Click here to load reader

Lesson learned from detroit bankcruptcy

  • View
    169

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Lesson learned from detroit bankcruptcy

  • 1. Lesson learned from Detroit Bankcruptcy FGD DIT. PKD Jumat , 30 Agustus 2013

2. City of Detroit Kota berpenduduk terbanyak di State of Michigan, puncaknya tahun 1950 terdapat 1,8 juta penduduk. Sektor ekonomi utama : industri otomotif, salah satunya Ford Company. Terkenal dengan sebutan Motor City atau Motown. Menurut sensus penduduk tahun 2010, penduduk Detroit tinggal 700.000 jiwa. Juli 2013, Pemerintah Kota Detroit mengajukan kebangkrutan kota terbesar dalam sejarah Amerika ke pengadilan federal. 3. Proses terjadinya kebangkrutan Fiscal stress-Budget shortfalls - Decreasing cash balance - Increasing debt loadsFiscal stress Government is unable to raise revenues that are equal to or exceed expendituresFinancial crisis Organization cannot repay curent liabilities on timeFile Bankcruptcy Chapter 9 (Adjustment of debts of municipalities) *) tidak ada bailout dari pusat, berbeda dengan kasus di Argentina yang mengambil tindakan bailout 4. Sebab kebangkrutan di Detroit Defisit fiskal yang berlangsung terus menerus, dimana pendapatan cenderung menurun. Krisis financial di Amerika menyumbang penurunan pendapatan Detroit. Ketersediaan kas yang terbatas Banyaknya legacy cost timbul contingent libilities Banyaknya pinjaman ataupun surat utang terutama untuk mendanai pension plan atau layanan asuransi kesehatan pegawai yang pengembaliannya diambil dari pendapatan pajak 5. Chapter 9 Regulasi di Amerika yang mengatur tentang penyesuaian atas kebangkrutan yang menimpa pemerintah kota Pengajuannya dan pengesahan suatu kebangkrutan pemerintah kota ditujukan dan dikeluarkan oleh pengadilan federal Keuntungannya: pemerintah memiliki memiliki waktu untuk bernegosiasi atas rekstrukturisasi atau reschedule utang dengan kreditor, menjamin tidak adanya likuidasi atas aset-aset kota, melakukan perencanaan mengurangi defisit posisi kreditor tidak sekuat dibandingkan dengan kasus bangkrutnya perusahaan Kelemahan: ada biaya yang besar, belum tentu menghilangkan masalah struktural yang menyebabkan kebangkrutan, rating Sebagai mekanisme yang menghindarkan pemerintah federal untuk campur tangan dan melakukan bailout 6. Peraturan yang berlaku di Detroit Michigan Public Act 4 of 2011 Adopsi balanced budget rule (awal atau akhir tahun tidak ada defisit, adanya carry over surplus atau defisit di tahun berikutnya) Control dan adanya persetujuan dari parlemen (tingkat)kota atas pinjaman atas bond yang diajukan Pembatasan pinjaman kecuali long term debt atas legacy cost 7. Melakukan perkiraan yang cermat atas adanya contingent liability dan belanja yang menyebabkan terjadinya defisit struktural (belanja pegawai, subsidi, dana pensiun, klaim asuransi, dll) Tidak selamanya terjadi economic and financial stability, perlu adanya rencana atas kemungkinan krisis Mengatur pengelolaan kas dengan baik Dalam rangka mengurangi defisit dan kemudahan dalam melakukan pinjaman perlu adanya penerapan Hard Budget Policy baik melalui mekanisme hierarki maupun mekanisme pasar 8. Mekanisme hierarki Terkait dengan aturan dari pemerintah pusat Pembatasan jumlah pinjaman Golden rule principle Control atas pinjaman daerah oleh institusi lain (ijin pemerintah pusat) Balanced budget rule 9. Dimensions of intergovernmental relations Has the center credibly locked away its discretion?NoCentral government is fiscally?The Central governments ability to regulate subnational government is: WeakBailouts and soft budget constraintsStrong Yes WeakUnconstrained decentralizationNot RelevantSovereigntyIndonesia: daerah tergantung dana transfer cenderung tidak bertanggungjawab dan tidak disiplin (kuantitas dan kualitas belanja), diskresi yang besar terhadap belanja, kurang jelas pemisahan tanggungjawab antar level pemerintahanStrongHierarchical mechanisms 10. Kondisi di Indonesia Apakah rata-rata menerapkan defisit secara terus-menerus? Bagaimana kondisi kas nya? Apakah ada penurunan realisasi pendapatan? Apakah ada belanja yang menyebabkan ruang fiskal menjadi kecil? Apakah ada kemungkinan contingent liability? Apakah peraturan yang ada dapat mencegah defisit dan pinjaman secara berlebihan? 11. Trend APBD (dalam miliar rupiah) 12. Perbandingan Suplus/Defisit Anggaran dan realisasi APBD 2009-2011-Anggaran belanja dan realisasi belanja hampir sama -Realisasi pendapatan lebih tinggi dari anggaran pendapatan Sebab: penetapan APBD dengan PMK Daper tidak sinkron 9underestimate), DBH yang disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan, daerah tidak segera melakukan perubahan APBD (anggaran belanja tidak berubah), penyaluran DBH tahap akhir mendekati akhir tahun anggaran berakhir (tidak terpakai) 13. Tren kabupaten/kota yang mengalami surplus/defisit realisasiTren provinsi yang mengalami surplus/defisit realisasi 14. Tren Realisasi Pendapatan Daerah Nasional- Proporsi penerimaan Daper kabupaten /kota tahun 2011 rata-rata 71%, PAD nya 20% - Proporsi penerimaan Daper provinsi tahun tahun 2011 rata-rata 38%, PAD nya 52% 15. Tren Realisasi Belanja Daerah Nasional- Proporsi belanja pegawai kabupaten /kota tahun 2011 rata-rata 51% - Proporsi belanja pegawai provinsi tahun tahun 2011 rata-rata 25% - Gaji pokok pegawai daerah kurang lebih 40%-45% dimasukkan dalam alokasi dasar DAU, tahun 2013- 46% untuk provinsi, 49% untuk kabupaten/kota 16. Perbandingan Tren SiLPA Tahun Sebelumnya antara Anggaran dan Realisasi- SiLPA tahun sebelumnya sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan - pertanyaan: apakah nilai SiLPA th anggaran sebelumnya lebih besar dari anggaran defisit? 17. Tren SiLPA Tahun Berkenaan 18. Perbandingan Anggaran dan RealisasiPenerimaan Pinjaman Kab/KotaPerbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Provinsi 19. Dana Pemda di Perbankan per Bulan 20. APBD DKI Jakarta - Defisit : 10,4% dari pendapatan - SILPA : 10,9% dari belanja 21. PMK 137/2012 Batas maksimal kumulatif defisit APBD untuk TA 2013 ditetapkan sebesar 0,5% dari proyeksi PDB TA 2013. Indikatif batas maksimal defisit APBD TA 2013 untuk masing-masing daerah ditetapkan sebesar 6% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2013. Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah yang masih menjadi kewajiban daerah sd TA 2013 ditetapkan sebesar 0,35% dari proyeksi PDB TA 2013. Dalam rangka pengendalian defisit/surplus APBD, maka pemerintah daerah menganggarkan pembiayaan netto sebesar defisit/surplus APBD. Pemda wajib melaporkan rencana defisit APBD kpd Mekeu cq. Dirjen PK. Dalam hal defisit APBD akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari pinjaman dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan maka defisit APBD tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menkeu. Persetujuan atau penolakan tersebut menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam prosesevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan - Mengapa tidak diatur tentang SILPA? 22. Terhadap rencana defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari pinjaman daerah, surat permohonan persetujuan sebagaimana tersebut di atas memuat rencana kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman daerah , dengan dilampiri dokumen: a. Laporan Keuangan Pemda selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah ditetapkan dengan Perda; b. Rancangan ringkasan APBD /perubahanTA 2013; c. Perhitungan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; d. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman. 23. Pinjaman Daerah Untuk menutup kekurangan arus kas daerah membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan membiayai kegiatan investasi berupa pengadaan prasarana dan/ atau sarana daerah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat maupun menghasilkan penerimaan bagi APBD (golden rule)

Search related