LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI PAPUA

MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2015 – 2016 TGL 1 – 4 MEI 2016

A. LATAR BELAKANG

Perkonomian Papua didominasi sektor pertambangan, produk domestic regional

bruto Papua sangat tergantung pada sektor pertambangan, lebih tegas lagi oleh

keberadaan PT Freeport Indonesia. Kontribusi sektor tambang mencapai kisaran

40% hingga 60% tergantung pada dinamika harga komoditas tersebut.

Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan menyebabkan investasi

juga ditentukan oleh prospek jangka panjang sektor tersebut. Oleh karena itu,

meski sektor- sektor lain khususnya Pemerintahan aktif melakukan investasi,

fluktuasi investasi agregat tetap ditentukan oleh kinerja sektor Penggalian dan

Pertambangan terutama emas dan tembaga. Untuk ke depan berdasarkan rilis

Commodity Markets Outlook (CMO) Edisi Januari 2016 memproyeksikan harga riil

tembaga dan emas 2016 - 2020 akan stabil atau cenderung naik. Ini baik bagi

perekonomian Papua.

Adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan perusahaan tambang utama di

Papua dalam hal keberlanjutan usaha jangka panjang diperkirakan akan semakin

meningkatkan aktivitas investasi pada periode mendatang. Sebagaimana

disebutkan dalam berbagai media masa dan ri lis perusahaan tersebut, pemerintah

dan induk perusahaan telah menjalin komunikasi intensif terkait keberadaan

jangka panjang kegiatan operasionalnya.

Pada Oktober 2014 lalu Pemerintah dan perusahaan pertambangan utama di

Papua sepakat untuk meneruskan pembangunan pertambangan bawah tanah di

Kabupaten Mimika yang akan menyerap investasi jangka panjang US$ ± 18 milyar.

Akan tetapi, mengingat belum adanya kontrak resmi terkait keberlanjutan usaha

dalam jangka panjang, berpotensi menjadi kendala realisasi investasi.

Pelaku usaha pertambangan mengalami kendala regulasi yang bersifat rutin

terkait ekspor mineral mentah, ini terkait dengan ketentuan regulasi yang

mengharuskan perusahaan memperpanjang kembali izin ekspor setiap enam bulan.

Izin tersebut harus diperoleh setidaknya dari Kemeterian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) dan Kementerian Perdagangan.

Selain tembaga dan emas, di Papua juga memiliki tambang minyak bumi dan

gas. Produksi gas dari Wilayah Papua dan Maluku pada tahun 2013 mencapai 2.323

juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau menyumbang sebesar 26,2 persen dari total

produksi gas nasional/ Sementara produksi minyak tercatat sebesar 16.408 barel

minyak per hari (BOPD) atau 1,9 persen dari total produksi minyak nasional.

Produksi gas dan minyak dari wilayah ini disumbangkan oleh BP Indonesia dari

Lapangan Tangguh, Petrochina International (Bermuda), JOB Pertamina-Petrochina

Salawati, Pertamina EP Field Papua, Kalrez, dan Citic Seram.

Khusus untuk Provinsi Papua saat ini ada sejumlah KKKS Eksplorasi di Papua.

Diantaranya:

1. Montd’or (Salawati Limited West Salawati Block,

2. Papua BP North Arafura Limitd North Arafura Block Papua,

3. Sarmi Papua Asia Oil Ltd, Northern Papua Block Papua,

4. Niko Resources (Cederawasih Bay III) Block Papua,

5. Niko Resources (Cendrawasih Bay IV) Limited Cendrawasih Bay IV Block

Papua

6. BP North Arafura Limited, North Arafura Block Papua.

Namun demikian kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas menghadapi

kendala perizinan karena lokasinya banyak yang berada di kawasan konservasi dan

hutang lindung dan kawasan konservasi.

Meskipun Papua saat ini merupakan penghasil minyak dan gas yang cukup

penting namun menghadapi masalah dalam distribusi. Disparitas harga BBM sangat

tinggi dan fluktuatif.

Usaha Pertambangan kerap menimbulkan dampak terhadap masyarakat,

terutama dampak lingkungan. Perhatian dan Pengawasan yang ketat diperlukan

untuk menjaga kelestarian lingkungan. Situs tambang PT Freeport Indonesia yang

berada berada pada ketinggian 4.270 meter, suhu terendah mencapai 2 derajat

Celcius. Kilang pemrosesan berada pada ketinggian 3.000 m, curah hujan tahuan di

daerah tersebut 4.000-5.000 mm. sedangkan kaki bukit menerima curah hujan

tahunan lebih tinggi, 12.100 mm dan suhu berkisar 18-30 derajat Celcius. Dengan

kondisi alam seperti ini, kawasan di bawah areal pertambangan Freeport

mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Beberapa

kejadian tanah longsor yang memakan korban jiwa terjadi di lokasi penambangan

PT Freport diantaranya 9 Oktober 2003 terjadi longsoran di tambang terbuka di

pegunungan Grasberg dengan korban tewas 13 orang. Lubang tambang di

Grasberg dengan diameter lubang 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan

kedalaman mencapai 800 m2 telah merusak bentang alam kawasan tersebut alam

seluas 166 km2 di daerah aliran sungai Ajkwa. Selain itu produksi tailing yang

mencapai 220 ribu ton per hari dalam waktu 10 tahun terakhir menghasilkan

kerusakan wilayah produktif berupa hutan, sungai, dan lahan basah (wetland) seluas

120 ribu hektar.

Keberadaan kegiatan pertambangan skala besar d Papua telah menciptakan

ketergantungan ekonomi yang khronis terhadap dana bagi hasil. APBD Papua san-

gat tergantung pada dana transfer dan dana peribangan termasuk di dalamnya dana

bagi hasil migas dan dana bagihasil sumberdaya alam. Sementara pendapatan asli

daerah relative kecil.

Di tengah merosotnya harga minyak dan gas serta produk pertambangan

lainnya telah berpengaruh signifikan terhadap APBD pemerintah provinsi Papua.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua 2016 menurun

1,92% dibandingkan dengan dibanding tahun 2015.

Ketenagalistrikan berperan penting dalam perekonomian daerah, pasokan lis-

trik yang memadai akan meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Saat ini Papua

mengalami deficit listrik. Untuk menutup deficit PLN mebangun dua pembangkit

listrik yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekam yang terletak di Kota

Jayapura dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Genyem di Kabupaten

Jayapura, dengan kapasitas masing-masing 2x20 Mw. Sampai saat ini pembangkit

tersebut belum dapat beroperasi, salah satunya dikarenakan masih terkendala

masalah hak ulayat tanah

A. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud kunjungan Kerja Masa Reses Komisis VII DPR adalah untuk

mendapatkan informasi dan menyerap apirasi melalui forum pertemuan

dengan Gubernur Provinsi Papua dan jajarannya, Bupati Mimika, Bupati

Puncak Jaya, Bupati Intan Jaya, Bupati Paniai, Kementerian ESDM RI, PT

Freeprt Indonsia, PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, BPH Migas, SKK

Migas, dan KKKS PT Conoco Philips, BP North Arafura

B. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Kegiatan kunjungan kerja masa reses Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada

tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 (Jadwal terlampir)

C. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan adalah terkumpulnya masukan, informasi

yang terkait dengan:

1. Dana bagi hasil migas dan dana bagi hasil sumberdaya alam Provinsi

Papua

2. Tata kelola lingkungan pertambangan terutama wilayah pertambangan

yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

3. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang berada di

wilayah Povinsi Papua.

4. Ketersedian dan distribusi BBM di Papua

5. Ketenagalistrikan di Provinsi Papua

Hasil yang diharapkan adalah diperolehnya umpan balik untuk

memperbaiki kualitas fungsi pengawasan DPR RI khususnya yang terkait

dengan pembangunan di Provinsi Papua.

D. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja masa reses Komisi VII DPR RI

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi se-

kunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi

kegiatan)

2. Pelaksanaan diskusi dengan pihak terkait dan para pemangku kepenti n-

gan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta

rekomedasinya.

E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan

representasi dari fraksi-fraksi, sebagaimana terdapat dalam daftar berikut ini:

Daftar Anggota Tim Kunjungan Kerja Masa Reses

Komisi VII DPR – RI Ke Provinsi Papua

Masa Persidangan IV Tahu Sidang 2015 – 2016, tgl 1 – 4 Mei 2016

No Nama No

Angg

Fraksi Jabatan

1 Dr.Ir. Fadel Muhammad A-

317

P. Golkar Ketua Tim

2 H. Gus Irawan Pasaribu

SE,Ak,MM,CA

A-

327

P. Gerindra Wk Ketua

Tim

3 Tony Wardoyo A-

321

P.PDIP Anggota

4 Awang Ferdian Hidayat A-

222

P.PDIP Anggota

5 Eni Maulani Saragih A-

291

P.Golkar Anggota

6 Indro Hananto A- P.Golkar Anggota

342

7 Khaterine A. Oendoen A-

388

P.Gerindra Anggota

8 Supriyanto A-

370

P.Gerindra Anggota

9 H. Mat Nasir, S.Sos A-

405

P.Demokrat Anggota

10 H. Jamaludin Jafar, SH, MH A-

505

PAN Anggota

11 Andriyanto Johan Syah, ST, MM A-

485

PAN Anggota

12 Peggi Patricia Pattipi A-83 PKB Anggota

13 Dr. kurtubi, SE, M.Sp. M.Sc A-6 P.Nasdem Anggota

14 H. Inas Nasrullah Zubir, BE, SE A-6 P.Hanura Anggota

14 Dra. Nanik Herry Murty Sekretaris

Tim

15 Kus Indarwati, S.Sos Sekretaris

Tim

16 Daday, SE Sekretaris

Tim

17 Drs. Arif Santoso, MSi Tenaga Ahli

18 Doddy Sylviadi Tenaga Ahli

18 M. Marlina Tampubolon TV Parle-

men

.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA MASA RESES KE PAPUA

A. Dana bagi hasil migas dan dana bagi hasil sumberdaya alam Provinsi

Papua

Dana bagi hasil yang dibagikan kepada Daerah didasari oleh

peritimbangan bahwa dana itu berasal dari sumberdaya alam yang sifatnya

non-renewable dan replenishable. Selain itu juga karena factor eksternal

berupa akan menimbulkan biaya social yang tinggi, biaya infratruktur dan

menimbulkan kerusakan bentang alam yang perlu direklamasi dan

direhabilitasi.

Penerimaan dana bagi hasil sebaga sumber pendapatan daerah

memiliki kerentanan karena sifat penerimaanya yang tidak stabil dan

berpotensi menimbulkan ketimpangan fiscal antar daerah.

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan 20115

Dana bagi untuk Papua jika dilihat dari pendapatan per kapita cukup

signisifkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) perk kapita pada tahun 2015 Rp

211.949, Dana Bagi Hasil Rp 697.083 sementara pendapatan per kapita penduduk

Papua Rp 5.249.655. Komponen dana bagi hasl hanya sebesar 13,27% dari

pendapatan per kapita penduduk Provinsi Papua. Ini berbeda dengan Papua Barat

komponen dana bagi hasil dalam membentuk pendapatan per kapita mencapai

27,75%. Ini disebabkan banyak sumber daya alam terutama minyak dan gas yang

terlah beroperasi di wilayah kerja Papua Barat.

Penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam ini mengacu pada ketentuan

Pasal 23 UU No 33 tahun 2004 Juncto PP No 55 Th 2005 dan UU No 21 Th 2001

tentang Otonomi Khusus Papua yang diubah ke dalam UU No 35 tahun 2008.

Besaran dana bagi hasil untuk mineral dan batubara yang menjadi bagian Provinsi

adalah masing-masing 16% untuk royalty dan iuran tetap. Untuk minyak bumi dan

gas bumi masing-masing 70%.

Kabupaten Mimika memiliki APBD yang cukup tinggi yaitu Rp 2,7 triliun

dengan jumlah penduduk 196.401 jiwa. Komponen pendapatan daerah terdiri atas

pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp353 miliar, dana perimbangan sebesar Rp1,971

triliun yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp1,043 triliun, dana alokasi

umum (DAU) Rp621 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp306 miliar serta lain-lain

pendapatan daerah yang sah Rp344 miliar.

Pada tahun 2014 mendapatkan dana bagi hasil sumber daya alam sebesar

Rp 42,62 milyar. Melalui Kepmen ESDM No 4620/K/80/ telah ditetapkan besarnya

iuran tetap sebesar Rp 36,81 milyar, dan iuran produksi Rp 6,037 triliun sebagai

dasar penentuan bagi hasil SDA 2016.

Aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kepada Komisi

VII adalah keinginan mengelola Bandar Udara Mimika yang selama ini masih

dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Ingin dilibatkan dalam distribusi BBM. Dan

memungut pajak air permukaan yang digunakan oleh PT Freeport Indonesia.

B. Tata kelola lingkungan pertambangan yang dikelola oleh PT Freeport

Indonesia

Pertambangan tembaga yang ditambang oleh PT Freeport Indonesia berada

di wilayah sangat terpencil dengan kondisi medan yang amat sulit. Namun deposit

tembaga yang terkandung didalamnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini

menarik berbagai kalangan untuk mengetahui tentang kegiatan PT Freeport

Indonesia. Penambangan dan pengeolahan batuan menjadi konsentrat tembaga

dilakukan di kabupaten Mimika, Papua.

Kegiatan Penambangan: meliputi kegiatan drilling & blasting, hauling &

loading, dan crushing, menghasilkan Bijih Tembaga. Bijih tembaga ini diolah

melalui serangkaian proses yatu grinding, floatation, dan dewatering,

menghasilkan Konsentrat Tembaga. Konsentrat Tembaga merupakan produk

akhir PTFI dengan nilai tambah mencapai 95%. Konsentrat tembaga berkadar

95% ini dimurnikan melalui kegaitan smelting dan refining, menghasikan Katoda

Tembaga.

Pemurnian dilakukan di PT Smelting yang didirikan bersama dengan Mitsubishi

dan beroperasikan sejak tahun 1997. PT Smelting merupakan smelter tembaga

pertama di Indonesia. Memurnikan 30-40% dari produksi Konsentrat Tembaga

PTFI.

Guna mendukung kebijakan hilirisasi Pemerintah, PTFI sedang melakukan

pembangunan tambahan Smelter yang lokasinya berdekatan dengan PT Smelting

Termasuk untuk memurnikan residu Anoda Slime untuk menghasilkan logam

berharga.

Kondisi Geografis lokasi tambang PT Freeport yang ekstrem

Produk utama PT Freeport Indonesia adalah katoda tembaga yang

mengandung 99,99% Cu dengan berat 50 dan 100 kg. Kapasitas pemurnian

tembaga yang ada di Gresik adalah 300.000 ton per tahun. Produk bijih tembaga PT

Freeport dengan kemurnian 95% sebenarnya sudah memberikan ni lai tambah yang

lebih baik bila dibandingkandengan bijih tambang yang lain apa lagi setelah

dimurnikan dengan kadar 99,99%.

Perbandignan kadar kemurnian bijih logam

Produksi tambang Freeport adalah bijih tembaga, emas, dan perak. Setiap

ton bijih konsentrat dihasilkan 0,67% tembaga atau 67 kg tembaga, 0,79 gram

emas, dan 2,5 gram perak.

Produksi PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia memiliki rencana jangka panjang produksi, oleh

karenanya berkomitmen untuk meminta perpanjangan kontrak yang akan selesai

pada tahun 2021.

Rencana produksi jangka panjang ini didukung dengan komitmen

investasi yang cukup signifikan. Investasi untuk tahun 2016 hingga 2040

mencapai US$ 16,8 Milyar.

Dampak investasi tersebut cukup signiikan bagi perekonomian nasional.

Investasi tersebut akan menghasilkan yield sekitar US$ 48 milyar selama 25 tahun

atau rata-rata US$ 1,92 milyar.

Keberadaan usaha tambang yang dikelola oleh PT Freeport memberikan

manfaat langsung dan tidak langsug. Manfaat langsung adalah berupa pajak,

royalty, dan deviden. Pada tahun 2015 total mencapai US$ 360 juta. Secara

kumulatif dari tahun 1992 sampai dengan 2015 mencapai US$ 16,1 milyar.

Sedangkan manfaat tidak langsung berupa pembayaran gaji, pembelian barang

dalam negeri, pembangunan masyarakat, dan daerah serta investasi pada tahun

2015 mencapai US$ 3 miliar. Secara kumulatif mencapai US$ 32,5 milyar.

Isu sensitif tentang kegiatan usaha PT Freeport yang kerap mengemuka

adalah bagian pemerintah itu lebih kecil dengan bagian yang diterima oleh PT

Freeport. Untuk itu perlu dikonfirmasi dengan data yang akurat. Penerimaan negara

dalam bentuk pajak, royalty, dividen, dan pungutan lainnya lebih besar daripada

yang diperoleh PT Freeport.

Jika dibandingkan dengan penerimaan dari kegiatan usaha yang sejenis dari

berbagai negara. Kontarak Karya Indonesia dengan PT Freeport masih lebih baik

dibandingkan dengan negara lain.

Keberadaan PT Freeport cukup signifikan dalam menyerap tenaga kerja. Saat

ini tenaga kerja PT Freeport mencapai 12.085 orang. Tenaga asli putra Papua

4.321 (35,7%). Non Papua 7.612 (63%). Tenaga asing 152 (1,3%). Jika kontraktor

ikut dilibatkan maka jumlah tenaga kerjanya akan lebih besar lagi, yaitu 32.639

orang. Terdiri dari 8.162 orang Papua (25%), Non Papua 23.675 (72,5%), tenaga

kerja asing 802 (2,5%).

PT Freeport memiliki komitmen pengembangan sumber daya manusia

Papua. Langkah yang dilakukan adalah membuat Program pelatihan Kompetensi

Dasar dan Tingkat Lanjut di Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) semacam

Balai Latihan Kerja. Sejak didirkan pada tahun 2003 total peserta magang hingga

tahun 2015 mencapai 3.877 (91% Papuan dan 9% Non-Papuan). Total peserta

magang yang terserap di PTFI & kontraktor mencapai 2.622.

Program MBA bekerjasama dengan SBM-ITB telah meluluskan 113 karyawan

(15 karyawan Papua). 50 karyawan (10 karyawan Papua) sedang mengikuti

program MBA angkatan ke-4. Program pelatihan Papuan Bridge Program (PBP)

untuk sarjana baru Papua. Jumlah lulusan PBP dari tahun 2012-2015 mencapai 117

orang. Saat ini PBP sedang berjalan Batch ke-13.

Untuk pengembangan masyarakat PT Freeport telah mengalokasikan dana

yang cukup signifikan. Dari tahun 1992 sampai dengan 2015 dana yang

dialokasikan mencapai US$ 1,39 milyar.

Di bidang kesehatan PT Freeport telah Membangun & mengoperasikan 2

Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Tahun 2015: 163.590

kunjungan pasien Rumah Sakit. Di bidang pendidikan telah Memberikan 9.500

beasiswa sejak 1996, mendirikan dan mengelola 4 asrama, memberikan Bantuan

infrastruktur sekola dan bantuan operasional pendidikan. Untuk pengembangan

ekonomi masyarakat telah diberikan bantuan dana usaha bagi 5.890 Kelompok

Usaha, total Rp. 192,2 Milyar (sejak 2008).

Kontribusi PT Freeport terhadap PDB Indonesia pada tahun 2013 adalah

sebesar 0,8%, terhadap PDRB Papua 37,5%, terhatadap PDRB Kabupaten Mimika

91%. Kontribusi terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja Freeport telah

menciptakan 238.000 kesempatan kerja, 128.000 di Papua 110.000 di luar Papua

(LPM UI).

Dalam memajukan daerah PT Freeport berpartisipasi yang diwujudkan dalam

pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Mimika diantaranya pembangunan

kota, bandara, jalan, jembatan, gedung pemerintahan, rumah sakit. Pembangnan

Mimika Sport Complex dengan nilai proyek US$ 33 juta pada lahan 12,5 ha

disiapkan untuk PON 2020 di Papua. Proyek penyediaan air minum untuk Kota

Timika dengan nilai proyek US$ 10 juta, dengan kapasitas 200 liter per detik. Proyek

ini dalam proses penyelesaian fase 2.

Isu yang paling mengemuka tentang kegiatan pertambangan tembaga yang

dilakukan oleh PT Freeport adalah masalah lingkungan. LSM Lingkungan bersikap

kritis terhadap dampak kegiatan penambangan yang dilakukan ole PT Freeport

Indonesia. Kekhawatiran mereka adalah pada persoalan pencemaran, gangguan

ekologi muara, dan tailing.

Kekritisan sikap ini direspon oleh PT Freeport dengan melakiukan sejumlah

tindakan diantaranya adalah dalam pengeolahan limbah dan Program 3 R. Saat ini

PT Freeport mengoperasikan 1 Landfill, 10 IPAL (Instalasi Penglolahan Air Limbah)

domestik, 2 IPAL industri, dan 43 fasilitas pemisah air dan minyak (Oil Water

Separator). IPAL dipantau setiap minggu oleh laboratorium terakreditasi ISO 17025.

Limbah B3 dikirim ke pengelola limbah B3 yang sudah mendapatkan ijin KLH.

Melakukan penapisan material, sistem Chain-of-Custody, dan inspeksi secara rutin.

Program pemanfaatan limbah, diantaranya: minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

dan pemanfaatan oli bekas sebagai bahan bakar Pabrik Kapur Mahaka dan Pabrik

Pengeringan Konsentrat (DWP).

Tailing yang banyak dikhawatirkan oleh pemerhati lingkungan mendapat

perhatian serius dari PT Freeport. PTFI bekerjasama dengan LAPI - ITB berhasil

memanfaatkan kembali Tailings sebagai bahan campuran beton dengan tambahan

polimer. Beton Sirsat sudah dimanfaatkan untuk konstruksi jembatan, jalan,

bangunan dan batako.

Pengelolaan & Reklamasi Batuan Penutup (Overburden) dikelola dengan

cara pencampuran atau penudungan dengan batuan kapur untuk mencegah

terjadinya Air Asam Tambang. Kemajuan reklamasi pada timbunan overburden

dievaluasi setiap tahun oleh inspektur tambang sebagai bagian dari Rencana

Reklamasi 5 Tahun. Reklamasi timbunan overburden hingga 2015 telah mencapai

338 hektar.

Pengelolaan reklamasi dan tailing, 146 spesies tanaman telah diujicobakan

pada lahan bekas pengendapan tailing seluas 722 hektar. Areal tailing seluas

100 hektar di MP21 dikelola menjadi lahan perkebunan, pertanian,

perikanan, peternakan serta menjadi sarana pendidikan lingkungan dan

konservasi. Suksesi alami juga terjadi di daerah bekas pengendapan tailing.

Setelah 10 tahun, ditemukan lebih dari 400 jenis tanaman yang tumbuh

secara alami.Sejak tahun 2005, telah dilakukan penanaman mangrove pada

areal yang dialiri tailings seluas 135 hektar.

C. Kegitan eksplorasi dan eksplotasi minyak dan gas yang berada di

wilayah Papua

Saat ini ada 8 perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi minyak dan gas di

wilayah Papua. 5 perusahaan sedang melakukan eksplorasi dan 3 dalam proses

terminasi.

Repsol Exploration Cenderawasih BW wilayah kerja Cenderawasih telah

melaksanakan kontrak kerjasama sejak 5 Mei 2009. Luas wilaya Kerja 4.991 km².

Pihak Repsol telah melaksanakan kewajiban finansial berupa signature bonus,

working advance, dan equipment & services bonus. Telah melaksanakan

environment baselined study (AFE 10-0029), studi G&G dengan komitmen pasti dari

tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Akuisisi & Processing Seismik 3D

1200 km2 (Komitmen Pasti Tahun ke-2). Pengeboran 1 sumur eksplorasi komitmen

pasti pada tahun ketiga.

Realisasi kegiatan eksplorasi sampai dengan April 2016 adalah melakukan s tudi

G & G tahun kesatu sampai dengan tahun keenam, melakukan akuisisi dan

prosesing seismic 3D seluas 1218 km2 dan pengeboran sumur Elang-1 (P&A, dry

hole).

Repsol Exploration Cednerawasih II B.V. dengan wilayah kerja Cenderawasih

Bay II telah melakukan KKS efektif sejak 18 Mei 2010. Luas Wilayah Kerja (original)

: 5.072,84 km², Luas Wilayah Kerja (saat ini) : 3.804,64 km² (penyisihan ke-1 telah

disetujui pemerintah). Repsol Exploracion Cendrawasih Bay II B.V sebagai operator

tunggal (100%) untuk wilayah kerja ii. Perusahaan ini juga telah melakukan

kewajiban finansial berupa: Signature Bonus, Working Advance, dan Equipment &

service bonus. Telah melaksanakan environment baseline studies (AFE 10-0004).

Realisasi kegiatan eksplorasi sampai dengan Juli 2015 adalah melakukan Studi

G&G (Tahun ke-1 s.d. ke-5), Akuisisi & processing Seismik 2D sepanjang 2691 km

(Tahun ke-2). Dari hasil eksplorasi diestimasikan terdapat sumber daya hidrokarbon

1 prospek dan 3 leads dengan Oil in Place 742 MMBO. Isu terkait adalah Kontraktor

hendak melakukan pengembalian seluruh Wilayah Kerja melalui surat

023/RECIIBV/Mgmt/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 namun belum mengirimkan

kelengkapan dokumen

Repsol Exploration Cendrawasih III B.V. mengikat kontrak KKS sejak 18 Mei

2010.

Luas Wilayah Kerja (original) : 4,688.81 km². Luas Wilayah Kerja (saat ini) :

4,688.81 km² (Penyisihan ke-1 menunggu persetujuan Pemerintah). Realisasi

Kegiatan Eksplorasi Sampai Dengan Juli 2015: Studi G&G (Tahun ke-1 s.d. ke-6).

Akuisisi & Processing Seismik 3D seluas 2646,45 km (Tahun ke-1). Kontraktor ingin

melakukan pengembalian seluruh Wilayah Kerja melalui surat

024/RECIIIBV/Mgmt/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 namun belum mengirimkan

kelengkapan dokumen.

Repsol Exploration Cendrawasih IV B.V. mengikat kontrak KKS sejak 18 Mei 2010.

Luas Wilayah Kerja (original) : 3,904.21 km². Luas Wilayah Kerja (saat ini) :

2,927.72 km² (Penyisihan ke-1 telah disetujui Pemerintah). Realisasi Kegiatan

Eksplorasi Sampai Dengan April 2016: Studi G&G (Tahun ke-1 s.d. ke-6). Akuisisi &

Processing Seismik 3D seluas 2600,40 km (Tahun ke-1). Estimasi Sumber daya

Hidrokarbon: 1 prospek dengan total sumber daya 41 MMBOE (P50).bWK

Cendrawasih Bay IV ditandatangani oleh BPMIGAS dengan Niko Resources

(Overseas XXIV) Ltd. (“Niko”) dan Repsol Exploration, S.A (“Repsol”), Niko bertindak

sebagai Operator. Repsol berencana untuk mengajukan permohonan PJWE selama

4 (empat) Tahun.

Wilayah Kerja Cenderawasih VII (PSC/EKSPLORASI) Lundin Cendrawasih

VII B.V. Perusahaan ini mengikat kontrak KKS sejak 16 Juli 2013. Luas Wilayah

Kerja (original) : 5542,2 km². Luas Wilayah Kerja (saat ini) : 5542,2 km²

(penyisihan ke-1 jatuh tempo 15 Juli 2016). Realisasi Kegiatan Eksplorasi sampai

eengan Juli 2015: Studi G&G dan Data Purchase Geology Regional Petroleum

System, Geological Fieldwork/Spot Sampling for Play Carbonate Mamberamo.

Estimasi Sumber daya Hidrokarbon: Jumlah Lead dan total sumber daya belum

dapat ditentukan.

Wilayah Kerja Cenderawasih IV merupakan pengganti WK Sareba yang tidak

dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi karena tumpang tindih dengan hutan

lindung. Perubahan Komitmen Kerja Akuisisi & Processing Seismik 2D 400 Km

menjadi Akuisisi & Processing Seismik 3D 500 Km2 telah disetujui

SKK Migas (Ref. Surat No. SRT-1643/SKKE0000/2013/S1 tanggal

27 Desember 2013).

Mandiri Arafura Utara Ltd dengan wilayah kerja Arafura mengikat kontrak

KKS 26 November 2010. Luas Wilayah Kerja (original) : 5.079,00 km2 Luas

Wilayah Kerja (saat ini) : 5.079,00 km² (Kontraktor mengajukan penyisihan

ke-1 dan Penundaan Tambahan Penyisihan saat ini sedang proses verifikasi).

Realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2016 masih belum ada. Kontraktor

mengajukan Permohonan Usulan Penyisihan ke-1 dan Penundaan Tambahan

Penyisihan sebesar total 40%. Kontraktor mengajukan Perpanjangan Jangka Waktu

Eksplorasi (PJWE) namun belum dapat diproses karena Kontraktor belum

memenuhi persyaratan PJWE tersebut.

Kau 2 Pte Ltd dengan wilayah kerja Tenggara Papua. Kau 2 Ltd mengikat

KKS tanggal 22 Mei 2015. Luas Wilayah Kerja (original) : 8.716,37 km². Luas

Wilayah Kerja (saat ini) : 8.716,37 km². Realiasi kegiatan eksplorasi pada tahun

2016 belum ada.

ConocoPhillips (Warim) Ltd. Menngikat kontrak KKS sejak 26 Mei 1987.

Perusahaan ini mendapatkan Penggantian Waktu Eksplorasi yang hilang selama 5

Tahun: 15 Mei 2013 – 25 Mei 2018. Jangka Waktu Kontrak berdasarkan

Amandemen PSC sampai dengan 25 Mei 2032. Luas Wilayah Kerja (original) :

45.096,52 km².Luas Wilayah Kerja (saat ini) : 15.243,8 km² . Realisasi Kegiatan

Eksplorasi sampai dengan Desember 2013 telah melakukan studi G&G, Survei

Aeromagnetik & Gravity 12.500 km, Akuisisi dan Processing Seismik 2D sepanjang

1.241 km, Pengeboran 6 (enam) sumur Eksplorasi ( Sande-1 (1990,Dry), Cross

catalina-1 (1991,Oil Show), Digul-1 (1993,Oil Show), Kau-1 (1997, Discovery), Kau-2

(1998, Oil Show), Kariem-1 (1998, Non Economic O&G)). Total Anggaran yang telah

dikeluarkan sebesar US$187,313,000 (FQR Q2 2015). ConocoPhillips Warim Ltd.

(“Kontraktor”) melalui surat Nomor WR-COJX-SKKM-L-00013 tanggal 10 Juli 2015

dan WR-COJX-SKKM-L00015 tanggal 7 Agustus 2015 mengajukan pengembalian

seluruh Wilayah Kerja Warim secara sukarela dengan alasan:

Terdapat kendala perijinan yang menyebabkan Kontraktor kesulitan untuk

melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan

dalam amandemen Kontrak.

Penurunan harga minyak saat ini menyebabkan WK Warim tidak ekonomis

untuk dilanjutkan berdasarkan portofolio perusahaan.

Saat ini sedang proses riview hukum untuk finalisasi untuk rekomendasi

pengembalian seluruh Wilayah Kerja.

Kegiatan eksplorasi minyak dan gas saat ini di Papua belum menunjukkan tanda-

tanda ke arah eksploitasi. Dari 8 perusahaan yang melakukan eksplorasi belum

satupun yang berhasil melakukan eksploitasi. Kendala perijinan seperti yang

dihadapi oleh Conoco Philips harus mendapat perhatian dari Pemerintah maupun

Pemerintah Daerah.

D. Ketersedian dan distribusi BBM di Papua

Distribusi BBM di Papua ditangani oleh Wilayah Kerja PT Pertamina Wilayah

Region VIII yang berpusat di Jayapura. Kapasitas timbun total BBM di Papua

untuk premium 19.118 Kl (cukup untuk menutup kebutuhan 20 hari), Kerosene

8.797 Kl (31 hari), solar 39.203 Kl (27 hari), Pertamaz 531 Kl (27 hari).

Di Papua ada enam depot BBM yaituTBBM Jayapura, TBBM Biak, TBBM

Serui, TBBM Jober merupakan TBBM gabungan, dan TBBM Merauke dan 4

depot avtur.

Supli dan distribusi BBM di Papua adalah yang paling sulit karena factor alam

dan cuaca. Untuk mengatasi hal tersebut PT Pertamina melakukan penambahan

tanki timbun di Region VIII. Dengan adanya penambahan ini maka ketersediaan

bbm di Papua dan Papua Barat meningkat yang tadinya hanya cukup 24 hari

menjadi 27 hari.

Penambahan Infrastruktur BBM PT Pertamina

Salah satu depo BBM untuk penerbangan yang mendapat perhatian adalah

DPPU Mozes Kilanganin Timika berdiri diatas lahan Pemda Timika sekitar 4000

M2. Depo ini melayani pesawat perintis dikarenakan belum ada kesepakatan

untuk melaksanakan pengisian di Appron AVCO. Saat ini melayani 10 airline

dengan 20 penerbangan. Jumlah tanki timbun ada 6 dengan kapasitas141,6 Kl.

Safe capacity 138,3 Kl. Kapasitas refueller 1 unit 16 Kl dan 2 unit masing-masing

12 Kl. Supply ke Jober Timika (50 km). Depo ini diresmikan bersamaan

peresmian Apron Bandara pada 25 Februari dengan pengisian perdana pesawat

Caravan milik Pemda Mimika yang dioperasikan oleh Asian One Air. Pesawat

yang sudah dilayani pasokan avturnya adalah pesawat Asian One Air, Susi Air,

Pesawat TNI AU dan TNI AD. Customer yang sudah mengajukan permohonan

untuk dilayani adalah PT Avia Star dan PT Spirit Avia Sentosa.

Saat ini penerbangan di Timika dilayani oleh Huffco, Garuda 3 flight,

Sriwijaya 2 flight total kebutuhan avtur 20 Kl. Untuk ke depan aka ada tambahan

penerbangan dari Airfast dan Lion Group. Diperkirakan konsumsi avtur mencapai

50 Kl.

Penyaluran BBM di Papua dengan karakter geografis yang beragam dan sulit

serta factor cuaca menyebabkan biaya angkut menjadi sangat mahal. Biaya

angkut termahal adalah ke kabupaten Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya

masing-masing Rp 29.000 per liter. Termurah di kabupaten Yapen Waropen Rp

2.350. . Biaya angkut untuk wilayah kab. Jaya Wijaya RP 8.500 per liter, kab.

Lani Jaya Rp 11.500 per liter. Sedangkan untuk kabupaten yang medannya tidak

terlalu sulit seperti Kab. Biak Numfor Rp 2.430 per liter, Boven Digul RP 3.760,

kab. Asmat Rp 3.800 dan Kab. Yahukimo Rp 4.704. Namun Pertamina harus

menjual Premium dengan harga Rp 6.450 per liter dan solar Rp 5.150 per liter.

Moda pengangkutan BBM di Papua adalah yang paling rumit dan

membutuhkan banyak tahap.

Gambar Distribusi BBM di Papua

Untuk wilayah pegunungan pengangkutan dan distribusi BBM lebih

rumit dan berisiko karena melalui udara.

Pengakutan BBM melalui udara

Pengangkutan melalui jalur darat juga tidak terlalu mudah karena kualitas

infrastrktur jalan yang kurang bagus, misalnya untuk kabupaten Boven Digul.

Pengangkutan BBM melalui jalan darat dan sungai

Masalah BBM di Papua dihadapkan pada tiga persoalan yaitu masalah fasili-

tas suplai, dan penyebaran lembaga penyalur. Fasilitas suplai ini sangat tergantung

pada armada angkutan udara regular, untuk mengatasi kelangkaan yang dapat ber-

dampak luas terpaksa digunakan pesawat khusus. Pertamina telah merancang

pesawat tanki angkut. Pemekaran daerah juga membawa implikasi belum adanya

lembaga penyalur BBM. Solusinya adalah harus segera mendirikan APMS baru di

daerah pemekaran. Untuk perluasan penyaluran ke distrik-distrik terpencil dan

keterbatasan stok APMS maka harus ada penambahan APMS di distrik-distrik ter-

pencil dan penambahan stok.,

Saat ini kabupaten yang belum mempunyai lembaga penalur bbm adalah:

kab. Intan Jaya, kab. Membramo Raya, kab. Membramo Tengah, kab. Nduga, kab.

Puncak Jaya, kab. Yalimo, kab. Tolikara, dan kab. Peg. Arfak. Akibatnya bbm sulit

didapat dan harganya mahal antara Rp 10.000 sampai dengan Rp 30.000. Untuk

mengatasi ini sedang dibangun APMS mulai Mei hingga Nopember 2016. Diharap-

kan dengan beroperasinya APMS baru masalah bbm di kabupaten tersebut dapat

diatasi.

Konsumen BBM terbesar di Papua adalah PLN dan tambang masing-masing

58% dan 25%. Sedangkan perkebunan, kontraktor, TNI, POLRI masing -masing 3%.

Untuk oil & gas 2 %, perikanan dan kehutanan masing-masing 1%.

Selain BBM, harga gas di Papua juga mahal karena masih didatangkan dari

Surabaya. Harga gas LPG tabung ukuran 12 kg di Sorong Rp 274.000 dan di

Jayapura Rp 261.000. Untuk mengatasi mahalnya harga gas maka saat ini di

Papua akan dilaksanakan pembangunan mini filling plant untuk pengisian tabung

yang akan diselesaikan pada tahun 2016. Diharapkan dengan selesainay mini filling

plant ini maka harga jual LPG dapat dikontrol oleh Pertamina. Selain itu juga sedang

direncanakan pembangunan depot LPG dengan dana APBN kapasitas 1 x 1000 MT

direncanakan akan beroperasi pada tahun 2018..

E. Ketenagaanlistrikan di Provinsi Papua

Kelistrikan di Provinsi Papua ditangani oleh PLN wilayah Papua

dengan area kerja Jayapura, Timika, Biak, Merauke. Neraca kelistrikan Papua

menunjukkan daya mampu masih lebih tinggi dari beban puncak. Namun

demikian PLN mengupayakan kecukupan listrikl

Komposisi pembangkit listrik di Papua masih didominasi oleh

pembangkit listrik tenaga diesel. Ini tidak bisa dilepaskan oleh karakteristik

wilayah yang terpencar-pencar sehingga mengakibatkan biaya distribusi listrik

menjadi mahal.

Pemerataan listrik di Papua masih belum begitu baik, desa-desa yang teraliri listrik

rata-rata masih kurang dari 25%.

serta membangun PLLTMG Manokwari 20MW untuk meningkatkan rasio elektrifikasi

melalui Roadmap Papua Terang 2020. Dengan target melistriki 14 Ibukota

Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat Yang Belum Berlistrik PLN, Melistriki

desa dengan Rasio Desa berlistrik PLN (RDP), sebesar 80,8%, Melistriki 3 (tiga)

pulau terluar (yang berpenduduk), Meningkatkan Jam Operasi Lisdes.

Di Papua saat ini sebenarnya ada dua pembangkit yang potensial yaitu PLTA

Orya Genym dengan kapasitas 2 x 10 Mw dengan daya mampu 18 Mw namun

menghadapi kendala yaitu tingginya sedimentasi lumpur yang tinggi. Sedangkan

PLTU Holtekamp dengan kapasitas 2 x 10 Mw menghadapi kendala pada peralatan

turbin dan water intake akibat sedimen yang tinggi.

Namun demikian PLN memiliki komitmen untuk melaksanakan Program

Papua Terang dengan rasio desa berlistrik pada tahun 2020 sebesar 80,8%.Untuk

program 2016 – 2017 PLN melaksanakan program melistriki 14 kabupaten di Papua.

Masalah yang berat bagi PLN dalam melistriki kabupaten kawasan pegunungan

adalah tingginya biaya angkut BBM sementara pembangkit kebanyakan adalah

PLTD. Biaya angkut ke Memberamo Tengah mencapai Rp 25.000 sedangkan untuk

Tolikara Rp 21.786.

Kebutuhan anggaran untuk kelistrikan di provinsi Papua tahun 2016

mencapai Rp 104,356 milyar. Sebenarnya di Papua cukup potensial untuk

pembangkit listrik tenaga air. Ada 24 kabupaten yang berpotensi dibangun PLTA

dengan total kapasitas 33.205.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemerintah Provinsi Papua terutama Kabupaten Mimika dituntut untuk

mampu memanfaatkan spill-over kegiatan ekonomi pertambangan PT

Freeport untuk memajukan wilayah yang berdekatan dengan lokasi

tambang PT Freeport. Sinergi program dan kegiatan sangat

diperlukan, selain itu juga perlu ditingkatkan kualitas komuikasi antara

Pemerintah Kabupaten di sekitar wilayah kerja PT Freeport dengan PT

Freeport sehingga program-program CSR Freeport memberikan

manfaat yang luas bagi masyarakat.

Peran PT Freeport dalam pengembangan ekonomi regional terutama

di Papua dan khususnya kabupaten Mimika sangatlah besar.

Peningkatan ni lai tambah produk pertambangan tembaga relative

cukup tinggi. Untuk menciptakan lokomotif ekonomi di Papua, maka

perlu perpanjangan ijin kontrak KKS PT Freeport yang akan berakhir

pada tahun 2021. Selain itu karena pertimbangan investasi yang telah

ditanamkan oleh PT Freeport cukup besar.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Papua perlu diberi

kemudahan agar menjadi insentif investasi di sektor migas.

Menginngat dari 8 perusahaan yang melakukan eksplorasi sampai saat

ini belum ada yang berhasil melakukan eksploitasi.

Penyaluran BBM di Papua terutama di wilayah Pegunungan harus

mendapat perhatian ekstra. Inovasi PT Pertamina membuat pesawat

angkut BBM dengan model tanki layak mendapat apresiasi.

Pemeritnah Daerah perlu bersifat proaktif dalam bekerjasama dengan

Pertamina untuk penyaluran dan distribusi BBM.

Kelistrikan di Papua masih menghadapi kendala terutama dalam hal

kemampuan melistriki seluruh wilayah. Selain itu pembangkit

kebanyakan menggunakan PLTD. Untuk ke depan pembangkit listrik

dipriortaskan berbasis PLTA. Mengingat Papua memiliki potensi yang

besar untuk dibangun PLTA.

Jakarta, Mei 2016

Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Ketua Tim,

Dr.Ir. Fadel Muhammad