Macam-macam Dokumen Bea Meterai

Meterai 3000

Meterai 6000

Dasar HukumUndang-Undang No.13 Tahun 1985

tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai

1. Dokumen atau surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000,00 diantaranya :a) Yang menyebutkan penerimaan uang.b) Yang menyebutkan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank.c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank.d) Yang berisi pengakuan bahwa hutang seluruh atau sebagian telah dilunasi.2. Surat berharga seperti promes, wesel, aksep yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.0000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,003. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam surat kolektifyang mempunyai nominal lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00.4. Cek dan bilyet giro tanpa batasan nilai nominal

Meterai 3000

1. Surat perjanjian dan surat-surat lain (surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Contohnya surat perjanjian kredit, surat perjanjian sewa menyewa.2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.3. Akta yang dibuat oleh PPAT, termasuk salinannya.4. Dokumen atau surat yang memuat jumlah uang lebih dari satu juta.a) Yang menyebutkan penerimaan uang.b) Yang menyebutkan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank .c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank.5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,006. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti dipengadilan7. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00

Meterai 6000

PBB

Pajak Pusat

Pajak Daerah

Apakah PBB Kota Surabaya telah masuk pajak daerah?

PBB Kota Surabaya telah masuk pajak daerah

Dasar Hukumnya :Peraturan Daerah Kota Surabaya No.10 Tahun 2010 BAB

IV tentang Wilayah PemungutanPasal 9

“Bahwa letak objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak terhutang adalah di wilayah daerah”

Wilayah daerah : Pasal 1 angka 1“Daerah adalah Kota Surabaya”

Klasifikasi NJOPDasar Hukum

PerMen Keuangan no.150/PMK.03/2010 tentang klasifikasi penetapan NJOP

Terdapat perbedaan harga NJOP antara daerah perkotaan dan pedesaan

Penentuan harga NJOP dipengaruhi oleh lokasi, peruntukan, dan pemanfaatan

dari objek pajak

Apabila terjadi perbedaan antara SPOP secara riil dengan SPPT PBB?

Objek PBB adalah Bumi dan Bangunan

Bumi : AbsolutTidak dapat berubah bentuk dan

ukurannya

Bangunan : RelatifAda perkembangan kondisi bangunan mengikuti perbaikan yang diperlukan

maupun perenovasian bangunan tersebut.

Maka dapat terjadi perubahan bentuk maupun ukuran

Tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan antara SPPT dengan

kondisi riil

Melapor ke KPP

Mengisi SPOP yang baru sesuai kondisi riil

Menunggu KPP memproses dan menerbitkan SPPT baru yang

sesuai

Jika ada perbedaan antara apa yang tercantum dalam SPPT dan kondisi riil,

tetapi tidak melaporkan ke KPP Pratama. Jelaskan berdasarkan teori hukum pajak!

Teori Asuransi

Teori Kepentingan

Teori Daya Pikul

Teori Bakti

Teori Daya Beli

Macam-macam Tarif PPh

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 17

Undang- Undang No. 10 Tahun 1994 Pasal 17

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 17

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17

Macam-macam Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP) yang pernah berlaku di Indonesia

Undang-Undang No. 17 Tahun 1983 Pasal 7

Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 Pasal 7

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 7

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 7

Berlaku : tanggal 1 Januari 1984Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 1983 Pasal 36 Ayat(1)

Berlaku : tanggal 1 januari 1995Dasar Hukum : UU No.10 Tahun 1994 Pasal 35

Berlaku : tanggal 1 Januari 2001Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 2000 Pasal 32

Berlaku : tanggal 1 Januari 2009Dasar Hukum : UU No.36 Tahun 2008 Pasal 35

BPHTB

Pajak Pusat

Pajak Daerah

Apakah BPHTB Kota Surabaya telah masuk pajak daerah?

BPHTB Kota Surabaya telah masuk pajak daerah

Dasar Hukumnya :Peraturan Daerah No.11 Tahun 2010 BAB IV tentang

Wilayah PemungutanPasal 9

“Bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah”

Wilayah daerah : Pasal 1 angka 1“Daerah adalah Kota Surabaya”

BPHTB = (NPOP – NPOPTKP) X Tarif Pajak

= NPOPKP X 5%

Keterangan :1. NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak)2. NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)3. Besarnya tarif pajak ditetapkan 5%4. NOPKP = NPOP - NPOPTKP5. NPOP dan NPOPTKP setiap daerah berbeda

RumusBPTHB