Laut Teritorial Dan Zona Tambahan

Embed Size (px)

Citation preview

Laut TeritorialDefinisi laut teritorial menurut UNCLOS 1982Laut teritorial ialah kedaulatan dari negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan atau perairan kepulauan ke kawasan laut. Kedaulatan ini menyambung ke ruang udara di atas laut teritorial, demikian pula ke dasar lautan dan tanah di bawahnya, serta negara-negara akan melaksanakan kedaulatannya atas laut teritorial dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan konvensi 1982

Doktrin tentang laut teritorial Doktrin hak milik Laut wilayah merupakan bagian integral dari wilayah negara. Negara pantai mempunyai kekuasaan penuh (dominium) terhadap laut teritorialnya yang dapat dijadikan milik disebabkan kemungkinan habisnya sumber-sumber tertentu dari laut. Doktrin hak kedaulatan Negara pantai tidak mempunyai dominium tetapi hanya imperium terhadap laut wilayahnya.

Teori Cornelius van Bijnkerhoek tentang lebar laut teritorialKedaulatan negara dapat diperluas keluar sampai kepada kapal-kapal di laut sejauh jangkauan tembakan meriam. Pada abad ke18 jangkauan rata-rata dari tembakan meriam adalah sejauh 3 mil (5,5 km).

Di samping doktrin jangkauan tembakan me pada akhir abad ke-18 untuk keperluan pengawasan dan penangkapan ikan, Den Ma mempraktekkan jarak sejauh 4 mil sebagai perluasan kedaulatan negara ke laut lepas. Hal ini diikuti oleh Swedia dan Norwegia. Para negarawan maupun penulis-penulis mu meragukan akan ukuran-ukuran jangkauan tembakan meriam sebagai kriteria perluasan kedaulatan negara kelaut lepas dan hal ini mengundang ke arah pemikiran-pemikiran b untuk batas ukuran kedaulatan negara laut.

Batas laut teritorialMengenai batas laut teritorial ditentukan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil. Penentuan batas 12 mil dapat dipandang sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, karena aturan ini telah diterapkan oleh mayoritas anggota PBB.

Garis pangkal untuk mengukur laut teritorialUkuran diambil dari garis pasang surut sepanjang pantai.

Pasal 3 Konvensi Jenewa dan pasal 5 Konvensi 1982, menentukan:Garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut.

Ketentuan menarik garis pangkal: Penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika diatasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada diatas permukaan laut, kecuali telah memperoleh pengakuan umum internasional Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi ekslusif.

Kedaulatan negara kepulauan atas perairan teritorialNegara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan yang terletak di dalam garis-garis pangkal kepulauannya berapapun dalamnya atau jaraknya dari pantai. Negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas udara di atas perairan kepulauannya dan atas dasar laut dan tanah di bawahnya.

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai. Berhak untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal keperairan pedalaman atau untuk melakukan persinggahan di pelabuhan. Menangguhkan sementara bagian tertentu laut teritorialnya bagi lintas damai kapal asing apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya.

Weweneng negara pantai atas laut teritorial (berdasarkan pasal 25 UNCLOS 1982

DefinisiZona tambahan merupakan zona transisi antara laut lepas dan laut wilayah.

FungsiZona tambahan berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya tunduk seluruhnya pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas dimana terdapat rezim kebebasan. Zona ini penting sebagai transisi antara kedua bagian laut tersebut.

Ketentuan pokok mengenai zona tambahanMenurut pasal 33 ayat 2 Konvensi, zona tambahan tidak dapat melebihi 24 mil dari garis pangkal. Negara juga mempunyai wewenang tertentu atas zona tambahan.