20
M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: UPAYA MENCEGAH DUALISME PARTAI POLITIK STRENC THENINC INS TI TUTIONA LIZAT ION OF THE POLITICAL PARTIES COURr: EFFORTS TO PREVENT DUALISM POLITICAL PARTIES Mei Susanto ABSTRAK/ABSTRACT Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Karenanya, konflik kepengurusan dalam bentuk dualisme partai politik harus dicegah dengan memberikan penguatan pelembagaan Mahkamah Partai Politik. Hal tersebut sejalan dengan penghormatan kedaulatan dan kemandirian internal partai politik. Penguatan dapat dilakukan 1) melembagakan Mahkamah Partai Politik menjadi lembaga yang permanen bukan ad hoc; [2) pembentukannya diforum tertinggi partai; [3J hakimnya harus capable, berwibawa, arif bijaksana, dan dapat diterima semua pihak; [aJ penegasan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk sengketa kepengurusan. Selain itu, negara melalui Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM juga berperan memperkuat Mahkamah Partai Politik dalam bentuk pengakuan dan penghormatan ketika akan mengambil keputusan yang terkait. Dualism of political parties not only threqtens the internal party's itself, but also threaten the implementation of the generql election in Indonesia. Therefore, conflict management in the form of the duatism of political parties should be prevented by giving strengthening institutionalization of the political parties court. This is in line with respect to the souvereignty and autonomy of internal political pqrties. Strengthening can be done (1) instituting political parties court into a permonent institution which is not ad hoc; (2) establishment in highest forum paret; (3) judges should be capable, dignified, wise, and acceptable to all parties; (4) confirmation that the decision is final and binding for dispute monagement. In addition, the stqte through the Supreme Court and the Ministry of Justice also plays strengthen ofthe political parties court in the form recognition and respect when it will tqke q decision related. Jurnal ETIKA & PEMILU. Vol. 3, Nomor 1. MARET 2017 31

M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

M EM PE RKUAT PELEM BAGAANMAHKAMAH PARTAI POLITIK: UPAYA

MENCEGAH DUALISME PARTAI POLITIKSTRENC THENINC INS TI TUTIONA LIZAT ION OFTHE POLITICAL PARTIES COURr: EFFORTS TO

PREVENT DUALISM POLITICAL PARTIES

Mei Susanto

ABSTRAK/ABSTRACT

Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politikitu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan pemilihan umumdi Indonesia. Karenanya, konflik kepengurusan dalam bentuk dualismepartai politik harus dicegah dengan memberikan penguatan pelembagaanMahkamah Partai Politik. Hal tersebut sejalan dengan penghormatankedaulatan dan kemandirian internal partai politik. Penguatan dapatdilakukan 1) melembagakan Mahkamah Partai Politik menjadi lembagayang permanen bukan ad hoc; [2) pembentukannya diforum tertinggipartai; [3J hakimnya harus capable, berwibawa, arif bijaksana, dandapat diterima semua pihak; [aJ penegasan putusan yang bersifatfinal dan mengikat untuk sengketa kepengurusan. Selain itu, negaramelalui Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM juga berperanmemperkuat Mahkamah Partai Politik dalam bentuk pengakuan danpenghormatan ketika akan mengambil keputusan yang terkait.

Dualism of political parties not only threqtens the internal party's itself,but also threaten the implementation of the generql election in Indonesia.Therefore, conflict management in the form of the duatism of politicalparties should be prevented by giving strengthening institutionalization ofthe political parties court. This is in line with respect to the souvereigntyand autonomy of internal political pqrties. Strengthening can be done(1) instituting political parties court into a permonent institution whichis not ad hoc; (2) establishment in highest forum paret; (3) judges shouldbe capable, dignified, wise, and acceptable to all parties; (4) confirmationthat the decision is final and binding for dispute monagement. In addition,the stqte through the Supreme Court and the Ministry of Justice also playsstrengthen ofthe political parties court in the form recognition and respectwhen it will tqke q decision related.

Jurnal ETIKA & PEMILU. Vol. 3, Nomor 1. MARET 2017 31

Page 2: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLESI

Kata Kunci: Partai Politik, Mahkamah Partai Politik, Dualisme,Pemilihan UmumKeyword : Political Parties, Polical Parties Court, Dualism, GeneralElection

A. PENDAHULUAN

Permasalahan dualisme partaipolitik yang terjadi saat ini, tidakhanya mengancam kontestasipemilihan umum fPemilu), baikPemilu di tingkat nasional (PemiluPresiden dan Wakil Presiden sertaAnggota DPR RI) maupun Pemilu ditingkat daerah [Pemilihan KepalaDaerah /PemilukadaJ, melainkan juga

mengancam proses demokratisasidi Indonesia. Bahkan, konflik partaipolitik yang berkepanjangan dansengaja dibiarkan, dapat memicuturbulensi yang mengganggukehidupan berbangsa.l

Sebagai contoh konflik dualismekepengurusan Partai Golkar pada

tahun 2015-2016 antara Abu RizalBakri dan Agung Laksono yang

membuat partai berlambang pohon

beringin tersebut kesulitan mengikutikontestasi Pemilukada serentak pada

tahun 2015, bahkan harus terpuruk1 Lihat Kompas, l\4enyempurnakan Mahkamah

Partai, dalam http://print,kompas.com/baca/2o1510al2ol

Menyemp-ur-nakan- I\4a hka mah-Parta i, diakses 4 Ja nua ri

2017. Lihat juga Bambang Eka Cahya Wdodo saatmemberikan keterangan ahli di IVIK dalam Putusan

IVIK No. 78/PUU-Xlll/zor5 menyebutkan: "... duaiisme

kepengurusan dalam parpol pernah menimbulkankerusuhan sosial yang dahsyat yang dikenal denganperistiwa 27 Juli r996. Peristiwa itu sendiri adalahperistiwa pengambil alihan secara paksa kantor DPP

Partai Demokrasi lndonesia (PDl) di Jalan Diponeqoro

58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasas oleh pendukung

Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan).Perlstiwa itu sendiri meluas menjadi kerusuhan di

beberapa wilayah ibu kota khususnya kawasan Jalan

Diponegoro, Salemba, Kramat dan sekitarnya." Dalam

Putusan IVIK No. N/K No.78lPUU-Xlll/2o15, hlm.4o-4r.

pada urutan empat terbawahpartai politik yang memenangkanPemilukada.2 Salah satu kadernya,Gusti Iskandar mengajukanpengujian UU Partai Politik ke

Mahkamah Konstitusi dengan alasan

pencalonannya sebagai GubernurKalimantan Selatan ditolak oleh KPU

Provinsi Kalimantan Selatan yang

diakibatkan berlarut-larutnya konflikdi internal Partai Golkar.3

Konflik yang tidak jauh berbedajuga terjadi di Partai Persatuan

Pembangunan [PPP) dari tahun 2015yang belum juga selesai sampai arval

tahun 201,7. Akibat yang ditimbulkantidak jauh berbeda dengan PartaiGolkar yaitu keterpurukan PPP pada

Pemilukada serentak tahun 2015.Bahkan PPP menjadi juru kuncisebagai partai politik terbawah yang

memenangkan Pemilukada serentaktahun 201,5, kalah dengan PartaiKeadilan dan Persatuan (PKPI) danPartai Bulan Bintang IPBBJ yang tidakmasuk parlemen.4

Konflik Partai Golkar dan PPP

tersebut adalah contoh n],ataterancamnya kontestasi Pemilu

2 Tempo, lni Yang Membuat Golkar Ter:urukDi Pilkada Serentak, dalam https:/lpilkada.tempo .oir,";d11"r gws/zor5/r 2 lalbo r+t 2,8oogl i'ti-_p,e nye ba b- go ka r-

terpuruk-di-pilkada'serental! diakses 4.lanuari zorT

I Lihat Putusan MK No. 78/PUU-Xlll/2or5, h r.5-6.

4 Media lndonesia, Konflik Terbukti MembuatParpol Terpuruk, dalam htlp://www.mediaindones a.

eom/.ne_will:eadl98a91konf I i k-terbukti:mem.b-uat,pa rpoterpurullzor5-ru -zr, dialses 4 Januari zor7.

32 Vol. 3, Nomor 1, MARET 201 7 . Jurnal ETIKA & PEMILU

Page 3: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

Mei Susanto - MEMPERKUAT PELEMBAGAAN MAHKAMAH PARTAT poLtTtK:

akibat dualisme partai politik.Artinya, jika konflik yang demikiandibiarkan begitu saja, bahkan dapatsaja merembet ke partai lain, makaancaman bagi proses demokratisasidi Indonesia adalah sebuah hal yangnyata. Hal tersebut tidak lain karenabanyak lembaga-lembaga negara yangpengisian jabatannya harus melaluipartai politik secara langsung. Sebutsaja Presiden dan Wakil Presiden,DPR RI, maupun Kepala Daerah baikGubernur, Bupati dan Walikota, sertaAnggota DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota. Beruntung konflikPartai Golkar dan PPP yang terjaditidak sampai membuat terganggujalannya lembaga-lembaga negaratersebut.

Sebagian pihak menudingkonflik itu dipicu oleh pemerintahatau partai yang sedang berkuasa.Tudingan yang dapat saja dibenarkan,mengingat dalam kasus Partai Golkardan PPP, kubu yang mendukungpemerintah-lah yang kemudiandisahkan kepengurusannya olehMenteri Hukum dan HAM. Hal yangkemudian diluruskan oleh pengadilanyang menganulir keputusan MenteriHukum dan HAM tersebut.s Walaudemikian, jika melihat sejarah politikdi Indonesia, akar konflik juga dapatdilihat dari dinamika di tubuh partaiitu sendiri, yang dapat disebabkankarena adanya persaingan. Karenanya

penyelesaian melalui mekanismeinternal partai politik merupakan carayang paling tepat.

Persoalan konflik kepengurusanjika dilihat dari UU No. 2 Tahun 2011teritang Partai Politik (UU PartaiPolitik), haruslah diselesaikan melaluiMahkamah Partai Politik. Namunsangat disayangkan Mahkamah PartaiGolkar yang semestinya memberikanj alan keluar justru kurang memberikansolusi.6 Hal tidak jauh berbeda dengankonflik kepengurusan PPP yangsampai dengan tahun201,7 belum juga

selesai walaupun telah ada PutusanMahkamah Partai PPP.

Dari sinilah muncul keinginanuntuk memperkuat mahkamahpartai politik. Penguatan MahkamahPartai Politik tersebut diperlukanmengingat ketentuan UU Partai Politikmasih sangat lemah. Setidaknya adadua kelemahan tersebut, pertama,pengaturan yang masih bersifatumum dan menyerahkan bentukdan mekanisme kerja MahkamahPartai Politik kepada masing-masingpartai politik. Hal ini dapat dilihatdalam Pasal 32 Ayat [2) yang hanyamenyebut "penyelesaian perselisihaninternal Partai Politik dilakukanoleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik". Sementara Pasal 32Ayat [3) hanya menyebut "Susunan

mahkamah Partai Politik atau sebutan

5 Putusan lVlA No. 49o K/TUN/zor5 membatalkan 6 Putusan Mahkamah Partai Golkar menunjukkanKeputusanlvlenteriHukumdanHAIMtentangpengesahan dua orang hakim menyatakan netral, sementaraPart_ai Golkar kubu Agung Laksono. Termasuk juga dua hakim lainnya memenangkan kubu AgungPutdsan PTUN Jakarta teftanggal zz November zo16 Laksono. Putusan tersebut tidak memuat kesimpulanyang menganulir Keputusan Menteri Hukum dan HAM sehingga membingungkan. Detik, lni lst Amar putusan

tentang pengesahan PPP kubu Romahurmuzy. Putusan Mahkamah Partai Golkar", dalam http:llnews.detik.com/PTUN tersebut kemudian diajukan banding oleh pihak beital,z-8&36o,lini-isi-amar-putu-san-mahkamah-partai-Kementerian Hukum dan HAM. qolkar, diakses 4 Januari 2017.

Jurnal ETIKA & PEMILU. Vol. 3, Nomor 1, MARET 2017 33

Page 4: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLESI

lain sebagaimana dimaksud pada ayat

[2) disampaikan oleh Pimpinan PartaiPolitik kepada Kementerian". Keduq,

adanya kemungkinan kontradiksinorma berkaitan putusan Mahkamah

Partai Politik yang dianggap final dan

mengikat secara internal dalam halperselisihan yang berkenaan dengan

kepengurusan berdasarkan Pasal 32

Ayat [5J. Namun Pasal 33 Ayat [1)menyatakan "Dalam hal penyelesaian

perselisihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 tidak tercapai,penyelesaian perselisihan dilakukanmelalui pengadilan negeri." Ini artinyakeputusan Mahkamah Partai Politikdalam hal perselisihan kepengurusanyang dianggap final dan mengikattetap dapat diajukan upaya hukumke pengadilan negeri jika masih

ada perselisihan. Ketentuan inimengandung contradictio interminisalias pertentangan walaupun dalam

batas-batas tertentu dapat saja

dibenarkan karena sangat mungkinperselisihan masih terjadi paska

putusan Mahkamah Partai Politik.Hal inilah yang kemudian diujikan ke

Mahkamah Konstitusi.Berdasarkan latar belakang

tersebut, maka dalam tulisan inirumusan masalah yang hendakdicarikan solusinya adalah bagaimanapenguatan Mahkamah Partai Politikdalam upaya mencegah dualismepartai politik dalam Pemilu?

B. PEMBAHASAN

8.1. Urgensi MemperkuatPelembagaan DanDemokratisasi Partai Politik

Dalam perkembangan kekinian,banyak pihak yang mempertanyakanurgensi mempertahakan keberadaan

partai politik, mengingat kegagalan

partai politik melahirkan pemimpinyang berkompeten dalam memajukandan menyejahterakan rakyat. Bahkan

partai politik melalui oknum kader-kadernya justru melahirkan politisikorup yang membuat rakyat "jengah"

terhadap keberadaan partai politik.Walau demikian, kedudukan

partai politik yang strategis sebagai

salah satu pilar demokrasi takmenyurutkan keinginan untukmendorong perbaikan partai politikyang sehat dan modern. Paling tidakada dua alasan mengapa perbaikanpartai politik menjadi sangat penting.T

Pertama, alasan jaminan HAM dan

konstitusi. Keberadaaan partai politikberkaitan erat dengan prinsip-prinsipkemerdekaan berpendap at (fr e e d o m ofexpression), berorganisa si (freedom ofassociation) dan berkumpul (freedom

of assembly) yang dijamin dalam UUD

1945 Pasal 2BE Ayat (3J "Setiap orang

berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkanpendapat." Tiga hak tersebutsebenarnya bukan hanya monopolipartai politik, namun juga terwujuddalam bentuk kekebasan pers,

7 Lihat IVIei Susanto, Model Pendanaan PartaiPolitik Menuju Partai Politik Yang Terbuka dan Modern,

makalah dalam Konferensi Hukum Tata Negara yang

diselenggarakan oleh Pusako, di Bukit Ting9i,5-8September zo16, hlm. r-u.

34 Vol. 3, Nomor 1, MARET 2017. Jurnal ETIKA & PEMILU

Page 5: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

Mei Susanto - MEMPERKUAT PELEMBAGAAN MAHKAMAH pARTAt p0LtTtK: UpAyA....-

kebebasan berkumpul dan berserikatmelalui lembaga swadaya masyarakat(LSM), organisasi kemasyarakatan(ormas), dan lain sebagainya.

Kedua, alasan bahwa partaipolitik dalam tata pemerintahanyang demokratis memainkanperan representasi dan sekaliguspenghubung antara pemerintah [rhestate) dengan warga negaranya (thecitizens).8 Bahkan Schattscheidere,mengatakan bahwa "political partiescreated democracy", partai polit"iklahyang membentuk demokrasi, bukansebaliknya. Karena itu Schattscheidermengatakan "modern democracy isunthinkable save in terms of the parties" .

Selain itu Yves Meny and AndrewKnapplo mengatakan, "A democraticsystem without political parties orwith a single party is impossible orat any rqte hard to imagine". Sistempolitik dan ketatanegaraan denganhanya satu partai politik, sulit sekalidibayangkan untuk dapat disebutdemokratis, apalagi jika tanpa partaipolitik sama sekali.11

Dari situ, partai politik berperanlangsung dalam pengambilankebijakan bernegara, yangmembedakannya dengan organisasinonpolitik seperti ormas maupunLSM yang hanya berhenti padaperjuangan wacana publik atau

8 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum TataNegara lndonesia Paska Reformasi, (Jakarta, Buana llmuPopuler, zooS), hlm. 7eo.

e Schattschneider EE., PartvGovernment, (New York, Rinehar[,1942) ntm. 3.

10 Yves Meny and Andrew Knapp, Governmentand Politics in Western Europe: Britoiry France, ltaly,Germany, third edition, (Oxford University press, 1998),hlm.86.

11 Lihat Jimly Asshiddiqie, op.clr., hlm. 713.

tindakan-tindakan konkrit di luarkonteks organisasi negara. Organisasinonpolitik tersebut tidak dapat dantidak memegang kewenangan hukumuntuk menentukan keputusan-keputusan kenegaraan. Namun,partai politik dapat melakukannyamelalui perantaraan orang-orangyang berhasil mereka perjuangkanuntuk menduduki jabatan-jabatan kenegaraan yang dipilih(elected officia[).12 Giovanni Sartorisebagaimana dikutip Miriam Budiardj o

menyebut a pqrty is any politicqlgroup that present at elections, and iscabaple of placing through electionscqndidates for public office (partaipolitik adalah suatu kelompok politikyang mengikuti pemilihan umum danmelalui pemilihan umum itu, mampumenempatkan calon-calonnya untukmenduduki jabatan-jabayam publik). 13

Sejalan dengan teori tersebut,dalam ketatanegaraan Indonesia,partai politik mendominasi pengisianjabatan publik mulai dari eksekutif,legislatif maupun yudikatif. Dalampengisian jabatan eksekutif, yaknipencalonan Presiden dan WakilPresiden, UUD 1945 menggariskanhanya partai politik atau gabunganpartai politik-lah yang dapatmengajukannya.l4 Sementara ituuntuk pengisian jabatan eksekutifdidaerah, baik Gubernur, Walikota

rz /bld. Dalam perkembangan kekinian, jabatan-jabatan tersebut dapat sala diisi oleh orang nonpartaipolitik, mengingat sistem rekrutmen pejabat publiksudah memberikan hak perorangan (calon independen)mencalonkan diri dalam sebuah pemilihan.

t3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar tlmu politik,(Jakarta, Gramedia, zor3), hlm. 4o4-4o5.

14 Pasal 64 Ayat (2) UUD 1945: "Pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politikatau gabungan partai politik peserta pemilihan umum...,,.

Jurnal ETIKA & PEMILU . VoI. 3, Nomor t, MARET 2012 35

Page 6: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

TULTSAN UTAMA (MA|N ARTTCLES)

atau Bupati juga didominasi olehpartai politik walau juga telah dibukakeran calon perorangan [independen)mencalonkan diri. Sementara itu,pengisian jabatan legislatif di DPR dan

DPRD dimonopoli oleh partai politik.lsDemikian halnya pengisian jabatan

yudikatif, yakni Hakim Agung maupun

sebagian Hakim Konstitusi harus

memintakan persetujuan kepada

DPR yang notabene merupakankepanjangan tangan dari partai politik.Bahkan pengisian jabatan lembaga-

lembaga independen maupunpenunjang seperti BI, BPK, KY, KPU,

KPK, Panglima TNI, Kapolri dan lain-

Iain juga memerlukan persetujuan

ataupun pertimbangan DPR, Hal

ini menunjukkan posisi strategispartai politik dalam percaturan

ketatanegaraan Indonesia.

Khusus pengisian jabatan melaluipemilihan umum sebagaimana telahdisinggung, jika partai politik terbelahmaka akan dapat mengganggujalannya pengisian jabatan tersebutsehingga otomatis pula akan

mengganggu jalannya pemerintahan.Alasan-alasan tersebut menjadi

dasar dalam upaya memperbaikipartai politik. Hal ini tidak lainagar salah satu pilar penyangga

demokrasi dapat diperkuat sehingga

tidak merobohkan demokrasi itusendiri.l6 Adapun perbaikan tersebutdalam bentuk penguatan derajatpelembagaan partai politik (the degree

15 Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945: "Peserta

pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

adalah paftai politik".t6 Pilar demokrasi lainnya adalah pemerintahan,

hukum, media massa, elemen masyarakat sipil, dan lain-

la in.

of institutionalization) dalam setiap

sistem politik yang demokratis.lT

Berkaitan dengan pelembagaan

partai politik, Samuel P. Huntingtonmengidentifikasi empat aspek

ydng dapat digunakan untukmenilai apakah sebuah organisasi,

termasuk partai politik, telah

terinstitusionalisasi atau tidak.lB

Aspek-aspek itu menurut Huntingtonadalah adaptability, complexity,qutonomy, dan coherence,le Tentang

institusionalisasi, secara sederhana

Huntington merumuskannya,"institutionalization is the process by

which organization and procedures

acquire value and stability"21. Dengan

demikian pelembagaan sebuah

organisasi (termasuk partai politikJ

merupakan proses di mana organisasi

dan prosedur-prosedur memperolehnilai dan stabilitas, sehingga mampuberadaptasi dengan baik, mampumenyelesaikan semua kompleksitaspersoalan yang ada, mampu mandiri

Iotonomj dan saling berhubungan.Sementara itu, Vicky Randall

dan Lars Svasand mengatakan

institusionalisasi partai politikmencakup dimensi internal dan

eksternal, terdiri dari empat elemen,

yaitu srstimness, decisional autonomy,

value infusion, dan reification.2lPelembagaan partai politik sangat

bergantung pada sistem yang

dibangun, kemandirian dalam

r7 Jimly Asshiddiqie, op.clt., hlm.71o.18 Samuel P. Hutinglon, Politicdl Order ln Changing

Soclety, (London, Yale University Press, 1973), hlm. rz.19 lbid.

20 lbid.

zr Vicky Randall dan Lars Svasand, "Partylnstitutionalization in New Democracies", dalam Party

Politrcs, Vol 8 No. r, zooz, hlm. r3.

36 Vol. 3, Nomor 1, MARET 2017. Jurnal ETIKA & PEMILU

Page 7: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

MeiSusanlo-MEMPERKUATPELEMBAGAANMAHKAMAHPARTATp0LTTTK:UpAyA....-

memutuskan, nilai yang bermanfaatdan fungsional untuk kepentinganpartai politik itu sendiri. SedangkanNetherlands Institute for MultipartyDemocracy [NIMDJ merumuskanlima aspek pelembagaan partai yangsaling terkait, yaitu pengembangandemokrasi internal, keutuhaninternal, identitas politik (ideologiJ,ketangguhan organisasi dan kapasitasberkampanye.22

fika dilihat, ada kesamaan antarapendapat Hutington dengan Randalldan Svasand berkaitan denganpelembagaan partai politik, yakniadanya kemandirian atau otonomi.Ha1 ini menunjukkan, pemberiankemandirian terutama dalammengambil keputusan adalah sangatpenting didalam proses pelembagaanpartai politik. Jika dikaitkan denganpendapat IMD tersebut merupakanproses pengembangangan demokrasiinternal sehingga dapat memberikanketangguhan organisasi partai politikitu sendiri. Apalagi, sebagaimanadisebutkan Randal dan Svasand,decisional autonomy ini merupakanfaktor eksternal, yang berartipenentuan seberapa besar tingkatkemandirian dalam mengambilkeputusan itu dipengaruhi olehlingkungan luar dari partai politikitu sendiri. Semakin besar pengaruheksternal (termasuk pengadilanlterhadap pengambilan kebijakanpartai politik, semakin rendah tingkatkemandiriannya yang berarti semakintidak terlembagakannya partai politik.

Berkaitan dengan tema yang

22 NllvlD, Suotu Kerangka Kerja PengembanganPartai Politikyang Demokratis, zoo6, hlm rz-r5.

dibahas yakni penguatan MahkamahPartai Politik, maka ini menjadi sangatrelevan. Mahkamah Partai Politikyang didesain untuk memperkuatdemokrasi internal partai politik agarmampu menghasilkan keputusan-keputusan yang mandiri adalah salahsatu bentuk upaya pelembagaanpartai politik.

8.2. Putusan MK No. 7B/PUU-xilr/20t5Sebagaimana telah disebutkan

diawal, salah satu permasalahanMahkamah Partai Politik menurutUU Partai Politik adalah adanyakontradiksi putusan MahkamahPartai Politik yang dianggap final danmengikat secara internal dalam halperselisihan yang berkenaan dengankepengurusan namun masih dapatdiajukan ke pengadilan dalam halpenyelesaian perselisihan melaluiMahkamah Partai Politik tidaktercapai.

Persoalan kontradiksi norma dalamUU Partai Politik tersebut kemudiandiujikan ke Mahkamah Konstitusiyang menghasilkan Putusan No. 78/PUU-XIII/2015 yang dibacakan dalamSidang Pleno Mahkamah Konstitusi9 November 2016. Putusan MK No.7B-PUU/XIII/201,5 sendiri menolakpermohonan termohon yang memintaagar Pasal 33 Ayat [1J UU PartaiPolitik dimaknai "Putusan MahkamahPartai Politik selain berkenaan dengankepengurusan bersifat final dan tidakmengikat dan dapat diajukan kepengadilan negeri".

Walaupun MK menolak

Jurnal ETIKA & PEMILU. Vol. 3, Nomor 1. MARET 2017 37

Page 8: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

TULTSAN UTAMA (MA|N ARTICLESI

permohonan tersebut, namundalam pertimbangannya MK

menyetujui konsep bahwa Putusan

Mahkamah Partai Politik bersifatfinal dan mengikat, sehingga jikaada permasalahan perselisihankepengurusan partai maka pengadilanharus mendasarkannya pada putusanMahkamah Partai Politik. Dengan

demikian, sebenarnya MK memilikipandangan yang sama dengan

pandangan pemohon. Hanya saja MK

meluruskan tafsir yang dikembangkanoleh pemohon yang menganggap

Putusan Mahkamah Partai Politikdalam hal perselisihan kepengurusanpartai politik tidak final dan tidakmengikat. Secara lebih jelas dalam

pertimbangannya, M K mengatakan :23

"Bahwa secara tekstual Pasal 33

Ayat [1) UU Parpol bukan normayang berdiri secara otonom. Pasal

33 Ayat (1) UU Parpol mengacu

pada Pasal 32 UU Parpol. Maka

untuk memahami Pasal 33 Ayat

[1) UUU Parpol harus didahuluidengan memahami makna yang

terdapat dalam Pasal 32 UU Parpol.

Rumusan Pasal 32 UU Parpol terdiridari lima ayat. Ketentuan tersebutmemiliki maknal penyelesaian

perselisihan partai politik yangmeliputi perselisihan yang

berkenaan dengan kepengurusan,pelanggaran terhadap hak anggotapartai politik, pemecatan tanpaalasan yang jelas, penyalahgunaan

kewenangan, pertanggungj awabankeuangan, dan/atau keberatanterhadap keputusan partai

2j Lihat Putusan N4K No. 78/PUU-XllU2or5, hlm.

86.

38 Vol. 3, Nomor 1, MARET 2017. Jurnal ETIKA & PEMILU

politik diselesaikan oleh internalpartai poltik dan dilakukan oleh

suatu mahkamah partai politik.Penyelesaian perselisihan internaltersebut harus diselesaikanpaling lambat 60 hari. Dalam halperselisihan partai politik yang

berkenaan dengan kepengurusan,putusannya bersifat final dan

mengikat secara internal. Salah satu

makna yang dapat disimpulkanterdapat pengecualian, yakniperselisihan partai politik yang

berkenaan dengan kepengrusan,

putusannya bersifat final dan

mengikat. Maka secara a contrario,bentuk perselisihan lainnya tidakbersifat final dan mengikat.

Bahwa atas alasan-alsan tersebut,maka keberadaan Pasal 33 Ayat [1JUU Parpol menjadi sangat penting,mengingat terdapat putusanyang sifatnya tidak final dan

mengingkat, maka perlu adanya

suatu jawaban bagaimana apabilasalah satu pihak tidak menerimaterhadap putusan tersebut? Upaya

hukum apa yang dapat ditempuh?

Jawabannya terdapat dalam Pasal

33 Ayat (11 UU Parpol, yakniapabila perselisihan sebagaimana

temasuk Pasal 32 UU Parpol

tidak terpenuhi, penyelesaian

perselisihan dilakukan melaluipengadilan negeri. Maka jika

dibaca secara tekstual dan

sistematis dapat disimpulkanbahwa makna penyelesaian

perselisihan, sebagaimanadirumuskan dalam Pasal 33 Ayat(1) UU Parpol, secara jelas tidaktermasuk perselisihan yang

Page 9: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

Mei Susanto - MEMPERKUAT PELEMBAGAAN MAHKAMAH PARTAT P0LtTlK: UpAyA....-

berkenaan dengan kepengurusan.Putusan terhadap perselisihanyang berkenaan dengankepengurusan parpol bersifat finaldan mengikat. Tampak dalam halini tidak terdapat pertentanganantara suatu norma, tetapiterdapat penafsiran lain yang perlumendapatkan penekanan secara

tekstual.Atas dasar tersebut, maka MK

berpendirian bahwa Pasal 33 Ayat(1) UU No. 2 Tahun 201.L tidakbertentangan dengan UUD 1945sehingga permohonan ditolak.

Selain meluruskan caramenafsirkan, dalam putusan MKtersebut terdapat beberapa pelajaranyang dapat diambil dalam kontekspenguatan Mahkamah Partai Politik.Misalnya saja MK menyebutkan bahwapartai politik sebagai badan hukumpublik memiliki atribut kedaulatandi mana kekuasaan tertinggi tersebutberada di tangan anggotanya.2a Denganadanya pengakuan kedaulatan partaipolitik secara implisit bermaknabahwa negara pada dasarnya dibatasiketerlibatannya dalam urusan partaipolitik. Negara tidak terlalu dapatturut campur untuk semua urusanpartai politik. Dalam arti, tidak semuaurusan internal partai politik yangdapat diintervensi oleh otoritasnegara. Cara pandang ini Iinier denganapa yang diatur dalam UU PartaiPolitik, keterlibatan negara dalamurusan partai politik hanya beradapada empat ranah utama, yaitu:2s

a. Melegalisasi keberadaan partai

lbid., hlm.87tbid.

politik melalui penerimaanpendaftaran pembentukanpartai politik dalam hal iniperan pemerintah bersifatadministratif;

b. Mengesahkan anggaran dasardan anggaran rumah tanggaatau perubahan anggaran dasardan anggaran rumah tanggayang telah diputuskan melaluiforum pengambilan keputusanpartai poltiik, dalam konteks iniperan pemerintah juga bersifatadministratif [Pasal 5 UU PartaiPolitik);

c. Penetapan susunankepengurusan partai politikyang telah diputus melaluimekansime internal partaipolitik, sebagaimana diaturdalam UU Partai Politik. Untukini peran pemerintah juga

sebatas memiliki peran formaladimistratif [Pasal 23 UU PartaiPolitik);

d. Peradilan negara terlibatdalam penyelesaian konflikpartai politik, khususnyauntuk kasus pelanggaranhak anggota, pemecatanpenyalahgunaan kewenangan,pertanggungjawabankekuasaan, dan keberatanatas keputusan partai politikuntuk konflik kepengurusan,negara tidak ikut campurdalam penyelesaiannyamelainkan diserahkan kepadainternal partai poltiik melalyiinstitusi Mahkamah PartaiPolitik (vide Pasal 32 UU

Partai PolitikJ, namun apabila24

25

Jurnal ETIKA & PEMILU. Vol. 3. Nomor l. MARET 2017 39

Page 10: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

TULTSAN UTAMA (MA|N ARTTCLES)

Mahkamah Partai Politik tidakberhasil menyelesaikan konflikkepengurusan, maka tetapdisediakan lembaga peradilanuntuk memutuskan sengketatersebut.

Pembatasan ruang keterlibatannegara sekaligus adanya pengakuan

akan kedaulatan partai politik juga

diiringi dengan pemberian hak penuhpartai politik untuk menyelesaikansengketa internal di mana penyelesaian

sengketa internal dilakukan melaluiinstitusi Mahkamah Partai Politikyang dibentuk oleh masing-masingpartai politik. Pandangan MK tersebutsejalan dengan pendapat ahli Saldi Israyang menjadi bahan pertimbanganPutusan MK No. 7BIPUU-XIII /2015tersebut.

Selain itu menurut MK, pemberianotoritas penyelesaian masalahinternal kepada Mahkamah PartaiPolitik melalui UU Partai Politikternyata masih mengandungmasalah serius khususnya terhadapeksistensi Mahkamah PartaiPolitik terkait dengan putusanpenyelesaian perselisihan yang akandikeluarkannya. Melihat bentanganempirik yang ada, ternyata partaipolitik masih gagap dengan eksistensiMahkamah Partai Politik melaluiUU Partai Politik, desain komposisidan tata kerja Mahkamah PartaiPolitik ternyata dalam praktik belumdisiapkan secara matang oleh masing-masing partai politik. Pada gilirannyaketika muncul perselisihan yangmemerlukan kehadiran MahkamahPartai Politik, yang terjadi justrukebingungan dalam menghasilkan dan

memfungsikannya secara optimal.26

Sejalan dengan pendapat SaldiIsra dalam Putusan MK tersebut, MKmemberikan beberapa pertimbanganmengenai cara mengatasi persoalanefektivitas Mahkamah Partai Politik,yakni melalui pengisian keanggotanMahkamah Partai Politik melaluiforum tertinggi partai politik. Hal inimerupakan bentuk konkrit bahwamandat Mahkamah Partai Politikberasal dari kedaulatan partaipolitik, bukan dari pengurus. Selain

itu menghindarkan partai politikdari kemungkinan hanya diisi olehkelompok tertentu saja. AnggotaMahkamah Partai Politik o rang cap abledan dapat diterima oleh berbagaikelompok. Susunan komposisisyogyanya melibatkan pihak eksternalyang independen atau non partisan,sebaiknya lebih banyak dari internalagar mampu menjaga objektivitas dan

fairness dalam penyelesaian sengketainternal partai politik, apalagisengketa kepengurusan sarat dengantarik menarik kepentingan antarkelompok dalam partai politik.2T

Selain pendapat MK tersebutyang beberapa di antaranya sejalandengan pendapat ahli yang dihadirkandipersidangan, terdapat satupandangan ahli yakni Saldi Isra yangpatut untuk dipertimbangkan yakniMahkamah Partai Politik seharusnyadidesain secara permanen, bukan adhoc.2B

26 lbid. hlm .87-88

z7 lbid., hlm.89.28 tbid, hlm. 56.

40 Vol. 3, Nomor I, MARET 2017 . Jurnal ETIKA & PEMILU

Page 11: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

I

Mei Susanto - MEMPERKUAT

B.3. Memperkuat Mahkamah PartaiPolitik

Uraian sebelumnya baik ituyang bersifat teoritis berkenaandengan pelembagaan partai politikmerupakan upaya menambah

derajat kemandirian atau otonomipartai politik, dan juga yang bersifatamanat Putusan MK No. 7B/PUU-Xlll/201-5, telah mengarahkan kitapada kesimpulan bahwa penguatan

Mahkamah Partai Politik adalah suatu

PELEMBAGAAN MAHKAMAH PARTAI P0LlTlK: UPAYA....-

hal yang penting.Sebelum membahas lebih dalam

upaya penguatan Mahkamah PartaiPolitik tersebut, terlebih dahuludisajikan data perbandinganMahkamah Partai Politik untuk partaipolitik yang menj adi peserta pemilihanumum tahun 2014, khususnya dariaspek nama, kedudukan, kewenangan,

cara pengisian, dan mekanismepersidangan.

TABEL KEBERADAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK

PARTAIPOLITIK

NAMAKEDUDUKAN, TUGASDAN KEWENANGAN

PENGISIAN HAKIMMAHKAMAH PARTAI

MEKANISMEPERSIDANGAN

PDIP(AD ART2oas-zo20)

MahkamahPartai

Berkedudukan di

DPP dan bertugasntuk menyelesaikanperselisihan internala rtai

Dipilih oleh DPP,

terdiri dari 7 orang,

4 orang merupakanpimpinan DPP, 3orang bersifat od hoc

Ada pengaturanmengenai mekanismekuorum persidangan,

dan memerintahkanketentuan lebih lanjutdenqan Peraturan Partai.

Pa rta i

Golkar(AD ARTTahun zo16)

Mahka mahPartai

Tugas Untukmenyelesai kan

perselisihan internalPartai

Ketua, Wakil Ketuadan Anggotalvlahkamah Partaiditetapkan dalamMusyawarah Nasionalsebagai forumterti nggi.

Ketentuan lebih lanjuttentang penyelesa an

perselisrhan hukumdan Mahkamah Partaidiatur dalam PeraturanOrgan isasi.

PartaiGerindra(AD ARTTahun zor4)

MajelisKehormatan

Berkedudukan di DPPMempunyai fungsi dantugas menyelesaikanperselisihan internalserta pelanggarandisiplin dan masalah-masalah lainnya yang

dapat berpengaruhterhadap nama baikpartai.

Ditetapkan oleh KetuaDewan Pembina dandisahkan berdasarkanSurat KeputusanDPP atas persetujuanKetua DewanPem bina.

T dak detil, hanyasoal langka waktupenyelesiaan, selanjutnyad atur dalam PeraturanPartai.

PartaiDemokrat(AD ARTTahun zor5)

DewanKehormatan

Berkedudukan diDPP Bertindak selakuMahkamah Partaidalam menyelesaikanperselisihan internalpartai atas laporanKomisi Penqawas.

Penetapan pejabatDewan menjadiwewenang MajelisTinggi Paftai.

Tidak diatur rinci, danmemerintahkan dibuatdalam peraturan yangditetapkan oleh DewanKehormata n.

PKB(AD ARTTahun zor4)

N4ajelis

Ta hki m

Berkedudukan diDPP bersifat Adhoc. I\4empunyaikewenangan untukmenerima pengaduan,memeriksa sertamengadilisetiapperkara dan atauoenoaduan.

Diisi oleh PengurusPartai

Tidak diatur rinci, danmemerintahkan diaturlebih lanjut dalamperaturan partai.

Jurnal ETIKA & PEMILU. Vol. 3, Nomor 1, MARET 2011 41

Page 12: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

TULTSAN UTAMA (MA\N ARTICLESI

PAN(AD ARTTahun zoro)

Ma hka mahPenyelesaia n

Sengketa

hanya berada di tingkatDPP berwenangmenyelesaikansengketa yang terjadidalam tubuh partai

Ketua dipilih danditetapkan oleh KetuaUmum DPP bersamaketua MPP

Tidak diatur secara rinci,hanya mengenaijangkawaktu penyelesaian,lebih lanjut diatur olehPedoman MahkamahPenyelesaian Senqketa

PKS(AD ARTTahun zor3)

MalelisTahkim

Berkedudukan diDPP. Kewenanganpemeriksaan terhadapanggota yang diduqamelanggar peraturanpartai, melakukan uji

materiel, memberikanpenafsiran atasperaturan partai, danmemutus perselisihankewena nqan.

Tidak diatur Tidak diatu

PPP(AD ARTTahun 2011)

MahkamahPartai

Berkedudukan di DPP.

Bertugas danberwenang: perselisihankepeng urusa n;

peninjauan kembalitentang pemecatan,pemberhentia n

sementara, danpem berhentiansebagai AnggotaPPP; pengaduanperkara dugaanpenya la hg u naa n

kewena ngandan dugaanpenyalahgunaankeuanga n.

Ketua dan WakilKetua dipilih dalamlvluktamar, Anggotadipilih oleh DPP.

I\,4encantumkansyarat: pengalamanz masa bakti;pengetahuanmendalam soalke-PPP-an, ADART dan peraturanperu ndang-unda nga n;

memiliki sifat arifdan bijaksana; tidakpernah melakukanperbuatan asusila,menghina adatistiadat, dan agama;serta tidak pernahdinyatakan bersalaholeh pengadilankarena tindak pidanadengan ancamanhukuman minimal5(lima) tahun;

Memerintahkan hukumacara diatur olehI\,4ahkamah Paftai

Nasdem(AD ARTTahun zort)

Ma hka mahPartai

I\4ahkamah Padaibertuqas menyelesaikanperselisihan internalPa rta i.

Mahkamah Partaiterdiri dari individuyang ditunjuk melaluiSurat KeputusanMaielisTinooi Partai.

Tidak rinci, hanyamengenai janqka u,aktu

Parta i

Hanura(AD ARTTahun zor5)

DewanKehormatan

Berkedudukan diDPP, disebut sebagaipembantu utamapimpinan partaiyang berwewenangmemanggil, memeriksa,menyelesaikan danmemutuskan sanksiterhadap pelanggaranetik, moral danperselisihan internal.

Ketua DewanKehormatan dipilihdan di tetapkan olehtim formatur yang dibentuk dalam munas/munaslub.Anggota dewankehormatan dipiliholeh ketua DewanKehormatan ataspersetujuan DewanPrmpinan Pusat.

Tidak rinc

42 YoL3, Nomor 1, MARET 2017. Jurnal ETIKA & pEMILU

Page 13: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

Mei Susanlo - MEMPERKUAT PELEMBAGAAN MAHKAMAH PABTAI POLITIK: UPAYA.-..-

PKPI(AD ARTTahun zor5)

Mahka mahPartai

Berkedudukan di DPP,

Tugas dan wewenang:menyelesa ika n

sengketa yang terjadidi internal partai yangdiajukan oleh anggotadan atau penguruspartai yang merasadirugikan.

Diangkat oleh DPP.

Mencantumkansyarat: setia kepadaPancasila, UUD1945,AD-ART Parta;pendiri Partai ataupernah menjadianggota DewanPenasihat Partai atauDewan Pakar atauDewan PimpinanNasional; tidakpernah melakukanperbuatan terceladalam partai dan ataudi masyarakat; tidakpernah melakukantindak pidanakejahatan; memilikiintegritas dan loyalkepada partai.

Diatur cukup rinci sepertirentang waktu danmekanisme beracara.

PBB(AD ARTTahun zoro)

Bada n

KehormatanDibentuk di tingkatPusat, Wilayah danCabang. Berwenangmenerima, memeriksa,dan mengadilipengaduan terhadapanggota yang dianggapmelanggar Ketetapan-ketetapan Muktamar,Ketentuan-ketentua n

partai lainya dan/atauKode Etik.

Ketua BadanKehormatan Pusatdipilih dan ditetapkanoleh Muktamar,sementara WiJayah

oleh MusyawarahWilayah dan untukCabang olehMuswarah Cabang.Mencantumkan syaratharus memahamikonstitusi danketentuan partailainnya, memi ikiintegritas danakhlak yang baik.Menca ntum ka n j uga

durasijabatan danpembatasan masa

iabata n.

Tidak diatLrr

Dari tabel tersebut, dapat dilihat:pertamq, perbedaan penggunaannama Mahkamah Partai Politik,ada yang menggunakan MahkamahPartai, Badan Kehormatan, DewanKehormatan, Majelis Tahkim, danMajelis Penyelesian Sengketa.

Kedua, berkaitan dengan kedudukanMahkamah Partai, hanya satu yangdibentuk disetiap jenjang [pusat dandaerahJ yakni Partai Bulan Bintang

[PBBJ, sementara sebelas partai yanglain berada di tingkat pusat. Ada satupartai yakni PKB yang menyebut

bersifat ad hoc (tidak permanenl,sementara itu Partai DemokratMahkamah Partai dilekatkan padaDewan Kehormatan. Ketig a, berkaitandengan cara pengisian. Ada empatpartai yang Pimpinan MahkamahPartai Politik-nya dipilih melaluiforum tertinggi partai yakni PartaiGolkar, PPP, Partai Hanura, PBB.

Sementara itu ada 7 partai yang dipiliholeh DPP atau MPP yakni PDIP, PartaiGerindra, Partai Demokrat, PKB, PAN,

Partai Nasdem dan PKPI. Ada satupartai yakni PKS yang tidak mengatur

Jurnal ETIKA & PEMILU. Vol. 3, Nomor 1, MARET 2011 43

Page 14: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

TULISAN UTAMA (MA\N ARTTCLES)

mekanisme pengisian. Selain itu, adatiga partai yang menyebutkan syarat-syarat untuk dapat menjadi HakimMahkamah Partai Politik, yakni PPP,

PKPI dan PBB. Juga tidak ada partaipolitik yang membuka diri untukmelibatkan pihak eksternal dalamMahkamah Partai Politik. Keempat,dari aspek mekanisme persidangan,rata-rata tidak diatur secara rinci danmemerintahkan diatur lebih lanjutdalam peraturan partai, hanya PKPIyang cukup rinci baik berupa jangkawaktu maupun mekanisme beracara,bahkan ada yang tidak diatur yakniPKS dan PBB.

Dari data tersebut, dapatdisimpulkan masih terdapatpengaturan yang berbeda-beda antarpartai politik. Perbedaan tersebutkarena UU Partai Politik memangmemberikan kebebasan kepada partaipolitik untuk mengatur keberadaanMahkamah Partai Politik. Kebebasanberdasarkan UU Partai Politik tersebutmerupakan open legal policy. Disatusisi dapat bermakna positif sebagaipenghormatan terhadap kedaulatanpartai politik, namun disisi lain dapatmembuat Mahkamah Partai Politikakan sangat tergantung kehendakyang menjadi pengurus partai politiksehingga dapat saja menguntungkankelompok tertentu dalam partai politikyang bersangkutan. Bahkan FerdianAndi menyebut format MahkamahPartai Politik menurut UU No. 2 Tahun2011 tentang Partai Politik, "suka-

suka" selera pimpinan partai.2e Untuk

)9 Ferdian Andi mencontohkan dalam kasusgugatan Fahri Hamzah yang mempersoalkan keberadaanPresiden PKS Sohibul lman yang disebut merangkapjabatan baik sebagal pengadu dan pengadil (Majelis

itu, penguatan Mahkamah PartaiPolitik semestinya dilakukan dengancara membuat pengaturan secaraIebih rinci dalam UU Partai Politiksehingga memiliki format dan bentukstandar yang menjamin independensi,kredibilitas dan akuntabilitasMahkamah Partai Politik. Hal ini tidaklain adalah upaya agar MahkamahPartai Politik mampu hadir dalammenyelesaikan sengketa internalpartai politik khususnya berkaitandengan sengketa kepengurusan.

Beberapa tawaran penguatanMahkamah Partai Politik yangterdapat dalam Putusan MK No.

7BIPUU-XIII /2015 antara lain: t1lsifatnya permanen bukan ad hoc; (2)pembentukannya diforum tertinggipartai; [3J hakimnya harus capabledan dapat diterima semua pihak; [4)perlunya pelibatan eksternal yangindependen dan non partisan. Poinnomor satu dan dua cukup tepat agarMahkamah Partai Politik memilikiderajat kedudukan yang kuat dantinggi. Tidak permanennya MahkamahPartai Politik membuatnya tidakberwibawa karena seolah menjadiorgan pelengkap partai yang dibentukketika dibutuhkan saja. Karenanyasifat permanen semestinya diterapkandiseluruh partai politik. Selain itupembentukan atau pengisian yangdilakukan dalam forum tertingi dipartai politik juga akan semakinmeneguhkan pentingnya kedudukanMahkamah Partai Politik yang setaradengan Ketua Umum yang biasanyadipilih dalam forum tertinggi partaiTahkim PKS salah satu anggotanya adalah presiden

PKS). Lihat Ferdian Andi, Format Ulang MahkamahPartai, opinl dalam Koran Jakarta, 8 April 2016.

44 Yol.3, Nomor l, MARET 2017. Jurnat ETIKA & PEMILU

Page 15: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

Mei Susanto - MEMPERKUAT PELEMBAGAAN MAHKAMAH PARTAT P0LtTtK:

politik. Juga mandat yang diberikankepada Hakim (atau sebutan lainnya)Mahkamah Partai Politib berasaldari forum tertinggi partai yangmerepresentasikan seluruh kehendakpartai bukan kehendak penguruspartai politik saja fkarena dibentukDewan Pengurus Partai/DPPl.

Sementara itu, poin nomor tigasebenarnya tidak hanya cukup capabledan dapat diterima semua pihak,perlu juga hakim yang berwibawa,arif bijaksana, dan dihormati danini biasanya adalah "sesepuh" partaipolitik. Karena itu, semestinya syaratHakim Mahkamah Partai Politikharus telah berpengalaman sebagaipengurus beberapa periode untukmemastikan yang bersangkutanmemahami betul seluk belum partaipolitik yang bersangkutan, sertadihormati karena ketokohannyatersebut.

Sedangkan untuk poin nomorempat yakni pelibatan eksternal dalamMahkamah Partai Politik adalah dalamupaya meningkatkan independensidan netralitas. Siti Zuhro mengatakantanpa netralitas, sulit bagi majelismengambil keputusan.30 Siti Zuhroyakin majelis Mahkamah Partai yangberpihak ke salah satu pengurusakan membuat putusan Mahkamahbersifat partisan. Karena itulah usulanpelibatan eksternal dalam MahkamahPartai Politik muncul, yang menurutFerdian Andi dapat berasal darikalangan akademisi atau intelektual

lo Siti Zuhro, dalam Hukum Online, MahkamahPartai Dulu, Pengad lan Kemudian, http:/1www,h u. ku'm_online.eo.m1- be !:tIa/-b,aeaIlt 55o 4 4f f 9 11 5tz z Imahkamah-partai-dulu--p.engadilan-kem,udian, diakses

7 )anuari zotT.

yang memiliki kapasitas, integritas,dan imparsialitas dalam memutussengketa internal parpol.31

Pelibatan eksternal tersebut disatusisi dapat saja menaikkan tingkatindependensi Mahkamah PartaiPolitik. Namun apabila dikaitkandengan upaya memberikan derajatkemandirian atau otonomi bagi partaipolitik yang merupakan bagian daripelembagaan partai politik, makapelibatan eksternal dapat dikatakankurang tepat. Yang semestinyadidorong adalah menghadirkan sosokHakim Mahkamah Partai Politik yangmampu berdiri ditengah-tengah diantara kelompok-kelompok yang

ada di Partai Politik. Karenanya, carapemilihan yang dilakukan dalamforum tertinggi partai (poin nomorsatuJ adalah cara yang tepat sehinggaseluruh kelompok-kelompok yang adadalam partai politik dapat menunjukHakim Mahkamah Partai Politik yangmewakili seluruh elemen kelompok-kelompok partai politik tersebut.

Jika mengacu pada prinsip-prinsip pokok kehakiman atauyang kemudian dikenal dengan The

Bangalore Principles, terdapat enamprinsip penting yang harus dijadikanpegangan bagi para hakim, yaituindependensi, ketidakberpihakan(impartialiLy), integritas, kepantasandan sopan-santun (propriety),kesetaraan (equality), kecakapandan keseksamaan (competence anddeligence).32 Enam prinsip tersebutdapat juga menjadi acuan dalammemperkuat Mahkamah Partai Politik,

Ferdian Andi, Op.Cit.Lihat Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 53r-534

l1

Jurnal ETIKA & PEMILU. Vol. 3, Nomor l, MARET 2017 45

Page 16: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

TUUSAN UTAMA (MA|N ARTICLESI

walaupun tidak dengan sempurnamengingat Mahkamah Partai Politikbukanlah peradilan umum yang adadi negara, melainkan semi peradilanyang berada dilingkup sebuahorganisasi partai politik.

Selain itu, penguatan pelembagaanMahkamah Partai Politik harus puladitegaskan oleh Mahkamah Agungsebagai peradilan negara yang dapatmenerima sengketa partai politikberdasarkan Pasal 33 Ayat [1) UU

Partai Politik. Mahkamah Agungbaik diatur dalam bentuk PeraturanMahkamah Agung maupun dalambentuk yurisprudensi harus menolaksetiap gugatan hukum terhadapsengketa kepengurusan yang belumdiselesaikan oleh Mahkamah PartaiPolitik. Atau apabila sudah diputuskanoleh Mahkamah Partai Politik, makaMahkamah Agung harus menguatkanputusan Mahkamah Partai Politiktersebut.

Hal tersebut sebenarnya dapatdilihat dari beberapa putusanMahkamah Agung. Misalnya PutusanMA No. 49OKITUN/2015 dalamperkara perselisihan kepengurusanPartai Golkar antara kubu AburizalBakri dan Agung Laksono. Dalamputusan tersebut, MA tidak hanyamembatalkan SK Menteri Hukumdan HAM tentang KepengurusanDPP Partai Golkar kubu AgungLaksono, namun menolak perintahpengesahan Kepengurusan DPP

Partai Golkar kubu Abu RizalBakri, dan justru mengembalikanKepengurusan DPP Partai Golkarhasil Musyawarah Pekan Baru Tahun201,2, di mana Partai Golkar belum

terpecah. Adapun pertimbanganMA mengambil keputusan tersebuttidak lain karena Mahkamah PartaiGolkar dalam sengketa kubu AburizalBakri dan Agung Laksono tidakrienghasilkan putusan apapun,sehingga penetapan pengesahanPartai Golkar untuk salah satu kubuadalah tidak dibenarkan. Putusan MAini sangat tepat, karena meletakkanputusan Mahkamah Partai Golkarsebagai acuan dalam memutuskansengketa dan bahkan kemudianmemberikan alternatif solusi atas

dead lockyang terjadi di Partai Golkar.Tidak jauh berbeda juga Putusan MANo. 504K/TUN/2015 dalam perkaraperselisihan kepengurusan PPP

antara kubu Djan Faridz dan kubuRomahurmuzi sehingga kepengurusanPPP pada Muktamar tahun 2012 lahyang dipergunakan dan disahkan.Sayangnya, walaupun kepengurusanPPP telah dikembalikan sebelumadanya perselisihan kepengurusan,konflik kepengurusan masih terusberlanjut. Hal tersebut menunjukkantingkat kepatuhan yang rendahterhadap keputusan Mahkamah PartaiPolitik.

Selain dua Putusan MA yangmenggunakan perkara Tata UsahaNegara, terdapat pula Putusan MAyang berbasikan perkara perdata.Misalnya Putusan MA No. 101K/Pdt.Sus-Parpol/2014, yakni perselisihanpara pengurus PKNU di Jawa Timur.Perkara ini sampai ke MahkamahAgung.33 Mahkamah Agungmembatalkan putusan PN Bondowosodan mengadili sendiri. Salah satu

46 Vol. 3, Nomor 1, MARET 2017. Jurnal ETIKA & PEMILU

33 Lihat Hukum online, op.clt

Page 17: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

Mei Susanto - MEMPERKUAT PELEMBAGAAN MAHKAMAH pARTAt p0LtTtK: UpAyA....-

pertimbangan majelis kasasimenyebutkan "Terbukti penyelesaianmelalui Mahkamah Partai politikbelum dilaksanakan, maka sesuaiketentuan Pasal 33 ayat (1) UU

Partai Politik tidak dimungkinkanmelakukan gugatan ke pengadilan".Selanjutnya dikatakan "Disebabkan

belum ada putusan melalui MahkamahPartai, maka gugatan tersebutadalah premature". Argumen yangsenada ditemukan dalam putusan-putusan lain, misalnya Putusan MANo. 161K/Pdt.Sus-Parpol/2014dalam perselisihan pengurus PartaiHanura yang dalam pertimbangannyamenyebutkan "... sesuai denganhasil pembuktian ternyata bahwaperselisihan antara Pemohon Kasasi

dengan Para Termohon Kasasi

belumlah diupayakan penyelesaianmelalui mekanisme internal partaii.c Mahkamah Partai Hanura makaharus diselesaikan terlebih dahulumelalui mekanisme internal partaiyang bersangkutan, sehingga gugatandinyatakan tidak dapat diterima[N o]".

Putusan Mahkamah Agung tersebutharuslah menjadi yurisprudensi yangdiikuti secara ajeg oleh para hakimketika menyelesaikan sengketainternal partai politik. Apalagi yangmenyangkut kepengurusan partaipolitik. Menarik mencermati salahsatu tulisan dalam Media Kompas yangmengatakan "Membawa penyelesaiankonflik partai ke aparat penegakhukum tidak hanya membuat masalahmakin melebar. Namun, bukankahhanya kader partai itu sendiri yangpaling tahu dan dapat menuntaskan

perselisihan di partainya denganbaik?"34 Hal tersebut mengingatkanbahwa sudah selayaknya MahkamahPartai Politik dijadikan solusi utamadalam menyelesaikan sengketaint€rnal partai politik sebagai pihakyang paling mengetahui internalpartai politik tersebut bukan lembagaeksternal.

Berdasarkan uraian tersebut,maka penguatan pelembagaanMahkamah Partai Politik tidakhanya berkaitan dengan penguatanlembaganya saja, melainkan jugapenghormatan negara terhadapsetiap hasil keputusan MahkamahPartai Politik juga merupakan bagianmemperkuat pelembagaan tersebut.Penghormatan negara tersebut tidakhanya dilakukan oleh MahkamahAgung melalui putusan-putusannya,melainkan juga harus dilakukanPemerintah (Kementerian Hukumdan HAMJ sebagai wakil negarayang memberikan legalisasi secaraadministratif terhadap kepengurusanpartai politik.

Selain hal-hal yang telahdisebutkan, yang paling pentingadalah penghormatan dan kepatuhaninternal partai politik terhadap setiapkeputusan Mahkamah Partai Politik.Tanpa adanya kepatuhan internal,maka penguatan Mahkamah PartaiPolitik akan sia-sia, yang membuatkonflik internal partai politik akanterus berlanjut bahkan berujungpada pendirian partai politik baruoleh kelompok yang kalah dalamperselisihan di partai politik yang

14 Lihat Kompas, Menyempurnakan MahkamahParlait Op.Cit.

Jurnal ETIKA & PEMILU. Vol. 3, Nomor 1, MARET 2017 47

Page 18: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

TUT]SAN UTAMA (MA|N ARTTCLE$

lama. Kalau kondisi ini terjadi,sudah selayaknya partai politiksemacam ini diberikan hukumanberupa ditundanya keterikutannyadalam kontestasi Pemilu baik tingkatnasional maupun lokal. Dapat sekaliatau dua kali untuk memberikan efek

fera terhadap partai politik yang terusberkonflik.

Ikhtiar melakukan penguatanpelembagaan Mahkamah PartaiPolitik tersebut sejatinya dimasukkandalam Perubahan UU Partai Politik.Dengan demikian akan ada kesamaanformat dan prinsip-prinsip minimaldalam pembentukan MahkamahPartai Politik. Dengan penguatan

Mahkamah Partai Politik tersebut, kitatentu berharap dualisme partai politiktidak akan terjadi sehingga akanmelancarkan proses pemilihan umumdi Indonesia.

C. PENUTUP

Walau bagaimanapun juga

dualisme kepengurusan partaipolitik tidak hanya merusak kondisiinternal partai politik yang berselisih,melainkan juga mengancam proses

demokratisasi di Indonesia khususnyapemilihan umum, mengingat banyaklembaga negara yang pengisianjabatannya melibatkan partai politik.Karena itu, penguatan pelembagaan

Mahkamah Partai Politik merupakanupaya nyata dalam menghormatikedaulatan dan kemandirian partaipolitik sehingga akan dapat mencegahdualisme kepengurusan partai politik.

Penguatan Mahkamah PartaiPolitik tersebut dapat dilakukan

dengan cara: (1) melembagakanMahkamah Partai Politik menjadilembaga yang permanen bukan adhoc; (2) pembentukannya diforumtertinggi partai; t3) hakimnyaharus capable, berwibawa, arifbijaksana, dan dapat diterima semuapihak; (4) penegasan putusan yangbersifat final dan mengikat untuksengketa kepengurusan. Prinsipkekuasaan kehakiman dalamThe Bangalore Principles, yaituindependensi, ketidakberpihakan(impartialityJ, integritas, kepantasan

dan sopan-santun (propriety),kesetaraan (equaliQt), kecakapandan keseksamaan (competence anddeligence) bagi para hakim juga dapatdijadikan acuan dalam memperkuatMahkamah Partai Politik. Penguatan

tersebut harus dilakukan dalambentuk memasukkannya dalam UU

Partai Politik sehingga dapat menjadiformat yang sama antar partai politikdan tidak menyerahkan sebebasnyakepada partai politik.

Selain itu, penguatan tr4ahkamah

Partai Politik juga seharusnyadilakukan oleh negara yang dilakukanoleh Mahkamah Agung ketikamenerirna permohonan penyelesaiansengketa kepengurusan partai politikdengan selalu merujuk keputusanMahkamah Partai Politik. Selain ituPemerintah (Kementerian Hukumdan HAM) ketika mengesahkankepengurusan partai politik juga harusmemperhatikan setiap keputusanMahkamah Partai Politik dalam halterdapat sengketa.

Hal paling penting dalampenguatan Mahkamah Partai Politik

48 Vol. 3, Nomor 1, MARET 2017. Jurnal ETIKA & PEMILU

Page 19: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

Mei Susanto. MEMPERKUAT PELEMBAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: UPAYA....-

adalah penghormatan dan kepatuhaninternal partai politik. Tanpa adanyakepatuhan internal, maka penguatanakan sia-sia, sehingga konflikdualisme kepengurusan partai politikdapat saja terus berlanjut. Terhadapdualisme kepengurusan yang terusberkonflik, maka partai politiktersebut harus diberikan hukumanberupa penundaan keikutsertaandalam pemilihan umum baik nasionalmaupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, furnal dan Makalah

Asshiddiqie, Jimly, Pokok-PokokHukum Tata Negara IndonesiaPaska Reformasi, Jakarta: BuanaIlmu Populer, 2008.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dqsar llmuPolitik, Jakarta: Gramedia, 2013.

EE., Schattschneider, PartyGovernment, New York: Rinehart,1942.

Hutington, Samuel P., Political )rderIn Changing Society, London: Yale

University Press, 1973.

IMD, Suatu Kerangka KerjaPengembangan Partqi Politik yangDemokrqtis,2006.

Meny, Yves and Andrew Knapp,Government qnd Politics in Western

Europe: Britqin, France, Italy,Germany, third edition, OxfordUniversity Press, 1998.

Randall, Vicky dan Lars Svasand,"Party Institutionalization in New

Democracies", dalam P qrty P olitics,Vol B No.1,2002.

Susanto, Mei, Model Pendanaan PartaiPolitik Menuju Partai Politik YangTerbuka dqn Modern, makalahdalam Konferensi Hukum TataNegara yang diselenggarakanoleh Pusako, di Bukit Tinggi, 5-B

September 2016.

Peraturan Perundang-Undangan danPutusan Pengadilan

Indonesia, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun1945 Setelah Perubahan.

Indonesia, Undang-Undang No. 2

Tahun 2011 tentang Perubahan UU

No. 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik.

Mahkamah Agung, Putusan No. 101K/Pdt.Sus-Parp ol / 20 1,4.

Mahkamah Agung, Putusan No. 161K/Pdt.Sus-Parp o1/2014.

Mahkamah Agung, Putusan No. 490 K/TUN/201s.

Mahkamah Agung, Putusan No. 504K/TUN/2015.

Mahkamah Konstitusi, Putusan No.

78lPUU-Xrrr /2015.

Internet dan Sumber Lainnya

Andi, Ferdian, Format UlangMahkamah Partai, opini dalamKoran Jakarta, B April 2016.

Detik, Ini Isi Amar Putusan MahkamahPartai Golkar", dalam http://news.detik. co m/b erita / 2883 36 0 /ini- isi-

Jurnal ETIKA & PEMILU. Vol. 3, Nomor 1, MARET 201 7 49

Page 20: M EM PE RKUAT PELEM BAGAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK: … · Dualisme partai politik tidak hanya mengancam internal partai politik itu sendiri, melainkan juga mengancam pelaksanaan

TUUSAN UTAMA (MA|N ABTICLESI

amar-putusan-mahkamah-partai-golkar, diakses 4 Januari 2017 .

Kompas, Menyempurnakan MahkamahPartai, dalam http://print.kompas.com /baca / 20L5 / 04 / 20 /M enyempurnakan- M ahkamah-Partai, diakses 4 Januari 20L7 .

Media Indonesia, Konflik TerbuktiMembuat Parpol Terpuruk, dalamhttp : / / www. medlaindonesia.com/news/ r ead / 98 49 / konflik-terbukti-membuat-parpol-terpuruk/201,5-1,2-21,, diakses 4

lanuari 2017.

PAN, Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PAN Tahun 2010.

Partai Demokrat, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PartaiDemokrat Tahun 2015.

Partai Gerindra, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PartaiGerindra Tahun 2014.

Partai Golkar, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PartaiGolkar Tahun 2016.

Partai Hanura, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PartaiHanura Tahun 201 5.

Partai Nasdem, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PartaiNasdem Tahun 2011.

PBB, Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PBB Tahun 2010.

PDIP, Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PDIP Tahun 2015-2020.

PKB, Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PKB Tahun 2014.

PKPI, Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PKPI Tahun 2015.

PKS, Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PKS Tahun 2013.

PPP, Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PPP Tahun 2012.

Tempo, Ini Yang Membuat GolkarTerpurukSerentak,

Di Pemilukadadalam https://

Pemilukada.temp o.co f readfnews/2 0 1 5 / 12 / 1.5 / 30 47 28009 /ini-penyebab-golkar-terpuruk-di-Pemilukada-serentak, diakses 4

lanuari201.7.

Zvhro, Siti, dalam Hukum Online,Mahkamah Partai Dulu, Pengadilan

Kemudian, http://www.hukumonline.com/berita/baca/It55o44ffe- 45:-zzl ma h ka m a h -

pa rta i-d u lu --pe ngad ila n- kem ud ia n,

d ia kses 7 Janvari zotT .

50 Vol. 3, Nomor 1, MARET 2017. Jurnal ETIKA & PEMILU