BAB I

PENDAHULUAN

A. Arti Penting Judul

Judul “Lembaga Sistem Pemerintahan di Tanah Karo Simalem kabupaten

Karo Sumatera Utara”

Berdasarkan judul di atas penulis ingin menyampaikan sistem pemerintahan di

Tanah karo Simalem kabupaten Karo yang berada di Sumatera Utara. Tanah karo

sebelum masa penjajahan belanda, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang

telah memiliki satu sistem pemerintahan secara demokratis dibuktikan adanya

lembaga Runggun yang bertugas untuk melakukan pemilihan peminpin dan

lembaga hukum yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan kasus-kasus

pidana maupun perdata termasuk masalah-masalah yang menyangkut hukum

waris dan hukum adat. Lembaga runggun dulunya sangat berguna dalam tatanan

masyarakat desa di Tanah Karo. Lembaga ini dapat diartikan sebagai musyawarah

untuk mufakat. Sangat menarik untuk mengetahui cara-cara dari masyarakat tanah

karo dalam melaksanan proses pengambilan keputusan dimana hasilnya

memenuhi rasa keadilan secara bersama. Dari topik tersebut kita akan mengetahui

perbedaan atau persamaan sistem pemerintahan daerah dibelbagai tempat di

Indonesia. Dengan demikin dapat ditarik satu kesimpulan bahwa ada satu prinsip

yang sama dalam setiap daerah dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

Metode dan cara pada sistem pemerintahan yang bersifaat kedaerahan ini nantinya

dapat dipelajari untuk dapat meninjau sistem pemerintahan yang berlaku sekarang

dan membandingkan dari sisi keefektifan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh

masyarakat.

B. Kegunaan Sejarah Hukum

Sebagai mana lazimnya moral yang terdapat pada pelajaran sejarah,

maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan–

keuntungan yang sama seperti orang mempelajari sejarah umum. Salah satu

1

dari keuntungan tersebut adalah, bahwa pengetahuan kita mengenai sistem

atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan

diperkaya. Kekeliruan–kekeliruan baik dalam pemahaman, maupun

penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu, diharapkan dapat

dicegah dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut diatas. Menurut John

Gillisen dan  Frist Gorle (2005) kegunaan sejarah hukum dirinci dalam

berbagai poin dibawah ini :

1. Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak (Hukum Belgia,

Hukum Amerika, Hukum Indonesia, dan sebagainya), malainkan juga

dalam lintasan waktu. Hal ini berlaku bagi sumber-sumber hukum formil,

yakni bentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum, maupun isi

norma-norma hukum itu sendiri (sumber-sumber hukum materiil).

2. Norma-norma hukum dewasa ini sering kali hanya dapat dimengerti

melalui sejarah hukum.

3. Sedikit banyak mempunyai pengertian mengenai sejarah hukum, pada

hakikatnya merupakan suatu pegangan penting bagi yuris pemula untuk

mengenal budaya dan pranata hukum.

4. Hal ikhwal yang teramat penting di sini adalah perlindungan hak asasi

manusia terhadap perbuatan semena-mena bahwa hukum diletakan dalam

perkembangan sejarahnya serta diakui sepenuhnya sebagai sesuatu gejala

histories

2

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sejarah

Pengertian sejarah menurut para pakar adalah sebagai berikut:

1. Herodotus, Sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan suatu

perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat dan peradaban.

2. Aristoteles, Sejarah merupakan satu sistem yg meneliti suatu kejadian

sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yg sama,

menurut beliau juga Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yg

mempunyai catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yg konkri.

3. R. G. Collingwood, Sejarah ialah sebuah bentuk penyelidikan tentang

hal-hal yg telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau

(Collingwood, R. G. 1965).

4. Patrick Gardiner, sejarah sebagai ilmu yg mempelajari apa yg telah

diperbuat oleh manusia (Gardiner, P. 1966: 267).

5. Drs. Sidi Gazalba, sejarah sebagai masa lalu manusia dan seputarnya yg

disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut

dengan tafsiran dan penjelasan yg memberi pengertian dan kefahaman

tentang apa yg berlaku (Gazalba, S. 1981).

6. E. H. Carr, Sejarah adalah dialog yg tak pernah selesai antara masa

sekarang dan lampau, suatu proses interaksi yg berkesinambungan antara

sejarawan dan fakta-fakta yg dimilikinya (Carr, E. H., & Davies, R. W.

1961).

7. Shefer, Sejarah adalah peristiwa yg telah lalu dan benar-benar terjadi

(Shefer, G. (Ed.). 1986).

8. M Yamin, Sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yg

berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penfsiran kejadian-

kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yg telah lampau atau

tanda-tanda yg lain (Yamin, M., & Prof, M. R. 1965).

3

9. Robert V. Daniels, Sejarah adalah memori pengalaman manusia

(Daniels, R. V. (Ed.). 2001).

10. J. Banks, sejarah adalah Semua peristiwa masa lalu adalah. Sejarah

dapat membantu manusia untuk memahami perilaku manusia dalam,

tujuan masa kini dan masa depan yg baru (untuk studi sejarah) (Banks, J.

A. (2001).

11. Gustafson, Sejarah adalah puncak gunung pengetahuan manusia dari

mana perbuatan generasi kita mungkin scan dan dipasang ke dalam

dimensi yg tepat. (Gustafson, 1961- A history of Swedish literature.

Minneapolis, U. of Minnesota P)

B. Pengertian Hukum

Pengertian hukum sangat beragam sesuai dengan pendapat para ahli berikut

beberapa pengeritian hukum tersebut:

1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem

peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat

masyarakat.

2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya

mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu

yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah

undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya

dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi

bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal

yang berkuasa atasnya (Friedman, B. 1993: 577).

4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib

masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat

(Nurrohman, N. (2012).

5. Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung

pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam

4

masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam

melakukan tugasnya (The Oxford encyclopedia of archaeology in the

Near East. New York: Oxford University Press, 1997)

6. Duguit, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan

yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu

masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang

yang melanggar peraturan itu (Duguit, L. 1919).

7. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan

ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak

bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan.

(Kant, I. 1887)

8. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat

memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang

dalam masyarakat.

9. Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial tidak ada masyarakat yang

tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan

yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. (Van Apeldoorn,

B., Drahokoupil, J., & Horn, L. 2008).

10. S.M. Amir, S.H., hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-

peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.

11. E. Utrecht, menyebutkan: hukum adalah himpunan petunjuk hidup –

perintah dan larangan– yang mengatur tata tertib dalam suatu

masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang

bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat

menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. (Utrecht, E.

1964). Pengantar dalam hukum Indonesia. Ichtiar,)

12. M.H. Tirtaamidjata, S.H., bahwa hukum adalah semua aturan (norma)

yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam

pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika

melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta,

umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan

5

sebagainya.

13. J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H., bahwa

hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana

terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu

dengan hukuman. (Simorangkir, J.T.C., dkk., Kamus Hukum, Jakarta: CV.

Majapahit, 1972.)

14. Soerojo Wignjodipoero, S.H., hukum adalah himpunan peraturan-

peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan

atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud

untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. (Wignjodipoero,

S. 1988)

15. Dr. Soejono Dirdjosisworo, S.H., menyebutkan aneka arti hukum yang

meliputi: (1) hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-udang,

keputusan hakim dan sebagainya), (2) hukum dalam arti petugas-petugas-

nya (penegak hukum), (3) hukum dalam arti sikap tindak, (4) hukum

dalam arti sistem kaidah, (5) hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan

hukum), (6) hukum dalam arti tata hukum, (7) hukum dalam arti ilmu

hukum, (8) hukum dalam arti disiplin hukum. (Dirdjosisworo, S. 1984).

16. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H.

menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut

(Soekanto, S. 2006):

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun

secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.

b. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan

atau gejala-gejala yang dihadapi.

c. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak

atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.

d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat

kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu.

6

e. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan

kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.

f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang

menyangkut keputusan penguasa.

g. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-

balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan.

h. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu

perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang

bertujuan untuk mencapai kedamaian.

i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-

konsepsi abstrak tentang apa yang siagap baik dan buruk.

17. Otje Salman, S.H., dilihat dari kenyataan sehari-hari di lingkungan

masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum terlepas dari

apakah itu benar atau keliru, sebagai berikut (Kusumaatmadja, M.,

Damian, E., & Salman, O. 2002):

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, diberikan oleh kalangan ilmuan.

b. Hukum sebagai disiplin, diberikan oleh filosof, teoritis dan politisi

(politik hukum).

c. Hukum sebagai kaidah, diberikan oleh filosof, orang yang bijaksana.

d. Hukum sebagai Lembaga Sosial, diberika oleh filosof, ahli Sosiaologi

Hukum.

e. Hukum sebagai tata hukum, diberikan oleh DPR. Dan eksekutif (di

Indonesia).

f. Hukum sebagai petugas, diberikan oleh tukang beca, pedagang kaki

lima.

g. Hukum sebagai keputusan penguasa, diberikan oleh atasan dan

bawahan dalam suatu Instansi atau lembaga negara.

h. Hukum sebagai proses pemerintah, diberika oleh anggota dan

pimpinan eksekutif.

i. Hukum sebagai sarana sistem pengandalian sosial, diberikan oleh para

pembentuk dan pelaksana hukum.

7

j. Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan ajeg, diberikan oleh

anggota dan pemuka masyarakat.

k. Hukum sebagai nilai-nilai diberikan oleh filosof, teorotis (ahli

yurisprudence).

l. Hukum sebagai seni, diberikan oleh mereka yang peka terhadap

lingkungannya; ahli karikatur.

C. Pengertian Sejarah Hukum

Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang

mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum, mengungkap fakta

dan membandingkan antara hukum yang lampau dengan hukum sekarang

ataupun yang akan datang. Dalam peranannya sejarah hukum juga berusaha

mengenali dan memahami secara sistematis proses–proses terbentuknya

hukum, faktor–faktor yang menyebabkan dan sebagainya dan memberikan

tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum

dalam masyarakat.

BAB III

8

SISTEM PEMERINTAHAN DAN SANKSI

A. Sistem Pemerintahan dan Dekripsi Lembaga Hukum

1.1 Sistem Pemerintahan

1.1. 1 Sebelum Masa Penjajangan Belanda

Tanah Karo terbentuk sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II setelah melalui

proses yang sangat panjang dan dalam perjalanan sejarahnya Kabupaten ini telah

mengalami perubahan mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan

Jepang hingga zaman kemerdekaan. Sebelum kedatangan penjajahan Belanda

diawal abad XX di daerah dataran tinggi Karo, di kawasan itu hanya terdapat desa

(Kuta), yang terdiri dari satu atau lebih “kesain” (bagian dari kuta) Tiap-tiap

kesain diperintah oleh seorang “Pengulu”. Menurut P. Tambun dalam bukunya

“Adat Istiadat Karo”, Balai Pustaka 1952, arti dari pengulu adalah seseorang dari

marga tertentu dibantu oleh 2 orang anggotanya dari kelompok “Anak Beru” dan

“Senina”. Mereka ini disebut dengan istilah “Telu si Dalanen” atau tiga sejalanan

menjadi satu badan administrasi/pemerintahan dalam lingkungannya. Anggota ini

secara turun menurun dianggap sebagai “pembentuk kesain”, sedang kekuasaan

mereka adalah pemerintahan kaum keluarga. Di atas kekuasaan penghulu kesain,

diakui pula kekuasaan kepala kuta asli (Perbapaan) yang menjadi kepala dari

sekumpulan kuta yang asalnya dari kesain asli itu. Kumpulan kesain itu dinamai

Urung. Pimpinannya disebut dengan Bapa Urung atau biasa juga disebut Raja

Urung. Urung artinya satu kelompok kuta dimana semua pendirinya masih dalam

satu marga atau dalam satu garis keturunan.

Yang pertama-tama berhak untuk mewarisi jabatan Perbapaan Urung atau

Pengulu ialah anak tertua, kalau dia berhalangan, maka yang paling berhak adalah

anak yang termuda/bungsu. Sesudah kedua golongan yang berhak tadi itu, yang

berhak adalah anak nomor dua yang tertua, kemudian anak nomor dua yang

termuda. Orang yang berhak dan dianggap sanggup menjadi Perbapaan Urung

tetapi karena sesuatu sebab menolaknya, maka dengan sendirinya hilang haknya

dan berhak keturunannya yang menjadi Perbapaan/Raja Urung. Hal ini juga

9

menurut P. Tambun dalam bukunya merupakan adat baru. Maksudnya adalah

untuk menjaga supaya pemangkuan Perbapaan yang dilaksanakan oleh orang lain

hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa.  Sementara itu orang yang berhak

menurut adat menjadi Perbapaan/Raja, tetapi masih dalam keadaan di bawah umur

ataupun belum kawin, maka jabatan itu boleh dipangku/diwakili kepada orang

lain menunggu orang yang berhak itu sudah mencukupi. 

Menurut P. Tambun seperti di atas ada beberapa sistem atau cara

penggantian perbapaan atau Raja Urung atau juga Pengulu di zaman itu, yaitu

dengan memperhatikan hasil keputusan “runggun/permusyawaratan” kaum

kerabat berdasarkan kepada 2 (dua) dasar/pokok yakni:

a. Dasar Adat “Sintua-Singuda” yang dicalonkan. Yang pertama-tama berhak

menjadi Perbapaan adalah anak tertua. Namun kalau Ia berhalanagan atau

karena sebab yang lain, yang paling berhak di antara saudara-saudaranya

adalah jatuh kepada anak yang termuda. Dari semua calon Perbapaan maka

siapa yang terkemuka atau siapa yang kuat mendapatkan dukungan, misalnya

siapa yang mempunyai banyak Anak Beru dan Senina, besar kemungkinan

jabatan Perbapaan/Raja Urung atau Pengulu, akan jatuh kepadanya. Jadi

dengan demikian, kedudukan Perbapaan, yang disebutkan di atas harus jatuh

kepada yang tertua atau yang termuda, tidaklah sepenuhnya dijalankan secara

baik waktu itu.

b. Dasar “Bere-bere”, yakni menurut keturunan dari pihak Ibu. Hanya dari

keturunan ibu/kemberahen tertentu saja yang pertama-tama berhak menjadi

Perbapaan.

Struktur sistem pemerintahannya seperti bagan dibawah ini:

10

Gambar 3.1 Struktur sistem pemerintahan di Tanah Karo sebelum masa

Penjajahan Belanda

1.1.2 Masa Penjajangan Belanda

Dasar Adat “Sintua-Singuda” telah terjadi perubahan permulaan abad XX

(1907). Belanda melakukan “intervensi” dalam hal penentuan siapa yang diangap

pantas sebagai Perbapaan dari kalangan keluarga yang memerintah, walaupun ada

juga selalu berdasarkan adat. Termasuk juga sistem atau dasar “Bere-bere”

dihapuskan. 

Mengangkat dan mengganti Perbapaan dilakukan oleh “Kerunggun” Anak

Beru-Senina dan Kalimbubu. Namun setelah jaman Belanda cara seperti itu diper-

modern, dengan cara kekuasaannya dikurangi, malah akhirnya diambil alih oleh

kerapatan Balai Raja Berempat. Demikian pula, dasar pengangkatan “Pengulu”

dan Perbapaan. Kekuasaan Raja Urung yang tadinya cukup luas, dipersempit

dengan keluarnya Besluit Zelfbestuur No. 42/1926, dimana antara lain dapat

dibaca ”jabatan Raja-raja Urung dan Pengulu akan diwarisi oleh turunan langsung

yang sekarang ada memegang jabatan itu”

Peraturan tetap tentang memilih siapa sebagai pemangku itu tidak ada. Yang

sering dilakukan ialah orang yang paling cakap diantara kaum sanak keluarga

terdekat, termasuk juga Anak Beru dan marga yang seharusnya memerintah

sebagai Perbapaan Raja. Adapun jabatan pemangku itu dipilih dari kalangan Anak

Beru dari lain marga dari Perbapaan/Raja. Jadi mustahillah sipemangku itu tadi

Raja Urung

Pengulu Kuta

Pengulu Kesain

Senina Anak beru

11

berhak atas kerajaan yang dipangkunya untuk selama-lamanya, pasti disatu waktu

akan dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan kalau jabatan sebagai

Perbapaan/Raja dipegang oleh kaum keluarga dari sipemangku yang berhak,

misalnya saudara satu ayah lain ibu, ada kemungkinan akan mendakwa dan

mempertahankan jabatan itu di kemudian hari, terlebih kalau dia sudah bertahun-

tahun sudah memangku jabatan itu, sehingga merasa segan malah menolak

menyerahkannya kembali kepada yang berhak. Keadaan seperti ini juga pernah

terjadi, malah menimbulkan perselisihan berkepanjangan antar kerabat yang

seketurunan.  Dalam pemangkuan sementara itu, diadatkan sehingga merupakan

kewajiban bagi si pemangku yaitu menyerahkan 1/3 dari semua pendapatan

kerajaan kepada orang yang seharusnya memangku jabatan tersebut. Seperti

diuraikan di depan, baik Perbapaan Urung/Raja Urung ataupun Pengulu yang

dibantu oleh “Anak Beru-Senina”, yang merupakan “Telu Sidalanen”, maka

jabatan dari “Anak Beru-Senina” itupun juga bersifat turun temurun.  Dengan

sistem ini Pemerintah Tradisional Karo telah berjalan amper ratusan tahun.

Struktur sistem pemerintahan tersebut digambarkan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3.2 Struktur sistem pemerintahan di Tanah Karo semasa Penjajahan

Belanda

Pada masa penjajahan Belanda mulai tahun 1906, sistem pemerintahan di

wilayah Kabupaten Karo pada dasarnya ialah:Pemerintahan oleh Onderafdeling

Sibayak

Raja Urung

Perbapan/Urung

Pengulu Kesain

Senina Anak beru

Raja Urung Raja Urung

12

Karo Landen yang dipimpin oleh Controleur pimpinan pemerintahan selalu

ditangan bangsa Belanda.Landschaap, yaitu pemerintahan Bumi Putra.

Pemerintahan (Landschaap) ini dibentuk berdasarkan perjanjian pendek dengan

pemerintahan Onderafdeling. Berdasarkan perjanjian pendek (Korte Verklaring)

tahun 1907, maka di Tanah Karo terdapat 5 (lima) Landschaap yang dikepalai

oleh SIBAYAK yang membawahi beberapa URUNG yang dikepalai oleh RAJA

URUNG yaitu:

a. Landschaap Lingga, membawahi 6 (enam) urung: Sepuluh Dua Kuta di

KabanjaheTelu Kuta di Lingga Tigapancur di Tigapancur Empat Teran di

Naman Lima Senina di Batu Karang, dan Tiganderket di Tiganderket

b. Landschaap Kutabuluh, membawahi 2 (dua) urung: Namo Haji di

Kutabuluh, danLiang Melas di Samperaya

c. Landschaap Sarinembah, membawahi 4 (empat) urung: Sepuluhpitu

Kuta di SarinembahPerbesi di PerbesiJuhar di Juhar, dan Kuta Bangun di

Kuta Bangun

d. Landschaap Suka, membawahi 4 (empat) urung: Suka di Suka

Sukapiring/Seberaya di Seberaya Ajinembah di Ajinembah, dan Tongging

di Tongging

e. Landschaap Barusjahe, membawahi 2 (dua) urung: Sipitu Kuta di

Barusjahe, danSinaman Kuta di Sukanalu

1.1.3 Masa Penjajangan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang (Tentara Jepang masuk ke Tanah Karo bulan

Maret 1942) susunan pemerintahan di Tanah Karo adalah serupa dengan masa

penjajahan Belanda, dengan pergantian orang-orangnya yakni yang setia kepada

penjajah Jepang.

1.1.4 Masa Kemerdekan RI

Pada masa Kemerdekaan RI Struktur pemerintahan di Tanah Karo adalah sebagai

13

berikut:

a. Pemerintahan Tanah Karo sebagai alat pemerintahan Pusat yang pada saat

itu dikepalai oleh Sibayak Ngerajai Milala

b. Pemerintahan Swapraja yaitu Landschaap:- Lingga dengan 6 Urung-

Barusjahe dengan 2 Urung- Suka dengan 4 Urung- Sarinembah dengan 4

Urung- Kutabuluh dengan 2 Urung

Oleh Komite Nasional Indonesia, Tanah Karo dalam sidangnya tanggal 13 Maret

1946, Kabupaten Karo diperluas dengan Daerah Deli Hulu dan Cingkes, dibagi

kedalam 3 (tiga) Kewedanaan dengan masing-masing membawahi 5 (lima)

Kecamatan yaitu:

a. Kewedanaan Kabanjahe membawahi 5 Kecamatan yaitu: Kabanjahe

TigapanahBarusjaheSimpang Empat, danPayung

b. Kewedanaan Tiga binanga membawahi 5 Kecamatan yaitu:

TigabinangaJuhar MunteKutabuluhMardingdin.

c. Kewedanaan Deli Hulu membawahi 5 Kecamatan yaitu: Pancur Batu

SibolangitKutalimbaruBiru-BiruNamo Rambe

1.1.5 Masa Sekarang

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah:

a. Susunan Pemerintah Daerah seperti yang diatur menurut UU No. 22

Tahun 1999 bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif

Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Kepala

Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan dalam melaksanakan tugas dan

kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati dibantu oleh seorang Wakil

Bupati.

b. Wilayah pemerintahan Kabupaten Karo terbagi dalam 17 Kecamatan dan

262 Desa/Kelurahan diantaranya yaitu (Sumber: karokab.go.id, 29-09-

2013)

1. Kecamatan Kabanjahe: sebanyak 8 desa dan 5 KelurahanKecamatan

14

2. Kecamatan Berastagi: sebanyak 5 Desa dan 4 Kelurahan

3. Kecamatan Tigapanah: Sebanyak 22 DesaKecamatan Dolat Rayat

sebanyak 7 Desa

4. Kecamatan Merek: sebanyak 19 DesaKecamatan Barusjahe,

sebanyak 19 Desa

5. Kecamatan Simpang Empat: sebanyak 17 Desa

6. Kecamatan Naman Teran sebanyak 14 DesaKecamatan Merdeka

sebanyak 9 Desa

7. Kecamatan Payung: sebanyak 8 DesaKecamatan Tiganderket

sebanyak 17 Desa

8. Kecamatan Kutabuluh: sebanyak 16 DesaKecamatan Munte,

sebanyak 22 Desa

9. Kecamatan Juhar: sebanyak 24 DesaKecamatan Tigabinanga,

sebanyak 18 Desa dan 1 KelurahanKecamatan Laubaleng, sebanyak 15

Desa

10. Kecamatan Mardingding: sebanyak 12 Desa

1.2 Lembaga Hukum

Lembaga Hukum Adat Runggun

Runggun padalah proses mufakat dalam hal menetapkan keputusan. Bidang

bidang yang menggunakan runggun adalah pemilihan Pengulu Kuta, Pengulu

Kesain, Kepala Marga dan menyelesaikan sengketa. Runggu juga dilakukan untuk

menyelesaikan masalah yang terjadi pada seseorang, pada satu keluarga, kerabat

yang perlu mendapat penyelesaian. Masalah-masalah yang selalu dibawa ke

runggun pada dasarnya adalah masalah yang berhubungan dengan adanya

sengketa dan masalah yang tidak berhubungan dengan adanya sengketa. Masalah

itu dapat menyangkut harta kekayaan, menyangkut warisan, perceraian,

perkelahian dan penganiayaan. Yang paling banyak dibawa ke runggun mengenai

sengketa masalah perceraian dan warisan. Runggun juga berfungsi untuk

menetapkan hukuman terhadap kepala marga, Raja Urung, Pengulu atau Pengulu

15

kesain

B. Ketentuan Sanksi

Saksi terhadap pelaksana pemerintahan jika tidak menjalakan tugas atau

melakukan pelangaran terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya.

a. Sanksi Terhadap Sibayak

Tidak terdapat banyak Sanksi terhadap Sibayak yang meruapakan pemimpin

tertinggi pada wilayah karo, Sibayak adalah penguasa dan pendiri wilayah

karo dan secara turun temurun menguasai kempemimpian yang diwarisi oleh

keturuannya secara langsung atau oleh anak seninanya saudara kandung.

Sanki terhadap Sibyak jika melakukan pelanggaran moral atau

memperlakukan rakyatnya semena mena maka pihak anak beru yang berhak

menghukumnya. Sanksi terhadap perlakuannya sanksi paling ringan adalah

mengganti kepemimpinannya untuk sementara waktu yang diganti oleh

adeknya. Sanksi yang paling berat adalah mengganti posisi kepemimpinannya

untuk selamanya dan keturuannya tidak berhak untuk menjadi Sibayak lagi.

b. Sanksi Terhadap Raja Urung

Sanksi terhadap Raja Urung jika tidak melakukan tugasnya maka akan

mempengaruhi posisinya dalam pemilihan berikutnya. Jika masa

pemerintahannya tidak bersifat adil dan tidak mampu memperluas kesain

maka Senina dan Anak beru melalui runggun berikutnya akan mengganti

kepeminpinan Raja Urung dan diberikan kepada anak singuda yaitu adik dari

raja Urung atau sebaliknya.

2.3 Sanksi Terhadap Perbapan

Perbapan tidak hanya bertugas sebagai pemimpin tetapi juga sebagai

pemimpin adat dan kepala dari ketua marga. biasanya masalah masalah di

kuta selalu dibawa juga kepada perbapan untuk diselesaikan. keberhasilan

dari perbapan dilihat dari kemampuannya dalam mendidik warganya dan

menyelesaikan masalah. pelanggaran oleh perbapaan terhadap pekerjaannya

16

adalah tanah desa yang digarap olehnya untuk kepentingan keluarganya akan

ditarik daripadanya. sanksi paling berat adalah kepemimpinannya digantikan

oleh orang lain yang dibawa dalam runggun.

2.4 Sanksi Terhadap Senina dan Anak beru

Senina dan anak beru adalah sekelompok orang yang merupakan kerabat

dekat dari Penghulu. sanksi terhadap senina jika melakukan pelanggaran

terhadap hukum adat maka haknya untuk menjadi pengganti Pengulu akan

hilang dan tidak akan mendapat warisan tanah. Sanksi terhadap anak beru.

sampai saat ini belum ada sanksi jelas terhadap anak beru hanya saja jika

terjadi permasalahan maka dalam runggun hanya akan memberikan nasehat-

nasehat untuk memperbaiki kinerjanya.

2.5 Sanksi Terhadap Pengulu Kesain

Sangsi utama jika pengulu kesain membuat kesalahan atau tidak melakukan

tugasnya dengan baik maka pihak anak kuta. Maka pengulu aktif akan

digantikan oleh seninanya. Tetapi anaknya masih berhak untuk meneruskan

kepeminpinan.

BAB IV

IUS CONSTITUTUM

17

A. Kritik Terhadap Undang-Undang

Keritik Terhadap ius constitutum:

Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Lembaga Kemasyarakatan

Desa.

Dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo nomor 14 tahun 2008

tentanglembaga kemasyarakatan di desa. Dalam Peraturan Daerah ini yang

dimaksud pada Bab V Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Desa Pasal 10

Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan

Daerah ini meliputi :

a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, dengan proses

perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat

terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan

mengembangkan pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan

masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk

memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat untuk terselenggaranya

pembangunan berkelanjutan.

c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya

masyarakat dengan penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa,

partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh

Kader Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lain.

d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka

pemberdayaan masyarakat dengan mempercepat terwujudnya kemandirian

masyarakat.

18

Penulis akan mengkritisi pada Bab V Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Lembaga

Kemasyarakatan Desa dimana ada poin dari tugas Lembaga Masyarakat yang

dihilangkan yaitu mengevaluasi kinerja dan tugas dari pemimpin desa atau

pengulu. Kepada desa atau pengulu bertanggung jawab kepada lembaga

masyarakat desa yang didalamnya mencakup (Anak beru, Senina dan kalimbubu)

dan pada masa setelah jaman penjajahan Belanda ditambahkan Kepala marga.

Pengulu menaruh respek yang besar kepada Anak beru, senina dan kalimbubu

sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan kepada desa semata mata adalah untuk

kemajuan dan perkembangan desanya. saat ini Lembaga Adat atau disebut juga

lembaga kemasyarakatan tunduk kepada kepala desa. Oleh karena itu lembaga

runggun sekarang telah berkurang kedudukannya dari fungsi pertama sejak sistem

pemerintahan karo pertama terbentuk padahal sistem pertanggung jawaban oleh

kepala desa atau pengulu kepada lembaga adat telah terbukti lebih efisien karena

hasil kerjanya langsung dipertanggung jawabkan kepada penduduk atau lembaga

ditempat dimana kepala desa bekerja. sekarang lamporan hasil kerja kepala desa

langsung kepada Camat. Hasil laporan ini sering kali tidak berdasarkan fakta dan

laporan lebih dari satu pihak yaitu kepentingan kepala Desa. Masalah lain adalah

sistem pemerintahan yang baru telah mengikis fungsi lembaga Adat yang lebih

teruji ratusan tahun mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh penduduk

desa dan tentu lebih murah dalam hal biaya.

Sesuai pasal 9 butir 6 Perda no14 tahun 2008 mengenai Anggota pengurus

lembaga diberhentikan karena terkena sanksi hukum berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Sanksi terhadap anggota lembaga adat pada pasal 9 butir 6 menyatakan

bahwa sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan memang sudah

baik tetapi sanki ini tidak lah ditakuti oleh anggota lembaga bersifat berlaku pada

setiap warga Negara; dan sangat jarang satu anggota lembaga karena tidak

menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi

berdasarkan peraturan perudang-undangan. Karena tidak ada kesalahan secara

melanggar hukum dilakukan oleh anggota tetapi pada jaman dahulu sanksi ini

19

berupa pancabutan hak sebagai anggota dan membantasi kepemilikan lahan

pertanian. sehingga sanksi ini menjadi lebih berat bagi setiap anggota lembaga

jika tidak menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. artinya dibutuhkan

ditambahkan sanksi pencabutan hak adat terhadap orang yang melanggar tugas

yang dipercayakan kepadanya.

BAB V

IUS CONSTITUTUM

20

A. Mendefinisikan hukum yang berguna bagi masa depan

Berdasarkan kritik ius consitutum pada bab iii diatas sangat jelas bahwa

perlunya ada pengakuan terhadap desa adat. Diharapkan dalam RUU desa,

pengakuan tentang desa adat diatur keberadaanya. Desa adat yang dimaksud disini

adalah persekutuan masyarkat hukum ada yang terbentuk berdasarkan hak asal

usul dan sejarah perkembangan masyarakat desa tersebut. Desa adat dan desa

praja (desa pada umumnya dimana ada mekanisme pemilihan kepala desa).

Sementara desa adat adalah pemilihan langsung dan berdasarkan mekanisme adat

setempat, jenis kekayaan atau asset, tanah kas desa dan tanah ulayat. Dasar

pembentukan desa adat dibentuk berdasarkan hukum ada yang telah disesuaikan

seperlunya dengan peraturan perundang-udangan. sehingga dalam desa adat dalam

pelaksanan atau menjalankan pemerintahan dilakukan berdarkan hukum adat.

Tentu asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara kesatuan Repuplik

Indonesia. Dengan diberlakukannya hukum dan desa adat maka sistem pemilihan

kepala desa (pengulu atau disesuaikan dengan sebutan kepala desa sesuai dengan

daerah masing-masing) dapat dilakukan dengan lebih memenuhi rasa keadilan dan

keinginan masyarakat desa tersebut. Keuntungan lain dari pengakuan desa adat ini

adalah selain lebih murah budaya bangsa akan lebih terjaga dengan berbagai

keragamannya. Tentu walaupun desa adat dalam melaksanakan tugasnya para

pengemban tugas dalam hukum adat harus diberikan gaji tetap perbulan. dengan

demikian para pengemban tugas adat akan lebih merasa bertanggung jawab akan

tugasnya; karena tidak semua desa adat memiliki kondisi perekonomian yang

bagus maka dengan gaji tersebut dapat lebih membantu masyarakat desa.

Daftar Pustaka

A history of Swedish literature. Minneapolis, U. of Minnesota P, 1961.

Banks, J. A. (2001). Cultural diversity and education. Boston: Allyn & Bacon.

21

Carr, E. H., & Davies, R. W. (1961). What is history?.

Collingwood, R. G. (1965). Essays in the Philosophy of History (Vol. 11815). University of Texas Press.

Daniels, R. V. (Ed.). (2001). A Documentary History of Communism in Russia: From Lenin to Gorbachev. UPNE.

Duguit, L. (1919). Law in the modern state. BW Huebsch.

Dirdjosisworo, S. (1984). Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali.

Friedman, B. (1993). Dialogue and judicial review. Michigan Law Review, 91(4), 577-682.

Gilissen, J., & Gorle, F. (2005). Sejarah Hukum, Suatu Pengantar. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.

Gardiner, P. (1966). 12. HISTORICAL UNDERSTANDING AND THE EMPIRICIST TRADITION. British analytical philosophy, 267.

Gazalba, S. (1981). Pengantar sejarah sebagai Ilmu.

Kant, I. (1887). The philosophy of law: an exposition of the fundamental principles of jurisprudence as the science of right. University Microfilms.

Kusumaatmadja, M., Damian, E., & Salman, O. (2002). Konsep-konsep hukum dalam pembangunan: kumpulan karya tulis. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni.

Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-VI/2008, dan Qanun Jinayat di Aceh. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 18(2).

Nurrohman, N. (2012). ARTIKULASI PIDANA ISLAM DALAM RUANG PUBLIK: Tinjauan Politik Hukum Islam atas Kasus Rajam di Ambon, Putusan

P. Tambun (1952) dalam bukunya Adat-Istiadat Karo, Jakarta, Balai Pustaka.

Utrecht, E. (1964). Pengantar dalam hukum Indonesia. Ichtiar,

Simorangkir, J.T.C., dkk., Kamus Hukum, Jakarta: CV. Majapahit, 1972.

Wignjodipoero, S. (1988). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. CV Haji Masagung.

22

Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

karokab.go.id, 29-09-2013

Shefer, G. (Ed.). (1986). Modern diasporas in international politics. Taylor & Francis.

Yamin, M., & Prof, M. R. (1965). Atlas Sejarah. Jakarta: Djembatan. Daftar Gambar, 189.

The Oxford encyclopedia of archaeology in the Near East. New York: Oxford University Press, 1997.

Van Apeldoorn, B., Drahokoupil, J., & Horn, L. (2008). Contradictions and limits of neoliberal European governance: from Lisbon to Lisbon. Palgrave Macmillan.

23