laporan ppam layout Kawal Borneo community foundation (kbcf)

LAPORAN PARTISIPATORY POVERTY ASSESMENT

AND MONITORING (PPAM)

Bontang Lestari Kalimantan Timur dan Tambak Bajai Kalimantan Tengah

2012

Kemitraan Kawal Borneo Community Foundation

LAPORAN

PARTISIPATORY POVERTY ASSESMENT AND

MONITORING (PPAM)

Bontang Lestari Kalimantan Timur dan Tambak Bajai, Kalimantan Tengah

Kemitraan & KBCF

© 2012

ii

Kata Pengantar

Pelaksanaan PPAM oleh KBCF di dua lokasi di Kalimantan menjadi pintu masuk

program pembangunan bagi para pihak. Keberadan PPAM di dua lokasi tersebut

juga berhasil mengkomunikasikan masalah pembangunan yang minim akses.

Bahkan, apabila pelaksaannya sebelum musyawarah rencana pembangunan

(Musrenbang) dan pendampingan yang memadai maka, proses dan hasil PPAM

dapat menjadi bahan evaluasi dan baseline data untuk penyusunan program

pembangunan oleh pemerintah dan perusahaan. Beberapa kalangan di

pemerintah berharap agar ada tindak lanjut dari proses pelaksanaan PPAM. Camat

Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng mengungkapkan bahwa tools ini menarik

untuk dikembangkan di daerah, terpencil seperti Desa Tambak Bajai. Sedangkan

Kepala Bappeda Bontang, Kaltim menilai tools ini dapat digunakan untuk

mengupdate data kemiskinan setiap tahun selain dari hasil pendataan BPS yang

dilakukan tiga tahun sekali.

Kendati demikian, pelaksanaan PPAM dengan seluruh proses yang ada masih

diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas pelaksana, baik pada

pemahaman konsep, penggunaan tool, analisis dan penyajian data. Demikian

halnya dukungan infrastruktur harus disiapkan terlebih dahulu.

Hasil PPAM yang memadai akan dapat digunakan oleh pemerintah daerah

sebagai data dan informasi tambahan untuk mendukung data dari Badan Pusat

Statistik (BPS), sehingga perlu dilakukan diskusi untuk menyusun langkah-langkah

implementasi agar pemerintah dapat menggunakan tools PPAM dalam

mengupdate data kemiskinan.

Disadari masih banyak kekurangan dalam penyajian laporan ini, sehingga saran

dan masukan secara substansi sangat diperlukan.

Samarinda, Maret 2012

KBCF

iii

Daftar Isi

Judul ............................................................................................................................ i

Kata Pengantar ....................................................................................................... ii

Daftar Isi ..................................................................................................................... iii

Ringkasan Eksecutive ............................................................................................. iv

Bagian Satu ............................................................................................................... 1

Bagian Dua .............................................................................................................. 4

Bagian Tiga ............................................................................................................... 10

Bagian Empat ........................................................................................................... 13

iv

Ringkasan Eksekutif

KBCF melakukan PPAM (Partisipatory Poverty Asssesment and Monitoring) di dua

lokasi, yaitu tiga (3) kampung di Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang

Kalimantan Timur dan Desa Tambak Bajai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Kedua lokasi ini memiliki persamaan penyebab kemiskinan, yaitu

ketidakberdayaan, keterisolasian dan kerentanan. Kendati demikian memiliki

peluang yang berbeda keluar dari kondisi kemiskinan.

Kegiatan PPAM dimulai di Kelurahan Bontang Lestari, tepatnya di Teluk Kadere,

Selantuko, Loktunggul (Tekasalo) dan Desa Tambak Bajai di Kapuas, Kalteng.

Kegiatan ini didahului dengan workshop persiapan untuk menggali indicator

kemiskinan local dan membentuk tim PPAM. Peserta workshop dari unsur

masyarakatberharap kegiatan ini bukan hannya sekedar ceremony, tapi betul-betul

bisa membantu masyarakat keluar dari kondisi kimiskinan. Sedangkan dari

kalangan pemerintah, berharap, hasil PPAM ini dapat dipaparkan di pengambil

keputusan dan menjadi masukan bagi pemerintah.

Tekasalo merupakan pemukiman yang saat ini ditinggalkan penduduknya. Dari

Data pengumpulan data tim PPAM jumlah KK di Tekasalo adalah 97 KK, namun

pada saat dilakukan survey PPAM hanya ditemui 70 KK (Teluk Kadere 19 KK,

Selantuko 20 KK, Loktunggul 20 KK). Banyak rumah tidak lagi berpenghuni, kebun

terlantar, kondisi masyarakat pasrah, seakan tidak perduli dengan geliat kehidupan

di seberang teluk, dimana mereka menyerahkan nasib pada waktu. Tidak ada

dinamika, bahkan dalam satu tahun terakhir tidak ada bantuan atau program dari

pemerintah. Hanya bingkisan lebaran dari perusahaan yang mereka terimah dan

terakhir kali mereka makan “daging qurban”, juga pembagian dari perusahaan.

Ironisnya, tak jauh dari kampong mereka yang tersembunyi dibalik rimbunnya

hutan bakau, terdapat perusahaan besar dan geliat pembangunan pusat kota.

Memang pemerirntah sudah mulai membangun badan jalan, tapi belum bisa

membuka akses ke kampong tersebut. Perusahaan juga membantu membangun

gedung sekolah dan sarana ibadah, namun masih ditemui anak sekolah setiap

pagi harus membuka baju merah putih mereka, berenang menyeberangi empang

untuk ke sekolah, masih banyak rumah yang tidak layak huni, tidak ada sumber air

bersih yang mudah diakses., jamban yang berseptik tank menjadi barang langkah,

sementara hasil laut sudah mulai menurun. Saat seperti inilah Erwin dan puluhan

kepala keluargalainya merasa miskin, ”Saya merasa miskin ketika melaut tidak

dapat hasil”.

v

Lain halnya potret kemiskinan di Desa Tambak Bajai, Kalimantan Tengah. Tambak

Bajai adalah sebuah pemukian tua di ujung kecamatan Dadahup, Kabupaten

Kapuas. Masyarakat di desaini jauh lebih miskin dibandingkan dengan Tekasalo.

Bila di Bontang Lestari masih memiliki sumberdaya alam dan kelembagaan yang

dapat membantu untuk keluar dari kondisi saat ini, tapi di Tambak Bajai kedua hal

tersebut sudah hilang, sehingga akan membutuhkan proses dan waktu yang

sangat panjang untuk keluar dari kondisi saat ini. Kondisi kemiskinan di Tambak

Bajai memang diakibatkan oleh satu system yang gagal (PLG), sementara di

Bontang lebih kepada belum terbukanya akses.

Dari data yang diperoleh dari salah satu staf desa, jumlah KK yang terdaftar

sebanyak 126. Faktanya ketika dilakukan pendataan untuk survey PPAM, hanya

ada 60 KK, sedangkan 20 KK diantaranya berada di luar desa untuk menjadi buruh

di perkebunan sawit, selebihnya tidak diketahui. Banjir yang yang awalnya datang

hanya tiga tahun sekali. Sejak adanya proyek lahan gambut, menjadi setahun

sekali, dan kampong akan terendam selama 3 bulan. Kondisi ini bukan hanya

merusak sumber-sumber penghidupan tapi juga sendi-sendiri perikehidupan

lannnya di masyarakat setempat.

Masyarakat mengakui bahwa sejak adanya PLG, hutan mereka banyak yang hilang.

Sedangkan hutan merupakan tempat untuk mencari kayu bakar, rotan, karet,

berburu, bahkan mengambi kayu untuk membangun dan memperbaiki rumah.

Rosdiana, salah satu peserta workshop PPAM yang mewakili kelompok perempuan

mengatakan sekarang hutan mereka banyak yang hilang dan sangat sedikit sekali

yang tersisia. “Sejak adanya PLG, kami suit memperbaiki rumah, tidak ada kayu,

tempat berburu juga semakin sedikit,” tambah ibu yang dipanggil Ros ini.Ia juga

menuturkan bahwa, kaum perempuan di Desa Tambak Bajai merasa miskin

ketikasulit dapat lauk, tidak ada kayu bakar, dan kayu untuk memperbaiki rumah.”.

Lain halnya dengan Saden, orang tua separuh baya ini sudah lama tidak bekerja, ia

sangat sulit mendapat pekerjaan, mau berkebun tidak ada lahan, mau berusaha

tidak ada modal.

Semua kondisi itu belum seberapa dibadning ketika banjir datang merendam

kampong mereka selama tiga bulan. Mereka tidak bisa memanen rotan, tidakpula

menorah karet, apalagi untuk kegiatan social lainnya. Bahkan, mereka harus

membuat tiang rumah dalam rumah mereka. Menurut warga, dulu banjir yang

datag sekali setahun, dinanti karena membawa berkah. Masyarakat setempat

menggali sumur-sumur perangkap ikan di kebun mereka, ketika banjir datang,

ikan akan terbawa masuk dan terperangkap di sumur tersebut. Sekarang, bila

banjir datang mereka kehilangan banyak waktu dan rupiah, karena tidak dapat

mengambil rotan dan karet di hutan.

vi

Lalu, apa yang telah mereka lakukan untuk keluar dari kondisi tersebut? Ternyata

tidak ada, mereka sudah pasrah. Usman, ketua RT 13 Teluk Kadere mengatakan

mereka sudah pasrah dengan kondisi ini, kami tidak tahu harus bagaiman

mengatasi hama di kebun kami. Sementara itu, Guset, Kepala Desa Tambak Bajai

mengaku bahwa masyarakat sudah “alergi’ melakukan pertemuan untuk

musrenbangdes, karena setiap tahun diusulkan program yang sama, tapi tidak

serupiah yang turun ke masyarakat.

Setelah adanya PPAM ini, masyarakat kepala desa dan camat di Tambak Bajai dan

Bontang Lestari mengetahui apa penyebab dan bagaimana keluar dari kondisi

kemiskinan tersebut. Saat ini, kedua daerah tersebut sudah memiliki rencana aksi

komunitas. Camat dan kepala Desa Tambak Bajai langsung menyatakan

komitmennya untuk menjadikan program percontohan pengentasan kemiskinan,

termasuk bagaimana mengukur keberhasilan program-program kemiskinan di

daerah. Sedangkan di Bontang, hamper 75% rencana aksi komunitas mendapat

dukungan pembiayaan dari APBD 2012, sedangkan selebihnya akan diusulkan di

APBD Perubahan dan usulan APBD 2013, serta CSR.

Sedangkan terkait tools PPAM sendiri, Zulkifli, kepala Bappeda Bontang, bahkan

menyatakan bahwa tools PPAM dapat dimanfaatkan untuk memperbaharui data

kemiskinan setiap tahun dari data BPS yang diperbaharui setiap tiga tahun sekali.

1 | l a p o r a n P P A M

Sekilas Partisipatory Poverty Assesment and Monitoring (PPAM)

Tools Participatory Poverty Assessment and Monitoring ini merupakan

modifikasi dari Nested Spheres of Poverty1 (NESP) dan Suara Si Miskin:

Panduan Pelaksanaan PPA (Kajian Kemiskinan Bersama Komunitas) Untuk

Formulasi Kebijakan Pembangunan2 yang merupakan pengalaman dalam

memformulasikan strategi penanggulangan kemiskinan daerah secara

partisipatif di Kabupaten Wonosobo dan Kutai Timur. Keduanya merupakan

pendekatan yang relatif sama dalam upaya memotret kemiskinan,

merumuskan program penanggulangan kemiskinan serta monitoringnya yaitu

pendekatan yang dilakukan secara partisipatif atau secara umum lebih dikenal

sebagai Partisipatory Poverty Assessment (PPA). Keduanya juga merupakan

tools yang melihat kemiskinan sebagai suatu yang multidimensi dan lebih dari

sekedar rendahnya pendapatan3.

Sebagai bentuk modifikasi dari NESP dan Suara si Miskin, tools ini juga

dilakukan secara partisipatif dengan memandang kemiskinan sebagai suatu

kondisi yang multidimensi dari sudut pandang komunitas miskin dalam konteks

assessment, monitoring dan perumusan program penanggulangan kemiskinan.

Pendekatan yang digunakan untuk kepentingan tersebut adalah kombinasi

antara model kuantitatif dan kualitatif.

Dalam NESP dikemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu situasi dimana

seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi

kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau

untuk keluar dari kerentanan4. Tak jauh berbeda dengan hal tersebut proses

PPA yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo menemukan bahwa dari sudut

pandang kelompok miskin, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi

dimana individu atau keluarga mengalami kesulitan untuk memenuhi hak

hidupnya sebagai akibat kerentanan terhadap perubahan serta keterbatasan

1 Gönner, C. Et al. Capturing nested spheres of poverty: a model for multidimensional poverty

analysis and monitoring/by Christian Gönner, Michaela Haug, Ade Cahyat, Eva Wollenberg, Wil de Jong, Godwin Limberg, Peter Cronkleton, Moira Moeliono, Michel Becker. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).

2 Hardiyanto, Andik, Et.al.2007. Suara Si Miskin: Panduan Pelaksanaan PPA (Kajian Kemiskinan

Bersama Komunitas) Untuk Formulasi Kebijakan Pembangunan. Multistakeholder Forestry Programme. Jakarta. 3 Gönner, C. Op cit. p.1

4 Cahyat, A., Gönner, C. and Haug, M. 2007 Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah

Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Bagian

Satu


akses terhadap lingkungan pendukungnya akibat keterisolasian dan

ketidakberdayaan komunitas miskin tersebut sebagai dampak infrastruktur dan

pelayanan yang tidak perpihak pada komunitas miskin.

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa dalam memandang kemiskinan

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipantau dalam

perumusan program penanggulangan kemiskinan yaitu: pemenuhan hak

hidup, lingkungan pendukung (konteks) serta kondisi aktual infrastruktur dan

pelayanan. Hubungan antara kemiskinan, lingkungan pendukung serta

infrastruktur dan pelayanan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. Konsep NESP

HAK HIDUP. Hak hidup merupakan hak dasar yang karena tidak terpenuhi

menyebabkan suatu komunitas berada dalam kemiskinan. Kemiskinan disini

dilihat dari sudut pandang komunitas itu sendiri.

Kemiskinan diukur melalui indikator tingkat kesejahteraan yang dirumuskan

dan disepakati oleh komunitas itu sendiri. Indikator inilah yang digunakan

untuk melakukan klasifikasi tingkat kesejahteraan komunitas tersebut menjadi 3

kelompok yaitu (miskin, menengah dan sejahtera) dalam rangka menemukan

kelompok miskin sekaligus sebagai basis data kemiskinan. Indikator ini juga

yang selanjutnya akan digunakan untuk mengukur tingkat kesejahtaraan pasca

intervensi program untuk melihat efektifitas program dalam penanggulangan

kemiskinan.


LINGKUNGAN PENDUKUNG (KONTEKS). Adalah lingkungan yang berpengaruh

terhadap kesejahteraaan/kemiskinan. Lingkungan pendukung dikelompokkan

menjadi Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Sumberdaya Alam yang

merupakan bentuk adopsi dari NESP5.

INFRASTUKTUR DAN PELAYANAN. Mencakup infrastruktur dan pelayanan fisik

maupun non fisik. Dua jenis analisis yang akan dilakukan untuk infrastruktur

dalam ini adalah (1) dianalisis untuk mengetahui apakah infrastruktur dan

pelayanan ini merupakan sumber kemiskinan serta (2) bentuk intervensi yang

dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dan pelayanan untuk

penanggulangan kemiskinan terkait dengan lingkungan pendukung.

Secara umum, inti proses dalam analisis kemiskinan secara partisipatif ini akan

mencakup 4 tahapan (Gambar 2), meskipun secara keseluruhan akan

mengikuti berbagai tahapan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Pengambilan Keputusan

dan IntervensiPengukuran Indikator

Kemiskinan

· Pengolahan, Analisis dan

Penyajian Data

· Rekomendasi

Pemantauan Dampak Intervensi

Gambar 2. Gambaran Umum Tahapan Proses PPAM

Siklus proses dimaksud ditujukan untuk:

a. Memperoleh data sesuai dengan indikator klasifikasi kesejahteraan

(kemiskinan) yang disepakati dan data pendukung lainnya.

b. Memperoleh gambaran kemiskinan pada suatu wilayah tertentu baik

level desa, kecamatan, maupun kabupaten

c. Mengetahui penyebab kemiskinan, potensi yang dapat dimanfaatkan

serta alternatif solusi yang dibutuhkan oleh komunitas miskin untuk

keluar dari kemiskinannya.

d. Untuk pemantauan dampak program terhadap penanggulangan

kemiskinan.

5 Cahyat, A. Op cit. p1


Lokasi Kegiatan PPAM

2.1. Kelurahan Bontang Lestari

Kegiatan PPAM di Kelurahan Bontang Lestari dilakukan di 3 kampung

yangberada di RT. 13, 14, dan 15. Bontang Lestari adalah satu kelurahan dari

15 kelurahan yang ada di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Kelurahan ini

berjarak 120 km dari ibukota propinsi, 2 km dari pusat pemerintahan kota

Bontang dan 23 km dari pemerintahan kecamatan Bontang Selatan.

Gambar 3. Peta Administrasi Kelurahan Bontang Lestari

2.1.1. Kependudukan

Kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 8.192 hadengan jumlah penduduk

4.170 jiwa dan 1.153 KK yang tersebuar di 15 RT.Sedangkan kampong lokasi

PPAM yang tersebar di tiga (3) RT berjumlah 97KK. Mayoritas penduduk di tiga

kampong ini berasal dari Sulawesi Barat. Banyak penduduk yang harus

menginggalkan kampong dan bermukim di kota karena mencari pekerjaan.

Bagian

Dua


Grafik 1. Jumlah Penduduk dalam Jiwa & KK di TEKASALO

2.1.2. Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan di Tekasalo dapat dilihat pada table di bawah:

Tabel 1. Sarana Pendidikan di Tekasalo

No Jenis Pendidikan Negeri Swasta

Gedung Guru Murid Gedung Guru Murid

1. Kel. Bermain 1

2. TK/TK. Alquran

3. Sekolah Dasar 1 1

4. SLTP - - -

JUMLAH 2 1 Data: PPAM BIKAL_KBCF, 2011

2.1.3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Ketiga kampong ini terletak di kawasan pesisir Kota Bontang yang memiliki

hutanmangrove yang sudah mulai mengalami degradasi. Selain itu, mereka

masih memiliki lahan yang dapat ditumbuhi kelapa dan beberapa jenis

tanaman palawija lain, meskipun jumlahnya sangat terbatas.

2.1.4. Mata Pencaharian Penduduk

Kondisi lahan dan hama, meyebabkan penduduk setempat tidak dapat

menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama, sehingga sebagian

besar menggantungkan hidup mereka dari kegiatan di pesisir dan laut.

meskipun terdapat lahan yang cuku luas, namun dengan kondisi tanah

berpasir dan sering tergenag air, menyulitkan masyarakat untuk

memanfaatkannya.

Laki Perempuan Jumlah KK

Teluk Kadere 60 62 122 30

Salantuko 58 64 122 30

Loktunggul 82 71 153 37

0

50

100

150

200 Ju

mla

h P

en

du

du

k Jumlah Penduduk dalam Jiwa & KK di TEKASALO


Grafik 2. Jumlah Penduduk di TEKASALO Menurut Pekerjaan Tahun 2011

2.1.5. Kelembagaan

Kelembagaan yang ada di Bontang Lestari cukup lengkap, demikian halnya di

lokasi PPAM. Kendati demikian, belum semuanya memberikan manfaat bagi

masyarakat.

Tabel 2. Kelembagaan di Lokasi PPAM

No Orgainisasi Manfaar

1 RT dan Kelurahan Pembangunan

2 Kelompok tani dan nelayan Fasilitas bantuan pemerintah

3 PKK

4 Karang Taruna

5 BIKAL Pendampingan

2.2. Desa Tambak Bajai

Secara administrasi Desa Tambak Bajai masuk dalam wilayah Kecamatan

Dadahup hasil pemekaran Tahun 2010 (dahulu Kec. Kapuas Murung),

Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat

kampung 50 M (X) 0248456 dan UTM (Y) 9725039 .

Desa Tambak Bajai adalah sebuah desa dipinggiran Sungai Mangkatip yang

secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Dadahup, Kabupaten

0

5

10

15

20

25

30

Budidaya

Rumput

Tude & Teripan

g

Keramba

Lombok Minyak Kelapa

Bibit Bakau

Guru Nelayan

Buruh Lepas

Teluk Kadere 1 6 0 10 0 16 6 10 15

Salantuko 15 9 0 0 20 20 2 30 0

Loktunggul 28 1 2 0 20 20 6 9 0

Jumlah Penduduk di TEKASALO Menurut Pekerjaan Tahun 2011


Kapuas-Kalteng. Desa dengan perkiraan luas ± 24.000 km2, berbatasan

dengan Desa Dadahup sekarang ibukota Kecamatan Dadahup di sebelah

selatan (Ngawa), Desa Sei Jaya disebelah utara (Ngaju), Kecamatan Jenamas

sebelah timur (Gantau) dan Kecamatan Mantangai disebelah Barat (Sambil).

Jarak tempuh dari desa Tambak Bajai menuju ke ibukota kecamatan

(Dadahuph) adalah ± 1,5 Jam, dari desa ke ibukota kabupaten (Kuala Kapuas)

diperkirakan ± 3,5 Jam, dan dari desa ke ibukota provinsi (Palangka Raya) + 6,5

Jam.

2.2.1. Kependudukan

Berdasarkan informasi yang didapat Yayasan Tahanjungan Tarum (YTT)jumlah

penduduk Desa Tambak Bajai adalah + 126 Kepala Keluarga ( KK ) yang

mayoritas penduduk adalah suku Dayak Ngaju . Desa Tambak Bajai tepatnya

berada di sebelah kanan DAS Kali Mangkatip DAS Barito. Jarak tempuh yang

dilalui dari desa Tambak Bajai menuju Kecamatan Dadahup menggunakan

transportasi air + 2 jam seangkan ke Kabupaten 6 jam menggunakan

transportasi air (klotok bermesin mobil), Alternative lainnya menuju kabupaten

bvisa menggunakan transportasi darat seperti mobil dan sepeda motor namun

harus sampai ke kecamatan dadahup terdahulu.

Jumlah penduduk Desa Tambak Bajai adalah 462 jiwa. Terdiri atas 228

perempuan dan 234 laki-laki dengan total 126 Kepala Keluarga (KK) yang

tersebar di dua Rukun Tetangga (RT). 95 % masyarakat Tambak Bajai adalah

Suku Dayak, sisanya Suku Banjar dan Jawa.

2.2.2. Pendidikan

Pendidikan di Desa Tambak Bajai belum bekembang, setidaknya dari jumlah

gedung sekolah saja hanya terdapat satu buah, dengan kondisi yang

memprihatinkan. Tenaga pengajar ada enam orang, dimana 3 orang berstaus

PNS dan 3 orang lainnya guru swasta. Sedangkan tingkat pendidikan adalah

sebagai berikut: Pra sekolah 32 orang, SD 178 orang, SMP 62 orang, SLPTA 26

orang dan sarjana 4 orang. Hanya ada SD di kampong tersebut, sehingga

anak-anak melanjutkan sekolah harus mondok di ibu kota kecamatan.

2.2.3. Sosial Budaya

Budaya yang berkembang di masyarakat desa Tambak Bajai yakni adat lokal

suku Dayak Ngaju. Hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk berasal dari

suku dayak Ngaju, sebagian kecil ada dari suku jawa dan banjar. Dalam

berkomunikasi biasanya masyarakat.


2.2.4. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Pohon/kayu : rangas (jingah), galam, parupuk, sumpong, gantalang,

mohor, kamasira, uar haduk, maharanda, jajangkit, bangaris, kalapapa,

tilap, gandis, mahang, kahui, kambalitan, jinjit, kajamihing, tumih,

b. Pakis/narai sayuran je bara hutan/sekitar desa : Kalakai, lampasau, singkah,

ujau (rebung).

c. Ramuan Tradisional : Obat-obatan : kalapapa, karamunting, tingen

d. Bahan membuat pupur/bedak : Pudak, kalanis.

e. Bakei (Monyet),bahuang (Beruang),bawui (babi hutan), baliang(enggang),

bakaka(kakatua),punei(punai),tupai (Tupai),bajai (buaya), bajawak (biawak),

sangahau (kadal), pusa kambe (kucing hutan).

2.2.5 Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat desa Tambak Bajai adalah Menyadap Karet dan

mencari ikan. Menyadap Karet dilakukan oleh ± 25% masyarakat yang masih

memiliki sisa kebun karet setelah kebakaran hutan pasca proyek PPLG 1997,

dan sebagian lagi memotong rotan, cari ikan di beje (kolam ikan tradisional)

semuanya sisa eks PLG, harga penjualan karet perkilogram ± Rp. 6.000,- –

7.000,- yang dijual melalui tengkulak dari luar desa dan dibawa ke Banjarmasin,

saat sekarang masih belum kelihatan usaha yang signifikan dalam segi

kebutuhan pembangunan perumahan.

2.2.6. Sarana dan Prasaran Desa Tambak Bajai

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Tambak Bajai adalah :

Tabel 3. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Tambak Bajai

No Sarana Prasarana Jumlah

1 Kantor Desa 1 buah

2 Balai Desa 1 buah

3 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 buah

4 Pustu 1 buah

5 Los Pasar 1 buah

6 Dermaga 1 buah

7 Gereja 1 buah

8 Mesjid 1 buah

9 Pasturi 1 buah

10 Lokasi Kuburan 1 buah

11 Jalan Cor 1 Km

12 Rumah Penduduk 67 buah


2.2.7. Kelembagaan Desa

Desa Tambak Bajai sudah melaksanakan pergantian kepala desa sebanyak

Sebelas kali yaitu :

Tabel 4 : Kelembagaan Desa Tambak Bajai

Sedangkan untuk kelembagaan-kelembagaan lain yang ada di Desa Tambak

Bajai adalah :

1. Pemerintahan Desa ( Pemerintah Desa dan BPD )

2. PKK

3. SPP/R ( Seksi Pelayanan Pemuda / Remaja )

4. SPB (Seksi Pelayanan Bapak) dan SPW (Seksi Pelayanan Wanita)

5. Rukun Tetangga ( RT )

6. Mantir Adat

1978 - 1998 : Es. M. Bangas : Kepala Kampung – Kepala

Desa

1998 – 2008 : Awung Es. M Bangas : Kepala Desa

2008 - Sekarang : Guset : Kepala Desa


Proses Pelaksanaan PPAM

Tahapan pelaksanaan PPAM ini dapat dibedakan menjadi 2 tahapan

tergantung pada tujuan pelaksanaan PPAM. Kedua tahapan tersebut adalah:

PPAM yang ditujukan untuk menemukan kelompok miskin dan dimensi

(spheres) penyebab kemiskinan. PPAM dengan tujuan demikian, tahapan yang

dilalui adalah; persiapan, pelaksanaan asesmen, pengolahan data dan

informasi, serta penyajian dalam bentuk data base.

PPAM yang dilaksanakan oleh KBCF di tiga kampong Kelurahan Bontang

Lestari, Kalimantan Timur dan Desa Tambak Bajai, Kalimantan Tengah adalah

PPAM yang ditujuan untuk menemukan kelompok miskin, dimensi (spheres)

penyebab kemiskinan, akar masalah penyebab kemiskinan dan rencana aksi

penanggulangan kemiskinan. PPAM dengan tujuan demikian, tahapan yang

dilalui adalah:

(1) Persiapan

(2) Pelaksanaan Asesmen

(3) Pengolahan Data dan Informasi

(4) Analisis Kemiskinan

(5) Penyusunan Rencana Komunitas Penanggulangan Kemiskinan

3.1. Persiapan

Pada tahapan persiapan, dilakukan pembentukan tim yang akan melakukan

seluruh tahapan PPAM selanjutnya. Persiapan kegiatan ini dia wali dengan

workshop yang menghadirkan camat, lurah/ desa, serta masyarakat lokasi

PPAM. Workshop yang dilakukan selama dua hari ini menghasilkan dukungan

dari camat, lurah/ desa, dan kelompok masyarakat. Selain itu, workshop ini

juga menghasilkan tim yang akan melaksanakan PPAM.

Bentuk dukungan yang diperoleh adalah:

Tabel 5 : Tabel Bentuk dukungan di Desa Tambak Bajai

No Para Pihak Bentuk Dukungan

1 Camat Anggaran untuk Rencana Aksi Komunitas dari

Kabupaten/ Kota

2 Desa Anggaran ADD dan PNPM Mandiri untuk Rencana

Aksi Komunitas

Staf desa untuk melakukan PPAM

3 Masyarakat Pendamping dan waktu untuk wawancara

Bagian

Tiga


Tim yang dibentuk berdasarkan lingkup kegiatan desa, sehingga jumlahnya

hanya berkisar 3-5 orang yang terdiri dari unsure perwakilan masyarakat,

unsure desa/ kelurahan dan lembaga pendamping. Selanjutnya, tim akan

menyusun rencana kerja sebagai panduan pelaksanaan tim dalam melakukan

PPAM sampai pada tahap akhir, yaitu penyusunan rencana aksi komunitas.

Tabel 6 : Tabel Rencana Aksi Komunitas di Desa Tambak Bajai

No Aktifitas Output Target Para Pihak

1 Workshop

Persiapan PPAM

Dukungan

camat, lurah/

desa, masyarakat

1 kali

pertemuan

Camat, Desa, RT,

masyarakat

2 Workshop Penyekapatan

indicator lokal

2 kali

pertemuan

Camat,Desa, RT,

masyarakat

3 Workshop

Pembentukan Tim

Tim PPA 1 kali

pertemuan

RT, masyarakat

4 Rapat Tim Jadual PPAM 1 kali

pertemuan

Tim PPAM

5 Rapat Tim Kuesioner 3 kali

pertemuan

Tim PPAM

6 Pembekalan tim:

Pemahaman

indicator dan

kuesioner

Tim mampu

menggali data

yg baik

2 kali

pertemuan

Tim PPAM,

surveyor

7 Survey dan analisis Data PPAM 30 hari Surveyor

8 Pertemuan draft-1 Verifikasi 1 kali

pertemuan

Tim PPAM,

masyarakat

9 Pertemuan draft-2 Penyusuna

Rencana Aksi

1 kali

pertemuan

Tim PPAM, camat,

desa, masyarakat

10 Penyajian data Dukungan

Rencana Aksi

1 kali

pertemuan

Bappeda, SKPD

terkait,

Perusahaan,

masyarakat

11 Penulisan laporan Dokumentasi

Kegiatan

10 hari Tim Fasilitator dan

KBCF

3.2. Pelaksanaan Field Work

Pelaksanaa field work didahului dengan pembekalan tim yang akan melakukan

sensus kepada semua KK yang ada di lokasi PPAM. Materi pembekalan

meliputi teknis dan non teknis pelaksanaan sensus. Selain melakukan

wawancara, tim juga melakan pengumpulan data dan informasi yang


dibutuhkan dalam analisis, terutama data potensi SDA dan kelembagaan.

Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan field work ini sangat tergantung

oleh kondisi geografis dan social budaya masyarakat setempat.

3.3. Pengolahan Data dan Informasi

Data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan menggunakan

kuesioner di entry kedalam software PPAM oleh anggota tim yang telah diberi

pembekalan teksni input data.

3.4. Analisis Kemiskinan

Data yang telah dientry, kemudian dianalisis berdasarkan tahapan berikut:

Gambar 4. Tahapan PPAM

3.5. Penyusunan Rencana Aksi Komunitas

Penyusunan Rencana aksi Komunitas disusun bersama tim PPAM, perwakilan

masyarakat dan perwakilan pemerintah desa/ kelurahan. Setelah itu, dilakukan

presentasi pada pada saat penyajian data dengan mengundang para pihak

yang terkait dengan rencana aksi komunitas tersebut. Selain masukan untuk

perbaikan, dukungan dari para pihak jugadiperoleh pada forum ini.


Bagian

Empat

Hasil Analisis Kemiskinan

Poverty assessment (penilaian kemiskinan) di Bontang Lestari dan Tambak

Bajai telah menghasilkan data siapa si miskin (KK miskin) dan dimana

berada.Data dan informasi yang diperoleh pada tahap pertama menjadi dasar

dalam analisis kemiskinan sebagai tahap kedua PPAM. Analisis kemiskinan

bertujuan (1) mengetahui penyebab kemiskinan, (2) mengidentifikasi potensi

atau peluang yang mungkin dikembangkan untuk keluar dari kemiskinan, dan

(3) merumuskan rencana aksi atau tindakan yang akan diambil untuk meraih

kesejahteraan.

4.1. Penyebab Kemiskinan

Berdasarkan analisis penyebab kemiskinan

di dua lokasi PPAM, yaitu di Tekasalo

Bontang Lestari dan Tambak Bajai

diperoleh hasil penyebab kemiskinan yang

sama, yaitu: Ketidakberdayaan,

Keterisolasian dan Kerentanan. Meskipun

penyebabnya sama, namun kompleksitas

permasalahanya berbeda, sehingga

peluang untuk keluar dari kondisi

kemiskinan akan berbeda dalam hal

strategi, waktu dan sumberdaya yang

dibutuhkan. Kemiskinan di Bontang Lestari

akan lebih sederhana penangananya,

sedangkan di Tambak Bajai lebih rumit. Hal

ini karena akar masalah diantara keduanya

berbeda. Kemsikinan di Bontang Lestari

akarnya masalah terletak pada

keterisolasian,sedangkan di Tambak Bajai terletak pada semua dimensi,

sehingga penyebab masalahnya terletak pada keterisolasian, ketidakberdayaan

dan Kerentanan.

Box 4.1a

Ketidakberdayaan (powerlessness)

adalah ketidakmampuan

keluarga/masyarakat/kelompok

miskin untuk keluar dari garis

kemiskinan karena kepemilikan

materi, kesehatan dan

pengetahuan yang tidak memadai.

Keterisolasian (isolation) adalah

ketidakmampuan

keluarga/masyarakat/kelompok

miskin untuk keluar dari garis

kemiskinan karena kondisi yang

diciptakan oleh pihak lain di luar

dirinya.


4.1.1. Penyebab Kemiskinan di Tekasalo Bontang Lestari

Di Kelurahan Bontang Lestari, PPAM

dilakukan di tiga kampung, yaitu (1)

Loktunggul (RT.15), Selantuko (RT.14),

dan (3) Teluk Kadere (RT.13). Ketiga

kampung ini disebut Tekasalok yang

merupakan singkatan dari Teluk Kadere,

Salantuko, dan Loktunggul.

Secara umum hasil PPAM di Tekasalo tersebut menunjukkan kondisi yang tidak

terlalu buruk, hanya terdapat beberapa dimensi yang bermasalah, yaitu

dimensi materi, ekonomi dan layanan. Setiap kampung juga memiliki masalah

yang hampir sama, kecuai Teluk Kadere. Dengan demikian, penyebab

kemiskinan di Tekasalo Bontang Lestari adalah ketidakberdayaan, keterisolasian

dan kerentanan. Meskipun dimensi core (materi, pengetahuan, kesehatan) dan

konteks (ekonomi, social, alam, politik, infrastruktur, dan pelayanan)

bermasalah namunperlu penanganan segera bertahap.

Box 4.1b

Kerentananan (vulnerability) adalah ketidakmampuan keluarga/masyarakat/kelompok

miskin menghadapi situasi darurat atau mendadak. Kerentanan ini menyebabkan

keluarga/masyarakat/kelompok yang berada di sekitar garis kemiskinan (poverty line)

berubah-ubah statusnya. Jenis kemiskinan bagi keluarga/masyarakat/kelompok yang

keluar masuk garis kemiskinan ini disebut kemiskinan sementara (transient poor).

Kemiskinan yang dialami keluarga/masyarakat/kelompok miskin yang lebih sering

miskin dalam waktu yang lama dan mempunyai kecenderungan untuk di bawah garis

tersebut disebut kemiskinan kronis. Adapun, kemiskinan

keluarga/masyarakat/kelompok miskin yang sama sekali tidak pernah keluar dari

kemiskinan dalam jangka waktu yang sangat lama disebut kemiskinan

berkepanjangan (persistently poor).

Box 4.1.1

Dimensi yang bermasalah di Tekasalo

ada tiga, yaitu Materi dan ekonomi

(Teluk Kadere), Materi (Salantuko), dan

Layanan (Lok Tunggul)


Penyebab utama kemiskinan di

Tekasal adalah akses yang

belum terbuka. Untuk

membuka akses tersebut, tiga

tahun lalu telah dibangun

badan jalan, meskipun baru

satu kampung yang dipenuhi.

Namun pembagunan jalan

tersebut tidak berlanjut

mengingat keterbatasan

anggaran sehinga pemerintah

harus membuat prioritas.

Tahun 2011, ketika BIKAL

masuk bersama program

PNPM Peduli KBCF, informasi

masalah jalan ini kembali

diangkat dan direspon oleh

pemerintah. Diakui mereka

bahwa memang hal pertama

yang akan dilakukan untuk

mengatasi masalah kemiskinan

adalah membangun jalan, yang akan diikuti oleh jaringan air PDAM, setelah itu

akan dikuatkan kegiatan ekonomi produktif seperti budidaya rumput laut dan

kegiatan lain yang berbasis SDA lokal.

Wakil Walikota Bontang, Isro Umargani sebagai Ketua TKPKD, menyakini

bahwa ketiak jalan sudah tembus, maka kesejahteraan masyarakat di Tekasalo

akan membaik. Dia juga yakin, bahwa ketika masalah keterisolasian ditangani

sebagai akar masalah, maka masalah ketidakberdayaan dan kerentanan akan

mudah diatasi, bahkan akan membaik dengan sendiri sebagai dampak ikutan

dari penyelesaian akar masalah. Terlepas dari hal diatas, ditemukan juga

penyebab kemiskinan yang berkaitan yaitu pendidikan dan pengetahuan yang

rendah, meskipun hasil PPAM tidak bermasalah. Namun, ketika pendidikan

dan keterapilan rendah, mereka tidak dapat memiliki pekerjaan yang tetap,

atau tidak bisa berusaha karena tidak ada keterampilan mengelolah usaha,

termasuk modal. Modal yang ada digunakan untuk keperluan konsumtif.

Caption

describing

picture or

graphic.

Caption

describing

picture or

graphic.

Jalan yang di buat Masyarakat

untuk membuka akses darat


Tabel 7. Dimensi dan Indikator Kesejahteraan Tekasalo

Dimensi Indikator Hasil Survey

Materi Listrik Rumah tidak dialiri litrik 24 jam

Pakain Pakain khusus untuk kegiatan tertentu

Perumahan Kualitas tempat tinggal

Kepemilikan kendaraan Sepeda motor dan ketinting

Status lahan Status lahan untuk perumahan

Tabungan Tabungan di lembaga keuangan

Kesehatan Air bersih Air untuk dikonsumsi/ minum

Konsumsi beras Intensitas mengkomsumsi nasi setiap

hari

Protein hewani Intensitas mengkomsumsi daging

Buah-buahan Intensitas mengkomsumsi buah

Kematian anak Balita yg meninggal

Sakit parah Anggota keluarga yg pernah sakit

parah

Penyakit kronis Anggota keluarga yang sakit kronis

Kematian ibu hamil Anggota keluarga g hamil meninggal

saat melahirkan

Berat badan balita Balita dlm keluraga dg berat badan

dibawah garis merah

Pendidikan Pendidikan formal Pendidikan tertinggi anggota keluarga

Keterampilan Keterampilan anggota keluarga

Buta huruf Anggota keluarga yg bisa baca tulis

Pendidikan anak Anggota keluarga usia sekolah

Ekonomi Modal Informasi tentang modal

Sumber pendapatan Jumlah sumber pendapatan keluarga

Kepemilikan alat usaha Alat untuk bekerja

Lahan untuk usaha Lahan untuk bertani, berkebun

Pekerjaan Pekerjaan tetap anggota keluarga

Layanan Akses komunikasi Alat komunikasi

Akses ke kota Kesulitan mencapai pusat kota

Akses sekolah lanjutan Kesulitan mencapai SMP dengan

trasnportasi umum

Program bantuan

pemerintah

Program pemerintah yg

menguntungkan masyarakat

Komitmen pemerintah

kelurahan

Komitmen staf pemerintah kelurahan

thd masyarakat

Fasilitas pendidikan Ketersediaan fasilitas



dasar

Ektensi layanan Pelatihan dalam 12 bln terakhir

Layanan pemerintah Kualitas dan kuantitas layanan

pemerintah

Fasilitas kesehatan Fasilitas dan tenaga kesehtan terdekat

Akses layanan

kesehatan

Kesulitan mencapai fasilitas kesehatan

dan tenaga kesehatan terdekat

Kuaitas layanan

kesehatan

Buruknya layanan fasilitas yang sering

didatangi masyarakat

Informasi Infromasi yg ditermah masyarakat

LSM & Perusahaan Bantuan untuk masyarakat

Kondisi jalan Kualitas jalan menuju keluarahan

Pengajar Kualitas tenaga pengajar

Trasnportasi Ketersediaan transportasi umum

Loktunggul

Dari sensus / survey yang

dilakukan terhadap 37

kepala keluarga (KK) di

Loktunggul menunjukkan

core dan konteks warna

kuning, yang berarti

kondisi di kampong

tersebut sudah lebih baik.

Kondisi yang ada masalah

terdapat padadimensi

layanan (lihat gambar

profil kesejahteraan

Loktunggul). Sementara

pada dimensi lain sudah menunjukkan kondisi yang lebih baik. Apabila kondisi

layanan diperbaiki,maka dimensi lain akan berrubah dan menjadi lebih baik.

Loktunggul adalah perkampungan paling ujung dari Kelurahan Bontang

Lestari.Untuk mencapai kampong ini hanya melalui laut. Saat ini memang ada

jalan alternative yang digunakan masyarakat dengan jalan kaki, tapi bila air

pasang, jalan alternative ini tidak dapat dilalui. Masyarakat menggunakan


saranatrasnportasi ketinting untuk menuju pusat kota, pasar, kantor kelurahan

dan sarana kesehatan dalam waktu 30-45 menit.

Kondisi kesejateraan di perkampungan ini cukup

baik, karena profesi masyarakatnya banyak yang

melakukan budidaya rumput laut yang

merupakan salah satu komoditi andalan nelayan

di Bontang (lihat gambar Jumlah Penduduk

Tekasalo Menurut Pekerjaan pada bagian 2,

halaman 8).

Demensi yang bermasalah di Lok Tunggul

adalah Layanan dengan indicator kualitas dan

kuantitas layanan pemerintah dan akses jalan.Mereka berpendapat aparat

kelurahan jarang masuk ke kampong mereka.Anas, salah seorang staf

kelurahan membantah hal tersebut. Namun dia mengakui ketika masuk

kampong dia tidak pernah menggunakan pakain seragam, sehingga

masyarakat tidak menganggap dia staf kelurahan, tapi tamu masyarakat

setempat. Sementara itu masalah akses jalan darat memang belum tembus,

hanya sampai kampong tentangga. Namun, pada APBD 2012 sudah masuk

dan dipertegas kembali pada musyawarah pembangunan daerah

(Musrenbangda) Kota Bontang tahun 2013.

Salantuko

Salantuko merupakan

perkampung yang

berbatasan dengan

Loktunggul, namun

memiliki perbedaan kondisi

kesejahteraaan.Bila

Loktunggul bermasalah

pada dimensi layanan

karena letaknya yang

terujung, maka Salantuko

bermasalah pada materi.

Bila dilihat dari struktur

pekerjaan masyarakat di

Salantuko, berbeda dengan Loktunggul yang kondisi materinya cukup baik


(lihat gambar Jumlah Penduduk Tekasalo Menurut Pekerjaan pada bagian 2,

halaman 8).

Di Salantuko kebanyakan masyarakatnya

berprofesi sebagai nelayan tradisional yang

penghasilannya jauh lebih kecil dan tidak

menentu dibandiingkan budidaya rumput laut.

Anggeto, misalnya.Penghasilannya dari

memancing hanya berkisar tiga ratus ribu

rupiah perbulan. Tidak heran mereka sangat

tergantung dengan beras pembagian dari

pemerintah. Anggeto dan puluhan KK miskin di

kampong ini hampir tidak dapat memenuhi

keutuhan sehari-hari, apalagi untuk memikirkan modal untuk berusaha.

Kondisi rumah tanpa lantai dan

dinding terpal dan daun nipah


c. Teluk Kadere

Meskipun daerah ini lebih

dekat dengan kawasan

kelurahan, namun justeru

kondisi kesejahteraanya

bermasalah pada dua

dimensi, yaitu materi dan

ekonomi.Kedua dimensi

ini memang berkaitan

dengan struktur pekerjaan

masyarakat setempat

yang kebanyakan

berprofesi sebagai buruh

lepas dan hanya satu

yang melakukan budidaya

rumput laut.Profesi buruh lepas, mempengaruhi dua dimensi yang bermasalah

karena upah rendah dan tidak tetap.

Teluk Kadere, banyak ditingalkan penduduknya

ke luar kampung untuk bekerja, tidak heran bila

ditemui banyak rumah-rumah kosong. Mereka

bekerja sebagian besar sebagai buruh lepas

dan pembantu rumah tangga.Sebagian

perempuan di kampong ini juga

melakukankegiatan mencari tude dan

teripang.Dalam satu bulan mereka melaut

sekitar sembilan kali, dengan pendapatan Rp.

150.000.Mereka mengakui tidak banyak, tapi

hanya itu yang mereka dapat lakukan saat ini. Mau bercocok tanam, hama

babi tidak dapat mereka atasi. Usman, ketua RT setempat mengakui, sudah

menyerah karena tidak tahu harus bagaimana menghadapi hama tersebut.

Untunglah, tahun lalu ada bantuan budidaya cabe dari kelurahan. Ternyata,

jenis ini tidak disukai hama ini. Belasan ibu-ibu akhirnya dapat penghasilan dari

memetik cabe.Pada saat tidak melaut, mereka memetik cabe, kendati demkian,

kebutuhan mereka juga belum dapat tercukupi, tapi tetap bersyukur masih bisa

makan.Di Kampung ini hanya ditemui beberapa buah perahu ketinting,

dinamika kehidupan masyarakatnya tidak banyak, kecuali kegiatan pengajan

dan social lainya di kelurahan.


Dari segi akses ke kelurahan, mereka cukup beruntung dibanding dengan dua

kampong tetangga yang masih terisilir hutan bakau.Asal tidak hujan, mereka

masih dapat keluar dengan kendaraan roda dua, atau bahkan berjalan sejau 3

km bila terpaksa.

a. Ketidakberdayaan Masyarakat Tekasalo Bontang Lestari

Ketidakberdayaan masyarakat di Tekasalo terletak pada materi dengan

indikator kepemilikan ketinting (kapal kecil dengan mesin tempel). Ketinting

menjadi indikator karena selain sebagai alat trasnportasi yang sangat penting

juga digunakan untuk mencari nafkah, baik untuk mencari ikan, tude, teripang

untuk dijual dan dikonsumsi sendiri maupun untuk budiidaya rumput laut, serta

kegiatan sosial lainnya seperti mengikuti kegiatan di kota, menghadiri

undangan di luar kampungan, ke pasar dan menjual hasil laut.

Puluhan perempuan di Tekasalo saat ini tidak dapat memungut tude dan

teripang karena tidak memiliki perahu ketinting. Selama ini mereka hanya

“menumpang” atau ikut dengan orang yang memiliki kapal di kampung

mereka. Ketika pemilik kapal tidak melaut, puluhan perempuan tersebut juga

tidak akan mendapat penghasilan, walau hanya sepuluh ribu rupiah. Bahkan,

saat ini mereka berhenti karena pemilik kapal tidak mau melaut lagi.

Salah satu rumah

di Lok Tunggul


Alasan kepemilikan ketinting juga menjadi faktor mengapa mereka tidak

melakukan budidaya rumput laut, selain faktor modal. Maklum, modal untuk

budidaya rumput laut cukup besar dengan resiko yang cukup tinggi, sangat

tergantung dengan kondisi alam.

Selain ketinting, masyarakat KK miskin di Tekasalo juga kebanyakan

menumpang pada lahan orang lain. Mereka hanya membangun rumah ala

adarnya yang dapat disebut pondok sebagai tempat tinggal. Mereka hanya

berharap bantuan aladin (atap, lantai dan dinding setiap tahun dari

pemerintah).

Pada asepk pendidikan dan kesehatan, mereka tidak melihat ada masalah yang

sangat serius dibanding dimensi materi. Meskipun secara kasat mata, terlihat

bahwa derajat pendidikan/keterampilan kesehatan mereka masih rendah.

Masih ada anak-anak yang tidak sekolah karena baru datang dari luar daerah,

masih ada anak-anak yang sakit tidak tertangani secara tuntas karena tidak ada

biaya. Namun mereka menganggap sudah ada program kesehatan dan

pendidikan dari pemerintah yang gratis, sehingga masalah tersebut hanya

berisfat sementara.

Ketinting memiliki

banyak fungsi dan manfaat


b. Kerentanan Tekasalo Bontang Lestari

Kerentanan di Tekasalo terletak

pada dimensi ekonomi dan alam.

Ketersediaan modal, menye-

babkan mereka tidak bisa

menunjang usaha. Bahkan bila

dilihat struktur pekerjaan,

kebanyakan berprofesi sebagai

nelayan tradisional dan buruh

lepas.

Adapun budidaya rumput laut

yang cukup baik namun tergan-

tung dengan kondisi alam dan

harga pasar yang tidak pasti.

Karena masalah pekerjaan yang

mempengaruhi aspek ekonomi

tersebut juga berdampak pada

dimensi lain, yaitu dimensi materi,

terkait kepemilikan rumah.

Apabila pemilik tanah akan

menggunakan tanah yang

mereka gunakan, mereka harus pindah.

Namun dari hasil penelusuran sumber modal dengan pembudidaya rumput

laut dan pemerintah serta lembaga keunagn yang ada di kota Bontang,

sebenarnya masalahnya terletak pada manajemen penggunaan modal yang

tidak tepat serta persepsi masyarakat yang salah mengnai modal yang

dianggap hibah sehingga tidak perlu dikembalikan.

c. Keterisolasian Tekasalo Bontang Lestari

Meskipun tahun 2012 jalan akan dibangun, indicator ini yang menyebabkan

masyarakat di Tekasalo terisolir.Perkampungan mereka dikelilingi hutan bakau

yang merupakan habitat di pesisir laut Bontang.Mereka harus menggunakan

ketinting bila ke kota dan segala aktifitas social, ekonomi dan politik. Rencana

pemerintah, jalanakan dibangun sekitar 3 km. Hal ini kembali dipertegas Dinas

Pekerjaan Umum pada musrenbang pembangunan daerah. Dinyatakan bahwa

tahun 2012, jalan tersebut akan dibangun, sehingga masyarakat tidak perlu

khawatir lagi. Hal senada disampaikan oleh Adief Mulyadi, Direktur PDAM,

bahwa ketika jalan sudah selesai dibangun maka jaringan air PDAM akan

Budidaya Rumput laut sangat tergantung pada

kondisi alam termasuk kondisi mangrove


segera dibangun untuk

memenuhi kebutuhan air

masyarakat di tiga kampong

tersebut.

Selama ini, untuk mencapai

daerah tersebut masyarakat

biasaynya menggunakan pe-

rahu ketiting dari pelabuhan

tanjung laut sekitar 45 menit.

Tapi, tidak semua masyarakat

memiliki alat ini, sehingga menjadi sulit bagi mereka ketika ada kebutuhan

mendesak tapi tidak ada kentinting. Kondisi ini berdampak pada dimensi lain,

terutama akses ke sarana umum, akses pasar dan kegiatan social politik lain.

4.1.2. Penyebab Kemiskinan di Desa Tambak Bajai

Berdasarkan hasil sen-

sus terhadap 64 KK di

Desa Tambak Bajai,

diperoleh dimensi core

dan konteks berwarnah

merah, yang berarti

masyarakat di desa ter-

sebut bermasalah da-

lam hal materi, kese-

hatan, pengetahuan,

ekonomi, politik dan

alam. Berdasarkan hal

tersebut, dapat disim-

pulkan bahwa penyebab kemiskinan di Desa Tambak Bajai ada 3, yaitu: (1)

Ketidakberdayaan, (2) Keterisolasian, (3) Kerentanan.

Lokasi jalan yang akan di

bangun pemerintah

tahun 2012 untuk

membuka keterisolasian


a. Ketidakberdayaan Masyarakat Tambak Bajai

Terdapat lima (5) indikator yang digunakan masyarakat Tambak Bajai dalam

mengukur aspek materi mereka, yaitu; (1) Listrik, (2) Kualitas tempat tinggal, (3)

Kepemilikan ces/ klotok, (4) Kepemilikan Lahan, dan (5) Kepemilikan Kebon.

Hampir semua rumah tangga (65%)

di Tambak Bajai memiliki jenset

untuk penerangan di rumah,

walaupu harus mengurangi biaya

makan. Menurut pengakuan

Rosdiana, dia dan semua warga

yang menggunakan jenset harus

mengeluarkan biaya sebesar Rp.

250. 000 per bulan. Untuk

keperluan listrik, mereka rela

mengurangi biaya lain, walau hanya dioperasikan dari pkl. 17.30 -22.00 atau

hanya 4,5 jam/ hari. Mereka mengakui bahwa tahun 1999 pernah ada

sosialisasi listrik tenaga surya, namun tidak tahu kapan realisasinya.

Tidak berbeda jauh dengan kondisi tempat tinggal masyarakat setempat yang

sudah dimakan usia dan tidak bisa memperbaiki, apalagi membuat rumah

baru. Masyarakat kesultan memperoleh kayu untuk keperluan tersebut sejak

adanya proyek PLG.

Sebagai pemukiman yang terletak paling ujung dari kecamatan Dadahup, Desa

Tegakan pohon diganti dengan hamparan sawit, masyarakat beralih menjadi buruh di kebun

sawit, karena hutan tidak lagi tersedia mereka pun harus rela tinggal di gubuk “derita”


Tambak Bajai sangat tergantung dengan sarana transportasi, baik untuk

kegiataan sosial, budaya dan ekonomi serta semua aspek kehidupan lainnya,

termasuk untuk mengakses sarana pendiidikan, kesehatan, dan pelayanan

publik lainnya. Desa Tambak Bajai terletak di pinggir sungai, sehingga saran

trasnportasi air yang disebut ces dan klotok sangat penting. Sementara itu,

karena kondisi ekonomi yang memburuk sejak proyek PLG, tidak banyak warga

yang memilikinya. Kepemilikan sarana ini hanya bagi warga yang memiliki

kebon atau sudah menjual dan mendapat pekerjaan di perusahaan sawit.

Kepemilikan kebon rotan

dan karet menjadi indikator

kesejahteraan masyarakat

setempat. Warga yang

memiliki kebon, cenderung

lebih sejahtera dibanding

masyarakat yang tidak

punya kebon. Di desa ini

hanya 25% yang memiliki

kebun, selebihnya tidak ada. Sementara itu, ingin berkebun, tapi 65% dari

mereka tidak memiliki lahan. Tahun 2002 pernah ada proyek karet untuk 25KK

seluas 12,5 ha namun kebakaran 2004 mengabiskan sumber penghidupan

mereka tersebut.

Sedangkan untuk aspek kesehatan, juga digunakan lima (5) indikator, yaitu; (1)

Air bersih, (2) Konsumsi protein hewani, (3) konsumsi buah-buahan, (4) Berat

badan bayi, (5) Kualitas layanan puskesmas.

Masyarakat memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-

hari, termasuk untuk minum. Namun, sejak proyek PLG dan sawit masuk ke

wilayah tersebut, mereka mengakui agak khwatir terjadi pencemaran. Dari segii

kondisi airnya saja sudah berbeda, dulu meskipun kelihatan mereka tapi tidak

ada butiran-butiran lumpur didalamnya. Paling tidak dari informasi kesehatan

yang mereka tahu, kegiatan perkebunan sawit yang bekembang mengancam

sumber air bersih mereka, karena kemungkinan ikutan zat kiia dari pestsisida

larut dalam air dan masuk ke sungai. Belum ada keluhan atau penyakit yang

kelurhkan masyarakat, tapi baru sampai pada kekhawatiran yang perlu

dibuktikan secara medis.

Mereka juga mengakui bahwa sejak proyek PLG, mereka kesulitan berburu

karena hutan sudah habis, sementara konsumsi buah-bahan sudah terbatas

Salah satu sarana diskusi di desa

Tambak Bajai


ketika musim buah yag juga harus membeli di pasar. Dari segi pelayanan

kesehatan, mereka mengakui kurang dalam hal jumlah tenaga kesehatan, kalau

datang hanya sekali sebulan dan biaya yang tidak terjangkau pada saat bukan

jam pelayanan. Sebenarnya mereka tidak keberatan membayar pada saat

diluar jam kerja, tapi biaya pemeriksaaan yang masih relatif mahal bagi

masyarakat setempat.

Asepk pendidikan/ pengetahuan memiliki empat (4) indikator, yaitu; (1)

Pendidikan formal, (2) Pendidikan anak, (3) Keterampilan, (4) Informasi.

Bagi masyarakat, pendidikan sudah dianggap sebagai indikator kesejahteraan.

Untuk itu, pendidikan anak menjadi fokusmereka, terutama dalam hal jumlah

kelas, tenaga dan kualtas tenaga pengajar. Sedangkan dalam hal keterampilan,

mereka merasa sangat kurang. Tidak heran, ketika hutan mereka sudah hasbis,

mereka tidak dapat melakukan apa-apa, kecuali mengambil rotan dan karet.

Mereka juga tidak pernah diberi pelatihan atau pendidikan keterampilan untuk

mengelolah usaha. Meskipun informasi sudah dapat mereka peroleh, tapi juga

masih sangat terbatas. Informasi mereka peroleh dari TV dan informasi dari

staf desa atau masyarakat yang baru datang dari kota.

Tabel 8. Dimensi dan Indikator Kesejahteraan Desa Tambak Bajai


Materi Listrik .Untuk memenuhi kebutuhan listrik,

warga terpaksa membeli jenset. Namun

biaya operasional jenset mencapai Rp.

250. 000/ bulan/ kk.

Kualitas Tempat

Tinggal

Sejak hutan habis karena PLG,

masyarkat tdk dapat memperoleh kayu

untuk memperbaiki rumah

Kepemilikan ces/

klotok

Klotok dan ces digunakan sbg sarana

angkutan dan kegiatan lainya, terutama

kegiatan ekonoi

Kepemilikan lahan Terdapat 65% penduduka yg tdk py

lahan, ingin berkebun tapi tidak ada

lahan yang dapat digarap.

Kepemilikan Kebon Kepemilikan kebun. Hanya 35%

masyarakat yang memiliki kebun

Kesehatan Air bersih Sumber air bersih. Meskipun belum ada

data yg menunjukkan tingkat kesakitan

karena air, tapi dari survey ini


masyarakat mengaku bahwa sumber air

mereka sudah keruh dan mengandung

banyak lumpur.

Konsumsi protein

hewani

Sejak hutan habis, tidak ada tempat

berburu

Konsumsi buah-

buahan

Hanya setahun sekali

Berat badan balita Tidak banyak kasus yang terjadi,

meskipun hal ini mereka pernah alami

Kualitas pelayanan Kuntitas dan kualitas tenaga kesehatan

Pendidikan Pendidikan formal Pendidikan tertinggi anggota keluarga

Pendidikan anak Anak usia sekolah

Keterampilan Keterampilan anggota keluarga

Informasi Informasi dari kecamatan dan

kabupaten

b. Keterisiolasian Tambak Bajai

Terdapat 12 indikator yang digunakan masyarakat untuk mengukur

keterisolasian mereka berdasarkan dimensi pelayanan dan infrastruktur, yaitu;

(1) Akses terhadap komunikasi, (2) Akses ke kabupaten dan kecamatan, (3)

Akses terhadap sekolah lanjutan, (4) Program bantuan pemerintah, (5)

Dukungan pemerintah desa, (6) Fasilitas pendiidikan dasar, (7) Ekstensi layanan,

(8) Fasilitas kesehatan, (9) Akses terhadap layanan kesehatan, (10) Lembaga

non pemerintah, (11) Kondisi jalan, (12) Kualitas pengajar.

Keluarga yang memiliki HP (hand phone) dan akses ke kota digunakan sebagai

salah satu indikator kesejahteraan. Keluarga akan merasa miskin bila sulit

mendapatkan hp dan kesulitan mencapai kabupaten dan kecamatan. Hal

karena sarana dan prasarana yang tidak memadai dan terjangkau bagi 91%

keluarga miskin di Tambak Bajai. Di desa ini signal HP hanya ada pada titik

tertentu saja, sedangkan sarana trasnportasi yag ada tidak terjangkau oleh

masyarakat yang ditambah dengan buruknya kondisi jalan. Sementara

alternatif dengan jalur sungai harus ditempuh dengan waktu 2,5 jam ke ibu

kota kecamatan yang juga hanya ada pada waktu tetentu saja.


Sementara itu, tidak ada sekolah lanjutan pertama di desa tersebut. Bila ada

anak yang akan melanjutkansekolah harus di titip di keluarga yang ada di ibu

kota kecamatan. Bagaimana bila tidak ada keluarga?

Dalam 12 bulan terkahir dan bahkan dalam 5 tahun terkahir tidak ada bantuan

dan dukungan dari pemerintah, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas

kesehatan dan sarana pendidikan dasar yang memadai. Tenaga kesehatan

hanya berkunjung sebulan sekali, bila diluar jam kerja, harus membayar biaya

pengobatan.

Semetara itu anak yang sekolah di sekolah dasar tidak dapat belajar dengan

baik karena hanya ada 3 ruang kelas dengan 3 orang tenga pengajar,

termasuk kepala sekolah yang juga jarang masuk.

Kondisi desa ini cenderung tidak diperhatikan karena tidak adanya lembaga

swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan, baik terhadap

masyarakat mapun pemerintah desa.

Meskipun saat ini sudah dapat dicapai dengan kendaraan darat bila cuaca

baik., tapi tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya. Sejak gagalnya

proyek PLG, perusahaan sawit telah masuk sampai ke desa ini dan membuka

jalan darat selain jalur trasnportasi sungai yang dapat dijangkau melalui

kecamatan.

Kondisi perkampungan tua

di desa Tambak Bajai


c. Kerentananan Masyarakat Tambak Bajai

Berdasarkan hasil PPAM ini menunjukkan masyarakat Desa Tambak Bajai

mengalami kerentanan dalam dimensi ekonomi, politik dan alam.

Pada dimensi ekonomi, masyarakat mengukur kesejahteraan mereka dengan

menggunkan empat (4) indicator, yaitu; (1) Modal, (2) Peluang Kerja, (3)

Sumber pendapatan, (4) Pekerjaan.Dimensi alam, masyarakat menggunakan

empat (4) indicator untuk mengukur kesejahteraan mereka, yaitu; (1) Kondisi

hutan, (2) Kualitas air, (3) Kualitas hutan, dan (4) Banjir.

Masyarakat miskin karena tidak memiliki peluang baik untuk bekerja maupun

untuk berusaha karena tidak memiliki modal.Sementara itu, mayoritas hanya

memiliki satu sumber penghasilan, yaitu dari kebun rotan dan karet.Sekitar

35% peduduk setempat yang memiliki kebun, sisanya hanya sebagai

buruh.Sumber pendapatan utama ini juga tidak dapat dilakukan sepanjang

tahun, karena pada musin hujan dan banjir semua katifitas tersebut terhenti.

Kebakaran hutan tahun 2004, tidak hanya menghanguskan sekitar 12,5 ha

kebun masyarakat, tapi juga sumber utama penghidupan masyarakat Tambak

Bajai. Kondisi ini menyebabkan masyarakat setempat terpuruk dan terpaksa

merelakan lahan mereka untuk sawit dan sebagian bekerja sebagai buruh sawit

sampai sekarang.

Sementara pada dimensi politik, terdapat dua (2) indicator, yaitu; (1) rapat RT

dan Desa, dan (2) Pelibatan anggota keluarga dalam proses pembangunan.

Dalam 12 bulan terkahir, tidak pernah dilakukan rapat RT dan desa untuk

membahas masalah pembagunan desa.Hal ini juga diakui oleh kepala desa,

disamping karena alasan teknis, juga karena masyarakat sudah alergi diajak

rapat dan mengusulkan program yang sama setiap tahun tapi tidak pernah

ada yang direalisasikan.

Ketika kayu sudah habis, ikan untuk menyambung

hidup, masih tersisa di sungai mereka


4.2.Potensi Wilayah

Kedua lokasi PPAM memiliki penyebab masalah yang sama namun dengan

indicator yang tingkat kompleksitas masalah yang berbeda. Demikian halnya

dengan potensi wilayah, dimana Desa Tambak Bajai minim potensi, sedangkan

Bontang potensi kelembagaan yang memadai.

4.2.1. Tekasalo Bontang Lestari

Di Tekasalo Bontang Lestari Kalimantan Timur memiliki potensi wilayah yang

dapat digunakan untuk mengatasi dimensi yang bermasalah, baik potensi

kelembagaan maupun potensi SDA.

Tabel 9 : Tabel potensi kelembagaan dan potensi SDA

No Potensi Wilayah Peluang Para Pihak

1 Hutan Mangrove 150 juta Pembibitan bakau

(KBR),

BPDAS

- sirup dan tepung,

batik bakau

CSR perusahaan,

Disprindakop,

Disosnaker

2 APBD In kind Fisik Dinas PU, PDAM,

DInkes

3 Dana RT 50 Juta Fisik & Non fisik Masyarakat &

Ketua RT

4 PNPM Mandiri In kind Fisik & non fisik camat

5 CSR Perusahaan in kind Fisik dan non fisik

lain

PT Badak NGL

4.2.2. Desa Tambak Bajai, Kalteng

Desa Tambak Bajai merupakan perkampungan tua yang berada di aliran

sungai Magatib dan areal perkebunan sawit PT. GIL.

Berdasarkan hasil pertemuan analisis dengan kepala desa dan camat diperoleh

potensi kelembagaan agar masyarakat dapat keluar dari kondisi saat ini.

Setidaknya, dimensi yang menjadi taggungjawab pemerintah desa dan camat

akan dapat diperbaiki pada tahun 2012 dengan menggunakan melalui dana

ADD, PNPM Mandiri, dan bantuan pemerintah kabupaten.


Tabel 8 : Tabel potensi kelembagaan dan potensi SDA

No Potensi Wilayah Peluang Para Pihak

1 Hutan Lindung 600 ha Hutan Desa dan

Kebun Bibit Rakyat

Desa, YTT, KBCF,

BPDAS

2 Bantuan Kabupaten 100 juta Fisik Masyarakat,

Desa, camat

3 ADD 30 Juta Fisik & Non fisik Masyarakat,

Desa, camat

4 PNPM Mandiri 500 juta Fisik & non fisik Masyarakat,

Desa, camat

4.3. Rencana Aksi

4.3.1. Rencana Aksi Bontang Lestari

Target: Meningkatnya persentase jumlah penduduk sejahtera pada tahun 2016

di Tekasalo

Indikator Loktunggul : Presentasi penduduk sejahtera meningkat dari 43

% di tahun 2011 menjadi 86 % di tahun 2016.(meningkat 100%)

Indikator Selangtuko : Presentasi penduduk sejahtera meningkat dari 15

% di tahun 2011 menjadi 40 % di tahun 2016.(meningkat 125%)

Indikator Teluk Kadere: Presentasi penduduk sejahtera meningkat dari

21 % di tahun 2011 menjadi 42 % di tahun 2016.(meningkat 100%)

Rencana Aksi

1. Percepatan pembangunan sarana jalan penghubung dari kelurahan ke

Tekasalo;

2. Pemenuhan hak dasar atas layanan pendidikan dan kesehatan

3. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha

4. Pemenuhan hak dasar atas air bersih, sanitasi dan permukiman yang

layak.


1. Percepatan Pembangunan Sarana Jalan dari Kelurahan ke Tekaselo

Tujuan: Membuka Akses Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Target Indikator Aksi Langkah Aksi Para Pihak

Meningkatnya

kualitas jalan

penghubung

dari

kelurahan ke

Takaselo

Panjang jalan

yang diaspal,

panjang

jembatan

penghubung

dari Teluk

Kadere ke

Salantuko

Pengusulan

pembangunan

dan perbaikan

sarana

penghubung

berupa jalan

dan jembatan

Pengerasan

jalan Kelurahan-

Teluk Kadere;

Pembangunan

Jembatan Teluk

Kadere –

Salantuko;

Pembuatan dan

pengerasan

jalan dalam

kampung

Tekasalok

Dinas Pekerjaan

Umum 2012,

panjang 3 km

2. Pemenuhan hak dasar atas layanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan: Memenuhi hak masyarakat miskin atas layanan pendidikan dan

kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanpa diskriminasi.


Meningkatnya

kualitas

plelayanan

pendidikan

dan

kesehatan

dasar.

Jumlah guru

yang mengikuti

pelatihan, Jml

kader pos

yandu terlatih,

pelayanan

amblan air, jml

jamban sehat

yg terbangun

Perbaikan

kualitas

pendidikan

dan

kesehatan

dasar.

Peningkatan kader

pos yandu,

Ambulan Air,

Jamban sehat

Dinkes 2012,

PT, IM

Meningkatnya

keterampilan

KK miskin

Jml kk miskin

yg telah dilatih,

jml jenis

pelatihan yg

telah diikuti

oleh KK miskin

Pemberian

pelatihan-

pelatihan

bagi

masyarakat

untuk

mengelolah

usaha

produktif

Pelatihan:

penetasan bibit

ikan kerapu,

Budidaya teripang,

diversifikasi buah

bakau, pengolahan

rumput laut,

pembibitan bakau,

budidaya dan

pemberantasan

hama palawija

PTB, IM,

Perikanan, KPM,

Disosnaker,

Disprindakop,

Dinas PK KBCF/

PNPM Peduli

2012, Badan

Pemberdayaan

Perempuan,

CSR PT Badak

NGL


3. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Berusaha

Tujuan: Memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan yang layak, dan

kesempatan berusaha, serta pengembangan usaha


Meningkatny

a kesadaran

masyarakat

meningkat

dlm

mendukung

program,

termasuk

pemberian

dana

bergulir dan

dari lembaga

kuangan

lainnya

Usaha yang

dikelolah

masyarakat

Jumlah

penduduk

miskin yang

bekerja di

sektor

informal

Peningkatan

pengetahuan

dan

keterampilan

masyarakat

miskin dalam

menciptakan

dan

mengelolah

usaha

Pelatihan-pelatihan

penikatan

keterampilan;

Penyediaan skim

modal usaha;

Pendampingan;Mon

ev dan evaluasi

KUBE/ Disosnaker

2012-2013, PNPM,

Dana Bergulir

Disprindakop Juli

2012,

Jenis dan

jumlah Alat

berusaha

Dukungan

untuk

pengembang

an usaha

masyarakat

Penjemuran Rumput

Laut, Ketinting. Tali

Nilon, pabrik

pengolahan rumput

laut

Dinas Perikanan,

PNPM, PTB, IM

4. Pemenuhan Hak Dasar atas Air Bersih, Sanitasi dan Permukiman Sehat

Tujuan: Meningkatnya akses masyarakat miskin atas air bersih dan aman,

sanitasi dasar yang baik, serta permukiman yang layak huni


Meningktanya

jumlah KK

miskin yang

memiliki

akses

terhadap air

bersih dan

aman

Jumlah

rumah

tangga yang

memiliki

akses air

bersih dan

aman

Pengadaan

sumber air

bersih

Pembanguna

sumur bor

dan

pembangunan

jaringan

PDAM

PDAM Titra Taman

2012-2013

Meningkatnya

jumlah

penduduk

yang memiliki

sanitasi dasar

Jumlah

rumah

tangga yang

memiliki

jamban sehat

Dukungan

pembangun

an jamban

Pembangunan

jamban sehat

(komunal dan

KK miskin)

Dinas Kesehatan 2012,

CSR PT Badak NGL


Menurunnya

jumlah KK

miskin yang

menupang

pd lahan

orang lain

Jmlah KK

miskin yang

memiliki

lahan sendiri

utk

permukiman

yg layak

Usulan

program

bantuan utk

pengadaan

permukiman

sehat untk

KK miskin

Bedah

kampung, KPR

KK Miskin,

Kantor Pemberdayaan

Masyarakat, PTB, IM,

Bagian Pemerintahan,

Bappeda

4.3..2. Rencana Aksi Tambak Bajai

Berdasarkan hasil PPAM tersebut, pertemuan tim PPAM dengan Kepala Desa

Tambak Bajai dan Camat Dadahup disusun rencana aksi komunitas 2012-2016

dengan target menurunnya persentase penduduk dibawah garis kemiskinan

dari 91% menjadi 4% di tahun 2016.

Untuk mencapai target tersebut disusun tujuh (7) Rencana Aksi Komunitas

Desa Tambak Bajai, yaitu:

1. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha

2. Pemenuhan Hak Dasar atas layanan kesehatan

3. Pemenuhan Hak Dasar atas layanan pendidikan

4. Pemenuhan Hak Dasar atas air bersih dan sanitasi

5. Pemenuhan Hak Dasar atas SDA dan LH

6. Pemenuhan Hak untuk berpartisipasi

7. Percepatan pembangunan perdesaan

Ketujuh rencana aksi tersebut kemudian dikembangkan dalam Rencana Aksi

Prioritas 2012:

1) Air bersih

2) Tenaga kesehatan

3) Listrik

4) Hutan Desa dan Kebun Bibi Rakyat

5) Pendidikan Anak

6) Modal usaha


1. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Berusaha

Tujuan: Memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan yang layak, dan

kesempatan berusaha, serta pengembangan usaha


Berkurangnya

angka

pengagguran

terbuka pada

tahun 2016

Jumlah usaha

yang dikelolah

masyarakat;

Jumlah

penduduk

miskin yang

bekerja di

sektor

informal

Peningkatan

pengetahuan

dan

keterampilan

masyarakat

miskin dalam

menciptakan

dan

mengelolah

usaha

1. Pelatihan-

pelatihan

peningkatan

keterampilan;

2. Penyediaan

skim modal

usaha;

3. Pendampingan;

4. Monev dan

evaluasi

Desa, YTT

Desa

YTT

Desa, Camat,

YTT

2. Pemenuhan Hak Dasar atas Layanan Kesehatan

Tujuan: Memenuhi hak masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang

bermutu dan terjangkau


Meningkatnya

pertolongan

persalinan oleh

tenaga

kesehatan

terampil

Jumlah

penanganan

persalinan

Menigkatkan

ketersediaan

dan kualitas

pelayanan

kesehatan yang

terjangkau bagi

masyarakat

miskin

Pengusulan

penempatan

dokter dan

bidan atau

tenaga

kesehatan

terampil

Dinkes, Desa

dan

masyarakat

Peningkatan

layanan

Masyarakat

miskin oleh

tenaga

kesehatan

terampil

Jumlah

masyarakat

miskin yang

ditangani oleh

tenaga

kesehatan

Pengusulan

Penambahan

jumlah hari

berada di

kampung dan

jumlah tenaga 2

org

Desa dan

Dinkes


3. Pemenuhan Hak Dasar atas Layanan Pendidikan

Tujuan: Memenuhi hak masyarakat miskin atas layanan pendidikan dasar

yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender

Target Indikator Aksi Langkah Aksi Pelaksana

Meningkatkan

pelayanan

pendidikan

dasar yang

bermutu

Jumlah ruang

kelas dan

tenaga

pengajar

Meningkatkan

mutu

pendidikan

dasar

Usulan

penambahan

ruang kelas

Penambahan

tenaga pengajar

(honor dan PNS)

Orangtua/

masyarakat,

Desa dan

Dinas PK

4. Pemenuhan Hak Dasar atas Air Bersih dan Sanitasi

Tujuan: Meningkatnya akses masyarakat miskin atas air bersih dan aman,

serta sanitasi dasar yang baik


Meningktanya

jumlah KK miskin

yang memiliki

akses terhadap

air bersih dan

aman

Jumlah

rumah

tangga yang

memiliki

akses air

bersih dan

aman

Peningkatan

kemampuan

desa dalam

mengatur

pengelolaan

dan penyediaan

air bersih dan

aman

• Usulan pembuatan

sumur bor;

• Usulan program

Instalasi

pengelolaan air

bersih;

• Mengembangkan

pola kemitraan dg

perusahaan

PNPM

Mandiri

PT. GAL

dan ADD

Desa

Tambak

Bajai

PT. GAL

Menurunnya

persentase pddk

tanpa akses thd

sarana sanitasi

dasar

Jumlah

rumah

tangga yang

memiliki

sarana

sanitasi

dasar yang

aman

Meningkatkan

akses

masyarakat

miskin ke

sanitasi dasar

Pengembangan

sarana sanitasi

berbasis komunitas


5. Pemenuhan Hak Dasar atas SDA dan LH

Tujuan:Meningkatnya akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan

pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan


Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pengelolaan

dan

pemanfaatan

SDA dan LH

scr

berkelanjutan

Jumlah KK

miskin

yangmemiliki

ijin berkebun

di kawasan

HD

Mengembangkan

sistem pengelolaan

SDA dan LH

berbasis komunitas

Pengusulan hutan

lindung menjadi

hutan desa;

Pembentukan KBR

Pelatihan

pencegaha dan

penangan kebakarn

hutan kpd

masyarakat

Desa dan

masyarakat

Masyarakat,

BPDS, Dishut

Meningkatnya

kemampuan

masyarakat

miskin dalam

pengelolaan

SDA dan LH

scr lestari

Jumlah

kelompok yg

bergerak

bidang LH

Meningkatkan

pengetahuan dan

keterampilan

masyarakat miskin

dlm pengelolaan

SDA dan LH yg

ramah lingkungan

dan berkelanjutan

Kampanye gerakan

pelestarian SDA dan

LH bagi masyarakat

dlm pengelolaan

SDA dan LH

Meningkatnya

kemampuan

masyarakat

miskin dalam

pengelolaan

SDA dan LH

scr lestari

Jumlah

kelompok yg

bergerak

bidang LH

Pelatihan ttg

pengelolaan SDA yg

berkelanjutan

termasuk kearifan

lokal;

Pengembangan

insentif bagi

masyarakat miskin

yg menjaga

kelestarian SDA

Memberdayakan

organisasi dan

lembaga lokal

dalam SDA dan LH

Penguatan

organisasi dan

lembaga

masyarakat lokal

YTT, KBCF


6. Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi

Tujuan: Memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam keselurahan

proses pembangunan

7. Percepatan Pembangunan Perdesaan

Tujuan: Memperluas kesempatan masyarakat miskin pedesaan

Target Indikator Aksi Langkah Aksi Pelaksana

Meningkatnya

pendapatan

masyarakat

miskin

Jumlah

sumber

pendapatan

Peningkatan

keterampilan

dan

penggalian

jenis usaha

baru

Keramba ikan

Pelatihan,

pendampingan

dan Monev

KBCF, YTT, PNPM

Mandiri

Memperluas

kesempatan

kerja dan

berusaha di

luar pertanian

Pengembangan

kemitraan dalam

agroindustri

PNPM Mandiri


Meningkatnya

partisipasi

masyarakatmiskin

dalam proses

pembangunan

Jumlah

masyarakat

miskin dalam

proses

perencanaan

pembangun

tingkat desa

Meningkatnya

kesempatan

dan

kemampuan

masyarakat

miskin untuk

berpartisipasi

dalam proses

pembangunan

Penguatan

kapasitas

masyarakat

miskin untuk

berpartisipasi

dlm proses

pembangunan

YTT

Terbukanya

ruang partisipasi

masyarakat

miskin

Pelibatan

masyarakat

miskin dalam

proses

pembangunan

melalui rapat-

rapat desa dan

RT

Desa dan RT


Meningkatnya

akses

masyarakat

terhadap

infrastruktur

pedesaan

Akses air

bersih, listrik,

jalan,

informasi,

dan pasar

Meningkatkan

prasarana dan

sarana

pedesaan

Kantor desa,

alternatif energi

untuk listrik,

fasilitasi pasar

ADD, PNPM Mandiri,

Bantuan kabupaten,

Documents

laporan ppam layout Kawal Borneo community foundation (kbcf)