Lembaga Sistem Pemerintahan di Tanah Karo Simalem kabupaten Karo Sumatera Utara

  • View
    102

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sejarah hukum sistem pemerintahan di tanah karo

Text of Lembaga Sistem Pemerintahan di Tanah Karo Simalem kabupaten Karo Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUANA. Arti Penting JudulJudul Lembaga Sistem Pemerintahan di Tanah Karo Simalem kabupaten Karo Sumatera UtaraBerdasarkan judul di atas penulis ingin menyampaikan sistem pemerintahan di Tanah karo Simalem kabupaten Karo yang berada di Sumatera Utara. Tanah karo sebelum masa penjajahan belanda, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang telah memiliki satu sistem pemerintahan secara demokratis dibuktikan adanya lembaga Runggun yang bertugas untuk melakukan pemilihan peminpin dan lembaga hukum yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana maupun perdata termasuk masalah-masalah yang menyangkut hukum waris dan hukum adat. Lembaga runggun dulunya sangat berguna dalam tatanan masyarakat desa di Tanah Karo. Lembaga ini dapat diartikan sebagai musyawarah untuk mufakat. Sangat menarik untuk mengetahui cara-cara dari masyarakat tanah karo dalam melaksanan proses pengambilan keputusan dimana hasilnya memenuhi rasa keadilan secara bersama. Dari topik tersebut kita akan mengetahui perbedaan atau persamaan sistem pemerintahan daerah dibelbagai tempat di Indonesia. Dengan demikin dapat ditarik satu kesimpulan bahwa ada satu prinsip yang sama dalam setiap daerah dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Metode dan cara pada sistem pemerintahan yang bersifaat kedaerahan ini nantinya dapat dipelajari untuk dapat meninjau sistem pemerintahan yang berlaku sekarang dan membandingkan dari sisi keefektifan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. B. Kegunaan Sejarah HukumSebagai mana lazimnya moral yang terdapat pada pelajaran sejarah, maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungankeuntungan yang sama seperti orang mempelajari sejarah umum. Salah satu dari keuntungan tersebut adalah, bahwa pengetahuan kita mengenai sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Kekeliruankekeliruan baik dalam pemahaman, maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu, diharapkan dapat dicegah dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut diatas. Menurut John Gillisen dan Frist Gorle (2005) kegunaan sejarah hukum dirinci dalam berbagai poin dibawah ini :1. Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak (Hukum Belgia, Hukum Amerika, Hukum Indonesia, dan sebagainya), malainkan juga dalam lintasan waktu. Hal ini berlaku bagi sumber-sumber hukum formil, yakni bentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum, maupun isi norma-norma hukum itu sendiri (sumber-sumber hukum materiil).2. Norma-norma hukum dewasa ini sering kali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum.3. Sedikit banyak mempunyai pengertian mengenai sejarah hukum, pada hakikatnya merupakan suatu pegangan penting bagi yuris pemula untuk mengenal budaya dan pranata hukum.4. Hal ikhwal yang teramat penting di sini adalah perlindungan hak asasi manusia terhadap perbuatan semena-mena bahwa hukum diletakan dalam perkembangan sejarahnya serta diakui sepenuhnya sebagai sesuatu gejala histories

BAB IILANDASAN TEORIA. Pengertian SejarahPengertian sejarah menurut para pakar adalah sebagai berikut:1. Herodotus, Sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat dan peradaban.2. Aristoteles, Sejarah merupakan satu sistem yg meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yg sama, menurut beliau juga Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yg mempunyai catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yg konkri.3. R. G. Collingwood, Sejarah ialah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yg telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau (Collingwood, R. G. 1965).4. Patrick Gardiner, sejarah sebagai ilmu yg mempelajari apa yg telah diperbuat oleh manusia (Gardiner, P. 1966: 267).5. Drs. Sidi Gazalba, sejarah sebagai masa lalu manusia dan seputarnya yg disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yg memberi pengertian dan kefahaman tentang apa yg berlaku (Gazalba, S. 1981).6. E. H. Carr, Sejarah adalah dialog yg tak pernah selesai antara masa sekarang dan lampau, suatu proses interaksi yg berkesinambungan antara sejarawan dan fakta-fakta yg dimilikinya (Carr, E. H., & Davies, R. W. 1961).7. Shefer, Sejarah adalah peristiwa yg telah lalu dan benar-benar terjadi (Shefer, G. (Ed.). 1986).8. M Yamin, Sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yg berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penfsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yg telah lampau atau tanda-tanda yg lain (Yamin, M., & Prof, M. R. 1965).9. Robert V. Daniels, Sejarah adalah memori pengalaman manusia (Daniels, R. V. (Ed.). 2001).10. J. Banks, sejarah adalah Semua peristiwa masa lalu adalah. Sejarah dapat membantu manusia untuk memahami perilaku manusia dalam, tujuan masa kini dan masa depan yg baru (untuk studi sejarah) (Banks, J. A. (2001).11. Gustafson, Sejarah adalah puncak gunung pengetahuan manusia dari mana perbuatan generasi kita mungkin scan dan dipasang ke dalam dimensi yg tepat. (Gustafson, 1961- A history of Swedish literature. Minneapolis, U. of Minnesota P)

B. Pengertian HukumPengertian hukum sangat beragam sesuai dengan pendapat para ahli berikut beberapa pengeritian hukum tersebut:1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedman, B. 1993: 577).4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat (Nurrohman, N. (2012).5. Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya (The Oxford encyclopedia of archaeology in the Near East. New York: Oxford University Press, 1997)6. Duguit, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu (Duguit, L. 1919).7. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan. (Kant, I. 1887)8. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.9. Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. (Van Apeldoorn, B., Drahokoupil, J., & Horn, L. 2008). 10. S.M. Amir, S.H., hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.11. E. Utrecht, menyebutkan: hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. (Utrecht, E. 1964). Pengantar dalam hukum Indonesia. Ichtiar,)12. M.H. Tirtaamidjata, S.H., bahwa hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.13. J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H., bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. (Simorangkir, J.T.C., dkk., Kamus Hukum, Jakarta: CV. Majapahit, 1972.)14. Soerojo Wignjodipoero, S.H., hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. (Wignjodipoero, S. 1988)15. Dr. Soejono Dirdjosisworo, S.H., menyebutkan aneka arti hukum yang meliputi: (1) hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-udang, keputusan hakim dan sebagainya), (2) hukum dalam arti petugas-petugas-nya (penegak hukum), (3) hukum dalam arti sikap tindak, (4) hukum dalam arti sistem kaidah, (5) hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum), (6) hukum dalam arti tata hukum, (7) hukum dalam arti ilmu hukum, (8) hukum dalam arti disiplin hukum. (Dirdjosisworo, S. 1984).16. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H. menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut (Soekanto, S. 2006):a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.b. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.c. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu.e. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.f. Hukum