Majalah Hilir BPH Migas Edisi 10

10Tahun ke IV

Kuota 2013 Bengkak, Subsidi

Melonjak

[sajian utama] Juli 2013, Mobil Pribadi Tak Lagi Pakai BBM Subsidi

[regulasi] Tender BBM PSO 2013 Pertamina, AKR dan SPN Pemenangnya

[rona] Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi

Hemat 600 Miliar Tiap Minggu

8

10

12

2013

Dari Redaksi

[sambutan]

Bersihkan Tangan dan Hatidari Perbuatan

KORUPSI

Diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi | Pembina Kepala BPH Migas | Pengarah Komite BPH MigasPimpinan Umum Sekretaris BPH Migas | Redaktur Ahli Direktur BBM, Direktur Gas Bumi | Pimpinan Redaksi Susetyo Yuswono, SH. MH. | Redaksi Narcicy Makalew, Putu Suwardana, Ougy Dayyantara, Dedi Wijaya, Hendry Ahmad, Edi Moh. Suhariadi, Sri Purnomo | Editor Anwar Rofiq, Kurnia Putri F. | Peliputan Akhmad Safei, Okto Berbudi | Desain Grafis Yogi | Dokumentasi Sudiro, Robby Ferdian | Sirkulasi Iqra Krasnaya | e-mail: [email protected], website: www.bphmigas.go.id

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kirimkan ke: Redaksional Buletin Hilir Migas Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 Indonesia, e-mail: [email protected] Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, +62-21 5212400, Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656

Tapi ada yang miris. Ternyata, dari subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah, berdasarkan temuan Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, yang menikmati paling banyak justru mobil mewah, masyarakat kelas mampu. Besarannya hingga mencapai 70 persen. Kalau dihitung-hitung, masyarakat menengah atas pemilik mobil pribadi telah menikmati 115,6 triliun rupiah dari realisasi subsidi BBM yang sebesar Rp165,2 triliun di tahun 2011. Ini setara dengan 42 persen dari realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011, kata Ekonom Drajat Wibowo. Fantastis bukan.

Ya, subsidi BBM memang terus menyisakan masalah. Untuk itulah pada Sajian Utama, soal ini kami angkat kembali. Masalah pemberian subsidi BBM, memang menjadi domain pemerintah. Tapi jika dilihat dari efeknya secara nasional, akan menjadi masalah kita semua. Sedikit saja pemerintah menaikkan harga BBM, berarti subsidi berkurang, efeknya akan kemana-mana. Ujung-ujungnya, rakyat tak mampu juga yang bakal ketiban pulung. Harga-harga, termasuk kebutuhan pokok jadi serba mahal. Nah kalau sudah begini, tak gampang kan untuk menaikkkan harga BBM dengan mudah, alias galau.

Sekedar berandai-andai, ceritanya akan menjadi lain, jika seluruh pemilik mobil mewah, semua bersepakat untuk menggunakan pertamax. Bila perlu, demi kepentingan nasional, demi ketahanan energi jangka panjang, seluruh masyarakat mampu mendeklarasikan diri siap menggunakan pertamax. Tentu, kebijakan menaikkan harga BBM akan jauh lebih mudah. Jadi subsidi BBM benar-benar hanya untuk masyarakat yang tak mampu.

Kami memang tak bosan-bosan untuk terus mengingatkan ini. Pasalnya, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk menekan agar anggaran subsidi BBM tak kebablasan. Bahkan, BPH Migas juga telah mengupayakan, baik melalui pembatasan, pengawasan, maupun melalui upaya agar BBM bersubsidi benar-benar bisa tepat sasaran. Tapi kenyataannya, seperti kami turunkan juga beritanya pada edisi ini, masih banyak pengusaha nakal, para pemilik mobil mewah tetap saja cari-cari kesempatan menggunakan BBM bersubsidi.

Tak bosannya kami mengingatkan, soalnya kalau kondisi itu terus dibiarkan nantinya yang repot juga kita semua. Tentu kita tak ingin terjadi, energi yang kita miliki sekarang habis di tengah jalan. Kita akan kehabisan tenaga, yang membuat generasi mendatang tak bisa melanjutkan.

Galau Subsidi BBMBBM TAK NAIK DI TAHUN 2013. TAPI JANGAN SENANG DULU. PEMERINTAH MASIH MENIMBANG-NIMBANG. PASALNYA, KUOTA BBM UNTUK TAHUN INI SUDAH SANGAT BESAR, MENCAPAI 46 JUTA KILOLITER (KL). BANDINGKAN DENGAN TAHUN 2012 YANG MENCAPAI 44,04 JUTA KILOLITER. ITU ARTINYA, TERDAPAT LONJAKAN YANG TINGGI DAN DIPERKIRAKAN TIDAK AKAN MENCUKUPI. NAH KALAU KONDISINYA SUDAH SEPERTI ITU, KENAIKAN BBM BISA TAK TERELAKAN.

Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013 BPH Migas 3

[daftar isi]

[regulasi]Tender BBM PSO 2013 Pertamina, AKR dan SPN Pemenangnya

[[regulasi]]Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi, Hemat 600 Miliar Tiap Minggu

10-11

12-13

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jl. Kapten P. Tendean No. 28 Jakarta Selatan 12710 - IndonesiaTelp : +62-21 5255500, +62-21 5212400 Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656

edisi 10 Tahun ke IV 2013

6 [sajian utama] Kuota 2013 Bengkak, Subsidi Melonjak Tapi Harga Belum Naik, Lho?

Juli 2013, Mobil Pribadi Tak Lagi Pakai BBM Subsidi

10 [regulasi] Tender BBM PSO 2013 Pertamina, AKR dan SPN Pemenangnya

Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi Hemat 600 Miliar Tiap Minggu

14 [lensa] Peristiwa dan Kegiatan BPH Migas

[sajian utama]Juli 2013, Mobil Pribadi Tak Lagi Pakai BBM Subsidi

8-9Mobil pribadi pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi terbesar. Itu fakta. Atau setidaknya, itulah yang dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa yang didasarkan pada data 2011 temuan pemerintah. Menurut Hatta, subsidi BBM yang dinikmati kelas mobil pribadi inipun tak tanggung-tanggung, mencapai 70 persen dari total anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah.

Gagasan satu hari dalam seminggu untuk tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, layak kita dukung dan coba. Inilah yang akan dilakukan pemerintah, melalui program Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM bersubsidi. Menurut Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Djoko Siswanto, gerakan ini rencananya akan dilaksanakan pada awal Desember 2012, langsung serentak di seluruh Indonesia.

Memasuki tahun 2013, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) kembali menggelar tender BBM PSO (Public Service Obligation) 2013. Seperti yang sudah-sudah, tender ini akan diikuti oleh perusahaan dalam negeri dan asing. Pemain utamanya tetap Pertamina dan Asing hanya sebagai pendamping.

[sajian utama]Kuota 2013 Bengkak, Subsidi Melonjak Tapi Harga Belum Naik, Lho?

6-7

Mungkin, ini kabar gembira. Soalnya, tahun depan pemerintah belum berencana menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kabar itu, disampaikan pemerintah melalui menteri keuangan agus martowardoyo, beberapa waktu lalu di jakarta.

Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013 BPH Migas 5

Rencana tidak adanya kenaikan harga BBM juga disampaikan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini. Pemerintah, katanya, tahun 2013 belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab untuk menaikkan harga BBM, ada pertimbangan yang harus dilakukan

Kuota 2013 Bengkak, Subsidi Melonjak

MUNGKIN, INI KABAR GEMBIRA. SOALNYA, TAHUN DEPAN PEMERINTAH BELUM BERENCANA MENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM).

KABAR ITU, DISAMPAIKAN PEMERINTAH MELALUI MENTERI KEUANGAN AGUS MARTOWARDOYO, BEBERAPA WAKTU LALU DI JAKARTA.

Tapi Harga Belum Naik, Lho?

pemerintah. Opsi kenaikan, pemerintah belum punya kepastian, jelas Rudi.

Kuota BengkakMeski begitu, kita jangan senang dulu. Bisa saja tahun depan harga BBM naik. Pasalnya, jatah kuota BBM bersubsidi diprediksi Rudi, pada 2013 akan mencapai 46 juta kiloliter (kl). Bandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 44,04 juta kiloliter. Itu artinya, terdapat lonjakan yang tinggi. Dengan lonjakan itu, Rudi memperkirakan tidak akan mencukupi.

Soal membengkaknya kuota, kita memang tengah mengalami masalah ini. Untuk tahun ini saja, kuota tambahan BBM bersubsdi sudah mencapai sebesar 4,04 juta kiloliter. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meramalkan, kuota itu akan jebol kembali. Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng memperkirakan, konsumsi BBM bersubsidi sampai akhir 2012 akan mencapai 45,373 atau lebih tiga persen. Kami perkirakan sampai akhir tahun bakal berlebih tiga persen dari kuota APBN Perubahan 2012, jelas Andy. Tentu saja ini akan melebihi kuota APBN Perubahan yang ditetapkan sebesar 44,04 juta kiloliter.

Maka sebagai solusi agar kuota pada 2013 mencukupi, menurut Rubini, harga BBM harus naik. Berat, 2013 bisa 46 juta kiloliter kalau harga BBM tidak naik, ujarnya. Dan kalau memang dinaikkan, kenaikan yang ideal dalam hitungan Rudi sebesar Rp 1.500 dari harga saat ini. Dengan kenaikan tersebut akan ada kompensasi jika harga minyak dunia naik sebesar 10 persen, dengan skema Rp 1.500,- langsung, Rp 500 per tiga bulan, dan per bulan naiknya Rp 100,- atau Rp 200,-

Pemerintah Punya KewenanganYang pasti, naik tidaknya BBM tahun depan, pemerintah kini punya kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2013 Pasal 8 ayat 10 yang baru disahkan bersama DPR beberapa waktu lalu, pemerintah kini memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM.

Berbeda dengan ketentuan terdahulu. UU APBN 2012 begitu mengikat pemerintah untuk tak sembarangan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah hanya boleh menaikkan, jika harga Indonesia Crude Price (ICP) berada di atas US$ 120,75 per barel.

Dan soal bakal naik tidaknya harga BBM tahun depan, yang pasti bukan semata-mata karena Anggaran. Seperti dijelaskan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro, masalah subsidi BBM semata-mata bukan hanya masalah besar kecilnya defisit anggaran,

melainkan bersangkut paut dengan soal kebijakan energi, konservasi energi dan kualitas penyerapan belanja negara. Jadi, tidak mesti dikaitkan dengan anggaran, kata Bambang. Akan tetapi, dengan kewenangan yang telah dimiliki, pemerintah bisa menaikan harga BBM kapan saja.

Tak TerlekakanDan kewenangan untuk menaikkan harga BBM di tahun mendatang itu bisa saja terjadi. Mengingat desakan berbagai pihak yang memang sudah menghendaki agar harga BBM segera dinaikan. Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, misalnya, menilai kenaikan harga BBM saat ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Menurut dia, saat ini distorsi harga sudah terlampau jauh dan konsumsi BBM sudah tidak terkendali. Karena orang melihat harganya murah, jadi tidak efisien, kata Destry.

Menurutnya, pemerintah harus segera merespons UU APBN 2013 untuk segera menaikkan harga BBM. Alasannya, saat ini harga ICP sudah mencapai 100 dolar per barell. Subsidi ratusan triliun rupiah untuk energi sudah tidak sehat. Kenyataannya, 90 persen yang menikmati subsidi bukan orang yang berhak. Jadi memang sudah sangat mendesak, katanya.

Dalam pengamatan Destry, pemerintah seharusnya lebih meningkatkan subsidi untuk sektor pangan dan pertanian

sebagai persiapan menghadapi dampak dari perubahan iklim. Misalnya, subsidi pangan untuk menjaga stabilitas harga beras, gandum, dan jagung. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana mengembangkan sektor pertanian yang berkualitas.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyetujui jika pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Apindo menilai, subsidi itu tidak produktif. Wakil Sekretaris Umum Apindo Franki Sibarani mengatakan, subsidi untuk BBM sudah terlalu besar. Untuk itu sebaiknya subsidi tersebut bisa dialihkan untuk membiayai sektor lain yang lebih produktif.

Namun jika pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, katanya, kenaikannya harus dalam taraf kewajaran. Sebab berdasarkan hasil penelitian, jika harga BBM mengalami kenaikan dengan harga yang wajar maka tidak akan menimbulkan inflasi yang besar.

Yang jelas, terlepas dari perdebatan bakal naik tidaknya harga BBM di tahun mendatang, masyarakat perlu memahami duduk persoalannya. Dengan demikian, ketika harga BBM tak naik, itu semata-mata agar roda perekonomian terutama di sektor ril bisa terus menggeliat dan kemampuan daya beli masyarakat terus berjalan.

Sementara kalaupun nantinya harga BBM harus naik, itu semata-mata lantaran pemerintah memang tak punya pilihan. Seperti dikemukakan pakar Minyak dan Gas Abdul Muin, jika BBM bersubsidi tidak dinaikan, maka akan menunda permasalahan yang terjadi saat ini. Namun jika pemerintah ingin menaikan pihaknya harus memperhatikan kondisi masyarakat dan memberikan pengertian dengan baik agar masyarakat tidak terprovokasi. Harus dinaikan, kalau tidak kita menyiksa ke depan. Kita hanya menunda penyakit cuma harus diberikan pengertian kepada rakyat. Penyampaian ini sebaik mungkin, agar tidak terprovokasi, ujarnya. Dan tentu saja, kita akan lebih memilih negara ini tidak bangkrut hanya karena dana APBN habis dibakar dengan pecuma melalui pemberian subsidi yang hingga kini sudah sangat membebani anggaran pemerintah.

BPH Migas 7Hilir Migas | edisi 10 Tahun ke IV 2013

6 [sajian utama]

Juli 2013, Mobil Pribadi Tak Lagi Pakai BBM Subsidi

MOBIL PRIBADI PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI TERBESAR. ITU FAKTA. ATAU SETIDAKNYA, ITULAH YANG DIKATAKAN MENTERI KOORDINATOR (MENKO) PEREKONOMIAN HATTA RAJASA YANG DIDASARKAN PADA DATA 2011 TEMUAN PEMERINTAH. MENURUT HATTA, SUBSIDI BBM YANG DINIKMATI KELAS MOBIL PRIBADI INIPUN TAK TANGGUNG-TANGGUNG, MENCAPAI 70 PERSEN DARI TOTAL ANGGARAN SUBSIDI YANG DIGELONTORKAN PEMERINTAH.

Ekonom Dradjad Wibowo, coba menghitung-hitungnya. Jika data 70 persen itu benar, itu artinya pada 2011 masyarakat menengah atas pemilik mobil pribadi telah menikmati 115,6 triliun rupiah dari realisasi subsidi BBM yang sebesar Rp165,2 triliun. Ini setara dengan 42 persen dari realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011, kata Drajat. Atas kenyataan itu, kebijakan pemberian subsidi BBM jelas tak sehat. Itu sebabnya, menurut Dradjad, seharusnya pemerintah mencabut saja subsidi BBM dari kaum menengah atas, tapi untuk kaum miskin tetap ada. Jangan kaum miskin ikut dibabat juga. Saya yakin kita semua sepakat jika kaum menengah dan atas tidak berhak menikmati subsidi, katanya.

Pandangan serupa juga disampaikan Hatta. Mestinya subsidi BBM yang menikmati adalah golongan masyarakat yang tak mampu. Sebab kebijakan itu, kata Hatta, sesungguhnya dibuat pemerintah adalah untuk membantu masyarakat yang tak mampu.

Namun yang jelas, dengan rendahnya harga BBM bersubsidi di Indonesia, telah membuat besaran subsidi semakin membengkak tak terkontrol serta telah memicu penyelundupan BBM di berbagai daerah. Untuk Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Kemal Azis, meminta kepada Pemerintah untuk bisa menekan angka subsidi energi dan mengalihkan sebagian untuk program strategis yang

lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan perlindungan bagi kesejahteraan rakyat kecil lewat BPJS, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Saat ini, program penting nasional kurang mendapat perhatian karena anggaran dalam APBN tersedot untuk subsidi energi, ujarnya.

Realisasi Sementara itu, dalam catatan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) realisasi penggunaan BBM bersubsidi hingga September tahun ini telah mencapai 32,9 juta kiloliter atau 75 persen dari volume kouta APBN-P 2012 BBM subsidi sebanyak 44,04 juta kiloliter.

Realisasi itu, menurut Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng terdiri dari

premium sebanyak 20,69 juta kiloliter, minyak tanah 871 ribu kiloliter, dan solar 11,33 juta kiloliter. Total realisasi BBM bersubsidi dari Januari hingga September 2012 mencapai 32,9 juta kl atau 75 persen dari kuota yang telah disetujui dalam APBN Perubahan 2012, kata Andi.

Andy mengungkapkan, dari Januari hingga September 2012 penggunaan premium sebesar 2,30 juta kl per bulan. Angka ini masih di bawah rencana kuota APBN-P 2012 sebesar 2,32 juta kl per bulan atau 99,1 persen.

Sedangkan BBM jenis minyak tanah Januari-September jenis minyak tanah sebesar 1,26 juta kl per bulan masih di bawah rencana kuota APBN-P 2012 sebesar 0,10 juta kl per bulan atau 96,8 persen.

Andy menambahkan, realisasi penyaluran BBM jenis solar pada periode tersebut jenis minyak solar sebesar 1,26 juta kl per bulan. Angka ini melampaui rencana kuota APBN-2012 sebesar 1,25 juta kl per bulan atau 100,8 persen. Dengan adanya penggunaan tersebut, Andi memperkirakan realisasi konsumsi BBM bersubsidi hingga akhir tahun mencapai 45,3 juta kl.

Kementerian Keuangan juga memperkirakan realisasi subsidi bahan bakar minyak pada akhir 2012 akan mencapai Rp216,8 triliun atau 157,8 persen, melebihi target dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar Rp137,5 triliun. Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan terkait realisasi asumsi dasar ekonomi makro semester I dan proyeksi

semester II 2012, hal itu menyebabkan realisasi subsidi energi mencapai Rp305,9 triliun atau 151,2 persen, melebihi target Rp202,4 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat kenaikan beban subsidi energi tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga ICP minyak dari 105 dolar AS per barel menjadi 110 dolar AS per barel. Kemudian, meningkatnya beban subsidi juga dikarenakan ada kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp 9.000 per dolar AS menjadi Rp 9.250 per dolar AS serta keterlambatan penyelesaian COD PLTU dan pemenuhan pasokan gas.

Pembatasan kuotaMenyikapi itu, maka pemerintah melalui

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana akan melakukan pengaturan batasan kuota penggunaan jenis BBM tertentu berupa premium untuk kendaraan pribadi. Jika tak aral melintang, menurut Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, pembatasan itu akan direalisasikan pada Juli 2013.

Tentang rencana itu, BPH Migas sudah menyampaikan ke Komisi VII DPR-RI,

Oktober 2012 lalu, sebagai kelanjutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012. Untuk pelaksanaannya, BPH Migas akan menerbitkan peraturan mengenai pelarangan penggunaan jenis BBM tertentu berupa solar bagi mobil barang dan kapal barang non pelayaran rakyat untuk seluruh Indonesia mulai Desember 2012.

Ketentuan kedua adalah pelarangan penggunaan jenis BBM tertentu berupa premium bagi kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD untuk seluruh Indonesia mulai Januari 2013.

BPH Migas juga berencana mulai melakukan pengaturan konsumen pengguna premium dan solar untuk mobil pribadi tertentu mulai Januari 2013. Salah satunya adalah mulai melakukan pengaturan batasan kuota penggunaan jenis BBM jenis premium untuk kendaraan pribadi mulai Juli 2013.

Dengan berbagai rencana tersebut, BPH Migas juga telah menyiapkan segala sesuatunya. Antara lain dengan memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU non subsidi. Penambahan ini tak hanya untuk SPBU tetap, tapi juga SPBU portable yang diselenggarakan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya.


8 [sajian utama]

Tender BBM PSO 2013Pertamina, AKR dan SPN

Pemenangnya

MEMASUKI TAHUN 2013, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS (BPH MIGAS) KEMBALI MENGGELAR TENDER BBM PSO (PUBLIC SERVICE

OBLIGATION) 2013. SEPERTI YANG SUDAH-SUDAH, TENDER INI AKAN DIIKUTI OLEH PERUSAHAAN DALAM NEGERI DAN ASING. PEMAIN UTAMANYA TETAP

PERTAMINA DAN ASING HANYA SEBAGAI PENDAMPING.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu. Dalam Perpres ini disebutkan bahwa pendistribusian BBM bersubsidi dapat dilakukan melalui lelang atau penunjukan dan memperbolehkan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing ikut serta dalam pelaksanaan tender. Tapi seperti yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, BPH Migas sebagai Badan Pengatur, tetap memilih jalur tender.

Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar sangat mendukung langkah yang ditempuh BPH Migas ini. Menurutnya, penetapan distributor BBM bersubsidi melalui mekanisme tender jauh lebih baik dibandingkan dengan penunjukan langsung. Alasannya, disatu sisi bisa mendorong peningkatan kualitas, transparansi, dan terbangunnya pengembangan infrastruktur pendukung serta iklim investasi migas yang kompetitif. Di sisi lain, mendorong Pertamina untuk berbenah diri dan meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjawab berbagai kompleksitas masalah yang selama ini masih menjadi catatan seperti kebocoran dan penyeludupan.

Disamping itu, menurut legislator dari Jawa Timur ini, pertumbuhan SPBU selama ini baru tersentralisasi di pusat-pusat perkotaan dan tidak menyebar ke pelosok. Padahal alokasi BBM bersubsidi oleh Pemerintah setiap tahun lewat APBN cukup besar dan cenderung meningkat kuotanya.

Tinggal TigaUntuk tahun ini, ada empat perusahaan yang mengikuti ajang tender BBM PSO 2013. Menurut keterangan Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Djoko Siswanto, keempat perusahaan itu adalah PT Pertamina (Persero), PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR), PT Surya Parna Niaga (SPN) dan PT Shell Indonesia.

Dari keempat peserta itu, dua diantaranya adalah pemain lama

yang pernah mendampingi Pertamina. Sementara Shell adalah pemain baru. Alih-alih mengatakan keikutsertaan Shell menggantikan Petronas, perusahaan minyak asal Malaysia yang untuk tahun depan tidak ikut serta lagi.

Proses mekanisme untuk ikut tender ini sama seperti tender sebelumnya. Dan dalam tender ini, BPH Migas akan mengedepankan transparansi, accountable dan kompetitif, serta mengikuti ketentuan atau standar operation procedure (SOP). Itu dimaksudkn agar proses tender berlangsung fair dan memberi keadilan untuk semua. Dengan langkah itu, diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas, transparansi, pengembangan infrastruktur pendukung dan membangun iklim investasi migas yang kompetitif.

Saat ini BPH Migas tengah melakukan proses verifikasi infrastruktur. Dan dari proses verifikasi yang dilakukan, BPH Migas menyatakan PT Shell Indonesia tidak lolos sebagai badan usaha pendamping PT Pertamina (Persero) yang akan menyalurkan BBM bersubsidi (PSO) tahun depan. Dengan demikian, proses tender yang akan berakhir pada akhir 2012 ini, hanya mengikutsertakan tiga badan usaha, yaitu PT Pertamina (Persero), PT AKR dan PT SPN.

Menurut Djoko, salah satu alasan tidak lolosnya Shell dalam tender BBM PSO 2013 adalah karena mereka tidak bersedia membangun infrastruktur

di luar Jawa-Bali. Shell minta alpha yang terlalu besar dan tidak bersedia membangun infrastruktur di luar Jawa-Bali, jelasnya.

Rencananya, sesuai dengan persetujuan DPR, BBM PSO pada RAPBN 2013 ditetapkan sebanyak 46 juta kiloliter. Adapun alokasi volume tender yang akan diberikan ke perusahaan non-Pertamina mencapai 2,4% dari alokasi BBM subsidi tahun 2013 sebanyak 46 juta kiloliter atau sekitar 1,1 juta kilo liter. Jumlah tersebut meningkat hingga 700% dibandingkan alokasi tahun 2012 yang 0,4% dari 40 juta kiloliter atau 160.000 kilo liter.


10 [regulasi]

GAGASAN SATU HARI DALAM SEMINGGU UNTUK TIDAK

MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI,

LAYAK KITA DUKUNG DAN COBA. INILAH YANG AKAN DILAKUKAN

PEMERINTAH, MELALUI PROGRAM GERAKAN NASIONAL SEHARI

TANPA BBM BERSUBSIDI. MENURUT DIREKTUR BBM

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS),

DJOKO SISWANTO, GERAKAN INI RENCANANYA AKAN DILAKSANAKAN

PADA AWAL DESEMBER 2012, LANGSUNG SERENTAK DI SELURUH

INDONESIA.

Hari yang dipilih untuk gerakan ini, akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu. Dipilihnya hari Minggu tentu dengan banyak pertimbangan. Yang mendasar adalah, lantaran pada hari Minggu masyarakat lebih banyak di rumah. Diperkirakan, pada hari itu masyarakat lagi tak banyak menggunakan BBM terutama BBM bersubsidi. Dengan begitu, pelaksanaan gerakan sehari tanpa BBM Subsidi diharapkan tidak mengganggu perekonomian.

Penghematan Energi NasionalJika dirunut, Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi merupakan kelanjutan dari Program Gerakan Nasional Penghematan Energi dan Air yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei 2012 silam. Gerakan itu bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera.

Beberapa langkah dari program penghematan energi, antara lain, pelarangan menggunakan BBM subsidi bagi mobil dinas pemerintah, BUMN, BUMD, secara bertahap di seluruh Jawa dan Bali. Percepatan konversi BBM ke bahan baker gas (BBG) untuk transportasi jalan dan melarang penggunaan BBM solar bagi truk angkutan perkebunan dan pertambangan. Selain itu, PLN dilarang membangun pembangkit listrik baru menggunakan BBM dan lebih didorong untuk menggunakan tenaga matahari, batu bara, gas alam, panas bumi, air dan biogas.

Namun yang mendorong dilaksanakannya gerakan sehari tanpa BBM bersubsidi lebih disebabkan adanya masalah kuota. Sampai akhir Desember 2012, realisasi penggunaan BBM bersubsidi jenis bensin premium diperkirakan mengalami kekurangan kuota sekitar 200 ribu kiloliter. Begitu pula dengan solar subsidi,

mengalami kekurangan sekitar 500 ribu kiloliter untuk sampai akhir Desember 2012.

Nah, untuk mengatasinya, itu sebabnya pemerintah termasuk BPH Migas mencoba mencanangkan Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi. Jadi, pada Desember nanti, selain premium pemerintah juga mengenakan larangan untuk solar subsidi. Dengan begitu, untuk angkutan kehutanan, angkutan kapal barang non pelayaran rakyat dan non perintis, tak bisa lagi menggunakan solar subsidi pada hari Minggu. Itu sesuai dengan permintaan Menteri Perhubungan dan asosiasi kapal barang seluruh Indonesia. Ini baik sekali. Ada kemaunan yang positif dari pemilik barang, katanya.

Hemat 600 miliarDari dilakukannya gerakan nasional ini, harapan pemerintah kuota BBM subsidi

bisa terpenuhi hingga akhir Desember 2012. Kalau program ini sukses, kita bisa diterapkan setiap hari Minggu, kata Djoko.

Dari segi penghematan, gerakan nasional ini jelas sangat siknifikan. Menurut Djoko, apabila rencana ini berjalan sukses di seluruh Indonesia, bisa menghemat BBM Subsidi sebanyak 120.000 kiloliter, dengan penghematan dana subsidi mencapai Rp 600 miliar.

Untuk mewujudkan pelaksanaannya, BPH Migas sendiri telah melayangkan surat ke PT Pertamina. Sebagai perusahaan yang selama ini memasok kebutuhan BBM di SPBU-SPBU, diharapkan Pertamina bisa melakukan pengendalian harian BBM Bersubsidi. Jika biasanya satu hari SPBU mendapat alokasi sebanyak tiga truk tangki, nantinya SPBU hanya akan mendapat dua truk.Sehingga masyarakat yang datang ke SPBU apabila pada siang hari BBM bersubsidi di SPBU itu habis, silahkan saja mengisi BBM Non Subsidi. Besoknya datang lagi ada BBM Subsidi. Kita jamin itu, katanya.

Selain ke Pertamina, menurut Djoko, untuk program ini BPH Migas juga telah membuat surat ke Menteri ESDM, dengan tembusan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Perekonomian, UKP4, dan Hiswana Migas. Wakil menteri ESDM sangat setuju. Sampai saat ini belum ada komponen bangsa baik pemerintah, rakyat, maupun badan usaha yang menolak. Mereka semua setuju, pungkasnya.

Bahan KajianUntuk suksesnya program, sejauh ini pemerintah melalui Sub Tim Analisis Sosial yang dikomandani Deputi VII Menkopolhukam, Marsekal TNI Agus Barnas, juga telah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Sehingga, program ini nantinya bisa dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Berbarengan itu, tentu saja, sosialisasi tidak sekedar untuk memuluskan pelaksanaan program. Selain sosialisasi Tim juga berupaya untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat dalam rangka kenaikan harga BBM ke depannya. Masukan dari daerah itu nantinya akan dibahas bersama pemerintah bersama tim monitoring pusat, sehingga bisa menentukan waktu yang tepat untuk menghapuskan subsidi BBM tersebut.

Memang, pemerintah tak ingin gegabah untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Untuk itulah, masukan data dari berbagai daerah menjadi sangat dibutuhkan. Dan yang pasti, kelak suatu saat harga BBM bersubsidi pasti akan naik. Pasalnya, harga BBM bersubsidi yang berlaku saat ini sudah sangat membebabni aanggaran pemerintah. Sekedar gambaran, harga bensin RON 88 di Vietnam Rp 10.000 per liter, di Belanda Rp 20.000 per liter, sementara di Indonesia tetap dipertahankan Rp 4.500 per liter.

Sementara itu, pertumbuhan kendaraan roda dua setiap tahun mencapai sembilan juta unit dan kendaraan roda empat sebanyak 900 unit. Bila semuanya menggunakan BBM subsidi maka negara dirugikan antara Rp 137 - Rp190 triliun. Apabila dana sebesar itu untuk membangun sebuah jembatan, sudah bisa menyambungkan Sumatra dan Pulau Jawa atau digunakan untuk pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga miskin, kata Agus.

Oleh karenanya, akan sangat strategis jika ke depannya subsidi BBM bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau pendidikan, sehingga yang menikmatinya adalah orang banyak dan bukan pribadi. Untuk itulah, perlunya kita beri dukungan kongkrit terhadap program Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi ini.

Gerakan Nasional Sehari Tanpa BBM Bersubsidi


12 [regulasi]

PT Shell Diarahkah Ditribusi Di luar Jawa

Pembangunan Kilang Hendaknya Perusahaan Nasional

BPH Migas Bantah Liberalisasikan Distribusi BBM Berubsidi

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MEMBERI SINYAL AKAN MENOLAK USULAN PT SHELL INDONESIA

UNTUK MENDISTRIBUSIKAN BBM BERSUBSIDI DI JAWA. SEBAGAIMANA DIKABARKAN SEBELUMNYA, SHELL MENAWARKAN UNTUK

MENDISTRIBUSIKAN BBM BERSUBSIDI DI 70 TITIK DI JAWA TIMUR UNTUK MELAYANI SEPEDA MOTOR.

WAKIL KETUA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), FAHMI HARSANDONO, MENGATAKAN PENYAMARATAAN KEWAJIBAN MEMBANGUN KILANG BAGI ASING YANG INGIN MASUK KE BISNIS HILIR MIGAS BISA MENCELAKAKAN PERTAMINA.

BADAN PENGATUR KEGIATAN HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MEMBANTAH ADANYA RENCANA UNTUK MEMPERLUAS PENJUALAN DAN DISTRIBUSI BBM SUBSIDI JAWA-BALI TAHUN DEPAN KEPADA SPBU LAIN DI LUAR PERTAMINA.

Wakil Ketua Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono mengatakan Shell akan diarahkan untuk mendistribusikan BBM di luar Jawa seperti kawasan Timur Indonesia. Kita inginnya peserta lelang, menyalurkan ke remote area, di luar Jawa, seperti di Gabion, di Medan dan Sulawesi, katanya, Rabu (30/10).

Meski belum final, karena harus melalui rapat komite BPH Migas, ia menuturkan pihaknya akan merumuskan ini dengan Shell. Dikatakannya karena volume BBM bersubsidi yang disalurkan sebenarnya

hanya sedikit, pihaknya menginginkan persoalan ini tak mengganggu eksistensi perseroan. Saya kira Shell juga akan mengerti, katanya lagi.

Jadi, kata dia, bukan berarti BPH Migas tak mau mengikuti asas internasional di mana ada keterbukaan untuk asing berusaha di Indonesia seperti sejumlah negara tetangga lainnya. Namun terkait berapa volume kuota BBM yang akan didistribusikan, ia belum mau memaparkan. Yang pasti, ia menekankan angkanya tak akan begitu signifikan.

Sebelumnya untuk pendistribusian BBM bersubsidi 2013, ada empat perusahaan yang mengikuti proses lelang. Selain Shell dan Pertamina, ada pula PT AKR Corporindo Tbk dan PT Surya Parna Niaga (SPN).

Hal senada juga pernah diungkapkan Ketua BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng. Kita sih inginnya pemenang menyalurkan ke Indonesia Timur, tapi kan anggota komite bukan saya saja. Ada sembilan orang, jelasnya.

Kalau mereka menyanganggupi, habis Pertamina, katanya saat ditemui seusai Dialog Pertamina dan BPH Migas. Ia mengungkapkan, kalau langkah tersebut disetujui, maka posisi BUMN itu akan berada dalam bahaya.

Pasalnya, pembangunan kilang itu merupakan bisnis hulu yang harus diserahkan pada perusahaan nasional, bukan ke asing. Lagipula, kata dia, asing menyalurkan sendiri minyak yang dibawanya dari luar untuk keamanan distribusi nasional.Kalau Anda datang ke sini. Bawa sendiri minyak anda tanpa perlu repot-repot, ya monggo, jelasnya. Hal itu malah baik untuk kedaulatan energi karena bukan minyak Indonesia yang dihabiskan, tetapi minyak dari luar negeri.

Sebelumnya, DPR menyatakan akan memasukan poin penyamarataan kewajiban membangun kilang bagi peserta tender penyaluran BBM dari pihak swasta. Selain memperbaiki neraca perdagangan, DPR menilai pembangunan kilang sendiri akan membuat dana impor bisa ditekan.Seperti diketahui, minyak mentah bisa diolah sendiri menjadi BBM. Ini jelas memakan dana lebih minim dibanding dengan mengimpor langsung BBM dari luar.

Tidak ada itu, itu fitnah, kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan.Informasi BPH Migas akan meliberalisasikan pendistribusian BBM subsidi di Jawa-Bali pada 2013 pernah diungkapkan Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi yang merupakan perhimpunan para pengusaha SPBU Pertamina. Jangan ngomong sembarangan, dia itu itu mantan Komite (di BPH Migas) loh, ucap Andy.

Menurut Andy, dirinya sebagai akademisi memandang sesuatu kebijakan harus melalui ketentuan berlaku. Di BPH Migas, tugas kita adala menjara ketersedian, jangan sampai ada saudara kita se-suku bangsa kita di daerah tidak bisa mendapatkan BBM susbdi dengan harga Rp 4.500 per liter, ucapnya.

Menurut Andy, kalaupun nantinya BPH Migas berencana membuka distribusi BBM subsidi, BPH Migas akan bertindak adil dan tidak boleh diskriminatif, dan pasti ada dasar hukumnya.

Kalau mereka hanya boleh di daerah ini saja buka, sementara di daerah lain tidak boleh. Itu tidak boleh karena nanti kita (BPH Migas) keputusannya bisa di PTUN-kan, tidak boleh ada syarat-syarat tambahan. Dan kalaupun itu dibuka (liberalisasikan) harus diputuskan dalam sidang komite BPH Migas, jelasnya.

Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi di Pertambangan

dan Perkebunan

WAKIL KETUA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) FAHMI HARSANDONO MENGAKU PIHAKNYA AKAN MENGGENJOT

PENGAWASAN LARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI DI KAWASAN PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN.

Ini dilakukan agar kuota BBM bersubsidi sebanyak 44,04 juta kilo liter (kl) mencukupi hingga akhir 2012. Banyak antisipasinya, salah satunya dengan mengoptimalkan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi di pertambangan.

Karena, sampai sekarang saja aturan ini masih sulit diaplikasikan. Bayangkan

sampai jam 3.00 pagi masih ada yang mengisi delapan ribu liter, jelasnya.

Sebelumnya dalam RDP dengan Komisi VII DPR, BPH Migas tak yakin kuota BBM bersubsidi yang sudah ditambah hingga 44,04 juta kilo liter (kl) cukup hingga akhir tahun. Bahkan lembaga itu memproyeksi BBM bersubsidi yang dianggarkan tetap akan kurang.


14 [lensa]

Alihkan Subsidi ke Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan

Wajar Kapal Roro Menggunakan BBM Bersubsidi

Subsidi Energi Pengusaha yang Diuntungkan

SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA TAHUN 2013 DIUSULKAN SEBESAR RP 193,805 TRILIUN, TETAPI JIKA INGIN MENGURANGI RATUSAN TRILIUN HANYA UNTUK DIBAKAR, ADA SATU CARA PALING EFEKTIF, YAKNI MENAIKKAN HARGA BBM BERSUBSIDI.

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) TAK MELARANG KAPAL RORO (ROLL ON ROLL OFF) MENGGUNAKAN BBM BERSUBSIDI. ITU BILA MUATAN KAPAL MERUPAKAN KEBUTUHAN ORANG BANYAK.

KETUA UMUM KADIN SURYO BAMBANG SULISTO KEMARIN MENGATAKAN, SUBSIDI BBM TIDAK

TEPAT LAGI. HARGA SELITER BBM SUBSIDI YANG LEBIH MURAH DARI 1 BOTOL AIR MINERAL, SUDAH

TIDAK MASUK AKAL. SUBSIDI ENERGI (BBM DAN LISTRIK) YANG MENCAPAI HAMPIR RP 300 TRILIUN

DINILAI TERLALU BESAR, DAN HABIS HANYA UNTUK DIBAKAR.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengungkapkan subsidi BBM memang sangat besar dan habis hanya untuk dibakar. Namun, untuk mengurangi besarnya subsidi BBM tersebut, hanya ada satu cara yang efektif yakni menaikkan harga BBM subsidi.

Menurut Rudi, untuk mengurangi subsidi BBM yang mencapai Rp 193 triliun pada tahun depan, cukup dengan menaikkan harga BBM dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter.

Rudi menilai usulan beberapa partai politik dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang meminta agar subsidi BBM lebih baik dicabut dan dialihkan untuk subsidi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya merupakan usulan yang bagus.

Kalau dilihat dari sisi bisnis semata, betul harus dihapuskan, namun juga harus dilihat dari sisi sosial, keamanan ekonomi, daya beli masyarakat, apakah sudah siap untuk dihapuskan subsidi BBM-nya, ujarnya.

Sebelumnya, Rudi mengungkapkan jika harga BBM subsidi dinaikan menjadi Rp 6.000 per liter, maka subsidi BBM dapat berkurang hingga Rp 56 triliun.

Seperti diketahui, subsidi BBM tahun 2013 dalam nota keuangan diusulkan mencapai Rp 193,805 triliun atau naik 41% dari subsidi BBM tahun ini Rp 137,38 triliun. Sedangkan subsidi energi (BBM, Listrik, LPG dan LGV) 2013 diusulkan mencapai Rp 274,743 triliun atau naik 5,72% dibandingkan tahun ini Rp 202,4 triliun.

Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, mencontohkan, kapal RoRo mengangkut penumpang. Itu kan wajar bila pakai BBM yang disubsidi, ujarnya, kemarin.

Bahkan, jika kapal RoRo memuat komoditas seperti beras pun, BPH Migas tetap menganggap wajar jika pakai BBM bersubsidi. Alasannya sama, dibutuhkan masyarakat.

Padahal, penggunaan BBM bersubsidi yang dilakukan kapal RoRo, menuai protes. Salah satunya dari Asosiasi Perusahaan Pelayaran Niaga Indonesia/Indonesian Shipowners Association (INSA).

Sekretaris INSA Makassar, H Hamka, mengatakan, Kongres INSA di Batam, Juni lalu, semua kapal pelayaran, harus menggunakan BBM non-subsidi, kecuali kapal Pelni.

Masih dibolehkannya kapal RoRo menggunakan BBM bersubsidi dianggap

Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu, paparnya.

Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH

Sangat mungkin BBM subsidi dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan lainnya, tetapi optimumnya bukan dihapuskan (subsidi BBM-nya) tetapi cukup dinaikan harga BBM subsidinya, kata Rudi.

Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan

BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi. Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka, kata Jero.

bisa menimbulkan persaingan tidak sehat. Sebab, marginnya sangat jauh. Kapal RoRo pun bisa memasang tarif yang jauh lebih murah.

Bayangkan, harga BBM subsidi Rp4.500, sedangkan BBM non-subsidi yang dipakai kapal kontainer dan general cargo harus ditebus dengan Rp11.900, beber Hamka.

Menanggapi hal itu, Ibrahim menuturkan bahwa INSA memiliki kewenangan mengatur anggota-anggotanya, termasuk kapal RoRo. BPH Migas, sebutnya, tidak bisa melarang karena menyangkut kepentingan publik.

Sebelumnya, pihak INSA Makassar mengancam akan melakukan protes berupa mogok beroperasi. Kata Hamka, pendapatan pengusaha kapal kontainer menurun hingga 50 persen dengan bebasnya kapal RoRo.


16 [lensa]16 [lensa]

BPH Migas Menyelesaikan Verifikasi Kuota BBM

Shell Tidak Lolos Seleksi Penyaluran Bahan Bakar Minyak

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) SUDAH MENYELESAIKAN VERIFIKASI TERKAIT JUMLAH KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI DAN WILAYAH YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN OLEH

PERUSAHAAN SWASTA.

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MENYATAKAN PERUSAHAAN MINYAK ASAL BELANDA SHELL TIDAK LOLOS SELEKSI PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI PADA TAHUN DEPAN. BPH MIGAS MENYEBUT HANYA ADA DUA BADAN USAHA YANG LOLOS SELEKSI.

Kepala BPH Migas Andy Norsaman Someng mengatakan BPH Migas telah menyelesaikan verifikasi dan selanjutnya pihaknya akan menggelar sidang lanjutan penetapan tersebut. Setelah rapat verifikasi, kami akan melanjutkan dengan sidang komite, ya waktunya dalam minggu-minggu itu juga, kata Andy, di Gedung DPR.

Andy menambahkan, untuk volume tender belum bisa diketahui karena masih akan diputuskan dalam sidang komite dan sidang komite dilakukan setelah rapat komite. Kepastian volumenya baru akan kami rapatkan Senin depan, ungkap Andi.

Menurut Andy, BPH Migas sebagai stakeholder yang mewakili pemerintah, parlemen, dan masyarakat, harus serba wajar. Jadi mewakili tiga hal itu jadi serba wajar. Kalau badan usaha mengambil keuntungan, keuntungan yang wajar, masyarakat mendapat harga yang wajar, pemerintah juga membuat kebijakan yang wajar, begitu, jelas Andy.

Sebagai informasi, terdapat empat perusahaan yang mengajukan proposal untuk mendistribusikan BBM bersubsidi di 2013. Yakni, PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT AKR Corporindo Tbk, dan PT Surya Parna Niaga (SPN).

Kenaikan harga BBM Akan Membawa Pengaruh Positif

Sidang Komite untuk Tentukan Tambahan Kuota BBM

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, pemerintah menyiapkan setidaknya tiga skenario kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.Apakah dinaikkan langsung menjadi Rp6.000 per liter, naik bertahap Rp500 per liter, atau naik per bulan, katanya di Jakarta, Senin.

Sesuai APBN 2013, pemerintah mempunyai kewenangan menaikkan harga BBM bersubsidi.Pertimbangan kenaikan harga BBM adalah besaran harga minyak mentah dan alokasi subsidi yang telah disiapkan. Kalau harga minyak rendah, maka tentunya tidak ada kenaikan harga BBM, kata Rudi.

Menurut dia, pemerintah akan mempertimbangkan waktu kenaikan

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan sidang komite yang akan dibentuk tersebut untuk membagi jatah tambahan BBM bersubsidi ke setiap daerah. Kemarin baru disepakati sama DPR jadi kita di BPH akan menunggu arahan dari pemerintah terus kita melakukan sidang komite. Sidang komite itu untuk membagi berdasarkan kebutuhan per daerah, kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim nantinya semua daerah di Indonesia akan mendapatkan tambahan BBM bersubsidi tersebut. Namun untuk volumenya akan berbeda. Semua daerah akan kita berikan karena semuanya enggak cukup khususnya

harga BBM yang tepat, sehingga tidak menimbulkan gejolak ekonomi dalam waktu dekat. Sementara, dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM pastinya akan membawa pengaruh positif seperti infrastruktur jadi terbangun. Jadi, harus dicari jalan agar kenaikan harga BBM tidak menimbulkan `shock` terutama masyarakat kecil, ujarnya.

Kenaikan harga BBM menjadi penting menyusul alokasi subsidi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp137 triliun, diperkirakan membengkak hingga Rp200 triliun.

Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto mengatakan hanya ada dua badan usaha yang lolos tender distribusi BBM bersubsidi mendampingi Pertamina. Proses tender distribusi BBM bersubsidi masih berjalan, tetapi sudah ada beberapa hal yang sudah diputuskan, kata Djoko.

Djoko mengungkapkan ada dua badan usaha yang lolos seleksi, yaitu AKR dan Surya Parna Niaga sedangkan PT Shell Indonesia, dinyatakan tidak lolos seleksi karena Shell meminta alpha yang terlalu

TAMBAHAN KUOTA ITU BERDASARKAN REALISASI PENYALURAN BBM BERSUBSIDI HINGGA 30 AGUSTUS 2012 YANG SUDAH MENCAPAI 29,32 KILOLITER. DENGAN RINCIAN, PREMIUM 18,44 JUTA KILOLITER, SOLAR 10,06 JUTA KILOLITER, DAN MINYAK TANAH 700 RIBU KILOLITER.

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS (BPH MIGAS)

MENYATAKAN AKAN MENGADAKAN SIDANG KOMITE UNTUK MEMBAGI TAMBAHAN KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI YANG TELAH DISEPAKATI SEBESAR 4,04

JUTA KILOLITER (KL).

besar dan tidak bersedia membangun infrastruktur di luar Jawa-Bali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite BPH Migas Fahmi H menyatakan tender badan usaha pembantu penyaluran BBM bersubsidi hanya akan diberlakukan di wilayah Idonesia bagian timur. Hal tersebut dilakukan karena di wilayah tersebut banyak daerah yang belum terjangkau dalam penyaluran BBM bersubsidi.

untuk premium. kalau untuk solar masih ada yang cukup tetapi per daerah nanti jumlah kuortanya enggak sama. Kita lihat berdasarkan kebutuhan daerah, ungkap Ibrahim.

Ibrahim menambahkan, sidang komite tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini dalam sidang tersebut nantinya akan diikuti oleh pihak yang mengatur penggunaan BBM bersubsidi.

Minggu depan kita sidang komite karena sekarang masih di daerah, untuk briefing daerah-daerah soal pembatasan BBM. Jadi untuk sidang komite sebanarnya sudah ada ancang-ancang, simulasi kan kita juga sudah bikin. Sudah ada bayangan derah yang akan dibagi tetapi belum sekarang dikasih tau, tutup Ibrahim.



BPH Migas Temukan Tujuh Pelanggaran Penggunaan BBM Bersubsidi

Sulitnya Mengendalikan Penggunaan BBM Bersubsidi

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MENGAKU TELAH MENEMUKAN TUJUH

PELANGGARAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DALAM SKALA BESAR SELAMA

PERIODE JULI HINGGA AGUSTUS.

KEPALA BPH MIGAS ANDY NOORSAMAN SOMMENG MENGATAKAN, BPH MIGAS MENDAPATKAN KENDALA DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI YANG MELARANG PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI UNTUK KENDARAAN DINAS, PERKEBUNAN, DAN PERTAMBANGAN.

Komite BPH Migas Martin S Ritonga mengatakan, pihaknya telah menemukan pelanggaran penggunaan BMM bersubsidi dengan cara menimbun, sehingga merugikan negara miliaran rupiah.

Dari ketujuh lokasi tersebut, yang terbesar di Palembang dengan kerugian sebesar Rp120 miliar dari sebanyak 360 ton untuk BBM jenis solar, kata Martin di kantornya, Jakarta Selasa (4/9/2012).

Martin menjelaskan beberapa daerah yang terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi tersebut adalah Batam, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Jatim, Bali, Medan, dan Palembang. Sedangkan untuk mengatasi pelanggaran tersebut, saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwajib.

Dengan diserahkannya permasalahan tersebut ke pihak kepolisian, Martin berharap adanya tindakan tegas untuk pelaku pelanggaran, agar menimbulkan efek jera untuk melakukan hal serupa lagi.Beberapa pelaku sudah ditindak dan diadili, tutup Martin.

Pengendalian BBM Bersubsidi Terus Dilakukan

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) AKAN MELANJUTKAN PEMBATASAN VOLUME

KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI JENIS PREMIUM PADA STASIUN BAHAN BAKAR UMUM

(SPBU).

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, akan melanjutkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut pada 2013. Hal tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2012 terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Andi menambahkan, pembatasan tersebut akan dilakukan kepada pasokan SPBU, dengan membatasi pasokan dengan jumlah tertentu. Pengaturan batasan kuota pada SPBU atas penggunaan jenis BBM tertentu berupa bensin Ron 88 pada Juli 2013, katanya.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pembatasan pada penggunaan minyak solar untuk mobil barang dan kapal

barang non-pelra untuk seluruh Indonesia mulai Desember 2012. Pemerintah juga akan melakukan pelarangan konsumsi premium untuk kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD di seluruh Indonesia pada Januari 2013.

Selain itu, Andy menambahkan, akan ada pengaturan konsumen jenis BBM tertentu pada premium dan solar untuk mobil pribadi mulai Januari 2013 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) mengaku kendala di lapangan dalam melakukan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Andi mengungkapkan, kendala di lapangannya seperti kendala terhadap petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak berani memberlakukan kepada TNI dan Polri. Selain itu, lanjut Andi, petugas juga tidak mengenali pelat khusus dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi dirinya.

Selain itu Andy menambahkan, ada pengguna mobil dinas berplat merah yang mengganti dengan plat

wilayah pengawasan bagi pengguna yang berada atau tinggal di perbatasan wilayah tersebut.

Andi menjelaskan ada suatu kondisi dimana SPBU yang menjual BBM solar non subsidi mengalami penurunan omset penjualan yang sangat drastis khususnya solar non subsidi karena kendaraan pertambangan dan perkebunan mengisi di SPBU subsidi tempat lain.

hitam.Penggunaan kendaraan pelat dinas (merah) merubah plat hitam palsu, kata Andy dalam Rapat Dengar Pendapat Pengaturan & Pengawasan terhadap BBM Bersubsidi 2012, di Jakarta.

Menurut Andi, ada juga modus yang dilakukan pengguna dengan batal mengisi di SPBU yang ada pengawasan atau diingatkan untuk tidak mengisi premium dan pindah ke SPBU lain. Selain itu, ada juga pengguna premium yang berpindah (migrasi) mengisi BBM di luar

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MGIAS), ANDY NOORSAMAN SOMMENG MENYERAHKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENUGASAN KEPADA 3 BADAN USAHA YANG DITUGASI MELAKSANAKAN

PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TAHUN 2013.

Ketiga Badan Usaha yang diputuskan melalui Sidang Komite, Jumat, 9 Desember 2012, untuk melaksanakan penyediakan dan pendistribusian BBM Bersubsidi tersebut diantaranya, PT Pertamina (persero), PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk., dan PT Surya Parna Niaga (SPN).

Untuk PT Pertamina (Persero), SK penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi tersebut diterima oleh Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Untuk PT

Penugasan Pendistribusian BBM Subsidi Tahun 2013

AKR Corporindo diterima oleh Haryanto Adikoesoemo, dan PT SPN diterima oleh Artha Meris Simbolon.

Dikatakan Andy, untuk penugasan tahun 2013 ini, BPH Migas menginstruksikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi menggunakan sistem tertutup.Sesuai dengan Perpres Nomor 45 tahun 2009, pendistribusian BBM Jenis Tertentu akan dilakukan dengan sistem tertutup. Pelaksanaannya akan dilakukan

secara bertahap menggunakan sistem teknologi informasi yang terpadu melalui konsep Vendor Managed Inventory (VMI), katanya.


20 [lensa]

Wamen, Pengaturan BBM Bersubsidi Harus Lebih Ketat

WAKIL MENTERI ESDM RUDY RUBIANDINI

MEMPERKIRAKAN DALAM BEBERAPA WAKTU MENDATANG AKAN

TERJADI KERUSUHAN AKIBAT LANGKANYA BBM BERSUBSIDI DI

MASYARAKAT. PASALNYA, DARI 40 JUTA KILO LITER

OLEH YANG TELAH DINAIKAN DPR MENJADI

44,04 JUTA KILOLITER PREMIUM, TETAP TIDAK

AKAN MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN MASYRAKAT.

Pertamina pernah melaporkan dengan BPH Migas kelihatannya tidak akan sampai 31 Desember dan hanya akan berakhir di 22 Desember, kata Rudy.

bersubsidi dan hanya menggunakan pertamax akan terjadi kerusuhan, ungkapnya.

Karena khawatir tidak akan mencukupi hingga akhir tahun, menurut Rudi, Pertamina akhirnya harus mencicil pasokan BBM ke SPBU. Oleh karena itu ada upaya dari Pertamina dan BPH Migas untuk dicicil sedikit-sedikit. Kadang-kadang 2 jam dalam satu hari atau 3 jam dalam satu hari ditahan BBM bersubsidinya, ini untuk mencoba agar orang masuk menggunakan BBM non subisidi, kata Rudi.

Artinya yang bersubsidi akan dikurangi yang BBM non subsidi yang harus diadakan di SPBU. Dengan begitu keberadaan energi tetap ada, keberadaan bensin tetap ada cuma keberadaan subsidinya saja yang ditahan dalam waktu tertentu dalam beberapa jam saja. Dengan begitu kita bisa menikmati sampai 31 Desember 2012, pungkasnya.

BPH Sinergi dengan Pengusaha WAKIL KETUA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), FAHMI

HARSANDONO, BERHARAP ADA SINERGI YANG BAIK ANTAR BPH

MIGAS DENGAN PENGUSAHA. BPH MIGAS BERTUGAS MEMBINA

PENGUSAHA, DAN PENGUSAHA MEMBANTU KESEJAHTERAAN BPH

MIGAS.

Akibatnya, menurut Rudy, dapat dipastikan masyarakat akan menjerit dan akan terjadi kerusuhan atas kelangkaan bahan bakar subsidi tersebut. Bisa dibayangkan kalau 8 hari tanpa BBM

Pembinaan terhadap para pengusaha tersebut untuk menjadikan mereka tangguh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BPH Migas, ujarnya.

Ketua DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Erry Hadi Purnomo mengatakan BPH Migas sangat dibutuhkan para pelaku usaha Migas di sektor hilir. Sejujurnya kita ingin realistis, BPH Migas kita perlukan. Karena BPH Migas kan wasit dalam bidang usaha Migas, katanya kepada wartawan.

Menurut Erry keberadaan lembaga seperti BPH Migas lazim di negara-negara maju. BPH Migas adalah regulator independen dalam usaha Migas. :Saya harap BPH Migas tetap eksis dan diperlukan dalam penerapan regulasi di sektor hilir sesuai dengan amanat undang undang katanya.

GTA Ruas Transmisi Kepodang Tambak Lorok Ditandatangani

BERTEMPAT DI AULA KANTOR BADAN PENGATUR HILIR

MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) SENIN, (10/12) GAS

TRANSPORTATION AGREEMENT (GTA) RUAS TRANSMISI

KEPODANG-TAMBAK LOROK ANTARA PT BAKRIE & BROTHERS

TBK DENGAN PETRONAS CARIGALI MURIAH DAN PT PLN (PERSERO) DITANDATANGANI.

PENANDATANGANAN GTA TERSEBUT DISAKSIKAN LANGSUNG OLEH

KEPALA BPH MIGAS, ANDY NOORSAMAN SOMMENG.

Menurut Andy, penandatanganan GTA ini merupakan awal dari pelaksanaan pembangunan pipa transmisi ruas Kepodang-Tambak Lorok, karena merupakan komitmen dari Shiper (pengguna pipa) dengan Transporter (pemilik/operator pipa) yang akan menjamin keberlangsungan dan keekonomian awal dari pipa transmisi.

Ditambahkan Andy, pembangunan pipa transmisi Kepodang-Tambak Lorok ini, selain nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah juga diharapkan

dapat mempercepat terwujudnya pembangunan pipa Trans Jawa (Semarang-Gresik dan Semarang-Cirebon).

Saya berharap pembangunan pipa ini dapat segera direalisasikan dan dapat selesai pada waktu yang telah direncanakan, tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk, Bobby Gafur Umar, mengatakan dengan dibangunnya pipa Kalija fase 1 ruas Kepodang-Tambak Lorok ini merupakan salah satu sumbangsih negara untuk mengurangi cost recovery yang biasanya menjadi beban Pemerintah akibat dari ekplorasi dan eksploitasi sumber daya alam migas.

Dirinya berharap dengan adanya pipanisasi Kalija fase satu ini, fase-fase berikutnya, baik dari Bontang menuju Semarang dan juga dari Semarang ke Gresik, dari Semarang ke Cirebon juga bisa segera di bangun.

Dalam perjanjian ini telah disepakati akan diangkut sebanyak 354 Trillion Cubic Feet (TCF) selama 12 tahun mulai akhir 2014 sampai dengan 2026, katanya.

Untuk diketahui bahwa BPH Migas telah melaksanakan proses lelang

ruas transmisi Gas Bumi Bontang (Kalimantan Timur) Semarang (Jawa Tengah) pada 29 Desember 2005 sampai dengan Juli 2006, dan telah menetapkan PT Bakrie & Brothers Tbk. sebagai pemenang. Mengingat belum tersedianya pasokan Gas Bumi yang dapat diangkut melalui pipa transmisi Kalija pada saat itu, maka pembangunan ruas tersebut belum dapat di realisasikan.

Saat ini dengan adanya pasokan Gas Bumi yang berasal dari lapangan Kepodang dan telah diterbitkannya Suart Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2700K/11/MEM/2012 tentang RIJTDGBN tahun 2012-2015, dimana pembangunan ruas Kalija dapat dilakukan berahap dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas Bumi, maka pembangunan ruas Kalija dapat dilanjutkan.

Padahal, lanjut Ifan, BPH Migas hanya memiliki sekitar 200 karyawan dan itu pun musti mengawasi sekitar 500 Kabupaten/Kota agar pendistribusian BBM tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Ini sudah luar biasa bila dibandingkan dengan KPK sekalipun. Cuma kadang-kadang KPK lebih seksi, pungkas Ifan.


22 [lensa]

Harga BBM di Indonesia Masih Sangat Murah

Ibrahim Hasyim, Berharap SPDN untuk Nelayan Jangan

Sampai Berhenti

BPH Migas Rumuskan Kuota Untuk Tiap Kabupaten dan Kota

FAKTOR ENERGI SANGAT DIBUTUHKAN GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN SUATU BANGSA. BAGAIMANA APABILA SUATU BANGSA HANYA MENGGUNAKAN ENERGI YANG TIDAK TERBARUKAN SEPERTI BBM? TENTU AKAN BERDAMPAK NEGATIVE TERHADAP KETAHANAN ENERGI NASIONAL. TENTU PERLU DIKEMBANGKAN ENERGI ALTERNATIF ATAU ENERGI BARU TERBARUKAN. NAMUN BAGAIMANA MENGEMBANGKAN ENERGI BARU TERBARUKAN, SEDANGKAN HARGA BBM DI INDONESIA JUSTRU MASIH MURAH? KEBERADAAN STASIUN PENGISIAN

BAHAN BAKAR NELAYAN (SPDN) SANGAT DIBUTUHKAN BAGI PARA

NELAYAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANNYA MELAUT. NAMUN

BAGAIMANA KETIKA SPDN TERSEBUT JUSTRU TUTUP ALIAS

TIDAK LAGI BEROPERASI?

PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DIHIMBAU UNTUK SEGERA MENGIRIMKAN ANGKA PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL

BRUTO (PDRB) KE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS). ANGKA PDRB TERSEBUT NANTINYA

AKAN DIJADIKAN DASAR DALAM PERUMUSAN PENETAPAN KUOTA MASING-MASING KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng, saat menjadi pembicara dalam acara Seminar Ketahanan Energi yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, mengatakan selama harga BBM murah masih ada (available) tidak akan mungkin yang namanya energi yang baru terbarukan itu akan muncul.

Satu liter harga bahan bakar bio itu lebih mahal dari pada BBM Bersubsidi Rp 4.500. Jadi tidak akan tumbuh selama BBM itu masih dengan harga yang Rp 4.500. Itu hanya separu dari harga keekonomian, katanya.

Untuk menuju ke harga keekonomian memang tidak mudah dan ada kekhawatiran dikatakan anti subsidi, padahal tidak. Subsidi itu, ditambahkan Andy, memang harus ada tapi jelas

peruntukannya seperti untuk pendidikan, kesehatan dan energi. Kita tidak anti subsidi. Subsidi harus tapi jelas peruntukannya. Bukan subsidi kepada komoditi. Itu yang jadi permasalahan, ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya menghimbau agar masyarakat jangan lagi berpikir bahwa negara ini masih kaya akan minyak. Berbeda dengan tahun 70-an, dimana

produksi minyak masih cukup besar sedangkan konsumsi masih rendah.

Kita harus merubah paradigma jangan lagi berpikir bahwa kita ini kaya minyak. Sekarang kita lihat, sejak 1999 sampai 2000 terjadi declining dari produksi migas kita. Untuk dapat mencukupi konsumsi nasional, sekitar 40 sampai 45 persen itu bukan lagi hasil minyak kita, tapi impor, tandasnya.

Ini yang terjadi di Kampung Nelayan Kilangan Singkil, Aceh, saat Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim, melakukan kunjungan kerja pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, mendapati sebuah SPDN justru berhenti.

Menurut Ibrahim, berhentinya SPDN yang dikelola Koperasi tersebut dikarenakan mengalami kekurangan modal. Karena kurang modal, Penyalur (SPDN) yang dikelola Koperasi ini sudah berhenti

Kepada Kabupaten/kota tolong angka PDRB ini segera dikirim ke BPH Migas karena kita akan jadikan dasar dalam perumusan penentapan kuota BBM tahun 2013, ujar Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim, saat menjadi nara sumber dalam acara seminar pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi di Makasar, Sulawesi Selatan, belum lama ini.

Ditambahkan Ibrahim, sementara ini pendekatan awal dalam rangka membagi kuota BBM Bersubsidi per Kabupaten/Kota tersebut masih mengacu pada hasil realisasi lembaga penyalur yang ada di wilayah masing-masing. Padahal

dalam perjalanannya ada daerah-daerah yang mengalami pemekaran dan pengembangan yang tidak sama antara satu dan lainnya.

Oleh karena itu, lanjut Ibrahim, BPH Migas telah mengirim surat kepada banyak

daerah untuk memasukan angka PDRB tiap-tiap Kabupaten/Kota sebagai dasar penentuan perumusan dan penetapan kuota BBM Bersubsidi di wilayah tersebut.

Dengan memasukan angka PDRB ini penetapan kuota per Kabupaten/

Kota diharapkan akan lebih mendekati kebutuhan BBM Bersubsidi di suatu wilayah. Dari tahun ke tahun kita ingin memperbaiki kualitas perencanaan pembagian kebutuhan BBM ini, ungkapnya.

Digambarkan Ibrahim, kebutuhan energi di banyak dunia itu akan selalu berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Apabila tingkat pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan maka kebutuhan akan energi pun mengalami peningkatan.

Untuk diketahui, bahwa untuk tahun 2013 ini, DPR dan Pemerintah telah menetapkan kuota nasional BBM Bersubsidi sebesar 46,01 juta kilo liter (KL). Oleh BPH Migas, kuota tersebut dibagi ke hampir 500 Kabupaten/Kota.

sejak setahun yang lalu. Akhirnya nelayan pun harus membeli BBM di SPBU yang tersedia di Singkil, kata Ibrahim.

Ditambahkan Ibrahim, masyarakat nelayan di sana sangat mengharapkan bahan bakar. Tapi karena SPDN-nya tutup akhirnya memaksa para nelayan untuk membeli bensin premium di SPBU. Untuk mendapatkan BBM akhirnya nelayan harus membeli di dua SPBU yang ada di Singkil, katanya.

Untuk mengatasi hal itu, lanjut Ibrahim, Pertamina tengah berupaya untuk kembali mengoperasikan SPDN tersebut dengan menyelesaikan masalah kelembagaan, mempersiapkan fasilitas timbun dan pengisian serta memberikan alokasi Bensin Premium disamping minyak solar yang sudah diberi alokasi sebelumnya, sesuai kebutuhan masyarakat nelayan di daerah tersebut.



BPH Migas Dampingi Komisi VII

Kunjungi NTB

Pemda Punya Hak Pembatasan BBM Bersubsidi Setiap SPBU

ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), SUMIHAR PANJAITAN, MENDAMPINGI KUNJUNGAN

KERJA KOMISI VII DPR RI YANG DIKETUAI OLEH SUTAN BATUGANA KE MATARAM, NUSA TENGARA BARAT. ADAPUN MAKSUD KUNJUNGAN

KERJA TERSEBUT DISAMPING UNTUK MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG PERKEMBANGAN JUGA

PERMASALAHAN DALAM HAL PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DI NUSA TENGGARA BARAT.

Rombongan yang dipimpin politisi partai Demokrat Sutan Batugana diterima wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir beserta sejumlah pejabat terkait. Dijelaskannya Sutan, selain fungsi pengawasan dan mendapatkan informasi permasalahan penyediaan dan pendistribusian BBM juga untuk mengetahui perkembangan kerjasama.

Kita juga ingin mengetahui perkem-bangan kerja sama, salah satunya pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SID), khususnya dalam pengembangan sapi melalui inseminasi buatan Indonesia kata Sutan.

Sementara terkait peran BPH Migas mengenai pengawasan dan pendistribusian BBM bersubsidi yang

dipertanyakan Anggota DPR, Sumihar menjelaskan, bahwa Peraturan BPH Migas nomor 4 dan 5 menyebutkan adanya kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Kewenangan pengaturan dan pengawasan tersebut sebagian akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jelas Sumihar.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir menjelaskan kondisi pertambangan yang ada di NTB, khususnya mengenai izin dan status pengelolaan pertambangan yang dikeluarkan Pemda Kabupaten/Kota. Sebagian besar IUP yang ada di NTB merupakan IUP pertambangan logam, sedagka IUP non logam hanya 32 IUP.

Sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi, terang Badrul.

Pada kesempatan yang sama, Anggota BPH Migas juga menyempatkan diri mengunjungi salah satu omprongan tembakau di desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur yan kabarnya sekitar bulan Juli sampai Oktober, petani tembakau terkadang mengkonsumsi solar sebagai salah satu bahan bakar alternatif proses pengeringan daun tembakau.

Setelah NTB bebas dari minyak tanah, maka solar dicampur premium sebagai penggantinya. Perbandingannya antara solar dan premium 10-1. Perbandingannya solar 200 liter dan premium 20 liter kata Chairul ikhwan, pemilik omprongan tembakau.

Pajak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Data volume BBM yang didistribusikan di suatu daerah menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui Pemerintah Daerah agar dapat mengetahui berapa besaran yang seharusnya di diterima dari PBBKB tersebut.

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MENEGASKAN PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENGELUARKAN KEBIJAKAN

PENGHAPUSAN BBM SUBSIDI DI DAERAHNYA MASING-MASING.HAL INI MEMPERKUAT SIKAP ASOSIASI GUBERNUR SE-INDONESIA YANG

MENDUKUNG UPAYA PENGHAPUSAN BBM SUBSIDI TANPA PERSETUJUAN PEMERINTAH PUSAT. WACANA INI PERNAH DIMUNCULKAN OLEH WAKIL

GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA.

Pemda kalau mau menghapuskan BBM subsidi, mereka bisa lakukan sendiri tanpa harus menunggu izin pemerintah pusat, kata Wakil Kepala BPH Migas Fahmi (30/12).

Menurut Fahmi, izin operasi SPBU ada di Pemda, Pemda mempunyai hak untuk mengatur setiap SPBU boleh jual BBM

subsidi apa tidak di daerah yang diberikan izin operasi oleh Pemda.

Kenapa bisa dilakukan sendiri oleh Pemda, karena Pemda yang memberikan izin operasi SPBU, sedangkan hubungan pengusaha SPBU dengan Pertamina hanyalah sebatas franchise dengan prinsipal untuk memasarkan produknya, ucap Fahmi.

Fahmi menambahkan Pemda bisa saja melarang pemegang produk tertentu untuk memperdagangkan produk di wilayahnya, dalam hal ini dilarang menjual BBM subsidi. Sebagai contoh, Pemda

DKI melarang di wilayah Perumahan Elit seperti Pondok Indah dan lainnya ada SPBU di wilayah tersebut menjual BBM subsidi, hanya boleh jual BBM Non Subsidi, itu boleh, itu haknya Pemda.

Jika itu dilakukan, lambat laun, orang-orang kaya yang tinggal di wilayah tersebut akan beralih menggunakan BBM Non Subsidi. Selama itu tidak dilakukan, ya mereka (orang kaya) santai saja beli BBM subsidi, ungkapnya.

Apalagi kata Fahmi, lebih bagus lagi kalau DKI Jakarta, Makassar, Balikpapan, Surabaya, Medan dan kota-kota besar di

Indonesia menghapus BBM subsidi di daerahnya.

Sehingga, BBM subsidi bisa diberikan ke daerah-daerah berkembang, BBM subsidi lebih difokuskan untuk nelayan dan petani di daerah terpencil, sisanya bisa dihemat dan penghematannya bisa dialihkan ke sektor lain seperti pembangunan infrastruktur, jalan, sekolah dan rumah sakit serta pembangunan lainnya, tandasFahmi.

Seminar Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi di Makasar

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MENYELENGGARAKAN SEMINAR PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DI MAKASAR, SULAWESI SELATAN.

Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Gunawan Palaguna, mengatakan kegaitan seminar pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi ini ini merupakan momen penting untuk lebih memantapkan kerjasama anatara BPH Migas dengan Pemda supaya lebih bersinergi untuk kemajuan bersama.

Pengawasan BBM Bersubsidi dengan melibatkan semua pihak terkait penting untuk dilakukan agar pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dapat berjalan dan diharapkan dapat meminimalisir segala permasalahan yang timbul, jelasnya.

Hadir dalam acara seminar tersebut diantaranya Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, Martin S. Ritonga, GM Pertamina Makasar, serta Perwakilan dari Hiswana Migas, dan perwakilan dari beberapa Pemda seluruh Indonesia.

Pelaksanaan seminar pengawasan pendistribusian BBM ini bertujuan untuk memperoleh informasi serta masukan dari para Pemerintah Daerah (Pemda) yang selama ini telah melakukan pengawasan terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu guna memenuhi kebutuhan BBM kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, dalam sambutannya yang disampaikan Anggota Komite BPH Migas, M. Fanshurullah Asa, mengatakan pengawasan terhadap pendistribusian BBM, khususnya BBM Bersubsidi perlu diciptakan kerjasama dengan Pemda. Untuk melakukan kerjasama itu, terlebih dulu BPH Migas perlu mengetahui aturan yang diperlukan agar dapat mendukung kerjasama tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan pendistribusian BBM di daerah-daerah tentunya tidak dapat langsung dilakukan oleh BPH Migas. Pemda dinilai lebih mengetahui kondisi di daerah masing-masing, terutama terkait dengan pendistribusian BBM Bersubsidi.

BPH Migas menilai perlu berkumpul bersama dengan Pemda seluruh Indonesia untuk dapat merumuskan pola dan tata cara kerjasama yang optimal, katanya. Itu sebabnya ia berharap melalui seminar pengawasan pendistribusian BBM ini akan mendapatkan suatu perumusan yang lebih efektif.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Sumber


26 [lensa]

Sosialisasikan Penggunaan BBM Non Subsidi di Palembang

Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian

BBM Bersubsidi di Gorontalo

Penyerahan DIPA Tahun 2013

Hadapi Lonjakan Natal Dan Tahun Baru, 15 SPBU Disiagakan 24 Jam BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) TERUS

MENSOSIALISASIKAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) NON SUBSIDI KEPADA MASYARAKAT DIBEBERAPA SPBU DI INDONESIA. KINI SOSIALISASI KEMBALI DILAKUKAN DIBEBERAPA SPBU DI PALEMBANG.

BERKAITAN DENGAN TELAH DIBERLAKUKANNYA PEMBATASAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI PADA ANGKUTAN PERKEBUNAN DAN

PERTAMBANGAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PER 1 SEPTEMBER 2012, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) MENGGELAR SOSIALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN

BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DI GORONTALO.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) JERO WACIK, SENIN (17/12) MENYERAHKAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

(DIPA) TAHUN 2013 KEPADA PARA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ESDM. SALAH SATUNYA DISERAHKAN KEPADA BPH MIGAS

DITERIMA OLEH KEPALA BPH MIGAS, ANDY NOORSAMAN SOMMENG.

ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) IBRAHIM HASYIM, MENGUNGKAPKAN KESIAPAN

PERTAMINA UNTUK MENGHADAPI LONJAKAN KEBUTUHAN BBM JELANG NATAL DAN TAHUN BARU DI SULAWESI UTARA, SUDAH CUKUP BAIK.

SEBANYAK 15 SPBU PUN DISIAPKAN BEROPERASI SELAMA 24 JAM.

Pelaksanaan sosialisasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 12 tahun 2012 tentang pengendalian BBM Bersubsidi ini diharapkan dapat menggugah masyarakat menengah ke atas, khususnya kendaraan plat merah yang masih menggunakan BBM Bersubsidi untuk beralih mengggunakan BBM Non Subsidi.

Dari pantauan di lokasi SPBU tempat dilakukan sosialisasi penggunaan BBM Non Subsidi tersebut terlihat kendaraan

dinas yang mengisi kendaraan mereka dengan BBM Subsidi. Namun, ada juga masyarakat yang langsung mengisi kendaraannya dengan BBM Non Subsidi, seperti pertamax.

Salah seorang pengendara Honda Jazz, Lusy yang langsung mengisi kendaraannya dengan BBM Non Subsidi mengatakan telah sejak lama menggunakan BBM Non Subsidi. Dari dua kendaraan yang dimiliki, sambung Lusi, semuanya menggunakan bensin Pertamax.

Dari dulu saya sudah menggunakan Pertamax. Dua kendaraan yang saya miliki semua menggunakan Pertamax. Dengan menggunakan Pertamax, mesin mobil saya jadi lebih awet dan tarikan lebih enteng, katanya.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng, dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris BPH Migas Agus Budi Wahyono mengatakan, untuk mengantisipasi tidak mencukupinya BBM Bersubsidi hingga akhir tahun, Pemerintah telah mengajukan penambahan kuota BBM Bersubsidi sebanyak 4,04 juta kilo liter (KL).

Tanggal 17 September 2012 Komisi VII DPR RI menyetujui penambahan kuota

BBM Bersubsidi sejumlah 4,04 juta KL dan pengaliohan kuota kerosin karena konvesi ke gas LPG sebanyak 500 ribu KL. Sehingga rincian tambahan kuota sebanyak 3,43 juta KL untuk Bensin Premium dan 1.11 juta KL untuk Minyak Solar, katanya.

Lebih lanjut dalam pesan yang dibacakan Andy mengatakan , penambahan kuota tersebut kemungkinan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan BBM Bersubsidi

Dijelaskan Jero, DIPA Kementerian ESDM untuk tahun 2013 sebesar Rp 18.80 triliun, dimana naik sekitar 18,98% dari alokasi anggaran tahun 2012 yang hanya sebesar Rp 15,80 triliun tersebut sengaja diserahkan lebih awal untuk percepatan pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian ESDM.

Tujuannya adalah supaya bersiap-siap agar Januari tender sudah

Demikian diungkapkan Ibrahim Hasyim, saat turun langsung ke lapangan memantau kesiapan Pertamina menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru, belum lama ini, di Manado.

Pertamina sudah menyiagakan 15 SPBU buka 24 jam dijalur utama diseluruh Sulut untuk menghadapi lonjakan permintaan acara akhir tahun, ujar Ibrahim.

bisa dilakukan hingga lebih cepat serapannya. Saya minta per kuartal itu harus proporsional. Dulu DIPA-nya bulan April baru selesai sekarang di Desember sudah dikeluarkan. Ini maksudnya agar semua tender bisa dilakukan, ujar Jero.

Jero berkeyakinan, Kementerian ESDM memiliki potensi yang luar biasa untuk maju dan sukses. Saya berkeyakinan sektor ESDM akan mempunyai peran

sehingga diperlukan tindakan nyata dalam melakukan pengawasan dan pengendalian BBM Bersubsidi supaya kuota yang terbatas itu dapat disalurkan kepada masyarakt yang membutuhkan dan roda perekonomian bergerak dengan lancar.

Sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan BBM Bersubsidi, sambung Andy, Kementerian ESDM melalui peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2012 melakukan tahapan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi. Terkahir per 1 September Peraturan Menteri ini melarang mobil barang yang digunakan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM Subsidi Jenis Minyak Solar.

yang tingggi terhadap pembangunan bangsa. Mari kita tunjukan kepada negara bahwa kita layak menjadi unggulan, layak bekerja keras dan harus tunjukan kepada bangsa ini bahwa kita akan berjuang maksimal, katanya.

Di 2012, ungkap Jero, Kementerian ESDM telah menyerap dari total anggaran sebesar Rp 15,80 triliun sudah terserap sekitar 80 persen. Tahun depan anggaran sebesar Rp 18 triliun itu kita 18 trliun. Menurutnya kalau pembelanjaanpemerintah cepat dilakukan itu akan menambah pertumbuhan.

Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan Pertamina, imbuh Ibrahim, adalah membentuk posko untuk koordinasi dan komunikasi dengan semua pelaku yang terkait, meningkatkan ketahanan stock BBM dan LPG juga menambah kekuatan armada angkutan laut tanker dan puluhan mobil tanki serta menambah jam pelayanan di Terminal BBM Bitung.

Sebelumnya, ditambahkan Ibrahim, saat melakukan pemantauan pengawasan lapangan, Pertamina hanya fokus pada persediaan Natal dan Tahun Baru. Namun, dengan banyaknya acara yang digelar di Sulut, pasokan untuk daerah ini pun mulai ditambah.

Sejauh ini, upaya kesiapan Pertamina dalam mengamankan tersedianya dan terdistribusinya kebutuhan BBM dan LPG untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru saya nilai sudah bagus dan dilakukan dengan baik, jelas Ibrahim.


28 [lensa]

Propinsi Sumbar dan BPH Migas Sepakat Lakukan Pengawasan BBM Bersubsidi

Rombongan diterima langsung Anggota Komite Migas Mayjen, Karseno didampingi Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto serta Kasubag Pertimbangan Hukum dan Humas, Narcicy Makalew.

Pada kesempatan tersebut Yultekhnil, mengatakan telah melakukan verifikasi namun hasilnya kurang memuaskan. Padahal, lanjutnya data penjualan BBM itu sangat berguna sebagai sumber pendapatan daerah.

Belajar dari beberapa daerah yang tidak jauh berbeda dari segi geograpis, jumlah penduduk, sumber daya alam

DALAM UPAYA MENGETAHUI DATA TENTANG

PENDISTRIBUSIAN BBM YANG DIDISTRIBUSIKAN SERTA

MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI PENDAPATAN DAERAH KHUSUSNYA DARI PBBKB, KETUA

DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT (SUMBAR) YULTEKHNIL

BESERTA ROMBONGAN MENGUJUNGI KANTOR BPH

MIGAS.

dan jumlah kendaraannya koq berbeda. Padahal PBBKB dalam jumlah kilo liter BBM tersebut sangat berguna bagi pendapatan yang akan diterima Propinsi Sumbar, katanya.

Menanggapi hal tersebut, Djoko menjelaskan, mengenai PBBKB dari tahun ke tahun selalu berubah, baik Undang-Undangnya, PP juga keputusan Menteri Dalam Negeri. Terakhir untuk BBM Bersubsidi sepakat untuk seluruh Indonesia sebesar 5%. Mengenai data BBM Subsidi, BPH Migas memiliki data yang lengkap termasuk data per Kabupaten. Untuk penjualan setiap 3 bulan sekali dilakukan verifikasi dan pembayaran subsidi setiap bulan.Jadi kalau data BBM Subsidi kita lengkap. Kenapa lengkap, karena mereka butuh untuk dibayar subsidinya oleh negara. Dulu kita memang lakukan verifikasi setiap bulan, namun karena keterbatasan personil sedangkan jumlah depot BBM begitu banyak sehingga kita lakukan per tiga bulan, katanya.

Agar BBM yang keluar atau terjual ke masyarakat itu bisa kita dapatkan datanya sehingga iurannya bagus dan PBBKB juga bagus, tahun depan rencananya BPH Migas akan memasang

sistem IT di SPBU. Kita berencana memasang sitem IT di SPBU agar BBM yang keluar atau terjual ke masyarakat itu bisa kita dapatkan datanya sehingga iurannya bagus dan PBBKB juga bagus, tandasnya.

Pada pertemuan tersebut juga membahas masalah penyelewengan BBM Bersubsidi yang masih saja terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Komite BPH Migas, Karseno mengatakan, disparitas harga yang cukup luar biasa antara BBM Subsidi dan Non Subsidi menjadi salah satu penyebab penyelewengan terhadap BBM Bersubsidi.

Terjadinya selisih atau disparitas harga yang luar bisa sehingga terjadi penyelewengan. Penyelewengan BBM Subsidi ini sudah sitemik. Oleh karena dalam rangka pengawasan itu kita bekerjasama dengan Pemda, katanya. Terkait dengan pengawasan terhadap pendistribusian BBM Besubsidi tersebut, Propinsi Sumbar dan BPH Migas pun dalam waktu dengan ini berencana untuk melakukan Memorandum of Understanding (MoU) pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi.

Menjalin Sinergi antara BPH Migas dan Pemda

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)

BEKERJASAMA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGEMBANGAN

DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, MENYELENGGARAKAN

SEMINAR PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR

MINYAK (BBM) DI BATAM.

Pelaksanaan seminar pengawasan pendistribusian BBM bertujuan untuk memperoleh informasi dan masukan-masukan dari para Pemerintah Daerah (Pemda) yang selama ini telah melakukan pengawasan terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu guna memenuhi kebutuhan BBM kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, mengatakan dalam rangka pengawasan terhadap pendistribusian BBM, khususnya BBM Bersubsidi perlu diciptakan kerjasama dengan Pemda. Untuk melakukan kerjasama itu, terlebih dulu BPH Migas perlu mengetahui aturan yang diperlukan agar dapat mendukung kerjasama tersebut.

Untuk itulah BPH Migas menilai perlu berkumpul bersama dengan Pemda seluruh Indonesia untuk dapat merumuskan pola dan tata cara kerjasama yang optimal. Supaya perumusan dapat efektif tentunya dapat dilakukan dalam suatu forum yang berbentuk seminar, Katanya.

Ditambahkan Andy, pelaksanaan pendistribusian BBM di daerah-daerah tentunya tidak dapat langsung dilakukan oleh BPH Migas. Pemda lebih mengetahui kondisi di daerah masing-masing, terutama terkait dengan pendistribusian BBM Bersubsidi. Sinergi antara BPH Migas dan Pemda

dalam hal pengawasan pendistribusian BBM akan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dibanding dengan pelaksanaan sendiri-sendiri, ujar Andy.

Sementara itu, Ketua Panitia pelaksana seminar Djoko Siswanto menjelaskan, pelaksanaan seminar pendistribusian BBM Bersubsidi ini didasar oleh Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012, khususnya dalam rangka pengawasan BBM.

Dipaparkan Djoko, terkait dengan pelaksanaan seminar pendistribusian ini, mengundang 33 Propinsi, namun

tidak semua hadir dalam acara seminar tersebut. Dari 33 Propinsi yang diundang melalui Kementerian Dalam Negeri hdir perwakilan dari 17 Propinsi dari pejabat Sekda dan pejabat Pemerintah Daerah lainnya, katanya.

Hadir sebagai nara sumber pada seminar tersebut diantaranya Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim dan Karseno, Kasubdit Sarana dan Prasarana Ekda Kemendagri Harul Fauzi, Muhammad Iskandar VP. Fuell Retail Marketing PT Pertamina (Persero) dan Ketua Hisawana Migas Eri Purnomohadi.


30 [lensa]

Sosialisasi Pembatasaan Penggunaan BBM Subsidi untuk Perkebunan dan Pertambangan di Sulteng

Seminar Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di Batam

Sosialisasi ini dilakukan berkaitan dengan telah diberlakukannya pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada angkutan Perkebunan dan pertambangan mulai 1 September 2012. Sebab jika tidak dilakukan pembatasan, bukan tidak mungkin akan terjadi kelangkaan BBM sebelum akhir tahun.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, dalam sambutannya yang disampaikan Anggota BPH Migas, Martin S. Ritonga mengatakan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual dan eceran dan konsumen, pengguna jenis BBM Tertentu bisa mengerem konsumsi BBM hingga 3 juta kilo liter. Makanya pengawasan itu harus dilakukan secara terkoordinir agar kuota BBM Bersusidi itu betul-betul tepat sasaran, katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembagunan, Elim Somba, sangat mendukung pelaksanaan sosialisasi ini. Menurutnya,

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI TERKAIT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN BBM BERSUBSIDI.

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH

MIGAS) BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI

TENGAH, MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI TERKAIT

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN BBM

BERSUBSIDI.

dengan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat bisa memahami akan pentingnya penghematan dan pengawasan BBM bersubsidi.

Bahwa pemberian Subsidi BBM selama ini telah berjalan dari tahuh ke tahun. Namun pada kenyataannya tidak semua tepat sasaran. Karena sebagian digunakan

untuk keperluan lain. Untuk itu upaya Pemerintah mengubah skema pemberian subsidi sangatlah mutlak guna menciptakan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat yang berkemampuan rendah, paparnya.

Pemberian surat rekomendasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berlaku untuk selamanya. Surat rekomendasi hanya untuk sekali, untuk seminggu dan ada yang untuk satu tahun. Demikian dikatakan Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, saat menjadi nara sumber dalam acara seminar pengawasan distribusi BBM Bersubsidi, di Batam.

Ada masa surat rekomendasi yang hanya untuk sekali, ada yang hanya untuk seminggu, ada yang untuk setahun. Jadi tidak ada yang untuk selamanya. Setiap 3 bulan ada

rekapitulasi kemudian dikumpulkan lewat Badan Usaha dan Badan Usaha mengirim ke BPH Migas. Sekarang kan ada yang diberikan untuk selamanya. Ini tidak bisa, paparnya.

Selain itu, sambung Ibrahim, bahwa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD harus sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Surat rekomendasi untuk perikanan mestinya dikeluarkan dari Dinas Perikanan. Jangan satu Distamben untuk

semuanya, terangnya.Diakui Ibrahim, dari beberapa kunjungan kerja yang dilakukan dibeberapa daerah melihat berbagai macam bentuk surat rekomendasi sehingga menyulitkan pihak Kepolisian untuk mengidentifikasi sah atau tidaknya surat rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, surat rekomendasi harus dalam format yang ditentukan.

Surat rekomendasi harus dalam format yang ditentukan. Dibeberapa daerah kami melihat formatnya macam-

macam sehingga menyulitkan dari kawan-kawan Kepolisian, terutama mengenai sah atau tidaknya surat rekomendasi itu. Jadi nanti ada bentuk format yang akan dibuat tersendiri, tandasnya.

Artinya SKPD harus bertanggung jawab atas pemberian konvensasi yang diberikan. Apabila ada pemberian surat rekomendasi yang salah itu bisa diperiksa. Harus diingatkan bahwa ada konsekuensi hukum didalamnya. Ada konsekuensi hukum. Ini harus kita ingatkan. Jadi apabila nanti dilihat pemberian surat rekomendasinya salah itu bisa diperiksa, tegas Ibrahim.

Untuk diketahui bahwa BPH Migas telah menerbitkan Peraturan nomor 5 tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas, Karseno mengemukakan mengenai penjual bensin eceran menggunakan jerigen yang sudah menjadi masalah klasik hampir di semua daerah. Apabila sesuai dengan peruntukan itu boleh saja. Kita lihat peruntukannya, kalau untuk kepentingan masyarakat maka boleh-boleh saja, ujarnya.

Ditambahkan Karseno, dalam peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Migas, memang BBM tidak boleh dijual eceran, tapi harus mempertimbangkan peruntukan dan keadaan daerah tersebut. Misal daerah-daerah tersebut jauh dari SPBU.

Namun, lanjut karseno, perlu koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak JenisTertentu.

Pemkot Bitung Dorong Dibangun SPBU Khusus BBM Non Subsidi ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

(BPH MIGAS) IBRAHIM HASYIM MENJELASKAN, PEMERINTAH KOTA

(PEMKOT) BITUNG SANGAT MENDORONG UPAYA PENGGUNAAN

BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) NON SUBSIDI DI WILAYAH TERSEBUT.

Walikota Bitung meminta supaya segera dibangun SPBU khusus yang menjual BBM Non Subsidi, ujar Ibrahim, saat turun langsung ke lapangan memantau kesiapan Pertamina menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru, beberapa waktu lalu, di Manado, Sulawesi Utara.

Permintaan supaya dibangun SPBU khusus Non Subsidi tersebut, lanjut Ibrahim, juga dilakukan untuk menekan terjadinya penyelewengan terhadap BBM Bersubsidi agar penyeleweng BBM Subsidi dapat digiring ke SPBU Non Subsidi.

Walikota meminta agar dapat dibangun SPBU khusus non subsidi, agar penyeleweng BBM subsidi dapat digiring ke SPBU non Subsidi ini. Pemikiran ini untuk kepentingan jangka panjang, dimana kota Bitung akan jadi Kawasan Ekonomi Khusus dan kenderaan truk gandengan akan didorong untuk mengisi minyak solar non subsidi, .

Ditambahkan Ibrahim, pada saat ini seluruh kendaraan Pemkot disana sudah harus mengisi Pertamax dan seluruh SPBU dilarang menjual BBM bersubsidi dari pukul 24.00 sampai dengan pukul 06.00. Larangan ini berlaku diseluruh Sulawesi Utara dan Gorontalo.


32 [lensa]

Ibrahim Hasyim Dampingi Anggota Komisi VII Kunjungan ke Aceh

KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI SATUAN KERJA PERANGKAT DESA (SKPD) DINILAI PENTING DALAM RANGKA

PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SERTA PEMBERIAN REKOMENDASI PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS TERTENTU KEPADA SEKTOR USAHA PERTANIAN, PERIKANAN DAN

USAHA MIKRO. DEMIKIAN DIKATAKAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) IBRAHIM HASYIM SAAT MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA MENDAMPINGI ANGGOTA KOMISI

VII DPR RI KE ACEH.

Mengenai pemberian surat rekomendasi tersebut, Ibrahim mengatakan, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas nomor 5 tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian bahan bakar jenis tertentu. Tujuannya dari peraturan nomor 5 tersebut, selain untuk memberikan petunjuk teknis bagi SKPD dalam menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian BBM Jenis Tertentu sesuai peruntukannya juga untuk menjamin pendistribusian BBM yang tertib melalui pemantauan dan evaluasi atas penerbitan surat rekomendasi oleh SKPD dengan transparan dan akuntabel serta menjaga kuota BBM Bersubsidi per kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pemberian surat rekomendasi, SKPD wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha (BU). SKPD menyampaikan rekapitulasi terhadap suarat rekomendasi yang diterbitkan kepada Badan Pengatur. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD ditembuskan kepada BU dan

Kepo

Documents

Majalah Hilir BPH Migas Edisi 10