sekretariat Forum Komunikasi

Umat Beragama (FKUB) Sumsel. Forumnya sudah terbentuk namun

kantornya belum ada. Hal ini menyebabkan peran FKUB Sumsel belum

maksimal dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

c. Kemenag diminta fokus pada tugas dan fungsi agama dan Pendidikan

keagamaan saja seperti:

Menjalankan fungsi agama dengan memberikan pemahaman

agama kepada para penganut LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan

Transgender) serta pecandu narkoba.

4 https://news.detik.com/berita/d-4818287/menag-umumkan-indeks-kerukunan-beragama-2019/2

Memastikan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No

1 Tahun 1974 tentang Pernikawinan dapat dilaksanakan sehingga

usia wanita menikah adalah 19 tahun.

Memberikan kesempatan kepada calon Jemaah haji yang sama

sekali belum berhaji agar mendapatkan prioritas untuk naik haji.

FOTO PERTEMUAN DI KANWIL KEMENAG SUMSEL

Ketua Komisi VIII DPR RI memberikan sambutan

Berfoto bersama usai pertemuan di Kanwil Kemenag Sumsel

2. Kunjungan ke Dinas Sosial Sumsel

Dalam kunjungan ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, tim

Komisi VIII DPR RI diterima oleh Kepala Dinas Sosial Sumsel DR. H.

Rosyidin Hasan, M.Pd.I dan disambut dengan tarian khas Sumsel. Tim

Komisi VIII DPR RI juga melakukan dialog dengan para Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-

Tunai (BPNT) sekaligus secara simbolis menyalurkan bantuan dan

penghargaan kepada KPM yang berprestasi. Dalam audiensi di Dinsos

Sumsel ini disampaikan:

a. Angka kemiskinan di Sumsel masih tinggi yakni mencapai 1.730.000 atau

12,71 persen (Data BPS Sumsel pada Maret 2019) dari jumlah penduduk

8,4juta dan berada di atas rata-rata angka kemiskinan nasional sebesar

9,5 persen. Hal ini menjadi tugas Dinsos Sumsel untuk memastikan

bahwa semua instrumen bantuan sosial dari dapat direalisasikan dalam

rangka mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi tersebut.

b. Penerima manfaat di Sumsel mencapai 294.000 keluarga untuk PKH dan

469.000 keluarga untuk BPNT dengan nilai bantuan sebanyak

Rp221.488.815.000,- pada penyaluran tahap 4 tahun 2019. Namun jika

bantuan Kemensos untuk PKH dan BPNT yang disalurkan ke Sumsel ini

ditotal seluruhnya maka nilainya mencapai Rp2.436.985.390.000 sampai

Desember 2019.

c. Jumlah KPM di 17 kabupaten/kota di Sumsel yang sudah graduasi dari

tahun 2015 hingga 2019 sebanyak 43.063 KPM. Jumlah ini terdiri dari

KPM yang graduasi tahun 2015 sebanyak 1.384 KPM; tahun 2016

sebanyak 2.231 KPM; tahun 2017 sebanyak 8.414 KPM; tahun 2018

sebanyak 23.524 KPM dan tahun 2019 sebanyak 7.511 KPM.

d. Jumlah SDM Pelaksana PKH di Sumsel total sebanyak 1.476 orang terdiri

dari 2 orang Koordinator Wilayah; 4 Adiminstrator Pangkalan Data, 24

Koordinator Kabupaten/Kota, 5 Peksos Supervisi; 77 Administrator

Pangkalan Data tingkat Kabupaten/Kota dan tercatat sebanyak 1.364

pendamping.

FOTO PERTEMUAN DI DINSOS SUMSEL

Tim Komisi VIII DPR RI Disambut Tarian Khas Sumsel

Ketua Komisi VIII DPR RI memberikan pengarahan kepada KPM

3. Kunjungan ke BPBD Sumsel

Dalam kunjungan ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Sumsel, tim Komisi VIII DPR RI diterima oleh Kepala BPBD Sumsel

H. Iriansyah, S.Sos., SKM., M.Kes beserta jajaran Satgas Penanggulangan

Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumsel. Dalam dialog ini diungkap beberapa

permasalahan:

a. Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumsel dibentuk oleh Gubernur H.

Herman Deru pada April 2019 dengan melibatkan 13.000 personel dari

unsur Polda, Korem dan Kodim, Lanud Palembang, Polhut dan Satpol

PP, Dinsos, Dinkes dan stakeholder terkait.

b. Dari luas wilayah Sumatera Selatan sekitar 8,3juta hektare, lahan yang

rawan kebakaran meliputi 3,4juta hektare lahan hutan; 1,8juta hektare

lahan perkebunan; 752ribu hektare lahan pertanian; 1,2juta hektare lahan

gambut dan 1,5juta hektare lahan lainnya.

c. Puncak kebakaran hutan terjadi pada bulan September dan Oktober 2019

dan menghanguskan lahan seluas 428.356 hektar yang tersebar di 14

kabupaten di Sumsel.

d. Pada puncak kebakaran hutan bulan September dan Oktober 2019 jumlah

penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Sumsel meningkat

hingga 55.248 orang per bulan.

FOTO PERTEMUAN DI BPBD SUMSEL

Ketua Komisi VIII DPR RI memberikan pengarahan

Ketua Komisi VIII DPR RI Didampingi Kalak BPBD Sumsel

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Dalam kunjungan ke Kanwil Kemenag Sumsel dapat disimpulkan:

a. Komisi VIII DPR RI tidak percaya jika Peraturan Menteri Agama (PMA) No

29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim disusun untuk keperluan

penyaluran bantuan kepada Majelis Taklim. Buktinya bantuan untuk

Majelis Taklim di Sumsel sangat kecil dan Majelis Taklim di Sumsel justru

berkembang tanpa bergantung kepada Kemenag. PMA ini justru dicurigai

sebagai alat Pemerintah Cq Kemenag untuk memata-matai kegiatan

agama karena ada ketakutan bahwa kegiatan keagamaan di lingkungan

Majelis Taklim itu digunakan untuk kegiatan radikalisme, ekstremisme

hingga terorisme. Alasan inilah yang mendorong Kemenag menerbitkan

PMA No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

b. Peran Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel dalam membina kerukunan umat

beragama di Sumsel mengalami kendala. Kendalanya adalah belum ada

kantor sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumsel.

Saat ini FKUB mengalami moratorium sebab meskipun forumnya sudah

terbentuk tetapi kantor sekretariatnya belum ada. Kanwil Kemenag siap

menyediakan lahan untuk kantor sekretariat FKUB tetapi tidak memiliki

dana untuk pembangunannya.

c. Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel harus fokus pada fungsinya di bidang

agama dan pendidikan keagamaan.

2. Dalam kunjungan ke Dinas Sosial Sumsel dapat disimpulkan:

a. Dinas Sosial Sumsel diminta untuk memastikan bahwa bantuan PKH dan

BPNT dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat

kualitasnya. Komisi VIII DPR RI tidak ingin mendengar adanya data yang

keliru atau invalid dan juga adanya penyaluran bantuan yang tidak tepat

sasaran.

b. Dinsos Sumsel diminta untuk cermat apabila ada KPM yang sudah lulus

atau graduasi perlu segera diisi oleh masyarakat lainnya yang belum

mendapatkan bantuan. Hal ini penting agar bantuan sosial dari

Pemerintah dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat yang benar-

benar membutuhkan.

c. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini sifatnya sementara dan jumlah

anggaran Pemerintah Cq. Kemensos juga terbatas sehingga harus

dimanfaatkan sebaik-baiknya dan masyarakat perlu diedukasi agar tidak

selalu bergantung pada bantuan Pemerintah sebab tangan di atas lebih

baik daripada tangan di bawah.

3. Dalam kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Sumsel dapat disimpulkan:

a. Penetapan status Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan

dan Lahan harus dipersiapkan sejak awal agar ada deteksi dini terhadap

potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini penting agar kebakaran hutan

dan lahan tidak selalu terjadi setiap tahun, setidaknya dapat diminimalisir

agar tidak sampai meluas.

b. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat,

relawan dan regu pemadam kebakaran perusahaan yang memiliki lahan

rawan kebakaran. Hal ini harus dilakukan sebagai bagian dari proses

edukasi sebab 99 persen penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah

karena faktor manusia dan sisanya baru faktor alam.

c. Menghindari upaya membuka lahan dengan cara membakar karena

potensial mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pembukaan lahan dengan cara membakar pada musim kemarau saat

angin berhembus sangat kencang dan sumber air sangat terbatas

potensial mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

B. Rekomendasi

1. Untuk Kanwil Kemenag Sumsel dapat direkomendasikan:

a. Tunda implementasi PMA No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim

karena lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.

b. Persoalan kerukunan umat beragama di Sumsel perlu mendapat perhatian

yang serius karena FKUB belum dapat berjalan dengan baik.

2. Untuk Dinas Sosial Sumsel dapat direkomendasikan:

a. Penyaluran bantuan sosial di Sumsel seperti PKH dan BPNT harus tepat

sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas.

b. Efektifkan pemberian bantuan sosial dengan segera mengalihkan bantuan

dari KPM yang sudah graduasi kepada masyarakat yang benar-benar

membutuhkan.

3. Untuk BPBD Sumsel dapat direkomendasikan:

a. Membuat embung, kanal, sodetan sungai atau sumur bor untuk

memudahkan pemadaman kebakaran hutan dan lahan agar tim Satgas

Kebakaran mendapat akses sumber air dalam penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan.

b. Optimalkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat melalui

sosialisasi, edukasi dan patroli di lahan-lahan hutan dan perkebunan yang

rawan kebakaran sebab faktor kelalaian manusia sangat berperan penting

dalam menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Sumatera

Selatan pada Masa Reses I Tahun Persidangan 2019-2020, dengan harapan dapat

menjadi bahan rujukan dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran

dengan mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA TIM

ttd

(H. Yandri Susanto, S.Pt)