DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA

DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2014 – 2015

TANGGAL 29 JUNI – 1 JULI 2015

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, JUNI 2015

2

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI

KE PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK

MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2014 – 2015 TANGGAL 29 JUNI – 1 JULI 2015

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Pengawasan Spesifik ini adalah dalam rangka melaksanakan

salah satu tugas dan fungsi Dewan, yaitu fungsi Pengawasan. Secara khusus

Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini adalah untuk

mengetahui proses pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Sumatera Utara,

antara lain seperti bagaimana persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Provinsi

Sumatera Utara oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun oleh KPU dan

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan kesiapan aparat keamanan dalam

mengamankan Pilkada Serentak nanti. Kemudian kendala apa saja muncul

dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Kemudian ingin mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi

dalam proses pelaksanaan Pilkada Serentak tersebut serta bagaimana kondisi

keamanan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak. Dengan demikian maka

terkait hal ini Komisi II DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan

spesifik ke Provinsi Sumatera Utara.

Tim kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara berjumlah

20 orang anggota yang dipimpin oleh Yth. Rambe Kamarul Zaman/ Fraksi

Partai Golkar dan anggota Tim terdiri dari:

NO NAMA KETERANGAN

1 Ir. H.M. Lukman Edy., M.Si Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-PKB

2 Arteria Dahlan Anggota/F-PDIP

3 Tagore Abubakar Anggota/F-PDIP

4 H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si Anggota/F-Golkar

3

5 Eni Maulana Saragih Anggota/F- Gokar

6 Ir. Endro Hermono MBA Anggota/F-Gerindra

7 Dr. H. Azikin Solthan, M.Si Anggota/F-Gerindra

8 H. Subarna, S.E., M.Si Anggota/F-Gerindra

9 Ir. Fandi Utomo Anggota/F-Demokrat

10 H. Zulkifli Anwar Anggota/F-Demokrat

11 EE. Mangindaan, SIP Anggota/F-Demokrat

12 H. Sukiman, S.Pd., MM Anggota/F-PAN

13 Amran, SE Anggota/F-PAN

14 Abdul Malik Haramain, M.Si Anggota/F-PKB

15 H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si Anggota/F-PKS

16 H. Moh Arwani Thomafi Anggota/F-PPP

17 H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H Anggota/F-Nasdem

18 Frans Agung Mula Putra Anggota/F-Hanura

19 Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., MM., MH.

Anggota/F-Hanura

Tim Kunjungan Kerja Spesifik ini juga didampingi oleh satu Staf Ahli Komisi II

DPR RI, dua Staf Sekretariat Komisi II DPR RI dan satu staf TV Parlemen.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni s.d. 1 Juli 2015 dan

telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera

Utara beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara

diiringi jajarannya serta KPU, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan jajaran

Polda Sumatera Utara.

II. HASIL KUNJUNGAN SPESIFIK

A. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota pada

tahun 2015, yang merupakan kebijakan nasional serta membutuhkan dukungan

bersama-sama semua pihak untuk dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Seiring dengan itu pemerintah provinsi sumatera utara sebagai wakil pemerintah

pusat, telah melakukan langkah-langkah koordinasi serta fasilitasi untuk persiapan

pelaksanaan pemilukada, dan telah dilaksanakan beberapakali rapat pertemuan

dengan berbagai pihak terkait, baik dari kpu, bawaslu, pemerintah kabupaten/kota

dengan mengikutsertakan pihak keamanan yaitu kepolisian daerah sumatera

utara.

Provinsi sumatera utara memiliki 33 daerah kabupaten/kota. Adapun daerah

kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilukada serentak diprovinsi

sumatera utara sebanyak 23 daerah, terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :

4

1. Yang berakhir masa jabatannya tahun 2015 sebanyak 14 daerah; dan

2. Yang berakhir masa jabatannya sampai dengan semester satu tahun 2016

sebanyak 9 daerah.

Adapun daerah-daerah yang dimaksud antara lain :

1. Yang berakhir masa jabatannya tahun 2015 adalah :

No Kab / Kota Nama kdh / wkdh akhir masa jabatan

1 Kota Medan Drs. H. Dzulmi Eldin, M.Si 26-07-2015

2 Kabupaten Serdang Bedagai

Ir.H. Soekirman Syahrianto, sh

9-08-2015

3 Kabupaten Tapanuli Selatan

H. Syahrul M. Pasaribu Ir. H. Aldinz Rapolo Siregar

12-08-2015

4 Kabupaten Toba Samosir

Pandapotan Kasmin Simanjuntak Liberty Pasaribu, SH, M.Si

12-08-2015

5 Kota Binjai H. Muhammad Idaham, SH, M.Si Timbas Tarigan, A.md

13-08-2015

6 Kabupaten Labuhan Batu

Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp. Pd Suhari, s.ip

19-08-2015

7 Kabupaten Asahan

Drs. H. Taufan Gama, Map H. Surya, B.Sc

19-08-2015

8 Kabupaten Pakpak Bharat

Remigo Yolando Berutu, Mba Ir. H. Maju Ilyas Padang

25-08-2015

9 Kab. Humbang Hasundutan

Drs. Maddin Sihombing Drs. Marganti Manullang

26-08-2015

10 Kota Sibolga Drs. H. M. Syarfi Hutauruk Marudut Situmorang, AP, MSP

26-08-2015

11 Kota Pematang Siantar

Hulman Sitorus, SE Drs. Koni Ismail Siregar

28-09-2015

12 Kabupaten Samosir

Ir. Mangindar Simbolon Drs. Rapidin Simbolon

15-09-2015

13 Kabupaten Simalungun

Dr. J.R Saragih, SH., MM Hj. Nuriaty Damanik, SH

28-10-2015

14 Kabupaten Labuhanbatu Utara

H. Kharuddin Syah, SE alias H. Buyung H. Minan Pasaribu, SH, MM

15-11-2015

2. Yang berakhir masa jabatannya sampai dengan semester satu tahun 2016 adalah :

No Kab/Kota Nama kdh/wkdh akhir masa jabatan

1 Kota Tanjung Balai Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum

Rolel Harahap 7-02-2016

2

Kabupaten

Labuhanbatu

elatan

H. Wildan Aswan Tanjung, SH

Drs. H. Maslin Pulungan 11-2-2016

3 Kabupaten Karo Terkelin Brahmana, SH 25-3-2016

5

No Kab/Kota Nama kdh/wkdh akhir masa jabatan

4 Kabupaten Nias

Selatan

Idealisman Dakhi

Hukuasa Ndruru 12-4-2016

5 Kabupaten Nias

Utara

Edward Zega, B. Sc

Fangato Lase, SH

12-4-2016

6 Kabupaten Nias

Barat

Adrianus Aroziduhu Gulo, SH, MH

Hermit Hia, S.Ip 13-4-2016

7 Kota Gunung Sitoli Drs. Martinus Lase, M. Sp

Drs. Aroni Zendrato 13-4-2016

8 Kabupaten Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM

Arosokhi Waruwu, SH, MH 09-06-2016

9 Kabupaten

Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution 28-06-2016

Terkait pembiayaan Pemilukada untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum dan Panitia

Pengawas kabupaten/kota, seluruhnya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah

Daerah atau (NPHD) dengan pemerintah daerah, sebagai dasar ketersediaan anggaran

pemilukada.

Oleh karena itu terkait pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah secara serentak tahun 2015, khususnya kabupaten/kota di provinsi

sumatera utara telah tersedia, sehingga harapan kita bersama pelaksanaan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tahun 2015 dapat dilaksanakan

sesuai tahapan/jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pertemuan dengan Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Utara (Terkait Kasus

Tanah Padang Lawas Utara)

Penyelesaian masalah eks Tanah Ulayat seluas ± 23.000 ha yang telah dikelola dan

dimanfaatkan oleh KPPS (Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit) Bukit Harapan bagi

peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat sejak tahun 1998 yang sekarang

dinyatakan “dirampas untuk negara” dalam hal ini Departemen Kehutanan RI

berdasarkan Putusan MA RI No. 2642/K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007, hal mana

berbenturan dengan Putusan MA RI No. 134K/TUN/2007 tertanggal 19 Juni 2007 yang

nenyatakan bahwa Izin Pengelolaan atas Tanah Ulayat seluas ± 23.000 hektar oleh

KPPS Bukit Harapan di Kecamatan Samangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

adalah sah dan berkekuatan hukum tetap, dikuatkan dengan Putusan Peninjauan

Kembali MA RI No. 06/PK/TUN/2008 pada tanggal 2 Mei 2008 tertanggal 2 Mei 2008.

Bahwa sehubungan dengan maksud Departemen Kehutanan RI yang ingin melakukan

perampasan lahan KPKS Bukit Harapan seluas ± 23.000 ha yang sebagian telah

dikonversi menjadi hak milik yaitu sebanyak 1.820 lembar Sertipikat Hak Milik (SHM)

6

atas anam 1.820 Kepala Keluarga Masyarakat Adat setempat beserta bangunan yang

ada diatasnya.

Bahwa masyarakat sangat menyayangkan tindakan serta langkah yang diambil

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI yang tidak menghormati Putusan

Pengadilan TUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas lahan tersebut meski

telah beberapa kali disomasi oleh Pengadilan TUN, justru sebaliknya bahwa dengan

arogansinya Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat No. S.39/Menhut-IV/RHS/2010

tertanggal 18 Juni 2010 perihal Peringatan meninggalkan lokasi kepada Ir. Djonggi

Sitorus Ketua KPKS Bukit Harapan yang membuat Masyarakat Adat kec. Simangambat

merasa resah, tidak nyaman, bagaikan di negeri sendiri dijajah bangsa sendiri.

Tuntutan dari masyarakat agar permasalahan eks tanah ulayat seluas ± 23.000 ha yang

telah menjadi lahan Perkebunan Kelapa Sawit, bisa sepenuhnya kami nikmati dengan

tetap menguasai dan mengusahai lahan dimaksud tanpa tekanan dan intimidasi dari

pihak-pihak manapun.

B. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan

pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

a. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan

Walikota/Wakil Walikota yang diselenggrakan oleh KPU Kab/Kota.

b. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU

Kab/Kota dalam setiap tahapan.

c. Menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati

dan Walikota/Wakil Walikota Kepada KPU.

d. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan

pemilihan sesuai dengan Ketentuan UU.

e. Mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota

KPU Kab/Kota yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilihan

berdasarkan rekomendasi Bawaslu/Panwas Kab/Kota dan atau ketentuan UU.

(pasal 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2015)

f. Penyelenggaraan Pemilihan Menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU

Provinsi dan KPU Kab/Kota.

( Pasal 8 ayat (1) UU No 8 Tahun 2015)

Anggaran Pemilihan di 23 Kab/Kota

Anggaran pemilihan di 23 Kab/Kota Se Sumatera Utara dengan Total Rp.

458.866.704.447

Ke 23 Kab/Kota Se sumatera Utara telah mencairkan anggaran Pemilihan di

Kab/Kota masing-masing

7

Pembentukan PPK dan PPS

Berdasarkan Jadwal pembentukan PPK dan PPS yang diatur pada PKPU Nomor

2 Tahun 2015 jadwal pembentukan mulai tanggal 19 April dan berakhir 18 Mei

2015.

Proses pembentukan PPK dan PPS diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015 :

1. Pengumuman Pendaftaran

2. Pendaftaran

3. Penelitian Administrasi

4. Pengumuman Penelitian Administrasi

5. Ujian test tertulis

6. Pemeriksaan Hasil Ujian tertulis

7. Pengumuman Hasil Ujian tertulis

8. Tanggapan masyarakat

9. Wawancara

10. Pengumuman Hasil Wawancara

11. Pelantikan

Untuk menjamin proses pembentukan Badan Ad Hoc ini memiliki integritas, KPU

menentukan persyaratan sebagaimana diatur pada PKPU Nomor 3 Tahun 2015

antara lain :

1. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan

yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi

menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari

pengurus Partai Politik yang bersangkutan.

2. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

3. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU, KPU Kab/Kota

atau DKPP.

4. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

5. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil

Pembentukan Badan Ad hoc PPK dan PPS

23 KPU Kab/Kota telah membentuk dan melantik PPK dan PPS di Kab/Kota

masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh

sekretaris dari PNS yang memenuhi Syarat.

Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah.

PPK melalui KPU Kab/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan

4 (empat) calon staf sekretariat PPK Kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya

8

dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan

Bupati/Walikota.

Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan

Bupati/Walikota.

Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan

Penyerahan syarat dukungan paslon perseorangan dimulai dari tanggal 11 s/d 15

Juni 2015.

Analisa dukungan ganda 11 s/d 18 Juni 2015.

Penyerahan Syarat dukungan paslon ke PPS melalui PPK 19 s/d 22 Juni 2015.

Penelitan Administrasi dan Faktual Tingkat Desa/Kel 23 Juni s/d 6 Juli 2015.

Rekap tingkat Kecamatan 7 s/d 13 Juli 2015.

Rekap tingkat Kab/Kota 14 s/d 19 Juli 2015.

Pendaftaran Paslon (perseorangan dan Parpol/Gab Parpol) tagl 26 s/d 28 Juli

2015.

Dari jadwal penyerahan syarat dukungan paslon perseorangan di 23 Kab/Kota.

11 Kab/Kota tidak ada menerima syarat dukungan paslon perseorangan (Medan,

Asahan, Binjai, Sibolga, Samosir, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias

Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Gunung Sitoli).

12 Kab/Kota yang menerima syarat dukungan paslon perseorangan:

1. Labuhan Batu Utara ; 2 Paslon

2. Pakpak Bharat : 2 Paslon

3. Labuhan Batu : 2 Paslon

4. Serdang Bedagai : 2 Paslon

5. Humbang Hasundutan : 2 Paslon

6. Tanjung Balai : 1 Paslon

7. Toba Samosir : 1 Paslon

8. Nias : 1 Paslon

9. Labuhan Batu Selatan : 1 Paslon

10. Karo : 3 Paslon

11. Simalungun : 2 Paslon

12. Pematang Siantar : 7 Paslon

Total Paslon Perseorangan : 26 Paslon

Sosialiasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih:

Melakukan sosialisasi tahapan, program dan jadwal pemilihan melalui website

KPU Kab/Kota sebagai pintu informasi bagi masyarakat oleh 23 KPU Kab/Kota se

Sumatera Utara.

Melakukan kegiatan sosialisasi melalui media media kreasi dan kearifan lokal yang

ada di masing-masing KPU Kab/Kota.

9

Kesiapan Untuk Menjamin Pemungutan dan Penghitungan Suara Berjalan

Jujur, Adil dan Demokratis.

1. Melakukan Bimbingan Teknis/Supervisi kepada KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan

KPPS sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

2. Rapat Koordinasi dengan Bawaslu/Panwas Kab/Kota

3. Melibatkan partisipasi masyarakat (kelompok disabilitas, kelompok marjinal,

pemilih pemula, tokoh agama/adat/masyarakat/perempuan)

Antisipasi terhadap konflik:

1. Melakukan Bimbingan Teknis/Supervisi kepada KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan

KPPS sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

2. Rapat Koordinasi dengan Bawaslu/Panwas Kab/Kota

3. Melibatkan partisipasi masyarakat (kelompok disabilitas, kelompok marjinal,

pemilih pemula, tokoh agama/adat/masyarakat/perempuan)

4. Melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggara pemilihan secara

berjenjang.

5. Melakukan penyelesaian berbagai permasalahan secara internal sesuai dengan

tingkatan dengan mengacu kepada PKPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

6. Melakukan koordinasi dengan Pihak Bawaslu/Panwas Kab/Kota, Kepolisian dan

pemangku kepentingan

7. Melakukan pemetaan potensi konflik.

Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Ruang Lingkup Pemutakhiran Data Pemilih

PKPU No.4 Tahun 2015

- Tugas dan Wewenang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota

- DP4

- DPS, DPT

- Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)

- Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2)

- Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

- Sidalih

- Supervisi, Monitoring dan Pencermatan

10

Tahapan Persiapan

1. Pada bulan Mei 2015, KPU Kabupaten/Kota menunjuk dua orang Operator

Sidalih

2. Pada awal Juni 2015, KPU RI mengundang KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota untuk mengikuti Bimtek Aplikasi Pemutakhiran data pemilih di

Jakarta.

3. KPU Kabupaten/Kota melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada PPK dan PPS sampai

akhir bulan Juni 2015, dengan mengundang KPU Provinsi Sumatera Utara

sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut.

Penerimaan DP4 dari Kemendagri

- Penyerahan DP4 dari Kemendagri ke KPU RI pada tanggal 3 Juni 2015.

- Melihat hasil analisa dan sinkronisasi data DP4 dengan DPT Pilpres 2014.

- Analisa dan sinkronisasi DP4 dilakukan oleh KPU RI.

- KPU Provinsi dan KPU Kabbupaten/Kota Menerima hasil analisa DP4 dari KPU

RI dan Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir tanggal 20 – 23 Juni

2015 dengan cara distribusi data melalui aplikasi Sidalih.

C. Bawaslu Propinsi Sumatera Utara

Bagaimana kesiapan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dalam hal

ketersediaan dana Pilkada (apakah Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota

sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan apakah sudah

mencukupi ?

a. Memberikan kewenangan Kepada Panitia Pengawas Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden melalui SK Pendelegasian Tugas untuk mengajukan

anggaran Pilkada Tahun 2014/2015 tanggal 22 Agustus 2014.

b. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pertemuan dengan Bupati

dan Walikota di 23 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada dari

Januari-April 2015.

c. 23 Panwas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang akan

melaksanakan Pemilihan telah mengajukan anggaran pengawasan Pilkada

ke Pemerintah Daerah Untuk ditampung di APBD.

d. 23 Panwas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah menadatangani

Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

e. Bawaslu Prov. Sumatera Utara mengeluarkan surat edaran pada tanggal 4

Juni 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

11

191/PMK/.05/2011 kepada Panwas Kab/Kota agar mengirimkan NPHD, RAB

serta Nomor Rekening Panwas Kabupaten/Kota

f. Bawaslu Provinsi Sumut telah menerbitkan SK Pengangkatan PPK Dan BPP

bagi Kab/Kota untuk pengelolahan dana hibah langsung sesuai dengan surat

Menteri Keuangan Nomor S-423/MK.05/2015 tanggal 08 Juni 2015

g. Anggaran yang ditampung dalam APBD Tahun 2015 untuk Pengawasan

Pilkada belum mencukupi standart kebutuhan riil minimum pengawasan

pilkada.

Kesiapan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota dalam proses pengawasan Pilkada

a. Bawaslu Provinsi telah membentuk 23 Panwas Kabupaten/Kota, Panwas

Kecamatan dan PPL

b. Bawaslu ProvinSi telah melakansanakan pembekalan dan bimtek kepada

Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan dan PPL

c. Bawaslu Provinsi telah membuat pemetaan indeks Kerawanan Pemilu terhadap

23 Kab/Kota yang akan melaksanakan Pilkada

d. Panwas Kab/Kota telah melakasanakan pengawasan penyerahan berkas dan

verifikasi faktual calon perseorangan

Proses pembentukan organik Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota(apakah sudah

menjamin proses ini melahirkan petugas yang memiliki integritas dan terbebas dari

dinasti petahana)

a. Proses rekrutmen Panwas Kab/Kota dilakukan secara terbuka dan disesuaikan

dengan per-UU-an serta pedoman pembentukan Panwas yang ditetapkan

Bawaslu RI

b. Membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan

terhadap proses seleksi tersebut untuk menciptakan petugas yang memiliki

integritas dan bebas dari konflik kepentingan

c. Meminta dukungan untuk penyedian tenaga secretariat sebanyak 6 orang

kepada Bupati dan Walikota dengan nomor surat 000/3002/Bawaslu-SU/IV/2015

s.d 000/3002/Bawaslu-SU/IV/2015 tanggal 30 April 2015

d. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membuat surat edaran kepada Panwas

kabupaten/Kota tentang Tata Cara Pengajuan Kepala Sekretariat Panwas

Kabupaten/Kota

Dalam meningkatkan Pengawasan partisifatif Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

menjalin kerjasama dengan

1. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

2. Universitas dan Perguruan Tinggi dengan program Bawaslu Goes To Campus

3. Media Massa

12

Kerjasama dengan Polri dan kejasaan dibentuk Sentra Gakkumdu, Gakkumdu yang

telah disipkan dalam menjalankan kerjasama tersebut :

a. Panwas Kabupaten/ Kota telah melakukan kordinasi dengan Kepolisian dan

Kejaksaan dalam rangka pembentukan Sentra Gakkumdu Pilkada kemudian

dituangkan dalam bentuk MOU

b. MOU Sentra Gakkumdu untuk Pilkada belum dapat dibentuk menunggu

perubahan MOU yang dilakukan Bawaslu RI, POLRI dan Kejaksaan Agung RI.

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan

Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2015

ANGGARAN

- Pengajuan Anggaran Panwas tidak dapat disesuaikan dengan permendagri 51/

2015

- Masa tugas Pengawas tidak sesuai dengan UU 8/2015

- Semua Anggaran Panwas Kab/Kota tidak dapat teralokasi di APBD

- Anggaran Pengawasan belum memenuhi standard minimum kebutuhan

pengawasan Pemilihan di lapangan

DUKUNGAN PERSONIL

- UU 15/2011 pasal 126 ayat 1 mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan

bantuan dan fasilitas bagi penyelenggaran Pemilu

- Penempatan personil untuk sekretariat Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas

Kecamatan yang sesuai

Dalam Rangka Persiapan Pengawasan

- Pembentukan Organik : Panwas Kabupaten, Panwascam, PPL dan Dukungan

Personil Sekretariat

- Pembekalan Panwas Kabupaten, Panwascam

- Bimtek Pengawasan Untuk Panwas Kabupaten dan Panwas kecamatan

- Beberapa Kabupaten telah melakukan Pembekalan kepada PPL

13

Kesimpulan:

1. Demi mensukseskan Pilkada Serentak ini diperlukan persiapan matang baik dari

aspek penyelenggaraan Pilkada Serentak, maupun dari aspek upaya penciptaan

situasi dan kondisi yang kondusif, dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara terlibat dan

ikut bertanggungjawab terhadap kelancaran dan kesuksesan proses demokrasi

tersebut. Dari aspek penyelenggaraan Pilkada, Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara terus berkordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait, seperti KPU Provinsi

Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, maupun aparat keamanan

untuk mempersiapkan secara cermat hal-hal yang terkait dengan tugas dan

fungsinya masing-masing.

2. Untuk lebih meningkatkan kemampuan pengawasan seluruh jajaran dalam rangka

pelaksanaan Pilkada Serentak, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara

melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi dalam

penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sesuai

dengan PKPU No. 7 Tahun 2015.

3. Panwas Kabupaten/ Kota telah melakukan kordinasi dengan Kepolisian dan

Kejaksaan dalam rangka pembentukan Sentra Gakkumdu Pilkada kemudian

dituangkan dalam bentuk MOU, namun kendala yang dihadapi adalah MOU Sentra

Gakkumdu untuk Pilkada belum dapat dibentuk menunggu perubahan MOU yang

dilakukan Bawaslu RI, POLRI dan Kejaksaan Agung RI.

Demikian laporan hasil Kunjungan Spesifik Pilkada Serentak ke Provinsi Sumatera

Utara oleh Komisi II DPR RI.

Jakarta, Juli 2015 Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI

ttd Ir. H.M. Lukman Edy., M.Si

14