LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN … Kegiatan 2019.pdf · Perikanan Ambon Kelas IA Kelas I A Tahun 2019 ini, berisi program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun selama

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR/ PERIKANAN AMBON KELAS I A TAHUN 2019

Jln. Sultan Hairun No. 1

Ambon 97126 Telp. (0911) 353061, 352462, 321304, 346051 ; Fax. 0911-355477

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena

kasih dan karuniaNya sehingga kita masih tetap diberikan kesehatan dan

umur panjang dan kita masih tetap bekerja dan berkarya demi kemajuan

Bangsa dan Negara Indonesia dalam meningkatkan supremasi hukum. Dan

atas izin-Nyalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/ Perikanan Ambon Kelas I A Tahun 2019 ini dapat kami

selesaikan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/

Perikanan Ambon Kelas IA Kelas I A Tahun 2019 ini, berisi program dan

kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2019, sebagai upaya

evaluasi menuju kepada sistem peradilan yang lebih baik dan mengarah pada

peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun, bersih, cepat, biaya ringan dan

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kami menyadari

sepenuhnya bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri/PHI/

Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA Tahun 2019 masih banyak mengandung

kekurangan dan kelemahan, namun kami berupaya semaksimal mungkin

untuk menyelesaikan laporan ini.

Ambon, 8 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/ TIPIKOR/PERIKANAN AMBON KELAS I A

PASTI TARIGAN, SH. MH NIP. 19620504 199103 1 008

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan 1

Bab II A. Keadaan Perkara 5

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama 5

- Keadaan Perkara Tingkat Banding 5

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 6

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 6

B. Penyelesaian Perkara 7

- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 7

- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 8

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding, Kasasi dan PK 8

- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi 9

- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 9

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 10

- Posbakum 10

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 10

Bab III Sumber Daya Manusia 12

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/

Pendidikan 12

- Mutasi 16

- Promosi 16

- Pensiun 16

Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi

Informasi 20

A. Pengelolaan Keuangan 20

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 24

iii

C. Pengelolaan Teknologi Informasi 29

- Implementasi e-court 29

- Implementasi SIPP 29

Bab V Peningkatan Pelayanan Publik 30

- Akreditasi Penjaminan Mutu 30

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 31

- Inovasi Pelayanan Publik 31

Bab VI Pengawasan 32

A. Internal 32

B. Evaluasi 34

Bab V Penutup 35

A. Kesimpulan 35

B. Rekomendasi 36

BAB I

Pendahuluan

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri/PHI/

Tipikor/ Perikanan Ambon Kelas IA merupakan pengadilan yang

berwenang memutus perkara pada tingkat pertama yang mencakup

perkara perdata, perkara pidana, perkara Perselisihan Hubungan

Industrial, perkara korupsi dan perkara perikanan dan semua perkara

yang menyangkut masalah pelanggaran terhadap Undang-undang serta

peraturan-peraturan yang berlaku.

Di samping tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan

mengadili serta memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas

IA juga melakukan koordinasi dengan institusi hukum maupun

pemerintahan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/

Perikanan Kelas IA Ambon guna memberikan arah maupun pencerahan

kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum serta

dengan mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya

Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan keadilan

dan kebenaran dengan mengarahkan aparatur negara yang berfungsi

melayani masyarakat, serta profesional, berdaya guna, produktif,

transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan

Negeri/PHI/ Tipikor/Perikanan Kelas IA Ambon menetapkan visi sebagai

berikut "Terwujudnya Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan

Ambon Kelas IA yang Agung"

Selanjutnya terhadap visi yang telah ditentukan tersebut maka

dirumuskan misi yang menjadi tolok ukur pencapaian tujuan organisasi

yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon

Kelas IA.

2

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/

Tipikor/ Perikanan Ambon Kelas IA

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai

utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku

seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya.

Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya

badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

2. Integritas dan Kejujuran

3. Akuntabilitas

4. Responsibilitas

5. Keterbukaan

6. Ketidakberpihakan

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah

dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan

Ambon Kelas IA berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR

PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap Pelaksana dalam

menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. adil dan tidak diskriminatif;

2. cermat;

3. santun dan ramah;

4. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5. profesional;

6. tidak mempersulit;

7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

3

8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi

Pengadilan Negeri /Perselisihan Hubungan Industrial/Tipikor/Perikanan

Ambon Kelas IA ;

9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan

sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang

berlaku;

10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari

benturan kepentingan;

11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas

pelayanan publik;

12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam

menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi

kepentingan masyarakat;

13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan

yang dimiliki;

14. sesuai dengan kepantasan; dan

15. tidak menyimpang dari prosedur

Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas ditetapkan dalam kebijakan

program kerja pengembangan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan

Ambon Kelas IA sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelesaian perkara.

b. Peningkatan tertib administrasi perkara.

c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

d. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

e. Peningkatan kualitas pengawasan.

f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

g. Peningkatan sarana dan prasarana.

Untuk melaksanakan program kerja yang telah dirumuskan

tersebut di atas, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas

IA bekerja dengan berpedoman pada motto “Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA JAYA” Jujur,

Akuntabel, Yakin, Amanah. Dan untuk mencapai Pengadilan

4

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA yang JAYA maka

diterapkan prinsip kerja 5 AS, yaitu :

1. Kerja Keras, bekerja dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan

2. Kerja Cerdas, bekerja dengan menggunakan semua kemampuan

(kecerdasan) yang dimiliki

3. Kerja Mawas, bekerja dengan sesuai dengan aturan-aturan yang telah

ditetapkan

4. Kerja Tuntas, berusaha untuk menyelesaikan semua pekerjaan

sampai selesai, dan

5. Kerja Ikhlas, bekerja dengan ikhlas tanpa ada tekanan dan paksaan.

BAB II

A. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Data perkara di Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi/Perikanan Ambon Klas I A sebagai

berikut :

No Perkara Masuk Putus Sisa

1. Perdata Gugatan 283 183 100

2. Gugatan Sederhana 30 25 5

3. Perdata Permohonan 208 201 7

4. Pidana Biasa 581 419 162

5. Pidana Singkat - - -

6. Pidana Cepat 5 5 -

7. Pidana Praperadilan 8 8 -

8. Lalu Lintas 21.113 21.113 -

9. Pidana Anak 25 25 -

10. Perikanan - - -

11. Tindak Pidana Korupsi 38 25 13

12. PHI 11 11 -

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding


Industrial/Tindak Pidana Korupsi/Perikanan Ambon Klas I A yang

mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

No Perkara Putus Upaya Hukum

Banding

1. Perdata Gugatan 183 44

2. Gugatan Sederhana 25 -

6

3. Perdata Permohonan 201 -

4. Pidana Biasa 419 46

5. Pidana Singkat - -

6. Pidana Cepat 5 -

7. Pidana Praperadilan 8 -

8. Lalu Lintas 21.113 -

9. Pidana Anak 25 1

10. Perikanan - -

11. Tindak Pidana Korupsi 25 16

12. PHI 11 -

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi



mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :


Kasasi






6. Pidana Cepat 5 -



9. Pidana Anak 25 1

10. Perikanan - -


12. PHI 11 3

7

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali



mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut :


Peninjauan Kembali






6. Pidana Cepat 5 -



9. Pidana Anak 25 -

10. Perikanan - -

11. Tindak Pidana Korupsi 25 -

12. PHI 11 -

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Data sisa perkara tahun 2018 yang diputus dalam tahun 2019 sebagai

berikut :

No Perkara Sisa Perkara

Tahun 2018

Putus


2. Gugatan Sederhana 1 1

3. Perdata Permohonan 2 2


8


6. Pidana Cepat - -

7. Pidana Praperadilan 1 1

8. Lalu Lintas - -

9. Pidana Anak - -

10. Perikanan - -


12. PHI - -

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua sisa perkara tahun 2018 telah

diputus dalam tahun 2019.

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Data perkara yang diputus tepat waktu sebagai berikut :

No Perkara Masuk Putus Putus Tepat

Waktu


2. Gugatan Sederhana 30 25 25

3. Perdata Permohonan 208 202 202

4. Pidana Biasa 581 419 418

5. Pidana Singkat - - -

6. Pidana Cepat 5 5 5

7. Pidana Praperadilan 8 8 8

8. Lalu Lintas 21.113 21.113 21.113

9. Pidana Anak 25 25 25

10. Perikanan - - -

11. Tindak Pidana Korupsi 38 25 23

12. PHI 11 11 11

9

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

Kasasi dan PK

Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi

dan PK sebagai berikut :

No Perkara Masuk Putus Tidak Mengajukan Upaya

Hukum

Banding Kasasi PK

1. Perdata Gugatan 283 183 165 181 183

2. Gugatan Sederhana 30 25 25 25 25

3. Perdata Permohonan 208 202 202 202 202

4. Pidana Biasa 581 419 379 403 419

5. Pidana Singkat - - - - -

6. Pidana Cepat 5 5 5 5 5

7. Pidana Praperadilan 8 8 8 8 8

8. Lalu Lintas 21.113 21.113 21.113 21.113 21.113

9. Pidana Anak 25 25 24 25 25

10. Perikanan - - - - -

11. Tindak Pidana

Korupsi

38 25 10 23 25

12. PHI 11 11 11 6 11

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Data perkara perdata yang berhasil dimediasi sebagai berikut :

No Perkara Masuk Putus Berhasil Mediasi


2. Gugatan Sederhana 30 25 -

3. Perdata Permohonan 208 202 -

10

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Data perkara anak yang berhasil melalui diversi sebagai berikut :

No Perkara Masuk Putus Berhasil Melalui

Diversi

1. Pidana Anak 25 25 3

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

1. Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri/PHI/

Tipikor/ Perikanan Ambon Kelas I A dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan.

3. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA dengan Himpunan

Maluku Untuk Kemanusiaan (HUMANUM) tentang Pemberian

Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA tanggal 29 Januari

2019.

Pelayanan yang disediakan pada Posbakum Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA berupa informasi,

konsultansi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan. Pelaksanaan layanan bantuan hukum dilakukan setiap hari

kerja (Senin - Kamis) pukul 09.30 - 17.00 WIT. Posbakum Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/ Perikanan Ambon Kelas IA beranggotakan 6 orang

advokat. Sepanjang tahun 2019 Posbakum Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/ Perikanan Ambon Kelas IA menangani 117 perkara

pidana, baik perkara pidana biasa maupun perkara pidana khusus.

Anggaran pelaksanaan tugas pada Posbakum dibiayai oleh

DIPA Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA tahun

2019 Nomor : SP DIPA-005.03.2.099707/2019 tanggal 05 Desember

2018. Dengan alokasi dana untuk tahun 2019 sebesar Rp. 44.000.000,-

11

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2015 tentang Pelayanan

Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dalam Rangka Penebitan

Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran maka selama tahun

2019 tidak ada Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu pada Pengadilan

Negeri /PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas I A untuk memberikan

pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan

kewenangan Pengadilan Negeri.

BAB III

Sumber Daya Manusia

1. Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

No Nama NIP

Golongan

Pendidikan Terakhir

1 2 3 4

1 Pasti Tarigan, SH.MH 196205041991031008

Pembina Utama Madya IV/d

S2

2 Achmad Ukayat, SH.MH 196711231996031001

Pembina Tingkat I IV/b

S2

3 Christina Tetelepta, SH 195710211981032001


S1

4 HAMZAH KAILUL, SH 195705011986031006


S1

5 H. Syamsudin La Hasan, SH., MH 196203031983031004

Pembina Utama Muda IV/c

S2

6 R A Didi Ismiatun, SH., M.Hum 196609271992122001


S2

7 Lucky Rombot Kalalo, SH. 196702031992121001


S1

8 Esau Yarisetou, S. H. 196307131996101001


S1

9 Amaye Martina Yambeyapdi, SH 197302131997122001


S1

10 Jimmy Wally, SH 197612152001121002

Pembina IV/a

S1

11 Philip Pangalila, SH., MH 197804142001121002

Pembina IV/a

S2

12 Felix Ronny Wuisan, S.H, M.H. 197712102002121001

Pembina IV/a

S2

13 Jenny Tulak, SH.,MH. 197605052002122003

Pembina IV/a

S2

14 LA JAMAL, S.H. 197301211993031002

Pembina IV/a

S1

15 Hesty Kusumaningsy Ely, SE., SH 197706282002122001

Pembina IV/a

S1

16 Lourens Kakisina, SH 196509201989031002

Penata Tingkat I III/d

S1

17 Alexander Nahusona, SH 197004211990031001


S1

18 Telince Teklamaris Resiloy, SH., MH 197212281992032002


S2

19 Greace Paula Manuhutu, SH 197606042001122005


S1

20 Jordaan Sahusilawane, SH 196809191992031004

Penata Tk. I III/d

S1

13

No Nama NIP

Golongan

Pendidikan Terakhir

1 2 3 4

21 Rosna Sangadji, SH 196406171985032004


S1

22 Melianus Hattu, SH 196603181989031001


S1

23 Halijah, SH 196910011992032001


S1

24 Maria Makmara, SH 197012171993032003


S1

25 Benoni Hahua, 196107191985031003

Penata III/c

SLTA/Sederajat

26 Mentrina Garing, 196503121986032003

Penata III/c

SLTA/Sederajat

27 Agustina Parera, 196103031986032002

Penata III/c

SLTA/Sederajat

28 Cheterina Octovina Supusepa, 196410041986032003

Penata III/c

SLTA/Sederajat

29 Suriati Difinubun, SHi 197010121992032002

Penata III/c

S1

30 Joseph J. Parera, 196912041993031002

Penata III/c

S1

31 Yenddy Patricia Tehusalawany, S.H. 198303282006042002

Penata Muda Tingkat I III/b

S1

32 Meis Marhareth Loupatty, S.H 198703062006042001


S1

33 Merlyn Heumasse, A.Md., S.H. 197411172006042001


S1

34 Nova J.C Melatunan, S.H. 197605202005022001


S1

35 MARLYN JAQILIN GERRITS, 198503292005022001

Pengatur Tingkat I II/d

SLTA/Sederajat

36 Zeth Pattipeilohy, 196701261993031001

Penata Muda III/a

SLTA/Sederajat

37 Daud Jemris Samadara, 198512252006041001


SLTA/Sederajat

38 Jonas Mustamu, 197708012006041003


SLTA/Sederajat

39 Notjie Leasa, 196711151993031004

Penata Muda III/a

SLTA/Sederajat

40 Lorina Pesulima, SH 197605182006042001

Penata Muda III/a

S1

41 Novita Hasana Tuanaya, AMd 198211072008052001

Penata Muda III/a

DIII

42 Prelly Sinaij, S.Sos., SH 197604302005021001


S1

43 Inggried Windratie Persulessy, S.H 197510232008052001

Penata III/c

S1

44 Hediana Nirahua, SE., MH 198603302009042008

Penata III/c

S2

45 Diana, S.Kom 198505312009122007

Penata III/c

S1

46 Hernida, S.Kom., SH 198102102009042006

Penata III/c

S1

14

No Nama NIP

Golongan

Pendidikan Terakhir

1 2 3 4

47 Juniawati Mani`allo, S.Kom 198106162009042006

Penata III/c

S1

48 Salmia, ST 198503192011012013

Penata III/c

S1

49 Recky Ferdinand Satumalay, S.Sos 197905162009121005


S1

50 Fransiska Eropley, S.Sos 198304272009122002


S1

51 Eriec Hendry Tahalele, AMd., SH 197907212006041004

Penata Muda III/a

S1

52 Mutiara Sangadji, Amd 197802012009042002

Penata Muda III/a

DIII

53 Erwinda Nazwir, AMd 198501232009122003

Penata Muda III/a

DIII

54 ANDI DAMAR WIJAKSONO, S.H. 198506052019031007

Penata Muda III/a

S1

55 Miova Jenesia Salhuteru, 198705282006042001


SLTA/Sederajat

56 SARFAH LUSSY, 198603022006042001

Pengatur II/c

SLTA/Sederajat

57 PIERE TELEHALA, 198810152009121002

Pengatur II/c

SLTA/Sederajat

58 Alwi Difinubun, 198406202009041008

Pengatur II/c

SLTA/Sederajat

59 Fortunatus Mahulette, 198205052014081002

Pengatur Muda Tingkat I II/b

SLTA/Sederajat

60 Rudi Lamadi, 197807182014081002


SLTA/Sederajat

61 Yustinus Lawalatta, 197507172014081002


SLTA/Sederajat

62 Meimi Pattiradjawane, 197908032014082003


SLTA/Sederajat

63 Birtles Saul Liubana, 198203052014081001


SLTA/Sederajat

64 Marlyen Samua, 197503042014082002


SLTA/Sederajat

65 Riki Muskitta, 197910102014081004


SLTA/Sederajat

66 Muhammad Afiat Abdullah, SH 198607032014081001


S1

67 David Daniel Manuhutu, 198511112014081001


SLTA/Sederajat

68 Nefy Dominggus Puturuhu, 197403172014051001


SLTA/Sederajat

69 Williams Risakotta, 198509022014081001

Pengatur Muda II/a

SLTA/Sederajat

Selain Hakim dan pegawai yang ada, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/

Perikanan Ambon Kelas IA juga memiliki 16 orang Tenaga Kontrak, yang

15

terdiri dari Satpam 4 orang, Pengemudi 3 orang, Pramubakti 3 orang, dan

Tenaga Cleaning Service 6 orang.

Terkait kebutuhan SDM Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan

Ambon Kelas IA memerlukan penambahan tenaga di bidang TI.

2. Mutasi

No

Nama

Pangkat/Gol

Ket

1.

M.Muchlis, S.H.,M.H

Pembina Utama Madya (IV/d)

Mutasi keluar ke PN. Bekasi

2. Hery Setyobudi, S.H.,M.H Pembina Utama Muda (IV/c)

Mutasi keluar ke PN. Pati Kelas I A

3. Eke Sanfastuti, S.E.,S.H

Penata (III/c)

Mutasi keluar ke PN. Hunipopu

4. Joseph J. Parera, S.H

Penata (III/c)

Mutasi masuk dari PN. Masohi

5. Nova J.C.Melatunan, S.H Penata Muda Tk. I (III/b)

Mutasi masuk dari PN. Masohi

3. Promosi

No

Nama

Pangkat

Jabatan

Promosi

1.

Rosna Sangadji, S.H

Penata TK. I (III/d)

Panitera Pengganti

Panmud Perdata

2. Hernida, S.Kom.,S.H

Penata (III/c)

Staf Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Ortala

3. Recky. F.Satumalay, S.Sos

Penata Muda Tk. I (III/b)

Staf Jurusita Pengganti

4. Eriec H. Tahalele,A.Md

Penata Muda (III/a)


5. Alwi Difinubun

Pengatur (II/c)


6. Nefy D. Puturuhu

Pengatur Muda Tk. I (II/b)


7. Rudi Lamadi



8. Birtles S. Liubana



16

9. Fortunatus Mahulette Pengatur Muda Tk. I (II/b)


4. Pensiun

No

Nama

Pangkat/Gol

Jabatan

Ket

1. Kristina Kondouw, S.Sos

Penata (III/d) Panitera Pengganti

5. Diklat

No

Nama

Pangkat/Gol

Jenis diklat

Ket

1. Hediana Nirahua, SE,MH Penata (III/c) Diklat Perkoperasian

2. Anda Ariansyah, S.H.,M.H - Diklat Perkoperasian

Hakim Adhoc

3. 4.

Hediana Nirahua, SE,MH Miova J. Salhuteru

Penata (III/c) Pengatur Tk. I (II/d)

Diklat Pengawasan Ksp/Usp Koperasi Bagi Pengawas Koperasi

5. Felix R. Wuisan, S.H.,M.H Pembina (IV/a) Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung

6 Prelly Sinaij, S.Sos.,S.H Penata Tk. I (III/d) Bimtek Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Ambon

7 Philip Pangalila, S.H.,M.H Pembina (IV/a) Diklat Terpadu Mineral Dan Batubara Angkatan II

8 Christina Tetelepta, S.H Pembina Utama Madya (IV/d)

Diklat Short Couse Pedoman Penyelenggara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

9. H. Syamsudin La Hasan, S.H M.H

Pembina Utama Muda (IV/c)


10. R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum Pembina Utama Muda (IV/c)

Diklat Short Couse Pedoman Penyelenggara Hak

17

Kekayaan Intelektual (HAKI)

11. Lucky R. Kalalo, S.H Pembina Utama Muda (IV/c)


12. Esau Yarisetou, S.H Pembina Tk. I (IV/b) Diklat Short Couse Pedoman Penyelenggara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

13. Jimmy Wally, S.H.,M.H Pembina (IV/a) Diklat Short Couse Pedoman Penyelenggara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

14. Philip Pangalila, S.H.,M.H Pembina (IV/a) Diklat Short Couse Pedoman Penyelenggara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

15. Felix R.Wuisan, S.H.,M.H Pembina (IV/a) Diklat Short Couse Pedoman Penyelenggara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/

Perikanan Ambon Kelas IA pada Pagu DIPA 01 (099706) tahun 2019

berjumlah Rp. 13.731.302.000.- (Tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh

satu juta tiga ratus dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No

Kegiatan

Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi

%

Sisa

%

(Rp) (Rp)

1 Belanja Pegawai 14.312.258.000 11.697.032.000 11.691.133.140 99,95 5.898.860 0,05

2 Belanja Operasional dan Pemelharaan Kantor

1.681.799.000 1.930.270.000 1.757.553.081 91,05 172.716.919 8,95

3 Belanja Modal

52.000.000 104.000.000 102.600.000 98,65 1.400.000 1,35

JUMLAH 16.046.057.000 13.731.302.000 13.551.286.221 98,69 180.015.779 1,31

Untuk realisasi anggaran tahun 2019 sampai dengan tanggal 31

Desember 2019, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon

Kelas IA telah mencapai 98,69% dari total anggaran di dalam DIPA 01

(099706) Tahun 2019, yaitu senilai Rp. 13.731.302.000.- (Tiga belas miliar

tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua ribu rupiah), dengan rincian

sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja pegawai tahun 2019

sebesar Rp. 11.697.032.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Akun Belanja Pegawai Pagu Realisasi % Sisa %

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4.955.165.000 3.468.247.620 69,99 1.486.917.380 30,01

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 73.000 57.383 78,61 15.617 21,39

511121 Belanja Tunj.Suami/Istri PNS 435.141.000 269.339.842 61,90 165.801.158 38,10

511122 Belanja Tunj.Anak PNS 171.828.000

86.360.355 50,26 85.467.645 49,74

19

511123 Belanja Tunj.Struktural PNS 92.193.000 33.840.000 36,71 58.353.000 63,29

511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS 3.460.050.000 3.479.165.000 100,55 -19.115.000 -0,55

511125 Belanja Tunj.PPh PNS 543.547.000 539.513.140 99,26 4.033.860 0,74

511126 Belanja Tunj.Beras PNS 186.192.000 187.567.800 100,74 -1.375.800 -0,74

511129 Belanja Uang Makan PNS 645.208.000 599.732.000 92,95 45.476.000 7,05

511151 Belanja Tunj.Umum PNS 87.635.000 64.910.000 95,97 2.725.000 4,03

511157 Belanja Tunj.Kemahalan

Hakim

384.000.000 386.400.000 100,63 - 2.400.000 -0,63

511158 Belanja Tunj.Hakim Ad Hoc 756.000.000 2.576.000.000 340,74 -1.820.000.000 -240,74

JUMLAH 11.697.032.000 11.691.133.140 99,95 5.898.860 0,05

2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja operasional dan

pemeliharaan kantor tahun 2019 sebesar Rp. 1.930.270.000,- dengan

rincian sebagai berikut :

Akun Belanja Barang Pagu Realisasi % Sisa %

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 410.570.000 410.562.250 100 7.750 0

521119 Belanja Barang Operasional

Lainnya

73.080.000 73.067.300 99,98 12.700 0,02

521811 Belanja Barang untuk persediiaan

barang konsumsi

167.670.000 167.621.000 99,97 48.500 0.03

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 131.419.000 125.922.233 95,76 5.568.767 4,24

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas

Pos Pusat

Pos Pusat

37.000.000 36.616.400 98,96 383.600 1,04

522111 Belanja Langganan Listirk

Satuan Kerja

201.500.000 180.223.171 89,44 21.276.829 10,56

522112 Belanja Langganan Telepon

9.600.000 9.198.369 95,82 401.631 4,18

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan

dan Mesin

279.142.000 279.119.300 99,99 22.700 0,01


Gedung dan Bangunan Lainnya

38.032.000 38.022.150 99,97 9.850 0,03


Peralatan dan Mesin

126.862.000

126.862.000 126.857.575 100 4.425 0

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 54.600.000 54.600.000 100 0 0

521119 Pakaian Dinas Pegawai 54.600.000 54.599.933 100 67 0

521119 Belanja Pakaian Dinas

Satpam,Pengemudi,

Pramubakti, cleaning service

13.800.000 13.800.000 100 0 0


Lainnya/Biaya Kesehatan Hakim

3.000.000 3.000.000 100 0 0

20

522141 Belanja Sewa

Cukai Meterai

50.000.000 50.000.000 100 0 0


Lainnya

3.443.000 3.400.000 98,75 43.000 1,25

522191 Belanja Jasa Lainnya/Jasa

Rohaniawan

800.000 800.000 100 0 0

521119 Bahan/Konsumsi Rapat 29.400.000 29.396.500 99,99 3.500 0,01

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa

Satuan Kerja

10.280.000 10.246.400 99,67 33.600 0,33

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam

Kota

4.400.000 4.400.000 100 0 0

522141 Belanja Sewa 231.000.000 86.100.000 37,27 144.900.000 62,73

JUMLAH 1.930.270.000 1.757.553.081 91,05 172.716.919 8,95

3. Belanja Modal

Anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja modal tahun 2019 sebesar

Rp. 104.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Akun Belanja Modal Pagu Realisasi % Sisa %

532111 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

104.000.000 102.600.000 99,65 1.400.000 1,35

JUMLAH 104.000.000 102.600.000 99,65 1.400.000 1,35

Selanjutnya, alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/ Perikanan Ambon Kelas I A DIPA 03 (099707) tahun

2019 berjumlah Rp. 305.460.000.- (Tiga ratus lima juta empat ratus

enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No

Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi

Realisasi

%

Sisa

% (Rp) (Rp)

1 Belanja Barang 305.460.000 305.460.000 288.702.400 95 16.757.600 5

Untuk realisasi anggaran tahun 2019 sampai dengan tanggal 31

Desember 2019, Pengadilan Negeri Ambon telah mencapai 95 %

dari total anggaran di dalam DIPA 03 (099707) Tahun 2019 yaitu

senilai Rp 305.460.000.- (Tiga ratus lima juta empat ratus enam puluh

ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

21

Anggaran yang tersedia dalam DIPA (03) tahun 2019 sebesar Rp.

305.460.000.- dengan rincian sebagai berikut :

Akun Belanja Barang Pagu Realisasi % Sisa %

522131 Belanja Jasa Konsultan 44.000.000 44.000.000 100,00 0 0,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 55.800.000 41.988.000 75,25 13.812.000 24,75

521211 Belanja Bahan 5.780.000 5.780.000 100 0 0

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

20.585.000 20.460.000 99,39 125.000 0,61

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

2.250.000 2.250.000 100 0 0

521211 Belanja Bahan 50.730.000 50.660.000 99,86 70.000 0,14


500.000 490.000 98 10.000 2

521211 Belanja Bahan 6.800.000 6.799.400 99,99 600 0,01

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

7.100.000 7.080.000 99,72 20.000 0,28


4.250.000 4.250.000 100 0 0


6.250.000 6.235.000 99,76 15.000 0,24


5.950.000 5.950.000 100 0 0


2.250.000 2.240.000 99,56 10.000 0,44


3.150.000 3.150.000 100 0 0


14.250.000 14.250.000 100 0 0


1.200.000 1.200.000 100 0 0

521211 Belanja Bahan 3.600.000 3.600.000 100 0 0

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

7.800.000 7.795.000 99,94 5.000 0,06


3.000.000 3.000.000 100 0 0

521211 Belanja Bahan 8.640.000 8.634.500 99,94 5.500 0,06

521211 Belanja Bahan 4.200.000 4.126.000 98,24 74.000 1,76


3.000.000 3.000.000 100 0 0


3.000.000 2.800.000 93,33 200.000 6,67


3.000.000 3.000.000 100 0 0


2.500.000 2.500.000 100 0 0


2.500.000 2.450.000 98,00 50.000 2,00


2.000.000 2.000.000 100 0 0


2.000.000 2.000.000 100 0 0

521211 Belanja Bahan 1.500.000 1.407.000 93.80 93.000 6,20

22

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

3.000.000 2.961.000 98,70 39.000 1,30


750.000 750.000 100 0 0

521211 Belanja Bahan 450.000 450.000 100 0 0

521211 Belanja Bahan 1.500.000 1.500.000 100 0 0


750.000 750.000 100 0 0


1.125.000 360.000 32 765.000 68


500.000 50.000 100 0 0

521211 Belanja Bahan 250.000 47.000 18.80 203.000 81,20


920.000 920.000 100 0 0

524111 Belanja Perjalanan Biasa 18.630.000 18.630.000 100 0 0

JUMLAH 305.460.000 288.702.400 94,51 16.757.600 5,49

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Anggaran pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas IA tahun 2019 sebesar Rp.

104.000.000,- ( seratus empat juta rupiah ).

Sesuai perencanaan dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2019 untuk

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,

maka telah direalisasikan untuk kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi dengan komponen Sarana Prasarana Pendukung

SIPP berupa 8 (delapan) unit Laptop yang diperuntukan bagi Hakim.

Pengadaan 8 unit Laptop ini sendiri dilaksanakan melalui mekanisme e-

katalog. Penyedia dalam pengadaan ini adalah PT. Bhinneka Mentari

Dimensi, dengan kontrak nomor : 05/PPK-PN.AB/PL.04/VI/2019 tanggal 20

Juni 2019. Serah Terima barang pada tanggal 24 Juni 2019

Kondisi kendaraan dinas terlihat dalam tabel berikut ini :

No

Uraian

Tahun

Perolehan

Kondisi Keterangan Baik Rusak

Ringan Rusak Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4

1. Toyota New Vios 1.5 G MT 01-01-2007 1

2. Daihatsu Terios 19-12-2011 1

3. Toyota (T6NOR-GKMRKD) 12-09-2006 1

II Jenis Kendaraan Roda 2

1. Honda NF. 100D 01-01-2005 1

2. Yamaha Jupiter Z 01-01-2005 1

23

3. Yamaha Jupiter- Z 01-01-2005 1

4. Suzuki Smash FD 125 XSD 01-01-2006 1

5. Yamaha Vega-R 25-05-2007 1

6. Yamaha AD7 25-05-2007 1

7. Yamaha RX K 25-05-2007 1

8. Honda Revo NF 100 TD 11-02-2008 1

9. Honda Revo NF 100 TD 11-02-2008 1

10. Yamaha Yupiter Z 19-12-2011 1

11. Suzuki Thunder EN 125 01-01-2006 1

Kondisi rumah dinas terlihat dalam tabel berikut ini :

No

Uraian

Jumlah

Kondisi Keterangan Baik Rusak

Ringan Rusak Berat

I Rumah Dinas 15 7 6 2

1. Rumah Dinas Ketua 1 1

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1

3. Rumah Dinas Hakim 11 3 6 2

4. Rumah Dinas Panitera 1 1

5. Rumah Dinas Sekretaris -

Sarana prasarana fasilitas gedung di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/

Perikanan Ambon Kelas IA terlihat dalam tabel berikut :

No

Sarana Prasarana Gedung

Jumlah

Keterangan

I Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang Wakil Ketua 1

3. Ruang Hakim 4

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Sekretaris Ketua 1

7. Ruang Sidang Umum 5

8. Ruang Kepaniteraan 6

9. Ruang Kesekretariatan 3

11. Ruang Laktasi 1

12. Ruang Tunggu Saksi Korban Anak 1

13. Ruang Arsip 1

14. Ruang Arsip Tipikor 1

15. Ruang Perpustakaan 1

16. Ruang Mushola 1

17. Ruang Panitera Pengganti 2

18. Ruang Tahanan Pria 1

19. Ruang Tahanan Wanita 1

20. Ruang Ramah Anak 1

24

21. Ruang Tunggu Jaksa 1

22. Ruang Pos Bakum 1

23. Ruang Tunggu Tahanan 1

24. Ruang Kesehatan 1

25. Ruang Pengacara/Advokat -

26. Ruang Pelayanan Tamu 2

27. Ruang Mediasi 1

28. Ruang TI & Server 1

29. Ruang Tamu Terbuka 1

30. Ruang Persediaan 1

31. Ruang Genset 1

32. Ruang DYK 1

33. Toilet 21

34. Tempat Wudhu 1

35. Piket 1

36. Meja Informasi 1

37. Ruang e-Court 1

38. Ruang Difabel 1

39. Kantin 1

Sarana dan prasarana fasilitas perkantoran di Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/ Perikanan Ambon Kelas IA terlihat dalam tabel

berikut :

No

Sarana Prasarana Gedung

Jumlah

Keterangan

II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan 1 4

2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 4

3. Stationary Generating Set 1

4. Pompa Air 1

5. Sedan 1

6. Station Wagon 1

7. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) 1

8. Sepeda Motor 13

9. Lemari Kayu 56

10. Rak Besi 3

11. Rak Kayu 5

12. Brandkas 2

13. Tabung Pemadam Api 3

14. Cctv – Camera Control Television Sistem 7

15. Alat Perekam Suara (Voice Pen) 3

16. Papan Pengumuman 6

17. Meja Kerja Kayu 78

25

18. Kursi Besi/Metal 321

19. Kursi Kayu 65

20. Sice 4

21. Bangku Panjang Kayu 54

22. Meja Rapat 25

23. Meja Komputer 5

24. Tempat Tidur Kayu 3

25. Meja Resepsionis 2

26. Partisi 2

27. Mesin Pemotong Rumput 1

28. A.c. Split 24

29. Alat Pendingin Lainnya 3

30. Televisi 3

31. Sound System 3

32. Stabilisator 1

33. Lambang Garuda Pancasila 2

34. Tiang Bendera 4

35. Lambang Instansi 1

36. Vertikal Blind 150

37. Asbak Tinggi 20

38. Tangga 1

39. Uninterruptible Power Supply (ups) 7

40. Digital Keyboard Technics 1

41. Telephone (pabx) 2

42. Ct. Scanner 1

43. Personal Computer 12

44. Internet 1

45. P.c. Unit 12

46. Lap Top 26

47. Personal Komputer Lainnya 1

48. Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1

49. Printer (Peralatan Personal Komputer) 24

50. Server 1

51. Router 1

52. Hub 1

53. Modem 1

54. Kabel Utp 1

55. Bangunan Gedung Kantor Permanen 1

56. Bangunan Tempat Sidang /zitting Plaat 3

57. Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen 1

58. Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen 14

59. Pagar Permanen 2

60. Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 Kva 1

61. Monografi 4

26

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Ambon

Pelaksanaan e-court di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan

Ambon Kelas I A dimulai sejak tahun 2019. Sampai dengan akhir

tahun 2019, dari 491 perkara perdata gugatan dan permohonan,

sebanyak 58 perkara yang dilaksanakan melalui e-court

- Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Ambon

Pelaksanaan SIPP di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan

Ambon Kelas I A telah menggunakan SIPP versi 3.3.0-1. Pelaksanaan

SIPP di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas I A

didukung dengan perangkat Teknologi Informasi berupa 1 unit server

yang saat ini hampir penuh kapasitas penyimpanannya. Sehingga

sangat dibutuhkan 1 unit server tambahan.

Pelaksanaan SIPP ini didukung dengan jaringan internet hasil

kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia melalui layanan Astinet,

Indihome dan Wifi Station dengan bandwith sebesar 60 Mbps

BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Untuk mencapai pelayanan publik yang prima, oleh Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuat program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan. Tujuan

Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan

Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia

Court Performance Excellent – ICPE). Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/

Perikanan Ambon Kelas I A telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan

Mutu melalui audit oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari hasil audit yang dilakukan ini, Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas I A terakreditasi "A".

Penyerahan sertipikat akreditasi ini dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada

tanggal 10 September 2018.

Namun penilaian terhadap akreditasi ini tidak berhenti sampai disini,

akan tetapi akan dilanjutkan dengan penilaian kembali 1 tahun untuk

assesment surveilance berikutnya selama 3 tahun terhitung tanggal 3

September 2019 sampai dengan 3 September 2021.

Pencapaian nilai akreditasi ini tidak lepas dari pengawasan dan

asessment yang terus menerus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon

melalui Hakim Tinggi Pengawas.

Capaian nilai A Excellent dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas I A berkat

upaya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan terutama pada

bidang pelayanan publik. Diantaranya dengan pemberlakuan Meja

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) dan

penerapan e-court. Perbaikan sarana dan prasarana juga menjadi

28

perhatian dalam mencapai pelayanan yang prima. diantaranya dengan

menyediakan Ruang Tamu Terbuka, Ruang Ramah Anak, Ruang Laktasi,

Ruang Kesehatan, Ruang Tunggu Saksi Korban, Ruang Difabel dan Jalur

Khusus Difabel, Ruang Tunggu Sidang yang dilengkapi dengan air minum

dan free charger serta area tempat berkumpul apabila terjadi bencana.

Juga telah dilakukan survei kepuasan masyarakat sebagai salah satu

penilaian akreditasi, menggunakan aplikasi e-survey.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dilaksanakan di

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas I A dengan 9 loket

pelayanan meliputi loket pelayanan pidana, loket pelayanan Tipikor, loket

pelayanan perdata dan e-court, loket pelayanan kasir, loket pelayanan

hukum, loket pelayanan informasi, loket pelayanan pengaduan, loket

pelayanan PHI, loket pelayanan perikanan dan loket pelayanan umum.

Jam pelayanan pada loket pelayanan untuk hari Senin sampai dengan hari

Kamis mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 16.30 WIT.

Dengan jam istirahat pukul 12.00 WIT sampai dengan 13.00 WIT.

sedangkan untuk hari Jumat, pelayanan dimulai dari pukul 08.00 WIT

sampai dengan pukul 17.00 WIT, dengan waktu istirahat pada pukul 12.30

sampai dengan pukul 14.00 WIT.

3. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik yang telah dilakukan di Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas I A yaitu Aplikasi e-survey,

merupakan aplikasi survey kepuasan masyarakat yang mulai digunakan

sejak tahun 2018 dan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asisten

Pengadilan), yaitu aplikasi penelusuran informasi tentang pengadilan

berbasis WhatsApp dan mulai di berlakukan sejak bulan Nopember 2019

BAB VI

Pengawasan

A. Internal

Pengawasan internal di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan

Ambon Kelas IA berlaku untuk seluruh Hakim dan Karyawan/Karyawati

yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan tugas pelayanan kepada

masyarakat, hal tersebut dilakukan dengan berpedoman pada :

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, pasal

53 (Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita);

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung

Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan ;

c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Ketentuan

Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ;

d. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

04/DJU/SE/KPOO.1/IV/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Disiplin

Pegawai Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/ Tindak Pidana

Korupsi/Perikanan Ambon Kelas IA Tentang Penunjukan Koordinator

Hakim Pengawas Dan Hakim Pengawas Bidang/Administrasi Pengadilan

Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi/

Perikanan Ambon Kelas IA, Nomor 161 Tahun 2019 Tanggal 15

Nopember 2019

30

No

Bidang Pengawasan

Jabatan

Hakim Pengawas Bidang

Ket

1 Koordinator Hakim

Pengawas Bidang

Hakim Madya

Muda / Ketua

Achmad Ukayat, SH. MH

2 Pengawas Bidang

Kepaniteraan Pidana

Hakim Pratama

Muda

Amaye M. Yambeyapdi, SH

3 Pengawas Bidang

Kepaniteraan Perdata

Hakim Pratama

Utama

R.A. Didi Ismiatun, SH.

M.Hum

4 Pengawas Bidang Hukum,

Kearsipan dan Pengaduan

Hakim Madya

Utama

Lucky Rombot Kalalo, SH

5 Pengawas Bidang

Kepaniteraan PHI

Hakim Madya

Utama

H. Syamsudin La Hasan,

SH.MH

6 Pengawas Bidang

Kepaniteraan Tipikor

Hakim Pratama

Utama

Jenny Tulak, SH. MH

7 Pengawas Bidang

Kepaniteraan Perikanan

Hakim Madya

Pratama

Philip Pangalila, SH. MH

8 Pengawas Bidang Sub

Bagian Kepegawaian dan

Ortala

Hakim Utama

Muda

Christina Tetelepta, SH


Bagian Umum dan

Keuangan

Hakim Madya

Pratama

Jimmy Wally, SH. MH


Bagian Perencanaan, TI dan

Pelaporan

Hakim Pratama

Utama

Felix R. Wuisan, SH. MH

11 Pengawas Bidang

Penyelesaian Perkara

(Minutasi)

- Hakim Utama

Muda

- Hakim Madya

Muda

- Hakim Madya

Muda

Hamzah Kailul, SH

Esau Yarisetou, Sh

31

Pengawasan Internal di setiap bagian selalu dilakukan setiap bulan

oleh Hakim Pengawas Bidang yang bersangkutan.

B. Evaluasi

Selain pengawasan bidang oleh Hakim Pengawas Bidang, juga

dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh masing-masing pimpinan unit

yang dilakukan secara berjenjang melalui Rapat Evaluasi Bulanan pada

masing-masing bagian dan Rapat Evaluasi Kepaniteraan maupun

Kesekretariatan. Setelah itu dilanjutkan dengan dengan Rapat Bulanan

secara keseluruhan yang memuat evaluasi pelaksanaan aplikasi Sistim

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui aplikasi MIS, serta evaluasi

pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Selain itu juga dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran yang

dilakukan pada 16 Januari 2019, 11 April 2019, 10 Juli 2019, dan 4

Desember 2019. Terhadap evaluasi kinerja pegawai di bidang

kesekretariatan dan kepaniteraan dilakukan setiap bulan dalam rapat

kesekretariatan dan kepaniteraan.

BAB VII

Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/

Perikanan Ambon Kelas I A tahun 2019 ini, memuat uraian mengenai

berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan

Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas I A, baik itu berupa program

kerja, kebijakan strategi bidang peradilan dalam menjawab tantangan dan

peluang serta alokasi anggaran dan realisasi tahun 2019.

Kami menyadari bahwa kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/

Perikanan Ambon Kelas I A masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil

yang maksimal sesuai yang diharapkan, kami juga menyadari bahwa

pembangunan sektor atau bidang hukum tidak mungkin dilaksanakan

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Perikanan Ambon Kelas I A dalam waktu

singkat, untuk itu kami mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat

maupun pencari keadilan dan siapa saja yang mempunyai kepedulian

terhadap kemajuan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Perikanan Ambon

Kelas I A secara bersama-sama membangun secara terencana dan

konperhensif.

Demikian Laporan Kegiatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/

Perikanan Ambon Kelas I A tahun 2019, semoga Tuhan Yang Maha Esa

selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua

dalam meningkatkan pembangunan dalam bidang hukum, sehingga dapat

terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia terutama

di wilayah Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Perikanan Ambon Kelas

I A, karena tidak ada alasan untuk menghadapi masa depan dengan

perasaan pesimis, tetapi sebagai pejuang Indonesia yang juga merupakan

orang yang beragama sudah selayaknya untuk menghadapi hari depan

33

bangsa dengan penuh optimisme, sambil menyerahkan diri sepenuhnya

kepada bimbingan Tuhan Yang Maha Mengetahui.

B. Rekomendasi

1. Mohon agar setiap awal atau akhir tahun diadakan pertemuan dengan

menghadirkan Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris agar

sekiranya permasalahan-permasalahan yang sangat krusial di

Pengadilan tingkat pertama dapat terpecahkan, baik administasi,

finansial juga sumber daya manusia (SDM), sehingga tolak ukur dari

keberhasilan ataupun kegagalan suatu institusi Pengadilan Negeri

dapat dijadikan bahan usulan atau masukan di saat Rakernas.

2. Agar diperhatikan usulan Anggaran dan kegiatan terutama Belanja

Modal (53) yang diajukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena

sesungguhnya apa yang kami usulkan adalah yang kami butuhkan.

Demikian yang dapat kami sarankan semoga Bapak berkenan

mempertimbangkannya sebagai bahan rekomendasi.

Documents

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN … Kegiatan 2019.pdf · Perikanan Ambon Kelas IA Kelas I A Tahun 2019 ini, berisi program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun selama