Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
KE PROVINSI BALI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2014 - 2015
TANGGAL 8 - 10 DESEMBER 2014
I. PENDAHULUAN
A. Dasar
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pada
perubahan Pertama Pasal 20, perubahan Kedua Pasal 20 A, dan
perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib.
5. Surat Tugas Nomor : 49/KOM. V/DPR RI/XII/2014, tanggal 1 Desember
2014, tentang Penugasan Anggota Komisi V DPR RI untuk melakukan
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2014 – 2015 ke Provinsi Bali, pada tanggal 8 s.d. 10
Desember 2014.
6. Keputusan Intern Rapat Komisi V tanggal 4 Desember 2014 mengenai
Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi V dalam Reses Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2014 - 2015.
2
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud dari Kunjungan Kerja yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI
adalah :
a. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang
mitra kerja Komisi V DPR RI.
b. Untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian dan
lembaga-lembaga/badan yang berada dalam lingkup mitra kerja
Komisi V DPR RI.
c. Untuk meninjau secara langsung proses dan hasil-hasil pembangunan
di Provinsi Bali, khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja
Komisi V DPR RI.
d. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Bali,
utamanya terkait pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya
berasal dari dana APBN tahun berjalan dan dana APBN tahun-tahun
sebelumnya.
e. Untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang di Provinsi
Bali berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan
pembiayaannya melalui APBN di tahun-tahun mendatang.
2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka
melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Peraturan DPR RI
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, pada Pasal 58 ayat (3) tentang
Tugas Komisi dalam bidang pengawasan, dimana disebutkan bahwa
tugas Komisi antara lain pada huruf a. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan
pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan huruf
d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu,
terkait Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib pada Pasal 59 ayat (3)
pada huruf f, dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi
dapat: “Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau
mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya
dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti”.
C. Obyek Kunjungan Kerja
Secara umum, obyek yang ditinjau dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI
di Provinsi Bali meliputi :
1. Peninjauan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa
Klungkung.
3
2. Peninjauan Pengendalian Banjir Tukad Unda dan Watu Klotok.
3. Peninjauan pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro
Klungkung.
4. Peninjauan Pelabuhan Benoa.
5. Peninjauan Bandara I Gusti Ngurah Rai.
D. Waktu dan Acara Kunjungan Kerja
(Terlampir)
E. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja
Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi
Bali yang dilakukan pada hari Senin sampai dengan Rabu, 8 s.d. 10
Desember 2014 adalah sebagai berikut :
NO NO. ANG N A M A FRAKSI JABATAN
1 A-381 Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA GERINDRA KETUA TIM
2 A-162 Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si F.PDIP ANGGOTA
3 A-201 Hj. SADARESTUWATI, SPA, MMA PDIP ANGGOTA
4 A-179 Ir. SUDJADI PDIP ANGGOTA
5 A-266 Drs. H. ELDIE SUWANDIE F-PG ANGGOTA
6 A-316 Ir. RIDWAN BAE F-PG ANGGOTA
7 A-314 Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si F-PG ANGGOTA
8 A-360 Hj. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM GERINDRA ANGGOTA
9 A-384 Drs. H. SAIFUL RASYID, MM GERINDRA ANGGOTA
10 A-414 H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM F-PD ANGGOTA
11 A-464 H. A. BAKRI HM, SE F-PAN ANGGOTA
12 A-497 H. SYAHRULAN PUA SAWA F-PAN ANGGOTA
13 A-42 Drs. H. MUSA ZAINUDIN PKB ANGGOTA
14 A-51 H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS PKB ANGGOTA
15 A-103 H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos PKS ANGGOTA
16 A-518 Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH PPP ANGGOTA
17 A-23 Drs. H. SOEHARTONO NASDEM ANGGOTA
4
Sekretariat :
18 Aris Munandar Sekretariat
19 Ria Damayanti Sekretariat
20 Misna Parman Sekretariat
21 T. Ade Surya, ST. MM. Peneliti
22 Suciati Pemberitaan
Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam kegiatan
Kunjungan Kerja Ke Provinsi Bali sebagai Tim Pendamping, adalah sebagai
berikut :
NO N A M A JABATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 Syaiful Anwar Ka. Balai pelaksanaan jalan nasional VIII, Ditjen Bina Marga
2 Ir. Rinza Ekoyanto, M.Sc Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal
3 Try Pudji Astuti, S.Sos, M.Si Kasubag Hubungan Antar Lembaga
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4 Teguh Pratomo Kepala Sub Direktorat Personil dan Operasi Bandar Udara
5 Capt. Sigit Seksi Standarisasi Operasi Penerbangan
6 Edy Triyanto Bagian Perencanaan
7 Irwan Bagian Perencanaan
8 Hardi Sukarlianto Kasubdit Pelabuhan SDP
9 Guritno Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa
10 Taufiq Mansyur Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa
11 Ison Hendrasto Kepala Seksi Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi
12 Rahayu Esti Yulianti Fungsional Perencana Muda Bagian Perencanaan DJPL
13 Tri Puspitasari Penyusun Bahan Kemitraan
14 Dominikus P. Nababan Staf Biro Perencanaan
15 Odin Jamaludin Staf Biro Umum
5
NO N A M A JABATAN
BMKG
16 Drs. I Wayan Suardana, MM Kepala Balai Besar Wilayah IV Makassar
17 Untoro Susanto, S.Sos Kepala Sub Bagian Program & Penyusunan Anggaran II
BASARNAS
18 Budi Purwanto, SH, MH Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
19 Didi Hamzar, S.Sos, MM Kepala Kantor SAR Denpasar
20 I Wayan Suyatna, SH Kasie Operasi Kantor SAR Denpasar
21 Moch. Kuswanto, ST Kepala Sub Bagian Rencana
II. DESKRIPSI UMUM DAERAH KUNJUNGAN KERJA
PROVINSI BALI
Kondisi Geografis
Provinsi Bali terdiri dari satu pulau utama, yaitu Pulau Bali dan
beberapa pulau kecil lainnya, seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa
Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan.
Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten, 1 kota, 57
kecamatan, 715 desa/kelurahan, 1.482 desa pakraman (desa adat), dan
1.604 subak sawah serta 1.107 subak abian.
Provinsi Bali merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang
memiliki luas wilayah hanya 0,29 persen dari luas wilayah Indonesia. Luas
wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan adalah 5.636,66 km2. Kabupaten
Buleleng memiliki luas terbesar yaitu 1.365,88 km2, diikuti Kabupaten
Jembrana 841,80 km2, Karangasem 839,54 km2, Tabanan 839,33 km2,
Bangli 520,81 km2, Badung 418,52 km2, Gianyar 368,00 km2, Klungkung
315,00 km2 dan terkecil adalah Kota Denpasar dengan luas wilayah 127,78
km2.
Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebelah utara berbatasan
dengan Laut Bali, sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok, sebelah
selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat
berbatasan dengan Selat Bali.
6
Topografi dan Hidrologi
Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali
terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur, dan diantara
pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur
dan Gunung Agung, serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbuk,
Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut
menyebabkan Daerah Bali secara geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian
yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan
kurang landai, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan
landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0 - 2 persen)
seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2 - 15 persen) seluas 118.339 ha,
lahan curam (15 - 40 persen) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam
(>40 persen) seluas 132.189 ha.
Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah
pegunungan yaitu: Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan
Danau Batur. Empat danau di Provinsi Bali merupakan sumber air baku
bagi mata air yang ada di seluruh Pulau Bali. Selain sumber air danau,
potensi ketersediaan air di Provinsi Bali dapat berasal dari mata air, air
sungai, dan air tanah. Jumlah mata air di Bali mencapai 570 buah dengan
total debit air yang dikeluarkan mencapai 442,39 juta m3 per tahun. Mata
air ini menjadi sumber air dari 315 buah sungai dengan panjang total
mencapai 3.756 km. Total tampungan air danau dan waduk di Provinsi Bali
mencapai 1,036 juta m3 yang digunakan untuk irigasi dan keperluan
konsumsi penduduk. Untuk air tanah, Provinsi Bali memiliki potensi yang
mencapai 8.000 juta m3.
Penggunaan Lahan
Berdasarkan pola penggunaan lahan tahun 2011 di Provinsi Bali, lahan
tegal/kebun merupakan lahan mayoritas di Bali yang mencapai 24,27
persen diikuti luas hutan rakyat dan hutan negara (23,75 persen), luas
perkebunan (21,61 persen), lahan sawah (14,46 persen), lahan perumahan
(7,93 persen) dan lahan lainnya mencapai 7,98 persen. Meskipun termasuk
daerah agraris, penduduk Bali tidak hanya menggantungkan hidupnya pada
sektor pertanian. Sektor yang juga dapat digunakan sebagai mata
pencaharian adalah sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa.
Pulau Bali didukung oleh kawasan hutan yang terletak di daerah
pegunungan yang membentang dari barat sampai timur Pulau Bali dengan
luas kawasan hutan mencapai 22,54 persen dari luas Pulau Bali. Kawasan
ini sangat penting karena berfungsi sebagai pelindung mata air, pencegah
erosi dan banjir atau juga dapat digunakan sebagai kawasan hidrologi.
7
Iklim dan Suhu
Iklim di Provinsi Bali merupakan iklim laut tropis yang dipengaruhi
oleh angin musim yang membentuk dua musim, yakni musim kemarau dan
musim penghujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Rata-rata suhu
berkisar 280C sampai 300C, namun antara tempat di Bali terdapat variasi
sesuai dengan ketinggian yang ada. Kelembaban udara berkisar antara 90
persen, pada musim hujan mencapai 100 persen sedangkan pada musim
kering mencapai 60 persen.
Perekonomian
Kondisi Perekonomian Provinsi Bali sampai dengan tahun 2011 cukup
baik. Nilai tambah yang tercipta (PDRB Nominal / atas dasar harga
berlaku) dari pergerakan sektor-sektor ekonomi di Bali secara keseluruhan
mencapai 73,48 triliun rupiah. Jika dilihat dari pertumbuhan riilnya,
perekonomian Bali tumbuh sebesar 6,49 persen. Pertumbuhan ekonomi
tersebut didorong oleh pertumbuhan berbagai sektor seperti: pertanian
sebesar 2,23 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 10,51 persen,
industri pengolahan sebesar 3,12 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih
sebesar 7,35 persen, pajak hotel dan restoran sebesar 8,65 persen,
pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,97 persen, serta sektor keuangan
dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 9,97 persen.
Berdasarkan sektor-sektor yang membentuk perekonomian Bali,
ekonomi Bali sampai tahun 2011 masih sangat tergantung pada sektor
tersier, ini terlihat dari dominannya peranan sektor jasa dalam nilai
tambah terhadap perekonomian yang mencapai 66,35 persen, disusul oleh
sektor primer sebesar 18,08 persen, dan sektor sekunder sebesar 15,57
persen. Sementara dilihat dari sisi penggunaan / pengeluaran,
pertumbuhan perekonomian Bali dipacu oleh pertumbuhan investasi fisik
dengan pertumbuhan sebesar 15,34 persen. Pengeluaran konsumsi
pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga turut mengalami
peningkatan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,69 persen dan
2,19 persen.
Penduduk dan Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Bali tahun 2011 sebanyak
3.643.472 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 646 jiwa per km2.
Penyebaran penduduk di Provinsi Bali masih bertumpu di Kabupaten
Buleleng yakni sebesar 18,5 persen dan Kota Denpasar yakni sebesar 14,6
persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Klungkung sebesar 5,1
8
persen. Sementara dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang
paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Denpasar yakni
sebanyak 4.163 jiwa per km2 dan yang paling rendah adalah Kabupaten
Jembrana dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 325 jiwa per km2.
Dilihat dari sisi laju pertumbuhan selama kurun waktu tahun 2000 - 2010,
pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Bali sebesar 2,15 persen lebih
tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk nasional (1,49 persen).
Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota tertinggi
terdapat di Kabupaten Badung 4,63 persen dan yang terendah di
Kabupaten Klungkung sebesar 0,94 persen.
Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Bali pada tahun 2012 mencapai
2.350.988 jiwa atau bertambah sebanyak 321,258 jiwa dari tahun 2008.
Penyebaran penduduk yang bekerja sebagian besar di daerah perkotaan,
dan dominan bekerja di sektor pertanian sebanyak 25,24 persen dan sektor
perdagangan 27,56 persen. Sementara dilihat dari pendidikan yang
ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja merupakan tamatan sekolah
dasar dan menengah. Untuk peyebaran penduduk bekerja antar
kabupaten/kota terbesar berada di Kota Denpasar mencapai 418.839 jiwa.
Infrastruktur (Jaringan Irigasi dan Jalan)
Pembangunan jaringan irigasi merupakan langkah strategis dalam
mendukung peningkatan produksi pangan, serta dalam upaya mewujudkan
swasembada pangan nasional. Luas potensial jaringan irigasi di Provinsi
Bali meliputi 8,67 ha atau 1,97 persen dari jaringan irigasi potensial di
Indonesia. Sementara untuk jaringan irigasi terbangun tersier sekitar 9.598
ha dan luas jaringan irigasi utama sekitar 143.008 ha. Berdasarkan
kewenangan, sekitar 9.598 ha merupakan kewenangan pusat, 31.905 ha
merupakan kewenangan provinsi, dan 101.505 ha merupakan kewenangan
kabupaten/kota.
Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2011 di
Provinsi Bali mencapai 7.504,15 km, yang terdiri dari Jalan Nasional
sepanjang 535,23 km, jalan Provinsi sepanjang 860,53 km, dan Jalan
Kabupaten/kota sepanjang 6.108,39 km. Untuk kondisi kualitas jalan
menurut kriteria IRI (International Roughness Index), kualitas jalan
nasional tidak mantap di Provinsi Bali pada tahun 2011 mencapai 15,67 km
yang terdiri dari 2,03 persen kondisi jalan rusak ringan dan 0,90 persen
dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap
sepanjang 519,56 km atau sekitar 97,07 persen. Berdasarkan rasio panjang
jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road
Density), kerapatan jalan di Provinsi Bali sebesar 7,36 km/km² lebih tinggi
dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,23 km/km²). Sementara panjang
9
jalan menurut kondisi permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi Bali
meliputi 87 persen dari total panjang jalan, dan sisanya 2 persen jalan
kerikil, serta 10 persen jalan tanah dan lainnya.
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kondisi Geografis
Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkecil
kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kodya di
Provinsi Bali. Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah 315 km2 atau
31.500 ha dan berbatasan dengan Kabupaten Bangli di sebelah utara,
Kabupaten Karangasem di sebelah timur, Kabupaten Gianyar di sebelah
barat, dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Wilayah Kabupaten
Klungkung sepertiganya (112,16 km²) terletak di daratan Pulau Bali dan
dua pertiganya (202,84 km2) lagi merupakan kepulauan yaitu Nusa Penida,
Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Menurut penggunaan lahan di
Kabupaten Klungkung terdiri dari lahan sawah 3.845 ha dan bukan lahan
sawah 27.655 ha (terdiri atas lahan kering 27.650 ha dan lahan lainnya 5
ha).
Secara administrasi, Kabupaten Klungkung terdiri atas 4 (empat)
kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan,
Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung
merupakan dataran pantai sehingga potensi utamanya adalah
perekonomian laut berupa budi daya rumput laut dan penangkapan ikan
laut. Panjang pantainya sekitar 97,6 km yang terdapat di Klungkung
daratan 14,1 km dan Kepulauan Nusa Penida 83,5 km. Permukaan tanah
pada umumnya tidak rata dan bergelombang, bahkan sebagian besar
berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus. Hanya sebagian kecil saja
merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan tanah di atas 40 persen
(terjal) adalah seluas 16,47 km2 atau 5,23 persen dari luas Kabupaten
Klungkung.
Bukit dan gunung tertinggi bernama Gunung Mundi yang terletak di
Kecamatan Nusa Penida. Sumber air adalah mata air dan sungai hanya
terdapat di wilayah daratan Kabupaten Klungkung yang mengalir
sepanjang tahun. Sedangkan di Kecamatan Nusa Penida sama sekali tidak
ada sungai. Sumber air di Kecamatan Nusa Penida adalah mata air dan air
hujan yang ditampung dalam cubang oleh penduduk setempat. Kabupaten
Klungkung termasuk beriklim tropis. Bulan-bulan basah dan bulan-bulan
kering antara Kecamatan Nusa Penida dan Kabupaten Klungkung daratan
sangat berbeda.
10
Penduduk dan Ketenagakerjaan
Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung
tahun 2013 berjumlah 173.900 jiwa atau sebanyak 43.475 rumah tangga.
Penyebaran penduduk tidak merata di empat kecamatan, yaitu 73,96
persen berada di daratan Klungkung (Banjarangkan, Dawan, dan
Klungkung), sedangkan 26,04 persen berada di Kepulauan Nusa Penida
(Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan). Jumlah penduduk di
masing-masing kecamatan yaitu Nusa Penida 48.560 jiwa, Banjarangkan
39.463 jiwa, Klungkung 57.614 jiwa, dan Dawan 40.851 jiwa. Dengan
demikian terdapat ketimpangan kepadatan penduduk di empat kecamatan,
kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kecamatan Nusa Penida 239
jiwa, Kecamatan Banjarangkan 863 jiwa, Kecamatan Klungkung 1.983 jiwa,
dan Kecamatan Dawan 1.093 jiwa.
Berdasarkan lapangan pekerjaan dari 96.421 orang yang bekerja, 29.30
persen bekerja di sektor pertanian, 23.18 persen bekerja di sektor
perdagangan, hotel dan rumah makan, 16.43 persen di sektor industri
pengolahan, 13,78 persen di sektor jasa, dan lainnya yang masing-masing
tidak lebih dari 10 persen.
Transportasi dan Pariwisata
Jalan merupakan sarana penting dalam memperlancar kegiatan
ekonomi. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha
pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk
dan memperlancar lalu lintas barang antar daerah. Panjang jalan menurut
status jalan kabupaten di Kabupaten Klungkung tahun 2013 mencapai
492.920 km, dengan permukaan aspal sepanjang 460.149 km, kerikil
sepanjang 510 km, dan jalan tanah sepanjang 32.261 km. Pada tahun 2013,
di Kabupaten Klungkung masih terdapat jalan rusak berat sepanjang
59,372 km.
Kabupaten Klungkung memiliki potensi Kepariwisataan yang tidak
kalah dari Kabupaten lainnya di Provinsi Bali, terutama karena
keunikannya yang memiliki wilayah kepulauan. Menurut laporan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung, Jumlah kunjungan
wisatawan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 298.979 orang atau
meningkat 21,93 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah
245.199 orang.
11
Aspek SAR dan Bencana
Beberapa musibah yang telah ditangani Basarnas/Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan di Klungkung antara lain: pencarian wisatawan
baik lokal maupun asing yang hilang di Nusa Penida, penyelamatan dan
pertolongan pada kasus tenggelamnya Kapal Motor (KM) Romo di perairan
Selat Badung, Kabupaten Klungkung.
Kabupaten Klungkung merupakan satu-satunya daerah di Bali yang
belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) di tengah
kondisi situasi wilayah yang rawan bencana terutama bencana banjir dan
tanah longsor, dan pernah terjadi juga bencana angin kencang dan
gelombang pasang dengan kerugian yang cukup banyak. Mengingat
Kabupaten Klungkung sebagai daerah kepulauan dimana terdapat Pulau
Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan dan Pulau Nusa Ceningan,
keberadaan BPBD sangatlah penting.
III. GAMBARAN UMUM SINGKAT OBYEK-OBYEK YANG DITINJAU
A. Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa direncanakan
untuk bersandarnya kapal feri yang melayani rute Klungkung Daratan -
Nusa Penida. Keberadaan pelabuhan ini sangat penting bagi masyarakat
khususnya yg berada di Pulau Nusa Penida yang ingin menuju Klungkung
daratan. Selama ini masyarakat Nusa Penida yang ingin menuju
Klungkung daratan harus melalui Pelabuhan Padang bai Kabupaten
Karangasem.
Tujuan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa yaitu :
- Mendukung dan meningkatkan kegiatan perekonomian, pemerintahan,
dan kegiatan sosial lainnya antara Pulau Nusa Penida dengan Bali
daratan.
- Sebagai back-up Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai dalam
rangkaian sabuk selatan nusantara.
- Meningkatkan aksesibilitas dalam rangka ketahanan nasional sebagai
salah satu pulau yang berbatasan.
Kronologis penetapan lokasi Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa
Klungkung adalah sebagai berikut :
- Studi perencanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa
dilakukan oleh Pemerintah kabupaten klungkung melalui konsultan
12
perencana LP-ITB yang dilakukan sejak tahun 2001 berupa studi
kelayakan dermaga/Pelabuhan Nusa Penida dan Klungkung Daratan,
selanjutnya pada tahun anggaran 2006 dilakukan studi Detail
Engineering Design (DED) dermaga/Pelabuhan Gunaksa Dawan.
- Berdasarkan hasil studi kelayakan dari konsultan perencana, Bupati
Klungkung mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun
2006 tentang penetapan lokasi pembangunan dermaga di Klungkung
Daratan.
- Selanjutnya Bupati Klungkung melalui surat nomor 552/362/Dishub
tanggal 1 Juni 2006 telah mengajukan permohonan persetujuan
penetapan lokasi Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan
Klungkung Daratan kepada Menteri Perhubungan, dilampiri antara lain
peta lokasi dan titik koordinat geografis dari areal yang akan
ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan.
- Menteri Perhubungan selanjutnya menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP. 369 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006
tentang penetapan lokasi Pelabuhan Penyeberangan Klungkung
Daratan di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,
Provinsi Bali yang memuat titik koordinasi lokasi Pelabuhan
Penyeberangan Gunaksa.
Skema sumber pendanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Gunaksa Klungkung yaitu :
Sumber Dana Jenis Pekerjaan
APBN Sektor Perhubungan
(80.98 persen) Rp. 195.246.930.000
• Pekerjaan laut berupa breakwater dan
perkuatan breakwater.
• Pekerjaan pembangunan movable bridge
(MB) beserta kelengkapannya.
• Pekerjaan darat berupa pematangan lahan
dan tanggul.
• Pekerjaan pengerukan kolam pelabuhan.
APBD Provinsi Bali
(13,04 persen) Rp. 31.429.730.000
• Pekerjaan laut berupa pembangunan
dermaga dan revetment batu kosong.
• Pekerjaan konstruksi MB berupa dudukan
MB, penggantung tackle, dan pelindung
MB.
• Pekerjaan darat berupa retaining wall,
perkerasan jalan, pembangunan trotoar,
saluran drainase, dan pemasangan lampu
penerang.
13
APBD Kabupaten Klungkung (5,98
persen) Rp. 14.415.796.000
• Pekerjaan darat berupa pembangunan
jalan akses.
• Pekerjaan bangunan darat berupa
pembangunan gedung terminal beserta
kelengkapannya.
Realisasi pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa
Klungkung (diluar pembebasan lahan) yaitu :
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa dimulai sejak tahun
anggaran 2008 dengan sistem penganggaran single years. Perkiraan
kebutuhan anggaran sebesar Rp. 241.092.000.000
- Sampai dengan tahun anggaran 2014, realisasi fisik kumulatif
pembangunan pelabuhan telah mencapai 75,75 persen, dengan total
dana yang terserap dalam pembangunan sebesar Rp. 182.620.290.000,
dengan perincian :
• Sumber penganggaran APBN Kementerian Perhubungan telah
mencapai sebesar Rp. 154.244.924.000 atau 79 persen dari rencana
kewajiban penganggaran sebesar Rp. 195.246.930.000.
• Sumber penganggaran APBD Provinsi Bali telah mencapai sebesar
Rp. 26.145.670.000 atau 83,19 persen dari rencana kewajiban
penganggaran sebesar Rp. 31.429.730.000.
• Sumber penganggaran APBD Kabupaten Klungkung telah mencapai
sebesar Rp. 2.229.696.000 atau 15,47 persen dari rencana
kewajiban penganggaran sebesar Rp. 14.415.796.000.
Rencana pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa
Klungkung yaitu :
- APBN Kementerian Perhubungan
• Tahun 2014 : Lanjutan pekerjaan breakwater barat dan
penyelesaian breakwater timur dengan anggaran sebesar Rp.
59.998.035.000.
• Tahun 2015 : Penyelesaian breakwater barat, pembangunan
movable bridge, dan pengerukan dengan rencana anggaran sebesar
Rp. 41.000.000.000.
- APBD Provinsi Bali
• Tahun 2014 : Penyelesaian sheet pile dengan rencana anggaran
sebesar Rp. 11.636.202.000.
14
• Tahun 2015 : Pembangunan pengadaan sistem fender dan frontal
frame dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000.
- Pembangunan jalan akses pelabuhan sudah dialokasikan oleh
Bappenas untuk tahun 2015 sebesar Rp. 34.000.000.000.
Kendala dan permasalahan dalam proses pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Gunaksa Klungkung yaitu :
- Sistem penganggaran bersifat single years (bukan multi years), maka
dalam setiap tahun perlu menunggu dokumen anggaran dan
memerlukan waktu dalam proses pelelangan. Hal ini menyebabkan
pembangunan pelabuhan terkesan mangkrak.
- Belum tersedianya jalan akses masuk pelabuhan yang perlu dibangun
oleh Pemerintah Daerah Klungkung menyebabkan pembangunan
dermaga mengalami beberapa kali perlambatan.
- Terjadi gelombang tinggi di Selat Badung yang mengakibatkan
kerusakan pada bagian breakwater yang telah dibangun. Terhadap
permasalahan ini telah dilakukan re-desain struktur breakwater dan
dilakukan perkuatan.
- Sampai saat ini belum dilakukan normalisasi Tukad Unda sehingga
menyebabkan aliran sungai sering berubah-ubah sampai ke lokasi
pembangunan dermaga.
B. Pengendalian Banjir Tukad Unda dan Watu Klotok
Pengendalian banjir Tukad Unda dibangun untuk menahan banjir dari
luapan sungai Tukad Unda. Nilai proyek pengendalian banjir Tukad Unda
adalah sebesar Rp5,65 miliar. Sampai saat ini pembangunan prasarana
Pengendalian Banjir Tukad Unda masih belum selesai pengerjaannya
dikarenakan terkendala cuaca yang buruk yang menyebabkan banjir.
Total panjang Pantai Watu Klotok adalah sepanjang 1.500 m. Dari
total panjang pantai tersebut, yang rawan abrasi adalah sepanjang 900 m.
Sampai saat ini, yang sudah ditangani dengan dibangun tanggul adalah
sepanjang 875 m, sedangkan yang belum hanya sepanjang 25 m.
C. Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung
Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro berada di dalam kawasan
Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung. Pondok Pesantren Diponegoro
berdiri di atas tanah wakaf seluas 3000 m2, terletak di Jalan Gajah Mada
no. 60 A, satu km arah utara Dati Kota Semarapura Klungkung, Bali.
Sebuah kota kecil yang mayoritas penduduknya beragama Hindu
15
sebagaimana lazimnya kota-kota di Bali. Rusunawa ini akan
diperuntukkan bagi para santri, pengajar, dan pegawai di Pondok
Pesantren Diponegoro Klungkung.
Informasi umum Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung,
Tahun Anggaran 2014 (single years) :
Lokasi Rusunawa : Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 60 A
Koordinat : -8.560760S, 115.413810T
Konsultan Perencana/DED : PT. Duta Mitra Konsultan
Konsultan MK/Supervisi : PT. Nusapratama Dwikharisma
Kontraktor Pelaksana : PT. Brantas Abipraya
Nomor dan Tanggal Kontrak : KU.08.08/PK-RUSUNWIL3/SATKER-PP/
RUSUN14-05/358 Tanggal 30 Juni 2014
Nomor dan Tanggal SPMK : KU.08.09/PK-RUSUNWIL3/SATKER-PP/
RUSUN14-05/520 Tanggal 30 Juni 2014
Nilai Kontrak Awal (total) : Rp245.985.755.000,-
Nilai Kontrak Awal : Rp1.745.696.000,-
Nilai Addendum ke-1 : Rp1.773.882.000,-
Nilai Addendum ke-2 : ---
Nomor dan Tanggal PHO : ---
Addendum 1 : ---
Addendum 2 : ---
Tipologi Rusunawa : SKCL/3LT
Jumlah Unit : 3 Unit
PSU Pendukung : ---
Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender
D. Pelabuhan Benoa
Pelabuhan Benoa terletak di kawasan Benoa dan berjarak sekitar 6
km dari pusat Kota Denpasar. Pelabuhan ini adalah pelabuhan umum
terbesar di Pulau Bali dan merupakan home base kapal penumpang
domestik. Saat ini, kondisi Pelabuhan Benoa sudah tertata lebih baik
untuk sarana dan prasarananya, sehingga memungkinkan kapal-kapal
pesiar dari dalam maupun luar negeri untuk berlabuh.
Kunjungan kapal di Pelabuhan Benoa realisasi tahun 2013 mencapai
6.780 Unit dan 5.584.597 GT atau masing-masing mencapai relatif sama
untuk satuan unit dan satuan GT dari anggaran tahun 2013. Hal ini
dikarenakan perubahan jenis kapal terutama kapal peti kemas yang
berkunjung dan perubahan call kapal yang semula 2 hari sekali menjadi 5
hari sekali.
16
Arus barang di Pelabuhan Benoa realisasi tahun 2013 mencapai
154.629 Ton atau terealisasi sebesar 90 persen dan 54.923M³, serta
974.303 dalam Ton/Ltr atau melampaui 102 persen dari anggaran yang
ditetapkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan
kebutuhan BBM untuk wilayah Bali khususnya Denpasar.
Arus peti kemas di Pelabuhan Benoa realisasi tahun 2013 mencapai
16.871 Boks atau 24.057 Teus, sehingga terdapat penurunan sebesar 7
persen dari anggaran tahun 2013. Hal ini dikarenakan menurunnya
ekspor barang kerajinan dan ikan tuna menggunakan peti kemas dari Bali
dan masih terdapat angkutan peti kemas ke Surabaya melalui jalur darat
(melalui jalur darat lebih cepat dan murah, karena angkutan darat masih
boleh mempergunakan BBM bersubsidi, sedangkan angkutan laut
mempergunakan BBM non subsidi).
Arus penumpang di Pelabuhan Benoa realisasi Tahun 2013 mencapai
415.106 orang atau sebesar 92 persen dari yang dianggarkan tahun 2013.
Hal ini dikarenakan penurunan jumlah penumpang domestik akibat
persaingan harga tiket pesawat dengan kapal laut dan adanya
pemeliharaan rutin 2 (dua) unit kapal PELNI.
Fasilitas Pelabuhan Benoa
No Uraian Keterangan
1 Alur Masuk Pelabuhan
Panjang : 3.500 m
Lebar : 150 m
Draft : -10 m
2 Dermaga Timur
Panjang : 290 m
Kedalaman : -8,8 s/d -10 m Lw s
Lebar Kolam : 150 m
Panjang Kolam : 766 m
3 Dermaga Selatan
Panjang : 206 m
Kedalaman : -8 s/d -9 m Lw s
Lebar Kolam : 350 m
Panjang Kolam : 600 m
4 Dermaga Barat
Panjang : 150 m
Kedalaman : -3 m Lw s
Lebar Kolam : 150 m
Panjang Kolam : 900 m
5 Gudang
Gudang 1, luas : 30 m x 15 m = 450 m2
Gudang 2, luas : 31 m x 26 m = 806 m2
Gudang 3, luas : 40 m x 15 m = 600 m2
6 Lapangan Penumpukan
Peti Kemas Luas : 15.922 m2
17
No Uraian Keterangan
7 Mooring Buoy
Tinggi : 2,5 m
Diameter: 1,5 m
Jumlah: 2 Unit
8 Ponton
• Ponton Kayu
Panjang : 15 m
Lebar : 8 m
• Ponton HDPE
Panjang: 24 m
Lebar : 2,5 m
Dukungan fasilitas alat Pelabuhan Benoa
No Uraian Keterangan
1 Kapal Tunda/Pandu 1 Unit (2400 HP)
Kapal Motor Pandu
2 Peralatan B/M
Reach Stacker 40 Ton 1 Unit
Head Truck 3 Unit
Chasis 20” 8 Unit
Chasis 40” 8 Unit
Forklift 3 Ton 1 Unit
3 Mobil DamKar 1 Unit (3000 HP)
Pelayanan jasa kepelabuhanan Pelabuhan Benoa yaitu:
- Pelayanan jasa kapal: labuh, pandu, tunda, dan tambat.
- Pelayanan jasa barang dermaga, bongkar muat, penumpukan, dan
konsolidasi barang.
- Terminal penumpang Domestik dan Internasional (Cruise).
- Pelayanan kapal yacht.
- Pelayanan kapal ikan.
- Pelayanan air kapal.
Informasi umum Terminal Penumpang Domestik Pelabuhan Benoa yaitu:
Luas : 907,5 m2
Konstruksi Atap : Baja
Konstruksi Dinding : Batu Bata
Lantai : Keramik
Tahun Pembuatan : 2013/2014
Dilengkapi dengan fasilitas: waiting room, VIP room, free wi-fi, information
desk, air conditioner, dan parking area.
18
• Ruang Pengantar/Penjemput Terminal Domestik
Luas : 475,5 m2
Konstruksi Atap : Kayu
Konstruksi Dinding : Batu Bata
Lantai : Keramik
Tahun Pembuatan : 2013/2014
• Parkir Terminal Domestik
Luas : 5405 m2
Konstruksi : Paving
Informasi umum Terminal Penumpang Internasional Pelabuhan Benoa
yaitu:
Luas : 1300 m2
Konstruksi Atap : Baja
Konstruksi Dinding : Batu Bata
Lantai : Keramik
Tahun Pembuatan : 1993
Dilengkapi dengan fasilitas: waiting room, VIP room, free wi-fi, money
changer, art shop, information desk, air conditioner, massage, x-ray machine,
dan parking area.
• Wing Selatan
Luas : 238 m2
Konstruksi Atap : Dak Beton
Konstruksi Dinding : Batu Bata
Lantai : Keramik
Tahun Pembuatan : 2013
• Ruang Tunggu Sementara
Luas : 168 m2
Konstruksi Atap : Kayu
Konstruksi Dinding : Batu Bata
Lantai : Keramik
• Parkir Internasional
Luas : 4200 m2
Konstruksi : Aspal
• Parkir Internasional Sisi Selatan
Luas : 1587 m2
Konstruksi : Paving
19
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pelabuhan Benoa yaitu:
- Belum ditetapkannya Rencana Induk Pelabuhan Benoa oleh
Kementerian Perhubungan.
- Belum selesainya pengurusan izin AMDAL Kawasan Pelabuhan Benoa
oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- Proses perizinan pembangunan dermaga oleh Kementerian
Perhubungan.
- Proses perizinan pekerjaan pengerukan (SIKK) oleh Kementerian
Perhubungan.
- Adanya sebagian wilayah DLKR-DLKP Pelabuhan Benoa sisi selatan
yang rencananya akan digunakan oleh pihak lain/swasta untuk
kegiatan non kepelabuhanan (revitalisasi teluk benoa).
E. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai
Bandara Internasional Ngurah Rai adalah bandara internasional yang
terletak di sebelah selatan Provinsi Bali, Indonesia, tepatnya di daerah
Tuban, Kuta, sekitar 13 km dari Denpasar. Kode IATA-nya adalah DPS,
sedangkan Kode ICAO-nya WADD (dahulu WRRR). Bandara Internasional I
Gusti Ngurah Rai ini dikelola oleh PT Angkasa Pura 1 (Persero).
Dengan luas sebesar 295,6 ha, Bandara Ngurah Rai menyediakan
fasilitas penunjang yang dapat membantu aktivitas penerbangan serta
melayani kebutuhan penumpang pesawat. Saat ini Bandara Ngurah Rai
mampu melayani sebanyak ± 10 juta penumpang per tahun dengan rata-
rata pergerakan 5000 pesawat per bulan. Bandar Udara ini beroperasi 24
jam per hari untuk melayani jalur-jalur penerbangan domestik dan
internasional yang dilaksanakan oleh 25 perusahaan penerbangan dari
manca negara.
20
Fasilitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai:
Landasan Pacu
Berukuran 3.000 x 45 m dengan konstruksi perkerasan beton dan aspal,
PCN 83/F/C/X/T, dapat digunakan pesawat kelas B 747-400 untuk
menempuh jarak setara Denpasar - Tokyo tanpa pembatasan beban.
Landasan - Taxi
Beberapa “landasan - taxi – keluar” dan “landasan - taxi - sejajar” dengan
konstruksi aspal dan beton meningkatkan kapasitas landasan pacu.
Pelataran Parkir Pesawat
Kapasitas Pelataran Parkir Pesawat adalah 7 posisi pesawat kelas B 747-
400, 6 posisi pesawat kelas A 320, dan 25 posisi untuk kelas B 737, (dalam
waktu bersamaan).
Helipad
Untuk pendaratan helikopter, tersedia tiga buah helipad.
Depot Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (DPPU)
Tersedia fasilitas DPPU dengan kapasitas simpan 6.540 kiloliter yang
dioperasikan oleh Pertamina untuk pelayanan pengisian BBM bagi pesawat
udara, baik dengan menggunakan hidran maupun kendaraan tanki, jenis
bahan bakar avtur dan avigas.
Unit Pertolongan Kecelakaan
Tersedia Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam
Kebakaran (PKP&PK) dengan peralatan yang lengkap sesuai dengan
Kategori 9 menurut persyaratan ICAO.
Rencana Pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai
Fasilitas Eksisting Pengembangan
Runway 3.000 m x 45 m 3.000 m x 45 m
Apron 214.457 m2 341.513 m2
Taxiway
3 x (148,5 x 23 m)
600 x 23 m ; 800 x 23 m
2 x (237,62 x 23 m)
3 x (148,5 x 23 m)
600 x 23 m ; 800 x 23 m
2 x (237,62 x 23 m)
Terminal Dom : 14.000 m2
Int’l : 65.000 m2
65.000 m2 (telah selesai)
120.000 m2
21
Car Park 55.000 m2
50.000 m2 (Parking Building)
7000 m2 Pool Bus + Taxi
2.500 m2 Coach and Bus
Standby
1000 m2 Private Car Pick Up
Cargo Terminal Dom : 2.574 m2
Int’l : 3.708 m2
2.574 m2
4.639 m2
Per tanggal 17 September 2014, telah diresmikan Terminal Domestik
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang baru. Terminal domestik
baru ini dibangun di atas lahan seluas 65.800 meter persegi atau 5 kali
lebih luas dibandingkan terminal domestik sebelumnya, dan mampu
melayani sebanyak 9,4 juta penumpang per tahun. Terminal ini juga
dilengkapi dengan beragam fasilitas mutakhir yang memberikan
kenyamanan bagi penumpang, diantaranya 62 konter check-in dengan
sistem common use yang lebih mengoptimalkan proses check-in
penumpang, 19 konter ticketing, 5 unit conveyer belt, 8 gerbang
keberangkatan dengan garbarata, 4 konter transit, 7 gerbang kedatangan,
dan 17 parking stand untuk pesawat berbadan kecil maupun besar.
Dengan area komersil yang cukup lapang, Terminal Domestik
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang baru juga memberikan
sebuah pengalaman berbelanja yang lebih nyaman kepada seluruh
pelanggan. Selain itu, terminal ini memiliki sejumlah ruang tunggu
keberangkatan dengan dinding kaca yang menawarkan pemandangan laut
yang indah.
IV. HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI
A. Temuan
Hasil temuan yang didapatkan dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke
Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
1. Peninjauan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa
Klungkung.
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa berjalan sangat
lambat.
- Akses jalan menuju Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa masih
belum dibangun. Saat ini akses jalan menuju Pelabuhan
Penyeberangan Gunaksa langsung dibelokkan ke selatan dari
22
Jembatan IB Mantra dimana akses jalan ini tidak tepat untuk
digunakan menuju dermaga.
- Adanya permasalahan hukum terkait pengadaan lahan untuk
dermaga dan pengadaan lahan untuk pembangunan akses jalan
menuju Pelabuhan penyeberangan Gunaksa.
2. Peninjauan Pengendalian Banjir Tukad Unda dan Watu Klotok.
- Belum dilakukan normalisasi Sungai Unda untuk mengurangi arus
banjir, terutama di musim penghujan.
3. Peninjauan pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro
Klungkung.
- Tidak dilakukan peninjauan langsung ke proyek pembangunan
Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro, Namun dari hasil
pertemuan dengan Bupati Klungkung dan perwakilan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diketahui bahwa proyek
pembangunan Rusunawa ini berhenti di tengah jalan.
- Permasalahan yang menyebabkan proyek pembangunan Rusunawa
Pondok Pesantren Diponegoro ini terhenti karena ternyata proyek
pembangunan Rusunawa ini belum memiliki izin. (Menurut
Kementerian PU dan Pera telah mendapatkan izin dari Bupati
Klungkung dan pihak Kecamatan, namun menurut Bupati Klungkung
pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi pembangunan
Rusunawa tersebut)
- Hal lain yang menyebabkan proyek pembangunan Rusunawa
Pondok Pesantren Diponegoro ini terhenti karena proyek ini
bersebelahan dengan komplek perkuburan Umat Hindu, dan ini
merupakan isu yang sangat sensitif.
4. Peninjauan Pelabuhan Benoa.
- Belum selesainya pengurusan izin tambang kawasan pelabuhan oleh
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menghambat proses
pengembangan Pelabuhan Benoa.
- Belum selesainya proses perizinan pembangunan dermaga oleh
Kementerian Perhubungan menghambat proses pengembangan
Pelabuhan Benoa.
- Kedalaman laut di dermaga masih kurang dalam untuk dapat
menampung kapal-kapal besar/cruise (hanya -10 m s.d. -13 m). Saat
ini hanya sebagian kecil spot yang kedalamannya dapat menampung
kapal besar (-15 m).
- Kondisi gedung Terminal Penumpang Domestik yang masih kurang
nyaman bagi penumpang kapal. Tidak adanya fasilitas hiburan
23
seperti TV, tidak adanya kantin atau tempat membeli minuman, dan
kondisi kebersihan gedung yang cukup buruk (banyak lalat).
- Belum disediakannya tempat atau dermaga khusus bagi
bersandarnya kapal-kapal Basarnas yang perannya sangat penting
bagi keselamatan transportasi laut.
5. Peninjauan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
- Pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai agak sulit
dilakukan karena operasional bandara yang harus tetap berjalan
dengan standar minimum (safety dan security harus tetap terjaga),
sehingga Terminal Domestik tidak sempat dibangun, hanya
dilakukan renovasi saja.
B. Rekomendasi
1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Klungkung.
- Komisi V mengharapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat
berkoordinasi dengan kementerian/dinas terkait untuk mengatasi
kendala-kendala yang ada dalam proses pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Gunaksa, sehingga diharapkan pada tahun 2015
atau 2016 nanti pelabuhan penyeberangan ini telah dapat
digunakan oleh masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Klungkung harus dapat menyelesaikan
permasalahan hukum terkait pengadaan lahan untuk pembangunan
akses jalan menuju Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa.
2. Pengendalian Banjir Tukad Unda dan Watu Klotok.
- Pemerintah Kabupaten Klungkung harus secara serius melakukan
normalisasi Sungai Unda agar aliran air sungai dapat mengalir
dengan lancar menuju laut.
- Proses pembangunan tanggul di Pantai Watu Klotok harus terus
dilakukan sampai selesai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro Klungkung.
- Perlu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten
Klungkung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
rakyat terkait izin pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren
Diponegoro.
- Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat juga harus berkoordinasi terkait
lokasi pembangunan Rusunawa Pondok Pesantren Diponegoro yang
24
bersebelahan dengan komplek perkuburan Umat Hindu. Apakah
pembangunan Rusunawa tersebut perlu dilanjutkan atau tidak?
4. Pelabuhan Benoa.
- Komisi V akan memediasi pertemuan antara Pemerintah Pusat
(kementerian terkait) dan Pemerintah Daerah terkait persoalan
perizinan, sehingga segala permasalahan dalam proses perizinan
untuk pengembangan Pelabuhan Benoa dapat segera diselesaikan.
- Diharapkan kedalaman laut di dermaga dapat diperdalam, sehingga
dapat menampung lebih dari 1 kapal besar/cruise yang berlabuh.
- Diharapkan kepada PT. Pelindo III (Persero) cabang Benoa sebagai
pengelola Pelabuhan Benoa untuk dapat menyediakan fasilitas
pendukung Terminal Penumpang Domestik, agar tercipta
kenyamanan bagi para penumpang.
- Diminta kepada PT. Pelindo III (Persero) cabang Benoa sebagai
pengelola Pelabuhan Benoa untuk dapat menyediakan tempat
bersandar khusus bagi kapal-kapal negara, terutama kapal-kapal
Basarnas yang berperan penting dalam keselamatan transportasi
laut.
5. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
- Konsep pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai
sangat baik, semoga hal ini dapat diadopsi untuk pengembangan
bandara-bandara lainnya di Indonesia.
V. PENUTUP
Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Bali
pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 - 2015 yang dilaksanakan
tanggal 8 s.d 10 Desember 2014. Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat
menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI terutama sebagai bahan dalam fungsi
Pengawasan dan Penganggaran. Semoga temuan-temuan dalam laporan ini
dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah, terutama dalam melakukan perencanaan
bagi pembangunan dan atau pemeliharaan serta perbaikan infrastruktur bagi
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali pada khususnya, dan Indonesia pada
umumnya.
KETUA TIM KUNKER KE PROVINSI BALI
KOMISI V DPR RI,
Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA
