Makalah Badan Hukum Koperasi

5/22/2018 Makalah Badan Hukum Koperasi

1/16

1

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Koperasi

Tugas Mingguan

Badan Hukum Koperasi

Oleh:

Kelompok 10

Anggota:

No Nama NPM

73 Atharyanshah Puneri 1206253281

74 Putri Letitiya Kusuma Aisyah 1206254271

75 Rania Fairuza Hassan 1206254946

76 Satrio Dwi Mulyaqin 1206263774

77 Fradinta Nadya Laksmita 1206263780

78 Fritz Marlen J.H.T

79 Immanuel Sinaga 1206263875

80 Franz Andrean Bigmono 1206263925


2/16

2

Depok 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah,

Taufik dan Hinayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah mengenai

badan hukum koperasi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga

makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi

pembaca dalam hal koperasi sebagai badan hukum.

Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan

pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi

makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kamimiliki sangat kurang. Oleh kerena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk

memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

Jakarta, Juli 2014

Kelompok 10


3/16

3

Daftar Isi

Halaman Cover 1

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

BAB I Pendahuluan

1.1Latar Belakang 41.2Rumusan Masalah 51.3Tujuan 51.4Manfaat 5

BAB II Pembahasan

2.1 Pengertian Koperasi Sebagai Badan Hukum dan Urgensinya 6

2.2 Dasar Hukum Koperasi Adalah Badan Hukum 8

2.3 Tanggung Jawab Koperasi kepada Pihak Ketiga setelah Adanya Status Badan Hukum 8

2.4 Akibat Diperolehnya Status Badan Hukum oleh Koperasi 9

2.5 Cara Koperasi Memperoleh Status Badan Hukum 11

BAB III Penutup

3.1 Kesimpulan 13

Daftar Pustaka 15


4/16

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu organisasi yang telah mendunia. Koperasi adalah suatu

prganisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya.

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi juga merupakan badan

usaha sebagaimana badan usaha lainnya, tapi yang membedakannya dengan badan usaha

non-koperasi adalah watak sosial koperasi. Sehingga, koperasi diharapkan menjadi format

kelembagaan perjuangan anggotanya dan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat atas dasar gotong-royong1.

Koperasi sendiri merupakan suatu organisasi yang telah dikenal di seluruh dunia

sejak adanya Koperasi Rochdale yang didirikan di Inggris pada tahun 1844 2. Sejak

berdirinya Koperasi Rochdale yang disertai dengan kesuksesannya mensejahterakan

seluruh anggotanya, bahkan hingga memiliki omset yang sangat besar dari usaha yang

dilakukan, maka koperasi menjadi semakin terkenal dan mulai didirikan di berbagai

penjuru dunia, termasuk juga Indonesia.

Di Indonesia, koperasi pertama kali didirikan di Purwokerto pada tahun 1896 oleh

Raden Aria Wiria Atmadja, yang berupa Hulp en Spaarbank (Bank Bantuan danTabungan) yang ditujukan untuk para pegawai negeri di Purwokerto3. Sejak saat itu,

koperasi terus berkembang dan bertahan hingga saat ini. Dengan berdirinya koperasi di

Indonesia, maka dibuat pula pengaturan khusus mengenai koperasi ini. Pengaturan-

pengaturan mengenai koperasi ini terus berkembang dan mengalami perubahan seiring

dengan perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan, sejak diberlakukannya UU No. 12

Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian, koperasi menjadi memiliki status

sebagai badab hukum. Hak ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dari

keharusan koperasi memiliki status badan hukum. Hal inilah yang membuat penulis

tertarik untuk membahas mengenai badan hukum koperasi dalam makalah ini.

1.2.Rumusan Masalah

1. Apa pengertian koperasi sebagai badan hukum dan apa urgensinya koperasi sebagaisebuah badan huku?

2. Apa saja dasar hukum dari status badan hukum yang dimiliki koperasi?1Jhonny W. Situmorang,Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM (Uji Keragaman Koperasi Berprestasi

Berdasarkan Skala Usaha Uji Keragaman Koperasi Berprestasi Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009),

(Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, 2006) hal.3

2Andjar Pachta W, dkk,Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha,(Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 29.3Ibid.


5/16

5

3. Bagaimana tanggung jawab koperasi terhadap pihak ketuga dengan adanya statusbadan hukum yang melekat padanya?

4. Apa saja akibat hukum dari status badan hukum yang dimiliki koperasi?5. Bagaimana cara koperasi untuk mendapatkan status badan hukum?

1.3.Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan koperasi sebagai dasar hukum dan apaurgensinya koperasi adalah sebuah badan hukum;

2. Untuk mengetahui apa saja dasar hukum dari status badan hukum yang dimilikikoperasi;

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab koperasi terhadap pihak ketuga denganadanya status badan hukum yang melekat padanya;

4. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum dari status badan hukum yang dimilikikoperasi;

5. Untuk mengetahui bagaimana cara koperasi untuk mendapatkan status badan hukum.1.4.Manfaat

Manfaat dari penulisan ini adalah agar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Indonesia yang mengambil mata kuliah Hukum Koperasi mendapatkan pemahaman

mengenai status badan hukum yang melekat pada koperasi.


6/16

6

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Koperasi Sebagai Badan Hukum dan Urgensinya4

Pengaturan tentang koperasi terdapat dalam UU No.25/1992 tentang perkoperasian

kemudian telah diundangkan UU perkopersian yang baru yaitu No.17/2012 tentang

perkoperasian. UU No.17/2012 lebih rinci mengatur mengenai kegiatan perkoperasian,

seperti adanya aturan lebih lengkap tentang perubahan anggaran dasar, kewajiban pengurus,

modal penyertaan, dan praktek investasi pada koperasi, definisi dari Ps.1 butir 1 UU

Perkopersian menyebutkan bahwa Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasisekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum sebab akta

pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta

pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan

Pasal 9 UU Perkoperasian. Berdasarkan bentuk koperasi yang merupakan badan hukum,

maka koperasi merupakan subyek dalam hubungan hukum yang dapat menjadi pembawa hak

dan kewajiban hukum. Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum

sendiri, melainkan harus dengan perantaraan manusia atas nama badan hukum, sehingga

koperasi memerlukan organ dalam kegiatannya. Pembagian organ koperasi yang tercantum

dalam Pasal 21 UU Perkoperasian terdiri dari:

1. Rapat anggota2. Pengurus3. PengawasKoperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggotanya

terdapat jenis koperasi simpan pinjam. Koperasi dengan jenis simpan pinjam adalah koperasi

yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsungdalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.

Koperasi terdiri atas dua bentuk seperti yang termuat dalam Pasal 6 UU

Perkoperasian, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer, baru dapat

didirikan apabila ada minimal 20 orang yang secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk

mendirikan suatu koperasi, sehingga hubungan antara berbagai perangkat dalam badan usaha

koperasi tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yang akan terus terjadi selama ada

interaksi internal maupun eksternal. Adapun memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak

berbuat sesuatu dinamakan prestasi. Perikatan yang dilakukan oleh para anggota koperasi

4R.T Sutantya Rahardja Hadhikusum. Hukum Koperasi Indonesia, Raja Grafindo Persada, 2005. Jakarta.


7/16

7

tersebut dituangkan ke dalam anggaran dasar koperasi sebagai dasar formal bagi persetujuan

atau kesepakatan para anggota untuk bekerja sama yang merupakan fondasi bagi koperasi.

Persetujuan yang telah dibuat tersebut sah berlaku menjadi undang-undang bagi para

anggota dan semua unsur koperasi yang telah membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembalikecuali dengan sepakat oleh kedua belah pihak, serta harus didasarkan pada itikad baik,

sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Persetujuan di dalam sebuah anggaran dasar

membuat hak dan kewajiban masing-masing organ koperasi jelas serta sebagai tata tertib ke

dalam koperasi yang mengikat semua organ koperasi. Pengelolaan kegiatan koperasi oleh

pengurus dalam praktek tidak selalu sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh undang-

undang, sebab mungkin saja terjadi suatu kelalaian. Kelalaian yang dilakukan oleh pengurus

koperasi dapat menyebabkan adanya wanprestasi.

Sedangkan Urgensi dari Koperasi sebagai Badan Hukum yaitu meliputi, mendirikan

serta membentuk badan usaha merupakan dasar penting apabila kita akan membangun suatubisnis sendiri. Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan baik

perusahaan kecil, menengah atau besar akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan

akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Saya pribadi berpandangan dalam

menjalankan suatu usaha tidak diwajibkan bagi seorang Pengusaha untuk mendirikan sebuah

badan hukum. Hal tersebut merupakan suatu pilihan bagi Pengusaha untuk menentukan

bentuk dari penyelenggaraan usaha yang cocok untuk kegiatan usaha yang dijalankannya.

Namun, untuk beberapa jenis usaha tertentu yang memang diwajibkan menurut peraturan

perundang-undangan harus berbentuk badan usaha yang merupakan badan hukum seperti

Bank, Rumah Sakit, penyelenggara satuan pendidikan formal.

Tetapi yang paling penting yang harus dilihat dari Urgensi sebagai badan hukum yaitu

benefitnya, Sebagai sarana perlindungan hukum dengan mendirikan badan usaha berarti

bisnis Anda telah memiliki izin usaha. Dengan izin usaha, seorang pengusaha telah sedini

mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penertiban. Hal

tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya.

Legalisasi merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah agar kenyamaan dalam

melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh para pelakunya. Serta mempermudah mendapatkan

suatu proyek ada beberapa jenis usaha seperti usaha bidang produksi atau developerperumahan tidak terlepas dari proses pemenangan tender suatu proyek, baik dari perusahaan

swasta maupun pemerintah. Dalam suatu tender, mensyaratkan bahwa para peminat harus

memiliki dokumen-dokumen hukum. Tentunya unsur-unsur legalitas yang terkait dengan

kepemilikan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan suatu sarana perlindungan hukum

tender. Kemudian dalam hal pengembangan usaha akan terasa lebih mudah, adanya surat izin

dan kejelasan legalitas usaha, akan dapat mempermudah Anda untuk mendapatkan tambahan

modal dari lemabaga keuangan/Bank yang dibutuhkan bagi pengembangan usaha


8/16

8

2.2 Dasar Hukum Koperasi Sebagai Badan Hukum

Pada awalnya, koperasi sebagai badan hukum diatur pada undang-undang Nomor 12

Tahun 1967 tentang Perkoperasian. Hal tersebut disebutkan dalam 2 pasal, yaitu:5

1. Pasal 41, yang berbunyi: Koperasi yang akta pendiriannya disahkan menurutketentuan undang-undang ini adalah badan hukum.

2. Pasal 45, yang berbunyi: Sejak tanggal pendaftaran dimaksud dalam pasal 44 ayat(3) UU no.12 Tahun 1967, koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum,

sehingga hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namana

sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih kepadanya.

Setelah keluarnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

Undang-undang ini yang sampai sekarang yang menjadi acuan bahwa koperasi adalah sebuah

badan hukum. Hal tersebut tercantum pada pasal:

1. Pasal 9, yang berbunyi: Koperasi memperoleh status badan hukum setelah aktapendiriannya disahkan oleh pemerintah.

2.3 Tanggung Jawab Koperasi Kepada Pihak Ketiga Setelah Adanya Status Badan

Hukum

Pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga dalam koperasi apabila koperasi tersebut

belum menjadi badan hukum maka tidak terdapat pemisahan harta kekayaan antara pengurusdengan koperasi itu sendiri sehingga apabila terjadi wanprestasi pada koperasi dapat dituntut

sampai dengan harta pribadi pengurusnya apabila harta kekayaan koperasi itu sendiri tidak

mencukupi. Namun apabila dapat dibuktikan lain yaitu terjadi oleh karena salah satu

pengurus melakukan tindakan diluar kewenangannya maka pertanggungjawaban tersebut

dapat dilimpahkan kepada salah satu pengurus itu saja tidak melibatkan pengurus yang lain.

Lain hal nya setelah berstatus badan hukum, koperasi telah menjadi subjek hukum

yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, maka status hukum serta harta kekayaan

koperasi dan pendirinya telah terpisah. Adanya status badan hukum ini juga berkaitan dengan

pertanggungjawaban ketika koperasi melakukan wanprestasi. Tidak hanya itu, apabila terjadi

suatu hal yang menyebabkan koperasi bangkrut, maka kreditur hanya dapat menuntut sebatas

pada kekayaan yang dimiliki koperasi, sepanjang pengurus maupun anggota telah melakukan

tindakan bagi kepentingan koperasi, yang mana tindakan tersebut tidak melanggar hukum,

kesusilaan dan ketertiban umum.6

Secara konsep teroritis, tanggung jawab Pengurus koperasi adalah tidak terbatas.

Berbeda dengan tanggung jawab persero dalam Perseroan Terbatas, dimana hanya terbatas

pada saham yang dimilikinya. Tanggung jawab Pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 UU

5H. M.N. Purwosutjipto, Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Jakarta:Penerbit Djambatan, 1992, hlm. 223.

6 Drs Arifin Sitio, M.Sc., Ir. Halomoan Tamba, M.B.A., Koperasi Teori dan Praktik, Jakarta:Erlangga, 2001


9/16

9

Perkoperasian7 yang menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-

sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan

dengan kesengajaan atau kelalaiannya (ayat 1). Dan disamping penggantian kerugian

tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan

bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (ayat 2).

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap

pengurus koperasi adalah tanggung renteng (bersama-sama), walaupun dalam keadaan

tertentu tanggung jawabnya adalah secara individual. Tanggung jawab tanggung renteng

tersebut merupakan manifestasi dari asas kekeluargaan yang dianut dalam kegiatan koperasi,

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkoperasian.

Berdasarkan pemahaman dari maksud tanggung jawab Pengurus koperasi tersebut,

maka dapat diidentifikasikan menjadi beberapa bagian penting, antara lain:

Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggotapengurus, maka mereka bersama-sama menanggung kerugian;

Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikanbahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Juga harus dapat

membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya

kerugian itu;

Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurs yang melakukankelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkian bagi penuntut umum untuk

menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum pidana

Atau dalam bahasa sederhananya adalah bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh

Koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi)

menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau timbul karena tindakannya yang

disengaja atau akibat kelalaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian

tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus dan

pengurus bersangkutan dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut.

Sehingga dalam hal ini koperasi itu sendirilah yang bertanggung jawab dalam

kedudukannya sebagai suatu badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat

tindakan sengaja dari pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian,maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana.

Misalnya dalam hal: penyalahgunaan uang organisasi, melalaikan tugas, melakukan tugasnya

dan dengan tidak hati-hati.8

2.4 Akibat Hukum Diperolehnya Status Badan Hukum Oleh Koperasi

7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian8Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001. Koperasi Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta.


10/16

10

Di Indonesia, koperasi meruakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki status

sebagai badan hukum. Status badan hukum yang dimiliki koperasi ini merupakan amanat dari

pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dengan diperolehnya status badan

hukum oleh koperasi, maka koperasi pun merupakan subjek hukum dan menjadi pengemban

hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, layaknya manusia.

Dengan diperolehnya status badan hukum oleh koperasi juga akan memiliki sifat-sifat

yang dimiliki oleh badan hukum pada umumnya, yaitu, adanya kepentingan yang bukan

kepentingan orang perorangan, melainkan kepentingan suatu gerombolan orang-orang yang

merupakan kesatuan9. Selain itu, badan hukum juga memiliki harta kekayaan sendiri yang

terpisah dari harta kekayaan orang perorangan yang secara de factobertindak, sehingga tidak

dapat terjadi bahwa orang-perorangan dapat mengambil tindakan sesuai kehendak hatinya

terhadap kekayaan badan hukum tersebut10. Lebih lanjut, karena koperasi memiliki status

sebagai badan hukum, maka koperasi dapat melakukan perikatan, dan semua parikatan yang

dibuat atas nama koperasi tersebut menjadi tanggung jawab koperasi.11

Sebagaimana yang telah dituliskan di atas, dengan mendapatkan status badan hukum,

maka koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga terhadap

pihak ketiga, apabila diperlukan, dapat dengan jelas mengetahui siapa yang dapat dimintai

bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut12. Dengan demikian,

apabila di kemudian hari ternyata koperasi melakukan wanprestasi, misalnya dalam

memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga, maka dengan status badan

hukum yang demikian menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa yang akan bertanggung

jawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut, apakah badan hukum koperasi, manajer,

atau para anggotanya.13 Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, tentu harus

diadakan pemeriksaan dan selanjutnya dapat dibuktikan. Dalam hal ini, adanya pemisahan

harta kekayaan antara badan hukum koperasi dengan para anggota dan pengurusnya menjadi

suatu hal yang sangat penting sebab apabila di kemudian hari koperasi mengalami

kebangkrutan, maka pihak ketiga, termasuk kreditor, tidak dapat menuntut para anggota

pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk bertanggung jawab melunasi semua

utang-utang atau kewajiban-kewajiban, apabila tidak terbukti bahwa anggota pendiri atau

anggota koperasi itulah yang menyebabkan kerugian.14 Dengan kata lain, tanggung jawab

dari anggota kopreasi adalah tanggung jawab terbatas, yaitu apabila tidak dapat dibuktikan

bahwa anggota koperasi menyebabkan kebangkrutan yang dialami oleh koperasi, makaanggota tersebut hanya diminta bertanggung jawab sesuai dengan jumlah simpanan yang

disetorkan.

9Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat,

1985), hal. 910

Ibid.11

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.22412

Andjar Pachta W dkk, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha,

(Jakarta : Prenada Media, 2005) hal.92.13Ibd.

14Ibid.


11/16

11

2.5 Cara Koperasi Memperoleh Status Badan Hukum

Perolehan status badan hukum dimulai sejak salah satu koperasi yang didirikan

mendapatkan pengesahan atas akta pendirian atau anggaran dasar di hadapan notaris,

walaupun pengesahan yang dilakukan adalah hanya bertujuan sebagai registrasi atau

pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalan Berita Negara RI untuk

memudahkan kantor urusan koperasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia. Maka dengan dapatnya status badan hukum,

koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Karena itu, telah jelas dan

tegas dalam mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawaban atas jalannya badan

hukum koperasi. Pertanggungjawaban tersebut adalah tingkat keterlibatan kesalahan setiap

anggora maupun pengurus sebagai organ sendiri dalam koperasi. Sedangkan anggota

koperasi hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi itu

sendiri.15

Di Indonesia, koperasi merupakan suatu badan hukum. Dalam UU No.25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian pasal 9 menyatakan bahwa Koperasi akan memperoleh status badan

hukum apabila akta pendirian dari koperasi disahkan oleh Pemerintah. Dalam UU No. 12

Tahun 1967 menyebutkan bahwa perkumpulan koperasi ini merupakan badan hukum. Hal ini

dicantumkan dalam pasal 45 undang-undang ini menyebutkan bahwa sejak tanggal

pendaftaran sebagai dimaksud dalam pasal 44 UU No. 12 1967 ayat (3), koperasi yang

bersangkutan merupakan badan hukum, sehingga hak dan kewajiban yang timbul serta iktana

yang diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih. Dari

pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa perkumpulan koperasi adalah badan hukum,

karena badan hukum ini merupakan subjek hukum, maka koperasi dapat memilii hak dan

kewajiban16. Status badan hukum yang dimaksudkan ini adalah berupa registrasi atau

pencatatan dilembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara RI17.

Koperasi akan mendapatkan status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan

dari Menteri Koperasi. Agar mendapat pengesahan tersebut, maka para pendiri atau kuasa

pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri Koperasi danPKM c.q. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM setempat. Dalam pengajuan

permintaan pengesahan, para pihakjuga harus melampirkan:

1. dua rangkap akta pendirian koperasi yang dilampiri anggaran dasar koperasi, satudiantaranya bermaterai cukup;

2. berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untukmengajukan permohonan pengesahan apabila ada;

15http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/

16Pengertian Pokok Hukum Dagang, H.M.N Purwosutjipto. Djambatan. Jakarta;2007. Hal 224.

17Hukum Koperasi Indonesia, Andjar Pachta. Kencana. Jakarta; 2007. Hal 92.
http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/


12/16

12

3. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok; Suratbukti penyetoran modal dapat berupa surat keterangan yang dibuat para pendiri

koperasi dan harus menggambarkan jumlah sebenarnya; jumlah yang telah disetor

berupa copy kuitansi pembayaran simpanan pokok dan atau simpanan wajib; bukti

penyetoran uang ke bank, apabila jumlah modal yang telah disetor tersebutdisimpan di bank;

4. rencana awal kegiatan usaha koperasi. Rencana awal kegiatan badan usahakoperasi yang dilampirkan dalam pengajuan permintaan pengesahan akta

pendirian koperasi adalah program kerja dan anggaran yang layak secara

ekonomi.

Dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan

permintaan pengesahan, pejabat yang berwenang harus menetapkan pendapatnya apakah

pengajuan permintaan pengesahan tersebut diterima atau tidak. Apabila akta pendirian

koperasi diterima pengesahaannya, maka status badan hukum pun akan melekat kepada

koperasi.


13/16

13

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Urgensi dari Koperasi sebagai Badan Hukum yaitu meliputi, mendirikan serta

membentuk badan usaha merupakan dasar penting apabila kita akan membangun suatu bisnis

sendiri. Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan baikperusahaan kecil, menengah atau besar akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan

akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Dasar Hukum koperasi adalah badan hukum adalah pasal 9 Undang-Undang nomor

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi:Koperasi memperoleh status badan

hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

Pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga dalam koperasi apabila koperasi tersebut

belum menjadi badan hukum maka tidak terdapat pemisahan harta kekayaan antara pengurus

dengan koperasi itu sendiri sehingga apabila terjadi wanprestasi pada koperasi dapat dituntutsampai dengan harta pribadi pengurusnya apabila harta kekayaan koperasi itu sendiri tidak

mencukupi. Lain hal nya setelah berstatus badan hukum, koperasi telah menjadi subjek

hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, maka status hukum serta harta

kekayaan koperasi dan pendirinya telah terpisah. Dalam hal tanggung jawab pengurus

koperasi setelah berstatus badan hukum, ada beberapa hal penting, yaitu:

Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggotapengurus, maka mereka bersama-sama menanggung kerugian;

Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikanbahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Juga harus dapatmembuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya

kerugian itu;

Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurs yang melakukankelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkian bagi penuntut umum untuk

menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum pidana

Dengan diperolehnya status badan hukum oleh koperasi, maka koperasi pun

merupakan subjek hukum dan menjadi pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintashukum, layaknya manusia. Dengan diperolehnya status badan hukum oleh koperasi juga akan


14/16

14

memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh badan hukum pada umumnya, yaitu, adanya

kepentingan yang bukan kepentingan orang perorangan, melainkan kepentingan suatu

gerombolan orang-orang yang merupakan kesatuan.

Koperasi akan mendapatkan status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan

dari Menteri Koperasi. Agar mendapat pengesahan tersebut, maka para pendiri atau kuasa

pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri Koperasi dan

PKM c.q. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM setempat. Dalam pengajuan

permintaan pengesahan, para pihakjuga harus melampirkan:

5. dua rangkap akta pendirian koperasi yang dilampiri anggaran dasar koperasi, satudiantaranya bermaterai cukup;

6. berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untukmengajukan permohonan pengesahan apabila ada;

7. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok; Suratbukti penyetoran modal dapat berupa surat keterangan yang dibuat para pendirikoperasi dan harus menggambarkan jumlah sebenarnya; jumlah yang telah disetor

berupa copy kuitansi pembayaran simpanan pokok dan atau simpanan wajib; bukti

penyetoran uang ke bank, apabila jumlah modal yang telah disetor tersebut

disimpan di bank;

8. rencana awal kegiatan usaha koperasi. Rencana awal kegiatan badan usahakoperasi yang dilampirkan dalam pengajuan permintaan pengesahan akta

pendirian koperasi adalah program kerja dan anggaran yang layak secara

ekonomi.

Dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan

permintaan pengesahan, pejabat yang berwenang harus menetapkan pendapatnya apakah

pengajuan permintaan pengesahan tersebut diterima atau tidak. Apabila akta pendirian

koperasi diterima pengesahaannya, maka status badan hukum pun akan melekat kepada

koperasi.


15/16

15

DAFTAR PUSTAKA

Hadhikusum, R.T Sutantya Rahardja. 2005. Hukum Koperasi I ndonesia. Jakarta: Raja

Grafindo Persada

http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/

Pachta W, Andjar dkk. 2005. Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendiriandan Modal Usaha. Jakarta: Prenada Media

Prodjodikoro, Wirjono. 1985. Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia.

Jakarta: Dian Rakyat

Purwosutjipto, H.M.N. 1992. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2. Jakarta:

Djambatan

Sitio, Drs Arifin, M.Sc., Ir. Halomoan Tamba, M.B.A..2001.Koperasi Teori dan Praktik.

Jakarta: ErlanggaSitumorang, Jhonny W. 2006. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM (Uji Keragaman

Koperasi Berprestasi Berdasarkan Skala Usaha Uji Keragaman Koperasi Berprestasi

Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009). Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian

Sumberdaya UKMK
http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/http://keuanganlsm.com/dasar-dasar-dan-syarat-pembentukan-koperasi/


16/16

16

Documents

Makalah Badan Hukum Koperasi