LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI … filelaporan kunjungan kerja spesifik komisi v dpr ri dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur dan transportasi angkutan lebaran

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA MENINJAU KESIAPAN INFRASTRUKTUR DAN

TRANSPORTASI ANGKUTAN LEBARAN 2018 KE PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 7-9 JUNI 2018

KOMISI V DPR RI JAKARTA, 2018

Laporan Kunfik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur Angkutan Lebaran ke Sumatera Barat 2018 Hal 2

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 3

I.1. Dasar Hukum …………………………………………………………………………….. 3

I.2. Maksud dan Tujuan ……………………….…………………………………………….. 3

I.3. Lokasi dan Waktu ……………………………………………………………………….. 4

I.4. Nama Delegasi & Mitra Pendamping....................................................................... 4

I.5. Agenda ................................................................................................................. ... 4

II. HASIL KUNJUNGAN BEBERAPA LOKASI ………………………………………………….. 5

II.1. Temuan dan Permasalahan …….....…………………………………………………. 5

II.2. Kesimpulan/Rekomendasi ………………………………………………….………….13

III. PENUTUP ………………………………………………………………………………………….14

LAMPIRAN

L.1. Daftar Anggota Rombongan ……………………………………………………….. 15

L.2. Daftar Mitra Pendamping ……………………………………………………………. 16


LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN KESIAPAN INFRASTRUKTUR DAN

TRANSPORTASI ANGKUTAN LEBARAN 2018 KE PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 7-9 JUNI 2018

=======================================

I. PENDAHULUAN

I.1 Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20,

Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;

2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-

Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

I.2. Maksud dan Tujuan

1. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara spesifik melalui peninjauan

secara langsung terhadap persiapan sarana prasarana infrastruktur dan

transportasi Angkutan Lebaran Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Barat;

2. Untuk mengetahui permasalahan–permasalahan yang terkait dengan

penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018 dan memberikan masukan

kepada pemerintah dan stakeholders terkait, untuk mengatasinya dalam jangka

pendek maupun jangka panjang guna perbaikan ke depan.


Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan

Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk

APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup

tugasnya;

butir d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: ”Dalam

melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak

lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”

butir f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan

kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi

untuk ditindaklanjuti.

I.3. Lokasi dan Waktu

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini diadakan pada tanggal 7-9 Juni

2018 ke Provinsi Sumatera Barat.

I.4. Nama Delegasi dan Mitra Pendamping

Nama Delegasi dan Mitra Pendamping dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR

RI ke Provinsi Sumatera Barat. (Terlampir)

I.5. Agenda

Adapun Agenda pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumatera Barat

adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Ekspose Persiapan Angkutan dan Masa Libur Lebaran 2018 di Bandara

Internasional Minangkabau oleh Ditjen Perhubungan Udara, Otoritas

Bandar Udara; PT. Angkasa Pura II; BMKG; Basarnas; Perum LPPNPI;

Ditjen Bina Marga Kemen PUPR; Korlantas Sumbar; Ditjen Laut, PT. Pelni

& PT. Pelindo II terkait Pelabuhan Teluk Bayur; PT. ASDP Indonesia Ferry

terkait penyeberangan di Sumbar, Ditjen KA & PT. KAI terkait Kereta

Bandara dan Stasiun Padang, dilanjutkan peninjauan lapangan.

b. Peninjauan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang melewati Jalan Nasional

Bypass Sumbar dilanjutkan peninjauan lapangan.


c. Peninjauan Stasiun Kota Padang dan Kereta Bandara dilanjutkan

peninjauan lapangan

II. HASIL PENINJAUAN DI BEBERAPA LOKASI

II.1. Temuan dan Permasalahan

Kunjungan kerja spesifik komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan sarana prasarana infrastruktur

dan transportasi di Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan persiapan mudik menjelang Hari

Raya Idul Fitri 1439 Hijriah agar berjalan lancar, pada kunjungan kerja ini Komisi V DPR RI

bersama mitra kerja Komisi V DPR RI melaksanakan Ekspose di Ruang VIP Bandara Internasional

Minangkabau Sumatera Barat, peninjauan Pelabuhan Teluk Bayur Padang melewati Jalan

Nasional Bypass Sumbar dilanjutkan peninjauan lapangan dan Peninjauan Stasiun Kota Padang

dan Kereta Bandara dilanjutkan peninjauan lapangan.

a. Ekspose Persiapan Angkutan dan Masa Libur Lebaran 2018 di Bandara Internasional

Minangkabau oleh Ditjen Perhubungan Udara, Otoritas Bandar Udara; PT. Angkasa Pura II;

BMKG; Basarnas; Perum LPPNPI; Ditjen Bina Marga Kemen PUPR; Korlantas Sumbar;

Ditjen Laut, PT. Pelni & PT. Pelindo II terkait Pelabuhan Teluk Bayur; PT. ASDP Indonesia

Ferry terkait penyeberangan di Sumbar, Ditjen KA & PT. KAI terkait Kereta Bandara dan

Stasiun Padang, dilanjutkan peninjauan lapangan.

Mitra kerja Komisi V DPR RI melakukan Presentasi terkait Persiapan yang dilakukan oleh tiap

tiap sektor terhadap Angkutan Lebaran 2018 di provinsi Sumatera Barat yang kemudian

dilanjutkan tanya jawab oleh Anggota Komisi V DPR RI.

Paparan dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Operator Bandara PT. Angkasa Pura II

dan Otoritas Bandar Udara Bandara Internasional Minangkabau menyatakan :

Pada masa Angkutan Lebaran 2018 diprediksi terjadi peningkatan sebesar 12% jumlah

pergerakan pesawat menjadi sekitar 830 pergerakan pesawat. Sedangkan dari sisi jumlah

penumpang, diperkirakan terjadi peningkatan sebesar 30% jumlah penumpang menjadi

sekitar 152 ribu jumlah penumpang. Sedangkan dari segi kapasitas, Bandara International

Minangkabau memiliki kapasitas sebesar 2,7 juta penumpang pertahun.

Di sisi keselamatan/safety, dari 35 bandar udara yang telah diinspeksi Kemenhub, yaitu oleh

Direktorat Bandar Udara dan Otoritas Bandar Udara didapat temuan:

Elemen Temuan

Manajemen Operasi Apron Marka Apron tidak sesuai standar.


Elemen Temuan

Manajemen Keselamatan Apron Belum menjalankan SOP di Apron.

Alat Bantu Visual dan Sistem Kelistrikan • Terdapat lampu yang dalam kondisi unserviceable.

• Terdapat marka runway center line yang tertutup rubber deposit.

Pemeliharaan daerah pergerakan dan Obstacle Limitation Surface

• Terdapat FOD pada area Runway. • Permukaan runway yang rusak.

Kemudian dari sisi Pelayanan/Services (Fasilitas Terminal & Kesiapan Menghadapi Kenaikan

Tingkat Okupansi) didapati temuan bahwa Kondisi umum tingkat pelayanan pada bandar

udara yang diusahakan (BUBU) sudah baik, namun dengan adanya peningkatan jumlah

traffic penumpang saat lebaran, hampir dipastikan akan berdampak langsung pada

penurunan level of service. Sehingga penyelenggara bandar udara diharapkan dapat

mengoptimalkan sumber daya yang ada dan berkoordinasi dengan stakeholder (airlines,

ground handler) guna mempertahankan level of service di level optimum.

Dari sisi keamanan:

Secara umum kesiapan keamanan penerbangan dan pelayanan PKPPK di 36 Bandar

Udara Pemantauan Posko Angkutan Lebaran 2018 telah memenuhi seluruh ketentuan

regulasi dan siap beroperasi.

Masih terdapat beberapa catatan-catatan hasil inspeksi antara lain :

a. Masih terdapat perlindungan/pembatas fisik DKT belum memenuhi ketentuan.

b. Pengendalian ke DKT dengan izin masuk belum konsisten sesuai ketentuan.

c. Pengawasan Daerah Keamanan Terbatas (DKT) belum sesuai ketentuan.

d. Pengendalian pada daerah-daerah yang berbatasan langsung dan/atau jalan yang

menuju ke DKT belum sesuai ketentuan.

e. Pelaksanaan pemeriksaan di SCP belum konsisten.

f. Jarak pandang di sekitar pembatas fisik belum sesuai karena dibeberapa bagian

masih terdapat tanaman yang menempel pada pagar.

g. Jumlah personel yang bertugas di SCP belum sesuai ketentuan.

Terhadap catatan-catatan hasil inspeksi tersebut, telah diwajibkan kepada Penyelenggara

Bandar Udara untuk menindaklanjuti.

Kemudian hasil ramp check pesawat oleh DKPP total jumlah pesawat yang sudah di ramp

inspection sebanyak 179 unit dengan rincian sebagai berikut:


Kemudian Hasil sementara pelaksanaan monitoring persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2018

pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (Perum LPPNPI), dari pemeriksaaan

Fasilitas, Personel dan Prosedur, secara umum siap menghadapi Lebaran tahun 2018 namun

masih terdapat beberapa temuan Kemenhub yang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti,

sebagai berikut:

a. Monitoring Angkutan Lebaran s.d saat ini baru dilaksanakan pada 8 lokasi

(Palembang, Lombok, Pekanbaru, Biak, Kupang, Lampung, Jogjakarta dan Tanjung

Pinang. Pelaksanaan pada 28 lokasi yang lain masih sedang berjalan.

b. Beberapa lokasi terdapat kekurangan personel navigasi penerbangan, seperti: ATS

dan Teknisi Telekomunikasi Penerbangan.

c. Beberapa lokasi terdapat Teknisi Telekomunikasi Penerbangan yang Rating nya tidak

valid dan perlu diperpanjang.

d. Beberapa lokasi masa berlaku Medical check up (sertifikat kesehatan) personel

navigasi penerbangan akan berakhir dan perlu diperpanjang.

e. Beberapa lokasi terdapat SOP yang perlu di update.

f. Beberapa lokasi terdapat peralatan navigasi penerbangan (Komunikasi, Navigasi,

Pengamatan) dan peralatan di Tower yang beroperasi Single / tidak beroperasi

normal dan perlu dilakukan perbaikan.

Dengan kondisi yang ada sekarang ini, untuk 8 lokasi yang telah dilaksanakan monitoring

Angkutan Lebaran 2018 dapat mendukung pelaksanaan Angkutan Lebaran 2018.

Sedangkan hal-hal utama yang menjadi fokus perhatian Pemerintah yaitu:

A. Kelaikan (confirm to type design & safe for operation) armada pesawat.

B. Memaksimalkan kapasitas penerbangan reguler yang sudah dimiliki saat ini.

C. Membuat pola rotasi pesawat udara yang lebih simpel / sederhana untuk meminimalisir

keterlambatan penerbangan.

D. Menyiapkan armada pesawat cadangan beserta crew cadangan (reserved) dengan

jumlah disesuaikan dengan tingkat utilisasi pesawat.


E. Tidak melakukan keeping slot, dan secara fair untuk menyampaikan informasi rencana

pembatalan penerbangan, sehingga kebutuhan slot time untuk extra flight bisa

diakomodir.

F. Tidak melakukan perubahan (uji coba & cut off) terhadap sistem IT internal baik dalam IT

reservasi, IT crew dan lain-lain yang mempengaruhi operasional penerbangan pada

periode peak season.

G. Delay Management Dan Penanganan Keluhan Penumpang

Komisi V DPR RI memberikan masukan terhadap penyelenggaraan penerbangan di Bandara

International Minangkabau, antara lain dari segi keselamatan, diperlukan petunjuk yang

sangat informatif terkait emergency plan (signage emergency) apabila terjadi bencana

khususnya gempa bumi, hal ini sangat diperlukan mengingat wilayah Sumatera Barat

merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi. Selain itu diperlukan pula penjajakan

operasional bandara dan penerbangan pada waktu malam hari, karena penerbangan malam

hari akan dapat menurunkan biaya tiket, dan harga tiket menjadi lebih kompetitif.

Dari segi keamanan, diperlukan peningkatan keamanan bandara terkait adanya pencuri anak-

anak di area baggage handling, dan diharapkan petugas AVSEC (Aviation Security)

berperilaku ramah dan senyum, namun tetap berjiwa tegas.

Terkait dengan candaan bom oleh penumpang pesawat terbang, Komisi V DPR RI mendesak

agar pihak terkait untuk tegas dalam pemberian sanksi sehingga pelaku jera dalam

melakukan perbuatan tersebut. Kemudian agar pihak terkait memberikan pengaturan yang

tegas, sosialisasi dan pemahaman kepada penumpang dan masyarakat agar peristiwa

candaan bom tidak terulang kembali, karena akan memberi dampak bagi tertundanya

keberangkatan pesawat, dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak seharusnya terjadi.

Selain itu diperlukan pula kesiapan sumber daya manusia Air Traffic Control agar bebannya

tidak terlalu banyak dan membuat lelah, termasuk peningkatkan pengawasannya seperti

pelarangan penggunaan telepon seluler saat bekerja.

Dari segi pelayanan, diperlukan peningkatan peralatan computer di counter city check in agar

dapat lebih cepat dalam memproses pencetakan tiket. Di sisi infrastruktur, di bandara

diperlukan pembangunan taxiway baru agar dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas

pesawat menuju apron.

Dari paparan Perhubungan Darat dan Kepolisian terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta

diskusi pendalaman dengan Anggota Komisi V DPR RI, disebutkan bahwa pada musim

Lebaran, biasanya akan terjadi kemacetan pada rute Padang – Bukittinggi, Padang – Solok

dan dari Padang ke kota-kota sekitar lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah

telah dan akan melakukan berbagai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam

menurunkan tingkat kecelakaan dan kemacetan khususnya pada titik-titik rawan kemacetan

seperti pasar tumpah, penyempitan lajur, tujuan pariwisata dan tempat rawan lainnya. Selain

itu Pemerintah diharapkan untuk memperluas cakupan antisipasi kemacetan ke wilayah lain

di Sumatera Barat.


Komisi V DPR RI menekankan kepada seluruh stakeholder terkait kesiapan Arus Mudik dan

Balik Angkutan Lebaran 2018 ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan

sektor keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang di seluruh moda.

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah dalam mempersiapkan

Arus Mudik dan Balik pada Angkutan Lebaran 2018, diharapkan agar kegiatan Angkutan

Lebaran 2018 dapat berjalan dengan selamat, aman, nyaman, tertib, dan lancar.

b. Peninjauan Pelabuhan Teluk Bayur;

Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu cabang dari PT. (Persero) Pelabuhan

Indonesia II, sebuah BUMN yang mengelola beberapa pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan

Teluk Bayur saat ini telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002

sehingga dapat dikatakan telah menjadi Pelabuhan Kelas Satu.

Fasilitas pelabuhan

Pelabuhan Teluk Bayur menyediakan pelayanan pelabuhan dan pelayanan lainnya antara

lain:

1. Kolam pelabuhan 2. Pelayanan pandu & tunda 3. Fasilitas infrastruktur pelabuhan termasuk dermaga, dolphin, & tambatan 4. Gudang, lapangan, penanganan barang beserta perlengkapannya 5. Operasi penanganan petikemas 6. Operasi penanganan bulk cargo 7. Terminal multipurpose 8. Utilitas area darat pelabuhan & properti untuk usaha-usaha lebih produktif

No Fasilitas Kuantitas

1 Kolam Pelabuhan 30,89 Ha

2 Area Darat 544 Ha

3 Dermaga 1.565 m

4 Gudang Penumpukan 18.401 m²

5 Fasilitas Batu Bara 10,77 Ha

6 Fasilitas Semen 11 unit

7 Fasilitas Pupuk 9.500 ton

8 Fasilitas Minyak Sawit 15 unit

9 Area Terminal

Multipurpose

1.608 m²

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Indonesia_II

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Indonesia_II


Saat ini kapal penumpang yang melayani pelabuhan Teluk Bayur adalah KM Sabuk

Nusantara 37, Kapasitas : 400 orang

Dengan Rute :

- Teluk bayur - Labuhan bajau - Sikabalau - Siberut

- Muara Saibi - Tua Pejat - Penasahan - Sioban

- Sikakap - Sinakak - Pasapuat

Sedangkan untuk angkutan penyeberangan, dilaksanakan oleh PT. ASDP di Pelabuhan

Bungus dan Pelabuhan Muara dengan lintasan sebagai berikut:

Dengan produksi sebagai berikut:

Adapun Kendala Dan Permasalahan Penyeberangan Di Provinsi Sumatera Barat yaitu:

• Akses menuju Pelabuhan Bungus kurang memadai; • Kurang meratanya pembangunan jalan khususnya di kepulauan Mentawai yang

berdampak pada kurang lancarnya distribusi barang melalui kendaraan.

NO URAIAN REALISASI 2015 REALISASI 2016 REALISASI 2017REAL S.D APRIL

2018

1 2 3 4 5 6 (4:3) (5:4) (5:3)

1 TRIP 837 826 852 303 98.69% 103.15% 101.79%

2 PENUMPANG 89,953 90,871 91,207 30,540 101.02% 100.37% 101.39%

3 KEND. RD. 2 &3 12,211 8,912 10,577 3,275 72.98% 118.68% 86.62%

4 KEND. RD. 4 KEATAS 1,854 2,010 4,906 1,629 108.41% 244.08% 264.62%

5 BARANG & GEROBAK 153,029 44,596 51,483 37,690 29.14% 115.44% 33.64%

PERSENTASE


• Tingginya kebutuhan pergerakan orang dan barang, sedangkan saat ini ASDP baru melayani rata-rata 1 kali per minggu berdasarkan kontrak subsidi Pemerintah.

• Cuaca yang sering tidak menentu (ekstrem) ombak dan angin yang cukup besar sehingga kapal tidak bisa melayani penyeberangan dengan maksimal untuk alasan keselamatan .

• Belum tersedianya fasilitas sandar kapal RoRO khususnya di Sikabaluan. • Keterbatasan fasilitas sandar terutama Fender di Dermaga Tua Pejat. • Fasilitas pelabuhan bungus belum tertata dengan rapi, belum adanya zonasi untuk

pemakai jasa sehingga terkesan semraut pada saat penumpang naik dan turun dari

kapal.

• Belum adanya gangway untuk pejalan kaki dari dermaga ke ke kapal sehingga

penumpang kurang nyaman pada saat naik kekapal (hujan dan panas).

• Banyaknya pedagang asongan yang masih berdagang di areal dermaga (steger) sampai

diatas kapal.

• Pelabuhan masih terbuka (tidak steril) sehingga faktor keamanannya sangat rendah

• Badan Penyelenggaraan Transportasi Daerah (BPTD) Propinsi Sumatera Barat kurang

melaksanakan fungsi pengawasan dan penyelenggaraannya terhadap kegiatan

pelabuhan penyeberangan

Untuk itu, dalam mengatasi bermacam permasalahan penyeberangan di Sumatera Barat diperlukan antara lain: Perlunya pembangunan dermaga dan perbaikan fasilitas penyeberangan ferry

sehingga pelayanan dapat maksimal

Perlunya memaksimalkan fungsi pengawasan Badan Penyelenggaraan Transportasi

Darat (BPTD) Propinsi Sumatera Barat terhadap kegiatan Pelabuhan Penyeberangan

Perlunya perluasan jaringan komunikasi dan internet melalui pihak provider terutama

hingga ke pulau-pulau terluar di Kepulauan Mentawai sehingga dapat memudahkan

pihak – pihak terkait di Pelabuhan maupun pengguna jasa untuk berkomunikasi dan

berkordinasi

Perlunya dukungan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas baik akses

menuju dermaga penyeberangan dan pelayanan di pelabuhan.

c. Peninjauan Stasiun Padang

Stasiun Padang (PD)—juga dikenal sebagai Stasiun Simpang Haru—adalah stasiun kereta

api kelas besar yang terletak di Jalan Stasiun No. 1, Simpang Haru, Kecamatan Padang

Timur, Padang, Sumatera Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +8 meter ini

merupakan stasiun terbesar yang berada dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Divisi

Regional II Sumatera Barat.

Secara rinci, jalur kereta api segmen ini terdiri atas segmen Pelabuhan Teluk Bayur menuju

Stasiun Padang yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1892, serta Pulau Air–

Padangpanjang pada tanggal 1 Juli 1891.

https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_kereta_api

https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_kereta_api

https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang_Haru,_Padang_Timur,_Padang

https://id.wikipedia.org/wiki/Padang_Timur,_Padang

https://id.wikipedia.org/wiki/Padang_Timur,_Padang

https://id.wikipedia.org/wiki/Padang

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat

https://id.wikipedia.org/wiki/PT_Kereta_Api_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Regional_II_Sumatera_Barat

https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Regional_II_Sumatera_Barat

https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Bayur

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stasiun_Pulau_Air&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Padangpanjang


Stasiun ini melayani perjalanan kereta api Sibinuang ke Pariaman. Saat ini rel kereta api

menuju Pulau Aie telah diaktifkan kembali untuk angkutan kereta api tujuan ke Bandara

Minangkabau. Stasiun ini telah melayani kereta api ke Bandara Internasional Minangkabau

pada pertengahan tahun 2018. Kereta api ini akan dinamakan Minangkabau Ekspres

Dengan Jadwal Perjalanan sebagai berikut:

No. KA KA Tujuan Kelas Kedatangan Keberangkatan

B2 Sibinuang Pariaman (PMN) Ekonomi AC - 05.45

B14 Minangkabau Ekspres Bandara (BIM) Eksekutif Bandara - 06.15

B1 Sibinuang Padang (PD) Ekonomi AC 07.39 -

B13 Minangkabau Ekspres Padang (PD) Eksekutif Bandara 08.20 -

B16 Bandara (BIM) - 08.35





B17 Padang (PD) 12.50 -

B20 Bandara (BIM) - 13.20






B7 Padang (PD) 17.56 -


Saat ini Kereta Bandara semakin diminati masyarakat Sumatera Barat, bahkan penumpang

dari Pariaman menginginkan agar jadwal kedatangan dari Pariaman diselaraskan dengan

jadwal keberangkatan Kereta Bandara, sehingga Stasiun Padang menjadi Stasiun transit.

Untuk itu juga diperlukan perubahan relasi perjalanan dengan mengubah Gapeka PT. KAI.

Selain itu permasalahan lain terkait perkeretapian di Sumatera Barat adalah:

a. Adanya kecelakaan kereta api dengan moda lain.

Untuk itu Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan PT. KAI untuk menambah palang

perlintasan kereta api pada jalan-jalan arteri dan memperkecil perlintasan sebidang

antara kereta api dengan moda lain termasuk jalan raya.

b. Pengoperasian rel kecil R54.

Untuk itu Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan PT. KAI untuk mengganti

pengoperasian rel kecil menjadi rel standar kereta api di Indonesia.

Terkait dengan reaktifasi jalur kereta api Umbilin – Sawahlunto dan Padang – Bukittinggi,

diperlukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, PT. KAI dan Pemerintah Pusat

khususnya dalam hal perencanaan angkutan pariwisata, angkutan logistik, dan angkutan

penumpang antar daerah dan antar wilayah.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_Sibinuang

https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Pariaman

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandara_Internasional_Minangkabau

https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_Minangkabau_Ekspres




https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Bandara_Internasional_Minangkabau





















II.2. Kesimpulan/Rekomendasi

Beberapa rekomendasi Komisi V DPR RI terkait temuan pada kegiatan kunjungan kerja spesifik

dalam rangka peninjauan kesiapan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi Angkutan

Lebaran tahun 2018 di provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Komisi V DPR RI mengapresiasi Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG,

Basarnas, Kepolisian, dan jajarannya terkait kesiapan perhubungan udara, prasarana jalan,

pelabuhan, penyeberangan, dan manajemen stasiun dalam kesiapan Angkutan Lebaran 2018

di Sumatera Barat yang telah terkoordinasi dengan baik;

2. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan PT. Angkasa Pura II selaku penyelenggara

penerbangan di Bandara International Minangkabau untuk meningkatkan keselamatan,

keamanan dan pelayanan bandara antara lain melalui:

a. Penyempurnaan perlengkapan bandara dengan petunjuk yang sangat informatif terkait

emergency plan (signage emergency) apabila terjadi bencana khususnya gempa bumi, hal

ini sangat diperlukan mengingat wilayah Sumatera Barat merupakan wilayah rawan

bencana gempa bumi;

b. peningkatan peralatan computer di counter city check in agar dapat lebih cepat dalam

memproses pencetakan tiket; dan

c. perlunya penambahan infrastruktur berupa pembangunan taxiway baru agar dapat

meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas pesawat menuju apron.

d. Untuk antisipasi ke depan,utamanya jika telah dilakukan perpanjangan runway, yang

berarti dapat menjadikan BIM sebagai bandara embarkasi utama Haji, untuk itu diperlukan

dukungan perlengkapan dan peralatan pendukung keselamatan dan keamanan antara lain

Instrumen Landing System, radar, alat pengukur ketebalan genangan (standing water

depth), dll agar dapat memaksimalkan pelayanan penerbangan.

3. Komisi V DPR RI menekankan kepada seluruh stakeholder terkait kesiapan Arus Mudik dan

Balik Angkutan Lebaran 2018 ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan

sektor keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang di seluruh moda.


III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR-RI terkait dengan peninjauan beberapa

lokasi dalam rangka peninjauan kesiapan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi Angkutan

Lebaran Tahun 2018 di provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 Juni 2018.

Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR-RI dan semoga dapat ditindaklanjuti pemerintah

untuk melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur demi

kesejahteraaan rakyat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, 3 Juli 2018

KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI V DPR-RI

KE PROVINSI SUMATERA BARAT

ANTON SUKARTONO SURATTO

A – 417


LAMPIRAN

L.1. DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN KESIAPAN SARANA PRASARANA INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2018 KE PROVINSI SUMATERA BARAT

NO. N A M A FRAKSI JABATAN

1 ANTON SUKARTONO SURATTO F-PD/A-417

KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI

2 Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si F-PDIP/A-162 ANGGOTA

3 ALEX INDRA LUKMAN F-PDIP/A-129 ANGGOTA

4 Drs. HENKY KURNIADI, SH, MH F-PDIP/A-190 ANGGOTA

5 Hj. SADARESTUWATI, SP, M.MA F-PDIP/A-201 ANGGOTA

6 H. FIRMANDEZ F-PG/A-234 ANGGOTA

7 HJ. SANIATUL LATIVA, SE, MM F-PG/A-243 ANGGOTA

8 Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si F-PG/A-288 ANGGOTA

9 ADE REZKI PRATAMA, SE F-GERINDRA/A-331 ANGGOTA

10 H. SUBARNA, SE, M.Si F-GERINDRA/A-352 ANGGOTA

11 IDA BAGUS PUTU SUKARTA F-GERINDRA/A-378 ANGGOTA

12 H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM

F-PD/A-414 ANGGOTA

13 Dr. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si F-PD/A-452 ANGGOTA

14 Hj. HANNA GAYATRI, SH F-PAN/A-466 ANGGOTA

15 H. IRMAWAN, S.Sos., M.M. F-PKB/A-37 ANGGOTA

16 Ir. H. NUR YASIN, MBA.,MT F-PKB/A-68 ANGGOTA

17 H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

F-PKS/A-103 ANGGOTA

18 CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR F-PPP/A-509 ANGGOTA

19 Hj. NURHAYATI F-PPP/A-521 ANGGOTA

20 Drs. H. SOEHARTONO F-NASDEM/A-23 ANGGOTA

SEKRETARIAT

22 Dra. PRIMA MB NUWA, M.Si. KABAG. SET. KOMISI V

23 NINA HERLINA STAF

24 MUHAMMAD SODIK, SE STAF

25 AGUS MULYADI PTT

26 M. HASBI AZIS TENAGA AHLI

27 DIMAS DIPOYONO TENAGA AHLI

28 YASERTO DENUS TV PARLEMEN

29 SUCIATI PEMBERITAAN


L.2. MITRA KOMISI V DPR RI YANG BERSAMA KOMISI V DPR RI

I. Kementerian Pekerjaan Umum

No. Nama Jabatan

1 Ir. Rahman Arief Dienaputra M. Eng Direktur Pengembangan Jaringan Jalan

2 Ir. H. KGS. Saiful Anwar, MT. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang

3

II. Kementerian Perhubungan

No. Nama Jabatan

Hubud

1 Agus Subagio Kepala Otoritas Bandara Wilayah 6 Padang

2 Ade Kusuma Kasubdit Kerjasama Angkutan Udara

Hubdat

1 Ariyandi Arius Kepala BPTD Wil. III Provinsi Sumbar

Hubla

1 Sugeng Wibowo Direktur Kenavigasian

2 Nazarwin Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur

3 Gino Suyadi Hutabarat Kepala Kantor Disnav Kelas III Teluk Bayur

4 Herman Pattiasina Kasubdit Perencanaan Teknis Kenavigasian Direktorat Kenavigasian

Perkeretaapian

1 Zulfamendi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian

2 Arisman Harefa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sumbar

III. BNPP (BASARNAS)

No. Nama Jabatan

1 I Ketut Parwa Direktur Bina Tenaga

2 Ahmad Junir PH Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang

IV. BMKG

No. Nama Jabatan

1 Hartanto Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang

2 Achadi Subarkah Rahadjo Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman

3 Heron Tarigan Kepala Stasiun Klimatologi Padang Pariaman

4 Syafrizal Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur Padang

Documents

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI … filelaporan kunjungan kerja spesifik komisi v dpr ri dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur dan transportasi angkutan lebaran