LAPORAN SEMINAR “ANALISIS DAN PERAMALAN …berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Seminar... · parlemen-parlemen dari 10 mnegara demokrasi baru di Eropa Tengah

LAPORAN

SEMINAR

“ANALISIS DAN PERAMALAN ANGGARAN MAKROEKONOMI”

12 – 19 MARET 2016

WASHINGTON, D.C.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, APRIL 2016

House Democracy Partnership (HDP) Parliamentary Staff Institute: “Macroeconomic Budget Forecasting and

Analysis” 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

House Democracy Partnership (HDP) mempertemukan Anggota Dewan dari

parlemen Amerika Serikat dengan parlemen-parlemen negara-negara demokrasi

dalam rangka memperkuat badan legislative tersebut dengan menggunakan

model langsung (peer to peer). Kemitraan ini dibentuk pada tanggal 14 Maret

2005 dan bersifat bipartisan, sebuah komisi yang beranggotakan 20 anggota

House Amerika Serikat yang bekerja langsung dengan parlemen dari 17 negara

mitra di seluruh dunia untuk mendukung pengembangan badan institusi

legislative yang efektif, mandiri dan responsive. Ketua Komisi adalah Peter

Roskam dan Anggota terhormat David Price yang memimpin Komisi ini. HDP

adalah penerus tak langsung dari satuan tugas Frost-Solomon, yang membantu

parlemen-parlemen dari 10 mnegara demokrasi baru di Eropa Tengah dan Timur

dari tahun 1990 sampai dengan 1996.

Program House Democracy Partnership (HDP) bekerjasama dengan

International Republican Institute (IRI) dan National Democratic Institute (NDI)

mengadakan seminar dan pelatihan tentang “Analisis dan Peramalan Anggaran

Makroekonomi” dengan peserta dari negara Klombia, Indonesia, Kenya, Kosovo,

Liberia, Peru dan Timor Leste pada tanggal 12 Maret sampai dengan 19 Maret

2016 di Washington D.C., Amerika Serikat.

Melalui program ini, akan dilakukan pertemuan-pertemuan dengan Anggota

House Amerika Serikat, staff House, staff ahli dari berbagai komisi Kongres,

perwakilan dari instansi pemerintah yang mendukung Kongres yaitu

Congressional Research Service (CRS), Congressional Budget Office (CBO) dan

Government Accountability Office (GAO), dan para ahli ekonomi anggaran

lainnya dalam rangka memberikan materi, mengenalkan dan berbagi pengalaman

terkait analisis dan peramalan anggaran makroekonomi dalam pekerjaan yang

dilakukan di Amerika Serikat. HDP akan mengenalkan strategi untuk melakukan

peramalan dan teknik analisis makroekonomi.


Analysis” 2

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari program ini adalah mengenalkan strategi untuk melakukan

peramalan dan teknik analisis makroekonomi, serta mempelajari cara-cara dalam

mengolah dan mempersembahkan informasi ke dalam suatu format. Disamping

itu peserta dapat mengetahui, bertukar informasi dan mendapatkan pelajaran

serta pengalaman dari peserta negara lain.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan staf

dalam membuat keputusan/kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam

instansinya. Disamping itu untuk mengetahui dan mempelajari pembentukan dan

pengembangan sebuah kantor anggaran.

C. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah melalui seminar, diskusi

dan pelatihan yang dilakukan dari 12 Maret sampai dengan 19 Maret 2016,

dengan materi sebagai berikut:

• Sistem dan proses anggaran di Amerika Serikat;

• Tentang Congressional Research Service (CRS), Congressional Budget

Office (CBO) dan Government Accountability Office (GAO);

• Dinas Pengelolaan Anggaran (OMB);

• Politik proses anggaran dan pengeluaran dana Kongres;

• Simulasi dan proses anggaran Kongres;

• Peraturan dan proses kebijakan perpajakan;

• Pengeluaran dana pemerintah;

• Analisis makroekonomi;

• Perkiraan dana;

• Presentasi dan metode analisa;

• Pengenalan gedung parlemen (Capitol);

• Rencana aksi negara;

• Kantor Anggaran

• Belajar dan berbagi pengalaman dari peserta negara lain.


Analysis” 3

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Agenda Kegiatan

Waktu Kegiatan Tempat Keterangan

12 Maret 2016

15.25 Tiba di Bandara Internasional

Washington Dulles

Washington,

D.C.

Perbedaan waktu,

Amerika -11 jam dari

Indonesia

16.30 Check in Hotel Capitol

Skyline

10 I Street SW

Washington, DC 20024

(202) 488-7500

13 Maret 2016

14.00

s.d.

17.00

Wisata Washington dan

tempat-tempat sejarah

14 Maret 2016

10.00 Sambutan dan perkenalan Ruang Meeting

Kongres Utara,

Capitol Centre

• Michele Bekkering,

Direktur IRI;

• Justin Wein,

Direktur staf untuk

Kongres;

• Keith Schulz,

Penasehat

Pemerintah,

US..Agency

International

Development;

• Scott Hubli, Direktur NDI;

• Catie Lott, Analis,

CBO


Analysis” 4


11.00 Congressional Research

Service (CRS)

Jim Saturno, Staf CRS

14.45 Conressional Budget Office

(CBO)

Chisti Hawley Anthony,

Staf CBO

16.15 Pengelolaan dan Anggaran

(OMB)

Mathew, staf OMB

15 Maret 2016

09.00 Politik proses anggaran dan

pengeluaran dana Kongres

Ruang Meeting

Kongres Utara,

Capitol Centre

Kenneth Gold Ph.D,

Direktur, Government

Affairs Institute,

Georgetown

University.

10.30 Simulasi proses anggaran

kongres

Joshua Huder, Ph.D,

Senior Fellow,

Government Affairs

Institute, Georgetown

University

13.00 Peraturan dan proses kebijakan

perpajakan

Laura Blessing, Ph.D,

Senior Fellow,

Government Affairs

Institute, Georgetown

University

14.30 Proses pengeluaran dana

pemerintah

Mark Harkins, Senior

Fellow, Government

Affairs Institute,

Georgetown University

15.45 Divisi analisis makroekonomi Robert Arnold, Analis

CBO


Analysis” 5


16 Maret 2016

10.00 Perkiraan dana, CBO Ruang Meeting

Kongres Utara,

Capitol Centre

Megan Carol, Analis

CBO

11.45 Presentasi dan metode analisa Staff CRS

14.00 Tour Gedung Capitol Humas

15.30 Diskusi mengenai rencana aksi

negara

Kolombia, Peru,

Indonesia, Kosovo,

Kenya, Liberia dan

Timor Leste dibantu

staff dari IRI

17 Maret 2016

10.00 Membentuk kantor anggaran Auditorium,

Capitol Centre

Teri Gullo, Pimpinan

CBO

13.45 Komisi anggaran terkait

pengeluaran dana, cara dan

sarana

Joseph Cartilo dan

Dina, Staff Komisi

15.15 Presentasi Negara-negara

peserta, serta belajar dan

berbagi pengalaman dari

peserta negara lain

Kolombia, Peru,

Indonesia, Kosovo,

Kenya, Liberia dan

Timor Leste dibantu

Direktur IRI, Michele

Bekkering

18 Maret 2016

10.00 Komunikasi antar instansi Auditorium,

Capitol Centre

GAO

11.15 Melanjutkan rencana aksi

negara

Peserta dibantu Staff

IRI

19 Maret 2016

13.15 Washington – Tokyo – Jakarta

Kembali ke Indonesia


Analysis” 6


21 Maret 2016

00.27 Tiba di Bandara Soekarno Hatta

Jakarta

Perbedaan waktu,

Indonesia +11 jam dari

Amerika

B. Peserta

Program ini diikuti oleh 7 negara peserta, sebagai berikut:

1. Kolombia

• Mr. Lucio Munoz menses, Penasehat Senat

• Mr. Raul Alberto Aponte Vargas, Penasehat Dewan untuk Komisi

Anggaran Publik dan Keuangan

• Mr. Luis Alberto Palacios Ibanez, Penasehat Dewan untuk komisi

Anggaran Publik dan Keuangan

2. Indonesia

• Ms. Siti Atika, Kepala Subbagian Sekretariat Badan Anggaran DPR RI

• Ms. Arsita Putri Winanda, Analis Anggaran

• Mr. Sukmalalana, Ananlis Anggaran

• Ms. Prisila Toar, IRI Accountant

3. Kenya

• Mr.George Abasy Nengo, Direktur Hubungan Parlemen

• Mr. Evans Oanda, Staf Asisten, Komisi Keuangan, Perencanaan dan

Perdagangan

• Mr. Bett Kipchirchir Victor, Staf Asisten, Komisi Keuangan,

Perdagangan dan Anggaran

• Ms. Amran Habiba Yunis Mursal, Analis Keuangan, Kantor Anggaran

Parlemen

4. Kosovo

• Mr. Agim Krasniqi, Wakil Menteri Keuangan, mantan Direktur

Anggaran Negara

• Mr. Mehmet Simnica, Analis, Komisi Akun Publik


Analysis” 7

• Mr. Shaip Goxhuli, Ananlis, Komisi Pendidikan, Sains dan Teknologi

5. Liberia

• Mr. F. Julius Caesar, Direktur Kantor Anggaran Liberia (LBO)

• Ms. Loratha A. Pewu, Analis Anggaran, LBO

• Mr. Samuel G. Tennie, Asisten Riset, Badan Inormasi Legislatif

6. Peru

• Mr. Rodolfo Acuna Namihas, Direktur Anggaran Publik, Kementerian

Ekonomi dan Keuangan

• Mr. Samuel Morales, Direktur Umum Administrasi

• Mr. Fernando Flores Sifuentes, Kepala Perencanaan dan Anggaran

• Mr. Roberto Hernandez de la Cruz, Sekretaris Teknis, Komisi

Anggaran dan Akun Umum Republik

7. Timor Leste

• Mr. Juvenal Fraga, Analis Hukum

• Ms. Petronela da Silva Alves, Analis Anggaran Sektor

• Mr. Francisco da Silva, Direktur Ekonomi dan Anggaran, Kementerian

Keuangan

• Mr. Karlito Nunes, IRI Senior Program Officer

C. Kegiatan yang dilakukan

Kegiatan yang dilakukan tanggal 12 Maret sampai dengan 19 Maret 2016

dengan program kegiatan yaitu wisata pengetahuan, seminar, diskusi,

pelatihan, presentasi, serta belajar dan berbagi pengalaman dengan sesama

peserta dari negara lain, mengenai hal sebagai berikut:

1. Tour pengetahuan

a. Wisata Washington mengunjungi Capitol Hills, Museum, Monument.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 13 Maret 2014 dalam rangka

mengenal dan mengetahui tentang Amerika dan sejarah negaranya.

b. Wisata Gedung Capitol

Peserta diajak wisata Gedung Capitol dipandu oleh Humas Gedung

Capitol. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016.


Analysis” 8

Tour Gedung Capitol


Analysis” 9

Seluruh peserta seminar bersama salah satu Anggota Kongres, David Price

2. Congressional Budget Office (CBO)

Pendirian CBO

Pada awal tahun 1920an, Presiden mulai mendapat peran yang lebih

penting dalam menetapkan anggaran federal. Undang-undang Anggaran

dan Akutansi memberikan Presiden tanggung jawab menyeluruh atas

perencanaan anggaran dengan mengharuskan nya untuk menyerahkan

pengusulan anggaran yang komprehensif tiap tahunnya; Undang-undang

tersebut juga telah meluaskan kontrol Presiden atas informasi

pengganggaran dengan membentuk Biro Anggaran (diganti namanya

menjadi Kantor Manajemen dan Anggaran pada tahun 1971). Sebaliknya,

Kongres kekurangan kapasitas institusional untuk menetapkan dan

menggerakkan prioritas anggaran, mengkordinasikan langkah-langkah

untuk legislasi pengeluaran dan pendapatan, atau membangun informasi

penganggaran dan ekonomi yang independen dari eksekutif.

Konflik antara legislatif dan eksekutif mencapai puncaknya pada musim

panas tahun 1974, ketika Anggota berkeberatan atas ancaman mantan

Presiden Nixon untuk menahan alokasi Kongres untuk program-program


Analysis” 10

yang tidak sesuai dengan kebijakannya (sebuah proses yang dikenal

dengan ‘pembintangan’). Perselisihan tersebut sampai mengakibatkan

diterbitkannya undang undang Kongres tentang Kontrol atas Anggaran dan

Pembintangan pada bulan Juli tahun 1974.

Undang-undang Anggaran menegaskan kembali pengawasan

konstitusional Konggres atas anggaran dengan menetapkan prosedur baru

untuk pengawasan pembintangan dan dengan memulai proses formal

dimana Konggres dapat membangun, mengkordinasikan, dan

melaksanakan prioritas pengganggaran yang independen dari Presiden.

Sebagai tambahan, Undang-undang tersebut mengamanatkan

pembentukan beberapa institusi legislatif baru untuk melengkapi proses

anggaran Kongres yang baru: Komisi Anggaran DPR dan Senat untuk

mengawasi pelaksanaan proses anggaran dan Kantor Anggaran Konggres

untuk menyediakan informasi yang obyektif dan tidak memihak tentang

isu-isu penganggaran dan ekonomi kepada komisi anggaran. Badan ini

memulai bekerja pada tanggal 24 Pebruari 1975, dan Alice Rivlin diangkat

sebagai direktur yang pertama.

Sejak dibentuk pada tahun 1974, Kantor Anggaran Kongres (CBO) telah

menghasilkan analisis mengenai anggaran dan isu-isu ekonomi yang

independen untuk mendukung proses anggaran di Konggres. Badan ini

sangat non-partisan dan melakukan analisis yang obyektif dan tidak

berpihak, seperti yang dapat dilihat dari setiap lusinan laporan dan ratusan

estimasi biaya dan dikerjakan oleh para ekonom dan para analis kebijakan

setiap tahunnya. Semua pegawai CBO diangkat langsung hanya

berdasarkan pada kompetensi profesional tanpa memandang afiliasi

politiknya. CBO tidak membuat rekomendasi kebijakan, dan setiap laporan

dan estimasi biaya memperlihatkan asumsi dan metodologi yang jelas dari

badan ini. Semua produk CBO, selain dari estimasi perkiraan biaya informal

untuk legislasi yang dibuat secara tersendiri oleh Anggota Kongres atau

stafnya, tersedia untuk Kongres dan masyarakat melalui website CBO.


Analysis” 11

Organisasi CBO

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden pro tempore Senat secara

bersama-sama menunjuk Direktur CBO, setelah mempertimbangkan

rekomendasi dari komisi anggaran dari keduanya. Direktur diangkat untuk

masa kerja 4 tahun , dan dapat diangkat kembali untuk jabatan tersebut; dan

seorang direktur yang berkerja di masa akhir term-nya dapat meneruskan

kerja sampai penggantinya diangkat. UU Anggaran dan Pengawasan atas

Pemblokiran tahun 1974 menegaskan bahwa Direktur CBO dipilih tanpa

mempertimbangkan afiliasi politiknya.

Staf CBO yang lain, seperti wakil direktur, diangkat oleh Direktur.

Direktur-direktur CBO mempunyai tradisi yang kuat untuk tetap

mempertahankan staf dari pendahulunya. Mereka diangkat atas kompetensi

professional, tanpa melihat afiliasi politiknya. Jumlah staf CBO adalah 230

orang. Kebanyakan adalah para ekonom atau analis kebijakan publik

dengan strata pendidikan tinggi, namun badan ini juga memperkerjakan

penasehat hukum, ahli teknologi informasi, editor dan mereka dengan

keahlian lain yang dibutuhkan untuk memperkuat misi badan ini.

Struktur CBO terdiri dari kantor Direktur dan 8 bagian:

1) Kantor Direktur

Direktur mengawasi pelaksanaan tugas CBO dalam memberikan

informasi yang obyektif, berwawasan, tepat waktu, dan jelas kepada

Konggres mengenai isu anggaran dan ekonomi. Wakil Direktur

membantu jalannya manajemen badan ini dan menggantikan Direktur

ketika berhalangan. Kantor Direktur juga tempat dari Associate Director

untuk analisa Eonomi, yang memberi kontribusi atas segala aspek dari

hasil analitis CBO; associate director untuk Urusan Legislasi, yang

berfungsi sebagai penghubung CBO dengan Konggres; associate

director Komunikasi dan anggota kantor Komunikasi , yang bertanggung

jawab atas semua kegiatan public CBO, termasuk hubungan dengan

media dan publik; dan kantor Penasehat Umum, yang melaksanakan

urusan hukum dan akuisisi dari badan ini.


Analysis” 12

2) Divisi Analisa Anggaran

Divisi Analisa Anggaran membuat proyeksi paduk dari pengeluara

federal, estimasi biaya formal dari semua RUU yang disetujui oleh komisi

di Konggres, dan estimasi biaya informal untuk ribuan usulan yang

sedang dipertimbangkan oleh komisi. Estimasi biaya formal mencakup

estimasi tidak saja pengaruh suatu undang-undang pada anggaran

federal, namun juga menilai biaya yang dibebankan ke pemerintah pusat,

lokal dan suku. Divisi ini juga membuat kontribusi penting atas berbagai

laporan analitis CBO dan membuat:

• Analisa tahunan atas Anggaran Presiden,

• Opsi-opsi Anggaran, setiap dua tahun,

• Kajian Anggaran, bulanan,

• Scorekeeping atas legislasi yang telah disahkan,

• Kompilasi tahunan untuk alokasi yang tidak berotorisasi dan alokasi

yang otorisasi berakhir

3) Divisi Analisa Keuangan

Analisis kebjjakan dari divisi Analisa Keuangan berfokus pada komitmen

keuangan pemerintah federal , termasuk kredit federal dan program

asuransi dan perusahaan yang didukung pemerintah. Divisi ini juga

menyiapkan dukungan untuk seluruh CBO berupa evaluasi keuangan,

model keuangan, penilaian resiko, dan proyeksi variable keuangan.

4) Divisi Kesehatan, Pensiun, dan Analisa Jangka Panjang

Divisi ini menganalisa program dan kebijakan federal mengenai

perawatan kesehatan dan pensiunan, termasuk Medicare, Medicaid,

subsidi yang harus disediakan melalui jaringan asuransi kesehatan, dan

Keamanan Sosial. Divisi ini mengerjakan beberapa kebijakan yang

mengalami perdebatan panas di Konggres, membuat laporan atas

serangkaian isu kebijakan dan opsi-opsinya, dan menyediakan analisa

yang mendetail mengenai usulan legislasi. Divisi ini bertanggung jawab

atas proyeksi jangka panjang CBO dan mengkolaborasi analisa

mengenai dampak jangka panjang dari usulan legislasi,


Analysis” 13

5) Divisi Analisa Ekonomi Makro

Divisi Analisa Ekonomi Makro menghasilkan proyeksi ekonomi CBO,

yang mendasari proyeksi anggaran CBO. Divisi ini juga mempelajari

perkembangan-perkembangan besar diperekonomian, termasuk

kecenderungan dalam partisipasi dan produktivitas tenaga kerja,

perdagangan internasional, dan arus uang, dan meledaknya dan

melemahnya property, krisis keuangan, resesi, dan pemulihan ekonomi

yang lemah. Selain itu, divisi ini menganalisa dampak jangka pendek dan

panjang dari usulan perubahan di bidang perpajakan dan kebijakan

pengeluaran.

6) Divisi Manajemen, Bisnis, dan Pelayanan Informasi

Divisi ini menyiapkan pelayanan administrasi dan dukungan lainnya untuk

CBO. Pekerjaannya meliputi mengelola sumber daya manusia, sistem

keuangan, sumber-sumber informasi dan teknologi, perpustakaan, dan

fasilitas lainnya. Selain itu, divisi ini bertanggung jawab untuk editing dan

membuat publikasi-publikasi CBO dan untuk berkordinasi dengan

badan-badan pendukung di Konggres.

7) Divisi Kajian Ekonomi Mikro

Divisi Kajian Ekonomi Mikro menganalisa sejumlah besar program dan

kebijakan yang mempunyai implikasi yang signifikan pada anggaran

federal dan perekonomian. Isu-isu tersebut mencakup program federal

terkait dengan pendidikan dan keamanan pendapatan, investasi federal

di infrastruktur fisik seperti jalan tol, kebijakan federal terkait dengan

energi, sumber daya alam, iklim dan lingkungan hidup. Divisi ini juga

membuat estimasi atas biaya yang dimandatkan oleh legislasi federal

kepada sektor swasta.

8) Divisi Keamanan Nasional

Divisi Keamanan Nasional menganalisa isu-isu terkait dengan anggaran

pertahanan, masalah veteran, dan keamanan dalam negeri. Tiap tahun,

divisi ini menyiapkan proyeksi jangka panjang dari biaya kebijakan dari

Departemen Pertahanan. Divisi ini secara berkesinambungan menguji


Analysis” 14

cara-cara alternatif untuk mencapai kemampuan militer tertentu, biaya

untuk perawatan kesehatan untuk anggota militer dan veteran, dan pro

kontra dari kemungkinan perubahan dari kompensasi untuk anggota

militer dan manfaat yang diterima oleh para veteran.

9) Divisi Analisa Pajak

Divisi Analisa Pajak meproyeksi penerimaan federal dimasa mendatang

(dari pajak pendapatan pribadi, paja k pendapatan perusahaan, pajak

daftar gaji, dan sumber lain) menggunakan model ekonomi dan teknik

simulasi mikro. Divisi ini juga menganalisa distribusi pajak-pajak federal

dan pengeluaran, dan melihat bagaimana kemungkinan perubahan dari

UU pajak akan mempengaruhi perilaku pembayar pajak dan

perekonomian keseluruhan.

Produk CBO

CBO memberikan informasi tentang anggaran dan ekonomi dalam berbagai

cara dan dari beragam hal di proses legislative.

a. Proyeksi Anggaran dan Perkiraan Ekonomi

Laporan CBO mengenai anggaran dan outlook ekonomi meliputi periode

10 tahun yang digunakan dalam proses budget konggres.

Laporan-laporan tersebut memberikan dan menjelaskan paduk proyeksi

anggaran dan perkiraan ekonomi, yang biasanya berdasarkan hukum

yang berlaku menyangkut penerimaan dan pengeluaran federal. Laporan

tersebut juga menjelaskan perbedaan antara proyeksi saat ini dan

sebelumnya, membandingkan perkiraan ekonomi dengan hasil

perkiraan lainnya, dan memperlihatkan dampak anggaran dari

beberapa asumsi kebijakan alternatif.

Penerbitan: beberapa kali setahun. Proyeksi anggaran dan perkiraan

ekonomi biasanya diterbitkan tiap Januari dan diperbaharui pada bulan

Agustus. Sebagai tambahan, proyeksi anggaran diperbaharui tiap bulan

Maret.


Analysis” 15

b. Analisa atas Anggaran yang diajukan Presiden

CBO memperkirakan dampak anggaran dari usulan dalam anggaran

Presiden dengan menggunakan perkiraan ekonomi sendiri demikian juga

asumsi estimasinya. CBO secara independen ‘mengestimasi

ulang’anggaran Presiden sehingga Kongres dapat membandingkan

usulan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan paduk

penerimaan dan pengeluaran CBO dan dengan usulan lain menggunakan

asumsi ekonomi dan teknis satuan yang konsisten

Pembuatan: tiap tahun. Analisa anggaran biasanya diterbitkan tiap bulan

Maret, diikuti pada bulan April dengan analisa dampak usulan

penganggaran Presiden pada perekonomian dan, pada gilirannya, secara

tidak langsung pada anggaran federal.

c. Opsi Anggaran

Secara berkala, CBO menghasilkan sejilid referensi yang menguji opsi

untuk mengurangi defisit anggaran. Jilid ini meliputi berbagai opsi, yang

diambil dari berbagai sumber, untuk mengurangi pengeluaran dan

menambah penerimaan. Untuk setiap opsi, jilid tersebut memperlihatkan

estimasi pengaruhnya pada anggaran dan wacana pro dan kontra nya

namun tidak membuat rekomendasi. Sebagai tambahan, CBO

memproduksi laporan-laporan (dibahas dibawah) yang menguji pilihan

kebijakan untuk program federal yang spesifik dan aspek-aspek dari kode

pajak.

Penerbitan: biasanya setiap tahun ganjil, agar sesuai dengan permulaan

tiap Kongres yang baru.

d. Proyeksi Anggaran Jangka Panjang

CBO menyediakan proyeksi anggaran untuk Konggres yang melampaui

jendela anggaran standard selama 10 tahun. Proyeksi tersebut biasanya

merentang 25 tahun namun dapat diperpanjang sampai 75 tahun

kedepan. Proyeksi tersebut memperlihatkan dampak kecenderungan

demografik dan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan pada

pengeluaran, penerimaan dan defisit federal. CBO juga meproyeksikan


Analysis” 16

dampak ekonomi untuk alernatif kebijakan anggaran jangka panjang.

e. Estimasi Biaya

CBO membuat estimasi biaya secara formal dan tertulis dari setiap draft

undang-undang “yang dilaporkan” (disetujui) oleh komisi-komisi di

Konggres untuk memperlihatkan bagaimana undang-undang tersebut

akan mempengaruhi pengeluaran atau penerimaan selama 5 atu 10

tahun kedepan, tergantung kepada jenis pengeluaran yang ada. Setiap

estimasi biaya mencakup satu bagian yang menjelaskan dasar dari

estimasi. Untuk hampir semua undang-undang pajak, CBO

menggunakan estimasi yang dibuat oleh staf komisi bersama Konggres

tentang Perpajakan, tim tersendiri yang berkerja erat dengan dengan

komisi-komisi tax writing Konggres. Selain estimasi formal yang tertulis,

CBO membuat sejumlah besar estimasi awal yang sifatnya informal pada

saat komisi sedang mempertimbangkan legislasi apa yang akan dibuat,

pada saat amandemen suatu undang-undang sedang dibahas, dan pada

tahapan-tahapan lain diproses legislasi.

Pembuatan: sepanjang tahun, pembuatan estimasi formal biasanya

sejumlah antara 500 dan 700 setiap tahunnya.

f. Analisa dari Mandat Federal

CBO menganalisa biaya yang akan diakibatkan oleh sebuah usulan

undang-undang pada pemerintah pusat, lokal dan kesukuan, dan juga

akibatnya pada sektor swasta. Jika estimasi biaya selama 5 tahun dari

sebuah mandate melebihi ambang tertentu, badan ini melaporkan

biayanya dan membuat dasar dari estimasinya. CBO menghasilkan

pernyataan mandate dengan estimasi biaya nya untuk setiap RUU yang

disetujui oleh komisi.

Pembuatan: sepanjang tahun, sebagai tambahan, CBO membuat laporan

tiap musim semi yang mendata semua pekerjaan menganalisa mandat

ditahun sebelumnya.


Analysis” 17

g. Tinjauan Anggaran Secara Bulanan

CBO menerbitkan analisa bulanan setiap pengeluaran dan penerimaan

federal total pada bulan sebelumnya, bulan berjalan , dan tahun fiskal

sampai sekarang. Analisa ini berguna agar Konggres dan masyarakat

mengetahui kondisi bulanan dari anggaran.

Penerbitan: hari kerja kelima setiap minggunya.

h. Scorekeeping untuk Undang-undang yang telah disahkan

CBO menyiapkan tabulasi kekerapan mengenai kegiatan Konggres yang

mempengaruhi pengeluaran dan penerimaan bagi komisi Anggaran dan

Appropriations. Laporan scorekeeping tersebut memberikan informasi

mengenai apakah langkah-langkah legislasi telah sesuai dengan tingkat

pengeluaran dan penerimaan yang ditetapkan oleh ketentuan anggaran .

Penerbitan: berkala selama setahun.

i. Kompilasi appropriation yang tidak diotorisasi atau otorisasinya

sudah kedaluarsa

CBO menyiapkan laporan yang mendata semua program dan kegiatan

yang didanai untuk tahun fiskal yang berjalan dimana otorisasi nya sudah

kadaluarsa atau akan kadaluarsa selama tahun fiskal berjalan.

Penerbitan: setiap tahun pada bulan Januari.

j. Laporan tentang Program Pemulihan Aset Bermasalah

Konggres membentuk Program Pemulihan Ases Bermasalah (TARP)

pada tahun 2008 untuk menstabilkan pasar uang. Dua kali setahun OMP

melaporkan biaya dari program tersebut, dan seperti disyaratkan oleh

undang-undang, CBO kemudian memeriksa tiap laporan OMB.

Pembuatan: dua kali setahun, dalam jangka waktu 45 hari dari laporan

TARP yang dihasilkan oleh OMB.

k. Laporan mengenai Undang-undang Pemulihan dan Reinvestasi

Amerika

Undang-undang Pemulihan dan Reinvestasi Amerika (ARRA) tahun 2009

mengharuskan CBO untuk memberikan pendapat atas laporan-laporan

yang disampaikan oleh penerima pendanaan ARRA yang menjelaskan


Analysis” 18

jumlah pekerjaan yang didanai melalui kegiatan mereka. Estimasi CBO ,

yang badan ini anggap lebih komprehensif daripada laporan penerima

dana, berdasar pada fakta-fakta dari sejumlah kebijakan dimasa lalu

dan pada hasil berbagai model ekonomi.

Penerbitan: setiap kuartal

l. Laporan Penyitaan

Berdasarkan UU Anggaran Berimbang dan Kontrol atas Defisit Darurat

tahun 1985, yang telah direvisi dengan UU Pengawasan Anggaran tahun

2011, CBO diharuskan untuk membuat laporan yang menjelaskan

estimasi dari batasan-batasan tertentu atas otoritas kehati-hatian

anggaran (yaitu otoritas yang dimandatkan oleh undang-undang

Appropriation agar pemerintah mendapatkan kewajiban keuangannya.

Secara terpisah, berdasarkan estimasinya sendiri, OMB akan

menentukan apakah sebuah penyitaan (pembatalan atas sumber-sumber

anggaran) dibutuhkan sesuai perintah undang-undang dan, jika demikian,

alokasi sumber-sumber yang dibatalkan.

Pembuatan: dua kali setahun

m. Laporan Analitik

Sebagai tambahan atas laporan-laporan yang disebutkan diatas, CBO

menyiapkan laporan-laporan analitik yang menguji program federal

tertentu, aspek-aspek dari peraturan pajak, dan tantangan anggaran dan

ekonominya. Laporan ini meliputi sejumlah besar pokok permasalahan,

termasuk pemeliharaan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, keamanan

pendapatan, pendidikan, perpajakan, energi, lingkungan hidup,

keamanan nasional, isu-isu keuangan, infrastruktur, dan banyak lagi.

Hampir semua laporan CBO memberikan sejumlah pilihan untuk

perubahan pada program federal peraturan pajak yang sedang diteliti.

Laporan-laporan tersebut umumnya mencakup estimasi dampak

anggaran atau dampak ekonomi, atau kedua-duanya, dari setiap pilihan,

dan juga wacana pro dan kontranya. Seperti laporan CBO lainnya, tidak

ada rekomendasi yang dibuat. Beberapa laporan CBO memuat latar


Analysis” 19

belakang informasi dari analisa CBO yang pernah ada untu menguatkan

transparansi dari hasil kerja badan ini.

Laporan CBO kebanyakan dibuat atas permintaan dari Ketua atau

Ranking Minority Member dari komisi atau subkomisi atau pimpinan dari

partai manapun di Dewan ataupun Senat. Badan ini dapat juga

menyampaikan analisa sebagai testimoni dihadapan Komisi Konggres

bukan hanya dalam bentuk laporan. Selain itu, pimpinan dan para analis

CBO kadang juga menyampaikan presentasi didepan kelompok

profesional , dan presentasinya diunggah di website CBO. Badan ini juga

terkadang meringkas laporannya dalam bentuk yang tidak terlalu

tradisional (misalnya dalam infografik) yang juga dapat diunduh dari

website CBO.

Pembuatan: sepanjang tahun.

n. Kertas Kerja

Kertas kerja CBO mencakup tulisan yang menjelaskan deskripsi teknik

dari analisa CBO yang resmi, dan tulisan yang mewakili riset independen

dari analis CBO. Melalui kertas kerja ini, CBO bertujuan untuk

menguatkan transparansi dari kerjanya dan mendorong kajian dari luar

atas kertas kerja tersebut. Kertas kerja ini tidak melalui review dan proses

editing dari CBO.

Pembuatan : sepanjang tahun.

o. Informasi Data dan Teknis

Untuk menjelaskan secara lebih detail mengenai proyeksi penganggaran

dan keuangan CBO dan untuk menambah transparansi atas analisa CBO

lainnya, badan ini memuat sejumlah besar data dan informasi teknis

lainnya dalam website.

Pembuatan: sepanjang tahun.


Analysis” 20

Suasana kelas pada saat penyampaian materi


Analysis” 21

3. Congressional Research Service (CRS)

CRS adalah CRS adalah sebuah divisi dari Library of Congress dan

berlaku sebagai salah satu dari tiga instansi pemerintah yang berada di

dalam Cabang Legislatif, bersama dengan Government Accountability

Office (GAO) dan Congressional Budget Office (CBO), yang dibentuk pada

tahun 1914. CRS menyediakan riset dan analisa yang mendalam langsung

kepada anggota Kongres, komisi-komisi Kongres dan staffnya secara non

partisan dan rahasia. Para ahli CRS membantu Kongres pada setiap tahap

proses legislative, dari pertimbangan awal yang mendahului penulisan

perancangan undang-undang melalui sidang komisi dan debat pendapat,

sampai kepada pengawasan undang-undang yang telah disahkan dan

berbagai kegiatan instansi. Pelayanan yang diberikan oleh CRS kepada

Kongres berupa perancangan memoranda sampai kepada pemberian

kesaksian di depan Kongres, menyelenggarakan seminar dan lokakarya

dan menyediakan pelatihan kepada staf Kongres yang bekerja di bidang

prosedur legislative dan anggaran. Dengan dana anggaran sebanyak $107

juta, dan 615 pegawai termasuk 250 orang analis anggaran, CRS

mengeluarkan 3000 laporan, naskah pendek dan panjang setiap tahunnya.


Analysis” 22

4. Government Accountability Office (GAO)

Keller adalah Director of International Relations yang menjelaskan

mengenai profil GAO dan perannya bagi Kongres. GAO yang biasa disebut

dengan “Investigative arm of Congress” atau “congressional watchdog” yaitu

lembaga non-partisan independen yang bertugas untuk melakukan audit

yang bertujuan untuk memastikan apakah dana federal dibelanjakan secara

efisien dan efektif. GAO memberikan rekomendasi kepada Kongres dan

kepala lembaga eksekutif tentang cara-cara untuk membuat pemerintahan

efisien, efektif, etis, adil dan responsif. GAO menyajikan informasi yang

objektif, berdasarkan fakta, non partisan, non ideology, adil, dan seimbang

bagi Kongres. GAO memiliki tiga nilai inti yaitu Akuntabilitas, Integritas, dan

Andal. GAO mendukung pengawasan Kongres melalui kegiatan-kegiatan

berikut:

a. Audit Operasional untuk memastikan apakah dana federal dibelanjakan

secara efisien dan efektif;

b. Investigasi atas dugaan aktivitas illegal atau ketidakpatuhan;


Analysis” 23

c. Melaporkan mengenai bagaimana program dan kebijakan pemerintah

dalam mencapai tujuan;

d. Melakukan analisis kebijakan dan menguraikan pilihan-pilihan yang akan

menjadi pertimbangan Kongres; dan

e. Menerbitkan putusan dan pertimbangan.

5. Office Management and Budget (OMB)

Misi utama dari OMB adalah untuk melayani Presiden Amerika Serikat

dalam melaksanakan visinya di seluruh Cabang Eksekutif. OMB adalah

komponen terbesar di dalam Cabang Eksekutif Kepresidenan. Dinas ini

berada langsung di bawah Presiden dan membantu berbagai macam

departemen dan instansi pemerintah Federal untuk melaksanakan

komitmen dan prioritas yang dikeluarkan oleh Presiden. Sebagai tangan

pelaksanaan dan penegakan kebijakan Presiden di seluruh

kepemerintahan, OMB melaksanakan misinya melalui lima proses penting

yang penting kepada kemampuan Presiden untuk merencanakan dan

melaksanakan prioritasnya di seluruh Cabang Eksekutif.


Analysis” 24

Pertemuan dengan OMB yang diwakili oleh Matthew Vaeth (Assistant

Director for Legislative Reference) membicarakan secara lebih khusus

tentang koordinasi OMB dengan Kongres untuk izin legislatif dan koordinasi

(peninjauan dan persetujuan dari seluruh komunikasi instansi dengan

Kongres, termasuk pemberian kesaksian dan perancangan undang-undang)

untuk memastikan ketetapan pandangan dan proposal instansi legislatif

dengan kebijakan Presiden. Dalam pertemuan tersebut OMB juga

membahas tentang pentingnya hubungan antar-cabang dan bagaimana

OMB berkomunikasi dengan cabang legislatif.


Analysis” 25

6. Presentasi dari Negara Kenya, Kolombia dan Peru

Kenya

Kenya memiliki kantor Anggaran Parliamentary Budgt Office (PBO), yang

dibentuk pada tahun 2007 dan memiliki 25 orang analis. Pembentukan PBO

dalam rangka memperkuat peran Parlemen Kenya. Fungsi utama PBO

Kenya adalah membuat dan menyediakan analisis trend ekonomi serta

memberikan nasehat teknis secara professional kepada Parlemen. PBO

tidak memberikan rekomendasi tetapi hanya memberikan alternative pilihan.

PBO Kenya memiliki staf professional dan non partisan dengan kedudukan

dibawah Direktorat Informasi dan Riset. PBO memiliki 3 divisi yaitu Divisi

Analisa Pajak, Divisi Analisis Makro Ekonomi dan Divisi Pembelanjaan.

Output yang dihasilkan PBO antara lain berupa laporan analisa, makalah,

dan kajian.

PBO Kenya masih terus berusaha meningkatkan dan membangun

kapasitas organisasi untuk menjadi lebih baik.


Analysis” 26

Kolombia

Pemerintahan Kolombia mengambil bentuk kepresidenan demokrasi

perwakilan republik yang ditetapkan oleh Konstitusi Kolombia tahun 1991.

Pemerintahan Kolombia terbagi tiga kekuasaan; eksekutif, legislatif dan

yudikatif dengan lembaga kontrol dan lembaga pemilihan khusus. Presiden

Kolombia adalah puncak eksekutif tertinggi di Kolombia dan juga sebagai

kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan administratif.

Cabang legislatif di Kolombia adalah Kongres Nasional Kolombia yang

membentuk majelis teratas Senat Kolombia dan Majelis Perwakilan

Kolombia. Kedua badan legislatif dan eksekutif berbagi kekuasaan,

sedangkan yudikatif merupakan badan independen. Cabang yudikatif

berada dibawah sistem adversarial dengan bentuk Mahkamah Agung

Kolombia yang merupakan badan tertinggi dan berbagi tanggungjawab

dengan Lembaga Negara.

Kolombia tidak memiliki kantor anggaran seperti CBO, tetapi mempunyai

Centre Study Legislatif yaitu pusat kajian yang menghasilkan

dokumen-dokumen untuk mendukung fungsi legislatif.

Semua anggaran kongres harus mendapat persetujuan dari pemerintah.


Analysis” 27

Peru

Peru belum memiliki kantor anggaran, dalam proses untuk pembentukan

kantor anggaran, namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya dukungan

dari Dewan dan anggarannya masih belum memadai.

7. Forum Group Discussion (FGD)

Negara peserta melakukan diskusi mengenai hasil diperoleh dalam seminar

dan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan di negaranya.


Analysis” 28

III. FUNGSI ANGGARAN DPR DAN PENDUKUNGNYA

A. Fungsi Anggaran DPR

Anggaran negara adalah suatu bentuk kesepakatan politik antara eksekutif

dan legislatif dalam mensinergikan berbagai kepentingan yang berbeda

mengenai rencana kerja yang akan digunakan dimasa mendatang dan

bagaimana cara pembiayaannya. Penetapan anggaran negara bukan hanya

besaran angka semata tetapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip

penganggaran dan mewujudkan APBN sesuai dengan fungsinya yaitu:

1. Fungsi otorisasi, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

2. Fungsi perencanaan, anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

3. Fungsi pengawasan, anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai

apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan

4. Fungsi alokasi, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi

dan efektivitas perekonomian

5. Fungsi distribusi, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan

6. Fungsi stabilisasi, anggaran Pemerintah menjadi alat untuk memelihara

dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Menurut UUD Tahun 1945, Presiden berkewajiban menyusun dan

mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN (RUU APBN) kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diatur dalam bentuk

undang-undang. Siklus penyampaian, pembahasan dan penetapan RUU APBN

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa pihak, yaitu :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2. Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia


Analysis” 29

3. Pemerintah, diwakili oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas termasuk

juga semua Kementerian dan lembaga yang ditunjuk untuk mewakili.

4. Bank Indonesia

5. Pihak-pihak lain, yang keterangan pendapat dan data-datanya dibutuhkan

selama pembahasan, seperti; Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian

Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Teknis (Departemen

Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta

Kementerian lainnya yang dibutuhkan)

6. Masyarakat, dapat turut serta berpartisipasi dalam proses pembahasan

APBN. Partisipasi masyarakat tersebut dapat disampaikan melalui forum

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) baik di Komisi maupun Badan

Anggaran.

Sesuai dengan UUD 1945, Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang

MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib,

menyebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi

anggaran dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang

kekuasaan membentuk Undang-undang.

2. Fungsi Anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan

undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

3. Fungsi Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan

undang-undang dan APBN.

Dalam fungsi anggaran, tugas dan wewenang DPR adalah:

1. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan dan agama

2. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN

yang diajukan oleh Presiden


Analysis” 30

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN

4. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh

DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

Fungsi anggaran DPR akan dapat secara optimum dilakukan manakala DPR

dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam setiap tahapan dalam siklus

APBN. Dengan mengacu kepada siklus anggaran, maka DPR dihadapkan

kepada implementasi fungsi anggaran, yaitu :

1. Tahap penyampaian/pengajuan ke DPR

2. Tahap Pembahasan APBN

3. Tahap Penetapan APBN

4. Tahap Pengawasan Pelaksanaan APBN

5. Tahap Pengawasan Pertanggungjawaban APBN

Fungsi anggaran DPR melalui fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu

Komisi dan Badan Anggaran melalui :

1. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN;

2. Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II;

3. Pembahasan RUU tentang APBN Perubahan;

4. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN;

5. Pembahasan RUU tentang APBN

B. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI sebagai Dukungan

Keahlian bagi DPR

Dengan memperhatikan tugas pokok fungsi DPR RI tersebut diatas, maka

DPR RI membutuhkan supporting system yang diberikan tugas dan fungsi untuk

mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Dengan berlakunya UU No.

17 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2014 mengamanatkan


Analysis” 31

terbentuknya Badan Keahlian Dewan (BKD). BKD memiliki tugas dan fungsi

untuk memberikan dukungan keahlian kepada anggota DPR RI. BKD terbagi

menjadi 5 (lima) pusat, yaitu 1) Pusat Perancangan Undang-Undang, 2) Pusat

Penelitian, 3) Pusat Kajian Anggaran, 4) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan

Negara, dan 5) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan fungsi anggaran

tersebut secara administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal

(Setjen) dan untuk dukungan substansi dilaksanakan oleh Badan Keahlian. Pada

Badan Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan

fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran.

Tugas dan Fungsi

Pusat Kajian Anggaran merupakan pengembangan dari tugas dan

fungsi dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN pada

Organisasai Sekretariat Jenderal DPR RI. Pusat Kajian Anggaran secara resmi

terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015

Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR RI. Sesuai dengan Peraturan Sekjen tersebut.

Tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan

wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN.

Adapun fungsinya adalah:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;

2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;

3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian

Anggaran;

4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di

lingkungan Pusat Kajian Aggaran;

5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian

anggaran;

6. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;


Analysis” 32

7. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;

8. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,

9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian

DPR RI.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Kajian

Anggaran membentuk dua Bidang Keahlian. Pertama, Bidang Keahlian

Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara dengan

tugasnya mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian

Anggaran di bidang perencanaan pembangunan, ekonomi makro dan

pendapatan negara. Adapun fungsi bidang tersebut adalah:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perencanaan

pembangunan, ekonomi makro dan pendapatan nasional; dan

2. Melaksanakan dukungan pengkajian perencanaan pembangunan, ekonomi

makro dan pendapatan Negara.

Kedua, Bidang Keahlian Belanja Negara dan Pembiayaan dengan tugasnya

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran di

bidang keahlian belanja negara dan pembiayaan. Adapun fungsi bidang tersebut

adalah:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan analisa belanja

negara dan pembiayaan; dan,

2. Melaksanakan dukungan analisa belanja negara dan pembiayaan;


Analysis” 33

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Belajar dari praktek di negara maju seperti Amerika, bahwa peran dan

fungsi parlemen dalam anggaran hanya dapat optimal dilakukan jika

terdapat supporting system yang kuat. Dalam pembahasan dan penetapan

anggaran yang diajukan Presiden, Kongres didukung secara keahlian oleh

tiga instansi pemerintah yang berada di dalam Cabang Legislatif yang

bersifat independen dan non partisan, yaitu :

• Congressional Budget Office (CBO) yang melakukan analisis

independen tentang hal-hal terkait anggaran dan ekonomi untuk

membantu proses anggaran Kongres. Setiap tahunnya, para ahli

ekonomi dan analis anggaran dari dinas ini mengeluarkan puluhan

laporan dan ratusan perkiraan dana untuk legislasi yang diusulkan;

melakukan analisa yang obyektif dan tidak memihak; dan mengangkat

pegawainya hanya berdasarkan kemampuan profesional tanpa

memandang keterlibatan politik. CBO tidak memberikan rekomendasi

kebijakan, dan setiap laporan dan perkiraan dana menyimpulkan

metodologi yang menjadi pokok analisa tersebut.

• Congressional Research Service (CRS) yang menyediakan analisa dan

riset kebijakan publik yang mendalam kepada Kongres. Para ahli CRS

membantu Kongres pada setiap tahap proses legislative, dari

pertimbangan awal yang mendahului penulisan perancangan

undang-undang melalui sidang komisi dan debat pendapat, sampai

kepada pengawasan undang-undang yang telah disahkan dan berbagai

kegiatan instansi. CRS juga memberikan kepada Kongres berupa

perancangan memoranda sampai kepada pemberian kesaksian di

depan Kongres, menyelenggarakan seminar dan lokakarya dan

menyediakan pelatihan kepada staf Kongres yang bekerja di bidang

prosedur legislative dan anggaran. Dengan dana anggaran sebanyak


Analysis” 34

$107 juta dan 615 pegawai, CRS mengeluarkan 3000 laporan dan

naskah pendek dan panjang setiap tahunnya.

• Government Accountability Office (GAO) yang bertugas untuk

melakukan audit yang bertujuan untuk memastikan apakah dana federal

dibelanjakan secara efisien dan efektif serta memberikan rekomendasi

kepada Kongres dan kepala lembaga eksekutif tentang cara-cara untuk

membuat pemerintahan efisien, efektif, etis, adil dan responsif. GAO

menyajikan informasi yang objektif, berdasarkan fakta, non partisan,

non ideology, adil, dan seimbang bagi Kongres. GAO memiliki tiga nilai

inti yaitu Akuntabilitas, Integritas, dan Andal.

GAO mendukung pengawasan Kongres melalui kegiatan-kegiatan

berikut:

a. Audit Operasional untuk memastikan apakah dana federal

dibelanjakan secara efisien dan efektif;

b. Investigasi atas dugaan aktivitas illegal atau ketidakpatuhan;

c. Melaporkan mengenai bagaimana program dan kebijakan pemerintah

dalam mencapai tujuan;

d. Melakukan analisis kebijakan dan menguraikan pilihan-pilihan yang

akan menjadi pertimbangan Kongres; dan

e. Menerbitkan putusan dan pertimbangan.

2. Office Management and Budget (OMB)

OMB adalah komponen terbesar di dalam Cabang Eksekutif

Kepresidenan. Dinas ini berada langsung di bawah Presiden dan

membantu berbagai macam departemen dan instansi pemerintah Federal

untuk melaksanakan komitmen dan prioritas yang dikeluarkan oleh

Presiden. Sebagai tangan pelaksanaan dan penegakan kebijakan

Presiden di seluruh kepemerintahan, OMB melaksanakan misinya melalui

lima proses penting yang penting kepada kemampuan Presiden untuk

merencanakan dan melaksanakan prioritasnya di seluruh Cabang

Eksekutif.


Analysis” 35

B. Saran

Seperti yang telah diuraikan pada bab III mengenai tugas dan wewenang

DPR dalam fungsi anggaran, dimana peran DPR begitu sentral, khususnya dalam

pembahasan dan penetapan anggaran negara sesuai siklus APBN bersama

dengan pemerintah. Untuk kelancaran pelaksanaan peran dan fungsi DPR dalam

bidang anggaran tersebut , dibutuhkan adanya supporting system yang diberikan

tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaannya.

Salah satu tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung secara substansi

untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang anggaran.

Kegiatan analisis dalam Pusat Kajian Anggaran meliputi proses perencanaan,

pengganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Namun

dikarenakan Pusat Kajian Anggaran merupakan organisasi yang baru dibentuk,

sehingga masih terdapat beberapa keterbatasan, sehingga diperlukan adanya

perbaikan/peningkatan, yaitu terhadap:

1. Sumber Daya Manusia, perlunya peningkatan baik secara kualitas maupun

kuantitas SDM. Pusat Kajian Angaran didukung oleh 18 orang pegawai yang

terdiri dari 1 (satu) Pejabat Tinggi Pratama, 5 (lima) orang Pejabat

Administrasi (1 Pegawas dan 4 Pelaksana) dan 12 (dua belas) orang Pejabat

Fungsional Tertentu (JFT) Analis APBN. Dilihat dari perbandingan antara JFT

dan dan Non JFT belum seimbang (hanya 2:1) karena idealnya jumlah JFT

harus lebih banyak, minimal 4:1. Begitu juga dilihat dari keberadaan SDM

secara kuantitas belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan analisis

APBN kepada Dewan sehingga harus ditingkatkan. Dilihat dari jumlah Analis

APBN) sebanyak 12 orang masih jauh dari rekomendasi Konsultan World

Bank sebanyak 60 orang. Dari pegawai 18 (sembilan belas) orang dapat

dirinci dari sisi akademis yaitu berijazah S-3 sebanyak 1 orang (5,26%), S-2

sebanyak 11 orang (63,16%), S-1 sebanyak 2 orang (10,53%), dan SMU

sebanyak 4 orang (21,05%). Dari sisi kuantitas tentunya masih jauh apabila

dibandingkan dengan jumlah staf CBO Amerika yang berjumlah 230 orang.

Dari komposisi tingkat pendidikan tersebut setiap pegawai dituntut untuk

meningkatkan potensinya masing-masing.


Analysis” 36

2. Agar SOP dilaksanakan secara efektif. Pusat Kajian Anggaran telah memiliki

mekanisme hubungan tata kerja yang baku (SOP) dalam membuat suatu

output, baik itu analisis, referensi, dan pendampingan serta kegiatan-kegiatan

lain yang mendukung output. Dengan adanya mekanisme hubungan tatakerja

yang baku tersebut, diharapkan kualitas dari output yang dihasilkan akan

semakin meningkat. Sejak tahun 2010 telah diidentifikasi beberapa 13 SOP.

Namun demikian yang telah disusun sebanyak 3 SOP dan pelaksanaannya

belum optimal.

3. Sarana dan prasarana. Ruang kerja yang nyaman menjadi salah satu syarat

yang harus dimiliki oleh suatu unit kerja. Kondisi ruang kerja di Pusat Kajian

Anggaran belum mencerminkan kondisi yang ideal untuk menjalankan seluruh

aktivitas tugas pokok dan fungsinya. Keterbatasan sarana dan prasarana

termasuk didalamnya pemenuhan data untuk kepentingan database. Saat ini

belum adanya nomenklatur anggaran untuk pembelian data/publikasi online

yang dibutuhkan.

4. Koordinasi dengan pihak eksternal untuk akses data. Dalam menghasilkan

produk Kajian APBN dibutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akurat,

sementara sumber-sumber pendukung tersebut terutama didapat dari pihak

eksternal dan mereka sendiri tidak mudah memberikan akses data tersebut.

5. Sikap professional dan non-partisan. DPR merupakan lembaga politik, terdiri

dari 560 orang Anggota, dan 10 (sepuluh) fraksi, dimana masing-masing fraksi

mempunyai kepentingan masing-masing terhadap suatu isu-isu tertentu,

sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan terjebak pada polarisasi

kepentingan politik tertentu.

6. Dan kepada Inspektorat Utama, khususnya Inspektorat II yang memiliki tugas

dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Badan Keahlian dan Deputi

Persidangan, agar hasil seminar ini dapat menjadi pertimbangan dalam

melakukan audit kinerja di lingkungan Badan Keahlian, sehingga dapat

meningkatkan efesiensi dan efektivitas hasil kerja para Pusat Kajian dalam

memberikan dukungan terhadap DPR.


Analysis” 37

V. PENUTUP

Seminar yang diselenggarakan tanggal 12 Maret sampai dengan 19 Maret

2016 sangat besar manfaatnya, selain diberikan pengetahuan dan pemahaman

tentang analisa anggaran melalui 3 instansi pendukung di parlemen Amerika yaitu

CBO, CRS dan GAO, peserta juga dikenalkan mengenai strategi untuk

melakukan peramalan dan teknik analisis makroekonomi, serta mempelajari

cara-cara dalam mengolah dan mempersembahkan informasi ke dalam suatu

format. Disamping itu peserta dapat mengetahui, bertukar informasi dan

mendapatkan pelajaran serta pengalaman dari peserta negara lain,

Demikian laporan akhir seminar HDP Parliamentary Staff dibuat

sebagaimana mestinya. dengan harapan bisa menjadi rujukan dan sumber

informasi dalam menindak lanjuti kegiatan seminar tersebut.

JAKARTA, APRIL 2016

Indonesian Full Team saat penerimaan sertifikat


Analysis” 38

LAMPIRAN

Penerimaan Sertifikat

Documents

LAPORAN SEMINAR “ANALISIS DAN PERAMALAN …berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Seminar... · parlemen-parlemen dari 10 mnegara demokrasi baru di Eropa Tengah