Laporan Panitia Penyelenggara - Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim

L A P O R A N PENYELENGGARAAN MUSRENBANG

DAN PENYAMPAIAN RANCANGAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

MENINGKATKAN NILAI TAMBAH EKONOMI PRODUK UNGGULAN DAERAH

DAN PEMANTAPAN KONEKTIVITAS INTRA DAN ANTAR WILAYAH

RABU 1 APRIL 2015, CONVENTION HALL SAMARINDA

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

DASAR HUKUM

2

Untuk penyelarasan dan penajaman program prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan program prioritas

pembangunan Nasional.

RKPD TAHUN 2016merupakan RKPD Tahun ke 3 pelaksanaan RPJMD 2013-2018

ACUAN PENYUSUNAN RKPD 2016 :

Evaluasi capaian kinerja tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta Isu-isu strategis dalam dinamika pembangunan regional dan global;

1.2.

3.

T A H A P A NPENYUSUNAN RKPD 2016

1. Rakor Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2014 pada 11 Desember 2014;2. Rapat Koordinasi Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur pada 4 - 5 Februari 2015 di Sengatta, Kabupaten Kutai Timur 3. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prov. Kaltim tentang RKPD Tahun 2016;4. Konsultasi Publik dengan mengundang Akademisi, Lembaga Profesi, Praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada 12 Maret 2015 di Universitas Mulawarman Samarinda;5. Rapat Koordinasi Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan pada 16 - 19 Maret 2015;6. Forum SKPD yang dihadiri SKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada 23 - 24 Maret 2015;7. Musrenbang 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang dimulai dengan Musrenbang Kab. Penajam Paser Utara pada 25 Februari 2015 dan diakhiri di Kab. Paser pada 30 Maret 2015. 4

• Anggota DPR dan DPD RI asal daerah pemilihan Kaltim

• DPRD Provinsi• Pimpinan Instansi/

Lembaga Vertikal Prov. Kaltim

• Bupati/Walikota• DPRD Kabupaten/Kota• SKPD Provinsi Kalimantan

Timur• Bappeda Se Kalimantan

5

PESERTAMUSRENBANG RKPD TAHUN 2015

• SKPD Kabupaten/Kota• Rektor Perguruan Tinggi• BUMN/BUMD dan Swasta• Perbankan• Tokoh Masyarakat• Organisasi Pemuda dan

Organisasi Mahasiswa• Lembaga Swadaya

Masyarakat• Media Massa

PELAKSANAANMUSRENBANG RKPD TAHUN 2015

HARI PERTAMA Rabu, 1 April 2015 melaksanakan Sidang Pleno di Convention Hall Samarinda

Musrenbang diikuti oleh +800 orang dari seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu :

Penandatanganan Kesepakatan Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur

HARI KEDUA Kamis, 2 April 2015 melaksanakan Sidang Kelompok di Gedung Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

R A N C A N G A N RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN 2016

1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 20142. Sasaran & Prioritas Pembangunan Tahun 20163. Kerangka Kebijakan Keuangan Tahun 2016

E V A L U A S I KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2014 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN

NO INDIKATOR PEMBANGUNAN

KONDISI AWAL2013

PELAKSANAAN RKPDTARGET

20182014 2015 2016 2017

1. PDRB (Rp. Triliun) 425,43 401,77 419,45 439,58 461,56 462,16

2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 1,45 2,85 4,40 4,80 5,00 4,7 – 5,3

3. Tingkat Pengangguran (%) 7,94 7,54 7,00 6,50 6,00 5,11

4. Tingkat Kemiskinan (%) 6,06 6,42 5,75 5,35 5,36 5,00

5. I P M 77,33 77,01 77,14 77,28 77,42 78

6. Laju Inflasi (%) 9,65 6,77 6,30 6,70 5,90 5,50

7. Investasi (Rp.Triliun) 30,89 30,87 35,00 37,00 40,00 44,19

8. Indeks Kualitas Lingkungan 74,07 78,29 79,24 80,19 81,14 82,00

“Masalah Pokok Pembangunan : Pertumbuhan Ekonomi Belum Berkualitas & Kesejahteraan Masyarakat Belum Merata ”

TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNANKALTIM MAJU 2018

PDRB KALIMANTAN TIMUR ADHB 2014

PDRB KALTIM 2014 TANPA MIGAS RP.439,47 TDENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN 4,02%

2009 2010 2011 2012 2013 2014250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

450

285.59

321.76

391.76

419.51425.42999999

9999401.77

PDRB 2009 – 2013 (Triliun Rp.)ATAS DASAR HARGA BERLAKU, DENGAN MIGAS,

TAHUN DASAR 2000

STRUKTUR EKONOMI KALTIM 2014ATAS DASAR HARGA BERLAKU, DENGAN MIGAS

TAHUN DASAR 2010 DENGAN NILAI RP.579,01 T DIDOMINASI PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

PDRB KALTIM 2014 TANPA MIGASDAN BATUBARA RP.250,98 T

DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN 5,63%

Dominasi sektor primer dalam struktur perekonomian daerah berdampak negatif terhadap perkembangan sektor industri (manufaktur) dan kemampuan menciptakan lapangan kerja yang rendah.

1975 1980 1990 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 r) 2012 *) 2013 **)

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

13.34

6.74

1

14.4183646376991

0

27.9470068917816

0.00368073767533835

5.61756444517503

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku (%)

PERUBAHAN SEKTOR EKONOMI KALTIM

Sektor Industri Pengolahan dgn Migas menurun signifikan, dan Sektor Pertanian & Industri Pengolahan Tanpa Migas bergerak lambat dan cenderung stagnan, sedangkan Sektor Pertambangan meningkat signifikan & saat ini mendominasi Ekonomi Kaltim

- Pertanian - Industri Pengolahan Dgn Migas - Pertambangan Tanpa Migas - Industri Pengolahan Tanpa Migas

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -

10,000.00

20,000.00

30,000.00

20 253 917 1,169 2,438 1,324 1,886 9,318

5,300

13,771 19,474

24,565 22,533 25,583

Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan

IndonesiaTahun 2008-2014

PMA (Kaltim) PMA (Indonesia)

jUTA

US$

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -

20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00

100,000.00 120,000.00 140,000.00 160,000.00 180,000.00

215 1,500 6,473 14,470 7,608 18,180.07 11,055

20,363 37,800

60,626 76,001

92,182

1,282

156,100

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan


PMDN (Kaltim) PMDN (Indonesia)

jUTA

US$

Kondisi Investasi Kaltim di Banding Indonesia

Investasi PMA mayoritas bergerak pada sektor primer yaitu pertambangan serta perkebunan dengan daerah tujuan utama PMA adalah Kutai Timur & Balikpapan

Investasi PMDN banyak bergerak pada sektor sekunder yang didominasi oleh industri kimia serta perkebunan dengan daerah tujuan utama investasi PMDM terbesar adalah Bontang (pupuk), Balikpapan dan Kutai Kartanegara (perkebunan & sawit)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140.00

5,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,000.0035,000.0040,000.0045,000.00

17,025.40

9,290.60 11,319.30

18,655.7014,999.60 12,843.50 10,870.00

29,126.30

19,018.30

28,039.60

41,477.00 36,977.30

32,633.00 30,331.90

NILAI EKSPOR MIGAS Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan


Migas (Kaltim) Migas (Indonesia)

Juta

US$

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140.00

20,000.0040,000.0060,000.0080,000.00

100,000.00120,000.00140,000.00160,000.00180,000.00

7,674.70 9,632.10 13,797.70 19,318.50 18,792.90 18,159.60 14,860.00

107,894.20 97,491.70

129,739.50

162,019.60 153,043.00 149,918.80 145,960.80

NILAI EKSPOR NON MIGAS Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan


Non Migas (Kaltim) Non Migas (Indonesia)

Juta

US$

PERKEMBANGAN INFLASI DI 4 KOTA

2010 2011 2012 2013 20140

2

4

6

8

10

12

7.286.35

5.6

9.65

7.66

6.96

3.794.28

8.388.36000000000

001

KaltimIndonesia

0

2

4

6

8

10

12

6.747.43 7.66

8.36000000000001

Tahun 2014, untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir tingkat inflasi Kalimantan Timur dibawah Nasional

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Paser 7.76 7.64 6.82 8.41 10.18 9.25 6.69Kutai Barat + Mahulu 6.83 7.37 7.97 9.11 8.23 8.03 6.84Kutai Kartanegara 9.82 11.38 11.53 7.68 7.89 7.37 7.65Kutai Timur 5.09 14.59 12.71 9.41 6.49 6.09 5.65Berau 10.07 9.37 9.33 8.21 5.79 5.85 10.05Penajam Pasir Utara 10.74 10.87 9.78 8.44 7.53 7.97 7.52Balikpapan 16.06 13.70 11.76 12.14 8.95 7.95 7.56Samarinda 12.31 10.19 9.22 10.90 9.71 8.57 7.56Bontang 16.32 14.66 12.77 12.44 14.32 11.19 9.38

KALTIM 11,11 11.22 10.41 9.88 8.80 7.94 7.54

NASIONAL 8,39 7,87 7,14 6,56 6,14 6,25 5,94

Ekonomi ekstraktif tidak berkorelasi

dengan penurunan pengangguran.

Capital Intensive namun less labor

TINGKAT KEMISKINAN 2008 - 2014

Provinsi / Kab–KotaTingkat Kemiskinan (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013Paser 10,97 10,11 9,48 7,91 7,64 7,94Kutai Barat dan Mahulu

10,60 8,97 9,90 8,25 8,28 7,70

Kutai Kartanegara 9,29 8,03 8,68 7,21 6,94 7,52Kutai Timur 13,20 11,88 11,38 9,43 8,77 9,06Berau 5,81 5,90 6,60 5,46 5,24 4,83P P U 12,99 11,38 10,46 8,67 8,57 7,70Balikpapan 3,49 3,58 4,07 3,39 3,30 2,48Samarinda 4,67 4,84 5,21 4,31 4,18 4,63Bontang 7,26 6,66 6,67 5,40 5,20 5,16KALTIM 9,51 7,73 7,66 6,77 6,68 6,06

NASIONAL 15,42 14,15 13,33 12,49 11,67 11,,37

Kemiskinan di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding

perkotaan karena belum ditunjang oleh infrastruktur

ekonomi yang memadai

TAHUN 2014

Kaltim = 6,31 Versus

Nasional = 11,25

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM Kaltim Tahun 2013 = 77,33 diatas IPM Nasional menempati peringkat 4 nasional. Bagaimana kondisi kesejahteraan rakyat pasca Migas & Batu bara...??

KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Paser 73.46 73.99 74.66 75.40 75.85 76.56

2. Kutai Barat 72.16 72.60 72.90 73.69 74.05 74.61

3. Kutai Kartanegara 72.03 72.50 72.89 73.51 74.24 74.80

4. Kutai Timur 70.84 71.23 72.05 72.88 73.75 74.23

5. Berau 72.75 73.22 73.84 74.63 75.05 75.83

6. PPU 72.69 73.11 73.59 74.03 74.35 74.82

7. Balikpapan 77.31 77.86 78.33 78.85 79.38 79.87

8. Samarinda 76.12 76.68 77.05 77.63 78.26 78.79

9. Bontang 76.08 76.52 76.88 77.52 77.85 78.4010. Mahulu - - - - - 73.00

KALTIM 74.52 75.11 75.56 76.22 76.71 77.33

NASIONAL 71,17 71,76 72,27 72,77 73,29 73,81

18

Tujuan SasaranIndikator (Impact)

Kondisi 2013

Kinerja Impact Tahun 2014

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(status)

Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi

Meningkatkan kualitas SDM Kaltim

1 Meningkatnya IPM IPM 76.71 77.01 77.33 100.4

2Meningkatnya angka melek huruf

Angka melek huruf

98.30 98.40 98.30 99.8

3Meningkatnya rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah

9.60 10.00 9.60 96

4Meningkatnya angka harapan hidup

Angka harapan hidup

71.40 71.50 71.78 103.7

5Meningkatnya pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita

44.65 46.65 47.52 96.1

Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan

Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat

6Menurunnya tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan

6.06 6.00 6.42 93.45

TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2014

19


Kondisi 2013


Target Realisasi Tingkat

Realisasi (status)


Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat

7 Menurunnya tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran

8.90 8.00 7.53 106

8 Meningkatnya daya beli masyarakat

Tingkat inflasi 9.65 6+1 5.10 117

Paritas daya beli (purchasing power parity)

649.850 698.622 653.700 (status 2013. perhitungan menggunakan

data IPM -> IPM publish lagging 1 Thn)

93.4

9 Menurunnya Indeks Gini

Indeks Gini 0.36 0.35 0.3341 106

Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau

10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas

Pertumbuhan ekonomi

1.59 2.3-3.2 2.64 100

Pertumbuhan ekonomi non migas

5.17 5.5-6.3 5.81 100

11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas

6.50 6.30 7.27 115.3


20


Kondisi 2013



(status)


Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau

12 Terciptanya Swasembada Beras

Rasio Pemenuhan Beras

72.00 73.00 73.92 101

13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan

Bauran energi baru terbarukan

0.02 0.62 0.5 80.6

Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata

Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar

Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar

5.00 5.50 5.90 107.2

Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

15 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Indeks persepsi korupsi

5.20 5.20 4.90 94.2

Opini BPK WTP WTP WDP -

16 Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik

Indeks kepuasan masyarakat

68.00 (Baik)

70.00 (Baik)

72.16 (Baik) 100


21


Kondisi 2013



(status)

Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

70.75 (B+) 72.00 (B+) 70.97 (B+) 98.5

Kinerja Pemerintahan Daerah

Tinggi Tinggi Tinggi 100

Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

18 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan

Indeks kualitas lingkungan

74.07 78.29 75.24 96.1

19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca

Intensitas emisi 1.500 1.498 1.611 92.9


Keterangan := belum tercapai= Tercapai

22

ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

SOSIAL

LINGKUNGAN

• Mempercepat pergeseran Ekonomi Berbasis SDA terbarukan

• Struktur Ekonomi Imbalance• Urban Bias• Daya Saing Wilayah Rendah• Ketersediaan Infrastruktur Perbatasan

• Ketimpangan Pendapatan• Dominasi Kemiskinan di Pedesaan

• Degradasi SDA • Pencemaran Lingkungan• Tingkat emisi Gas Rumah Kaca

Tinggi

KERANGKA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016

PENDAPATAN DAERAH 2016

50%

3%6%

7%

27%

1%3%

PENDAPATAN2016

Rp 8.869 T

PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 5.334,22 M (60%)

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN

DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

YANG SAH

4.478,78 M (50%) 12,09 M (0%) 289,81 M (3%) 553,53 M (6%)

DANA PERIMBANGAN Rp 3.168,54 M (36%)

BAGI HASIL PAJAK BAGI HASIL BUKAN PAJAK

673,00 M (7%)2.459,54 M (27%)

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAHRp 367,20 M (4%)

PENDAPATAN HIBAH DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI

KHUSUSALOKASI UMUM

15,57 M (1%) 351,63 M (3%)

• Ketidakpastian dana perimbangan, nilainya diperkirakan terus menurun• Optimalisasi penerimaan daerah• Percepatan penerbitan obligasi daerah

10.10%1.05%

23.84%

6.79%

4.03%20.87%

33.05%BELANJA

2016

Rp. 9.191 T

BELANJA LANGSUNG Rp 5.189,85 M (58%)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL

383,29 M (4%)1.986,65 M (21%)3.145,53 M(33%)

BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 4.001,49 M (42%)

960,73 M(10%) 100,00 M (1%) 5,50 M (0%)2.269.13 M (24%) 646,12 M (7%) 20,00 M (0%)

BELANJA PEGAWAI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL KAB/KOTA BELANJA BANKEU KAB/KOTA BELANJA TIDAK TERDUGA

• Belanja daerah didominasi belanja wajib & mengkat dan transfer ke Kab/Kota• Kualitas belanja perlu diorong kearah belanja produktif yang mendorong

pertumbuhan• Peningkatan penyerapan anggaran melalui pengendalian & pengawasan belanja

BELANJA DAERAH 2016

SASARAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 2014 - 2019

RPJMD KE-1(2005 – 2008) Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia pengembangan ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan provinsi dan

kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien

Pengutamaan hukum Penataan ruang menjadi

dasar kebijakan pembangunan

kelestarian alam & lingkungan

RPJMD KE-2(2009 – 2013) Pemantapan

perubahan struktur secara sosial ekonomi

pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan

pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.

RPJMD KE-3(2014 – 2018) Kualitas SDM semakin

meningkat Ketergantungan ekonomi

pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap.

Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman

Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan.

Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah

Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat

RPJMD KE-4(2019 – 2025) Peningkatan kualitas

sumber daya manusia Pemantapan struktur

ekonomi peningkatan pelayanan

dasar efisiensi dan

efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum

Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.

VISI RPJPD KALTIM 2025"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG

ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"

TAHAPAN RPJPD 2005-2025PERDA NO. 15 TAHUN 2008

VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018PERDA NO. 7 TAHUN 2014

VISIMEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN

BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN

FOKUS MISI1. SUMBER DAYA

MANUSIA

2. DAYA SAING EKONOMI

3. INFRASTRUKTUR

4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN

5. LINGKUNGAN HIDUP

30

INDIKATOR MAKRO SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,28

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi menjadi 4,80 %

Menurunnya Tingkat Kemiskinan pada Tingkat 5,35 %

Menurunnya Tingkat Pengangguran menjadi 6,50 %

Terkendalinya Inflasi pada tingkat 6,70%

8. KUALITAS LINGKUNGAN

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 80,19%

6. INFLASI

3. PENGANGGURAN

4. KEMISKINAN

2. EKONOMI

5. IPM

1. PDRB

7. INVESTASI

Meningkatnya PDRB menjadi 439,58 T

Investasi mencapai 37 Trilyun

32

Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan3. Percepatan pengentasan kemiskinan4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja5. Pengembangan ekonomi kerakyatan6. Percepatan transformasi ekonomi7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah

lingkungan8. Pengembangan agribisnis9. Peningkatan produksi pangan10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

TEMA RKPD 2016

FOKUS : 1.Peningkatan Relevansi dan mutu

pendidikan2.Peningkatan kesempatan belajar

anak

Kegiatan Strategis : 1)Peningkatan Pendidikan dan

Pengembangan Sumberdaya Masyarakat melalui Beasiswa 50.000 orang;

2)Pemberian Beasiswa bagi siswa miskin;

3)Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin.

PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

FOKUS : Peningkatan Mutu di Bidang Kesehatan

Kegiatan Strategis : Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu (Kartu Sehat) untuk 36.620 orang ditargetkan pada :• Untuk 7 kabupaten/kota;• Untuk penghuni panti;• Untuk penghuni Rutan dan Lapas

PRIORITAS 2 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

FOKUS : 1. Pemberdayaan masyarakat

dalam kemandirian bekerja2. Penyediaan infrastruktur dasar

bagi masyarakat miskin

Kegiatan Strategis :1)Perluasan Kesempatan Kerja

melalui Padat Karya 1300 orang2)Padat karya bagi penduduk

miskin 1300 orang3)Pembangunan Rumah Layak

Huni 12.000 unit

PRIORITAS 3 : PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

FOKUS : Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Kegiatan Strategis : 1)Pelatihan Kewirausahaan bagi

pemuda 80 orang; Pelatihan Kecakapan Hidup 100 orang; Pelatihan TOT Kewirausahaan Pemuda 60 orang;

2)Pengembangan Kecakapan Hidup Bagi Putus Sekolah 140 orang;

PRIORITAS 4 : PENINGKATAN & PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

FOKUS : 1. Pengarusutamaan Gender;2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi

distribusi barang;3. Peningkatan investasi sektor UMKM;4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui

transparasi harga.

Kegiatan Strategis : 1)Pembinaan dan Fasilitasi

pengembangan Usaha Kecil Menengah;2)Fasilitasi Akses Permodalan bagi UMKM;3)Peningkatan dan Penguatan Kualitas

SDM UMKM

PRIORITAS 5 : PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

FOKUS : 1. Peningkatan investasi daerah dengan

menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global;

2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;

3. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir);

4. Peningkatan ekspor produk olahan

Kegiatan Strategis :1) Pemanfaatan lahan kritis 8000 ha untuk

komoditas perkebunan non sawit; Fasilitasi dan pembinaan PBS serta memcintakan iklim investasi dan memastikan ketersediaan lahan C dan C untuk mencapai target 2 juta Ha Kebun Sawit;

2) Pembangunan kebun sawit rakyat 5000 Ha; Pembangunan kebun karet (2000 Ha). Kakao (500 Ha). Kelapa (250 Ha). Lada (200 Ha);

3) Lanjutan 500.000 keramba. Bantuan kapal 30GT dan peningkatan produksi perikanan budidaya

PRIORITAS 6 : PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI

FOKUS : 1. Meningkatkan ekspor produk olahan

unggulan daerah;2. Penguatan mata rantai kawasan-

kawasan agribisnis;3. Penerapan Inovasi Teknologi agribisnis;4. Pengembangan industri pengolahan

produk unggulan

Kegiatan Strategis : 1) Penanganan daerah rawan Pangan di 6

Kab; Pengembangan cadangan Pangan 200 ton beras; Pengembangan desa mandiri Pangan 115 desa;

2) Pengembangan pembibitan dan budidaya ternak sapi total : 2450 ekor; Membangun kemitraan dan investasi swasta dengan pola integrasi sapi sawit

PRIORITAS 7 : PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

8) Pengadaan RMU Lengkap 12 Unit;

9) Pengembangan Sentra Hortikultura 4 Kawasan.

10)Pengembangan lumbung pangan desa 26 unit;

11)Pengembagan kapasitas dan kuantitas tenaga penyuluh 1200 PPL;

12)Pengembangan Kelembagaan Penyuluh 30 unit BPP

FOKUS : 1. Peningkatan Areal Pertanian Melalui Cetak

Sawah Dan Optimalisasi Lahan;2. Penerapan Mekanisasi Dan Teknologi Pertanian;3. Penyediaan Tenaga Kerja Petani Melalui

Program Transmigrasi;4. Peningkatan Infrastruktur Pertanian;5. Peningkatan Produktivitas Pertanian;6. Perbaikan Tata Niaga Produk Pangan

Kegiatan Strategis :1) Pencetakan sawah baru seluas

1250 Ha;2) Optimalisasi Lahan seluas 1000

Ha; 3) Pembuatan jalan usaha tani

sepanjang 62 Km; 4) Pembangunan Pintu Air 228 unit; 5) Pengadaan Hand Traktor +

Gandengan) 180 Unit; 6) Pengadaan Cultivator 44 Unit; 7) Pengadaan Power Threaser 150

Unit;

PRIORITAS 8 : PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

FOKUS : 1. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan;2. Peningkatan rasio elektrifikasi

Kegiatan Strategis : 1) 420 unit biogas (berkolaborasi dengan dinas peternakan); 2) Pembangkit Listrk dari POME(berkolaborasi dgn (dinas

perkebunan);3) PLTS komunal 9 paket; 1 unit PLTMH; 4) Jaringan listrik pedesaan (JTM dan JTR sepanjang 237 km)

PRIORITAS 9 : PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN

FOKUS : 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur

transportasi;2. Peningkatan kualitas dan transportasi di kawasan Maloy,

kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan;3. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat

pertumbuhan

Kegiatan Strategis :1) Jalan tol paket I : 25.40 km ; 2) Jalan Prov. Kelas 1 :171 Km; 3) Jembatan kembar 400 m; 4) Jalan Pendekat Jembatan Kembar; 5) Jembatan Pulau Balang dan Fender

Jembatan; 6) Jalan Akses Jembatan Pulau Balang :

40 Km; 7) Jalan Kawasan Maloy : 11.44 Km

(Jalan Tipe A & B); 8) Jalan Outer Ringroad Jembatan

Mahulu – M. Said : 8 Km

9) Bandara Samarinda Baru runway 1.400 m;

10)Bandara Maratua runway 1.400 m ;

11)Bandara Long Apari; 12)Pelabuhan Laut Maloy sisi darat;13) Bandara Datah Dawai runway

1.600 m; 14)Pembangunan 7 Dermaga Sungai

(Kec. Long Bagun. Kec. Tabang. Kec. Busang. Kec. Sandaran. Kec. Tanjung Harapan. Kec. Long Hubung dan Kec. Long Laham)

PRIORITAS 10 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR

FOKUS : 1.Pemantapan road map reformasi birokrasi dengan

penekanan pada tiga standarisasi & prosedur (SP) yaitu SP untuk sukses Kaltim Cemerlang, SP peningkatan pelayanan PTSP dan SP penguatan standar pelayanan RSUD;

2.Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur

Kegiatan Strategis : 1) Penguatan kelembagaan PTSP; Survei IKM dari 68

menjadi 85 (skala 0-100); Reformasi pelayanan sektor publik (9 SPM); Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B+ (72) menjadi A (85)

2) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah; Penerapan Zona Integritas pada SKPD; Evaluasi LPPD Kab/Kota; Penanganan Pengaduan Masyarakat; Fasilitasi dan pencegahan pemberantasan KKN; Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi; Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kab/Kota

3) Penyusunan formasi & pengadaan pegawai; Penempatan PNS; Penyusunan rencana karir pegawai; Pemberian penghargaan bagi PNS; Tugas dan Ijin Belajar; Reward dan Punishment Pegawai

PRIORITAS 11 : REFORMASI BIROKRASI & TATA KELOLA PEMERINTAHAN

FOKUS : 1. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan

lahan;2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan;3. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green

economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;4. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi;5. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup

perkotaan;6. Penegakan hukum lingkungan;7. Penurunan emisi gas rumah kaca;8. Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan

pembangunan daerah

Kegiatan Strategis : 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 1.175 Ha; Penanaman

Sejuta pohon melalui kegiatan “one man five trees”; Pengembangan kelembagaan KPH; Rehabilitasi hutan mangrove seluas 500 ha.

2) Pengawasan Penataan bakumutu emisi dan gas buang;

PRIORITAS 12 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tahun 2014 telah dilakukan penilaian penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dengan berpedoman pada tata cara penilaian yang dikeluarkan oleh Bappenas.

PENILAIAN DOKUMEN RKPD 2014

Penilaian dokumen RKPD 2015 meliputi aspek: keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya; konsistensi antara isu, prioritas dan pendanaan; kedalaman analisa keterukuran indikator presentasi dan wawancara Kabupaten/Kota dengan Perencanaan Terbaik: 1. Kota Bontang terbaik I.2. Kabupaten Kutai kartanegara terbaik II.3. Kabupaten Kutai Timur terbaik III.

45

TERIMA KASIHBersama Membangun SinergitasMenuju Kaltim Maju 2018

Documents

Laporan Panitia Penyelenggara - Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim