LEMBARAN DAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ULU

PERA TURAN DAERAHKABUPATEN OGAN KOMERING ULU

RETRIBUSI IZIN KERJA APOTEKER DANASISTEN APOTEKER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan,pengawasan dan pengendalian terhadapApoteker dan Asisten Apoteker dalamKabupaten Ogan Komering Ulu te!.?hditetapkan Peraturan Daerah KabupatenOgan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2005

tentang Izin Kerja Apoteker dan A'Apoteker ; Sisten

b. bahwa sejalan dengan Undang - UNomor 34 Tahun 2000 tentang perubahandangUndang - Undang Nomor 18 T h n atastentang Pajak Daerah dan Retrib~i u~ 1997maka terhadap pelayanan atau pemb .aerah,K . A enan Izin.erJa poteker dan Asisten Apotekedlpungut Retribusi; r, perlu

c. bahwa untuk melaksanakan sebana'd' k :.J ImanaIma sud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten 0Komering Ulu. gan

Mengingat 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor2~ Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTlngkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 ~.omor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepubllk Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8T~hun 1981 tentang Kitab Undang-undangHukum. Acara Pidana (Lembaran NegaraRepubllk Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209) ;

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor100, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3495) ;

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNemor 3685) ;

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomer34 Tahun 2000 tentang perubahan atasUndang - Undang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nemer 246, TambahanLembaran Negara Republik !ndenesiaNomer 4048) ;

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomer10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang - Undangan ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389 );

7 Undang - Undang Republik 'Indonesia Nomor32 Tahun z004-·tentang Pemerintahan DaerahiLembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegarpRepublik Indonesia Nomor 4437) :

8. Peraturan Pemerintah Republik Indones.Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana~aUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenta nKitab Undang - undang Hukum Acara Pida~g(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu~1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomer 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2000 tentang Kew~nanganPemerintah dan Kewenar.gan Propinsi sebagaiDaerah Otonom (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomer 54, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 66 Tahun 2001 tentang RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 119, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer184/Menkes/Perlll/1995 tentangPenyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti danIzin Kerja Apoteker;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai NegeriSipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;

-- - - ._-

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174Tahun 1997 tentang Pedoman Tata CaraPemungl1tan Retribusi Daerah ;

14.Keputusan Menteri Dalam Negeri t'-!Qmor 175Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaandibidang Retribusi Daerah ;

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri 130 - 67Tahun 2002 tentang Pengakuan KewenanganKabupaten dan Kota;

16.Keputusan Menteri Kesehatan1189A1Menkes/SKlIX/1999 tentang WewenangPenetapan !zin di bidang Kesehatan;

17.Keputusan Menteri Kesehatan Nomer 679 /Menkes / SK / 2003 tentang Registrasi dan IzinKerja Asisten Apoteker;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan KomeringUlu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin KerjaApoteker dan Asisten Apoteker ~LembaranDaerah Tahun 2005 Nomor 8 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN OGAN KOMERING ULU

danBUPATI OGAN KOMERING ULU

MEmetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGANKOMERING ULU TENT ANG RETRIBUSI IZINKERJA APOTEKER DAN ASISTENAPOTEKER.

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Og. UI ~Komenng u;

4. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentudibidang retribusi' sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

5. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatantertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepadaorang pribadi atau badan yang dimaksudkan untukpembinaan, pengaturan, pengendCJlian dan pengawasan ataskegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,barang, prasarana. sarana atau fasilitas tertentu g~namelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestananlingkungan ; ,

6. Surat Izin Kerja Apoteker selanjutnya disingkat SIKA adalaph)

Izin yang diberikan kepada pemegang Surat Penugasan (5untuk mela~ukan pekeqaan kefarmas;-an di saranakefarmaslan

rat Izin Ke~a Asisten Apoteker selanjutnya disingkat SIKAAS~alah Izin tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat3, 'n Asisten Apoteker (SIAA) untuk melakukan pekerjaanZI d' k f .kefarmasian I sarana e armaslan ;

Apotek adalah sua.tu tempat tertentu, tem~at dilakukanpekerjaan kefarmaslan dan penyaluran sedlaan farmasi.perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat ;

Sararoa Kefarmasian adalah tempat yang digunakan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian antara lain industri farmasitermasuk obat tradisional dan kosmetika, instalasi farmasi.Apotekdan Toko Obat ;

10.Apotekeradalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telahmengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yangberdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlakuberhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesiasebagai apoteker ;

11.AsistenApoteker adalah Tenaga Kesehatan yang berijazahSekolah Asisten Apoteker I Sekolah Menengah Farmasi.Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Poiiteknik Kesehatan,Akademi Analis Farmasi dan Makanail Jurusan Analis Farmasidan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturanPerundang - undangan yang berlaku;

12~~€~ribusiIzin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker selanjutnyaOlsebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izinkep~da Apoteker dan ASlsten Apoteker untuk melakukankeglatan kefarmasian disarana Kefarmasian .

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau bada~en~rut Peraturan Perundang undangan R~ ~allgdlwaJlbkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ; tnblls

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentumerupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jangmemanfaatkan Izin Kerja Apoteker dan Izin Kerja ASi~:~kApoteker; n

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkatSKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnyajumlah retribusi yang terutang ;

'6. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkatSTRD adalah surat untuk meiakukan tagihan retribusi danatau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal2Dengan nama Retribusi Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apotekerc:;:>ungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan SIKA danSIKAA untuk melakukan kegiatan sebagai Apoteker dan AsisterApoteker.

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian SIKA dan SIKAA

SubyekRetribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan/diberikan SIKA atau SIKAA.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5Retribusi SIKA dan SIKAA digolongkan sebagai RetribusiPerizinantertcntu.

BABIVCARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA

Pasal6Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tanggung jawabprofesiApoteker atau Asisten Apoteker.

BABVPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 7

(1)Prinsip 'dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnyatarif berdasarkan p",rda tDjuan untuk menutupi sebagian atausarna dengan biaya penyelenggaraan perizinan;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melip rAdministrasi perizinan dalam rangka pembinaan, pe~ I btaYadan pengawasan Apoteker dan Asisten Apoteker. gaturan

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau(2) dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pa~al 8

BAB IXTATA CARA PEMUNGUTAN DAN

PEMBAYARAN RETRIBUSIPasal 11

Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :1 SIKA Rp. 200.000,-1 izin2. SIKAA Rp. 100.000,-1 izin

Retriousi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumenlainyang dipersamakan dan SKRDKBT.

(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.BAB VII

WILA YAH RETRIBUSIPasal 9

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempatSIKA atau SIKAA diberikan. (3)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran

retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN

SAAT RETRIBUSI TERUTANGPasal 10

BAB XTATA CARA PENAGIHAN

Pasal13

r a\( i) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (1m

tahun.

(1)Pengeluaran Surat Teguran I Pertngatan I Surat lain yangsejenis sebagai awai tlndakan pelaksanaan penagihan

retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari se' .tempo pembayaran. jak jatuh

(2) Dalam jangk~ waktu 7 (tuju~) hari s~telah tanggal STeguran / Penngatan / Surat lain yang sejenis, Wajib R .Uratharus melunasi retribusinya yang terhutang. etnbusi

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi t.idak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dlkenakan sanksi administrasi berupabunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yangterutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan0TRD.

BAB XIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA YARAN

Pasal 15

(1) Alas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dap.alfl1enga:ukan permohonan pengembalian kepada Supati.

(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memberikan keputusan.

(3) Apabila Jangka :-vaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah diiampaul dan Supati tidak memberikan suatukeputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusidianggap dikabulkan dan SKRDLS harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (saiu) bulan.

,~()Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya.kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pad aayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebihdahulu utang retribusi tersebut. .

(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu palinglama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusidilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Supatimemberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanatas keterlamba~an pembayaran kelebihan retribusi.

\ 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayar3:1 retribusidiajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya-menyebutkan :a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;b. masa retribusi :

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biAdministrasi perizinan dalam rangka pembinaan, pengatuaYa

dan pengawasan Apoteker dan Asisten Apoteker. ran

BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pa~al 8

Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :1 SIKA Rp. 200.000,- / izin2. SIKAA Rp. 100.000,- / izin

BAB VIIWILAYAH RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempatSIKA atau SIKAA diberikan. .

BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN

SAAT RETRIBUSI TERUTANGPasal 10

( i) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima)tahun.

(2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.

BAB IXTATA CARA PEMUNGUTAN DAN

PEMBA YARAN RETRIBUSIPasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaranretribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XTATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pengeluaran Surat Teguran I Perlngatan I Surat lain yangsejenis sebagal awai tlf'ldakan pelaksanaan penagihan

retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari s' .tempo pembayaran. ejak Jatuh

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah taTeguran / Peringatan / Surat lain yang sej'enis W ~·gbgalSurath. ' ajl Retr"b

arus melunasl retribusinya yang terhutang. I Usi

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ddikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. pa a ayat (1)

BAB XISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14 .Dalam hal wajib Retribusi t.idak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dlkenakan sanksi administrasi berupabunga sebesar 2 % ( d~a persen ) setiap bulan dari retribusi yangt~~utang atau kurang dlbayar dan ditagih dengan menggunakan-.:l,RD.

BAB XIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA YARAN

Pasal 15

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dap.atP1enga:ukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6.(enam) bulan s~jakditerimanya permohonan pengemballan keleblhanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatukeputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusidianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (s8iu) bulan.

'4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya.kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebihdahulu utang retribusi tersebut. .

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu palinglama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusidilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupatirnemberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanatas keterlamba~an pembayaran kelebihan retribusi.

\ 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayar3:', retribusidiajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya-menyebutkan :a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;b. masa retribusi ;

c. besarnya kelebihan pembayaran ;d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ret'b .disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. nus,

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiripos t~rcatat merupakan bukti saat permohonan diterima ~:~Bupatl.

(1) Penge~balian kele~ihan retribusi dilakukan denganmenerbltkan Surat Penntah Membayar Kelebihan Retribusi

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkandengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud padaPasal 15 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan carapemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlakusebagai bukti pembayaran.

BAB XIIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSIPasal 18

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan "e;f,nganan dan

pembebasan retribusl

(2) pembe~ian ~engurangan atau keringanan retribusisebagalmana dlmaksud pad a ayat (1) dengan memperhatikankemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.

(3) pembeba~an r~tri~usi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain dlbenkan kepada masyarakat yang ditimpabencana alam atau kerusuhan.

!4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusiditetapkan oleh Bupati.

BABXIVKADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsasetelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejaksaat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusimelakukan tindak pidana bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh, apabila :

. b. ada pengakuan utang retribusi dar: Wajib Retribusi baiklangsung mauf3un tidak--laf1§sung.

BAB XVKETENTUAN PIDANA

Pasal20

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksana~an kewajibansehingga merugikan Keuangan Daerah dlancam pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda palingbanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.

BAB XVIPENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkunga~Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus ~e~agalPenyidik untuk me!akukan penyidikan tindak pidana dlbldangretribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini adalah :

. _. - _. ... Ik dan menelitia menerima mencan mengumpu an a. , . d fndak pidanketerangan atau laporan berkenaan engan I taUdi bidang retribusi Kabupaten agar keterangan alaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganb.mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana di bidang retribusi Kabupaten;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangretribusi Kabupaten;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidangretribusi Kabupaten ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lainserta melakukan penyit.aan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusiKabupaten;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitasorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimanadimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanadi blda:lg retribusi Kabupaten : __.

BAB XVKETENTUAN PIDANA

Pasal20

meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganb. mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana di bidang retribusi Kabupaten;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadic. atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

retribusi Kabupaten;

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibasehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidan~kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda palingbanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. d. memeriksa buku-buku. catatan-eatatan don dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidangretribusi Kabupaten ;(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lainserta melakukan penyit-aan terhadap bahan bukti tersebut ;

BAB XVIPENYIDIKAN

Pasal 21

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusiKabupaten;

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di LingkunganPemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagaiPenyidik untuk me!akukan penyidikan tindak pidana dibidangretribusi Daerah.

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitasorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimanadimaksud pada huruf e:

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)Pasal ini adalah :

a. menerima, menean, "-mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidanadi bidang retribusi Kabupaten agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanadi blCa:1gretribusi Kabupaten :

I. memanggil orang untuk didengar .keterangannYa dadiperiksa sebagai tersangka atau saksl ; n

J. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana di bidang retribusi Kabupatenmenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inimemberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikanhasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui PenyidikPejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturajapada tang gal, 5 April 2006

BUPATI OGAN KOMERfNG ULU,

BAB XVIIKETENTUANPENUTUP

Pasal22 Diundangkan di Baturajapada tanggal, 5 April 2006

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangmengenai Teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan PeraturanBupati.

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ULU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTAHUN 2006 NOMOR 7 SERf C