Kajianpsp1.pertanian.go.id/assets/file/KAJIAN LP2B - 2013.pdfKajian Hasil Inventarisasi LP2B Kab. Majalengka, Purbalingga, Gunung Kidul, Madiun, Gowa, Aceh Tamiang, Ngawi dan Donggala

Kajian

Hasil Inventarisasi LP2B Kab. Majalengka, Purbalingga, Gunung Kidul, Madiun,

Gowa, Aceh Tamiang, Ngawi dan Donggala

Sub Direktorat Basis Data LahanDirektorat Perluasan dan Pengelolaan LahanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian2013

i

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan 2 1.3 Sasaran 2 1.4 Metodologi 2 1.5 Ruang Lingkup Wilayah 2 BAB II Inventarisasi Data Wilayah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3 2.1 Kabupaten Majalengka 3 2.1.1 Gambaran Umum Wilayah 3 2.1.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 3 2.1.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 4 2.1.1.3 Kependudukan 4 2.1.1.4 Sektor Pertanian 5 2.1.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 7 2.1.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 8 2.1.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 8 2.1.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 10 2.1.3.3 Rencana Penggunaan Lahan 10 2.2 Kabupaten Purbalingga 10 2.2.1 Gambaran Umum Wilayah 10 2.2.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 10 2.2.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 12 2.2.1.3 Kependudukan 12 2.2.1.4 Sektor Pertanian 13 2.2.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 13 2.2.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 14 2.2.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 14 2.2.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 17 2.2.3.3 Rencana Penggunaan Lahan 17 2.3 Kabupaten Gunung Kidul 18 2.3.1 Gambaran Umum Wilayah 18 2.3.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 18 2.3.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 19 2.3.1.3 Kependudukan 20 2.3.1.4 Sektor Pertanian 21 2.3.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 22 2.3.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 22 2.3.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 22 2.3.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 25 2.3.3.3 Rencana Penggunaan Lahan 25 2.4 Kabupaten Madiun 25 2.4.1 Gambaran Umum Wilayah 25 2.4.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 25 2.4.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 27 2.4.1.3 Kependudukan 27 2.4.1.4 Sektor Pertanian 28 2.4.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 29 2.4.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 30 2.4.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 30 2.4.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 33 2.4.3.3 Rencana Penggunaan Lahan 33 2.5 Kabupaten Gowa 34 2.5.1 Gambaran Umum Wilayah 34 2.5.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 34 2.5.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 35 2.5.1.3 Kependudukan 35 2.5.1.4 Sektor Pertanian 36 2.5.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 37 2.5.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 38 2.5.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 38 2.5.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 40 2.5.3.3 Rencana Penggunaan Lahan 40

ii

2.6 Kabupaten Aceh Tamiang 41 2.6.1 Gambaran Umum Wilayah 41 2.6.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 41 2.6.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 42 2.6.1.3 Kependudukan 43 2.6.1.4 Sektor Pertanian 44 2.6.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 44 2.6.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 45 2.6.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 45 2.6.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 46 2.6.3.3 Rencana Penggunaan Lahan 47 2.7 Kabupaten Ngawi 48 2.7.1 Gambaran Umum Wilayah 48 2.7.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 48 2.7.1.2 Kependudukan 49 2.7.1.3 Sektor Pertanian 50 2.7.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 51 2.7.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 52 2.7.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 52 2.7.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 53 2.7.3.3 Rencana Penggunaan Lahan 53 2.8 Kabupaten Donggala 54 2.8.1 Gambaran Umum Wilayah 54 2.8.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 54 2.8.1.2 Kependudukan 54 2.8.1.3 Sektor Pertanian 54 2.8.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 55 2.8.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 56 2.8.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 56 2.8.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 60 2.8.3.3 Rencana Penggunaan Lahan 60

BAB III Kajian Lahan Sawah Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 61 3.1 Kabupaten Majalengka 61 3.2 Kabupaten Purbalingga 64 3.3 Kabupaten Gunung Kidul 66 3.4 Kabupaten Madiun 68 3.5 Kabupaten Gowa 70 3.6 Kabupaten Aceh Tamiang 72 3.7 Kabupaten Ngawi 74 3.8 Kabupaten Donggala 76 BAB IV Kesimpulan dan Saran 78

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2011 4 Tabel 2.2 Luas Daerah, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka

Tahun 2011 5

Tabel 2.3 Luas Jenis Lahan Sawah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 – 2011 6 Tabel 2.4 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Sawah

Kabupaten Majalengka Tahun 2011 6

Tabel 2.5 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Ladang Kabupaten Majalengka Tahun 2011

7

Tabel 2.6 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Majalengka Hasil Audit Lahan Tahun 2010 7 Tabel 2.7 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka 10 Tabel 2.8 Luas Wilayah Penggunaan Lahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 12 Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Kecamatan Tahun

2011 12

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011

13

Tabel 2.11 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Purbalingga Hasil Audit Lahan Tahun 2010 13 Tabel 2.12 Luas eksisting lahan tanaman pangan dan rencana lahan pertanian pangan

berkelanjutan Kabupaten Purbalingga berdasarkan RTRW 16

Tabel 2.13 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Purbalingga Tahun 2011 – 2031 17 Tabel 2.14 Jenis Penggunaan Lahan Eksisting 19 Tabel 2.15 Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan 20 Tabel 2.16 Luas Lahan menurut Kecamatan dan Jenis Lahan Tahun 2011 21 Tabel 2.17 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Sistem Irgasi Tahun 2011 21 Tabel 2.18 Luas Sawah Kabupaten Gunung Kidul 22 Tabel 2.19 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Gunung Kidul 25 Tabel 2.20 Luas Wilayah Penggunaan Lahan Kabupaten Madiun Tahun 2009 27 Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 1996-2008 28 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25

Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Madiun Tahun 2008 Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Madiun Tahun 2004 – 2007 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Madiun Berdasarkan Hasil Audit Lahan Tahun 2010 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Madiun

29 29 30 33

Tabel 2.26 Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Gowa Tahun 2007 35 Tabel 2.27 Indikator Kependudukan Kabupaten Gowa Tahun 2007 – 2009 36 Tabel 2.28 Tabel 2.29

Luas Lahan Sawah di Kabupaten Gowa Hasil Audit Lahan Tahun 2012 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Gowa

37 40

Tabel 2.30 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2002 41 Tabel 2.31 Tutupan Lahan Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2010 42 Tabel 2.32 Tabel 2.33

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2007-2012 Luas dan Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2010

43 44

Tabel 2.34 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 2011 Kabupaten Ngawi 49 Tabel 2.35 Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngawi Akhir Tahun 2011 50 Tabel 2.36 Tabel 2.37

Luas Lahan Sawah dan Bukan Lahan Sawah Kabupaten Ngawi Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Ngawi

50 51

Tabel 2.38 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Ngawi Hasil Audit Lahan Tahun 2010 51 Tabel 2.39 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Ngawi Tahun 2008 - 2018 53 Tabel 2.40 Produksi dan Produktifitas Padi Kabupaten Donggala Tahun 2011 55

iv

Tabel 2.41 Rencana Penggunaan Lahan dalam Pola Ruang Kabupaten Donggala Th 2011-2031 60 Tabel 3.1 Luas Hasil Overlay Sawah Pusdatin dengan Rencana Kawasan

dalam RTRW Kabupaten Majalengka 62

Tabel 3.2 Luas Hasil Overlay Sawah Pusdatin dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Purbalingga

64

Tabel 3.3 Luas Hasil Overlay Sawah Pusdatin dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Gunung Kidul

66

Tabel 3.4 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Madiun

68

Tabel 3.5 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Gowa

70

Tabel 3.6 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Aceh Tamiang

72

Tabel 3.7 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Ngawi

74

Tabel 3.8 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Donggala

76

v

DAFTAR PETA

Peta 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Majalengka 4 Peta 2.2 Peta Lahan Sawah Kabupaten Majalengka 8 Peta 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2031 9 Peta 2.4 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Purbalingga 11 Peta 2.5 Peta Lahan Sawah Kabupaten Purbalingga 14 Peta 2.6 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 -

2031 17

Peta 2.7 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Kidul 19 Peta 2.8 Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunung Kidul 20 Peta 2.9 Peta Lahan Sawah Kabupaten Gunung Kidul 22 Peta 2.10 Peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Tahun 20 10 - 2030 24

Peta 2.11 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Madiun 27 Peta 2.12 Peta Lahan Sawah Kabupaten Madiun 30 Peta 2.13 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2010 - 2030 33 Peta 2.14 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gowa 34 Peta 2.15 Peta Lahan Sawah Kabupaten Gowa 37 Peta 2.16 Peta rencana Pola Ruang Kabupaten Gowa Tahun 2012 - 2032 40 Peta 2.17 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Tamiang 42 Peta 2.18 Peta Lahan Sawah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 45 Peta 2.19 Peta Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Aceh Tamiang 46 Peta 2.20 Peta Rencana PLP2B Kabupaten Aceh Tamiang 47 Peta 2.21 Peta Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Tamiang 47 Peta 2.22 Peta Administrasi Kabupaten Ngawi 49 Peta 2.23 Peta Lahan Sawah Kabupaten Ngawi 51 Peta 2.24 Peta Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Ngawi 54 Peta 2.25 Peta Lahan Sawah Kabupaten Donggala 55 Peta 2.26 Peta Citra Lahan Sawah Kabupaten Donggala 55 Peta 2.27 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Donggala 58 Peta 3.1 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Majalengka 63

Peta 3.2 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga

65

Peta 3.3 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

67

Peta 3.4 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 69 Peta 3.5 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa 71 Peta 3.6 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh

Tamiang 73

Peta 3.7 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi 75 Peta 3.8 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Donggala 77

1

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman serius terhadap ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman merata dan terjangkau. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan UU No 41 tahun 2009, untuk keperluan Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan. Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. penyelamatan lahan pertanian pangan dari lahan pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan (Pasal 9). Amanat undang- undang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Untuk menghambat laju konversi maka UU ini memerlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Upaya perlindungan LP2B dilakukan melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang akan terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya. Hal ini bermakna selain sawah maka berbagai unsur pendukung juga perlu diketahui untuk menentukan kebijakan atau program yang sesuai. KP2B selanjutnya perlu menjadi bagian integral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan LP2B dan LC2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang rinci. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi bisa menjadi bagian kawasan maupun membentang di luar kawasan. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi dapat terdapat di dalam

2

kawasan maupun di luar kawasan. Saat ini pemerintah kabupaten/kota menjadi perintis upaya penyelamatan sawah. Hingga Nopember 2013 dokumen RTRW Kabupaten/kota yang telah diperdakan mencapai 310 Kab/ Kota (63,14 %) yang belum 181 Kab/ Kota (36,86%) dan 107 Kab/ Kota diantaranya telah menetapkan luas LP2B di dalam Perda Tata Ruangnya. Luasan lahan LP2B yang sudah ditetap dalam RTRW seluas 3.089.872 ha, sedangkan luas lahan sawah hasil audit Kementerian Pertanian seluas 8.132.642 ha. Didasari hal tersebut diatas perlu dilakukan kajian berdasarkan data lahan pertanian serta kesesuaian penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (hasil inventarisasi) dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

1.2 Tujuan Adapun tujuan kajian inventarisasi data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah melihat kesesuaian data Hasil Pemetaan Lahan Sawah dengan penetapan LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan masukan/saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai luas dan lokasi penetapan LP2B.

1.3 Sasaran

Sasaran pelaksanaan kajian terhadap hasil inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah: a. Teridentifikasinya area LP2B di wilayah kabupaten b. Teridentifikasinya pola ruang wilayah kabupaten c. Teridentifikasinya lahan sawah hasil pemetaan audit lahan yang terakomodir dalam

area LP2B dan kawasan pertanian dalam pola ruang wilayah kabupaten

1.4 Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu melakukan analisis spasial dengan meng-overlay peta lahan sawah hasil kegiatan audit lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 dengan peta rencana pola ruang wilayah yang didalamnya terdapat area yang ditetapkan sebagai LP2B atau lahan pertanian.

1.5 Ruang Lingkup Wilayah Lingkup wilayah yang dikaji adalah Kabupaten/ Kota yang memiliki data RTRW berikut data spasial hasil inventarisasi.

3

BAB II Inventarisasi Data Wilayah, Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Secara umum untuk melaksanakan kajian terhadap penetapan lahan pertanian pangan terlebih dahulu dilakukan Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan pada beberapa Kabupaten sebagai berikut : 2.1 Kabupaten Majalengka (Provinsi Jawa Barat)

2.1.1 Gambaran Umum Wilayah 2.1.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Majalengka terletak antara 60 32’16,39” Lintang Selatan sampai dengan 70 4’ 24,75” Lintang Selatan dan 1080 2’ 30,87” Bujur Timur sampai dengan 1080 24’ 32,84” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Barat Kabupaten Sumedang Sebelah Timur Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon Sebelah Utara Kabupaten Indramayu Sebelah Selatan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya Luas wilayah Kabupaten Majalengka : 1.204,24 Km² (120,424 ha) atau 2,71% dari luas wilayah Propinsi Jawa Barat. Wilayah Administrasi Kabupaten Majalengka terdiri atas 23 Kecamatan yang terbagi dalam 13 Kelurahan dan 317 Desa. Kondisi Geografis Majalengka terbagi dalam 3 zona daerah yaitu : daerah pegunungan dengan ketinggian 500 - 857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 Km² atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka; daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut dengan luas 376,53 Km² atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka dan daerah daratan rendah dengan ketinggian 19-50 m diatas permukaan laut dengan luas 345,69 Km² atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka. Kondisi ini memungkinkan tumbuh suburnya potensi sumber daya alam yang melimpah seperti sayuran, buah buahan, pangan juga pariwisata Berdasarkan pada Administrasi Kabupaten Majalengka secara spasial disajikan pada Peta 2.1.

4

Peta 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Majalengka

2.1.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Majalengka merupakan daerah agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang dipergunakan untuk sawah, yaitu sekitar 39,59 % dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Majalengka. Luas lahan sawah pada tahun 2011 sebesar 55.907 Ha, dan yang menggunakan irigasi mencapai 70,95 %, untuk lebih jelasnya sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2011

(Ha) %1 Belukar 19.365 13,712 Hutan 6.303 4,463 Kolam 254 0,184 Ladang 18.459 13,075 Padang Rumput 566 0,406 Pemukiman 12.248 8,677 Perkebunan 26.798 18,988 Sawah Irigasi 39.668 28,099 Sawah Tadah Hujan 16.239 11,50

10 Tanah Berbatu 29 0,0211 Tubuh Air 1.200 0,8512 Water Fiil 70 0,05

141.201 100,00

LuasNo. Jenis Penggunaan Lahan

Total

2.1.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 berdasarkan hasil Estimasi Penduduk 2011 adalah 1.171.478 jiwa terdiri atas 585.393 jiwa laki-laki dan 586.085 jiwa perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 adalah 973 Jiwa/Km2, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jatiwangi dengan kepadatan 2.071 Jiwa/Km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kertajati dengan kepadatan 305 Jiwa/Km2, secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.2.

5

Tabel 2.2 Luas Daerah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2011

Luas daerah (km2) Jumlah Penduduk

1 Lemahsugih 78,64 57.472 731

2 Bantarujeg 66.52 42.851 644

3 Malausma 45.04 41.037 911

4 Cikijing 43,54 60.096 1.380

5 Cingambul 37,03 35.954 971

6 Talaga 43,5 43.442 999

7 Banjaran 41,98 23.972 571

8 Argapura 60,56 33.560 554

9 Maja 65,21 48.720 747

10 Majalengka 57 69.395 1.217

11 Cigasong 24,17 34.341 1.421

12 Sukahaji 32.52 39.812 1.224

13 Sindang 23.97 14.393 600

14 Rajagaluh 34,37 41.469 1.207

15 Sindangwangi 31,76 30.387 957

16 Leuwimunding 32,46 55.458 1.709

17 Palasah 38,69 45.730 1.182

18 Jatiwangi 40,03 82.883 2.071

19 Dawuan 23.80 44.859 1.885

20 Kasokandel 31.61 46.275 1.464

21 Panyingkiran 22,98 29.732 1.294

22 Kadipaten 21,86 43.531 1.991

23 Kertajati 138,36 42.196 305

24 Jatitujuh 73,66 50.817 690

25 Ligung 62,25 56.186 903

26 Sumberjaya 32,73 56.902 1.739

981 1.171.470 29.367 Jumlah

No. Kecamatan

Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk per

km2

Sumber : BPS Kab. Majalengka, Estimasi Penduduk 2011

2.1.1.4 Sektor Pertanian Pertanian di Kabupaten Majalengka secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, kebun dan hutan). Kontribusi terbesar dari pertanian adalah dari sub tanaman pangan dan hortikultura rata-rata mencapai 25,74 persen terhadap PDRB Kabupaten Majalengka, dimana produksi terbesar di Kabupaten Majalengka berasal dari usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Selama perkembangan 4 (empat) tahun luas lahan pertanian di Kabupaten Majalengka dengan irigasi teknis mengalami kenaikan sebesar 520 ha, dari 17.462 ha pada tahun 2007 menjadi 17.982 ha pada tahun 2011, pada Irigasi Non PU juga mengalami kenaikan sebesar 871 ha, dari 7.118 ha pada tahun 2007 menjadi 7.989 ha pada tahun 2011, demikian juga dengan tadah hujan mengalami kenaikan sebesar 10 ha, dari 12.412 pada tahun 2007 menjadi 12.422 ha, pada irigasi setengah teknis mengalami penurunan sebesar 38 ha, dari 8.008 ha pada tahun 2007 menjadi 7.970 ha tahun 2011, demikian juga dengan irigasi sederhana mengalami penurunan 499 ha, dari 6.032 ha pada tahun 2007 menjadi 5.533 ha pada tahun 2011, sebagaimana pada Tabel 2.3. Produksi padi sawah mengalami peningkatan yaitu dari 605.880 ton pada tahun 2010 menjadi 615.158 ton pada tahun 2011 atau sekitar 1,53 %. Sedangkan

6

jika dilihat dari luas panen mengalami penurunan yaitu dari 101.112 Ha pada tahun 2010 menjadi 96.767 Ha pada tahun 2011 atau turun sekitar 4,3 %. Penurunan luas panen ini tidak sejalan dengan meningkatnya luas tanam, yaitu meningkat sebesar 3.86 % yaitu 101.081 Ha menjadi 104.980 Ha. Di lain pihak produksi padi embil mengalami penurunan sebesar 27.87 %, hal ini sejalan dengan menurunnya luas panen sebesar 33,84 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Luas Jenis Lahan Sawah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 – 2011

2007 2008 2009 2010 2011

1 Irigasi Teknis 17.462 17.441 17.982 17.982 17.982

2 Irigasi Setengah Teknis 8.008 7.935 7.970 7.970 7.970

3 Irigasi Sederhana Milik PU 6.032 6.224 5.534 5.534 5.533

4 Irigasi Non PU 7.118 6.738 7.901 7.901 7.989

5 Tadah Hujan 12.412 12.660 12.512 12.512 12.422

6 Sementara Tidak Diusahakan - - - - -

7 Lain-lain 20 139 - - -

50.905 51.052 51.137 51.899 51.896

Luas Lahan Sawah (Ha)

Jumlah

No.Jenis Lahan Sawah

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka, 2011

Tabel 2.4 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Sawah

Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Luas

TanamLuas

PanenProduksi

(Ha) (Ha) (Ton)1 Lemahsugih 6.332 5.008 31.935 63,77

2 Bantarujeg 3.377 3.235 20.288 62,71

3 Malausma 3.854 2.277 14.426 63,36

4 Cikijing 3.979 3.605 22.591 62,67

5 Cingambul 1.515 1.774 11.031 62,18

6 Talaga 3.364 2.829 18.004 63,64

7 Banjaran 2.544 2.546 16.041 63

8 Argapura 2.119 1.973 12.549 63,6

9 Maja 6.201 5.325 34.315 64,44

10 Majalengka 3.756 3.397 22.151 65,21

11 Cigasong 2.356 2.148 13.460 62,66

12 Sukahaji 3.324 3.291 20.628 62,68

13 Sindang 1.761 1.510 9.439 62,51

14 Rajagaluh 2.952 2.642 16.417 62,14

15 Sindangwangi 2.054 1.823 11.538 63,29

16 Leuwimunding 3.545 3.410 22.014 64,56

17 Palasah 4.677 4.461 28.858 64,69

18 Jatiwangi 5.560 5.278 33.921 64,27

19 Dawuan 4.313 4.148 26.464 63,8

20 Kasokandel 2.847 2.689 16.898 63,84

21 Panyingkiran 1.763 1.588 10.138 63,84

22 Kadipaten 2.219 2.091 13.257 63,4

23 Kertajati 10.059 10.132 63.889 63,06

24 Jatitujuh 7.488 7.112 45.043 63,33

25 Ligung 8.327 7.972 50.960 63,92

26 Sumberjaya 4.694 4.503 28.903 64,19104.980 96.767 615.158 63,57101 081 101 112 605 880 59,92

Kab. Majalengka 20112010

No Kecamatan Produktivitas (Ku/Ha)

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, 2011

7

Tabel 2.5 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Ladang

Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Luas Tanam Luas Panen Produksi

(Ha) (Ha) (Ton)

1 Lemahsugih 308 308 1.170 38

2 Bantarujeg - - - -

3 Malausma 5 - - -

4 Cikijing 10 - - -

5 Cingambul - - - -

6 Talaga 2 7 25 35,71

7 Banjaran - - - -

8 Argapura - - - -

9 Maja - - - -

10 Majalengka 278 271 1.040 38,39

11 Cigasong - - - -

12 Sukahaji - - - -

13 Sindang 5 3 11 36,68

14 Rajagaluh - - - -

15 Sindangwangi - - - -

16 Leuwimunding - - - -

17 Palasah - - - -

18 Jatiwangi - - - -

19 Dawuan - 22 76 34,55

20 Kasokandel - 26 100 38,34

21 Panyingkiran - - - -

22 Kadipaten - - - -

23 Kertajati 1.150 823 3.429 41,66

24 Jatitujuh 74 74 287 38,78

25 Ligung - - - -

26 Sumberjaya - - - -

1.832 1.534 6.138 40,01

1.515 2.284 8.510 37,26Kab. Majalengka 2011

2010

No Kecamatan Produktivitas (Ku/Ha)

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, 2011

2.1.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012

Pada tahun 2012 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan updating data Audit Lahan Tahun 2010 hasil dari Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada Peta 2.2.

Tabel 2.6

Luas Lahan Sawah di Kabupaten Majalengka Hasil Audit Lahan Update Tahun 2012

(ha) % (ha) %

1 ARGAPURA 109 0,21 787 1,54

2 BANTARUJEG 2.987 5,86 1.736 3,41

3 CIKIJING 1.212 2,38 98 0,19

4 DAWUAN 4.012 7,87 0 -

5 JATITUJUH 3.263 6,40 69 0,14

6 JATIWANGI 2.593 5,09 0 -

7 KADIPATEN 1.091 2,14 0 -

8 KERTAJATI 2.178 4,27 4.115 8,07

9 LEMAHSUGIH 1.332 2,61 1.034 2,03

10 LEUWIMUNDING 827 1,62 330 0,65

11 LIGUNG 5.184 10,17 0 -

12 MAJA 84 0,16 2.333 4,58

13 MAJALENGKA 1.129 2,22 731 1,43

14 PALASAH 1.971 3,87 12 0,02

15 PANYINGKIRAN 746 1,46 27 0,05

16 PEMBANTU BANJARAN 439 0,86 442 0,87

17 PEMBANTU CIGASONG 928 1,82 313 0,61

18 PEMBANTU CINGAMBUL 1.501 2,95 166 0,32

19 PEMBANTU SINDANGWANGI 91 0,18 426 0,84

20 RAJAGALUH 0 - 812 1,59

21 SUKAHAJI 776 1,52 945 1,85

22 SUMBERJAYA 2.522 4,95 0 -

23 TALAGA 1.535 3,01 74 0,14

36.513 71,65 14.449 28,35

KecamatanNo

Jumlah Total 50.962

Luas Jenis Sawah Pusdatin

Irigasi Non Irigasi

Jumlah

8

Peta 2.2 Peta Lahan Sawah Kabupaten Majalengka

Sumber : Data Spasial Pemetaan Lahan Sawah Update Tahun 2012

2.1.3. Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

2.1.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Sesuai dengan Perda nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka tahun 2011 – 2031 yang s a l a h s a t u Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Majalengka dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan kawasan budi daya. Pada pasal 18 dalam Perda No. 11/2011 telah ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka meliputi : a. Kawasan lindung; dan b. Kawasan budidaya Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan pada pasal 27 yang terdiri dari : a. kawasan peruntukkan hutan produksi; b. kawasan peruntukkan pertanian; c. kawasan peruntukkan perikanan; d. kawasan peruntukkan pertambangan; e. kawasan peruntukkan industri; f. kawasan peruntukkan pariwisata; g. kawasan peruntukkan permukiman; dan h. kawasan peruntukkan lainnya. Sedangkan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pasal 27 point b, dijabarkan dalam pasal 29 antara lain sebagai berikut : (1) Kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf b terdiri atas: a. kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan; b. kawasan peruntukkan hortikultura; c. kawasan peruntukkan perkebunan;dan d. kawasan peruntukkan peternakan.

9

(2) Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan peruntukkan pertanian lahan basah;dan b. kawasan peruntukkan pertanian lahan kering.

(3) Kawasan peruntukkan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 39.190 (tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh) hektar berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas: a. sawah irigasi teknis terdapat di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung,

Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, Kasokandel, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Bantarujeg, dan Lemahsugih.

b. sawah irigasi setengah teknis terdapat di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, Kasokandel, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji, Malausma, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Lemahsugih, Cikijing, Talaga, Banjaran, Argapura dan Bantarujeg.

c. sawah tadah hujan terdapat di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Jatiwangi, Kasokandel, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Malausma, Sindangwangi, Leuwimunding, Lemahsugih, Cikijing, Talaga, Banjaran, Argapura, Bantarujeg, Cingambul.

(4) Kawasan peruntukkan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 626 (enam ratus dua puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan.

Penetapan Kawasan Peruntukkan Pertanian mengenai teknis pelaksanaannya dan pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati, ini diatur dalam Perda RTRW nomor 11 Tahun 2011 pada pasal 29 ayat 8.

Peta 2.3

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2031

Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031

10

2.1.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melalui Perda No. 11 Tahun 2011 ini juga telah menetapkan sebagian luas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu seluas kurang lebih 39.190 hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Dari data spasial yang diperoleh pada RTRW Kabupaten Majalengka, mengenai kawasan mana yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan tidak didapat keterangan atau informasinya.

2.1.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka

(ha) %

27.454 22,20

1 Kawasan Hutan Lindung 2.588 2,09

2 Kawasan Hutan Produksi 4.319 3,49

3 Kawasan Industri 482 0,39

4 Kawasan Lindung Geologi 1.457 1,18

5 Kawasan Lindung Lainnya 1.813 1,47

6 Kawasan Perlindungan Setempat 1.196 0,97

7 Kawasan Perlindungan Terhadap Bawahannya 8.910 7,21

8 Kawasan Rawan Bencana Alam 5.848 4,73

9 Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya 78 0,06

10 Minyak Gas 762 0,62

96.190 77,80

11 Kawasan Pertambangan 1.023 0,83

12 Kawasan Peruntukan Lainnya 4.932 3,99

13 Kawasan Peruntukan Pariwisata 111 0,09

14 Kawasan Peruntukan Perikanan 2.681 2,17

15 Kawasan Peruntukan Permukiman 29.876 24,16

16 Kawasan Peruntukan Pertanian 49.240 39,82

17 (blank) 8.327 6,73

123.644 100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka

Total

No Kawasan dalam RTRW

Luas

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

2.2 Kabupaten Purbalingga (Provinsi Jawa Tengah)

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah 2.2.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Kabupaten Purbalingga, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukotanya adalah Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat dan selatan. Terletak pada 101° 11" BT - 109°35" BT dan 7°10" LS - 7°29 LS" dan terbentang pada altitude ± 40 – 1.500 meter diatas permukaan laut dengan dua musim yaitu musim Hujan antara April–September dan musim Kemarau antara Oktober–Maret. Secara umum Purbalingga termasuk dalam iklim tropis dengan rata-rata curah hujan 3,739 mm – 4,789 mm per tahun. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 kilometer persegi. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga antara 23.20° C – 32.88° C dengan rata-rata 24.49° C.

11

Kabupaten Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Anak sungai lainnya yaitu seperti Kali Klawing, Kali Gintung, dan anak sungai lainnya. Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yaitu Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol dan Rembang. Sebanyak 18 kecamatan itu dibagi lagi atas 224 desa dan 15 kelurahan. Jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagian besar di dominasi oleh tanah latosol coklat dan regosol, tanah aluvial dan grumusol kelabu berdasarkan data dari Pusat Penelitian Tanah Bogor Tahun 1969. Persentase Jenis tanah dan luasannya adalah Latosol Coklat dan Regosol 19,22 %, Aluvial Coklat Tua 17,79 %, Latosol Coklat dari Bahan Induk Vulkanik 10,92 %, Latosol Merah Kuning 5,78 %, Latosol Coklat Tua 8,02 %, Andosol Coklat 7,28 %, Litosol 0,74 %, Padmolik Merah-Kuning 12,92 %, Grumusol Kelabu 17,33 %. Menurut Klasifikasi ketinggian, Kabupaten Purbalingga terdiri dari lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut : 15–25 m (0,56 %), 25–100 m (27,02 %), 100–500 (44,13 %), 500–1000 m (23,05 %), di atas 1000 m (5,24 %). Karateristik kelas kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Purbalingga berkisar antara 0% hingga 51%. Berdasarkan pada Administrasi Kabupaten Purbalingga secara spasial sebagaimana pada Peta 2.4.

Peta 2.4 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Purbalingga

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010

12

2.2.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh penggunaan lahan sawah seluas 21.209 Ha (irigasi seluas 16.872 ha, tadah hujan 4.240 ha dan tanah sawah lebak, folder, dll seluas 97 ha), atau sekitar 27,27%, Tegalan 16.654 Ha (21,44%) dan Perkampungan 16.470 Ha (21,18%). Untuk rincinya dapat dilihat pada Tabel 2.8 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purbalingga.

Tabel 2.8

Luas Wilayah Penggunaan Lahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 No. Luas (ha) %1 Lahan Pertanian

1.1. Lahan Sawah 21.209 27,271. Pengairan Teknis 5.194 6,682. Pengairan Setengah Teknis 7.509 9,663. Pengairan Sederhana 3.876 4,984. Pengairan Non PU 293 0,385. Tadah Hujan 4.240 5,456. Pasang Surut - -7. Tanah Sawah Lebak, Polder dll 97 0,12

1.2. Bukan Lahan Sawah 27.370 35,201. Tegal Kebun 16.654 21,422. Ladang Huma - -3. Perkebunan 820 1,054. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 5.075 6,535. Tambak - -6. Kolam/Tebat/Empang 219 0,287. Padang Pengembalaan/Padang Rumput - -8. Sementara Tidak Diusahakan - -9. Lainnya (pekarangan yang ditanami tanaman pertanian, dll) 4.602 5,92

2. Lahan Bukan Pertanian 29.185 37,541. Rumah, Bangunan, dan Halaman Sekitarnya 16.470 21,182. Hutan Negara 9.647 12,413. Rawa-rawa (tidak ditanami) - -4. Lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus, dll 3.068 3,95

77.764 100

Penggunaan Lahan

Jumlah/Total Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten Purbalingga

2.2.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2011 diperkirakan mendekati 863.391 jiwa (lihat Tabel 2.9), dengan rata-rata kepadatan 1.050 jiwa/km2. Kota Purbalingga sebagai Ibukota Kabupaten berpenduduk sekitar 40.000 jiwa dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 sebagaimana pada Tabel 2.10.

Tabel 2.9

Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Kecamatan Tahun 2011 Luas Daerah Kepadatan

(Km2) Penduduk per Km2

1. Kemangkon 45.13 11762. Bukateja 42.4 15673. Kejobong 39.98 10714. Pengadegan 41.74 8555. Kaligondang 50.54 11136. Purbalingga 14.73 38287. Kalimanah 22.5 22498. Padamara 18.12 22079. Kutasari 38.07 146310. Bojongsari 29.24 192111. Mrebet 44.5 149012. Bobotsari 26.05 181513. Karangreja 49.16 81114. Karangjambu 36.82 64415. Karanganyar 29.95 115216. Kertanegara 26.74 113617. Karangnoncol 45.63 110318. Rembang 61.88 935

663.18 863,391 1,302 663.18 851,963 1,285 663.18 844,252 *) 1,273 663.18 837,267 *) 1,263 663.18 830,328 *) 1,252

20082007

JumlahPenduduk

Jumlah/Total

No. Kecamatan

20102009

53,077 66,431 42,831 35,698 56,256 56,384 50,611 39,994 55,679 56,166 66,327 47,279

57,861

39,854 23,721 34,503 30,380 50,339

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, Hasil Registrasi Penduduk

*) Angka Perbaikan

13

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Laju

2010 2011 Pertumbuhan(1) (2) (3) (4) (5)1. Kemangkon 52,343 53,077 1.402. Bukateja 65,686 66,431 1.133. Kejobong 42,346 42,831 1.154. Pengadegan 35,437 35,698 0.745. Kaligondang 55,477 56,256 1.406. Purbalingga 55,565 56,384 1.477. Kalimanah 49,547 50,611 2.158. Padamara 38,867 39,994 2.909. Kutasari 54,632 55,679 1.92

10. Bojongsari 54,998 56,166 2.1211. Mrebet 65,387 66,327 1.4412. Bobotsari 46,849 47,279 0.9213. Karangreja 39,447 39,854 1.0314. Karangjambu 23,496 23,721 0.9615. Karanganyar 34,275 34,503 0.6716. Kertanegara 30,297 30,380 0.2717. Karangnoncol 49,941 50,339 0.8018. Rembang 57,373 57,861 0.85

851,963 863,391 1.01Jumlah/Total

No. Kecamatan Banyak Penduduk

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, Hasil Registrasi Penduduk

2.2.1.4 Sektor Pertanian Sub sektor Tanaman Pangan merupakan salah satu sub sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi gogo), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Menurut luas panen tanaman padi sawah dalam tahun 2011 menurun sebesar 0.02 %, bila dibandingkan dengan tahun 2010, produksi padi sawah tahun 2011 yang sebesar 207.132 ton (GKG) turun bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 216.980 ton (GKG), produktivitasnya yaitu 55,82 kw/ha. Luas panen padi gogo tahun 2011 juga menurun, sebesar 40,89 % (dari 863 ha tahun 2010 menjadi 513 ha). Luas panen tersebut juga mempengaruhi jumlah produksi. Pada tahun 2010 yaitu mencapai 3.716 ton (GKG) turun menjadi 2.107 ton (GKG) tahun 2011.

2.2.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan Tahun 2012

Pada tahun 2012 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan updating data Audit Lahan Tahun 2010 hasil dari Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel 2.11 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada Peta 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.11

Luas Lahan Sawah di Kabupaten Purbalingga Hasil Audit Lahan Update Tahun 2012

(ha) % (ha) %

1 BOBOTSARI 996 5,45 9 0,05

2 BOJONGSARI 952 5,21 34 0,19

3 BUKATEJA 2.543 13,92 0 -

4 KALIGONDANG 999 5,47 2 0,01

5 KALIMANAH 1.317 7,21 0 -

6 KARANGANYAR 1.967 10,76 0 -

7 KARANGMONCOL 873 4,78 438 2,39

8 KARANGREJA 12 0,07 931 5,09

9 KEJABONG 4 0,02 6 0,03

10 KEJOBONG 230 1,26 19 0,10

11 KEMANGKON 2.365 12,94 0 -

12 KUTASARI 785 4,29 10 0,05

13 MREBET 743 4,07 338 1,85

14 PADAMARA 1.253 6,85 0 -

15 PENGADEGAN 23 0,13 32 0,18

16 PURBALINGGA 607 3,32 0 -

17 REMBANG 387 2,12 401 2,19

16.056 87,86 2.218 12,14 Jumlah

Jumlah Total 18.274

KecamatanNo


Irigasi Non Irigasi

14

Peta 2.5 Peta Lahan Sawah Kabupaten Purbalingga


2.2.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

2.2.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Sesuai dengan Perda nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga tahun 2011 – 2031 yang s a l a h s a t u Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Purbalingga dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan kawasan budi daya. Pada pasal 17 dalam Perda No. 5/2011 telah ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : a. Kawasan lindung; dan b. Kawasan budidaya Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan pada pasal 26 yang terdiri dari : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya

Sedangkan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pasal 26 point c diatas, diatur dalam pasal 29 antara lain sebagai berikut : (1) Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: a). pertanian tanaman pangan;

b). pertanian hortikultura; c). perkebunan; dan d). peternakan. (2) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

seluas kurang lebih 25.207 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 16.030 (enam belas ribu tiga puluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 9.177 (sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar yang terdiri dari :

15

a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 527 (lima ratus dua puluh tujuh) hektar;

b. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 1.352 (seribu tiga ratus lima puluh dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.086 (seribu delapan puluh enam) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) hektar;

c. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 2.591 (dua ribu lima ratus sembilan puluh satu) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar;

d. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 868 (delapan ratus enam puluh delapan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 864 (delapan ratus enam puluh empat) hektar;

e. Kecamatan Kalimanah seluas kurang lebih 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 635 (enam ratus tiga puluh lima) hektar;

f. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 1.539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) hektar;

g. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 319 (tiga ratus Sembilan belas) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 475 (empat ratus tujuh puluh lima) hektar;

h. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 1.909 (seribu sembilan ratus sembilan) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 674 (enam ratus tujuh puluh empat) hektar;

i. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 202 (dua ratus dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih117 (seratus tujuh belas) hektar;

j. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 474 (empat ratus tujuh puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hektar;

k. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 2.883 (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 945 (semblian ratus empat puluh lima) hektar;

l. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 1.215 (seribu dua ratus lima belas) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;

16

m. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.025 (seribu dua puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hektar;

n. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.997 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar;

o. Kecamaan Padamara seluas kurang lebih 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 514 (lima ratus empat belas) hektar;

p. Kecamatan Pengadegan seluas kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) hektar;

q. Kecamatan Purbalingga seluas kurang lebih 714 (tujuh ratus empat belas) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 455 (empat ratus lima puluh lima) hektar; dan

r. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 2.468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 832 (delapan ratus tiga puluh dua) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) hektar

(3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 22.616 (dua puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

Luas lahan eksisting dan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan pada RTRW Kabupaten Purbalingga secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.12 dan Peta 2.6 berikut:

Tabel 2.12 Luas eksisting lahan tanaman pangan dan rencana lahan pertanian pangan

berkelanjutan Kabupaten Purbalingga berdasarkan RTRW

L. Basah L. Kering Total L. Basah L. Kering Total

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)1 Kemangkon 1.938 945 2.883 1.938 657 2.595

2 Bukateja 1.740 851 2.591 1.740 592 2.332

3 Kejobong 382 93 475 382 46 428

4 Pengadegan 55 99 154 55 84 139

5 Kaligondang 868 864 1.732 868 633 1.501

6 Purbalingga 259 455 714 259 143 402

7 Kalimanah 679 635 1.314 679 504 1.183

8 Padamara 720 514 1.234 720 391 1.111

9 Kutasari 1.025 139 1.164 1.025 23 1.048

10 Bojongsari 1.086 266 1.352 1.086 131 1.217

11 Mrebet 1.997 35 2.032 1.997 35 2.032

12 Bobotsari 910 527 1.437 910 287 1.197

13 Karangrejo 85 117 202 85 97 182

14 Karangjambu 319 475 794 319 396 715

15 Karanganyar 268 1.271 1.539 268 1.117 1.385

16 Kertanegara 1.122 92 1.214 1.122 92 1.214

17 Karang Moncol 1.235 674 1.909 1.235 483 1.718

18 Rembang 832 1.635 2.467 832 1.387 2.219

15.520 9.687 25.207 15.520 7.096 22.616 Jumlah

No. Kecamatan

Luas Lahan Sawah

Lahan Eksisting LP2B

17

Peta 2.6 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031

Sumber : RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031

2.2.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga sudah menetapkan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di kawasan budidaya yang telah dituangkan dalam Perda No 5 Tahun 2011 pasal 29 dengan luas lahan kurang lebih 22.616 (dua puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar yang tersebar di 18 Kecamatan. Berdasarkan data spasial yang diperoleh dari data RTRW untuk lahan pangan pertanian berkelanjutan tidak didapat keterangan atau informasi persis lokasinya dan hanya mencantumkan luas eksisting yang luasannya lebih besar dari luas lahan yang direncanakan untuk LP2B yaitu seluas 25.207 ha. Berdasarkan data tabuler yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga diperoleh rencana luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana pada tabel 2.12 diatas.

2.2.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Purbalingga Tahun 2011 – 2031

No Luas (Ha) 1 Kawasan Lindung

a) Kawasan hutan lindung 9.236b) kawasan resapan air 34.869c) sempadan sungai besar 959d) Sempadan bendung 85e) RTH 4.994f) Kawasan rawan bencana 107.346

2 Kawasan Budidayaa) Hutan produksi 629b) Hutan produksi terbatas 4.727c) Kawasan hutan rakyat 30.536d) Pertanian tanaman pangan 25.207e) Pertanian hortikultura 172.887f) Kawasan budidaya perikanan darat 300g) Kawasan peruntukan industri 298

Rencana Pola Ruang

Sumber Data : Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011

18

2.3 Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 2.3.1 Gambaran Umum Wilayah

2.3.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul 1.485,36 Km2 atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara Kota Yogyakarta dengan jarak ± 39 km. Kabupaten Gunung Kidul memiliki letak geografis 110º 21' sampai 110º 50' BT; 7º 46' sampai 8º 09' LS. Batas wilayah kabupaten Gunung Kidul di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan di sebalah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunung Kidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu : 1. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 m - 700 m di

atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit, terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m-12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan bataun induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Kecamatan Ponjong bagian utara.

2. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 m - 200 mdpl. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi dimusim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60 m - 120 m dibawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah dan Kecamatan Semanu bagian utara.

3. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon

gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0 m - 300 mdpl. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi Kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Kecamatan Semanu bagian selatan.

Kondisi klimatologi Kabupaten Gunung Kidul secara umum menunjukkan kondisi sebagai berikut: a. Curah hujan rata-rata pada Tahun 2010 sebesar 1.954,43 mm/tahun dengan

jumlah hari hujan rata-rata 103 hari/ tahun. Bulan basah 7 bulan, sedangkan bulan kering berkisar 5 bulan. Wilayah Kabupaten Gunungkidul sebelah utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah tengah dan selatan. Wilayah Gunungkidul wilayah selatan mempunyai awal hujan paling akhir.

b. Suhu udara rata-rata harian 27,7° C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4°C.

c. Kelembaban nisbi berkisar antara 80 % - 85 %, tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim.

Berdasarkan pada Administrasi Kabupaten Gunung Kidul secara spasial disajikan pada Peta 2.7.

19

Peta 2.7 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

2.3.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Penggunaan lahan di Kabupaten Gunung Kidul didominasi oleh penggunaan lahan Tegalan/ladang seluas 84.394,59 Ha (56,84%), sedangkan untuk lahan sawah (baik sawah irigasi maupun tadah hujan) seluas 6.273,69 Ha (4,23%). Untuk rincinya dapat dilihat pada Tabel 2.14 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunung Kidul dan Peta 2.8 Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunung Kidul.

Tabel 2.14

Jenis Penggunaan Lahan Eksisting

(ha) %1 Danau/situ/telaga 133,22 0,09

Emplasement 36,99 0,02 3 Hutan sejenis 15.376,23 10,36 4 Industri non pertanian 9,29 0,01 5 Kampung 38.023,50 25,61 6 Kebun campuran 84,94 0,06 7 Kuburan/pemakaman 2,27 0,00 8 Perairan darat 770,77 0,52 9 Perkebunan rakyat: Coklat-sudah menghas. 2,31 0,00

10 Persawahan irigasi: 1x padi 1.485,73 1,00 11 Persawahan irigasi: 1x padi + palawija 2.892,81 1,95 12 Persawahan irigasi: 2x padi/tahun-lebih 454,12 0,31 13 Persawahan: Tadah hujan 1.441,04 0,97 14 Perumahan 5,45 0,00 15 Semak 3.182,99 2,14 16 Tanah rusak 156,71 0,11 17 Tanah tandus 29,08 0,02 18 Tegalan/ladang 84.394,59 56,84 19 (blank) 0,01 0,00

148.482,03 100,00 Jumlah

LuasNo Jenis Penggunaan Lahan

Sumber: RTRW Kabupaten Gunung Kidul

20

Peta 2.8 Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunung Kidul

2.3.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk 2010 berjumlah 675.382 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dan 144 desa, dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Wonosari sejumlah 78.747 jiwa. Rincian jumlah dan kepadatan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana Tabel 2.15.

Tabel 2.15

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan

No Nama Kecamatan Luas (km2)Jumlah

Penduduk (jiwa)

Kepadatan (jiwa/km2)

1 Panggang 99,8 26.506 2652 Purwosari 71,76 19.361 2693 Paliyan 58,07 29.083 5004 Saptosari 87,83 34.270 3905 Tepus 104,91 31.889 3036 Tanjungsari 71,63 25.698 3587 Rongkop 83,46 26.901 3228 Girisubo 94,57 22.188 2349 Semanu 108,39 51.737 477

10 Ponjong 104,49 49.803 47611 Karangmojo 80,12 48.768 60812 Wonosari 75,51 78.747 104213 Playen 105,26 54.492 51714 Patuk 72,04 30.336 42115 Gedangsari 68,14 35.265 51716 Nglipar 73,87 29.687 40117 Ngawen 46,59 31.622 67818 Semin 78,92 49.062 621

1.485,36 675.415 455 Jumlah Sumber : BPS Gunungkidul *) Sensus Penduduk 2010

21

2.3.1.4 Sektor Pertanian Pada Tahun 2011, sebagian besar produksi padi di Kabupaten Gunung Kidul dihasilkan dari jenis padi ladang. Jenis padi ini menyumbang sebesar 67% dari seluruh produksi padi yang tercatat sebesar 277.811 ton atau sekitar 186.145 ton. sedangkan sisanya dihasilkan oleh padi sawah. Luas lahan sawah dan non sawah berdasarkan perkecamatan di Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana pada Tabel 2.16 dan 2.17 sebagai berikut :

Tabel 2.16

Luas Lahan menurut Kecamatan dan Jenis Lahan Tahun 2011

Sawah Bukan Sawah

1 Panggang 22 9.958 9.9802 Purwosari 170 7.006 7.1763 Paliyan 31 5.777 5.8084 Saptosari 8.782 87825 Tepus 10.493 10.4936 Tanjungsari 7.161 7.1617 Rongkop 8.347 8.3478 Girisubo 9.456 9.4569 Semanu 195 10.644 10.839

10 Ponjong 690 9.759 10.44911 Karangmojo 610 7.402 8.01212 Wonosari 82 7.469 7.55113 Playen 276 10.250 10.52614 Patuk 1.161 6.043 7.20415 Gedangsari 1.304 5.510 6.81416 Nglipar 28 7.107 7.38717 Ngawen 1.101 3.558 4.65918 Semin 1.943 5.949 7.892

7.613 140.671 148.536

No Nama Kecamatan

Jenis LahanJumlah

Jumlah Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunung Kidul

Tabel 2.17

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Sistem Irgasi Tahun 2011

Teknis 1/2 Teknis Sederhana Non PU1 Panggang 22 222 Purwosari 70 100 1703 Paliyan 31 314 Saptosari5 Tepus6 Tanjungsari7 Rongkop8 Girisubo9 Semanu 195 195

10 Ponjong 130 194 42 324 69011 Karangmojo 382 168 24 36 61012 Wonosari 44 32 8213 Playen 125 151 27614 Patuk 149 185 827 1.16115 Gedangsari 30 27 1.247 1.30416 Nglipar 31 119 30 100 28017 Ngawen 13 8 1.080 1.10118 Semin 275 76 1.592 1.943

130 1.118 1.047 54 5.510 - 7.865

Lebak Jumlah

Jumlah

No KecamatanIrigasi (Ha) Tadah

Hujan

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunung Kidul

22

2.3.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 Pada tahun 2012 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan updating data Audit Lahan Tahun 2010 hasil dari Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat pada Tabel 2.18 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada Peta 2.9 berikut:

Tabel 2.18

Luas Lahan Sawah di Kabupaten Gunung Kidul Hasil Audit Lahan Update Tahun 2012

(ha) % (ha) %

1 GEDANGSARI 23 0,08 1.288 4,59

2 KARANGMOJO 0 - 1.888 6,73

3 NGAWEN 30 0,11 1.186 4,22

4 NGLIPAR 0 - 790 2,82

5 PALIYAN 210 0,75 2.340 8,34

6 PANGGANG 0 - 1.513 5,39

7 PATUK 67 0,24 959 3,41

8 PLAYEN 5 0,02 1.772 6,31

9 PONJONG 429 1,53 1.795 6,39

10 RONGKOP 85 0,30 3.876 13,81

11 SEMANU 2 0,01 2.751 9,80

12 SEMIN 218 0,78 1.578 5,62

13 TEPUS 0 - 3.694 13,16

14 WONOSARI 121 0,43 1.450 5,16

1.190 4,24 26.881 95,76 Jumlah

Jumlah Total 28.071

No Kecamatan


Irigasi Non Irigasi

Peta 2.9

Peta Lahan Sawah Kabupaten Gunung Kidul



2.3.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Sesuai dengan Perda nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010 – 2030 yang s a l a h s a t u Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Gunung Kidul dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan kawasan budi daya.

23

Sesuai dengan pasal 27 dalam Perda No. 6 tahun 2011 telah ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gunung Kidul meliputi : a. Penetapan kawasan lindung; dan b. Penetapan kawasan budi daya Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pasal 27 point c diatas, dijabarkan lagi dalam pasal 37 antara lain sebagai berikut : (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf c meliputi : a. tanaman pangan; b. hortikultura; c. perkebunan; dan d. peternakan.

(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865

(tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar meliputi: 1. Sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh

lima) hektar 2. Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau

air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih 5.510 (lima ribu lima ratus sepuluh) hektar

b. lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi seluas kurang lebih 36.065 (tiga puluh enam ribu enam puluh lima) hektar terletak pada lahan kering di semua kecamatan.

c. lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.500 (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi.

Luasan lahan pertanian tanaman pangan dengan sebaran perkecamatan berdasarkan lahan basah dan lahan kering sebagai berikut : (1) Kecamatan Gedangsari seluas kurang lebih 748 hektar terdiri dari lahan

basah seluas kurang lebih 245 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 503 hektar;

(2) Kecamatan Karangmojo seluas kurang lebih 908 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 143 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 765 hektar;

(3) Kecamatan Ngawen seluas kurang lebih 871 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 492 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 378 hektar;

24

(4) Kecamatan Ngilapar seluas kurang lebih 321 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 100 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 221 hektar;

(5) Kecamatan Paliyan seluas kurang lebih 1.182 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 69 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.113 hektar;

(6) Kecamatan Panggang seluas kurang lebih 328 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 113 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 215 hektar;

(7) Kecamatan Patuk seluas kurang lebih 624 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 165 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 459 hektar;

(8) Kecamatan Playen seluas kurang lebih 821 hektar. Kecamatan Playen hanya memiliki lahan kering seluas kurang lebih 821 hektar;

(9) Kecamatan Ponjong seluas kurang lebih 999 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 172 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 827 hektar;

(10) Kecamatan Rongkop seluas kurang lebih 1.161 hektar lahan kering (11) Kecamatan Semanu seluas kurang lebih 1.315 hektar lahan kering; (12) Kecamatan Semin seluas kurang lebih 950 hektar terdiri dari lahan basah

seluas kurang lebih 320 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 630 hektar;

(13) Kecamatan Tepus seluas kurang lebih 1.748 hektar lahan kering; (14) Kecamatan Wonosari seluas kurang lebih 848 hektar terdiri dari lahan basah

seluas kurang lebih 0,1 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 848 hektar;

Peta 2.10

Peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 20 10 - 2030

Sumber : RTRW Kabupaten Gunung Kidul

25

2.3.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul secara khusus juga telah menetapkan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010 – 2030 sebagaimana pada pasal 37 ayat 2 point c yang berbunyi lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.505 (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi. Luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Panggang dengan luas 15,40 Ha, Kecamatan Purwosari dengan luas 119,00 Ha, Kecamatan Paliyan dengan luas 21,70 Ha, Kecamatan Semanu dengan luas 136,50 Ha, Kecamatan Ponjong dengan luas 483 Ha, Kecamatan Karangmojo dengan luas 427 Ha, Kecamatan Wonosari dengan luas 57,40 Ha Kecamatan Playen dengan luas 193,20 Ha, Kecamatan Patuk dengan luas 812,70, Kecamatan Gedangsari dengan luas 912,80 Ha, Kecamatan Nglipar dengan luas 196 Ha, Kecamatan Ngawen 770,70 Ha, dan Kecamatan Semin 1.360,10 Ha. Sedangkan data spasial kawasan mana yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan belum ada datanya.

2.3.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010 – 2030 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Gunung Kidul

No Rencana Pola Ruang Luas (Ha)

1 Goa 13

2 Hutan Konservasi (TAHURA) 699

3 Hutan Lindung 803

4 Hutan Penelitian 34

5 Hutan Produksi 7.172

6 Hutan Rakyat 29.081

7 Mataair 151

1 Kawasan Industri 73

2 Kawasan Militer 143

3 Pantai 17

4 Perkebunan 188

5 Permukiman Perdesaan 15.409

6 Permukiman Perkotaan 19.056

7 Pertanian Lahan Basah 4.763

8 Pertanian Lahan Kering 44.310

9 Plasma Nutfah 624

10 Suaka Alam 21

11 Suaka Margasatwa 104

12 Sungai 186

13 Telaga 84

14 Telaga/Sungai 511

15 (blank) 26.022

149.466

Kawasan Konservasi

Kawasan Budidaya

Jumlah Sumber : RTRW Kabupaten Gunung Kidul 2010 – 2030

2.4 Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur) 2.4.1 Gambaran Umum Wilayah

2.4.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 29 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hingga kini, pusat pemerintahan Kabupaten Madiun masih berada di Kota Madiun, sekalipun kini perkembangan wilayah yang paling progresif

26

berlangsung di Kecamatan Mejayan. Secara geografis, Kabupaten Madiun terletak di sekitar 70° 12 ‘ sampai dengan 7 0 48 ‘ 30 ” Lintang Selatan dan 111 0 25 ‘ 45 ” sampai dengan 111 0 51 ‘ Bujur Timur. Keseluruhan luas wilayah 1.010,86 Km 2, terdiri dari 15 wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa/kelurahan. Adapun batas administrasi Kabupaten Madiun sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi Secara Topografi Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan dengan posisi terendah terdapat di lembah-lembah Bengawan Madiun berdekatan dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21 – 100 mdpl. Kemudian berturut-turut ke arah selatan yang semakin bertambah tinggi hingga ketinggian hampir 2.000 mdpl. Keadaan iklim di Kabupaten Madiun ditandai dengan keadaan curah hujan dan

intensitas hujan, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai dengan keadaan dimana

suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Dengan tipe

iklim yang ada di Kabupaten Madiun maka berdasarkan Schmidt dan Ferguson,

wilayah ini termasuk iklim dengan Tipe C yaitu iklim sedang yang merupakan

daerah tidak kering dan tidak basah. Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh iklim

laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 200 – 350 C. Curah

hujan di Kabupaten Madiun pada Tahun 2008 rata-rata mencapai 1.656

mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 85 hari hujan/tahun. Intensitas

hujan di Kabupaten Madiun berkisar antara 18,50 – 19,48 mm/bulan. Artinya

intensitas hujan di Kabupaten Madiun dapat diklasifikasikan rendah.

Berdasarkan jenis tanah di Kabupaten Madiun didominasi oleh jenis tanah aluvial

dengan prosentase sebesar 36 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Madiun

dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare dan Gemarang,

disusul kemudian jenis tanah mediteran dengan prosentase sebesar 26 % dengan

penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pilangkenceng, Jiwan dan

Sawahan. Jenis tanah grumosol dengan prosentase sebesar 21 % dengan

penyebaran hanya beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Saradan,

Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Madiun dan Sawahan. Sedangkan jenis tanah

latosol dengan prosentase sebesar 13 % penyebarannya meliputi Kecamatan

Dolopo, Wungu, Kare, Gemarang, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Untuk jenis

tanah dengan luasan terkecil yaitu jenis tanah litosol dengan prosentase sebesar

4 % penyebarannya meliputi Kecamatan Dagangan, Kare dan Saradan. Berdasarkan pada Administrasi Kabupaten Madiun secara spasial sebagaimana pada Peta 2.8.

27

Peta 2.11 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Madiun

Sumber : Data Spasial Pemetaan RTRW Kabupaten Madiun

2.4.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Penggunaan lahan di Kabupaten Madiun didominasi oleh pemukiman/pekarangan seluas 15.322,26 Ha (15,16%), sawah seluas 30.951 Ha (30,62%), tegal seluas 7.091,54 Ha (7,02%), perkebunan seluas 2.472 Ha (2,45%), hutan ading seluas 40.511 Ha (40,08%), perairan (kolam/waduk) seluas 836 Ha (0,83%), dan lain-lain (jalan, sungai, makam) seluas 3.902,2 Ha (3,86%) (RPJMD Kabupaten Madiun 2009 – 2013). Menurut RTRW Kabupaten Madiun 2009 – 2029, luas sawah yang ada di Kabupaten Madiun kurang lebih 31.594 Ha yang berpotensi besar untuk pengembangan ading pertanian. Berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten Madiun tahun 2009 sebagaimana pada rincian tabel 2.20

Tabel 2.20 Luas Wilayah Penggunaan Lahan Kabupaten Madiun Tahun 2009

No Luas (Ha) (%)

1. Lahan Pertanian

1.1. Lahan Sawah

1. Irigasi Teknis 26,530.20 26.25

2. Irigasi Setengah Teknis 1,735.00 1.72

3. Irigasi Sederhana 1,882.39 1.86

4. Irigasi Desa/ Non PU 56.50 0.06

5. Tadah Hujan 1,870.86 1.85

1.2. Bukan Lahan Sawah

1. Kolam/ Empang/ Waduk 195.72 0.19

2. Ladang/ Kebun Campur 3,558.06 3.52

3. Semak Belukar 237.16 0.23

4. Perkebunan 1,043.44 1.03

5. Peternakan 33.36 0.03

2. Lahan Bukan Pertanian

1. Hutan Lindung 5,314.00 5.26

2. Hutan Rakyat 5,641.78 5.58

3. Hutan Produksi 40,631.92 40.20

4. Pemukiman/ Pekarangan/ Bangunan 10,240.72 10.13

5. Industri 64.90 0.06

6. Kawasan Meliter 87.26 0.09

7. PLTA 33.98 0.03

8 TPA 6.00 0.01

9 Lain - lain 1,922.74 1.90

101,085.99 100.00 Jumlah Total

Penggunaan Lahan

Sumber: RTRW Kabupaten Madiun

2.4.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Madiun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir selalu mengalami pertambahan setiap tahunnya. Data jumlah penduduk menggunakan tahun 1996 hingga tahun 2008 sebagaimana tabel 2.21. Pada

28

tahun 1996 jumlah penduduk sebesar 647.787 jiwa sedangkan pada tahun 2008 sebesar 769.613 jiwa. Dari tahun 1996-2008, jumlah penduduk di Kabupaten Madiun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,57 %. Sedangkan rata-rata pertambahan penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2003 hingga tahun 2007 adalah 2.989 jiwa tiap tahunnya.

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 1996-2008

No Kecamatan Tahun

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Kebonsari 50.748 50.869 51.025 51.196 53.079 53.235 53.402 53.554 53.487 53.565 53.688 53.688 61.016

2 Geger 55.921 56.124 56.285 56.496 56.733 56.944 57.206 57.836 58.887 58.531 59.312 59.769 67.528

3 Dolopo 50.604 50.639 50.696 50.811 51.566 51.653 51.809 52.021 52.060 52.273 52.448 52.847 62.787

4 Dagangan 45.586 45.697 45.982 47.244 48.377 48.431 48.669 53.415 47.894 48.307 49.235 49.511 53.657

5 Wungu 47.939 48.058 48.316 48.747 49.176 49.599 49.950 50.727 51.094 51.488 51.716 52.005 62.596

6 Karee 29.096 29.102 29.086 29.114 29.186 29.266 30.062 30.179 30.228 30.222 31.964 33.046 34.940

7 Gemarang 28.777 28.803 28.873 28.958 28.988 29.093 29.308 30.147 31.503 32.200 32.422 32.486 35.696

8 Saradan 59.975 60.042 60.172 60.296 60.510 60.435 60.629 61.147 61.965 61.984 62.345 62.304 75.218

9 Pilangkenceng 50.674 50.805 50.939 51.047 51.345 51.450 51.520 53.006 54.578 54.564 54.464 54.290 58.711

10 Mejayan 39.717 39.841 40.014 40.458 40.682 41.126 41.285 41.987 42.146 42.231 42.980 43.250 50.810

11 Wonoasri 31.058 31.103 31.153 31.212 31.676 31.731 31.856 32.356 32.563 32.622 32.681 32.750 35.034

12 Balerejo 43.461 43.603 43.814 43.993 44.185 44.263 44.298 44.220 44.433 44.491 44.578 44.480 45.184

13 Madiun 37.231 37.197 37.207 37.288 37.408 37.637 37.860 37.924 38.013 38.023 37.965 38.041 39.696

14 Sawahan 24.479 24.575 24.684 24.827 25.022 25.105 25.238 25.271 25.793 25.873 25.867 25.845 26.487

15 Jiwan 52.521 52.619 52.803 52.978 53.230 53.393 53.456 53.788 55.197 55.200 55.210 55.222 60.253

Jumlah 647.787 649.077 651.049 654.665 661.163 663.361 666.548 677.578 679.841 681.574 686.875 689.534 769.613

Sumber : Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 1996-2008

2.4.1.4 Sektor Pertanian Sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Kabupaten Madiun. Adapun jenis komoditi tanaman pangan yang cukup menonjol di Kabupaten Madiun adalah padi, ubi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Produksi tanaman padi di Kabupaten Madiun merata untuk seluruh Kecamatan meliputi jenis padi sawah dan padi ading. Produksi tanaman padi pada tahun 2008 untuk jenis padi sawah sebesar 377.839,40 Ton dari luas panen 60.505,00 Ha, sedangkan untuk padi ading sebesar 13.719,72 Ton dari luas panen 2.477,00 Ha, seperti pada Tabel 2.22. Dari Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa produksi padi sawah mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2004 produksi padi sawah sebesar 365.243,56 ton per tahun dan tahun 2005 mengalami peningkatan produksi sebesar 368.481,19 ton per tahun. Peningkatan produksi terus terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 62.298 ton pertahun dan tahun 2007 sebesar 373.052,90 ton per tahun. Peningkatan ini disebabkan terutama karena adanya peningkatan luas panen yang terjadi tiap tahunnya. Pada tahun 2004 luas panen padi sawah seluas 61.870 Ha dan mengalami peningkatan menjadi 62.310 Ha pada tahun 2005. Pada tahun 2006 luas panen mengalami sedikit penurunan menjadi 62.298 Ha dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 62.344 Ha.

Produktivitas tanaman padi sawah dan padi ladang mengalami peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh penggunaan mesin-mesin pertanian secara efektif di tiap-tiap kecamatan diantaranya adalah : pompa air dangkal dan dalam, traktor roda dua, hand sprayer, emposan tikus, aplikator urea tablet, sabit

29

bergerigi, pedal tresher maupun power tresher. Akan tetapi terjadi penurunan produksi pada padi ladang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Tahun 2004 produksi tanaman padi ladang sebesar 5.435,50 ton per tahun dan pada tahun 2005 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 3.222,84 ton per tahun. Pada tahun 2006 produksi tanaman padi ladang mengalami sedikit peningkatan menjadi 3.236,13 ton per tahun akan tetapi pada tahun 2007 produksi mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 3.193,54 ton per tahun. Penurunan ini lebih disebabkan oleh semakin menurunnya luas panen dari tahun 2004 sampai tahun 2007.

Tabel 2.22 Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Padi

Kabupaten Madiun Tahun 2008

Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

Produktivitas

(Ton/Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

Produktivitas

(Ton/Ha)

1 Kebonsari 4.665,00 29.950,70 6,42 - - -

2 Geger 3.452,00 21.852,20 6,33 - - -

3 Dolopo 2.992,00 19.158,30 6,4 9,00 48,96 5,44

4 Dagangan 4.130,00 25.813,70 6,25 - - -

5 Wungu 4.542,00 28.615,90 6,3 - - -

6 Kare 2.538,00 14.475,30 5,7 18,00 94,70 5,26

7 Gemarang 1.759,00 10.858,60 6,17 1.250,00 6.775,00 5,42

8 Saradan 4.853,00 27.583,10 5,68 283,00 1.539,52 5,44

9 Pilangkenceng 5.511,00 34.774,80 6,31 193,00 1.047,99 5,43

10 Mejayan 3.704,00 22.632,60 6,11 - - -

11 Wonoasri 3.388,00 21.040,50 6,21 - - -

12 Balerejo 8.332,00 54.190,70 6,5 404,00 2.383,60 5,9

13 Madiun 4.551,00 28.528,00 6,27 273,00 1.575,21 5,77

14 Sawahan 2.741,00 17.406,20 6,35 - - -

15 Jiwan 3.347,00 20.958,80 6,26 47,00 254,74 5,42

60.505,00 377.839,40 6,24 2.477,00 13.719,72 6 Jumlah

Padi Sawah Padi Ladang

Tanaman Padi

No. Kecamatan

Sumber : Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2009

Tabel 2.23 Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Padi

Kabupaten Madiun Tahun 2004 – 2007

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (Ton/Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)


1 2004 61.870 365.243,56 5,90 1.085 5.435,50 5,012 2005 62.310 368.481,19 5,91 642 3.222,84 5,023 2006 62.298 369.500,89 5,93 644 3.236,13 5,034 2007 62.344 373.052,90 5,98 631 3.193,54 5,06

No. Tahun

Tanaman PadiPadi Sawah Padi Ladang

Sumber : Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2009

2.4.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 Pada tahun 2012 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan updating data Audit Lahan Tahun 2010 hasil dari Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel 2.24 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada peta 2.9 berikut:

30

Tabel 2.24 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Madiun Berdasarkan Hasil Audit Lahan Update Tahun 2012

(ha) % (ha) %

1 BALEREJO 3.558 11,72 0 -

2 DAGANGAN 2.096 6,90 27 0,09

3 DOLOPO 1.203 3,96 0 -

4 GEGER 1.521 5,01 0 -

5 GEMARANG 1.149 3,78 350 1,15

6 JIWAN 1.217 4,01 0 -

7 KARE 9 0,03 584 1,92

8 KEBONSARI 993 3,27 0 -

9 MADIUN 1.611 5,30 0 -

10 MEJAYAN 1.767 5,82 3 0,01

11 PILANGKENCENG 3.787 12,47 26 0,08

12 SARADAN 5.017 16,52 248 0,82

13 SAWAHAN 1.280 4,22 0 -

14 WONOASRI 1.798 5,92 20 0,07

15 WUNGU 2.106 6,93 0 -

29.112 95,86 1.257 4,14 Jumlah

Jumlah Total 30.370

No Kecamatan


Irigasi Non Irigasi

Peta 2.12 Peta Lahan Sawah Kabupaten Madiun



2.4.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang dalam Perda nomor 9 Tahun 2011 pasal 20 dalam RTRW Kabupaten Madiun meliputi : a. kebijakan dan strategi kawasan lindung; dan b. kebijakan dan strategi kawasan budidaya. Sedangkan kebijakan dan strategi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 di jabarkan lagi dalam pasal 28 meliputi : a. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan hutan produksi; b. kebijakan dan strategi kawasan hutan rakyat; c. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertanian; d. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perkebunan; e. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perikanan; f. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertambangan;

31

g. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan industri; h. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pariwisata; i. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan permukiman; dan j. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan lainnya; Sedangkan untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Madium telah mencantumkan dalam kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertanian yang dijabarkan pada pasal 31 meliputi : (1) Kebijakan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal

28 huruf c, meliputi : a. pertahanan luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Madiun

sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mempertahankan Kabupaten Madiun sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Timur;

b. peningkatan luasan lahan pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana sumber daya air; dan

c. pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Strategi pertahanan luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Madiun sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mempertahankan Kabupaten Madiun sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. menetapkan peraturan daerah yang mengatur ketentuan alih fungsi lahan

sawah beririgasi teknis; b. memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian

pangan berkelanjutan dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain; c. meningkatkan sawah setengah teknis atau sederhana menjadi lahan sawah

irigasi teknis pada kawasan lain sebagai pengganti lahan yang beralih fungsi di kawasan perkotaan, sehingga sehingga secara keseluruhan luas sawah beririgasi teknis tidak berkurang; dan

d. memisahkan fungsi saluran irigasi dengan drainase dan menghindari penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi.

(3) Strategi peningkatan luasan lahan pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. mengelola dan membangun jaringan sarana dan prasarana sumber daya

air; b. mengelola daerah aliran sungai untuk mempertahankan vegetasi dan

mencegah sedimentasi sungai, jaringan sarana dan prasarana sumber daya air; dan

c. mempertahankan dan mengendalikan kawasan resapan air sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah.

(4) Strategi pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. meningkatan fungsi sawah beririgasi setengah teknis atau sederhana

secara bertahap menjadi sawah beririgasi teknis;

32

b. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil pertanian melalui diversifikasi pertanian;

c. mengembangkan lumbung desa; dan d. mengembangkan sistem pemasaran sampai ekspor hasil produk pertanian.

Dalam Perda nomor 9 Tahun 2011 juga diatur rencana pengembangan pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan pasal 59. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan budi daya dijabarkan lagi pada pasal 67, meliputi : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perkebunan; e. kawasan peruntukan perikanan; f. kawasan peruntukan pertambangan; g. kawasan peruntukan industri; h. kawasan peruntukan pariwisata; i. kawasan peruntukan permukiman; dan j. kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertanian dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Madiun dijabarkan lagi dalam pasal 70 meliputi : (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf c

meliputi pertanian lahan beririgasi, pertanian lahan tidak beririgasi, dan hortikultura.

(2) Kawasan pertanian lahan beririgasi seluas kurang lebih 31.594 ha meliputi sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi sederhana, dan sawah irigasi desa (irigasi non PU) yang terdapat di seluruh kecamatan, serta sawah tadah hujan yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo dan Madiun.

(3) Kawasan pertanian tidak beririgasi berupa tegal/kebun/ladang tersebar di seluruh kecamatan, dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.643 ha.

(4) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 21.587,4 ha.

(5) Kawasan hortikultura merupakan kawasan komoditi buah-buahan dan sayuran. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan. Luas keseluruhan kawasan hortikultura kurang lebih 2.321 ha.

33

Peta 2.13 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2010 - 2030

Sumber RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2010 - 2030

2.4.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun melalui Perda No 9 Tahun 2011 ini telah menetapkan sebagian luas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu seluas kurang lebih 21.587,4 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh) hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Dari data spasial yang diperoleh pada RTRW Kabupaten Madiun, mengenai kawasan mana yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan tidak didapat keterangan atau informasinya.

2.4.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 20329 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Madiun

No Luas (ha)1 Kawasan Lindung

a Hutan Lindung 5.314,00 2 Kawasan Budidaya

b Hutan Rakyat 5.641,78 c Hutan Produksi 40.631,92 d Pemukiman/ Pekarangan/ Bangunan 10.240,72 e Industri 64,90 f Kawasan Meliter 87,26 g PLTA 33,98 h TPA 6,00 i Kolam/ Empang/ Waduk 195,72 j Ladang/ Kebun Campur 3.558,06 k Semak Belukar 237,16 l Perkebunan 1.043,44

m Peternakan 33,36 n Sawah Irigasi 30.204,09

o Sawah Tadah Hujan 1.870,86 p Lain - lain 1.922,74

Kawasan dalam RTW

Sumber Data : Perda Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011

34

2.5 Kabupaten Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan) 2.5.1 Gambaran Umum Wilayah

2.5.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Wilayah Kabupaten Gowa terletak pada 05° 34’ 49” sampai 05° 04’ 47” Lintang Selatan dan 119° 21’ 12” sampai 120° 01’ 26” Bujur Timur. Berdasarkan perhitungan dari data citra landsat, luas wilayah Kabupaten Gowa adalah sekitar 1.809,7 km2 terdiri dari 18 Kecamatan (Bajeng, Bajeng Barat, Barombong, Biringbulu, Bontolempangan, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bungaya, Manuju, Pallangga, Parangloe, Parigi, Pattallassang, Sombaopu, Tinggimoncong, Tombolopao dan Tompobulu). Perhitungan dari data citra landsat, Kabupaten Gowa berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain dengan batas wilayahnya sebagai berikut: Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan

Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto

sedangkan Di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Berdasarkan pada Administrasi Kabupaten Gowa secara spasial disajikan pada Peta 2.14.

Peta 2.14 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gowa

Lereng dan topografi merupakan salah satu faktor penentu utama penggunaan lahan, termasuk untuk pengembangan komoditi pertanian. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Kabupaten Gowa memiliki iklim yang cukup bervariasi, terutama dilihat dari suhu. Ini dimungkinkan karena variasi ketinggian tempat wilayah kabupaten ini, berkisar dari 0 sampai 2.853 m dari permukaan laut. Tipe iklim (Oldeman dan Sjarifuddin, 1977) diwilayah Kabupaten Gowa termasuk C2, C3, D3 dan D4. Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C.

35

Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. 2.5.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gowa merupakan daerah agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang dipergunakan untuk sawah, yaitu sekitar 21,02 % dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Gowa. Luas lahan sawah pada tahun 2007 sebesar 38.074 Ha, dan yang menggunakan irigasi mencapai 27,37 %, untuk lebih jelasnya sebagaimana pada Tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26

Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Gowa Tahun 2007

(Ha) %1 Hutan Sekunder 15,795 8.722 Hutan Tanaman 7,331 4.053 Semak Belukar 15,218 8.404 Perkebunan 174 0.105 Kebun Campuran 98,487 54.376 Pertanian Lahan Kering 2,600 1.447 Sawah 38,074 21.028 Padang Rumput 303 0.179 Pemukiman 1,116 0.62

10 Tubuh Air 1,773 0.9811 Tambak 9 0.00512 Blank 272 0.15

181,152 100.00

LuasNo. Jenis Penggunaan Lahan

Total Sumber: Sistim Informasi Lahan 2007 Kab. Gowa

2.5.1.3 Kependudukan Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 2007 bertambah sebesar 1,43%. Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan , Bajeng dan Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55% penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk usia produktif mencapai

36

63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa, terdapat 293.956 atau 49,45% laki-laki dan 300.467 atau 50,55% perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai 98 artinya ada sejumlah 98 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Indikator kependudukan Kabupaten Gowa tahun 2007 – 2009 sebagaimana pada tabel 2.27.

Tabel 2.27 Indikator Kependudukan Kabupaten Gowa Tahun 2007 – 2009

Indikator 2007 2008 2009

Jumlah Penduduk (000 Jiwa)

594,423

617,317

Pertumbuhan Penduduk (%)

1.43

1.88

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 316 328

Sex Ratio (%) 98 98

Jumlah Rumah Tangga (000 ruta)

136,032

144,704

Rata-rata ART (Jiwa/ruta) 4 4

Sumber: Gowa Dalam Angka, 2007-2009

2.5.1.4 Sektor Pertanian Potensi Kabupaten Gowa yang sesungguhnya adalah sektor pertanian. Pekerjaan utama penduduk Kabupaten Gowa adalah bercocok tanam dengan sub sektor pertanian tanaman pangan sebagai andalan. Pada tahun 2009, Sektor pertanian tumbuh sebesar 5,23 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif ini tidak lepas dari peran sub sektor-sub sektor di dalamnya seperti Sub sektor tanaman bahan pangan mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 persen, hal ini disebabkan produksi tanaman padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan tanaman bahan makanan lainnya mengalami kenaikan. Pada Tahun 2009 produksi padi (padi sawah dan padi ladang) mengalami kenaikan sekitar 14,18 persen dibandingkan dengan Tahun 2008, yaitu dari 217.991 ton menjadi 248.912 ton, walaupun luas panen menurun 1,61 persen. Dilihat dari sisi produktivitas dan jenis padinya, produktivitas padi sawah sebesar 52,72 kwintal/ha, sedangkan produktivitas padi ladang 39,77 kwintal/ha. Kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi seperti Parangloe, Bungaya dan terutama Tinggi moncong merupakan sentra penghasil sayur-mayur. Sayuran yang paling banyak dibudidayakan adalah kentang, kubis, sawi, bawang daun dan buncis. Per tahunnya hasil panen sayur-sayuran melebihi 5.000 ton. Sayuran dari Kabupaten Gowa mampu memenuhi pasar Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Maluku melalui Pelabuhan Parepare dan Pelabuhan Mamuju.

37

2.5.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 Pada tahun 2012 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian telah melaksanakan Audit Lahan yaitu melakukan Pemetaan Lahan Sawah di luar Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Untuk luas lahan sawah di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 2.28 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada Peta 2.15.

Tabel 2.28

Luas Lahan Sawah di Kabupaten Gowa Hasil Audit Lahan Tahun 2012

Irigasi Tadah Hujan

1 BAJENG 253 2.643 2.896 2 BAJENG BARAT 1.429 1.429 3 BANGKALA 1 1 4 BAROMBONG 1.255 563 1.819 5 BIRINGBULU 44 2.007 2.051 6 BONTOLEMPANGAN 182 1.718 1.900 7 BONTOMARANNU 212 910 1.122 8 BONTONOMPO 202 2.411 2.613 9 BONTONOMPO SELATAN 1.487 533 2.019

10 BONTORAMBA 0 0 11 BUNGAYA 808 1.325 2.132 12 GALESONG 9 9 13 GALESONG SELATAN 5 5 14 GALESONG UTARA 0 5 6 15 KELARA 1 1 16 MANGGALA 12 12 17 MANUJU 1.234 241 1.475 18 MAPPAKASUNGGU 80 80 19 MONCONGLOE 0 0 20 PALLANGGA 2.405 559 2.964 21 PARANGLOE 192 901 1.093 22 PARIGI 31 1.682 1.713 23 PATTALLASSANG 66 2.443 2.509 24 POLOMBANGKENG UTARA 0 4 4 25 RUMBIA 0 0 26 SANROBONE 10 7 17 27 SINJAI BARAT 1 6 7 28 SOMBA OPU 502 588 1.090 29 TAMALATE 0 0 30 TINGGIMONCONG 1.345 1.464 2.808 31 TOMBOLO PAO 410 1.941 2.350 32 TOMPOBULU 54 2.003 2.057 33 TURATEA 1 1

10.773 25.410 36.183 Jumlah

No KecamatanJenis Sawah

Total

Peta 2.15 Peta Lahan Sawah Kabupaten Gowa

Sumber : Data Spasial Pemetaan Lahan Sawah Tahun 2012

38

2.5.3. Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

2.5.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Sesuai dengan Perda nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa tahun 2012 – 2032 yang s a l a h s a t u Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Gowa dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan kawasan budi daya. Pada pasal 31 dalam Perda No. 15/2012 telah ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa meliputi : a. Kawasan lindung; dan b. Kawasan budidaya Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan pada pasal 46 yang terdiri dari : a. kawasan peruntukkan hutan produksi; b. kawasan peruntukkan pertanian; c. kawasan peruntukkan perikanan; d. kawasan peruntukkan pertambangan; e. kawasan peruntukkan industri; f. kawasan peruntukkan pariwisata; g. kawasan peruntukkan permukiman; dan h. kawasan peruntukkan lainnya. Sedangkan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pasal 46 point b, dijabarkan dalam pasal 48 antara lain sebagai berikut : (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 huruf b, terdiri atas: a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; b. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura; c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan d. Kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan

luas 33.201Ha (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu; dan

39

b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 16.409 Ha (enam belas ribu empat ratus sembilan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 12.386 Ha (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 11.029 Ha (sebelas ribu dua puluh sembilan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, dan sebagian wilayah Kecamatan Manuju;

(6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Gowa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a yang beririgasi teknis ditetapkan sebagian sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan

(7) Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan tercantum pada Lampiran Tabel III.13 dan Lampiran III.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

40

Peta 2.16 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gowa Tahun 2012 - 2032

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2012 - 2032

2.5.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa melalui Perda No. 15 Tahun 2012 ini juga telah menetapkan sebagian luas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu sebagian dari peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah (33.201 Ha) yang beririgasi teknis ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Dari data spasial yang diperoleh pada RTRW Kabupaten Gowa, mengenai kawasan mana yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan tidak didapat keterangan atau informasinya. 2.5.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012 – 2032 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29

Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Gowa N0. Rincian Kawasan Luas (ha) % 1 Kaw. Budidaya Agroforestry 13419,43 7,44 2 Kaw. Budidaya Hortikultura 12.073,23 6,69 3 Kaw. Budidaya Perikanan 5,89 0,00 4 Kaw. Budidaya Perkebunan 14.363,01 7,96 5 Kaw. B..P. Lahan Basah 39.357,17 21,81 6 Kaw. B.P. Lahan Kering 17.756,36 9,84 7 Kaw. Hutan Lindung 23.602,76 13,12 8 Kaw. Hutan Produksi 23.102,04 12,80 9 Kaw. H. Produksi Konversi 309,76 0,17 10 Kaw. H. Produksi Terbatas 20.287,22 11,38 11 Kaw. Konservasi 3.983,77 2,21 12 Kaw. Lindung lainnya 1.783,23 0,99 13 Kaw. Perairan 4.046,54 2,24 14 Kaw. Permukiman 6.054,69 3,36 Total 180.467,30 100,00

41

2.6 Kabupaten Aceh Tamiang (Provinsi Aceh) 2.6.1 Gambaran Umum Wilayah

2.6.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dengan letak geografis pada posisi 030 53’ 18,81’’ - 040 32’ 56,76’’ Lintang Utara, 970 43’ 41,51’’ - 980 14’ 45,41’’ Bujur Timur. Kabupaten Aceh Tamiang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Aceh, memiliki 12 Kecamatan dan 213 Kampung. Secara geografis batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera

Utara, Kabupaten Gayo Lues dan Selat Malaka; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten

Gayo Lues; Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Langsa dan Selat Malaka dan

Kabupaten Aceh Timur; dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten

Langkat Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2002 sebagai pembentukan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu seluas 1.957,02 Km2, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yaitu seluas 2.215,31 Km2 mengalami perbedaan luas sebesar 258,26 Km2. Untuk Lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tamiang dan perbedaan luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Peta 2.1.

Tabel 2.1

Nama Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2002

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012

No. Kecamatan Ibu Kota Jumlah Kampung Luas (Km2)

1. Banda Mulia Telaga Meuku 10 48,27 2. Bandar Pusaka Babo 15 252,37 3. Kejuruan Muda Sungai Liput 15 124,48 4. Kota Kualasimpang Kualasimpang 5 4,48 5. Rantau Alur Cucur 16 51,71 6. Sekerak Sekerak Kanan 15 257,95 7. Seruway Tangsi Lama 24 188,49 8. Tamiang Hulu Pulau Tiga 9 194,63 9. Tenggulun Simpang Kiri 5 295,55 10. Manyak Payed Tualang Cut 36 267,11 11. Bendahara Sungai Iyu 33 132,53 12. Karang Baru Karang Baru 31 139,45 Total Menurut UU RI No. 4 Tahun 2002 213 1.957,02

42

Peta 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Tamiang

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012

2.6.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Tamiang berupa hutan, hutan mangrove, perkebunan, perkebunan rakyat, permukiman, pertanian lahan kering, sawah, semak/belukar, sungai, tambak, tanah terbuka/kosong. Berdasarkan penggunaan lahan tersebut didominasi oleh hutan seluas 70.588,60 Ha atau 31,86% dari total luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan dan kawasan hutan berdasarkan SK Menhut No. 170 Tahun 2000 di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Tutupan Lahan Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2010 No. Jenis Penggunaan Luas (Ha) Persentase (%)

1. Hutan 70.588,60 31,86 2. Hutan Mangrove 4.504,09 2,03 3. Perkebunan 25.469,67 11,50 4. Perkebunan Rakyat 877,61 0,40 5. Permukiman 8.786,66 3,97 6. Pertanian Lahan Kering 65.773,63 29,69 7. Sawah 7.485,03 3,38 8. Semak/Belukar 23.063,24 10,41 9. Sungai 5.300,84 2,39 10. Tambak 9.502,69 4,29 11. Tanah Terbuka/kosong 177,03 0,08

Jumlah 220.644,83 100,00 Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, 2010

43

2.6.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 mengalami pertambahan sebanyak 286.226 jiwa, walaupun pada tahun 2009 sampai 2010 mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2007 hingga 2012 sebesar 2.32%. Kecamatan Kota Kualasimpang merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi mencapai 5.14%, dan Kecamatan Tenggulun merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terrendah hanya mencapai 0.39%, sedangkan untuk kecamatan lainya seperti Kecamatan Manyak Payed sebesar 1.83%, Kecamatan Bendahara sebesar 1.94%, Kecamatan Karang Baru sebesar 2.73%, Kecamatan Seruway sebesar 1.87%, Kecamatan Kejuruan Muda 2.43%, Kecamatan Tamiang Hulu 2.35%, Kecamatan Rantau sebesar 2.52%, Kecamatan Banda Mulia sebesar 2.59%, Kecamatan Bandar Pusaka sebesar 2.82%, dan Kecamatan Sekerak 1.26%. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2007-2012

NO Kecamatan Jumlah Penduduk (Tahun)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Manyak Payed 29.291 29.378 28.984 28.928 31.407 31.982 2 Bendahara 19.760 19.882 18.307 18.551 21.237 21.488 3 Karang Baru 35.590 35.878 35.978 36.226 39.808 40.599 4 Seruway 24.746 24.225 23.553 23.627 26.517 26.963 5 Kota Kualasimpang 18.130 24.291 17.989 18.030 21.450 21.117 6 Kejuruan Muda 32.819 33.990 31.491 31.763 35.418 36.681 7 Tamiang Hulu 18.481 18.742 17.113 17.353 20.217 20.441 8 Rantau 32.949 32.771 32.878 32.850 36.840 37.118 9 Banda Mulia 10.795 11.206 10.607 10.644 12.001 12.167

10 Bandar Pusaka 11.697 12.453 11.476 11.598 13.195 13.282 11 Tenggulun 17.626 16.885 16.184 16.315 18.480 17.780 12 Sekerak 6.251 6.287 5.769 6.029 6.506 6.608

JUMLAH 258.135 265.991 250.329 251.914 283.076 286.226 Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Aceh Tamiang, 2012.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan luas batas administratif rata-rata hanya mencapai 1 Jiwa/Ha, sedangkan berdasarkan luas kawasan permukiman kepadatan penduduknya mencapai 33 jiwa/Ha. Pada tahun 2012 kepadatan penduduk berdasarkan luas administratif terdapat di Kecamatan Kota Kualasimpang dengan kepadatan mencapai 82 Jiwa/Ha dikarenakan luas Kecamatan Kota Kualasimpang merupakan luas terkecil di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan untuk kepadatan penduduk berdasarkan luas kawasan permukiman pada tahun 2012 Kecamatan Kota Kualasimpang masih merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan mencapai 103 Jiwa/Ha walaupun luas kawasan permukimannya terkecil kedua dari luas kawasan

44

permukiman Kecamatan Sekerak yang hanya mencapai 167 Hektar. Dengan dasar hal tersebut di atas untuk Kecamatan Kota Kualasimpang dimungkinkan untuk mengalami perluasan wilayah dengan asumsi kepadatan yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainya yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang.

2.6.1.4 Sektor Pertanian Pembangunan ekonomi sektor pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan bertujuan meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar berada di daerah pedesaan. Pertumbuhan dan perkembangan padi sawah di Kabupaten Aceh Tamiang menurut hasil pantauan tim survei memang sangat memprihatinkan terutama pada musim kemarau yang menyebabkan tanah sangat keras dan pecah-pecah. Subsektor tanaman pertanian yang mengalami perkembangan justru terjadi pada tanaman kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Namun dengan demikian produksi padi sawah di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan data BPS tahun 2011 hampir mencapai target produktivitas nasional sebesar 6 (enam) ton per hektar bahkan untuk Kecamatan Karang Baru produktifitas padi sawah mencapai 8 (delapan) ton/hektar. Untuk lebih jelasnya mengenai produksi padi di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Luas dan Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2010

No Nama Kecamatan Luas

Tanaman (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)


1. Tamiang Hulu 1.058 933 4.665,0 5,00 2. Bandar Pusaka 1.368 1.031 5.155,0 5,00 3. Kejuruan Muda 2.079 1.991 11.348,7 5,70 4. Tenggulun 2.522 2.155 12,930,0 6,00 5. Rantau 2.931 2.410 13.014,0 5,40 6. Kota Kuala Simpang - - - - 7. Seuruway 3.600 3.290 16.779,0 5,10 8. Bendahara 3.037 2.874 14.657,4 5,10 9. Banda Mulia 2.505 2.487 13.927,2 5,60

10. Karang Baru 3.240 3.020 26.274,0 8,70 11. Sekerak 40 20 52,0 2,60 12. Manyak Payed 7.020 6.920 47.056,0 6,80 Jumlah 29.400 27.131 165.858,3 6,11

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Tamiang, 2012.

2.6.2 Pemetaan Lahan Sawah Audit Lahan 2012

Pada tahun 2012 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian telah melaksanakan Audit Lahan Tahun 2012 yaitu melakukan Pemetaan Lahan Sawah di Luar Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi dan menengah. Luas lahan sawah di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada Peta 2.2 berikut:

45

Peta 2.2 Peta Lahan Sawah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012

2.6.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.6.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Sesuai dengan Perda nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012 – 2032 yang salah satu Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan kawasan budidaya. Dalam pasal 22 ayat 1 ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas: a. Kawasan lindung; b. Kawasan budidaya; dan c. Pola ruang laut Kawasan Budidaya Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Kawasan peruntukan hutan produksi; b. Kawasan peruntukan hutan rakyat; c. Kawasan peruntukan pertanian; d. Kawasan peruntukan perikanan; e. Kawasan peruntukan pertambangan; f. Kawasan peruntukan industri; g. Kawasan peruntukan pariwisata; h. Kawasan peruntukan permukiman; dan i. Kawasan peruntukan lainnya. Dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Adapun tanaman pangan sebagaimana dimaksud meliputi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering; dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud, meliputi area seluas kurang lebih 6.093,41 Ha, terdapat di Kecamatan Banda Mulia, seluas 1.119,00 Ha;

46

Kecamatan Bandar Pusaka, seluas 69,07 Ha; Kecamatan Bendahara, seluas 901,39 Ha; Kecamatan Karang Baru, seluas 214,25 Ha; Kecamatan Kejuruan Muda, seluas 223,61 Ha; Kecamatan Manyak Payed, seluas 1.242,09 Ha; Kecamatan Rantau, seluas 639,48 Ha; Kecamatan Sekerak, seluas 10,79 Ha, Kecamatan Seruway seluas 696,52 Ha, Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 129,26 Ha, Kecamatan Tenggulun, seluas 261,18 Ha dan`Kecamatan Kota Kualasimpang, seluas 2,97 Ha. Sedangkan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud, meliputi area seluas kurang lebih 59.742,23 Ha, terdapat di Kecamatan Banda Mulia seluas 399,88 Ha, Kecamatan Bandar Pusaka seluas 9.780,74 Ha, Kecamatan Bendahara seluas 1.209,65 Ha, Kecamatan Karang Baru seluas 3.105,47 Ha, Kecamatan Kejuruan Muda, seluas 7.728,77 Ha, Kecamatan Kota Kualasimpang seluas 382,52 Ha, Kecamatan Manyak Payed seluas 5.451,37 Ha, Kecamatan Rantau seluas 4.095,71 Ha, Kecamatan Sekerak seluas 6.539,54 Ha, Kecamatan Seruway seluas 2.287,83 Ha, Kecamatan Tamiang Hulu seluas 10.490,94 Ha, dan Kecamatan Tenggulun seluas 8.269,81 Ha. Rencana kawasan budidaya Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana pada peta 2.3.

Peta 2.3

Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Aceh Tamiang

2.6.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah nya pada Pasal 34 Ayat 5 secara khusus juga telah menetapkan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 885,31 Ha, meliputi: a. Kecamatan Manyak Payed meliputi Kampung Pahlawan, Kampung Kasih

Sayang, Kampung Meurandeh, Kampung Meunasah Paya, Kampung Mesjid seluas 476,43 Ha;

b. Kecamatan Manyak Payed meliputi Kampung Lueng Manyo, Kampung Matang Cincin seluas 211,12 Ha; dan

c. Kecamatan Bendahara meliputi Kampung Rantau Pakam seluas 196,83 Ha. Untuk jelasnya dapat dilihat pada peta 2.4 sebagaiberikut :

47

Peta 2.4 Rencana PLP2B Kabupaten Aceh Tamiang

2.6.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam rencana pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Perda nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012 – 2032 disampaikan pula rencana penggunaan lahan sebagaimana pada peta berikut :

Peta 2.5

Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Tamiang

48

2.7 Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) 2.7.1 Gambaran Umum Wilayah

2.7.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 kilometer persegi, sebesar 40 persen atau 506,6 kilometer persegi adalah lahan sawah. Secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa (empat diantaranya adalah kelurahan). Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 70⁰21’ - 70⁰31’ Lintang Selatan dan 110⁰10’ – 111⁰40’ bujur timur. Topografi wilayah ini merupakan dataran tinggi dan dataran rendah. Tercatat empat kecamatan terletak pada dataran tinggi, yaitu Ngrambe, Sine, Jogorogo, Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu. Adapun batas administratif Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora (Provinsi Jawa

Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Jawa

Tengah). Melihat dari letaknya, Kabupaten Ngawi merupakan salah satu pintu gerbang antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga perkembangan wilayah ini dipengaruhi oleh kedua provinsi itu. Dilihat dari lokasi, Kabupaten Ngawi memiliki potensi yang sangat strategis. Wilayah Kabupaten Ngawi terbagi menjadi dua dataran seperti uraian di bawah ini. a. Dataran rendah, adapun wilayah di Kabupeten Ngawi yang terletak di

dataran rendah adalah Kecamatan Geneng, Kecamatan Gerih, Kecamatan Kwadungan, Kecamatan Pangkur, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Beringin, Kecamatan Padas, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Ngawi, Kecamatan Paron, Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Pitu, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Mantingan, Kecamatan Karanganyar.

b. Dataran tinggi, adapun wilayah di Kabupeten Ngawi yang terletak di dataran tinggi adalah Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Sine, Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kendal.

Melihat keadaan alam yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan daerah tersebut sebagai salah satu jalur pintu masuk ke wilayah Provinsi Jawa Timur dari Provinsi Jawa Tengah ataupun juga sebaliknya. Kabupaten Ngawi memiliki potensi sebagai daerah transit dan juga sebagai daerah pintu gerbang di Provinsi Jawa Timur ke Jawa Tengah ataupun juga sebaliknya. Dengan posisi Kabupaten Ngawi yang banyak terdapat pada daerah dataran rendah, maka Kabupaten Ngawi memiliki potensi sebagai penyaring barang dan jasa yang akan memasuki wilayah Jawa Timur dan daerah Kabupaten Ngawi memiliki potensi sebagai daerah transit.

49

Peta 2.9 Peta Administrasi Kabupaten Ngawi

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010

2.7.1.2 Kependudukan Demografi atau kependudukan merupakan ilmu yang melukiskan proses perubahan penduduk satu negara atau wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Demografi ini menjadi faktor utama dalam sebuah perencanaan. Untuk mendapatkan perkembangan jumlah penduduk membutuhkan pencatatan dari waktu ke waktu yang dilakukan secara periodik. Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Ngawi sebesar 911.911 jiwa. untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi dapat dilihat di Tabel dibawah ini.

Tabel 2.9

Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 2011 No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis

1 Sine 23.176 26.204 49.380 88,44

2 Ngrambe 21.936 22.171 44.107 98,94

3 Jogorogo 24.098 24.489 48.587 98,4

4 Kendal 28.813 29.200 58.013 98,67

5 Geneng 27.876 28.238 56.114 98,72

6 Gerih 18.294 19.358 37.652 94,5

7 Kwadungan 14.180 14.528 28.708 97,6

8 Pangkur 14.243 14.829 29.072 96,05

9 Karangjati 23.239 25.181 48.420 92,29

10 Bringin 15.978 16.458 32.436 97,08

11 Padas 17.152 17.308 34.460 99,1

12 Kasreman 12.288 12.257 24.545 100,25

13 Ngawi 42.030 42.550 84.580 98,78

14 Paron 43.626 44.884 88.510 97,2

15 Kedunggalar 36.731 37.070 73.801 99,09

16 Pitu 14.082 14.215 28.297 99,06

17 Widodaren 34.860 36.648 71.508 95,12

18 Mantingan 19.877 22.042 41.919 90,18

19 Karanganyar 15.945 15.857 31.802 100,55

448.424 463.487 911.911 96,75

439.536 455.139 894675 96,57

438.223 453.828 892051 96,99

437.808 451.416 889224 96,99

431.354 450.867 882221 95,67

Jumlah Total

Tahun 2010

Tahun 2009

Tahun 2008

Tahun 2007 Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka, 2012

50

Tabel 2.10 Kepadatan Penduduk Akhir Tahun 2011

No. Kecamatan Luas Daerah

(Km²)

Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Kepadatan

Penduduk

(Jiwa/Km²)

1 Sine 80,22 49.380 616

2 Ngrambe 57,49 44.107 767

3 Jogorogo 65,84 48.587 738

4 Kendal 84,56 58.013 686

5 Geneng 52,52 56.114 1.068

6 Gerih 34,52 37.652 1.091

7 Kwadungan 30,30 28.708 947

8 Pangkur 29,41 29.072 989

9 Karangjati 66,67 48.420 726

10 Bringin 62,62 32.436 518

11 Padas 50,22 34.460 686

12 Kasreman 31,49 24.545 779

13 Ngawi 70,56 84.580 1.199

14 Paron 101,14 88.510 875

15 Kedunggalar 129,65 73.801 569

16 Pitu 56,01 28.297 505

17 Widodaren 92,26 71.508 775

18 Mantingan 62,21 41.919 674

19 Karanganyar 138,29 31.802 230

Jumlah 1295,98 911.911 704

Tahun 2010 1295,98 894.675 690

Tahun 2009 1295,98 892.051 688

Tahun 2008 1295,98 889.224 686

Tahun 2007 1295,98 882.221 681 Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka, 2012

2.7.1.3 Sektor Pertanian Luas lahan pertanian tahun 2011 mencapai 56 persen dari luas wilayah Kabupaten Ngawi. Hal ini menggambarkan sektor pertanian merupakan sektor andalan bagi penduduk Ngawi. Produksi padi mengalami penurunan dari 697.501 ton tahun 2010 menjadi 572.984 ton tahun 2011 yang berarti mengalami penurunan 17,85 persen, data sebagaimana tabel dibawah ini. Penurunan produksi padi terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Tabel 2.11

Luas Lahan Sawah dan Bukan Lahan Sawah No. Kecamatan

Lahan

Sawah

Bukan Lahan

Sawah Jumlah

1 Sine 2.158 5.864 8.022

2 Ngrambe 2.375 3.374 5.749

3 Jogorogo 2.315 4.269 6.584

4 Kendal 2.643 5.813 8.456

5 Geneng 3.780 1.472 5.252

6 Gerih 1.796 1.656 3.452

7 Kwadungan 2.177 853 3.030

8 Pangkur 1.731 1.210 2.941

9 Karangjati 2.647 4.020 6.667

10 Bringin 1.330 4.932 6.262

11 Padas 2.669 2.353 5.022

12 Kasreman 1.309 1.840 3.149

13 Ngawi 3.554 3.502 7.056

14 Paron 5.943 4.171 10.114

15 Kedunggalar 5.063 7.902 12.965

16 Pitu 1.056 4.545 5.601

17 Widodaren 4.558 4.668 9.226

18 Mantingan 2.478 3.743 6.221

19 Karanganyar 894 12.935 13.829

Jumlah 50.476 79.122 129.598

Tahun 2010 50.476 79.122 129.598

Tahun 2009 50.476 79.122 129.598

Tahun 2008 50.476 79.122 129.598

Tahun 2007 50.476 79.122 129.598 Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka, 2012

51

Tabel 2.12 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan

Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

1 Sine 4.668 18.785 343 1.901

2 Ngrambe 5.765 31.302 917 5.390

3 Jogorogo 4.026 17.199 736 4.204

4 Kendal 4.438 24.733 4.209 23.853

5 Geneng 8.562 48.629 - -

6 Gerih 4.222 24.023 323 2.228

7 Kwadungan 5.041 26.170 - -

8 Pangkur 4.052 20.597 10 51

9 Karangjati 6.086 30.693 198 1.082

10 Bringin 2.569 15.884 1.013 5.011

11 Padas 6.811 44.138 185 1.028

12 Kasreman 2.326 13.131 627 3.267

13 Ngawi 5.273 20.344 530 2.469

14 Paron 13.873 78.691 256 1.460

15 Kedunggalar 9.803 57.946 2.447 12.624

16 Pitu 1.865 8.283 2.141 12.170

17 Widodaren 7.703 45.585 444 2.248

18 Mantingan 6.440 36.431 1.038 5.246

19 Karanganyar 2.351 10.420 3.679 19.081

105.874 572.984 19.096 103.313

114.387 697.501 18.761 94.214

109.650 719.385 20.141 99.680

105.232 673.869 11.609 69.469

104.377 638.655 11.816 77.489 Tahun 2007

PadiKecamatanNo.

Jagung

Jumlah

Tahun 2010

Tahun 2009

Tahun 2008

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ngawi

2.7.2 Pemetaan Lahan Sawah Audit Lahan 2010

Pada tahun 2010 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan Audit Lahan Tahun 2010 yaitu melakukan Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel 2.13 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada Peta 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.13

Luas Lahan Sawah di Kabupaten Ngawi Hasil Audit Lahan Tahun 2010

(ha) % (ha) %

1 Sine 1.902 4,13 - -

2 Ngrambe 1.772 3,85 - -

3 Jogorogo 1.626 3,53 - -

4 Kendal 1.731 3,76 - -

5 Geneng 5.199 11,30 - -

6 Gerih - - - -

7 Kwadungan 1.868 4,06 - -

8 Pangkur 1.744 3,79 - -

9 Karangjati 2.535 5,51 - -

10 Bringin 1.251 2,71 - -

11 Padas 4.043 8,78 - -

12 Kasreman - - - -

13 Ngawi 3.404 7,40 - -

14 Paron 5.212 11,32 109 0,23

15 Kedunggalar 4.366 9,49 375 0,81

16 Pitu 414 0,90 194 0,42

17 Widodaren 4.165 9,05 685 1,49

18 Mantingan 2.600 5,65 835 1,81

19 Karanganyar - - - -

43.832 95 2.198 5 Jumlah

Jumlah Total 46.030

Irigasi Non Irigasi

LUAS JENIS SAWAH PUSDATIN

NO KECAMATAN

Sumber : Pusdatin 2010

52

Peta 2.10 Peta Lahan Sawah Kabupaten Ngawi

Sumber : Pusdatin 2010


2.7.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kebijakan pola ruang wilayah dalam Perda nomor 10 Tahun 2011 pasal 26 dalam RTRW Kabupaten Ngawi meliputi : a. Pola ruang untuk kawasan lindung b. Pola ruang untuk kawasan budidaya Kebijakan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dijabarkan lagi dalam pasal 27 meliputi : a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya c. Kawasan perlindungan setempat d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya e. Kawasan rawan bencana alam, dan f. Kawasan lindung geologi Sedangkan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dijabarkan lagi dalam pasal 35 meliputi : a. Kawasan peruntukan hutan produksi b. Kawasan peruntukan pertanian c. Kawasan peruntukan perkebunan d. Kawasan peruntukan perikanan e. Kawasan peruntukan pertambangan f. Kawasan peruntukan industri g. Kawasan peruntukan pariwisata h. Kawasan peruntukan permukiman i. Kawasan peruntukan lainnya, dan j. Kawasan pertahanan dan keamanan

53

Sedangkan untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Ngawi telah mencantumkan dalam kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertanian yang dijabarkan pada pasal 37 meliputi : a. Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf

b meliputi: kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tegalan (tanah ladang), lahan kering, dan hortikultura.

b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada bagian Selatan, Tengah, Timur dan barat dengan luas kurang lebih 41.523 ha.

c. Kawasan tegalan (tanah ladang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di seluruh kecamatan terutama pada daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan (tadah hujan).

d. Kawasan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada beberapa kecamatan di wilayah bagian Timur dan Utara dengan luas kurang lebih 9.188 ha.

e. Kawasan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Kendal, Sine, Ngrambe dan Jogorogo.

2.7.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi melalui Perda No. 11 tahun 2012 ini telah menetapkan Undang-Undang mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 4 telah menetapkan seluas 41.523 Ha dan tersebar dalam 19 (sembilan belas) wilayah Kecamatan. Dari data spasial yang diperoleh pada RTRW Kabupaten Ngawi, mengenai kawasan mana yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak didapatkan keterangan atau informasinya.

2.7.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Ngawi No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupten Ngawi Tahun 2010 – 2030. Disamping itu disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan tahun 2008 – 2018 sebagaimana pada tabel 2.14

Tabel 2.14

Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Ngawi Tahun 2008 - 2018 I Kawasan Lindung 13.552

Arca Banteng 277

Benteng Van Den Bosch 56

Bumi Perkemahan Selondo 490

Candi Pendem 1.237

Hutan Lindung 7.112

Museum Trinil 271

Sempadan Sungai Besar 1.480

Sempadan Sungai Kecil 557

Sempadan Waduk 573

Sungai 840

Waduk Dero 119

Waduk Kedung Bendo 32

Waduk Pondok 509

II Kawasan Budidaya 290.347

Kawasan Industri 12.362

Perkebunan 167.959

Permukiman 58.695

Sawah Irigasi 29.387

Sawah Tadah Hujan 21.945

54

Peta 2.11 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Ngawi

2.8 Kabupaten Donggala

2.8.1 Gambaran Umum Wilayah 2.8.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Secara geografis Kabupaten Donggala terletak di antara 0º 30 LU dan 2º 20 LS, dan 119º 45 -121º 45 BT. Perbatasan wilayah kabupaten Donggala adalah: Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, dan

Kota Palu. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan wilayah Provinsi

Sulawesi Barat, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten

Sigi dan Kota Palu, Secara administratif, Kabupaten Donggala terbagi atas 16 kecamatan, 141 desa dan 9 kelurahan dengan luas wilayah 5.275,69 Km2. Kondisi topografis Kabupaten Donggala sangat bervariasi dengan kelerengan yang beragam. Puncak tertinggi pada kawasan tenggara kabupaten dengan ketinggian di atas ± 700 m dari permukaan laut. 2.8.1.2 Kependudukan Penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2011 mencapai 282.752 jiwa, yang terdiri dari 145.128 jiwa penduduk laki-laki dan 137.624 jiwa penduduk perempuan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Hingga akhir Tahun 2011 kepadatan penduduk rata-rata mencapai 54 jiwa/km2.

2.8.1.3 Sektor Pertanian Pembangunan di bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam tahapan pembangunan yang dilaksanakan diarahkan pada sektor industri dengan

55

didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi lebih penting Lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Gambaran mengenai keadaan pertanian di Kabupaten Donggala yang menyangkut luas lahan yang digunakan, luas panen serta produksinya disajikan pada bab ini. Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor yaitu : a. Subsektor pertanian tanarnan pangan. b. Subsektor perkebunan c. Subsektor kehutanan d. Subsektor peternakan e. Subsektor perikanan Luas tanam padi pada tahun 2011 mencapai 22.930 ha yang terdiri dari 22.384 ha padi sawah dan 546 ha padi ladang. Sementara itu pada periode yang sama terjadi panen seluas 23.881 ha yang terdiri dari padi sawah seluas 23.349 ha dan padi ladang mencapai 532 ha. Produktivitas tanaman padi pada tahun 2011 sebesar 46,55 kuintal/ha dengan produksi sebesar 111.163 ton. Bila dilihat menurut bulan diketahui bahwa luas panen padi sawah terluas pada bulan Mei yang mencapai 4.864 ha, sedangkan produksi terbesar pada bulan yang sama yakni sebesar 22.895 ton. Jumlah produksi pada Tahun 2011 sebanyak 109.585 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Produksi dan Produktifitas Padi Kabupaten Donggala Tahun 2011

2.8.2 Pemetaan Lahan Sawah Audit Lahan 2012 Pada tahun 2012 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian telah melaksanakan Audit Lahan yaitu melakukan Pemetaan Lahan Sawah di luar Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Untuk luas lahan sawah di Kabupaten Donggala dapat dilihat pada peta berikut.

56

Peta 2.12 Lahan Sawah Kabupaten Donggala

Peta 2.13 Citra Lahan Sawah Kabupaten Donggala

2.8.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.8.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011 – 2031, menetapkan pada Pasal 17 bahwa Kawasan Budidaya di Kabupaten Donggala terdiri dari: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri; f. kawasan peruntukan pariwisata; g. kawasan peruntukan permukiman; dan h. kawasan peruntukan lainnya.

57

Dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas: a. kawasan peruntukan tanaman pangan; b. kawasan peruntukan hortikultura; c. kawasan peruntukan perkebunan; dan d. kawasan peternakan. Selanjutnya kawasan peruntukan tanaman pangan meliputi: a. lahan sawah yang ditetapkan juga sebagai lahan pangan pertanian

berkelanjutan dengan luas kurang lebih 14.216 ha meliputi : Kecamatan Tanantovea 105 ha, Kecamatan Sojol Utara 1.341 ha, Kecamatan Sojol 3.589 ha, Kecamatan Sirenja 1.248 ha, Kecamatan Sindue Tobata 153 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora 45 ha, Kecamatan Sindue 715 ha, Kecamatan Rio Pakava 471 ha, Kecamatan Pinembani 66 ha Kecamatan Labuan 261 ha, Kecamatan Damsol 3.235 ha, Kecamatan Banawa Tengah 55 ha, Kecamatan Banawa Selatan 900 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 53 ha, Kecamatan Balaesang 1.979 ha;

b. tegalan (pertanian lahan kering) luas kurang lebih 78.931 ha, meliputi Kecamatan Balaesang 4.336 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 2.429 ha, Kecamatan Banawa 2.845 ha, Kecamatan Banawa Selatan 7.300 ha, Kecamatan Banawa Tengah 3.018 ha, Kecamatan Damsol 11.240 ha, Kecamatan Labuan 499 ha, Kecamatan Pinembani 9.655 ha, Kecamatan Rio Pakava 17.188 ha, Kecamatan Sindue 1.205 ha, Kecamatan Sindue Tobata 2.076 ha, Kecamatan Sirenja 2.303 ha, Kecamatan Sojol 9.973 ha, Kecamatan Sojol Utara 2.269 ha, Kecamatan Tanantovea 869 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora 1.726 ha.

c. rencana pengembangan lahan sawah di Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 9.068 ha meliputi Kecamatan Kecamatan Tanantovea 261 ha, Kecamatan Sojol Utara 290 ha, Kecamatan Sojol 2.323 ha, Kecamatan Sirenja 1.168 ha, Kecamatan Sindue Tobata 23 ha, Kecamatan Sindue 284 ha, Kecamatan Rio Pakava 764 ha, Kecamatan Labuan 290 ha, Kecamatan Damsol 1.680 ha, Kecamatan Banawa Tengah 42 ha, Kecamatan Banawa Selatan 362 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 71 ha dan Kecamatan Balaesang 1.510 ha.

d. Rencana pengembangan pertanian lahan kering di Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 78.931 ha, meliputi Kecamatan Balaesang 4.336 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 2.429 ha, Kecamatan Banawa 2.845 ha, Kecamatan Banawa Selatan 7.300 ha, Kecamatan Banawa Tengah 3.018 ha, Kecamatan Damsol 11.240 ha, Kecamatan Labuan 499 ha, Kecamatan Pinembani 9.655 ha, Kecamatan Rio Pakava 17.188 ha, Kecamatan Sindue 1.205 ha, Kecamatan Sindue Tobata 2.076 ha, Kecamatan Sirenja 2.303 ha, Kecamatan Sojol 9.973 ha, Kecamatan Sojol Utara 2.269 ha, Kecamatan Tanantovea 869 ha dan Kecamatan Sindue Tombusabora 1.726 ha.

58

Peta 2.14 Rencana Pola Ruang Kabupaten Donggala

Rencana pengembangan kawasan pertanian, meliputi: a. Pemantapan fungsi kawasan peruntukan pertanian irigasi teknis; b. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; c. Peningkatan produktivitas kawasan pertanian lahan basah dan beririgasi

teknis melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim; dan

d. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang mampu menjamin ketersediaan air.

Kegiatan pendukung untuk pertanian di Kabupaten Donggala di arahkan sebagai kawasan agropolitan yang meliputi pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Damsol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sindue dan Kecamatan Rio Pakava. Kegiatan agropolitan merupakan penyediaan sentra untuk agropolitan dan pengembangannya dengan menyediakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan dari hasil studi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. Pertanian di Kabupaten Donggala diarahkan pada pengembangan pertanian perkotaan dan pedesaan. Adapun kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan pertanian ini meliputi : a. Kawasan Pertanian Pedesaan

Pengoptimalan area pertanian yang ada melalui usaha intensifikasi lahan. Perluasan area pertanian dengan merubah penggunaan lahan non

produktif dan memperhatikan pola penggunaan lahan optimal. Areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak bisa dialihfungsikan

menjadi penggunaan kegaiatan lain. Meningkatkan kualitas produksi melalui modernisasi teknologi pertanian. Memperbaiki saluran irigasi.

59

b. Kawasan Pertanian Perkotaan Pengoptimalan lahan pertanian yang ada melalui kegiatan intensifikasi

lahan. Pengembangan kawasan pertanian dengan mempertimbangkan penataan

ruang terbuka hijau yang ada. Areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak bisa dialihfungsikan

menjadi penggunaan kegaiatan lain. Produksi padi sawah di Kabupaten Donggala pada tahun 2009 meningkat sebesar 4.34 % jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 109.733 ton pada tahun 2008 menjadi 114.500 ton pada tahun 2009. Untuk luas panen, terjadi peningkatan sebesar 4.85% dimana pada tahun 2008 luas panen mencapai 22.311 kektar dan pada tahun 2009 menjadi 23.394 hektar. Produktivitas padi juga mengalami penurunan dari 49.18 Kw/Ha pada tahun 2008 menjadi 48.94 Kw/Ha pada tahun 2009 atau turun sebesar 0.49 %. Sedangkan produksi padi ladang mencapai 1.562 ton GKG, dari luas panen 598 Ha dengan produktivitas 27.03 Kw/Ha. Dengan demikian Produksi padi di Kabupaten Donggala tahun 2009 mencapai 116.092 GKG, dari luas panen 23.983 Ha dan Produktivitas 48.41 Kw/Ha. Untuk komoditas jagung terjadi kenaikan produksi yang cukup signifikan, yakni mencapai 100.46 % dari 6.300 ton pada tahun 2008 menjadi 12.629 ton pada tahun 2009 dengan produktivitas mencapai 35.95 Ku/Ha. Demikian pula dengan kedelai yang mengalami kenaikan mencapai 358.85 % yakni dari 100 ton pada tahun 2008 menjadi 459 ton pada tahun 2009 dengan luas panen mencapai 342 ha dan produktivitas 13.41 Ku/Ha. Rencana pengelolaan sawah di Kabupaten Donggala diarahkan sebagai berikut : a. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya. b. Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan

perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama.

c. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;

d. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan abadi maka tidak boleh dilakukan alih fungsi.

e. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; serta

f. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan cooperative farming dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices;

60

g. Perubahan sawah irigasi teknis menjadi kegiatan budidaya terbangun pada jaringan jalan yang memliki perkembangan sangat tinggi (misalnya jalan arteri dan jalan kolektor), maka peralihan fungsi dibatasi maksimal adalah 100 meter dari as jalan.

2.8.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011 – 2031, sebagaimana pada pasal 28 pada ayat (5), kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Donggala akan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan hasil studi .

2.8.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Rencana penggunaan lahan Kabupaten Donggala berdasarkan rencana penggunaan lahan dalam pola ruang Kabupaten Donggala tahun 2011 – 2031 sebagaimana pada tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16 Rencana Penggunaan Lahan dalam Pola Ruang Kabupaten Donggala

Tahun 2011 – 2031 Rencana Fungsi Kawasan Luas %

HSAW, TN, TB, TWL, TAHURA, CA, SM, dll 22.621,00 4,29

Hutan Lindung 83.092,98 15,75

Kawasan Lindung Setempat 31.237,32 5,92

Hutan Produksi Terbatas 158.216,35 29,99

Hutan Produksi Tetap 12.421,91 2,35

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 24.901,39 4,72

Perikanan 14.082,00 2,67

Perkebunan 70.944,00 13,45

Permukiman 14.631,00 2,77

Pertambangan 0 0,00

Pertanian Lahan Basah 14.216,00 2,69

Pertanian Lahan Kering 78.931,00 14,96

Tubuh Air 2.274,05 0,43

Jumlah 527.569,00 100 Sumber : hasil analisi kebutuhan Pola Ruang tahun 2011-2031

61

BAB III Kajian Lahan Sawah Pulau Jawa

Dalam LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kajian terhadap LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan di beberapa Kabupaten. Kajian ini difokuskan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam melaksanakan kajian tersebut dilihat pengakomodiran lahan sawah dalam rencana tata ruang wilayah maka dilakukan overlay peta lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian tahun 2012 dengan rencana pola ruang wilayah pada RTRW Kabupaten yang di dalamnya mencakup lahan yang ditetapkan sebagai LP2B. Kajian yang menggunakan metode analisis spasial dengan meng-overlay peta lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan tahun 2012 dengan peta rencana pola ruang wilayah terdapat kelemahan mengenai perbedaan skala. Berdasarkan hasil overlay peta lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan tahun 2012 dengan peta rencana pola ruang wilayah kabupaten dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 3.1 Kabupaten Majalengka

a. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 seluas 50.962 ha,

yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian (didalamnya terdapat area Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 23.609 ha (46,33 %) (terdiri dari dan tidak masuk dalam kawasan peruntukkan pertanian seluas 18.249 ha (35,81 %).

b. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 18.249 ha yaitu beralih fungsi menjadi lahan permukiman seluas 11.983 ha, Hutan Produksi seluas 1.642 Ha, Kawasan Peruntukkan lainnya seluas 3.466 ha, Kawasan Peruntukan Perikanan seluas, 601 ha, Kawasan industri 292 ha, Kawasan Pertambangan seluas 200 ha, dan Kawasan Pariwisata seluas 65 ha.

c. Dari potensi pengurangan lahan sawah karena alih fungsi lahan seluas 18.249 ha diatas, terdiri dari sawah irigasi seluas 13.217 ha dan sawah non irigasi seluas 5.032 ha.

d. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang masuk dalam Kawasan Lindung seluas 9.015 Ha (17,69 %) yang Terdiri Dari Kawasan Hutan Lindung 1.324 Ha, Kawasan Lindung Geologi 625 Ha, Kawasan Lindung Lainnya 792 Ha, Kawasan Perlindungan Setempat 296 Ha, Kawasan Perlindungan Terhadap Bawahannya 3.128 Ha, Kawasan Rawan Bencana Alam 2.816 Ha, Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 34 Ha.

Untuk detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan secara spasial sebagaimana pada Peta 3.1 berikut :

62

Tabel 3.1 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan

dalam RTRW Kabupaten Majalengka Irigasi Sederhana Irigasi Semi Teknis Irigasi Teknis Tadah Hujan

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) %

I Kawasan Lindung 26 4.193 51 4.744 9.015 17,69

Kawasan Hutan Lindung 4 217 1.103 1.324 2,60

Kawasan Lindung Geologi 238 387 625 1,23

Kawasan Lindung Lainnya 792 792 1,55

Kawasan Perlindungan Setempat 94 203 296 0,58

Kawasan Perlindungan Terhadap Bawahannya 1.417 39 1.671 3.128 6,14

Kawasan Rawan Bencana Alam 22 1.435 12 1.348 2.816 5,53

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya 34 34 0,07

Minyak Gas - 0,00

II Kawasan Budidaya 171 23.620 8.395 9.672 41.858 82,14

Kawasan Hutan Produksi 670 259 713 1.642 3,22

Kawasan Industri 100 193 292 0,57

Kawasan Pertambangan 187 13 200 0,39

Kawasan Peruntukan Lainnya 653 - 2.813 3.466 6,80

Kawasan Peruntukan Pariwisata 65 65 0,13

Kawasan Peruntukan Perikanan 386 32 183 601 1,18

Kawasan Peruntukan Permukiman 38 7.875 2.951 1.119 11.983 23,51

Kawasan Peruntukan Pertanian 133 13.848 4.988 4.640 23.609 46,33

(blank) 0 31 25 33 89 0,17

197 27.845 8.471 14.449 50.962 100,00

JumlahNo. Kawasan

Jumlah

Peta 3.1 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

64

3.2 Kabupaten Purbalingga a. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 seluas 18.274 ha, yang

terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian (didalamnya terdapat area Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 15.772 ha (86,31 %) (terdiri dari Sawah Lahan Basah 6.011 ha dan Sawah Lahan Kering 9762 ha) dan tidak masuk dalam kawasan peruntukkan pertanian seluas 2.242 ha (12,27 %).

b. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 2.242 ha yaitu berpotensi alih fungsi menjadi lahan permukiman seluas 1.257 ha, perkebunan seluas 953 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 17 Ha, Industri seluas 13 ha, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 2 Ha.

c. Dari potensi pengurangan lahan sawah karena alih fungsi lahan seluas 2.242 ha tersebut, terdiri dari sawah irigasi seluas 1.558 ha dan sawah non irigasi seluas 684 ha.

d. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang masuk dalam Kawasan Lindung Seluas 254 Ha (1,39 %) yang merupakan Kawasan Hutan Lindung dan sungai.


Tabel 3.2

Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Purbalingga

Irigasi Semi Teknis Tadah Hujan

(ha) (ha) (ha) %

I Kawasan Lindung 196 58 254 1,39

Hutan Lindung 55 55 0,30

Sungai 196 3 199 1,09

II Kawasan Budidaya 15.857 2.157 18.014 98,58

Hutan Produksi Terbatas 17 17 0,09

Industri 13 13 0,07

Perkebunan 377 576 953 5,21

Permukiman 1.166 91 1.257 6,88

Pertambangan - 0,00

RTH 2 0 2 0,01

Sawah Lahan Basah 5.994 17 6.011 32,89

Sawah Lahan Kering 8.305 1.456 9.762 53,42

(blank) 3 3 6 0,03

16.056 2.218 18.274 100,00

No. KawasanJumlah

Jumlah

Peta 3.2 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga

66

3.3 Kabupaten Gunung Kidul

a. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 seluas 28.071 ha, yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian (didalamnya terdapat area Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 12.807 ha (atau sekitar 45,62 % terdiri dari pertanian lahan basah seluas 1.855 ha (6,61%) dan pertanian lahan kering 10.952 ha (39,02%) dan tidak masuk dalam kawasan peruntukkan pertanian seluas 10.385 ha (37%).

b. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 10.385 ha yaitu berpotensi alih fungsi menjadi lahan Kawasan Industri 8 ha, Kawasan Militer seluas 21 ha, Perkebunan seluas 12 ha, Permukiman seluas 4.563 ha, Hutan produksi 358 ha dan Hutan Rakyat seluas 5.423 ha.

c. Dari potensi pengurangan lahan sawah karena alih fungsi lahan seluas 10.385 ha diatas, terdiri dari sawah irigasi seluas 518 ha dan sawah non irigasi seluas 12.288 ha.

d. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang masuk dalam Kawasan Lindung Seluas 216 Ha (0,77%) yang merupakan Hutan Lindung 18 ha, Hutan Konservasi 26 ha, Hutan Penelitian seluas 6 ha, Hutan Konservasi seluas 26 ha, Mata Air seluas 17 ha, Plasma Nutfah seluas 1 ha, Suaka Alam seluas 8 ha, Suaka Margasatwa seluas 27 ha, Sungai/Telaga/Pantai seluas 112 ha, dan Goa seluas 1 ha.


Tabel 3.3

Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Gunung Kidul

Irigasi Semi Teknis Irigasi Teknis Tadah Hujan

(ha) (ha) (ha) (ha) %

I Kawasan Lindung 7 5 204 216 0,77

Goa 1 1 0,00

Hutan Konservasi (TAHURA) 26 26 0,09

Hutan Lindung 18 18 0,06

Plasma Nutfah 1 1 0,01

Suaka Alam 8 8 0,03

Suaka Margasatwa 7 20 27 0,10

Sungai 10 10 0,03

Telaga 11 11 0,04

Telaga/Sungai 5 85 90 0,32

Mataair 17 17 0,06

Pantai 1 1 0,00

Hutan Penelitian 6 6 0,02

II Kawasan Budidaya 617 296 22.279 23.192 82,62

Hutan Produksi 23 335 358 1,28

Hutan Rakyat 196 11 5.216 5.423 19,32

Kawasan Industri 1 5 2 8 0,03

Kawasan Militer 21 21 0,07

Perkebunan 12 12 0,04

Permukiman Perdesaan 70 81 1.590 1.741 6,20

Permukiman Perkotaan 8 2.814 2.822 10,05

Pertanian Lahan Basah 13 83 1.758 1.855 6,61

Pertanian Lahan Kering 314 109 10.530 10.952 39,02

(blank) 224 42 4.397 4.663 16,61

847 343 26.881 28.071 100,00

JumlahNo Kawasan

Total

Peta 3.3 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

68

3.4 Kabupaten Madiun a. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012

yang masuk dalam Kawasan Lindung Seluas 886 Ha (2,92 %) yang merupakan Hutan Lindung 78 ha, Resapan Air 618 ha, dan Kawasan Perlindungan Setempat seluas 190 ha.

b. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 seluas 30.370 ha, yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian (didalamnya terdapat area Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 21.880 ha (72,04 %) (terdiri dari Sawah Irigasi 16.241 ha, Sawah Tadah Hujan 3.749 ha dan pertanian lahan kering 1.890 ha) dan tidak masuk dalam kawasan peruntukkan pertanian 7.436 ha (24,48 %).

c. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 7.436 ha (24,48 %) yaitu berpotensi alih fungsi menjadi Kawasan hutan produksi 4.431 ha, peternakan 10 ha, pariwisata 18 ha, pemukiman seluas 2.642 ha, kawasan militer seluas 2 ha, kawasan industri seluas 330 ha, Peternakan 10 ha, kawasan TPA seluas 1 ha, kawasan PLTA seluas 2 ha.

d. Dari potensi pengurangan lahan sawah karena alih fungsi lahan seluas 7.436 ha diatas, terdiri dari sawah irigasi seluas 21.635 ha dan sawah non irigasi seluas 245 ha.


Tabel 3.4

Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Madiun

Irigasi Semi Teknis Irigasi Teknis Tadah Hujan

(ha) (ha) (ha) (ha) %

I Kawasan Lindung 0 267 619 886 2,92

Hutan Lindung 77 1 78 0,26

Kawasan Perlindungan Setempat 0 190 0 190 0,63

Resapan Air 618 618 2,04

II Kawasan Budidaya 1.899 26.781 636 29.316 96,53

Kawasan Hutan Produksi 95 3.986 350 4.431 14,59

Kawasan Industri 0 330 330 1,09

Kawasan Militer 2 2 0,01

Kawasan Pariwisata 18 0 18 0,06

Kawasan Peternakan 10 10 0,03

Kawasan PLTA 2 2 0,01

Kawasan TPA 1 1 0,00

Pemukiman Kota 7 1.698 2 1.706 5,62

Pemukiman Pedesaan 82 818 36 936 3,08

Pertanian Lahan Kering 205 1.679 5 1.890 6,22

Sawah Irigasi 879 15.323 39 16.241 53,48

Sawah Tadah Hujan 632 2.916 202 3.749 12,35

(blank) 26 140 3 168 0,55

1.925 27.188 1.257 30.370 100,00

Kawasan NoJumlah

Total

Peta 3.4 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun

70

3.5 Kabupaten Gowa a. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 di Kabupaten Gowa

seluas 36.183 ha, yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian seluas 26.618 ha (73,57 %) yang terdiri dari sawah irigasi 8.003 ha dan sawah tadah hujan 18.615 ha. Untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan luasannya adalah sebagian dari sawah irigasi teknis yang ada lebih kurang 22 %. Untuk lahan sawah yang tidak termasuk dalam kawasan peruntukkan pertanian seluas 9.565 ha (26,43 %).

b. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 8.022 ha yaitu beralih fungsi menjadi lahan permukiman seluas 2.871 ha, Budidaya Hutan seluas 2.998 Ha, Kawasan Peruntukkan lainnya seluas 43 ha, Kawasan Peruntukan Perkebunan seluas, 1.923 ha, dan Kawasan perairan seluas 187 ha.


d. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang masuk dalam Kawasan Lindung seluas 1.543 Ha (4,26 %) dari total lahan sawah seluas 36.183 Ha.


Tabel 3.5

Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Gowa

Irigasi Tadah Hujan

(ha) (ha) (ha) %

I Kawasan Lindung 626 917 1,543 4.26

Kawasan Lindung 626 917 1,543 4.26

II Kawasan Budidaya 10,146 24,494 34,640 95.74

Kawasan Budidaya Hutan 723 2,275 2,998 8.29

Kawasan Budidaya Perikanan - - - 0.00

Kawasan Budidaya Perkebunan 271 1,652 1,923 5.31

Kawasan Budidaya Pertanian 8,003 18,615 26,618 73.56

Kawasan Perairan 54 133 187 0.52

Kawasan Peruntukan Permukiman 1,061 1,810 2,871 7.93

(blank) 34 9 43 0.12

10,772 25,411 36,183 100.00

JumlahNo. Kawasan

Jumlah

Peta 3.5 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa

72

3.6 Kabupaten Aceh Tamiang

a. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 di Kabupaten Aceh Tamiang seluas 17.134,70 ha, yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian seluas 14.070 ha (82,12 %) yang terdiri dari sawah irigasi 1.106, 86 ha (6,46 %) dan sawah tadah hujan 12.963,85 ha (75,66 %). Untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan luasannya adalah 819,38 ha atau sekitar 4,78 %. Untuk lahan sawah yang tidak termasuk dalam kawasan peruntukkan pertanian seluas 3.063, 98 ha (17,88 %).

b. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 3.063, 98 ha yaitu beralih fungsi diantaranya menjadi lahan permukiman seluas 2.170,50 ha, Kawasan Perikanan seluas 115,27 ha, Kawasan Peruntukan lainnya (transmigrasi dan pendidikan) seluas 37,07 ha, Ruang Terbuka Hijau 78,32 ha, Hutan Produksi seluas 12,38 ha dan Industri Minapolitan 11,74 ha.

c. Dari potensi pengurangan lahan sawah karena alih fungsi lahan seluas 3.063,98 ha diatas, terdiri dari sawah irigasi seluas 158,66 ha dan sawah non irigasi seluas 2.905,32 ha.

d. Pada Kabupaten Aceh Tamiang tidak terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang masuk dalam Kawasan Lindung.


Tabel 3.6 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan

dalam RTRW Kabupaten Aceh Tamiang

Ha % Ha % Ha %

1 Holtikultura - - 91,21 0,53 91,21 0,53

2 Hutan Produksi - - 12,38 0,07 12,38 0,07

3 Industri Minapolitan - - 11,74 0,07 11,74 0,07

4 Kawasan Pendidikan - - 5,13 0,03 5,13 0,03

5 Kawasan Perikanan - - 115,27 0,67 115,27 0,67

6 Kawasan Resapan Air - - 16,00 0,09 16,00 0,09

7 Kawasan Transmigrasi - - 31,94 0,19 31,94 0,19

8 Perkebunan 60,47 0,35 719,88 4,20 780,35 4,55

9 Perkebunan Rakyat 47,59 0,28 2.353,32 13,73 2.400,91 14,01

10 Permukiman Pedesaan 68,43 0,40 1.800,59 10,51 1.869,02 10,91

11 Permukiman Perkotaan - 301,48 1,76 301,48 1,76

12 Pertanian Lahan Kering 654,50 3,82 5.142,19 30,01 5.796,68 33,83

13 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 188,02 1,10 631,36 3,68 819,38 4,78

14 Ruang Terbuka Hijau 13,93 0,08 64,39 0,38 78,32 0,46

15 Sawah Irigasi 139,65 0,82 3.277,30 19,13 3.416,96 19,94

16 Sawah Tadah Hujan 16,63 0,10 748,59 4,37 765,22 4,47

17 Sempadan Sungai - 402,56 2,35 402,56 2,35

18 Sungai 0,21 0,00 117,66 0,69 117,88 0,69

19 (blank) 76,09 0,44 26,18 0,15 102,26 0,60

1.265,53 7,39 15.869,17 92,61 17.134,70 100,00

Total Jenis Sawah

Jumlah

No Kawasan dalam RTRW Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan

Peta 3.6 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang

74

3.7 Kabupaten Ngawi a. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 di Kabupaten Ngawi

seluas 46.030 ha, yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian seluas 30.728 ha (66,76 %) yang terdiri dari sawah irigasi 22.475 ha dan sawah tadah hujan 8.253 ha. Untuk lahan sawah yang tidak termasuk dalam kawasan peruntukkan pertanian seluas 14.072 ha (30,57 %).

b. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 14.072 ha yaitu beralih fungsi menjadi lahan permukiman seluas 3.918 ha, Kawasan Peruntukan Perkebunan seluas 4.889 ha, dan Kawasan industri seluas 5.068 ha.


d. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang masuk dalam Kawasan Lindung seluas 1.230 Ha (2,67 %).


Tabel 3.7

Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi

(Ha) (%)I Kawasan Lindung 986 243 1.230 2,67

Arca Banteng 193 193 0,42Bumi Perkemahan Selondo 52 52 0,11Candi Pendem 111 111 0,24Hutan Lindung 240 240 0,52Museum Trinil 11 165 175 0,38Sempadan Sungai Besar 211 54 265 0,58Sempadan Sungai Kecil 51 1 52 0,11Sempadan Waduk 16 16 0,03Sungai 90 24 114 0,25Waduk Dero 1 1 0,00Waduk Kedung Bendo 1 1 0,00Waduk Pondok 10 10 0,02

II Kawasan Budidaya 42.846 1.955 44.800 97,33Kawasan Industri 5.054 14 5.068 11,01Perkebunan 4.101 789 4.889 10,62Permukiman 3.665 253 3.918 8,51Sawah Irigasi 22.413 62 22.475 48,83Sawah Tadah Hujan 7.444 810 8.253 17,93(blank) 170 28 197 0,43

43.832 2.198 46.030 100,00

Jumlah

Total

NO. Kawasan Irigasi Teknis (Ha)

Tadah Hujan (Ha)

Peta 3.7

Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi

76

3.8 Kabupaten Donggala a. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 di Kabupaten

Donggala seluas 10.898 ha, yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian seluas 7.808 ha (71,64 %) yang terdiri dari sawah irigasi 675 ha dan sawah tadah hujan 7.132 ha. Untuk lahan sawah yang tidak termasuk dalam kawasan peruntukkan pertanian seluas 3.090 ha (28,38 %).

b. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 3.090 ha yaitu beralih fungsi menjadi lahan permukiman seluas 796 ha, Kawasan Peruntukan Perkebunan seluas 1.064 ha, dan Kawasan industri seluas 14 ha.

c. Dari potensi pengurangan lahan sawah karena alih fungsi lahan seluas 3.090 ha diatas, terdiri dari sawah irigasi seluas 675 ha dan sawah non irigasi seluas 7.132 ha.

d. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang masuk dalam Kawasan Lindung seluas 93 Ha (0,85 %).


Tabel 3.8 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Pola Ruang Wilayah

Kabupaten Donggala

Irigas i Tadah Hujan

1 Cagar Alam 6 35 40,8926

2 Hutan Bakau 0 0,0429

3 Hutan Lindung 52 51,7185

4 Hutan Produks i Konvers i 12 12,2978

5 Hutan Produks i Terbatas 59 59,4473

6 Kawasan Industri 14 13,7260

7 Kawasan Peternakan 1 1,4849

8 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 254 4.792 5.045,3203

9 Perikanan Darat 2 365 367,4293

10 Perkebunan / Kebun 77 197 274,0441

11 Perkebunan / Tanaman Tahunan 43 747 790,3218

12 Permukiman Perdesaan 50 725 775,1103

13 Permukiman Perkotaan 20 20,4387

14 Pertanian Lahan Kering 414 2.061 2.474,3416

15 Sawah 8 280 287,9877

16 Sempadan Danau 1 1,0599

17 Sempadan Pantai 7 7,2160

18 Sempadan Sungai 110 534 643,6363

19 Sungai 4 28 31,3149

980 9.918 10.898

No Kawasan RTRWJenis Sawah

Total

Grand Total

Peta 3.8

Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala

78

BAB IV Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan a. Sawah hasil pemetaan audit lahan tahun 2012 hasil kajian di beberapa kabupaten

yang masuk dalam area yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian (area LP2B) dalam RTRW sebagai berikut : Kabupaten Majalengka ± 46,33 % dengan total sawah 50.962 ha, Kabupaten Purbalingga ± 86,31 % dengan total sawah 18.274 ha, Kabupaten Gunung Kidul ± 45,62 % dengan total sawah 28.071 ha, Kabupaten Madiun ± 72,04 % dengan total sawah 30.370 ha, dan Kabupaten Gowa ± 22,12 % dengan total sawah 36.183 ha, Kabupaten Donggala ± 71,64 % dengan total sawah 10.556 ha, Kabupaten Ngawi ± 66,76 % dengan total sawah 46.030 ha, dan Kabupaten Aceh Tamiang ± 82,12 % dengan total sawah 17.134,70 ha. Untuk Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan area yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian (area LP2B) total luasan tidak dicantumkan dalam RTRW hanya mencantumkan lahan beririgasi teknis pada kawasan pertanian tanaman pangan yang berada pada sebagian luas lahan basah seluas 33.201 Ha ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

b. Terdapat lahan sawah irigasi dan non irigasi pada rencana pola ruang wilayah beberapa kabupaten yang ditetapkan dalam RTRW yang berpotensi alih fungsi ke lahan non pertanian sebagai berikut : Kabupaten Majalengka seluas 18.249 ha (35,81 %), Kabupaten Purbalingga seluas 2.242 ha (12,27 %), Kabupaten Gunung Kidul seluas 10.385 ha (37 %), Kabupaten Madiun seluas 886 Ha (2,92 %), Kabupaten Gowa seluas 9.565 ha (26,43 %), Kabupaten Donggala seluas 3.090 ha (28,38 %), Kabupaten Ngawi seluas 14.072 ha (30,57 %), dan Kabupaten Aceh Tamiang seluas 3.063, 98 ha (17,88 %).

c. Hasil kajian pada beberapa kabupaten dari lahan sawah hasil audit lahan Kementan tahun 2012 terdapat luasan sawah yang berada pada Kawasan Lindung (dalam RTRW Kabupaten) sebagai berikut : Kabupaten Majalengka seluas 9.015 Ha (17,69 %), Kabupaten Purbalingga seluas 254 Ha (1,39 %), Kabupaten Gunung Kidul seluas 216 Ha (0,77%), Kabupaten Madiun seluas 7.436 ha (24,48%), Kabupaten Gowa seluas 1.543 Ha (4,26 %), Kabupaten Donggala seluas 93 Ha (0,85 %), dan Kabupaten Ngawi seluas 1.230 Ha (2,67 %), sedangkan Kabupaten Aceh Tamiang tidak terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 yang masuk dalam Kawasan Lindung.

4.2 Saran Berdasarkan hasil kajian data autentik data yang tersedia yang berkaitan dengan pengembangan LP2B maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Purbalingga, Gunung Kidul, Gowa,

Donggala, Ngawi, dan Aceh Tamiang disarankan mengkaji ulang kebijakan penetapan kawasannya, terutama potensi alih fungsi lahan sawah irigasi menjadi jenis penggunaan lahan non sawah serta total luasan lahan sawah yang kongkrit untuk di jadikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam perda RTRW atau perda lainnya.

79

b. Bagi kabupaten yang belum menetapkan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan salah satunya seperti Kabupaten Madiun, hendaknya LP2B dapat segera ditetapkan areanya, terutama lahan sawah beririgasi agar lebih dapat terlindungi dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian.

c. Bagi kabupaten Gowa yang belum kongkrit dalam penetapan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW, hendaknya luasan sawah hasil audit lahan Kementerian Pertanian tahun 2012 seluas 36.183 ha dapat diprioritaskan untuk ditetapkan areanya, sebagai lahan yang terlindungi dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian melalui Perda Kabupaten Gowa.

d. Disamping itu, agar dapat diupayakan pembangunan basis data spasial oleh pemerintah daerah untuk dapat mengidentifikasi lahan-lahan yang potensial untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

e. Selain itu untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah yang produktif (misi utama LP2B) maka pengembangan kelembagaan spesifik perlu dilakukan seperti dalam proses pengumpulan data melalui kerjasama perguruan tinggi atau instansi terkait lainnya.

f. Hasil kajian ini, dapat di sampaikan ke Bappeda dalam bentuk paparan sebagai masukan dalam perencanaan tata ruang ke depan.

Documents

Kajianpsp1.pertanian.go.id/assets/file/KAJIAN LP2B - 2013.pdfKajian Hasil Inventarisasi LP2B Kab. Majalengka, Purbalingga, Gunung Kidul, Madiun, Gowa, Aceh Tamiang, Ngawi dan Donggala