LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI

DALAM RANGKA MENINJAU PERSIAPAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2016

KE PROVINSI JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH TANGGAL 23-24 JUNI 2016

KOMISI V DPR-RI JAKARTA, 2016

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal ii

DAFTAR ISI

BAB URAIAN HALAMAN

I. PENDAHULUAN 1

I.1 Dasar Hukum 1

I.2 Maksud dan Tujuan 1

I.3 Lokasi dan waktu 2

I.4 Daftar Anggota Rombongan 2

II Gambaran Umum Obyek Yang Ditinjau 3

II.1 Profil Jalan Tol di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah 3

II.2 Profil Jalan Nasional Pantai Utara (PANTURA) 5

II.3 Profil Terminal Bus Tegal, Kota Tegal 6

II.4 Profil Stasiun Kereta Api Tawang, Kota Semarang 7

III Kesiapan Kementerian Terkait Berkenaan Dengan Infrastruktur Dan

Transportasi Angkutan Lebaran Tahun 2016

8

III.1 Kementerian Perhubungan 8

III.2 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) 10

III.3 Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 11

III.4 Kepala Kordinator Lalu Lintas (KAKORLANTAS) 11

IV Hasil Temuan Pada Kunjungan Lapangan 12

V Kesimpulan/ Rekomendasi 13

VI Penutup 14

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN ANGKUTAN LEBARAN

PROVINSI JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH 23 -24 JUNI 2016

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua

Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;

2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang RI

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakya Daerah;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

I.2. Maksud dan Tujuan

4. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara spesifik melalui peninjauan secara langsung

terhadap persiapan infrastruktur dan transportasi angkutan Lebaran Tahun 2016 di Provinsi Jawa

Barat dan Jawa Tengah;

2. Untuk mengetahui permasalahan–permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan

Lebaran Tahun 2016 dan memberikan masukan kepada pemerintah dan stakeholders terkait

untuk mengatasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang guna perbaikan ke depan.

I.3. Lokasi dan Waktu

Dalam Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015 - 2016, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja

Spesifik dalam rangka Peninjauan infrastruktur dan angkutan lebaran Provinsi Jawa Barat dan Jawa

Tengah pada tanggal 23-24 Juni 2016. Dalam masa kunjungan yang dilakukan, Komisi V DPR RI

melakukan peninjauan, pertemuan, dialog, dan melakukan komunikasi intensif pimpinan dengan

kementerian terkait serta stakeholder di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 2

Beberapa kegiatan dalam Kunjungan Spesifik adalah:

1. Peninjauan jalan tol Jakarta-Cikampek dan pertemuan dengan pengelola jalan tol yaitu PT

Jasa Marga di rest area Km.57 ;

2. Peninjauan jalan tol Cikopo-Palimanan dan pertemuan dengan pengelola jalan tol yaitu PT

Lintas Marga Sedaya di rest area Km.102;

3. Peninjauan jalan tol Paliman-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Brebes dan pertemuan dengan

PT Jasa Marga, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) di kantor pengelola jalan tol Brebes Timur;

4. Peninjauan jalan nasional Pantura Brebes-Semarang dan jembatan sungai Cipait-Pekalongan;

5. Peninjauan Stasiun Kereta Api Tawang, Semarang.

I.4. Daftar Anggota Rombongan

Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Infrastruktur dan

Angkutan Lebaran Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tanggal 23 - 24 Juni 2016 adalah

sebagai berikut:

NO. NO.

ANGG. N A M A FRAKSI KETERANGAN

1. A-101 Ir. H.YUDI WIDIANA ADIA, M.Si PKS KETUA

2. A-162 Drs. YOSEP UMARHADI, M.Si PDIP ANGGOTA

3. A-179 Ir. SUJADI PDIP ANGGOTA

4. A-265 H. DANIEL MUTAQIEN SYAFIUDDIN,ST

PG ANGGOTA

5. A-316 Ir. RIDWAN BAE PG ANGGOTA

6. A-360 Hj. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM P-GERINDRA ANGGOTA

7. A-414 H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM PD ANGGOTA

8. A-417 ANTON SUKARTONO SURATTO PD ANGGOTA

9. A-466 Hj. HANNA GAYATRI, SH PAN ANGGOTA

10. A-497 H. SYAHRULANPUA SAWA PAN ANGGOTA

11. A-52 Drs. FATHAN PKB ANGGOTA

12. A-521 Hj. NURHAYATI PPP ANGGOTA

13. A-553 MIRYAM S. HARIYANI, SE, M.Si P-HANURA ANGGOTA

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 3

Dalam Kunjungan Kerja ini, kami juga didampingi oleh jajaran dari Kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI, yaitu:

NO N A M A JABATAN KET

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Koentjahjo Pamboedi Anggota BPJT Unsur Profesi setingkat eselon II

2. Ahmad Gani Gazali Direktur Pembangunan Jalan eselon II

3. Wahyudi Mandala Putra Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan eselon III

4. Bambang Hartadi Kepala Balai IV eselon III

II. GAMBARAN UMUM OBYEK YANG DIKUNJUNGI II.1. Profil Jalan Tol Di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

a) Jakarta-Cikampek

Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan total panjang 83 km mulai dioperasikan oleh Jasa Marga

semenjak tahun 1988. Jalan tol ini mulai dioperasikan semenjak tahun 1988 setelah Jalan Tol

Jagorawi pada tahun 1978 dan Jalan Tol Jakarta-Merak pada tahun 1984. Jalan tol ini

melintasi Kota Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan

Purwakarta. Jalan Tol yang mnghubungkan Kota Jakarta dengan Cikampek, menjadi salah

satu infrastruktur penting Nasional dan menjadi urat nadi trasportasi yang penting

menghubungkan Jakarta dan Bekasi dengan kota-kota lain di Pantai Utara Jawa (Pantura).

Jalan tol ini terhubung dan terintgrasi dengan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, Jalan Tol Lingkar

Luar Jakarta (JORR) serta Jalan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi). Selain itu,

ruas ini memiliki tempat istirahat (rest area) yang terbanyak dan paling modern di antara ruas

jalan tol lainnya. Kini Jakarta-Cikampek berkembang diantaranya mayoritas memiliki 4 lajur

untuk 2 Jalur, ditambah 10 interchange (simpang susun) 27 pelintasan kendaraan, 16 jembatan

penyeberangan, dan 18 gerbang tol.

b) Cikopo-Palimanan

Jalan Tol Cikopo–Palimanan, atau disingkat dengan Tol Cipali adalah sebuah jalan tol yang

terbentang sepanjang 116,75 kilometer yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta

dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Jalan tol ini merupakan kelanjutan dari Jalan Tol

Jakarta–Cikampek yang menghubungkan dengan Jalan Tol Palimanan–Kanci. Jalan tol juga

sekaligus merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak,

Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Jalan tol ini memperpendek jarak tempuh sejauh

40 km dan diprediksi akan memotong waktu tempuh 1.5 sampai 2 jam dibandingkan melewati

Jalur Pantura Jabar. Jalan Tol Cipali sendiri adalah bagian dari Jalan Tol Pejagan-Merak. Jalan

tol Cikopo – Palimanan dibiayai dengan Skema Private Public Partnership (PPP) / Kerja sama

Pemerintah Swasta (KPS) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan serta

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 4

mendorong pengembangan kawasan pe Pembangunan

dilaksanakan oleh PT Lintas Marga Sedaya (LMS/Linmas) melalui komposisi pemegang saham

adalah Operator Jalan di Negara Malaysia Barat yaitu, PLUS Expressways Berhad Sebesar

55% dan PT Baskhara Utama Sedaya sebesar 45% dengan total investasi sebesar Rp. 12,56

triliun dan masa konsesi 35 tahun.[1] Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Konsorsium PT.

Karabha Griyamandiri - PT. Nusa Raya Cipta Joint Operation (KGNRC JO). Proyek tol ini

dimulai dengan ground breaking oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada 8

Desember 2011 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2015 M/28 Sya'ban

1436 H.

Jalan tol ini dibangun di atas lahan seluas 1.080,69 hektare dan terbagi menjadi 6 seksi:

• Seksi I, Cikopo-Kalijati (29.12 kilometer)

• Seksi II, Kalijati-Subang (9.56 kilometer)

• Seksi III, Subang-Cikedung (31.37 kilometer)

• Seksi IV, Cikedung-Kertajati (17.66 kilometer)

• Seksi V, Kertajati-Sumberjaya (14.51 kilometer)

• Seksi VI, Sumberjaya-Palimanan (14.53 kilometer)

Jalan tol ini memiliki 8 tempat peristirahatan, 7 simpang susun, dan 7 tempat pertukaran antara

lain di Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya, dan Palimanan. Tarif tol

Cipali ditetapkan Rp 823/km atau Rp 96 ribu jarak terjauh (Cikopo-Palimanan) untuk kendaraan

golongan I. Semua simpang susun menggunakan desain Trumpet Interchange.

c) Palimanan-Kanci

Jalan tol Palimanan–Kanci (Palikanci) mulai beroperasi sejak tahun 1997. Jalan tol ini

membentang sepanjang 26,3 kilometer dan memiliki 2x2 lajur. Saat ini Jalan tol Palikanci tidak

hanya menghubungkan Palimanan dengan Kanci, namun tol tersambung langsung dengan

Jalan Tol Kanci-Pejagan yang dioperasikan oleh perusahaan swasta. Selain menjadi bagian

dari Trans Jawa, Jalan Tol Palikanci juga menjadi urat nadi bagi transportasi jalur Pantura,

khususnya di wilayah Cirebon, karena dengan adanya tol ini kendaraan tidak perlu melalui

Kota Cirebon dan dapat menghemat waktu serta biaya operasional kendaraan.

d) Kanci-Pejagan

Jalan Tol Kanci–Pejagan adalah jalan tol yang menghubungkan Kanci yang berada di Cirebon

hingga Pejagan di Brebes. jalan tol ini melintasi Kota dan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten

Brebes. jalan tol ini dioperatori oleh PT Semesta Marga Raya, anak usaha Bakrie Toll Road

yang juga memiliki Esia dan dibangun oleh PT. Adhi Karya dengan nilai investasi Rp 2,2

Trilyun, namun sejak November 2012, jalan tol ini telah dioperatori oleh PT MNC Infrastruktur

Utama, anak perusahaan MNC Group yang bergerak di bidang pengelolaan jalan tol yang

merupakan hasil dari kerja sama Indonesia Air Transport dan Bhakti Capital Indonesia.

Perusahaan ini didirikan oleh Indonesia Air Transport, maskapai penerbangan helikopter milik

MNC Media sebagai pengganti Citra Marga Nusaphala Persada yang telah dilepas sejak tahun

2009. Tol sepanjang 35 kilometer ini mulai beroperasi pada 26 Januari 2010. Ruas tol ini

menghubungkan daerah Cirebon di Jawa Barat dengan Pejagan di Jawa Tengah. Akhir dari

ruas tol tersebut adalah Pejagan di kilometer 248.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 5

e) Pejagan-Brebes-Pemalang

Jalan Tol Pejagan–Pemalang, adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 57.5 kilometer yang

menghubungkan daerah Pejagan, Brebes dengan Pemalang, Jawa Tengah. Jalan tol ini

merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten

hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Jalan Tol ini adala kelanjutan dari Jalan Tol Kanci-Pejagan

yang menghubungkan Pejagan, Brebes dengan Kota Brebes. Proyek tol ini dimulai dengan

ground breaking oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada 23 Juli 2014. Konstruksi

jalan tol akan menggunakan rigid pavement atau perkerasan kaku dengan empat jalur pada

tahap awal dan enam jalur pada bagian akhirnya. Total investasi pembangunan jalan tol ini

sebesar Rp 4,8 triliun. Biaya ini akan dipenuhi oleh PT Pejagan Pemalang Tol Road (dimiliki

oleh anak usaha Waskita Karya) sebagai badan usaha jalan tol dengan didukung pinjaman dari

Bank Exim Indonesia. Pada bulan Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016

Masehi/1437 Hijriyah, pemerintah berencana untuk melakukan pengoperasian Jalan Tol

Pejagan–Pemalang Seksi Satu (Pejagan - Brebes Barat) dan Seksi Dua (Brebes Barat -

Brebes Timur) secara resmi dan operasional. Untuk Jalan Tol Pejagan–Pemalang Seksi Tiga

(Brebes Timur - Tegal) dan Seksi Empat (Tegal - Pemalang) masih dalam tahap pembebasan

lahan dan konstruksi.

Tol ini terbagi menjadi 4 seksi:

• Seksi I (Pejagan - Brebes Barat) panjang 14,20 km

• Seksi II (Brebes Barat - Brebes Timur) panjang 6,00 km

• Seksi III (Brebes Timur - Tegal) panjang 10,40 km

• Seksi IV (Tegal - Pemalang) panjang 26,90 km

II. 2. Profil Jalan Nasional Pantai Utara (PANTURA)

Jalan Nasional Rute 1 adalah jalan utama di pulau Jawa yang lebih dikenal dengan nama Jalur

Pantura (Jalur Pantai Utara). Jalan pantura ini sebagian besar dibuat oleh Daendels yang

membangun Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) dari Anyer ke Panarukan pada tahun 1808-an.

Tujuan pembangunan Jalan Raya ini adalah untuk mempertahankan pulau Jawa dari serbuan

Inggris. Jalan ini melewati 5 provinsi sepanjang 1.316 km di sepanjang pesisir pantai utara Jawa,

yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalur Pantura melintasi

sejumlah kota-kota besar dan sedang di Jawa, selain Jakarta, antara lain Cilegon, Tangerang,

Bekasi, Karawang, Cikampek, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang,

Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan,

Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Rute ini

menghubungkan dua pelabuhan penyeberangan yaitu Merak di ujung Barat pulau Jawa dan

Ketapang di ujung Timur pulau Jawa. Merak merupakan pelabuhan penyeberangan menuju

Sumatera sementara Ketapang merupakan pelabuhan penyeberangan menuju Bali. Jalur ini

memiliki signifikansi yang sangat tinggi dan menjadi urat nadi utama transportasi darat, karena

setiap hari dilalui 20.000-70.000 kendaraan. Sebagina besar merupakan kendaraan besar dengan

beban muatan sumbu terberat di atas 10 ton.

Jalur Pantura menjadi perhatian utama saat menjelang Lebaran, di mana arus mudik melimpah

dari barat ke timur. Arus paling padat tedapat di ruas Jakarta-Cikampek-Cirebon-Tegal-Semarang.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 6

Di Cikampek, terdapat percabangan menuju ke Bandung (dan kota-kota di Jawa Barat bagian

selatan). Di Tegal, terdapat percabangan menuju ke Purwokerto (dan kota-kota di Jawa Tengah

bagian selatan). Di Semarang, terdapat percabangan menuju ke timur (Surabaya-Banyuwangi)

dan menuju ke selatan (Yogya-Solo-Madiun). Jalur Pantura ini sangat sering dilalui saat mudik

lebaran tiap tahunnya dan kini telah dipasangi CCTV agar kondisi dapat dipantau secara online

oleh para pemudik. Hal tersebut sangat membantu pemudik untuk menghindari kemacetan dan

memilih jalur alternatif lainnya selama arus mudik lebaran. Dengan adanya CCTV online,

kepraktisan dan kenyamanan mudik menjadi meningkat.

II. 3. Profil Terminal Bus Tegal, Kota Tegal

Terminal bus tegal terletak di jalan Arteri Primer Pantura kurang lebih 4 kilometer sebelah barat

pusat Kota tegal, desa sumurpanggang kecamatan margadana. Terminal bus ini beroperasi pada

tanggal 25 September 1996 dengan luas kurang lebih 8 ha dan luas bangunan 5 ha. Sekrang

terminal bus Tegal termasuk type Ayang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan

Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota

(Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Angdes).

Fasilitasnya terdiri:

a) Luas Tanah/area : 4,1 ha

b) Luas Bangunan : 4.500 m2

c) Fasilitas Utama Terminal Bus Tegal :

Jalur Keluar/Masuk ; 7 x 2.300 m2

Jalur Kedatangan Bus ; Luas : 1.680 m2, Kapasitas : 30 bus

Jalur Pemberangkatan Bus ; Luas : 3.480 m2, Kapasitas : 60 bus

Jalur/Tempat istirahat : Luas ; 1.680 m2, Kapasitas : 30 bus

Jalur menunggu Pemberangkatan; Luas : 1.680 m2, Kapasitas : 30 bus

Kendaraan Non Bus ; Luas : 3.600 m2, Kapasitas : 90 bus

Ruang Kantor Terminal: Luas ; 200 m2

Pos pengawasan dan penarikan Retribusi (TPR) : 1 tempat, TPR Non bus : 2 tempat

Pelataran parkir kendaraan pengantar ; Luas : 3.200 m2, Kapasitas: 120 kendaraan.

d) Fasilitas Pendukung terminal

Kios 107 buah

Loos 133 buah

Ruang/Pos Kesehatan

Ruang Petugas PAM Terpadu

Musholla

Kamar Kecil 4 Lokasi

Tower/Bak Penampung

Genset

Bak Air Bersih PDAM

Titipan Kendaraan Roda 2 dam Sepeda.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 7

II.4. Profil Stasiuan Kereta Api Tawang, Semarang

Stasiun Semarang Tawang (SMT) atau terkadang disebut juga Stasiun Tawang adalah stasiun

kelas besar tipe A di Tanjung Mas, Semarang Utara, Kota Semarang. Stasiun yang terletak pada

ketinggian +2 meter ini merupakan stasiun terbesar yang berada dalam pengelolaan PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) Daerah Operasi IV Semarang sekaligus stasiun terbesar di Kota Semarang.

Nama "Tawang" diambil dari nama kampung di dekat stasiun ini, yaitu Tawangsari. Stasiun

Semarang Tawang merupakan stasiun induk di Kota Semarang yang melayani kereta api eksekutif

dan bisnis, serta ekonomi. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api besar tertua di Indonesia. Sejak

pertama kali di bangun, tak banyak perubahan terjadi di Stasiun Tawang. Hampir seluruh bagian di

stasiun ini tetap sama. Lapangan di depan Stasiun Tawang (sekarang menjadi Polder) juga

mempunyai nilai historis yang tinggi yaitu sebagai ruang terbuka di kawasan kota lama yang

difungsikan sebagai tempat upacara, olah raga, pertandingan dan sebaginya. Stasiun Semarang

Tawang merupakan pengganti Stasiun Tambak Sari milik N.I.S yang pertama. Adapun

pembangunan stasiun pertama tersebut ditandai dengan upacara pencangkulan tanah oleh

Gubernur Jenderal Mr. Baron Sloet van de Beele, bersamaan dengan pembentukan sistem

perangkutan kereta api milik N.I.S pad atanggal 16 Juni 1864. N.I.S melayani jalur Semarang –

Yogya – Solo. Setelah mengalami proses pembangunan yang tersendat-sendat akhirnya jalur

pelayanan kereta api ini terselesaikan pada 10 Pebruari 1870. Berkembangnya kegiatan

perdagangan menyebabkan stasiun Tambak Sari tidak memenuhi syarat lagi. Maka

direncanakanlah stasiun yang baru dengan arsitek J.P de Bordes. Setelah kemerdekaan Republik

Indonesia, stasiun ini diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang dan diganti

dengan nama Perusahaan Jawatan Kereta Api Tawang (PJKA). Stasiun Semarang Tawang

merupakan ikon yang penting bagi kawasan Kota Lama. Pada masa lalu terdapat sumbu visual

yang menghubungkan stasiun ini dengan Gereja protestan ( Blenduk ). Sehingga peran stasiun ini

dalam pembentukan citra kawasan sangat penting dan mampu menambah nilai kawasan. Integritas

arsitektur Indische sangat kuat dan banyak terpengaruh unsur lokal. Integritas kekriyaan ditampilkan

dalam detil bermotif dan berwarna. Integritas setting masih tetap seperti semula. Sedangkan

integritas type bangunan merupakan ruang kantor. Integritas kesinambungan fungsi yaitu sebagai

bangunan pengangkutan masih terjaga dengan baik. Kaitan bangunan dengan sejarah yaitu

pembangunannya ditujukan untuk menggantikan stasiun Tambak Sari di Pengapon, dengan

perancang adalah JP Bordes. Selain itu kaitan bangunan dengan sejarah perangkutan milik NIS

tidak kecil. Arsitekturnya unik, dengan ciri arsitektur Indische yang bahan untuk elemen dinding

yang bermotif dan berwarna menjadikan bangunan ini sangat estetis. Dilihat dari segi lansekap kota,

Stasiun Tawang menambahkan kualitas dan potensi dari ruang terbuka di kawasan tersebut.

Stasiun ini merupakan stasiun kereta api besar tertua di Indonesia setelah Semarang Gudang dan

diresmikan pada tanggal 19 Juli 1868 untuk jalur Semarang Tawang ke Tanggung. Pada tahun

1873 jalur ini diperpanjang hingga Stasiun Solo Balapan dan berlanjut hingga Stasiun

Lempuyangan di Yogyakarta. Di sisi utara stasiun ini, juga akan dibangun terminal petik emas. Hal

ini dilakukan guna mempermudah proses pengangkutan peti kemas menuju ke Pelabuhan Tanjung

Emas, Semarang. Letak stasiun ini tidak terlalu jauh dari pusat kota, kurang lebih 5 kilometer.

Stasiun ini juga tidak jauh dari objek wisata Kota Lama dan Pasar Johar. Di depan stasiun ini

terdapat kolam yang berguna untuk menampung air banjir di Kota Semarang bagian bawah yang

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 8

sering disebut dengan sebutan polder. Bangunan luar stasiun ini masih utuh menggunakan

bangunan buatan Belanda dulu. Stasiun ini memiliki 6 jalur aktif dan 2 jalur buntu. Jalur 1 (paling

selatan) berfungsi untuk persinggahan KA jarak jauh atau menengah yang menaikturunkan

penumpang di stasiun ini; jalur 2 untuk persinggahan KA apabila di jalur 1 dan 3 ada KA yang

berhenti; jalur 3 untuk kedatangan dan keberangkatan KA jarak jauh dan menengah yang berhenti

di stasiun ini serta juga untuk parkir serta persiapan untuk keberangkatan KA Argo Muria, Argo

Sindoro, Menoreh, dan Kamandaka; jalur 4 sebagai sepur lurus pertama untuk melintas

langsungnya KA dari arah timur maupun barat; jalur 5 sebagai sepur lurus kedua khusus untuk

kedatangan dan keberangkatan KA komuter; jalur 6 untuk persilangan KA; serta jalur 7 dan 8 (jalur

buntu) digunakan sebagai parkir gerbong yang sedang tak terpakai dan tempat untuk pencucian

KA. Stasiun ini merupakan stasiun yang sangat sibuk karena semua kereta penumpang yang

melintasi jalur utara, baik kelas eksekutif, bisnis, maupun ekonomi harus berhenti di sini. Hanya KA

Jayabaya dan angkutan barang selain parsel ONS yang tidak berhenti di stasiun ini. Dulunya, hanya

kereta api kelas eksekutif dan bisnis yang berhenti di stasiun ini, sementara kereta kelas ekonomi

dan komuter berhenti di Stasiun Semarang Poncol.

III. KESIAPAN KEMENTERIAN TERKAIT BERKENAAN DENGAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI

ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2016

Masyarakat melakukan mudik dengan berbagai moda transportasi, yaitu: kendaraan roda empat pribadi

(Mobil), Kendaraan Roda Dua (motor), angkutan darat umum/bus, pesawat udara, kereta api, dan

kapal laut/ ferry. Dengan penggunaan moda transportasi diatas, maka pemerintah mempunyai tugas

dengan fokus untuk mengawasi dan menertibkan titik-titk yang akan dilalui oleh pemudik yaitu :

Untuk kendaraan pribadi roda empat sebagian besar menggunakan jalur jalan toll.

Untuk kendaraan roda dua jalur non tol

Untuk bus titik pengaturan selama perjalanan dan terminal bus

Untuk pesawat udara titik pengaturannya di Bandar udara

Untuk kereta api titik pengaturannya akses menuju stasiun

Untuk kapal laut/ ferry akses pengaturannya menuju pelabuhan dan dipelabuhankapal/ ferry

Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2016 dari Kemenhub mulai dibuka 24 Juni 2016 atau H-12

hingga 17 Juli 2016 atau H+10. Puncak arus mudik akan terjadi pada H-3 (Minggu, 3 Juli 2016) untuk

moda angkutan jalan, sementara untuk laut, kereta api dan udara diprediksi terjadi pada H-4 (Sabtu, 2

Juli 2016).

III.1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menteri Perhubungan menjelaskan rencana operasi angkutan lebaran terpadu tahun 2016 sebagai

berikut :

Dasar hukum Rencana kegiatan operasi angkutan lebaran terpadu tahun 2016 adalah Inpres

No.3/2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu dimana Menteri

Perhubungan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Angkutan Lebaran

Waktu penyelenggaraan dimulai pada 24 Juni – 17 Juli 2016 (H-12 s/d H+10)

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 9

Wilayah penyelenggaran meliputi seluruh Indonesia dengan menitikberatkan pada angkutan jalan

raya, angkutan penyebarangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api masing-

masing di beberapa daerah dengan karakteristik mode angkutan sebagaimana disebutkan

Untuk mudik gratis jumlah sepeda motor yang ikut program naik 23,30 % dibanding 2014 . Jumlah

penumpang juga mengalami kenaikan sebesar 52,70 %.

Prediksi Penumpang angkutan umum yang melalui moda

Jalan sebesar -7,87 %

Penyeberangan sebesar 3,54 %

Kereta Api sebesar 4,63 %

Laut sebesar 3,00 %

Udara sebesar 7,62 %

Prediksi Angkutan pribadi dengan moda mobil pribadi sebesar 4,5 %. Sedangkan sepeda motor

sebesar 50 %

Ada beberapa titik yang menjadi daerah titik kemacetan diantaranya cikampek, Cirebon, pejagan,

berebes tegal dll dengan berbagai penyebab antara lain kepadatan kendraan di tol ,pasar tumpah,

titik pertemuan kendaraan, dll

Kesiapan saran dan prasarana pada moda jalan naik 1.607, tahun 2015 jumlah bus 46.478

dibanding tahun 2014 sebanyak 44.871 bus. Penyebanrangan naik 8 kapal, laut naik 11 kapal,

udara naik 59 pesawat, kereta api baik lokomotif dan kereta dilaporkan naik.

Kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan peyeberangan dilaporkan pada umumnya baik.

Jumlah pelabuhan laut yg disiapkan adalah 52 pelabuhan. Jumlah bandara sebanyak 35 bandara.

Sedangkan jumlah stasiun kereta api berjumlah 9 DAOP dan 4 DIVRE

Kebijakan dan Koordinasi yang akan dilakukan pada moda :

Transportasi darat antara lain : kesiapan sarana dan prasarana jalan, manajemen operasional,

pelarangan dan pembatasan oprasi mobil barang, pengaturan pola operasi kapal

penyebaerangan, dll.

Transportasi Kereta Api : penyelenggaran angkutan sepeda motor gratis dengan KA,

memenuhi stamformasi rangkaian KA, maksimalisasi ketersediaan slot perjalanan luar biasa

lebaran, dll.

Transportasi udara : mengawasi kesiapan bandara udara di tiap wilayah, mengawasi

pelaksanaan optimalisasi slot time, melakukan publikasi notam , peningkatan pengawasan

pada aspek Keamanan dan keselamatan , dll

Transportasi laut : optimalisasi kapal perintis, kapasitas angkut penumpang berdasrkan aspek

teknik kapal dan aspek keselamatan, menyiapkan aplikasi SIM angkutan laut lebaran,

monitoring, dll

Kesiapan Penangangan Keselamatan dilakukan antara lain :

Publikasi cuaca dari BMKG

KNKT menyiapkan Tim siaga ivestigasi

Basarnas menyiapkan sarana dan prasarana

Kemenkes membentuk pos pelayanan kesehatan

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 10

Masing-masing sub sektor kemenhub menyelengggarakan posko

Kesiapan Penanganan Keselamatan / inspeksi keselamatan:

Angkutan jalan dilaksanakan dari 6-24 Juni 2016 pada 22 terminal dan 17 Pool Bus

Angkutan udara dilaksanakan 27mei-16 Juni 2016 pada 23 Bandara, 31 Maskapai, 466

pesawat udara.

Angkutan laut dilaksanakan pada tanggal 6-18 Juni 2016 meliputi 52 pelabuhan

Kereta api dilaksanakan pada tanggal 7-20 Juni 2016 yang meliputi 9 daerah operasi dan 4

Divisi Regional.

III.2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT (KEMENPUPR)

a) APBN Kementerian PUPR Tahun 2016 daerah Jawa Tengah jumlah keseluruhan adalah

Rp6.625.227.898,- dan khusus untuk DITJEN BINA MARGA berjumlah Rp2.736.128.739,-

b) Kesiapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Jawa-Bali:

Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali

sepanjang ± 7.164,02 km dan 668 km jalan tol.

Kondisi jalan Pulau Jawa pada umumnya mantap dan siap dilalui arus Lebaran.

Perlu mendapat perhatian: Kemacetan antrian Exit Tol Brebes Timur, Jembatan Sipait masih

tahap penyelesaian, dan Jalan Raya Kaligawe Semarang akibat rob.

c) Kesiapan Prasarana Jalan Tol Jalur Mudik Lebaran Tahun 2016

Peningkatan Pelayanan Jalan Tol: Penambahan dan pemanfaatan ruas jalan tol; Peningkatan

aspek keselamatan; Peningkatan fasilitas pelayanan di rest area; dan, Pengintegrasian sistem

pembayaran jalan tol.

Jalan Tol Siap Digunakan Pada Jalur Mudik Lebaran 2016

Pejagan - Pemalang/Brebes Timur (Operasi 26 km), Jawa Tengah

Surabaya - Mojokerto (Operasi 18 km), Jawa Timur

Kertosono-Mojokerto/Mojokerto Barat-Mojokerto Utara (Operasi 5 km), Jatim

Bawen - Salatiga (Fungsional 17,57 km), Jawa Tengah

Solo - Kertosono (Fungsional 20 km), Jawa Tengah (antara Solo – Sragen)

d) Integrasi Gerbang Tol Jakarta – Brebes Timur:

7 menjadi 3 gerbang tol sehingga dapat mengurangi antrian,

Pemberlakukan pembayaran tunai maupun non tunai menggunakan e-payment dari beberapa

bank,

Palimanan menjadi gerbang bersama, 11 menjadi 26 gardu.

e) Jalan Baru Lingkar Sumpiuh sekitar 5 km siap dilewati arus Mudik Lebaran 2016

f) Kondisi jalan Pulau Bali pada umumnya mantap dan siap dilalui arus Lebaran/Pariwisata

g) Kebijakan Kementerian PUPR dalam Menghadapi Arus Mudik

Menyelesaikan perbaikan jalan H-14: Semua pekerjaan fisik di lapangan akan selesai secara

fungsional pada H-14.

Menyiagakan alat berat untuk daerah rawan longsor: Alat-alat berat telah disiapkan dan

ditempatkan di lokasi-lokasi rawan bencana tanah longsor.

Tetap mengaktifkan (melanjutkan) tim satgas banjir: Antisipasi musim hujan dan rob.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 11

III.3. KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG)

1. Tugas dan Peran BMKG

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 322 Tahun 2016 Tentang: “Tim Koordinasi

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2016 (1437 H)”:

a) Membantu dan memberi saran tentang kebijakan angkutan lebaran terpadu tahun 2016 (1437)

kepada koordinator pelaksana tingkat nasional, khususnya di bidang meteorologi, klimatologi

dan geofisika;

b) Menghimpun data, informasi dan prakiraan cuaca serta menyampaikan kepada seluruh

instansi/badan/perusahaan yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu

tahun 2016 (1437 H);

c) Bersama instansi terkait mengkoordinasikan penyelenggaraan Pos Koordinasi Angkutan

Lebaran Terpadu Tahun 2016 (1437 H) Tingkat Nasional bidang MKG yang meliputi persiapan,

pelaksanaan dan pengawasaanya, sehingga pelaksanaan Pos koordinasi Bidang Meteorologi,

Klimatologi dan Geofisika berjalan dengan aman, tertib dan lancar;

d) Menyiapkan jadwal petugas Pos Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2016 (1437)

Tingkat Nasional, khususnya di bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

e) Dalam melaksanakan tugasanya bertanggung jawab kepada koordinator Pelaksana Tingkat

Nasional.

2. Pelaksanaan Posko

a) Waktu: 24 Juni 2016 pukul 00.00 s/d 17 Juli 2016 pukul 24.00 WIB

b) Tempat:

Tingkat Nasional:

1) Kementerian Perhubungan ( Ruang Nanggala Lantai VII Gedung Cipta, Jl. Merdeka

Barat No. 8 Jakarta)

2) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Kantor Pusat), Gedung C Lantai IV Jl.

Angkasa I No. 2 Jakarta.

Tingkat Provinsi:

1) UPT BMKG di setiap Propinsi

2) Posko Tambahan di Pelabuhan Merak

III.4. KEPALA KORDINATOR LALU LINTAS (KAKORLANTAS)

1. Tugas Pokok Operasi Ramadniya – 2016:

Mabes Polri beserta Polda, Polres dan Polsek didukung TNI, Kemenhub, Kemenkes, Kemendagri,

Kemendag, Kemen Pu Pera, Jasa Raharja, Jasa Marga dan Mitra Kamtibmas lainnya

menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi operasi “R m -2016” selama

16 hari (Tgl 30 Juni S/D 15 Juli 2016) dengan mengedepankan kegiatan preemtif, preventif dan

penegakan hukum dalam rangka pam kegiatan Idul Fitri 1437 H, guna mewujudkan situasi

kamtibmas kondusif sehingga masyarakat dapat merayakan dengan rasa aman dan nyaman.

2. Pelibatan Kekuatan Operasi Ramadniya – 2016:

57.115 personil (Mabes POLRI 756; POLDA 89.613; dan, Instansi Terkait 66.746 personil)

3. Prediksi Kemacetan Jalur Tol Operasi Ramadniya - 2016

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 12

Merak; Cikampek dan sekitarnya; Cirebon – Pejagan – Brebes – (Ps. Gebang, Akses Tol Pejagan

dan Pejagan); Akses Tol Semarang – Ungaran; Semarang – Bawen; dan, Surabaya - Pandaan

4. Penyebab Kemacetan Operasi Ramadniya-2016

SPBU; Persimpangan dan penyempitan jalan; Pasar tumpah; Perlintasan kereta api; Rumah makan;

Daerah rawan banjir/longsor; Masjid; Jalan rusak; Jalur ke lokasi wisata; dan, Pelabuhan

penyeberangan

5. Daerah Operasi Ramadniya-2016

Zona I: Polda Lampung, banten, Metro, Jabar, DIY, Jatim, dan Bali

Zona II: 24 polda di luar Zona I

6. Lokasi Rawan Kemacetan Operasi Ramadniya – 2016

Dari gerbang tol Merak menuju pintu masuk pelabuhan Merak

Pertemuan arus lalu lintas di simpang susun Cikunir (km. 10.400) tol Cikampek

Seluruh rest area tol Cikampek (km. 19 – km. 33 – km. 39 – km. 57) arus mudik

GT. Cikarang Utama (pengambilan tiket)

GT. Palimanan (pembayaran dan pengambilan tiket)

GT. Brebes Timur (pembayaran)

Wil. Tegal Kota

Seluruh rest area tol Cikampek (km. 62 – km. 42 – km. 32) arus balik

IV. HASIL TEMUAN PADA KUNJUNGAN LAPANGAN

Hasil peninjauan dan temuan terkait Kunjungan Kerja Spesifik Persiapan Infrastruktur dan Transportasi

Angkutan Lebaran Tahun 2016 ke Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Jalan Toll:

Komisi V DPR RI mengkritisi adanya warna marka jalan di Jalan Tol Pejagan-Brebes Timur

dapat membahayakan keselamatan pengguna jalana tol;

Komisi V DPR RI mengkritisi adanya kekurangan nyamanan pada pelayanan di rest area,

yaitu kapasitas parkir dan juga penyediaan air yang tidak memadai untuk tempat buang air

(WC);

Komisi V DPR RI mengkritisi adanya penumpukan/antrian kendaraan di setiap pintu tol karena

waktu transaksi pembayaran yang masih menggunakan uang cash.

2. Ruas Jalan Pantura Brebes-Semarang:

Komisi V DPR RI mengingatkan adanya pengecilan lajur jalan di setelah pintu tol Brebes

Timur yang dapat memicu penumpukan kendaraan (macet);

Komisi V DPR RI mengingatkan Adanya pasar tumpah disepanjang jalur pantura yang dapat

memicu penumpukan kendaraan (macet);

Komisi V DPR RI meminta kepada pihak KEMENPUPR agar mengutamakan penyelesaian

pembangunan jembatan Cipait-Pekalongan.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 13

3. Stasiun Kereta Api Tawang, Kota Semarang

Komisi V DPR RI mengingatkan kepada pihak pengelola stasiun Kereta Api Tawang-Semarang

untuk mengatasi banjir ROB yang selalu melanda stasiun di tahun-tahun lalu, agar pihak

stasiun dapat menyiapkan tempat penampungan banjir ROB di Stasiun Kereta Api Tawang-

Semarang;

Komisi V DPR RI mengingatkan pihak Staisun Kereta Api Tawang-Semarang agar

meningkatkan pelayanan untuk menerima penumpang arus mudik maupun arus balik pada

angkutan lebaran tahun 2016.

V. KESIMPULAN/REKOMENDASI

Beberapa kesimpulan/rekomendasi dari Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka penijauan

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali antara

lain:

1. Komisi V DPR RI mengapresiasi kesiapan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR,

BMKG, Basarnas, Kepolisian RI/Kakorlantas, Badan Pengelola Jalan Toll (BPJT), PT Jasa Marga,

PT Lintas Marga Sedaya dan jajarannya terkait persiapan angkutan lebaran yang telah

terkoordinasi dengan baik.

2. Komisi V DPR RI mengkritisi adanya marka jalan di jalur toll baru Pejagan-Brebes Timur yang

harus diganti warna catnya dari warna putih menjadi warna kuning untuk membedakan batas jalan

dengan trotoar, bila tidak diganti maka dapat membahayakan para pengguna jalan tol.

3. Komisi V DPR RI menghimbau kepada pengelola jalan tol agar menyiapkan dengan baik tempat

istirahat (Rest Area) utamanya tempat parkir kendaraan, sarana istirahat, sarana ibadah, sarana

WC dan sarana penunjang lainnya demi kenyamanan para pengguna jalan toll dalam rangka arus

mudik dan arus balik lebaran tahun 2016.

4. Komisi V DPR RI mengingatkan kepada aparat yang bertugas yaitu pihak Korlantas Mabes Polri,

bahwa akan adanya penumpukan kendaraan di pintu keluar tol Brebes Timur utamanya mengenai

rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan bila terjadi penumpumpukan kendaraan (Macet).

5. Komisi V DPR RI menghimbau kepada Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan proyek

jembatan Sipait, Pekalongan, Jawa Tengah.

6. Komisi V DPR RI menghimbau kepada kementerian perhubungan dan kementerian PUPR serta

aparat dan jajaran yang bertugas selama berlangsungnya arus mudik dan arus balik lebaran tahun

2016, agar memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat yang akan mudik

kedaerahnya masing-masing.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Angkutan

Lebaran ke Jawa Barat dan Banten, 23-24 Juni 2016 Hal 14

VI. PENUTUP

Demikian Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka persiapan

infrastruktur dan transportasi angkutan Lebaran Tahun 2016 ke Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah,

yang dilaksanakan tanggal 23-24 Juni 2016.

Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini sebagai

masukan bagi Komisi V DPR RI terutama sebagai bahan bagi fungsi Pengawasan dan Penganggaran.

Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada Pemerintah untuk dapat

ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan bagi pembangunan, perbaikan dan

pemeliharaan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

KOMISI V DPR RI KE PROVINSI JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH

KETUA

Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si

A-101