MAHSINA, SE., MSI

2

TONGGAK

REFORMASI AKUNTANSI

AKUNTANSI TRADISIONAL

AKUNTANSI MODERN

SINGLE ENTRY DAN

BASIS KAS

BASIS KAS MENUJU AKRUAL

FASE I: Sebelum 2003

FASE II: 2003/2004

Lahirnya UU KN DAN UU PN

FASE III 2005-sekarang

1. Laporan Keuangan hanya Perhitungan Anggaran Negara (PAN)

2. Sistem pencatatan akuntansi single entry; 3. Pelaporan keuangan berdasarkan basis kas; 4. Standar Akuntansi Pemerintahan belum

ditetapkan; 5. Pengolahan data belum terintegrasi secara

memadai, penyusunan laporan keuangan bersifat sentralisasi;

6. Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan data-data yang telah direkonsiliasi;

7. Adanya time lag yang panjang antara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

UU 17/2003 Keuangan Negara UU 1/2004 Perbendaharaan Negara

UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Reformasi Pengelolaan Keuangan

1. Menteri Keuangan selaku BUN - Chief Financial Officer (CFO) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan (SA-BUN);

2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran - Chief Operational Officer (COO) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan (SAI);

3. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden (selaku CEO) dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

6

5. Kementerian Keuangan mengembangkan sistem akuntansi pemerintah pusat

6. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

7. Sistem akuntansi yang dibangun setidaknya harus menghasilkan (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan

7

1. Mandat UU KN dan UUPN untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual

2. Adanya IPSAS yang berbasis akrual 3. 4. PSAK berbasis akrual

5. Anggaran berbasis kas

6. Adanya kewajiban untuk menyusun neraca

7. Belum dikenalnya sistem pembukuan berpasangan di lingkungan

pemerintah

8. Terbatasnya SDM di bidang akuntansi

9. Bersamaan dengan reformasi manajemen keuangan negara yang menuntut adanya penyempurnaan peraturan per-UU-an, penataan kembali kelembagaan, dan penyempurnaan sisdur.

(1) Menteri Keuangan/PPPKD selaku BUN/BUD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

(2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

(3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya

a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan

kekuasaaan Sistem pemerintahan otonomi dan transfer

pendapatan antar pemerintahan adanya pengaruh proses poltik Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.

b. Ciri keuangan pemerintah Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan

sebagai alat pengendalian Investasi aset tidak langsung menghasilkan

pendapatan Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana

Masyarakat;

Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan

Pemerintah.

a. UU 17/2003 Psl 30 (1) Presiden menyampaikan RUU ttg

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kpd DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK…...

(2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi LRA, Neraca, LAK, dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya

b. UU 1/2004 Psl 55 (1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun

LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

12

UU No.17/2003 pasal 32 :

Bentuk dan isi LPJ pelaksanaan APBN/APBD

disusun dan disajikan sesuai dg Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi disusun oleh suatu Komite

Independen dan ditetapkan dgn PP

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran No 03 tentang Laporan Arus Kas No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan No 05 tentang Akuntansi Persediaan; No 06 tentang Akuntansi Investasi; No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; No 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam

Pengerjaan; No 09 tentang Akuntansi Kewajiban; No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan

KebijakanAkuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan

No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

No. 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat

No. 02 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah

No.03 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan Konversi

No.04 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah

No.05 Akuntansi Penyusutan

No.06 Akuntansi Piutang

No.07 Akuntansi Dana Bergulir

No.08 Akuntansi Utang

Interpretasi SAP 01 Transaksi dalam Mata Uang Asing

BASIS AKUNTANSI

BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset,

kewajiban, dan ekuitas;

Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual

sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan

Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

Menciptakan JURNAL KOROLARI yang dapat

menghasilkan nilai kapitalisasi aset atau utang

“Cash towards Accrual”

16

BASIS KAS BASIS AKRUAL

Modified Accrual Basis

Modified Cash Basis

Basis kas menuju akrual (CTA)

Neraca: Current assets + FA

TEROBOSAN BARU

17

NO KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL

1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran

2. Neraca Neraca

3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas

4. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan

5. - Laporan Operasional

6. - Laporan Perubahan SAL

7. - Laporan Perubahan Ekuitas