MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PERADILAN

KONSTITUSI

LATAR BELAKANG PERADILAN KONSTITUSI

• Putusan Judicial Review MA AS 1803.

• George Jellinek MA Austria memiliki wewenang JR.

• Hans Kelsen Dibentuk Pengadilan Tersendiri di Luar MA Vervassungsgerichtshoft (Konstitusi Austria 1920).

DASAR PEMIKIRAN

• Supremasi Konstitusi

• Checks and Balances

• Perlindungan Hak Warga Negara

MK RI

• Usulan Yamin Balai Agung berwenang membanding UU.

• Konstitusi RIS MA berwenang menguji UU Negara Bagian.

• Rekomendasi PAH II MPRS 1966-1967 MA berwenang menguji UU.

• IKAHI 1970, MA memiliki wewenang JR. • Tap MPR No. III/MPR/2000 MPR berwenang

menguji UU terhadap UUD. • Perubahan Ketiga UUD 1945 MK

Dasar Pemikiran

• Pentingnya JR

• Mengimbangi kekuasaan Pembentuk UU.

• Berubahnya Supremasi MPR menjadi Supremasi Konstitusi.

• Perlindungan HAM dan Hak Konstitusional WN

KEDUDUKAN MK

• Sebagai Lembaga Negara

• Pelaku kekuasaan kehakiman

• Sejajar dengan lembaga negara lain

• Merdeka (Impartial)

FUNGSI

• Pengawal konstitusi (the guardian of the constitution);

• Penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution);

• Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights);

• Pelindung hak konstitutional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights);

• Pelindung demokrasi (the protector of democracy).

WEWENANG

Memutus

• Pengujian UU terhadap UUD;

• Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara;

• Perselisihan Hasil Pemilu;

• Pembubaran Partai Politik;

• Pendapat DPR mengenai Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wapres.

SUMBER HUKUM ACARA MK

• UUD 1945

• UU NO. 24 TAHUN 2003 (dan UU terkait);

• PMK-PMK

• PUTUSAN MK

• Konvensi/Perjanjian Internasional

PMK

• PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

• PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

• PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

• PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

• PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

• PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

• PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. • PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.